Post on 06-Feb-2018
viii
ABSTRAK
PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN
SALINAN AKTA ATAS AKTA YANG BATAL
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatnnya, wajib memberikan salinan
akta kepada para pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) UU
Perubahan yang berbunyi :(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan,
atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta,
kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang
memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan .
Akta Notaris, dilihat dari salah satu karakter yuridisnya bahwa pembatalan
daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang
namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak
setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang
bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat
dibuktikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 72
K/Sip/1973, tertanggal 5 September 1973 yaitu Notaris fungsinya hanya
mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para
pihak yang menghadap Notaris tersebut.Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk
menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di
hadapan Notaris tersebut, sehingga bertentangan dengan inti dari akta Notaris, jika
akta Notaris yang dibuat atas kehendak para pihak dibatalkan oleh putusan
pengadilan, tanpa ada gugatan dari para pihak yang tersebut dalam akta untuk
membatalkan akta Notaris tersebut. Pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan
oleh para pihak sendiri. Para pihak yang datang untuk menuangkan kesepakatan
mereka dengan akta notariil, dalam prakteknya tidak jarang para pihak setelah
menandatangani akta yang dikehendaki, baik atas kesepakatan para pihak sendiri
maupun karena merasa dirugikan oleh pihak lainnya, menghadap kembali ke
Notaris dengan maksud hendak membatalkan akta yang bersangkutan.
Kondisi ini memerlukan pemahaman yang pasti apakah terhadap akta yang
sudah batal Notaris masih tetap wajib menerbitkan salinan aktanya, mengingat isi
dari akta Notaris yang bersangkutan telah batal.
Kata Kunci : Kewajiban Notaris,Salinan Akta, Akta yang Batal.
ix
ABSTRACT
ARRANGEMENT OBLIGATION NOTARY TO PUBLISH THE COPY
OF DEED OVER DEED VOID.
Notary their duty and jabatnnya , are required to provide the copy of deed
to the parties , as stipulated in article 54 paragraph ( 1 of law change which says: ( 1
) notary can only give, show, or apprise the contents of certificate, grosse
certificate, the copy of deed or quotations certificate, to the concerned directly to
certificate, the heirs, or one who seek to obtain the right, unless determined another
by legislation
A notarial deed , seen from one of the characters yuridisnya that the
cancellation of power connective a notarial deed can only be achieved upon an
agreement the parties is included in the deed .If there are do not agree , then the do
not agree to submit a request for to the general court that deed they had not tie
again certain the reasons that can be proved .This as mentioned in jurisprudence the
supreme court of the republic of indonesia in decisions of the supreme court
number 72 k / sip / 1973 , dated 5 september 1973 namely notary its function only
register / wrote what he will and presented by the parties facing notary
tersebut.tidak there is a duty to for notary to investigate in material anything (
things ) put forward by penghadap up before the notary the , so that contrary to the
core of a notarial deed , if the notarial deed made by the leave the parties cancelled
by judicial decisions , without any a lawsuit of the parties which is in the deed to
void a notarial deed. The parties come to pour agreement them with notariil
certificate , in practice not uncommon the parties after signed certificate is intended
, either the upper agreement of the parties own or because feel aggrieved with other
parties , facing back to notary with a view to cancel deed concerned
Either the agreement of the parties or because of its own feel aggrieved with
other parties, facing back to a notary with a view about to annul the relevant
certificates.
This condition require an understanding that certain whether against a deed
which already void a notary still obliged to issue a copy aktanya , considering the
contents of a notarial deed concerned was null and void
Keywords: obligation notary , the copy of the deed , a void deed
x
RINGKASAN
Tesis ini menganalisis mengenai PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN SALINAN AKTA ATAS AKTA YANG BATAL
dan terdiri dari 5 Bab yang secara substansi memuat :
Bab I menguraikan latar belakang masalah yang beranjak dari adanya
ketidakpastian pengaturan serta ketentuan yang tidak tegas mengenai kewajiban
Notaris untuk memberikan atau tidak salinan akta yang telah dibuatnya untuk
kepentingan para pihak yang berkepentingan atas akta yang telah batal, sehingga
dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai kewajiban Notaris
dalam prakteknya, dalam hal ini dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (1) UUJN Tahun
2014.
Bab II menguraikan mengenai tinjaun umum tentang Notaris, Kewenangan
Notaris dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawab Notaris berdasarkan
ketentuan UUJN dan uraian tentang Akta Notaris sebagai akta otentik.
Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan
masalah yang pertama, terdiri dari dua sub bahasan. Sub bab yang pertama akan
membahas pengaturan pemberian salinan akta atas akta yang batal, kontruksi
normatif pemberian salinan akta notaris yang batal dan mengenai tanggungjawab
Notaris dalam pembuatan akta otentik.
Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan
masalah yang kedua mengenai formulasi pemberian salinan akta dan batalnya akta
notaris yang terdiri dari tiga sub bab yaitu norma hukum pemberian salinan akta,
alasan-alasan pembatalan akta, akibat hukum pembatalan akta.
Bab V sebagai bab penutup menguraikan mengenai simpulan dan saran
yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah yaitu bahwa
Notaris tetap wajib memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN Tahun 2014 untuk
memberikan salinan akta kepada yang berkepentingan, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan, karena yang dibatalkan adalah isi dari aktanya,
sedangkan fisik aktanya tetap tersimpan sebagai protokol Notaris serta formulasi
norma pengaturan penerbitan salinan akta yang batal agar menjamin kepastian
xi
hukum dilakukan dengan tidak menyimpang dari aturan mengenai penerbitan
salinan akta yang diatur dalam Undang Undang jabatan Notaris Nomor 30 Tahun
2004 Juncto Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, sampai ada
aturan perundang-undangan yang mengatur hal ini secara khusus.
Bagian akhir dari tesis ini diberikan masukan dalam bentuk saran-saran
yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 UUJN Tahun 2014 bahwa kewajiban
salinan akta (termasuk penafsiran selama ini untuk akta yang batal) tetap wajib
dilakukan oleh Notaris, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,
untuk itu untuk memberikan jaminan kepastian hkum bagi Notaris maupun
masyarakat, pemerintah hendaknya mengatur secara tegas bahwa terhadap suatu
akta yang batal tidak perlu lagi diberikan salinan akta, karena isi aktanya sudah
tidak mengikat para pihak lagi, walaupun fisik aktanya masih ada dan kepada
pemerintah hendaknya membuat aturan yang tidak menimbulkan penafsiran yang
kabur, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum, khususnya mengenai kewajiban
Notaris untuk memberikan salinan akta atas akta yang sudah batal.
xii
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN
SAMPUL DALAM ................................................................................... i
PRASYARAT GELAR............................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................... iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ....................................................... iv
UCAPAN TERIMAKASIH...................................................................... v
ABSTRAK ................................................................................................ viii
ABSTRACT ............................................................................................... ix
RINGKASAN ........................................................................................... x
DAFTAR ISI ............................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah ................................................................. 24
1.3. Orisinalitas Penelitian ............................................................ 24
1.4. Tujuan Penelitian .