Post on 08-Oct-2015
description
PEMERINTAH KABUPATEN .
REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
SKPD:
Halaman : .
No. UrutTanggalUraianJumlah SPP (Rp)
UPGUTULS
GajiBarang & Jasa
1245
Jumlah
., tanggal .
Mengetahui,
Pengguna AnggaranBendahara Pengeluaran
(Tanda tangan)(Tanda tangan)
(nama lengkap)(nama lengkap)
NIP.NIP.
Cara Pengisian Register SPP 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, barang dan jasa)
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, barang dan jasa)
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, barang dan jasa) yang diajukan
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, barang dan jasa)
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, barang dan jasa)
BAGAN ALIR
D. SURAT PERINTAH MEMBAYAR
1. PENGERTIANProses penerbitan SPM merupakan tahapan dalam penatausahaan pengeluaran, yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP.
Surat Perintah Membayar diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah Surat Permintaan Pembayaran(SPP) dinyatakan lengkap dan sah. SPM ini diterbitkan pada Kuasa BUD dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D).
SPM dibedakan menjadi 4(empat) sesuai dengan jenis SPP nya, yaitu SPM UP,GU,TU dan LS.
SPM dapat diterbitkan jika:
a) Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia;
b) Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.
Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
Diterbitkan bersamaan sejak SPP diterima.2. UNIT DAN FUNGSI PELAKSANAa. PPK-SKPD
PPK- SKPD bertugas:
1) Menguji SPP beserta kelengkapannya.
2) Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah duji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya kepada Pengguna Anggaran.
3) Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD tidak lengkap.
4) Membuat register SPM.b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran bertugas:
1) Mengotorisasi dan menerbitkan SPM.
2) Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.
3. PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYARa. Pengujian SPP
PPK-SKPD meneliti:
1) Kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS yang dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar dokumen yang telah dipersyaratkan. Khusus untuk SPP-GU dan SPP-TU, kelengkapan dokumen tersebut mencakup juga SPJ yang telah disahkan.
2) Kesesuaian dengan DPA-SKPD yang terkait dengan batasan jumlah dalam SPD yang terkait.
Apabila telah lengkap PPK-SKPD akan membuat rancangan SPM
b. Pembuatan SPM
PPK-SKPD membuat rancangan SPM. Rancangan SPM ini dibuat rangkap 2(dua) satu dokumen akan diregister dalam register SPM-UP/GU/TU/LS, sementara dokumen aslinya dikirim kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi.
SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:Untuk SPM UP
1) Dilengkapi dengan surat Pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Untuk SPM-GU
1) Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
2) Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya
3) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
4) Bukti atas penyetoran PPN/PPh.Untuk SPM-TU
1) Dilengkapi Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna/kuasa pengguna anggaran.
Untuk SPM-LS
1) Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 2) SPM harus ditandatangani Kepala SKPD dan Stempel SKPD serta ditandatangani Direktur Perusahaan dan Stempel Perusahaan (Khusus untuk Tagihan Pihak Ketiga); dan3) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. FORMAT DAN CARA PENGISIAN SPM
Format Surat Perintah Membayar (SPM)
PEMERINTAH KABUPATEN ..................SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)Format:
TAHUN ANGGARAN .UP/GU/TU/LS*)
Nomor SPM :
(Disi oleh PPK-SKPD)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAHPotongan-potongan:
KABUPATEN.
Supaya menerbitkan SP2D kepada:
SKPD : Dinas KesehatanNo.Uraian JumlahKeterangan
(No. Rekening)
Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga*) ...1.Iuran Wajib Pegawai Negeri
..
Nomor Rekening Bank : ........2.Tabungan Perumahan Pegawai
..
NPWP : ....3.PPh 21
Dasar Pembayaran/ No. Dan Tanggal SPD : .
Untuk Keperluan : ..
....
1. Belanja Tidak Langsung**)Jumlah PotonganRp ..
2. Belanja Langsung **)Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Pembebanan pada Kode Rekening :
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
No.Uraian JumlahKeterangan
1.PPN
2.PPh
JumlahRp .
Jumlah SPMRp .,-
Uang sejumlah :
.,
Kepala SKPD,
Jumlah SPP yang Diminta(Tanda tangan)
Nomor dan Tanggal SPP : .(nama lengkap)
NIP.
*) coret yang tidak perlu
**) Pilih yang sesuai
SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN..
REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS
SKPD:
Halaman : ..
No. UrutTanggalNomor SPMUraianJumlah SPM (Rp)
UPGUTULS
GajiBarang & Jasa
12345
Jumlah
., tanggal .
Mengetahui,
Pengguna AnggaranPPK-SKPD
TandaTanganTanda Tangan
(nama lengkap)(nama lengkap)
NIP.NIP.
Format register SPM maupun format register penolakan SPM adalah sama. Yang membedakan hanya Register SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang telah dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPD, sementara Register penolakan SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang ditolak oleh PPK-SKPD.
Cara pengisian Register/Register penolakan SPM-UP/GU/TU/LS
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa)
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa)
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-UP/GU/TU/LS yang diajukan
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa)
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/GU/TU/LS (gaji, barang dan jasa)
E. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA(SP2D)
1.PENGERTIAN
Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D ini akan diterbitkan oleh Kuasa BUD setelah Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
SP2D dapat diterbitkan jika:
a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:
a. Diterbitkan paling lambat 3(tiga) hari sejak SPM diterima.
b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.
Dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang, Kuasa BUD menyerahkan SP2D pada Pengguna Anggaran, sedangkan dalam hal SP2D yang diterbitkan yuntuk keperluan pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan langsung kepada pihak ketiga.
1) UNIT DAN FUNGSI PELAKSANA
a. Kuasa BUD
Kuasa BUD bertugas:
1) Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM.
2) Mencetak SP2D.
3) Mengirim SP2D kepada bank.
4) Membuat register SP2D.
b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran bertugas menandatangani SPM yang akan diajukan kepada BUD.
c. Bendahara Pengeluaran SKPKDBendahara Pengeluaran SKPKD bertugas mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan.
2. PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA(SP2D)
a. Penelitian SPMKuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/GU/TU/LS yang dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar dokumen yang telah dipersyaratan dalam pengajuan SPM. Pengujian berikutnya adalah dengan melihat kesesuaian dengan DPA-SKPD yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD akan membuat rancangan SP2D.
b. Pembuatan SP2DApabila Kuasa BUD menganggap bahwa dokumen sudah lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dalam 4 rangkap:
1) Berkas pertama diberikan kepada bendahara pengeluaran SKPKD.
2) Berkas kedua digunakan BUD untuk mencatat SP2D dan nota debet kedalam dokumen penatauasahaan.
3) Berkas ketiga diberikan kepada PPK-SKPD.
4) Berkas keempat diberikan kepada Pihak ketiga.
Penerbitan SP2D paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak SPM UP/GU/TU/LS diterima.
PEMERINTAH KABUPATENSURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor SPM:Dari: Kuasa BUD
Tanggal:Tahun Anggaran:
SKPD:
Bank / Pos : ..
Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari bank Rekening Nomor
Uang sebesar Rp. (Terbilang : ...)
Kepada:
NPWP:
No. Rekening Bank:
Bank/Pos:
Keperluan Untuk:
NO.KODE REKENINGURAIANJUMLAH (Rp)
1234
Jumlah
Potongan-potongan :
NO.Uraian (No. Rekening)Jumlah (Rp)Keterangan
1.Iuaran wajib Pegawai Negeri
2.Tabungan Perunmahan Pegawai
3..
Jumlah
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
NO.UraianJumlah (Rp)Keterangan
1.PPN
2.PPh
3..
Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang DimintaRp ,-
Jumlah PotonganRp ,-
Jumlah yang DibayarkanRp ,-
Uang Sejumlah : .
Lembar Asli:Bank yang ditunjuk.., tanggal . .
Salinan 1:BankKuasa Bendahara Umum Daerah
Salinan 2:Bagian Keuangan
Salinan 3:Bendahara Pengeluaran/PPK-SKPD
Salinan 4:Bag Pembukuan dan Pelaporan
Salinan 5:Arsip Register SP2D(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Cara Pengisian SP2D
Kolom 1
a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM.
b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM.
c. SKPD diisi dengan nama SKPD.
d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
f. Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke Rekening Nomor diisi dengan nomor rekening kas umum daerah (nomor rekening bank kuasa BUD).
h. Uang sejumlah diisi dengan uang sejumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang dicairkan.
Kolom 2
Khusus SPP-UP/GU/TU
a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.
b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau yang berhak atas SP2D.
c. Kode rekenig bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.
d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D.
Khusus SPP LS gaji/barang dan jasa pihak ketiga
a. Kepada diisi dengan pihak ketiga yang berhak atas SP2D.
b. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga yang berhak atas SP2D.
c. Kode rekenig bank diisi dengan nomor rekening bank milik pihak ketiga yang berhak atas SP2D.
d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.
e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D.
Kolom 3
a. Nomor diisi dengan nomor urut.
b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D.
c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D.
d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening peruntukan SP2D.
Khusus hanya ada pada SPP LS Gaji (nomor 4 dan 5)
Potongan-potongan:
a. Iuran wajib pegawai negeri sipil diisi dengan jumlah potongan gaji pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan.
b. Tabungan perumahan diisi dengan jumlah potongan tabungan perumahan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Khusus hanya ada pada SPP LS barang dan jasa
Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
a. PPN diisi dengan jumlah potongan PPN sesuai ketentuan perundang-undangan.
b. PPN diisi dengan jumlah potongan PPh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
SP2D yang dibayarkan:
a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan.
b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4).
c. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi dengan jumlah potongan.
d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang
dicairkan.
PEMERINTAH KABUPATEN
REGISTER SP2D
Halaman : ..
No. UrutTanggalNomor SP2DUraianJumlah SP2D (Rp)
UPGUTULSUPGUTULS
GajiBarang & JasaGajiBarang & Jasa
12345
Jumlah
., tanggal .
Kuasa Bendahara Umum Daerah
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
Cara pengisian Register SP2D
Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa) yang diterbitkan.
Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.
Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS yang diterbitkan.
Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS.
Cara pengisian Register SP2D
Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS (Gaji, barang
dan jasa) yang diterbitkan.
Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.
Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS yang diterbitkan.
Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS.
Bendahara pengeluaran mencatat SP2D ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari:
1. BKU Pengeluaran.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank.
3. Buku Pembantu Pajak.
4. Buku Pembantu Panjar.
5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek
Apabila ternyata kuasa BUD menyatakan bahwa dokumen yang diperlukan belum lengkap, maka kuasa BUD membuat surat penolakan penerbitan SP2D dalam dua rangkap. Satu dokumen diberikan kepada PPKD yang kemudian akan diberikan pada pengguna anggaran agar menyempurnakan SPM, sementara yang satu akan diarsipkan dalam Register surat penolakan penerbitan SP2D. Proses penolakan SP2D dilakukan paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima.
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
Agats, ..........................................
Kepada
Nomor:.......................Yth.Pimpinan SKPD .............................Perihal:Penolakan Surat Perintah
.........................................................
Membayar (SPM)
di_
Agats
Menunjuk pada Peraturan Bupati Nomor Tahun ..... tentang ................................. dan untuk tertib administrasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat Sub Bagian Perbendaharaan Dan Akuntansi, maka dengan ini kami menyatakan menolak pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan alasan sebagai berikut :
1. SPM Nomor : ......../SPM/.........../....../2XXX tentang ................................, terdapat kekurangan .....................................................2. SPM Nomor : ......../SPM/.........../....../2XXX tentang ................................, terdapat kekurangan .....................................................3. dst.
Bahwa kami akan memproses kembali pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah kekurangan lampiran tersebut dilengkapi
Demikian untuk diketahui, terima kasih.Kuasa Bendahara Umum Daerah
(tanda tangan
(nama lengkap)NIP.
7.4. Bagan Alir
F.PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD
1.PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
a. Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.
b. Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.
c. Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).
CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK(SKP) DAERAH, SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR) DAERAH, SURAT TANDA SETOR (STS) DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN.PEMERINTAH
KABUPATEN..SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)NO. URUT : ..
MASA:
TAHUN:
NAMA:
ALAMAT:
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD):
TANGGAL JATUH TEMPO:
NOKODE REKENINGURAIAN PAJAK DAERAHJUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sanksi: a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan
Dengan huruf : ..
PERHATIAN :
1.Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan .
2.Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima
(tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan
...Tanggal
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ potong di sini_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NO. URUT :
TANDA TERIMA
NAMA: ...Tanggal
ALAMAT:
NPWPD: Yang menerima,
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
PEMERINTAHSURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)NO. URUT : ..
KABUPATEN..
MASA:
TAHUN:
NAMA:
ALAMAT:
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD):
TANGGAL JATUH TEMPO:
NOKODE REKENINGURAIAN PAJAK DAERAHJUMLAH (Rp)
1
2
3
4
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sanksi: a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan
Dengan huruf : ..
PERHATIAN :
1.Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan .
2.Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima
(tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan
...Tanggal
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ potong di sini_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NO. URUT :
TANDA TERIMA
NAMA: ...Tanggal
ALAMAT:
NPWPD: Yang menerima,
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
PEMERINTAH KABUPATEN
SURAT TANDA SETORAN (STS)
STS No. Bank :
No. Rekening :
Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf)(.
..)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
No.Kode RekeningUraian Rincian ObyekJumlah (Rp)
1
2
3
4
5
Jumlah
Uang tersebut diterima pada tanggal ..
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna AnggaranBendahara Penerimaan
(Tanda tangan)(Tanda tangan)
(nama lengkap)(nama lengkap)
NIP.NIP.
(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)
PEMERINTAH KABUPATEN..
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI .
a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Telah menerima uang sebesar Rp
b.(dengan huruf )
c.Dari Nama:
Alamat:
d.Sebagai pembayaran:
Kode RekeningJumlah (Rp.)
f.Tanggal diterima uang:...
Mengetahui,
Bendahara PenerimaanPembayar/Penyetor
(Tanda tangan)(Tanda tangan)
(nama lengkap)(nama lengkap)
NIP.
Lembar asli: Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga
Salinan 1: Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu
Salinan 2: Arsip
2.PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN
Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.
Dokumen yang digunakan untuk pencatatan oleh bendahara penerimaan antara lain:
a) Surat Tanda Bukti Pembayaran b) Nota Kreditc) Bukti Penerimaan Yang Sah, dan d) Surat Tanda SetoranDaftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan menggunakan Register STS.
Prosedur Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunaiNomorPenerimaanPenyetoranKet
TanggalNo BuktiCara
PembayaranKode
RekeningUraianJumlahTanggalNo STSJumlah
1234567891011
PEMERINTAH KABUPATEN
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
SKPD
:
BENDAHARA PENERIMAANPeriode:
Jumlah Penerimaan
: ..Jumlah Yang disetorkan
:
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan:
Terdiri atas:
Tunai sebesar ..
Bank sebesar..Lainnya
Mengetahui/Menyetujui
.., tanggal
Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP.
NIP
Cara Pengisian:
1. Judul diisi dengan nama KABUPATEN, nama SKPD yang bersangkutan dan Periode
2.Kolom 1 diisi dengan nomor urut
3.Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
4.Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan
5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran : melalui kas bendahara penerimaan, bank, atau melalui kas umum daerah
6.Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah
7.Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening
8.Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah
9.Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran
10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS
11.Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor
12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan*
14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan*
15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank ataupun lainnya*
16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*
* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
PEMERINTAH KABUPATEN .
REGISTER STS
SKPD .
TAHUN ANGGARAN .
Bendahara Penerimaan
No
No STSTanggalKode RekeningUraianJumlahPenyetor
Keterangan
12345678
Mengetahui/Menyetujui
.., tanggal
Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP.
NIP
Cara Pengisian:
1. Judul diisi dengan nama KABUPATEN, nama SKPD yang bersangkutan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan
2.Kolom 1 diisi dengan nomor urut
3.Kolom 2 diisi dengan nama STS
4.Kolom 3 diisi dengan tanggal STS
5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan
6.Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan
7.Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan
8.Kolom 7 diisi dengan nama penyetor
9.Kolom 8 diisi Keterangan jika diperlukan
10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*
* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
a.PROSEDUR PEMBUKUAN ATAS PENDAPATAN YANG DIBAYAR TUNAI:
Bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang dlterlmanya ke rekening kas umum daerah.Pencatatan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.
Prosedur pembukuan pada saat penerimaan tunai sebagai berikut:
1.Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.
2. Bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening.
3.Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.
Prosedur pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.
3.Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.BAGAN ALIR PROSES PEMBUKUAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN ATAS PENERIMAAN SECARA TUNAI:
A.1 Pencatatan Penerimaan Tunai
UraianBendahara Penerimaan
1.Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/
Bukti Lain Yang Sah
2.Berdasarkan Dokumen Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah
tersebut, bendahara penerimaan melakukan pengisian buku
penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada bagian
penermaan. Kolom yang diii ialah no, bukti, tanggal transaksi,
cara pembayaran, kode rekening, uraian dan jumlah
3.Hasil dari penatausahaan ini adalah buku penerimaan dan penyetoran
Bendahara Penerimaan yang sudah terupdate
A.2 Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai
UraianBendahara Penerimaan
1.Bendahara peneriman menyiapkan bukti surat tanda setoran
ke rekening kas umum daerah
2.Berdasarkan STS tersebut, bendahara penerimaan mengisi buku
Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada
bagian Penyetoran Kolom Tanggal, No.STS dan Jumlah Pembayaran
3.Kemudian Bendahara Penerimaan mengisi register STS
4.Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara Penerimaan dan Register STS
yang sudah terupdate
b. PEMBUKUAN ATAS PENDAPATAN MELALUI REKENING BANK BENDAHARA PENERIMAAN
Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. Pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara penerimaan hingga penyetorannya.
Pencatatan dilakukan pada Buku Penerlmaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.
Prosedur pembukuan penerimaan yang diterima di rekening bank bendahara penerimaan sebagai berikut:
1) Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank (pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan) mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan
2) Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari wajib pajak/retribusi (bisa berupa slip setoran atau bukti lain yang sah), bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan tersebut
3) Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan, bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom no. Bukti, kolom tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolom cara pembayaran diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan.
4) Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima. Setelah itu bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumlah penerimaan yang didapat.
