Post on 01-Dec-2015
Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan oleh suatu badan nonstruktural yang
dibentuk pemerintah, bersifat nirlaba dan mandiri serta bertanggung jawab kepada
Mendiknas. Kelembagaan akreditasi terdiri dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/
Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M).
Apabila diperlukan BAP-SM dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/
Madrasah (UPA-S/M) Kabupaten/Kota. BAN-S/M berkedudukan di ibukota negara,
BAP-S/M berkedudukan di ibukota provinsi, UPA-S/M dibentuk oleh BAP-S/M sesuai
keperluan dan kondisi pada masing-masing provinsi. Struktur organisasi lembaga
akreditasi sekolah/madrasah seperti ditunjukkan pada diagram Gambar 1.1 berikut.
BAN-S/M Ketua
Sekretaris Anggota
BAP-S/M Ketua
Sekretaris Anggota
UPA-S/M Koordinator
Staf Pendukung
Staf Operasional
Staf Operasional
Sekretariat
Sekretariat
Asesor
Gambar 1.1: Struktur Organisasi Lembaga Akreditasi Sekolah/madrasah
Diagram Gambar 1.1 di atas memperlihatkan bahwa pada prinsipnya struktur
organisasi lembaga akreditasi sekolah/madrasah terdiri atas tiga tingkat yaitu tingkat
nasional, disebut BAN-S/M, tingkat provinsi disebut BAP-S/M, dan tingkat Kabupaten/
Kota disebut UPA-S/M.
hal. 14 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
A. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja BAN-S/M
1. Visi, Misi, dan Moto BAN-S/M
Visi BAN-S/M adalah:
ah/madrasah yang profesional dan terpercaya.
(a) mengembangkan sistem penyelenggaraan akreditasi yang efektif dan efisien
ri penjaminan mutu pendidikan nasional;
reditasi;
(d) ngkan jejaring akreditasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
.
Moto BAN-S .
ingga hasilnya dapat
k.
2. Kea ergantian Anggota BAN-S/M
eanggotaan, masa jabatan, dan pergantian anggota BAN-S/M tertuang dalam
terwujudnya lembaga akreditasi sekol
Misi BAN-S/M adalah:
sebagai bagian da
(b) mengembangkan perangkat akreditasi dan mekanisme yang tepat dan
bermutu;
(c) mengembangkan integritas dan kompetensi pengelola dan pelaksana ak
mengemba
(e) mengembangkan sistem informasi akreditasi sebagai bagian dari akuntabilitas
publik dan mendukung pengambilan keputusan; serta
(f) mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan institusi akreditasi negara lain
/M adalah profesional, terpercaya, dan terbuka
profesional artinya akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang
yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi;
terpercaya artinya akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen
yang teruji, proses yang adil dan obyektif seh
dipertanggungjawabkan; dan
terbuka artinya proses akreditasi dilakukan secara transparan dan hasilnya
dapat diakses oleh semua piha
nggotaan, Masa Jabatan, dan P
K
Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005.
(a) Anggota BAN-S/M berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15
orang [pasal 3 ayat (2)].
(b) Anggota BAN-S/M terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan,
kurikulum, manajemen pendidikan, dan unsur masyarakat pendidikan yang
memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu
pendidikan [Pasal 4 ayat (1)].
(c) Keanggotaan BAN-S/M ditetapkan oleh Menteri [Pasal 4 ayat (4)].
hal. 15 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
(d) Masa jabatan keanggotaan BAN-S/M dalam satu periode selama lima tahun dan
dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya [Pasal 4 ayat (5)].
(e) a Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN-S/M karena habis mas
jabatannya, Menteri mengangkat kembali minimal empat orang dari anggota
BAN-S/M yang habis masa jabatannya untuk menjadi anggota BAN-S/M periode
berikutnya [Pasal 4 ayat (6)].
(f) S/M dapat dilakukan antara lain karena: Penggantian keanggotaan BAN-
mengundurkan diri;
meninggal dunia;
menjalani hukuman;
tidak sehat jasmani dan/atau rohani; dan
berhalangan tetap.
. Tugas dan Fungsi BAN-S/M
un 2005 pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa BAN-
rumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah;
(c) bijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi
(d) engevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah;
l;
m mengangkat tim ahli, tim asesor, dan
. Hak dan Kewajiban Anggota BAN-S/M
erikut.
3
Dalam Permendiknas Nomor 29 Tah
S/M memiliki tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi
kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Pada pasal 7 ayat (2)
disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, BAN-S/M mempunyai fungsi
untuk:
(a) me
(b) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk
diusulkan kepada Menteri;
melaksanakan sosialisasi ke
sekolah/madrasah;
melaksanakan dan m
(e) memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
(f) mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasiona
(g) melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri, dan
(h) melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.
Dala menjalankan tugasnya BAN-S/M dapat
panitia ad-hoc sesuai kebutuhan seperti tercantum pada pasal 7 ayat (6).
