Post on 29-Nov-2020
Pengadilan Negeri
Kasongan
Kelas II
Kepaniteraan
perdata
Pro Justitia
“Professional, Jujur,
Semangat, Teladan,
Independen, Transparan,
Informatif, Akuntabel
Alur perkara
gugatan:
Alur perkara
Permohonan:
WILAYAH YURISDIKSI:
KAB. KATINGAN
”
Pengadilan Negeri Kasongan
Kelas II
Jl. A. Yani
(Komp. Perkantoran
Pemkab. Katingan),
Kab. Katingan,
Prov. Kalimantan Tengah
Kode Pos 74411
Telp./Faks. (0536) 4043610
Email:
pn.kasongan@gmail.com
Website:
www.pn-kasongan.go.id
PELAYANAN
KEPANITERAAN perdata
MENERIMA:
1. Pendaftaran perkara
gugatan
a. Gugatan
Wanprestasi, Perbuatan Melawan
Hukum, Perceraian
Mengandung sengketa antara 2 (dua)
pihak atau lebih dimana salah satu pihak
sebagai penggugat untuk menggugat
pihak lain.
b. Gugatan Sederhana
Gugatan perdata karena cidera
janji/wanprestasi atau adanya perbuatan
melawan hukum, nilai gugatan materil
paling banyak Rp 200 juta yang
diselesaikan dengan tata cara dan
pembuktiannya sederhana
2. Pendaftaran perkara
permohonan
Permasalahan perdata yang diajukan dalam
bentuk permohonan yang ditandatangani
pemohon atau kuasanya yang ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri dan
diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sejak sidang pertama
Jenis Pelayanan Permohonan sbb.:
a. Pengangkatan Wali bagi Anak yang belum
dewasa adalah 18 Tahun.
b. Pengangkatan Pengampuan bagi Orang
Dewasa yang kurang ingatannya dan tidak
bisa mengurus hartanya.
c. Dispensasi Nikah, Pria < 19 Tahun, Wanita <
16 Tahun.
d. Izin Nikah Ca. Mempelai < 21 Tahun.
e. Pembatalan Perkawinan.
f. Pengangkatan Anak
g. Perbaikan kesalahan dalam Akta Catatan Sipil
h. Penunjukan seseorang/beberapa orang wasit
oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak
bersedia untuk menunjuk wasit.
i. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam
keadaan tidak hadir/meninggal dunia.
j. Penetapan sebagai wali/kuasa untuk menjual
harta warisan.
PERSYARATAN:
Surat Gugatan/Permohonan, 2 Rangkap (u/
Gugatan sejumlah Tergugat & u/ Gugatan
Sederhana isi Form)
Surat Kuasa Legalisir
FC Kartu Advokat (Kuasa Hukum)
Bukti-bukti pendukung, KTP, KK, Surat Kuasa,
Akta, Ijazah, dll.
Surat Keterangan dari Lurah/Kades yang
dilegalisasi Camat (Berperkara Prodeo)
3. pelayanan mediasi
a. Mediasi dalam Persidangan
Tidak dipungut Biaya
Para pihak dapat memilih Mediator yang
disediakan oleh Pengadilan. Dalam hal
Mediator bukan Hakim maka biaya mediator
beban para pihak.
b. Mediasi di Luar Persidangan (Luar Pengadilan)
Para pihak memilih mediator bersertifikat.
Apabila tercapai kata sepakat dapat
mengajukan gugatan untuk memperoleh
Akta Perdamaian (melampirkan hasil
kesepakatan dan sertifikat mediator)
Permohonan eksekusi
1. Hak Tanggungan (HT)
Surat Permohonan
KTP Principal/Surat Kuasa Khusus
FC SHM/SHGB, SHT, APHT
Surat Peringatan I, II, III kepada Debitur
Perincian Hutang berikut seluruh kewajiban
Debitu, PBB (jika ada) SKUM, dll.
2. Pengangkatan Sita Eksekusi (HT)
Surat Permohonan, KTP Principal Surat Kuasa Khusus, KTA Advokat Bukti pelunasan dari Debitur kepada Kreditur
Surat Roya dari Kreditur, SKUM
3. Pengangkatan Sita Jaminan
Surat Permohonan, KTP Principal Surat Kuasa Khusus, KTA Advokat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung/Peninjauan Kembali Akta Perdamaian weermarking Notaris Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap
(INKRACHT)
Pemberitahuan putusan terakhir, SKUM
4. Eksekusi Putusan
Surat Permohonan (Softcopy)
KTP Principal
Surat Kuasa Khusus (menggunakan kuasa)
KTA/BA Sumpah Advokat
Salinan Putusan Pengadilan Tingkat
Pertama/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
Relaas pemberitahuan putusan terakhir
Akta Perdamaian
Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap
(INKRACHT) Resume dari Jurusita, SKUM, Dll.