Prosedur pembukuan penyetoran ke rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank bendahara penerimaan sebagai berikut.3.PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA
a.Pertanggungjawaban Administratif
Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:
1) Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
2) Register STS
3) Bukti penerimaan yang sah dan lengkap4) Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantuProsedur penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut:
1) Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.2) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.3) Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.4) Bendahara penerimaan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK SKPD
5) Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaa6) n, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
7) Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administratif) sebagai bentuk pengesahan. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN:
(halaman selanjutnya)LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD
:
PERIODE:
A. PENERIMAAN
Rp.............
1. Tunai melalui Bendahara Penerimaan
Rp........
B. Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan
Rp.............
C. Jumlah Penyetoran
Rp.............
D. Saldo Kas di Bendahara
Rp............
1. Bendahara Penerimaan
Rp.........
2. Bendahara Penerimaan Pembantu
Rp.........
3. Dst
Rp.........
Menyetujui
.........tanggal................
Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan)
(tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP.
NIP
b. Pertanggungjawaban Fungsional
Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format LPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif. LPJ fungsional ini dilampiri dengan:
1) Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
2) Register STS
3) Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu
Prosedur penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut:
1) Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
2) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.
3) Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.
4) Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif.
5) Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6) PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasi pendapatan.
Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD
:
PERIODE:
A. PENERIMAAN
Rp.............
1. Tunai melalui Bendahara Penerimaan
Rp........
B. Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan
Rp.............
C. Jumlah Penyetoran
Rp.............
D. Saldo Kas di Bendahara
Rp............
1.Bendahara Penerimaan
Rp.........
2.Bendahara Penerimaan Pembantu
Rp.........
3.Dst
Rp.........
Menyetujui
.........tanggal................
Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan)
(tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP.
NIP
UraianPPKDPengguna AnggaranPPK SKPDBendahara PenerimaanBendahara Penerimaan
Pembantu
1.Berdasarkan Pertanggungjawaban
bendahara penerimaan pembantu
Buku Penerimaan dan Penyetoran
yang telah ditutup pada akhir bulan serta
Register STS, bendahara penerimaan membuat
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
2.Bendahara Penerimaan menyerahkan
Pertanggungjawaban bendahara penerimaan
ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD
3.PPK SKPD melakukan verifikasi atas
Pertanggungjawaban yang disampaikan
dan kemudian memberikan kepada
Pengguna Anggaran untuk diotorisasi
4.Bendahara Penerimaan menyerahkan
pertanggungjawaban fungsional
kepada PPKD
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD
1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN
a. Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.
b. Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesualan antara Jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.
c. Bendahara penerimaan pembantu SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan pembantu SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1(satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).
2. PEMBUKUAN PENDAPATAN
Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan pembantu menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu.
Dokumen yang dipergunakan:
a. Surat Tanda Bukti Pembayaran
b. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan
c. Surat Tanda Setoran
Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam Register STS .
Khusus bendahara penerimaan pembantu ada satu prosedur pembukuan penerimaan dan cara pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau wajib retribusi. Prosedur tersebut adalah pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai.
NomorPenerimaanPenyetoranKet
TanggalNo BuktiCara
PembayaranKode
RekeningUraianJumlahTanggalNo STSJumlah
1234567891011
PEMERINTAH KABUPATEN
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
SKPD
:
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTUPeriode:
Jumlah Penerimaan
: .
Jumlah Yang disetorkan
:
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan:
Terdiri atas:
a. Tunai sebesar ..
b. Bank sebesar..
c. Lainnya
Mengetahui/Menyetujui
.., tanggal
Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan Pembantu
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP.
NIP
Cara Pengisian:
1. Judul diisi dengan nama Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran.2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara penerimaan pembantu.6. Kolom 5 diisi dengan kode rekening Pendapatan Asli Daerah7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan8. Kolom 7 diisi dengan jumlah Penerimaan Asli Daerah9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran10. Kolom 9 diisi dengan nomor STS11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan.
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan pendapatan selama 1 bulan *
14. Jumlah disetorkan adalah total jumlah penyetoran pendapatan selama 1 bulan*
15. Saldo kas di bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara penerimaan pembantu baik dalam bentuk kas tunai, tabungan ataupun lainnya*
16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui PA/KPA disertai nama jelas*
*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.
PEMERINTAH KABUPATEN.......
REGISTER STS
SKPD.................
TAHUN ANGGARAN...............
Bendahara Penerimaan Pembantu:......................
NoNo STS
TanggalKode RekeningUraianJumlah
PenyetorKeterangan
12345678
Mengetahui:
.........., tanggal......
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan Pembantu
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP.
NIP.
Cara Pengisian:
1. Judul diisi dengan nama KABUPATEN, nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran
2.Kolom 1 diisi dengan nomor urut
3.Kolom 2 diisi dengan nomor STS
4.Kolom 3 diisi dengan tanggal STS
5. Kolom 4 diisi dengan kode rekening pendapatan yang disetorkan ke kasda. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan.
6.Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan
7.Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan
8.Kolom 7 diisi dengan nama penyetor
9.Kolom 8 diisi dengan Keterangan jika diperlukan
10 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui PA/KPA disertai nama jelas *
* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Sedangkan pencatatan transaksi penyetoran dilakukan pada saat bendahara penerimaan pembantu menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.
Prosedur Pembukuan pada saat penerimaan tunai sebagai berikut:
1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal Dan kolom nomor bukti. Setelah itu Bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.
2. Bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom kode rekening.
3. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.
Prosedur pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
2. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran.
3.Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.
BAGAN ALIR PROSES PEMBUKUAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN ATAS PENERIMAAN SECARA TUNAI
2.1Pembukuan atas Penerimaan Tunai
UraianBendahara Penerimaan Pembantu
1.Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan Surat Tanda Bukti
pembayaran/Bukti Lain yang Sah
2.Berdasarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah
tersebut bendahara penerimaan pembantu melakukan pengisian
Buku Penerimaan/Penyetoran bendahara penerimaan
pada bagian penerimaan. Kolom yang diisi ialah No.Bukti,
3.Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan
dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu
yang sudah terupdate
2.1 Pembukuan atas Penyetoran Penerimaan Tunai
UraianBendahara Penerimaan Pembantu
1.Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan bukti surat
Tanda setoran ke rekening kas umum daerah
2.Berdasarkan STS dan nota credit tersebut, bendahara
penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan pada bagian Penyetoran Kolom Tanggal
No. STS dan jumlah penyetoran
3.Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengisi register STS
4.Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan
dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Register SPP yang sudah terupdate
3.PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA
Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan:
a.Register STS
b.Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.