4
Setiap anggota BAN-S/M memiliki hak sebagai b
hal. 16 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
(a) Hak suara, hak mengeluarkan pendapat, dan hak untuk memilih serta hak
untuk dipilih.
(b) Hak untuk mengikuti kegiatan, dan
(c) Hak untuk memperoleh layanan dan fasilitas sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya.
Kewajiban anggota BAN-S/M adalah sebagai berikut.
(a) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik badan akreditasi.
(b) Memegang teguh kebenaran dan objektivitas.
(c) Mengikuti kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.
(d) Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Prinsip dan Tata Cara Pembentukan BAN-S/M
BAN-S/M dibentuk berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis.
Transparan, artinya BAN-S/M dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat
luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia
persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon
anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel, berarti
bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kinerjanya kepada pihak-pihak yang relevan. Demokratis, berarti bahwa dalam
proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat.
Tata cata pembentukan BAN-S/M diatur dalam Permendiknas Nomor 29 tahun 2005
pasal 4 ayat (2) dan (3), yang menjelaskan hal-hal berikut.
(a) Pemilihan keanggotaan BAN-S/M dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang
terdiri dari:
(1) Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota;
(2) Sekretaris Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai
Sekretaris merangkap anggota;
(3) Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai
anggota;
(4) Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
sebagai Anggota;
(5) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota;
(6) Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sebagai anggota; dan
(7) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota.
hal. 17 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
(b) Tim Seleksi mengusulkan calon anggota BAN-S/M sebanyak dua kali jumlah
anggota maksimal kepada Menteri [Permendiknas No. 29 Tahun 2005 Pasal 4,
ayat (3)].
Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa persyaratan keanggotaan BAN-S/M adalah:
(a) warga negara indonesia (WNI);
(b) berbadan sehat;
(c) berkelakuan baik;
(d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
(e) memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu
sekolah/madrasah.
6. Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretraris BAN-S/M
Pada pemilihan Ketua dan Sekretaris BAN-S/M, untuk pertama kali rapat pleno BAN-
S/M dipimpin oleh seorang anggota tertua dan didampingi oleh seorang anggota
termuda, masing-masing bertindak sebagai pejabat sementara Ketua dan Sekretaris
BAN-S/M. Pejabat sementara Ketua BAN-S/M bertugas memimpin rapat pleno untuk
memilih Ketua dan Sekretaris BAN-S/M. Berdasarkan Permendiknas Nomor 29 Tahun
2005 pasal 3 ayat (3) Ketua dan Sekretaris BAN-S/M dipilih oleh dan dari anggota
berdasarkan suara terbanyak.
7. Susunan Organisasi BAN-S/M
Sesuai Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 3 ayat (1) BAN-S/M memiliki
susunan organisasi yang terdiri dari: (a) Ketua merangkap anggota; (b) Sekretaris
merangkap anggota; dan (c) Anggota.
(a) Tugas pokok Ketua, Sekretaris, dan Anggota BAN-S/M adalah menyusun:
kebijakan akreditasi;
sistem dan mekanisme akreditasi/madrasah;
perangkat akreditasi untuk semua jenjang dan jenis sekolah/madrasah; dan
program kerja kegiatan akreditasi.
(b) Tugas pokok Ketua BAN-S/M adalah:
mengelola pelaksanaan tugas BAN-S/M;
bertindak untuk dan atas nama BAN-S/M;
memimpin rapat–rapat anggota BAN-S/M; dan
melakukan penandatanganan surat-surat atas nama BAN-S/M.
hal. 18 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
(c) Tugas pokok Sekretaris BAN-S/M adalah:
memimpin Sekretariat BAN-S/M;
mewakili tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;
bertindak untuk dan atas nama ketua, bilamana ketua karena sesuatu hal
berhalangan tetap sampai akhir masa jabatannya;
menyimpulkan keputusan rapat BAN-S/M; dan
melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal BAN-S/M.
8. Sekretariat BAN-S/M
Dalam Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 3 ayat (4) dinyatakan bahwa
untuk mendukung BAN-S/M dibentuk sebuah sekretariat, dan dalam ayat (5)
disebutkan bahwa Kepala Sekretariat BAN-S/M dijabat oleh Sekretaris Badan
Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.
Sekretariat BAN-S/M bertugas memberikan dukungan kesekretariatan kepada Ketua,
Sekretaris, dan Anggota BAN-S/M dalam melaksanakan tugas pengembangan dan
pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kewenangannya, meliputi urusan ketatausahaan,
administrasi, keuangan, pengolahan data hasil akreditasi sekolah/madrasah, publikasi
hasil akreditasi serta monitoring dan evaluasi. Sekretariat BAN-S/M terdiri atas: (a)
Seksi Umum dan (b) Seksi Administrasi dan keuangan.
