Post on 04-Nov-2020
1
2
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1 A. Latar Belakang ………………………………………………. 1 B. Landasan Hukum …………………………………………… 4 C. Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 8 D. Sistematika Penulisan ……………………………………… 9 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ……………………………………………………… 11
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ………………………. 11
B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD…………………………... 24 C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…………………………………………….…………….. 27 D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………….….. 27 BAB III TUJUAN DAN SASARAN ……………………………………….. 39 A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional…………………….… 39 B. Tujuan dan Sasaran Renja PD…………………………….... 39 C. Program dan Kegiatan ……………………..………………… 40 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ………………………… 52 BAB V PENUTUP ………………………………………………………….. 53
3
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018…………………………………………………. 12 Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan … 26 Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan …………………………………….. …………………. 28
Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 …………………………………………………….. 39 Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 …. 41 Tabel IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan …………………………….... 52
4
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019.
Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja yang disusun ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan rencana selanjutnya.
Demikian, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam upaya mendukung perwujudan visi dan misi Bupati Grobogan.
Purwodadi, Juli 2018
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Grobogan
S U H A D I, SH, MH NIP. 19580704 198403 1 011
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode satu tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah,
Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Grobogan mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal
sebagai berikut:
1. Renja PD (Perangkat Daerah) adalah dokumen
perencanaan yang secara substansi merupakan
penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja
perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis
instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
6
2. Rencana Kerja (Renja) 2019 merupakan acuan PD
(Perangkat Daerah) untuk memasukkan program kegiatan
ke dalam KUA – PPAS dan perencanaan program kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Tahun 2019.
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen
untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan PD guna
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum
dalam rencana kinerja tahunan, sebagai wujud dari kinerja
satuan kerja perangkat daerah.
Mengingat rencana kerja (Renja) sangat penting
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan
penyusunan sampai dengan penetapan dokumen Renja PD
harus mengikuti tatacara dan alur penyusunan sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
7
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 antara
lain:
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun
berkenaan.
2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun
berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam renja PD selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam Musrenbang
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan
indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja
keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju.
Untuk dapat mewujudkan Misi dalam melaksanakan
Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan
8
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Grobogan menyusun Rencana Kerja Tahun 2019.
Selanjutnya Renja PD yang telah tercantum dalam
KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Kerja dan Anggaran PD.
B. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam
penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan DaerahTahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
9
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
10
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
11
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
12
Kabupaten Grobogan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
17. Peraturan Daerah Kebupaten Grobogan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Grobogan
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah
sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan
program/kegiatan tahun 2018, serta sebagai perencanaan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Pendidikan
13
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja PD ini
adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di
Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun
2019.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019
meliputi :
- BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu dan capaian Renstra
Perangkat Daerah, Analisa kinerja pelayanan
perangkat daerah, Isu-isu penting
14
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat
daerah, Review terhadap rancangan awal
RKPD, Penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
Berisi telaah terhadap kebijakan nasional,
tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,
program dan kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP
15
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU.
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan
oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Kinerja pelayanan disusun agar setiap perencanaan yang
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Grobogan dapat lebih terarah dan secara
administratif dapat memenuhi persyaratan pertanggungjawaban
serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah
pendanaan yang terbatas.
Untuk melihat keberhasilan perencanaan tersebut perlu
dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan
terhadap rencana kerja n-3 yaitu tahun 2017 dan perkiraan capaian
rencana kerja n-1 yaitu tahun 2018. Evaluasi tersebut diperlihatkan
pada Tabel II.1.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Berdasarkan Tabel II.1 tersebut bahwa ada tiga program
yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan
fungsinya di samping program dan kegiatan penunjang administrasi
perkantoran.
Program pertama peningkatan disiplin aparatur pada tahun
2017 dari target rencana kerja dapat menyelesaikan kasus
pelanggaran disiplin sebesar 75 % dan dalam pelaksanaannya
dapat melampaui target yaitu 84 % atau 112 % dari target kinerja.
Perkiraan tahun 2018 dari target 75 %, diperkirakan sampai akhir
tahun dapat menyelesaikan 100 %.