Prosedur pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut:
1) Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan buku penerimaan dan penyetoran, melakukan perhitungan total penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya.
2) Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
3) Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada bendahara penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD.
3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
UraianPPKDPAPPK SKPDBendahara PenerimaanBendahara Penerimaan Pembantu
1.Berdasarkan Buku Penerimaan dan Penyetoran
yang telah ditutup pada akhir bulan, Register STS
dan bukti-bukti Pengeluaran yang Sah, bendahara
penerimaan pembantu membuat SPJ Bendahara
Penerimaan pembantu.
2.Bendahara penerimaan pembantu memberikan
Pertanggungjawaban penerimaannya ke Bendahara
Penerimaaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
3.Bendahara Penerimaan melakukan proses verifikasi
evaluasi dan analisis
4.Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu akan dijadikan dokumen dalam
melakukan Pertanggungjawaban di
bendahara penerimaan
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD
1.PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD
a. Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah.
b. Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
2.PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD
Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD.
Dokumen yang digunakan:
a. Nota Kredit
b. Bukti Penerimaan Lainnya Yang SahPembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.
Prosedur Pencatatan:
1) Berdasarkan Nota Kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti
2) Bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan
3) Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah
FORMAT PENERIMAAN PPKD & PROSES PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PPKD
BUKU PENERIMAAN PPKD
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD
NomorTanggalNota KreditBukti LainKode RekeningUraianJumlahKeterangan
12345678
Jumlah Bulan ini
Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah Akhir
Cara Pengisian:
1.Judul diisi dengan nama Kabupaten
2.Kolom 1 diisi dengan Nomor urut
3.Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan
4.Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan
5.Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apabila tidak menggunakan nota kredit
6.Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan
7.Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan
8.Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan
9.Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan
1. Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan*
2. Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan lalu*
3. Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah jumlah sampai dengan bulan lalu*
4. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahui PA/KPA disertai nama jelas*2) Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.
3.PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA
Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.
Prosedur penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD :
1) Berdasarkan penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan
2) Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap
3) Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD.2.1Pembukuan atas Penerimaan Tunai
UraianBendahara Penerimaan PPKD
1.Bendahara Penerimaan PPKD menerima nota kredit/
bukti lain yang sah dari penyetoran melalui rekening
kas daerah
2.Berdasarkan Nota Kredit/bukti lain yang sah
Bendahara Penerimaan PPKD mencatat penerimaan
di Rekening kas umum daerah itu pada
Buku Penerimaan PPKD
3.Hasil akhir dari proses ini adalah
Buku Pendapatan PPKD
3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara PenerimaanPPKD
UraianPPKDFungsiBendahara Penerimaan
1.Berdasarkan Buku Penerimaan PPKD
dan Bukti Penerimaan yang sah
Bendahara Penerimaan PPKD
menyusun Pertanggungjawabannya
2.Bendahara Penerimaan PPKD menyerahkan
PertanggungjawabanBendahara Penerimaan PPKD
kepada fungsi verifikasi PPKD
3.Dilakukan proses verifikasi, evaluasi dan analisis
Untuk mendapatkan informasi pendapatan
PPKD yang sinkron dan kredibel
4.PPKD melakukan menandatangani
pertanggungjawaban bendahara penerimaan
sebagai bentuk persetujuan
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN SKPD DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD
A.BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
1.PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. SPP dapat berupa:
a. Uang Persediaan (UP)
b. Ganti Rugi (GU)
c. Tambah Uang (TU)
d. Langsung (LS)
1) LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
2) LS untuk pengadaan barang dan jasa
Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.
a.SPP Uang Persediaan (UP)
Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Bupati tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP, selain dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
1) Salinan SPD
2) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
3) Lampiran lain yang diperlukan
Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.
b.SPP Ganti Uang Persediaan (GU)
Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain dari dokumen SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
1)Salinan SPD
2)Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
3)Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
4)Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah
5)Lampiran lain yang diperlukan
c.SPP Tambahan Uang (TU)
Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperlihatkan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.
Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:
1)kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
2)kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
1)Salinan SPD
2)Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
3)Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU
4)Lampiran lain yang diperlukan
d.SPP Langsung (LS)
SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:1)SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
2)SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa
Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS, selain dari dokumen SPP LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:
Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan
1)Salinan SPD
2)Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
3)Dokumen-dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiri atas:
a) Pembayaran gaji induk;
b) Gaji susulan;
c) Kekurangan gaji;
d) Gaji terusan;
e) Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
f) SK CPNS;
g) SK PNS;
h) SK Kenaikan pangkat;
i) SK Jabatan
j) kenaikan gaji berkala;
k) surat pernyataan pelantikan;
l) surat pernyataan masih menduduki jabatan;
m) surat pernyataan melaksanakan tugas;
n) daftar keluarga (KP4);
o) fotokopi surat nikah;
p) fotokopi akte kelahiran;
q) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
r) daftar potongan sewa rumah dinas;
s) surat keterangan masih sekolah/kuliah;
t) surat pindah;
u) surat kematian;
v) SSP PPh Pasal 21; dan
w) peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
4) Lampiran lain yang diperlukan
Untuk SPP-LS Barang dan Jasa
a) Salinan SPD
b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
c) Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan (dislapkan, oleh PPTK) yang terdiri atas:
i. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
ii. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
iii. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
iv. berita acara penyelesaian pekerjaan;
v. berita acara serah terima barang dan Jasa;
vi. berita acara pembayaran;
vii. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
viii. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh batik atau lembaga keuangan non bank;
ix. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
x. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
xi. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
xii. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dan PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
xiii. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan;
xiv. potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek); dan
xv. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personal (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesual pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
d)Lampiran lain yang diperlukanPEMERINTAH KABUPATEN......................
REGISTER SPP/SPM/SP2D
SKPD....................NomorJenis
UP/GU/TU/LSSPPSPMSP2DUraianJumlahKeterangan
TanggalNomorTanggalNomorTanggalNomor
1234567891011
......,Tanggal.................
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.
Cara Pengisian
1. Judul diisi dengan nama KABUPATEN dan nama SKPD yang bersangkutan
2.Kolam 1 diisi dengan nomor urut
3.Kolam 2 diisi dengan Jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS
4.Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP
5.Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan
6.Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
7.Kolam 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan
8.Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
9.Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan
10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
12. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan
13.Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai nama jelas2.PEMBUKUAN BELANJAa.Buku-Buku yang digunakan bendahara pengeluaran:
1)Buku Kas Umum (BKU)
2.) Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:
a) Buku Pembantu Kas Tunai;
b) Buku Pembantu Simpanan/Bank;
c) Buku Pembantu Panjar;
d) Buku Pembantu Pajak;
e) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanjaf) Laporan Keadaan Kas Penerimaan
g) Laporan Keadaan Kas Pengeluaran
h) Register Penutupan KasDokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:
1) SP2D UP/GU/TU/LS
2)Bukti transaksi yang sah dan lengkap.
3) Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
PEMERINTAH KABUPATEN......BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD
:
No
TanggalUraianKode
RekeningPenerimaanPengeluaranSaldo
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp........
(................................................................dengan huruf)
Terdiri dari:
a. Tunai
Rp.........
b. Saldo Bank
Rp.......
c. Surat BerhargaRp.......
.
........Tanggal,...............
Mengetahui
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP.
NI
Cara pengisian
1.Judul diisi dengan nama KABUPATEN, nama SKPD yang bersangkutan
2.Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara Pengeluaran, (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat.
3.Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi
4.Kolom uraian diisi dengna uraian transaksi
5.Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening, kolom ini idisi hanya untuk transaksi belanja
6.Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan
7.Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
8.Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi
9.Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank*
10.Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*
* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KABUPATEN
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD
:
TanggalNo BKUUraianPenerimaanPengeluaranSaldo
........Tanggal,...............
Mengetahui
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP
NIP
Cara Pengisian
1. Judul diisi dengan nama Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan.
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran.
3. Kolom no BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU
4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai
6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai
7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.** Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
PEMERINTAH KABUPATEN
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD
:
TanggalNo BKUUraianPenerimaanPengeluaranSaldo
........Tanggal,...............
Mengetahui
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP
NIP
Cara Pengisian:
1. Judul diisi dengan nama Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara pengeluaran.3. Kolom no BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank
8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.*
* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
PEMERINTAH KABUPATEN
BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD
:
TanggalNo BKUUraianPenerimaanPengeluaranSaldo
........Tanggal,...............
Mengetahui
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP
NIP
Cara Pengisian:
1. Judul diisi dengan nama Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran panjar.3. Kolom no BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggungjawaban panjar pada BKU4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar
7. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang masih berada pada PPTK.9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.** Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
PEMERINTAH KABUPATEN
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD
:
TanggalNo BKUUraianPenerimaanPengeluaranSaldo
........Tanggal,...............
Mengetahui
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP
NIP
Cara Pengisian
1. Judul diisi dengan nama Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan
2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak3. Kolom no BKU diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU4. Kolom uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.
5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak
7. Kolom saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.** Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
PEMERINTAH KABUPATEN.
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA PENGELUARANSKPD
:
KODE REKENING
:
NAMA REKENING
:
JUMLAH ANGGARAN(DPA):Rp
JUMLAH ANGGARAN(DPPA):Rp
TanggalNo BKUUraianBelanja LSBelanja TUBelanja UP/GUJumlah
........Tanggal,...............
Mengetahui
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
NIP
NIP
Cara Pengisian
1. Judul diisi dengan nama Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran.
3. Kolom no BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara pengeluaran
4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja
5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS
6. Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU
7. Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU.
8. Kolom jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi SPP UP/GU, TU dan LS
9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas.** Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
LKK Penerimaan :
LAPORAN KEADAAN KAS
(LKK) Penerimaan
SKPD
: 1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
: 2)Bendahara Pengeluaran
: 3)Tahun Anggaran
: 4)Bulan
: 5)Kode
RekeningUraianJumlah
AnggaranSPJ LS GajiSPJ LS Barang & JasaSPJ LS UP/GU/TUJumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa Pagu
Anggarn
s.d. Bulan LaluBulan inis.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan inis.d.
Bulan inis.d. Bulan LaluBulan inis.d.
Bulan ini
123456=(4+5)789=(7+8)101112=(10+11)13=(6+9+12)14
Jumlah Penerimaan
*)coret yang tidak perlu .., Tanggal ..
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
Cara Pengisian :
1. 1) Diisi dengan Nama Satuan Perangkat Kerja.
2. 2) Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
3. 3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. 4) Diisi dengan Tahun Anggaran Pertanggungjawaban Pengeluaran.
5. 5) Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Pengeluaran.
6. Kolom 1 diisi dengan kode Rekening.
7. Kolom 2 diisi dengan Uraian Nama Kode Rekening.
8. Kolom 3 diisi dengan Jumlah Anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening.
9. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang diterbitkan / SPJ sampai dengan bulan lalu.10. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas Pembayaran LS-Gaji dan Tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini.
11. Kolom 6 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan Tunjangan yang telah ditebitkan/SPJ sampai dengan bulan ini.
12. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan Lalu.13. Kolom 8 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ Bulan ini.
14. Kolom 9 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran Ls-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan ini.15. Kolom 10 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu. 16. Kolom 11 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan Dana UP/GU/TU Bulan ini.17. Kolom 12 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan Dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.18. Kolom 13 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan Dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.
19. Kolom 14 diisi dengan Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.
20. *) Coret yang tidak perlu.
LKK Pengeluaran
LAPORAN KEADAAN KAS
PengeluaranSKPD: 1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : 2)Bendahara Pengeluaran: 3)Tahun Anggaran: 4)Bulan: 5)Kode
RekeningUraianJUmlah AnggaranSPJ LS GajiSPJ LS Barang & JasaSPJ LS UP/GU/TUJumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU) s.d Bulan iniSisa Saldo
s.d. Bulan LaluBulan inis.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan LaluBulan inis.d.
Bulan inis.d. Bulan LaluBulan inis.d.
Bulan ini
123456=(4+5)789=(7+8)101112=(10+11)13=(6+9+12)14
Jumlah Pengeluaran
T O T A L
*)coret yang tidak perlu .., Tanggal ..
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
Cara Pengisian :
1. 1) Diisi dengan Nama Satuan Perangkat Kerja.