(a) Tugas pokok Kepala Sekretariat adalah:
menyusun program kerja kesekretariatan dan mempersiapkan
penyusunan program kerja BAN-S/M;
melaksanakan administrasi kesekretariatan BAN-S/M;
melaksanakan administrasi keuangan BAN-S/M;
melaksanakan administrasi kerumah tanggaan BAN-S/M;
melaksanakan administrasi kepegawaian BAN-S/M;
melaksanakan publikasi, dokumentasi, dan informasi; dan
menyusun laporan kesekretariatan dan mempersiapkan laporan BAN-S/M.
(b) Tugas pokok Seksi Umum adalah:
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja BAN-S/M;
mengelola data akreditasi;
mengelola informasi dan publikasi akreditasi;
mengkoordinasikan penggandaan bahan dan dokumen akreditasi;
mengelola dan memelihara sarana dan fasilitas kantor;
melaksanakan urusan kehumasan dan kerja sama kelembagaan; dan
menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan.
hal. 19 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
(c) Tugas pokok Seksi Administrasi dan Keuangan adalah:
menyusun rencana anggaran;
melaksanakan dan mengadministrasikan anggaran;
melaksanakan administrasi persuratan;
memfasilitasi administrasi kegiatan;
menyusun kebutuhan, penempatan, dan pengelolaan pegawai;
mengkoordinasikan pengembangan dan pembinaan pegawai; dan
menyusun laporan pelaksanaan anggaran.
BAN-S/M dapat membentuk Tim Teknis yang diangkat oleh Ketua BAN-S/M guna
membantu secara teknis pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. Tugas pokok Tim
Teknis adalah:
menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis akreditasi;
mengolah data akreditasi;
melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi;
memberikan bantuan teknis kepada BAP-S/M; dan
menyusun laporan teknis akreditasi.
9. Rapat Pleno BAN-S/M
Rapat pleno BAN-S/M diselenggarakan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal
yang berkaitan dengan kebijakan, perubahan mekanisme, keanggotaan, dan laporan
pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah.
Prosedur pelaksanaan rapat pleno BAN-S/M adalah sebagai berikut.
(a) Undangan dan bahan rapat disampaikan kepada anggota BAN-S/M selambat-
lambatnya satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan rapat.
(b) Setiap anggota BAN-S/M yang hadir menandatangani daftar hadir.
(c) Rapat pleno dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu lebih dari separuh
jumlah anggota.
(d) Apabila dalam waktu satu jam kuorum belum tercapai, maka rapat ditunda satu
minggu berikutnya, dan rapat secara otomatis dinyatakan sah.
(e) Keputusan rapat pleno diambil sedapat mungkin atas dasar musyawarah untuk
mencapai mufakat. Apabila tidak dapat tercapai mufakat, keputusan diambil
atas dasar pemungutan suara atau voting.
hal. 20 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
B. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja BAP-S/M
Pelaksanaan akreditasi pada dasarnya dilakukan pada tingkat sekolah/madrasah oleh
BAN-S/M. Dalam pelaksanan akreditasi tersebut BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M,
sesuai Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Untuk keperluan tersebut, maka
dibentuk BAP-S/M pada setiap provinsi.
1. Keanggotaan, Masa Jabatan, dan Pergantian Anggota BAP-S/M
(a) Idealnya anggota BAP-S/M berjumlah gasal, paling sedikit 9 orang dan paling
banyak 15 orang disesuaikan dengan kondisi setempat seperti luas wilayah
serta besarnya sasaran akreditasi atau banyaknya satuan pendidikan formal di
provinsi yang bersangkutan.
(b) Panitia seleksi memilih dan mengusulkan calon anggota BAP-S/M kepada
Gubernur sebanyak dua kali jumlah anggota yang akan diangkat dan
dikukuhkan.
(c) Gubernur mengangkat, menetapkan, dan mengukuhkan keanggotaan BAP-S/M
melalui Surat Keputusan.
(d) Masa jabatan BAP-S/M satu periode selama lima tahun dan dapat diangkat
kembali untuk satu kali periode berikutnya.
(e) Untuk periode keanggotaan BAP-S/M pertama, dapat diangkat kembali
maksimal empat orang anggota dari badan akreditasi provinsi periode
sebelumnya.
(f) Pergantian keanggotaan BAP-S/M dilakukan oleh Gubernur apabila:
berakhir masa jabatan;
mengundurkan diri;
meninggal dunia;
menjalani hukuman;
tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
berhalangan tetap; dan
dipromosikan menjadi pejabat struktural.
Bila terjadi hal tersebut, BAP-S/M disarankan menyampaikan laporan kepada
Gubernur.
