HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM KERANGKA UU 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DEDDY S. BRATAKUSUMAH0816968367

2006

FILOSOFI OTONOMI DAERAH“BRINGING THE STATE CLOSER TO

THE PEOPLE”

MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT

ARTINYAMENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

BUKAN MENINGKATKAN KEKUASAAAN

SEJARAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

1940an - UUD 1945 (Pasal 18)- UU No 1 / 1945 : KOMITE NASIONAL DAERAH- UU No 2 / 1948 : PEMERINTAHAN DAERAH

1950an - UU No 1/ 1957 : POKOK POKOK PEMERINTAHAN DAERAH- PENPRES No 6 / 1959 : PEMERINTAH DAERAH

1960an - UU No 18 / 1965 : POKOK POKOK PEMERINTAHAH DAERAH1970an - UU No 5 / 1974 : POKOK POKOK PEMERINTAHAN DI

DAERAH- UU No 5 / 1979 : PEMERINTAHAN DESA

1990an - PP No 45 / 1992 : PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADADAERAH TINGKAT II - PP No 8 / 1995 : PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH KEPADA 26 DATI II PERCONTOHAN- UU 22/1999 : PEMERINTAHAN DAERAH- UU 25/1999 : PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN

DAERAH

WUJUD OTONOMI DAERAH

1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA

PELAYANAN MASYARAKAT4. KETERBUKAAN DALAM PROSES

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

HAMBATAN PELAKSANAAN 1. OTONOMI DIANGGAP KEWAJIBAN2. KEWENANGAN DAERAH TERBATAS3. KETERGANTUNGAN SUMBER KEUANGAN PADA PUSAT4. PENYERAGAMAN POLA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN, SEHINGGA MEMATIKAN KREATIFITAS5. TIDAK TERAKOMODASINYA PERAN SERTA MASYARAKAT,

LEBIH KUAT “TOP DOWN”6. TIDAK BERFUNGSINYA LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH SEHINGGA DEMOKRASI TIDAK BERJALAN7. PENYERAGAMAN POLA PEMERINTAHAN DESA

DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN

DEKONSENTRASIPEMERINTAH

ADMINISTRATIF / WILAYAH

• KANWIL• KANDEP

PEMERINTAH PUSAT

DELEGASI

• OTORITA

DAERAH OTONOM

PROPINSI KABUPATEN/ KOTA

DESENTRALISASI

PRIVATISASI

• SWASTA MURNI• KEMITRAAN

MENURUT PERUBAHAN KEDUA UUD 1945PASAL 18

NEGARAKESATUAN

R.IDAERAH

PROPINSI

DAERAHKABUPATEN

DAERAHKOTA

MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :

- ASAS OTONOMI

- PEMBANTUAN

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

PUSAT DAERAH

PILIHAN

SESUAI KONDISI,KEKHASAN,

POTENSI UNGULAN

WAJIB

-PROPINSI 16-KAB/KOTA 16

SESUAI SPM

- POLITIK L.N- PERTAHANAN- KEAMANAN- MONETER DAN FISKAL- YUSTISI- AGAMA

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN

1. EXTERNALITASSiapa Kena Dampak (Manfaat dan Biaya)

2. AKUNTABILITASYang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut

3. EFISIENSIMemperhatikan Skala Ekonomi dan Cakupan Pelayanan

1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.

1. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota)

1. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)

URUSAN PEMERINTAHAN SETIAP TINGKATAN

CONTOH HUBUNGAN ANTAR TINGKATAN

Hubungan interelasi dan

interdependensi

Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP

Kab/KotaUrusan Pendidikan Menengah oleh ProvinsiUrusan PT oleh Pemerintah Pusat

Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/KotaJalan Prov oleh PemprovJalan negara oleh Pem. Pusat

Hubungan interelasi dan

interdependensi

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

1. DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH2. PERANGKAT DAERAH

- PROVINSI: SETDA, SETDPRD, DINAS, LEMBAGA- KAB/KOTA: SETDA, SETDPRD, DINAS, LEMBAGA, KECAMATAN DAN KELURAHAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

• PEMBINAAN PNS SECARA NASIONAL• PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN

ESELON II :- DI PROPINSI: OLEH GUBERNUR- DI KAB/KOTA: OLEH WAKOT/BUP REK GUB

• PINDAH ANTAR KAB/KOTA OLEH GUB REK BKN• PINDAH ANTAR KAB/KOTA ANTAR PROP OLEH

MENDAGRI REK BKN• PINDAH KE DEPT/LPND OLEH MENDAGRI REK BKN• FORMASI OLEH MENPAN USUL GUB• PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAGEMENT

NAS MENDAGRI, DAERAH OLEH GUB

POTENSI KONFLIK AKIBAT DESENTRALISASI

1. DANA PERIMBANGAN BUKAN HANYA DARI S.D.A2. TERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASA

ANTAR DAERAH3. TERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUK4. PERBEDAAN KAPASITAS DAN PELAYANAN

ANTAR DAERAH5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK

BERJIWA MANAGER/WIRAUSAHA6. INEFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 7. KONTROL MAKRO EKONOMI

PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN1. BERSIFAT FASILITATIF DAN

KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW)2. BERTINDAK EFISIEN

- MENINGKATKAN PELAYANAN- MENINGKATKAN AKUNTABILITAS- MENGURANGI HAMBATAN BIROKRASI

3. BERSIKAP TERBUKA

MASA DEPAN PERAN PEMERINTAH

SIFAT

TUT WURI HANDAYANI

IMPLEMENTATOR FASILITATOR

- RAMPING- VARIASI ORGANISASI- PROFESIONAL- TERBUKA- PENDAMPING- NGEMONG- SABAR

PENUTUP

1. OTONOMI DAERAH ADALAH WAHANA BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM MENUNJUKAN KINERJA DALAM PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN

2. OTONOMI DAERAH MERUPAKAN AMANAT RAKYAT UNTUK TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG ADIL, MAKMUR DAN DEMOKRATIS

3. SEHINGGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN HARUS MENJADI EFISIEN, DEMOKRATIS, ASPIRATIF, RESPONSIF, TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB