Post on 03-Mar-2018
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
1/17
Standarisasi ISPO sebagai
Penunjang Industri Kelapa Sawit
yang Berkelanjutan
Pekanbaru, 31 Mei 2016
Sekretariat Komisi ISPO1
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
2/17
ISPO merupakan instrumen untuk
memperbaiki ekonomi
WTO merupakan perjanjian antara MFN untukmempromosikan perdagangan bebas. Tarif yanglebih tinggi bukan merupakan preferensi lembagaini kecuali terdapat dalam perjanjian WTO lainnya
Tarif perdagangan yang diperbolehkan oleh WTOadalah hambatan teknis (technical barrier) sepertiyang dimuat dalam pasal 33 Perjanjian Marrakesh.
Pelaksanaan ISPO tidak menggunakan hambatan
perdagangan ini namun untuk memastikankeberlanjutan dalam pencapaian ekonomiIndustri Kelapa Sawit yang lebih baik.
2
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
3/17
Basis dari Standar dan
Sistem Sertifikasi ISPO
ISPO menerapkan semua peraturan perundangan terkait
keberlanjutan;
Penerapan peraturan perundangan dan implementasi kewajiban
ISPO diterapkan supaya semua perkebunan kelapa sawit
mematuhi peraturan;
Bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan
peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi;
Prinsip-prinsip keberlanjutan juga mengadopsi prinsip-prinsip
internasional;
Memproduksi minyak sawit ISPO akan mengurangi
deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan.
3
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
4/17
Persyaratan Sebelum Sertifikasi
Sebelum dilaksanakan sertifikasi ISPO, perkebunan dan pabrik kelapa
sawit harus dinilai sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 7 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penilaian Perusahaan Perkebunan. Perkebunan
kelapa sawit akan dinilai pada kriteria sebagai berikut:
Perizinan
Pengelolaan perkebunan
Pengolahan
Sosial and ekonomi
Lingkungan
Pelaporan
Perkebunan akan diklasifikasikan ke dalam Kelas I, II, II, IV, dan V. Hanyaperkebunan kelapa sawit yang diklasifikasikan sebagai Kelas I, II dan IIII,
yang berhak untuk mengajukan permohonan sertifikasi ISPO, dan
pengajukan permohonan harus dilaksanakan paling lambat pada akhir
September 2015.
4
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
5/17
Sistem Sertifikasi ISPO
Sistem sertifikasi ISPO tidak memihak dan bersifat
independen
Penilaian sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi pihak
ketiga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan
disetujui oleh Komisi ISPO
Sistem sertifikasi ISPO adalah sesuai dengan Organisasi
Internasional untuk Standardisasi (ISO)
ISPO sudah menyetujui 11 lembaga sertifikasi dan mengakui
900 auditor, 4 lembaga konsultan dan 1 lembaga untukpenyelenggaraan pelatihan
Sekretariat Komisi ISPO mengawasi kegiatan dari lembaga
sertifikasi dan auditor
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
6/17
Prinsip Keberlanjutan ISPO
1. Legalitas usaha perkebunan
2. Manajemen perkebunan
3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam
primer dan lahan gambut
4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
5. Tanggung jawab terhadap pekerja
6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomimasyarakat
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
7/17
Standar ISPO
Standar ISPO sekarang harus diterapkan oleh:
1.Perushaan perkebunan terintegrasi
2.Perkebunan tanpa pabrik
3.Pabrik tanpa perkebunan
4.Pekebun plasma
5.Pekebun swadaya
6.Perushaan perkebunan yang memproduski CPO untuk energi terbarukan
Setiap kategori memiliki standar sendiri. Bagi perusahaan perkebunan yang
produksi CPO untuk energi terbaru terdapat kriteria tambahan untuk
penghitungan emisi Gas Rumah Kaca. Pelaksanaan standar 1, 2, dan 3 adalah
wajib, sedangkan sisanya bersifat sukarela.
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
8/17
Kriteria ISPO untuk Bioenergi
Standar ini mengikuti standar pada lampiran II yang merupakan standar
bagi perushaan yang terintegrasi dengan unit pengolahan
Kriteria tambahan adalah untuk menggunakan Annex V dari EU RED
dimana perusahaan yang didirikan sebelum 2008 tidak memiliki kewajibanuntuk menyertakan perhitungan perubahan penggunaan lahan, sementara
perusahaan yang didirikan setelah 2008 dapat menghasilkan CPO untuk
bioenergi jika mereka tidak melakukannya pada hutan primer, lahan hutan
yang luas, rawa, alang-alang, lahan untuk konservasi alam dan sebagai
tempat perlindungan spesies yang langka dan terancam punah (sesuai
IUCN).
Sebelum 2017 penghematan emisi adalah 35% dan setelah 2017 adalah
50%.
8
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
9/17
Sertifikasi CPO untuk Energi Terbarukan
Pembeli dapat meminta kepada perusahaan untuk memiliki
sertifikat ISPO untuk energi terbarukan
Perusahaan Perkebunan harus memiliki sertifikat ISPO untuk
perkebunan terintegrasi dengan pabik kelapa sawit
Untuk sertifikasi energi terbarukan perkebunan dan pabrik
dapat di audit ISPO jika mereka memenuhi kriteria ISPO
untuk energi terbarukan sesuai dengan perhitungan emisi
GRK.
Jika memenuhi semua kriteria, sertifikat ISPO bagi perusahaan
yang menghasilkan energi terbarukan dapat diajukan oleh
Lembaga Sertifikasi setelah dsetujui oleh Ketua Komisi ISPO
9
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
10/17
Persyaratan Legal
ISPO menempatkan persyaratan hukum sebagai persyaratan
penting, terutama pada aspek lahan, lingkungan, dan hak asasi
manusia. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan hukum,
maka akan dikenai sanksi
ISPO juga menerapkan ketertelusuran (traceability), untuk semuabahan baku dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan dan
CPO untuk biodiesel
Sertifikat ISPO hanya dapat diterbitkan di perkebunan yang
memenuhi persyaratan hukum bagi perkebunan kelapa sawit.Perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki legalitas lahan,
dikategorikan sebagai non-sustainable, jumlah minyak sawit
berkelanjutan di 2020 ditargetkan sekitar 70%
10
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
11/17
ISPO Melindungi Lingkungan
Penerapkan ISPO melindungi taman nasional, sumber air, sepadan
sungai, pantai, daerah rawan bencana alam, hutan atau padang
rumput dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan area yang
memiliki nilai sejarang tinggi
ISPO juga melindungi spesies terancam punah, area perkebunanharus memperhatikan spesies tersebut dan menemukan alasan
mereka terancam punah.
Spesies yang terancam punah tidak dapat dipelihara di perkebunan
tanpa perlakuan khusus dan izin dari pemerintah
11
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
12/17
Tipe Sertifikasi
Sertifikasi perusahaan perkebunan
Pekebun dapat mengeluarkan sertifikat jika produksi memenuhi kriteria ISPO
Persentase keberlanjutan tergantung pada permintaan pembeli.
ISPO CPO untuk energi terbarukan
Sertifikasi dapat diterbitkan atas permintaan pembeli
Sertifikasi rantai pasokan:
Segregasi (100%) yang berkelanjutanMass Balance minimum 70% berkelanjutan (pada tahun 2020)
Book dan Claim (100%) yang berkelanjutan
Sertifikasi rantai pasok dapat diterbitakan atas permintaan pembeli
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
13/17
Sertifikasi ISPO yang Sudah Diterbitkan
Total Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterima sekretariat
berjumlah 268 laporan
Jumlah sertifikasi ISPO yang dikeluarkan saat ini adalah 149
dengan luas total 1.160.908,69 Ha dengan total produksi
5.448.443.97 ton
Yang terkendala tidak mendapat sertifikasi ISPO sebanyak 46Perusahaan
Terdapat sekitar 30 perusahaan perkebunan yang sedang dalam
proses untuk disertifikasi ISPO.
Yang sudah dilakukan penilaian 16 perusahaan dan akandilakukan penilaian 24 perusahaan.
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
14/17
Sanksi
Jika sampai akhir September 2015, perusahaan
perkebunan kelapa sawit tidak menerapkan ISPO,
kelas klasifikasi akan menjadi Kelas IV. Ini berarti
bahwa mereka tidak dapat mengajukan permohonansertifikasi ISPO.
Perusahaan akan diberikan peringatan sebanyak 3 kali
dalam rentang 4 bulan dan apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk menerapkan ISPO, Izin UsahaPerkebunan (IUP) akan dapat dicabut dan Hak Guna
Usaha (HGU) di usulkan untuk dicabut.
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
15/17
Proyek Percontohan dengan Petani Swadaya
Kementerian Pertanian bersama dengan UNDP
membantu petani swadaya untuk sertifikasi ISPO.
Proyek percontohan berada di Riau, Sumatera Selatan
dan Kalimantan Barat. Survei sudah dilakukan di Riau, Kalimantan Barat dan
Sumatera Selatan
Tahun ini direncanakan untuk mensertifikasi 2.000petani di provinsi Riau
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
16/17
Promosi dan Persetujuan ISPO
Pada 2015 pemerintah menyelenggarakan
promosi ISPO di India, Belanda, Belgia dan
Jerman.
Komisi ISPO mengunjungi Komisi Eropa
untuk mendapatkan persetujuan Standar ISPO
bagi Energi Terbarukan dari CPO di bawah
koordinasi Kedutaan Besar Indonesia diBrussels
7/26/2019 8. Herdrajat_ISPO
17/17
Herdradjat Natawidjaja, PhD
Email : sekretariat.ispo@gmail.com
17
erim k sih