2. Tugas BAP-S/M
Dalam Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa
dalam melaksanakan tugas akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh BAP-
S/M. Adapun tugas BAP-S/M meliputi:
hal. 21 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
(a) melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan lembaga BAN-S/M dan BAP-S/M
kepada pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil
Depag), Kabupaten/Kota, Kantor Departemen Agama (Kandepag), satuan
pendidikan, dan masyarakat pendidikan pada umumnya;
(b) merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah yang menjadi sasaran;
(c) menugaskan asesor untuk melakukan visitasi;
(d) mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
BAN-S/M;
(e) menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui Rapat Pleno Anggota BAP-S/M;
(f) menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta
rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M dengan tembusan disampaikan
kepada Gubernur;
(g) menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi, Kanwil Depag, dan Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP);
(h) menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada
masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan satuan
pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangan masing-
masing;
(i) mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman
maupun media massa;
(j) mengelola sistem basis data akreditasi;
(k) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi secara terjadwal;
(l) melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M;
(m) membuat tugas pokok dan fungsi sesuai kerangka tugas pokok BAP-S/M; dan
(n) melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.
3. Hak dan Kewajiban Anggota BAP-S/M
Setiap anggota BAP-S/M memiliki hak sebagai berikut.
(a) Hak suara, hak mengeluarkan pendapat, dan hak untuk memilih serta hak
untuk dipilih.
(b) Hak untuk mengikuti kegiatan.
(c) Hak untuk memperoleh layanan dan fasilitas sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya.
hal. 22 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
Kewajiban anggota BAP-S/M adalah sebagai berikut.
(a) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik badan akreditasi sekolah/madrasah.
(b) Memegang teguh kebenaran dan objektivitas.
(c) Mengikuti kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.
(d) Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Tata Cara Pembentukan BAP-S/M
Tata cara pembentukan BAP-S/M dilakukan melalui suatu proses sebagai berikut.
(a) Kepala Disdik Provinsi memprakasai pembentukan panitia seleksi yang
anggotanya terdiri atas unsur: Disdik Provinsi, Kanwil Depag, dan LPMP.
(b) Panitia melakukan penjaringan calon anggota BAP-S/M diumumkan melalui
media massa, Perguruan Tinggi, Disdik Kabupaten/Kota, dan Kandepag. Hal-hal
yang perlu dilakukan berkenaan dengan penjaringan adalah:
(1) Calon anggota BAP-S/M terdiri atas ahli-ahli di bidang Evaluasi Pendidikan,
Kurikulum, Manajemen Pendidikan, dan keahlian bidang pendidikan
lainnya.
(2) Calon anggota BAP-S/M berasal dari unsur:
dosen/guru;
widyaiswara;
pengawas sekolah/madrasah;
organisasi profesi kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pendidikan; dan
unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman
serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(3) Syarat calon anggota BAP-S/M adalah:
warga negara indonesia (WNI);
berpendidikan minimal sarjana (S1);
bukan pejabat struktural di tingkat provinsi;
berbadan sehat;
berkelakuan baik;
memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan
mutu sekolah/madrasah; dan
memperoleh ijin tertulis dari institusi tempat kerja bagi yang terikat
oleh hubungan kerja.
hal. 23 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
5. Susunan Organisasi BAP-S/M
(a) Susunan organisasi BAP-S/M
(1) Susunan organisasi BAP-S/M meliputi:
seorang Ketua merangkap anggota;
seorang Sekretaris merangkap anggota;
anggota;
sekretariat;
UPA-S/M Kabupaten/Kota; dan
kelompok asesor.
(2) Ketua dan Sekretaris BAP-S/M dipilih oleh anggota berdasarkan suara
terbanyak dalam suatu rapat pleno Anggota.
(3) Sekretariat BAP-S/M terdiri dari:
Kepala Sekretariat;
Staf urusan administrasi dan keuangan; serta
Staf urusan informasi dan pendataan.
(4) Unsur Sekretariat BAP-S/M terdiri dari unsur LPMP, Disdik Provinsi, dan
Kanwil Depag. Kepala Sekretariat dijabat oleh unsur dari Disdik
Provinsi.
(5) UPA-S/M Kabupaten/Kota terdiri dari:
Seorang Koordinator;
Seorang Sekretaris; dan
Staf sesuai dengan kebutuhan.
(6) Kelompok asesor terdiri dari kelompok profesional yang sesuai dengan
kriteria asesor yang dapat ditugaskan oleh BAP-S/M melalui UPA-S/M
Kabupaten/Kota.