2. 2) Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.3. 3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.4. 4) Diisi dengan Tahun Anggaran Pertanggungjawaban Pengeluaran.5. 5) Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Pengeluaran.5) Kolom 1 diisi dengan kode Rekening.
6) Kolom 2 diisi dengan Uraian Nama Kode Rekening.
7) Kolom 3 diisi dengan Jumlah Anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing Kode Rekening.
8) Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan tunjangan yang diterbitkan / SPJ sampai dengan bulan lalu.9) Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas Pembayaran LS-Gaji dan Tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini.
10) Kolom 6 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan Tunjangan yang telah ditebitkan/SPJ sampai dengan bulan ini.
11) Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan Lalu.12) Kolom 8 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ Bulan ini.
13) Kolom 9 diisi dengan Jumlah SP2D atas pembayaran Ls-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan Bulan ini.14) Kolom 10 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu. 15) Kolom 11 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan Dana UP/GU/TU Bulan ini.16) Kolom 12 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan Dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.17) Kolom 13 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan Dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.
18) Kolom 14 diisi dengan Sisa Saldo yang diperoleh dari Jumlah SP2D dikurangi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.
19) *) Coret yang tidak perlu.
Laporan Penutupan Kas
PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas :
Nama Penutup Kas:
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu:
Jumlah Transaksi s/d Bulan:
- Jumlah Penerimaan s/d tanggal Rp. ..
- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal ..Rp. ..
Saldo Buku
Rp. ..
Saldo Kas
Rp. ..
Terdiri atas :
1. Uang Kertas :
Pecahan Rp 100.000=lembarRp. ..
Pecahan Rp 50.000=lembarRp. ..
Pecahan Rp 20.000=lembarRp. ..
Pecahan Rp 10.000=lembarRp. ..
Pecahan Rp 5.000=lembarRp. ..
Pecahan Rp 1.000=lembarRp. ..
Pecahan Rp 500=lembarRp. ..
2. Uang logam :
Pecahan Rp 1.000=kepingRp. ..
Pecahan Rp 500=kepingRp. ..
Pecahan Rp 200=kepingRp. ..
Pecahan Rp 100=kepingRp. ..
Pecahan Rp 50=kepingRp. ..
Pecahan Rp 25=kepingRp. ..
3. Kertas berharg dan bagian
Kas yang diizinkan ordonasi SP2D.
wesel, cek, saldo bank, materai.
dan sebagainya
Rp. ..
JumlahRp. ..
Perbedaan Positif, Negatif Rp. ..
4. Penjelasan perbedaan baik positif
maupun negative .
*)coret yang tidak perlu
Mengetahui, Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
Lampiran Pendukung Bukti Kas PengeluaranAnggaran `Bukti Pendukung
A. BELANJA PEGAWAI
1. Gaji dan Tunjangan
2. Tambahan Penghasilan
3. Penerimaan lainnya
4. Biaya Pemungutan Pajak Daerah5. Honorarium Daftar Penerimaan yang ditandatangani personil yang bersangkutan. Untuk honorarium PNS ditambah dengan: SK Tim pada saat pembayaran pertama dalam satu tahun anggaran sepanjang tidak ada perubahan, Pembayaran dengan ok (Orang Kegiatan) di dukung surat tugas, jadual dan hasil kegiatannya. Pembayaran dengan ok yang dilakukan oleh Inspektotat cukup didukung dengan surat tugas pemeriksaan. Untuk honorarium non Pegawai Kabupaten Asmat ditambah Surat Perjanjian Kerja/kontrak dan Daftar hadir kecuali Narasumber dengan harga satuan hari (OH) atau orang jam (OJ).Catatan:
Susunan Tim diatur dalam SK Bupati tentang standar harga barang dan jasa.
B. PEMBAYARAN HUTANG
1. Pokok hutang
2. Bunga hutang Bukti transfer yang diotorisasi petugas bank.
C.SUBSIDI/HIBAH/BAGI HASIL/BANTUAN KEUANGAN
Kwitansi atau Daftar Penerimaan yang ditandatangani oleh penerima dan dibubuhi Cap Instansi penerima. Pembayaran melalui bank dilampiri dengan bukti transfer yang diotorisasi petugas bank dan dokumen lain yang menguatkan keberadaan rekening penerima sebagai pemilik rekening yang berhak atas subsidi/hibah/bagi hasil/bantuan
D. BELANJA TIDAK TERDUGABukti pendukung disesuaikan dengan penggunaan dana tersebut, bila: diperbantukan dalam bentuk uang maka dilengkapi dengan Kwitansi atau Daftar Peneri maan yang ditandatangani oleh penerima dan dibubuhi Cap Instansi penerima (jika tidak pu nya cap, diketahui pemerintah setempat) untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilengkapi dengan Otorisasi pencairan kas (asli dan foto kopi) beserta lampirannya. Catatan:
Untuk pelaksanaannya mengacu pada Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
E. RAPAT/PERTEMUAN/
KELEBIHAN JAM KERJA
1. Makan dan minum :
- Harian pegawai
- Rapat
- Tamu
- Peninjauan
- Lembur
2. Uang lembur Kwitansi dari rekanan/Nota
Daftar hadir
Notulen rapat Foto copi buku tamu (untuk tamu) Surat tugas peninjauan Surat perintah lembur
Daftar penerimaan yang ditandatangani personil yang bersangkutan Surat perintah lembur
Daftar hadir lembur
F. PENGEMBANGAN SDM
1. Tugas belajar
2. Kursus/Diklat/Bintek dan sejenisnya Surat tugas Daftar peserta Bukti pembayaran yang diotorisasi bank/penyelenggara
G. BARANG dan JASA
1. BHP/Material
2. Jasa Kantor
3. Asuransi
4. Sewa Kuitansi dari penyedia barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilengkapi dengan Otorisasi pencairan kas (asli dan foto kopi) beserta lampirannya. Untuk pembelian barang/jasa berupa BBM dan pelumas dilengkapi dengan daftar penggunaan/distribusi. Untuk pembayaran sewa dilengkapi dengan surat perjanjian sewa.
Catatan:
Untuk pelaksanaannya mengacu pada Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
H. PERJALANAN DINAS
1. Dalam daerah/luar daerah
2. Uang transport Surat Perintah Tugas (SPT)
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dibubuhi cap dan tanda tangan dari pejabat yang dituju, apabila tempat yang dituju tidak mempunyai cap, maka SPPD diketahui pemerintah setempat.
