GAMBARAN UMUM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

DASAR HUKUM• Pendapatan negara/daerah adalah hak

pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

• Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Psl 1 UU17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

Psl 36 ayat (1)

UU 17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

Psl 70 ayat (2)

UU 1/2004

PEDOMAN TEKNIS1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN I)

Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan

Keuangan;2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi

Anggaran;3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan

Keuangan;5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi

Dalam Pengerjaan;9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan,

Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

MANFAAT AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL• memberikan gambaran yang utuh atas

posisi keuangan pemerintah• menyajikan informasi yang sebenarnya

mengenai hak dan kewajiban pemerintah• mengevaluasi kinerja pemerintah terkait

biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

5

PRODUK HUKUM YANG HARUS DITERBITKAN PEMDA

1. Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada PP 71/2010, PMK 238/2011, dan Permendagri 64/2013. .

2. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi

3. Peraturan Kepala Daerah lainnya yang terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual.

LAPORAN KEUANGAN POKOKBerdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Kelompok Laporan KeuanganLaporan Pelaksanaan Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Finansial 3. Laporan Operasional (LO)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5. Neraca

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Catatan atas Laporan Keuangan

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

BASIS AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi

Laporan Keuangan

Kas - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)- Laporan Perubahan SAL (LPSAL)- Laporan Arus Kas (LAK)

Akrual - Laporan Operasional (LO)- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)- Neraca

BASIS KAS• Basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

• Basis Kas diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan

BASIS AKRUAL• Basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

• Basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

PENDAPATAN-LRASemua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

PENDAPATAN-LO

Hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

PENDAPATAN-LO• Tidak selalu berdasarkan

penerimaan kas• Penerbitan dokumen yang telah

menimbulkan hak bagi pemerintah dipakai sebagai dasar untuk mengakui Pendapatan pada tahun berjalan dan pengakuan atas Piutangnya

BELANJASemua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

BEBANPenurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

BEBANTidak selalu berdasarkan pengeluaran kas tetapi juga diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN

KEUANGAN Laporan Pelaksanaan Anggaran

NO Akun Anggaran RealisasiI. Pendapatan-LRA 140 160II. Belanja (100) (90)III. Transfer (15) (15)IV. Surplus/Defisit - LRA (I - II - III) 25 55V. Penerimaan Pembiayaan 15 15VI. Pengeluaran Pembiayaan (40) (35)VII. Pembiayaan Netto (V - VI) (25) (20)VIII. SiLPA (Tahun Berjalan)) (IV + VII) 0 35

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

I. SAL (Awal) 10

II. Penggunaan SiLPA (Tahun Sebelumnya) (sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan)

(10)

III. SiLPA (Tahun Berjalan) 35IV Koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya1

V Lain-lain 0

IV. SAL (Akhir) (I - II + III +IV+V) 36

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN

KEUANGAN

Laporan Finansial

I. Pendapatan - LO 145II. Beban 75III. Surplus/Defisit Operasional (I - II) 70IV. Kegiatan Non Operasional 20V. Pos Luar Biasa (5)VI. Surplus/Defisit - LO (III + IV + V) 85

I. Ekuitas Awal 350

II. Surplus/Defisit - LO 85

III. Ekuitas Akhir (I - II) 435

I. Aset 515II. Kewajiban dan Ekuitas 515

1. Kewajiban 802. Ekuitas 435

Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas

Pengelompokan akun dalam BAS ini disesuaikan dengan jenis laporan yang akan dihasilkan dalam akuntansi berbasis Akrual.

BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

Kode Akun Nama Akun

1 ASET2 KEWAJIBAN3 EKUITAS4 PENDAPATAN - LRA5 BELANJA6 TRANSFER7 PEMBIAYAAN8 PENDAPATAN - LO9 BEBAN

PENGELOMPOKKAN BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual akan mengakomodasi baik basis akrual maupun basis kas dalam satu sistem.

Oleh sebab itu dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas akan langsung berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

METODE PENCATATAN

METODE PENCATATAN

Dilakukan dua jenis penjurnalan sekaligus baik untuk LRA maupun LO saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas.

Untuk mencegah duplikasi pencatatan akun Kas dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ini, akan dikenal akun baru yang dinamakan Perubahan SAL.

PROSES AKUNTANSI & PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADAENTITAS AKUNTANSI1. Identifikasi transaksi keuangan 2. Membuat jurnal atas transaksi

keuangan3. Posting ke buku besar4. Menyusun Neraca Lajur:

– Menyusun neraca saldo – Membuat jurnal penyesuaian – Membuat jurnal penutup

5. Menyusun laporan keuangan

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADAENTITAS PELAPORAN

1. Penggabungan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi (SKPD) : LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK menjadi Laporan Keuangan Pemda

2. Penyusunan LPSAL dan LAK Pemda

Proses penggabungan LK SKPD dan penyusunan LPSAL & LAK pemda dilakukan oleh SKPKD

KONSOLIDASI LKPDLKPD

EP PEMDA

AKUNTANSI KONSOLIDASI

PENGGABUNGAN PADA PPKD

LAP KEU SKPD EA DINAS A

LAP KEU SKPD EA DINAS B

LAP KEU SKPD EA DINAS C

LAP KEU PPKD EA PPKD

• EA = Entitas Akuntansi

• EP = Entitas Pelaporan

TERIMA KASIH