(b) Tugas pokok Ketua, Sekretaris, dan Anggota BAP-S/M adalah:
(1) menyusun kelengkapan organisasi untuk melaksanakan tugas setiap
satuan/bagian struktur organisasi BAP-S/M;
(2) menetapkan hasil akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK, dan SLB; dan
(3) menyusun program kerja untuk pelaksanaan akreditasi;
(c) Tugas pokok Ketua BAP-S/M adalah:
(1) mengelola pelaksanaan tugas BAP-S/M;
(2) memimpin rapat–rapat anggota BAP-S/M; dan
(3) melakukan penandatanganan surat-surat atas nama BAP-S/M.
hal. 24 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
(d) Tugas pokok Sekretaris BAP-S/M adalah:
(1) memimpin Sekretariat BAP-S/M;
(2) mewakili tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;
(3) bertindak untuk dan atas nama Ketua, bilamana ketua karena sesuatu
hal berhalangan tetap sampai akhir masa jabatannya;
(4) menyimpulkan keputusan rapat BAP-S/M; dan
(5) melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal BAP-S/M;
6. Sekretariat BAP-S/M
Sekretariat BAP-S/M terdiri dari:
(a) Kepala Sekretariat;
(b) Staf urusan administrasi dan keuangan; dan
(c) Staf urusan informasi dan pendataan.
Unsur Sekretariat BAP-S/M terdiri dari unsur LPMP, Disdik Provinsi, dan Kanwil
Depag. Kepala Sekretariat dijabat oleh unsur dari Disdik Provinsi.
7. Rapat Pleno BAP-S/M
Rapat pleno BAP-S/M diselenggarakan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal
yang terkait dengan kebijakan, perubahan tata kerja, keanggotaan, laporan pelaksanaan
program, dan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. Prosedur pelaksanaan rapat pleno
BAP-S/M adalah sebagai berikut.
(a) Undangan dan bahan rapat disampaikan kepada anggota BAP-S/M selambat-
lambatnya satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan rapat.
(b) Setiap anggota BAP-S/M yang hadir menandatangani daftar hadir.
(c) Rapat pleno dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu lebih dari separuh
jumlah anggota.
(d) Apabila dalam waktu satu jam kuorum belum tercapai, maka rapat ditunda satu
minggu berikutnya, dan rapat secara otomatis dinyatakan sah.
(e) Keputusan rapat pleno diambil sedapat mungkin atas dasar musyawarah untuk
mencapai mufakat. Apabila tidak dapat tercapai mufakat, keputusan diambil
atas dasar pemungutan suara atau voting.
C. UPA-S/M
Jika diperlukan BAP-S/M dapat membentuk UPA-S/M Kabupaten/Kota atau satu UPA-
S/M untuk lebih dari satu kabupaten/kota, yang bertugas membantu BAP-S/M dalam
hal:
hal. 25 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
1. sebagai penghubung antara BAP-S/M dengan Disdik Kabupaten/Kota dan
Kandepag untuk mendapatkan data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi;
2. menerima usul akreditasi dari BAP-S/M untuk diumumkan secara terbuka
kepada sekolah/madrasah;
3. mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk kabupaten/kota yang
bersangkutan;
4. menyusun data sekolah/madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat
kabupaten/kota;
5. mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor;
6. mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor;
7. menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor;
8. menyusun bahan laporan BAP-S/M yang bersifat administratif; dan
9. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BAP-S/M.
UPA-S/M tidak diberikan wewenang untuk menetapkan hasil akreditasi.
D. Asesor
Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat
dan ditugasi oleh BAN-S/M sebagai lembaga akreditasi untuk melakukan penilaian
dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi.
1. Tanggung jawab asesor
Tanggung jawab asesor meliputi:
(a) melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada
norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan
kepada sekolah/madrasah benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan
sekolah/madrasah yang sesungguhnya; dan
(b) menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada
BAP-S/M.
2. Wewenang asesor
Wewenang asesor meliputi:
(a) menilai satuan pendidikan di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK, dan SLB yang terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; dan
(b) menggali data dan infomasi dari berbagai sumber di sekolah/madrasah melalui
wawancara, penyebaran instrumen, mengcopi, dan menelaah dokumen yang
diperlukan untuk proses akreditasi.
hal. 26 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
3. Tata cara perekrutan asesor
Tata cara perekrutan calon asesor dilakukan melalui suatu proses sebagai berikut.
(a) Ketua BAP-S/M memprakasai pembentukan panitia seleksi calon asesor yang
anggotanya terdiri atas orang-orang yang memiliki kemampuan untuk
menyeleksi calon-calon asesor yang berkualitas.
(b) Panitia melakukan penjaringan calon asesor diumumkan melalui media massa,
Perguruan Tinggi, Disdik Provinsi, Disdik Kabupaten/Kota, Kanwil Depag,
Kandepag, Dewan Pendidikan, BMPS, LPMP dan/atau instansi terkait. Hal-hal
yang perlu dilakukan berkaitan dengan penjaringan calon asesor adalah sebagai
berikut.
(1) Calon asesor memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang evaluasi
pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, dan
bidang pendidikan lainnya.