SPT dan SPPD ditandatangani oleh: Bupati untuk pejabat eselon II/a Sekretaris Daerah untuk pejabat eselon II/b dan pejabat eselon III yang menjabat sebagai kepala satuan kerja Kepala SKPD , atau asisten sekretaris daerah yang membidangi atau kepala bagian tata usaha atau sekretaris atas nama kepala satuan kerja untuk pejabat eselon III.
- Kepala satuan kerja atau pejabat eselon III untuk pejabat eselon IV dan staf
H. PERJALANAN DINAS (lanjutan) Laporan Hasil Perjalanan Dinas
Untuk pembelian tiket perjalanan dinas, dilampiri dengan tiket perjalanan. Untuk pembelian tiket perjalanan dinas dengan pesawat, dilampiri dengan tiket perjalanan dan boarding pass.
F. Belanja Operasional:
Honorarium/kegiatan
Belanja ATK/BBM/Makan minum.
G. Belanja Rutin :
ATK/BBM/Makan Minum
H. Belanja Sosialisasi
I. Belanja Penunjang kwitansi penerimaan/rincian nota dari rekanan.
Rekapan bukti penerimaan dalam bentuk tabel.
Daftar penerimaan honor ditandatangani oleh si penerima (asli).
Pemotongan PPh 15%.
Kwitansi penerimaan/rincian nota dari rekanan.
Pembelanjaan Rp. dari 5 juta keatas menggunakan SPK
Pembelanjaan RP. 50 juta keatas menggunakan kontrak.
Melampirkan pemotongan pajak PPN 10%.
Kwitansi penerimaan/rincian nota dari rekanan.
Pembelanjaan Rp. dari 5 juta keatas menggunakan SPK
Pembelanjaan RP. 50 juta keatas menggunakan kontrak.
Melampirkan pemotongan pajak PPN 10%.
kwitansi serta bukti yang mendukung.
kwitansi serta bukti yang mendukung
B. Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari UD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai "penerimaan SP2D" di :
1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.
Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan sebagai "pergeseran uang" di :
1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluarari
3. BKU pada kolom penerimaan
4. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan
Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai "pelimpahan UP" di :
1. BKU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran
Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pembantu.
BAGAN ALIRB.1 Penatausahaan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
UraianBendahara Pengeluaran
1Bendahara Pengeluaran menerima SP2DUP/GU/TU
2Bendahara pengeluaran kemudian melakukan
proses pengisian BKU pada kolom penerimaan
3Kemudian bendahara pengeluaran melakukan
proses pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank
pada kolom penerimaan
4Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan Buku
Pembantu Simpanan/Bank yang sudah ter-update
UraianBendahara Pengeluaran
1Bendahara pengeluaran menyiapkan bukti pergeseran dana
2Berdasarkan bukti tersebut, bendahara pengeluaran
mencatat di BKU pada kolom pengeluaran
3Bendahara pengeluaran mencatat di BKU pada
kolom penerimaan. Jumlah yang dicatat sama
dengan jumlah yang dicatat pada kolom pengeluaran
4Kemudian Bendahara pengeluaran mencatat di
Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom
pengeluaran
5Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencatat
di buku pembantu kas tunai pada kolom penerimaan
6Hasil dari proses ini adalah BKU dan Buku
Pembantu BKU yang ter-update
UraianBendahara PengeluaranBendahara
Pengeluaran Pembantu
1Bendahara Pengeluaran melakukan transfer dana ke
rekening bank bendahara pengeluaran pembantu
2Berdasarkan bukti transfer, bendahara pengeluaran
mencatat di BKU pada kolom pengeluaran
3Bendahara pengeluaran mencatat di buku pembantu
simpanan/bank pada kolom pengeluaran
4Bendahara pengeluaran pembantu mencatat
penerimaan di BKU
5Bendahara pengeluaran pembantu mencatat penerimaan
di Buku Pembantu Simpanan/Bank
6Hasil dari proses ini adalah BKU pembantu
dan Buku Pembantu BKU yang ter-update
C. Pembukuan Belanja menggunakan Uang PersediaanDalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran:
1. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. 2. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
1.Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar
Bendahara pengeluaran membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran.
Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:
a. BKU pada kolom pengeluaran.
b. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran.
c. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.
Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" di:
a. BKU pada kolom pengeluaran.
b. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.
c. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.
Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:
a. BKU pada kolom penerimaan.
b. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.
Pada saat bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:
a. BKU pada kolom pengeluaran.
b. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.
A.1 Pencatatan Penerimaan Tunai
UraianBendahara Pengeluaran
1Bendahara Pengeluaran menyiapkan bukti belanja
dan bukti pembayaran yang terkait
2Bendahara pengeluaran kemudian melakukan proses
pengisian BKU pada kolom pengeluaran
3Bendahara pengeluaran kemudian melakukan proses
pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank pada
kolom pengeluaran
4Kemudian bendahara pengeluaran melakukan proses
pengisian buku pembantu rincian obyek belanja
5Hasil akhir dari proses ini adalah BKU dan Buku
Pembantu BKU yang sudah ter-update
2.Pembukuan belanja melalui uang panjarPembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya.
Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lalnnya yang sah, Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di:
a. BKU pada kolom pengeluaran
b. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran
c. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran
Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening bank, Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di :
a. BKU pada kolom pengeluaran
b. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
c. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran
Prosedur dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar adalah sebagai berikut:
a. Bendahara Pengeluaran menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran mencatat pengembalian panjar di :
1) BKU pada kolom penerimaan
2) Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan
Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan.
b. Bendahara Pengeluaran kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di:
1) BKU pada kolom pengeluaran
2) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
c. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara Pengeluaran mencatat di :
1) Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah yang dikembalikan
d. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran itu Bendahara Pengeluaran mencatat di :
1) Buku Pembantu Kas Tunal atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan
A.1 Pencatatan Penerimaan Tunai
UraianBendahara Pengeluaran
1Bendahara Pengeluaran menyiapkan bukti belanja
dan bukti pembayaran yang terkait
2Bendahara pengeluaran kemudian melaku