Program kedua peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur dengan indikator berupa jumlah aparatur yang
melanjutkan pendidikan formal, persentase pejabat yang telah
mengikuti diklat PIM, persentase CPNS yang mengikuti prajabatan
sesuai waktu dan jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional
dengan target pada tahun 2017 sebesar 100 % dan dapat dicapai
100%. Pada tahun 2018 pencapaiannya diperkirakan akan dapat
dicapai 100 % juga.
Program ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan
aparatur memiliki tujuh indikator program, yaitu persentase PNS
27
yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu, persentase PNS
yang menerima SK pindah tugas sesuai kebutuhan, persentase
penerbitan SK Pensiun tepat waktu, persentase PNS berprestasi
yang menerima penghargaan, jumlah data pegawai yang diupdate,
dan jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi, serta
jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya
lencana karya satya. Dari tujuh indikator program tersebut pada
tahun 2017, enam diantaranya tercapai 100% dan satu indikator
pencapaiannya hanya dapat dicapai 21 %, yaitu jumlah ASN yang
mengikuti seleksi pimpinan tinggi. Sedangkan pada tahun 2018
diperkirakan seluruh indikator akan dapat dicapai 100 %.
B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Grobogan, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Grobogan merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
28
Oleh karena itu program dan kegiatan disusun dalam rangka
pelayanan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
Tabel II.2 memperlihatkan pencapaian kinerja pelayanan di
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Grobogan.
29
TABEL II.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
No Indikator SPM/ standart nasional
IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1 Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan
- Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan
80 80 80 80 80 80 80 80
2 Prosentase penangangan kasus disiplin pegawai
- Prosentase penangangan kasus disiplin pegawai
75 75 75 75 84 75 75 75
30
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Grobogan adalah penataan pegawai yang
belum sesuai dengan kompetensinya sehingga ASN belum bisa
berkembang secara optimal serta belum optimalnya penanganan
kasus pelanggaran disiplin ASN.
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 yaitu
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan.
Berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD
terdapat perubahan pagu anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSD. Pada tahun 2018
diperkirakan akan ada penerimaan CPNS baru dengan kuota 500
orang. Oleh karena itu pada tahun 2019 harus dilaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSD.
Rincian review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan diperlihatkan pada Tabel II.3 berikut ini.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Di samping review terhadap rancangan awal RKPD,
dilakukan juga analisa terhadap usulan program dan kegiatan dari
pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil musyawarah rencana
pembangunan tidak ada usulan program dan kegiatan dari pemangku
kepentingan untuk pembangunan urusan kepegawaian dan pendidikan
dan latihan, sebagaimana Tabel II.4 berikut ini.
TABEL II.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2019
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
-
-
-
-
-
-
43
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan nasional terhadap urusan kepegawaian berupa
pengembangan sistem manajemen kepegawaian,
penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-
undangan kepegawaian, pembangunan dan pengembangan
sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi
kepegawaian, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan
pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta
kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal
Badan Kepegawaian Negara.
B. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tujuan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Grobogan adalah meningkatkan kualitas dan
produktivitas aparatur negara. Sedangkan sasaran yang ingin
44
dicapai adalah meningkatnya kompetensi ASN dan meningkatnya
kedisiplinan ASN.
C. Program dan Kegiatan
Rencana Program dan kegiatan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2019 dirumuskan dalam Tabel III.1 berikut ini.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 terdiri dari enam program
dengan total pagu anggaran Rp 15.033.450.000 dengan rincian
sebagaimana Tabel IV.1.
TABEL IV.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Kode
Rencana Kerja Program
Jumlah Dana
Keterangan
405.1 Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.241.500.000,-
405.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
150.000.000,-
405.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
60.000.000,-
405.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000,-
405.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3.047.500.000,-
406.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9.334.450.000,-
15.033.450.000,-
57
BAB V
PENUTUP
Renja (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan merupakan rencana
kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Grobogan, guna menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Grobogan serta sasaran dan target pembangunan
yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan berfungsi sebagai bahan
dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
58
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2019, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan
lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan,
dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah
Kabupaten Grobogan maupun dengan perangkat daerah yang
membidangi fungsi lain yang berkaitan.