(2) Calon asesor berasal dari unsur:
dosen/guru;
widyaiswara;
pengawas sekolah/madrasah;
organisasi profesi kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pendidikan; dan
unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman
serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(3) Syarat asesor:
memiliki pengetahuan tentang sekolah/madrasah;
memiliki etika moral dengan menjunjung tinggi kejujuran;
memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas diri serta komitmen
untuk melaksanakan tugas;
berpengalaman minimal lima tahun dalam pelaksanaan dan/atau
pengelolaan pendidikan, dengan reputasi baik yang dibuktikan dengan
keterangan atau rekomendasi unit kerja yang relevan;
kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya adalah sarjana (S1) atau
yang sederajat. Dalam kasus-kasus khusus, untuk jenjang SLB dan
SMK dapat mengangkat tenaga profesional dalam bidang tertentu yang
bukan berpendidikan S1;
berusia maksimal 65 tahun;
berbadan sehat;
hal. 27 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Disdik dan
Kanwil Depag;
tidak sedang menjadi anggota BAP-S/M;
memahami dan menguasai konsep serta prinsip-prinsip dasar
akreditasi sekolah/madrasah termasuk mekanisme pelaksanaan
visitasi;
mampu menggunakan berbagai perangkat akreditasi secara benar;
memiliki kemampuan untuk menggali berbagai data dan informasi
yang esensial, akurat, dan valid serta komprehensif untuk
menggambarkan kelayakan sekolah/madrasah;
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta berhasil memperoleh
sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M dan ditandatangan Ketua
BAP-S/M.
(4) Sertifikat asesor
sertifikat asesor diberikan kepada mereka yang telah lulus mengikuti
pelatihan asesor;
sertifikat asesor berlaku sesuai dengan satuan dan/atau program
pendidikan;
sertifikat asesor diterbitkan oleh BAP-S/M;
sertifikat asesor berlaku selama 3 tahun.
(5) Masa tugas asesor
Masa tugas asesor sesuai dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan
oleh BAP-S/M.
E. Tata Hubungan Kerja Lembaga Akreditasi Sekolah/Madrasah
Tata hubungan kerja lembaga yang terkait dengan akreditasi sekolah/madrasah ini
digunakan sebagai acuan untuk membentuk dan menjalankan tugas serta
kewenangan organisasi BAP-S/M. Tata hubungan kerja antara Mendiknas, Gubernur,
Bupati/Walikota serta dengan Menteri Agama dan jajarannya sampai ke daerah
dengan BAN-S/M, BAP-S/M mengikuti alur seperti ditunjukkan pada diagram Gambar
1.2 berikut.
hal. 28 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
MENAG MENDIKNAS
BAN-S/M
Keterangan:
Gambar 1.2: Tata Hubungan Kerja Akreditasi Sekolah/Madrasah
Pelimpahan dan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan jalur sekolah/
madrasah sesuai jenjang dan jenis pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta,
telah diatur melalui perundang-undangan dan perangkat peraturan yang
mengikutinya. Selain itu, penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan
oleh BAN-S/M, BAP-S/M serta instansi yang terkait sesuai kewenangannya. Dengan
demikian terbentuk struktur, tatanan, dan hubungan baik vertikal maupun horisontal
yang jelas antara badan akreditasi dengan instansi lain. Hubungan-hubungan
tersebut bisa berupa koordinasi atau instruksi, konsultasi, serta kerjasama dalam
pelaksanaan akreditasi seperti tergambar pada diagram Gambar 1.2.
DITJEN PENDIS
GUBERNUR
DITJEN MANDIKDASMEN
DITJEN PMPTK
BALITBANG BSNP
BAP-S/M KANWIL DEPAG
DISDIK PROV
LPMP
BUPATI/ WALIKOTA
KANDEPAG
MADRASAH
DISDIK KAB/KOTA
SEKOLAH
UPA-S/M KAB/KOTA
ASESOR
Konsultasi
Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi Instruksi
Alur Akreditasi
hal. 29 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
Berikut ini akan dijelaskan tata hubungan kerja BAN-S/M dengan institusi lainnya.
1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen
Mandikdasmen)
Hubungan kerja antara BAN-S/M dengan Ditjen Mandikdasmen dalam rangka
koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas akreditasi di lingkungan sekolah
yang berada di bawah pembinaan Ditjen Mandikdasmen. Masukan BAN-S/M ke
Ditjen Mandikdasmen dapat dijadikan bahan program pembinaan pendidikan
dasar dan menengah.
2. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen
PMPTK)
Hubungan kerja antara BAN-S/M dengan Ditjen PMPTK adalah meningkatkan
kebermanfaatan akreditasi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan. Masukan BAN-S/M ke Ditjen PMPTK dapat dijadikan
bahan pembinaan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis)
Hubungan kerja antara BAN-S/M dengan Ditjen Pendis Depag dalam rangka
koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan tugas akreditasi di lingkungan
madrasah yang berada di bawah pembinaan Ditjen Pendidikan Islam Depag.
Masukan BAN-S/M ke Ditjen Pendidikan Islam dapat dijadikan bahan masukan
dalam pembinaan madrasah.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Hubungan kerja dengan Balitbang dalam rangka koordinasi dan konsultasi
khususnya berkaitan dengan penyusunan program, penganggaran, pelaporan,
dan penelitian/pengembangan akreditasi sekolah/madrasah.
5. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
Sesuai peran BSNP dalam hal pengembangan Standar Nasional Pendidikan,
BAN-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka aplikasi Standar
Nasional Pendidikan untuk pengembangan instrumen akreditasi.
6. Gubernur
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 87 ayat (2),
Gubernur berwenang membentuk BAP-S/M. Di sisi lain, BAP-S/M mempunyai
tugas membantu BAN-S/M untuk melakukan akreditasi sekolah/madrasah. BAP-
hal. 30 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
S/M di samping melaporkan ke BAN-S/M juga mempertanggungjawabkan hasil
kerjanya kepada Gubernur.
7. Disdik Provinsi
BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Disdik Provinsi dalam
menyiapkan data sekolah yang akan diakreditasi, serta penyampaian tindak
lanjut hasil akreditasi untuk bahan pembinaan sekolah di provinsi yang
bersangkutan.
8. Kanwil Depag
BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Depag dalam
menyiapkan data madrasah yang akan diakreditasi, serta penyampaian tindak
lanjut hasil akreditasi untuk bahan pembinaan madrasah di provinsi yang
bersangkutan.
9. LPMP
Sesuai dengan Peraturan Mendiknas Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi
dan Tata Kerja LPMP, BAP-S/M memberikan masukan hasil akreditasi untuk
kepentingan pemetaan mutu dan penjaminan mutu pendidikan.
10. Bupati/Walikota
BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati/Walikota dalam
persiapan dan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah serta pemberian
informasi tentang hasil akreditasi dan tindak lanjut di kabupaten/kota yang
bersangkutan.
11. Disdik Kabupaten/Kota
BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Disdik Kabupaten/Kota
dalam menyiapkan data sekolah yang akan diakreditasi, serta penyampaian
tindak lanjut hasil akreditasi untuk bahan pembinaan sekolah di kabupaten/kota
yang bersangkutan.
12. Kandepag
BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kandepag dalam
menyiapkan data madrasah yang akan diakreditasi, serta penyampaian tindak
lanjut hasil akreditasi untuk bahan pembinaan madrasah di kabupaten/kota
yang bersangkutan.
hal. 31 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
13. Sekolah/Madrasah
Hasil dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi yang disampaikan kepada
sekolah/madrasah menjadi masukan penjaminan mutu untuk satuan pendidikan
yang bersangkutan.
hal. 32 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
Penggunaan logo BAN-S/M, kop surat, dan stempel untuk keperluan ketatalaksanaan
administrasi kegiatan akreditasi sekolah/madrasah mengacu pada ketentuan yang
telah diberlakukan oleh BAN-S/M. Penetapan logo BAN-S/M, kop surat, dan stempel
ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BAN-S/M Nomor 01/BAN-SM/LL/VII/
2008, tanggal 2 Juli 2008.
A. Logo, Cover, dan Publikasi Umum BAN-S/M
1. Logo BAN-S/M
Makna logo BAN-S/M adalah sebagai berikut.
(a) BAN-S/M merupakan singkatan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/
Madrasah.
(b) Lingkaran bermakna keutuhan seluruh aspek yang dinilai.
(c) Delapan garis berwarna putih bermakna delapan Standar Nasional
Pendidikan sebagai acuan.
(d) Warna merah pada checklist bermakna obyektif, komprehensif, adil,
transparan, dan akuntabel.
(e) Warna biru pada lingkaran bermakna sebagai bagian dari Sisdiknas yang
memberikan layanan secara profesional.
(f) Tanda checklist bermakna BAN-S/M sebagai penilai kelayakan sekolah/
madrasah terhadap standar; dan
(g) Warna kuning pada tulisan BAN-S/M bermakna harapan masa depan yang
lebih cerah dan lebih baik.
hal. 33 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
2. Cover terbitan BAN-S/M
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
Kompleks Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, Gedung F Lantai 2
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12001
Telepon & Fax (021) 75914887
Website: http://www.ban-sm.or.id
Email: info@ban-sm.or.id
2009
hal. 34 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
3. Publikasi umum BAN-S/M
PELATIHAN UNTUK PELATIH (TOT) ASESOR
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH (SD/MI DAN SMP/MTs)
TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2009
B. Kop Surat dan Stempel
Petunjuk penggunaan logo dalam kop surat dan stempel adalah sebagai berikut.
1. Kop surat BAN-S/M dan BAP-S/M.
(a) Kop surat memuat logo BAN-S/M, alamat, dan garis penutup.
(b) Alamat lengkap dicetak pada baris terakhir.
(c) Kop surat BAN-S/M ditutup dengan menggunakan garis tebal.
(d) Contoh kop surat seperti berikut.
Contoh 1: Kop surat BAN-S/M
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH Kompleks Ditjen Mandikdasmen, Gedung F Lantai 2 Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon/Fax: (021) 75914887 Website: http://www.ban-sm.or.id. Email: info@ban-sm.or.id
Contoh 2: Kop surat BAP-S/M
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245, Sulawesi Selatan Telp. (0411) 583841; Fax. (0411) 584082
hal. 35 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
Berikut ini beberapa ketentuan terkait dengan Kode Surat BAN-S/M.
(a) Setiap surat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M harus
menggunakan kode surat yang terdiri atas Jabatan, Kode Unit, dan Kode
Perihal. Apabila surat tersebut bersifat rahasia diberi kode RHS.
(b) Kode Jabatan merupakan tanda jabatan dari pejabat atau pengurus BAN-
S/M DAN BAP-S/M yang menandatangani surat.
(c) Kode Unit merupakan tanda unit kerja BAN-S/M dan BAP-S/M yang
membuat atau mengeluarkan surat.
(d) Kode perihal merupakan tanda perihal atau subyek surat.
(e) Kode Jabatan untuk Ketua BAN-S/M digunakan BAN-SM dan untuk Ketua
BAP-S/M digunakan BAP-SM, sedangkan untuk Sekretaris BAN-S/M
digunakan BAN-SM-1 dan untuk Sekretaris BAP-S/M digunakan BAP-SM-1.
(f) Kode Surat ditulis setelah nomor urut surat dengan urutan kode Jabatan,
Kode Unit, Kode RHS (apabila bersifat rahasia), Kode Perihal, bulan
pembuatan surat dalam angka Romawi dan tahun pembuatan surat yang
penulisannya masing-masing dibatasi dengan garis miring.
(g) Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris BAN-S/M atas nama Ketua
BAN-S/M atau Sekretaris BAP-S/M atas nama Ketua BAP-S/M dengan
penyebutan “a.n.” menggunakan Kode Jabatan Ketua BAN-S/M atau Ketua
BAP-S/M, dibatasi tanda titik dan diikuti Kode Unit kerja penandatangan
surat.
(h) Surat yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat atas nama Sekretaris
BAN-S/M atau Sekretaris BAP-S/M dengan penyebutan “a.n.”
menggunakan Kode Jabatan Sekretaris, dibatasi tanda titik dan diikuti
Kode Unit kerja penandatangan surat.
(i) Kode Perihal berisi kode yang memuat isi surat sesuai dengan sistem
pengkodean yang berlaku di Depdiknas. Contoh kode perihal seperti pada
daftar berikut.
Perihal Kode
Hubungan Masyarakat
Kerjasama Luar Negeri
Organisasi dan Tata Kerja
Perlengkapan
Perencanaan
HM
LN
OT
LK
PR
hal. 36 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
Perihal Kode
Ketatausahaan
Kepegawaian
Keuangan
Hukum
Pengawasan
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Kelembagaan Pendidikan Tinggi
Pendidikan dan Pengajaran (Dikti)
Prasarana dan Sarana Akademik (Dikti)
Penelitian (Dikti)
Pengabdian pada Masyarakat (Dikti)
Kuliah Kerja Nyata
Pengembangan Kepustakaan (Karya Ilmiah) Kemahasiswaan
Pendidikan Masyarakat
Pembinaan Keolahragaan
Pengembangan Generasi Muda
Pendidikan Tenaga Teknis (Diklusepora)
Permuseuman
Kesenian
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Kepustakaan dan Perbukuan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Pembinaan Penghayat Kepercayaan
Kesejahteraan dan Nilai Tradisional
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Komunikasi Pendidikan
Kegrafikan
Lain-lain
TU
KP
KU
HK
WS
DS
MN
KL
PP
PS
PL
PM
KN
PK
KM
MS
OR
GM
TT
MM
KS
PB
PT
SP
BH
SN
PG
TP
KG
LL
Contoh pemberian kode surat dinas:
(a) Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua BAN-S/M
5 / BAN-SM / LL / IV / 2009
Nomor Urut Surat Keluar
Kode Jabatan Ketua BAN-S/M
Kode Perihal Organisasi dan Tata Kerja
Bulan Pembuatan Surat
Tahun Pembuatan Surat
hal. 37 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
(b) Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris BAN-S/M
6 / BAN-SM-1 / KU / V / 2009
Nomor Urut Surat Keluar
Kode Jabatan Sekretaris BAN-S/M
Kode Perihal Keuangan
Bulan Pembuatan Surat
Tahun Pembuatan Surat
2. Stempel
(a) Contoh (spesimen) stempel BAN-S/M.
BAN-SM/
Spesimen stempel
BAN-S/M
(b) Contoh (spesimen) stempel BAP-S/M.
BAP-SM/
Sul awesi Sel at an
Spesimen stempel
BAP-S/M
hal. 38 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah