HUKUM WARIS BW

Oleh:Tim Pengampu

MAGISTER KENOTARIATAN

Deskripsi Mata Kuliah

• Mata kuliah ini merupakan pendalamam dari materi Hukum Waris KUH Perdata yang diperoleh di S-1 yang meliputi Hukum Waris menurut Undang-undang (ab-intestato) dan Hukum Waris Testamenter.

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang seluk beluk hukum waris dan pewarisan, pewarisan menurut ketentuan UU bagi keluarga sedarah yang sah dan luar kawin, wasiat, bagian mutlak (Legitieme Portie), pewarisan secara lompat tangan.

SILABUSA. Pengantar

B. Pewarisan Menurut UU (ab intestato)1. Dasar pewarisan ab intestato2. Pewarisan bagi keluarga sedarah yang sah3. Pewarisan dalam hal ada anak luar kawin4. Pewarisan karena adanya pergantian tempat

C. Pewarisan Testamenter1. Dasar pewarisan testamenter2. Testamen / wasiat3. Bagian mutlak menurut UU / Legitieme Portie4. Pewarisan secara lompat tangan

Daftar Pustaka• Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga,

Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta.

• Klaasen, J.C. & Eggens, J., Huwelijksgoederen en Erfrecht, Tjeenk Willink Zwolle.

• Komar Andasasmita, Notaris III (Hukum Harta Perkawinan dan Waris), I.N.I Jawa Barat, Bandung.

• Pitlo, A., Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Alih Bahasa Isa Arief, Intermasa, Jakarta.

Pengertian Hukum Waris• Suatu rangkaian ketentuan yang berhubungan

dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya baik di dalam hubungan diantara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Ada 3 ketentuan yang diatur Hukum Waris:• Ketentuan tentang peralihan hak dan kewajiban;• Ketentuan tentang hubungan diantara sesama

ahli waris;• Ketentuan tentang hubungan ahli waris dengan

pihak ketiga.

Tempat Pengaturan

• Hukum Waris terletak pada Buku II titel XII-XVIII KUH Perdata.

• Mengapa hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdata?

Menurut Pitlo:• Penempatan hukum waris pada buku II

KUHPerdata karena ada kerancuan dua sistem hukum yang mempengaruhi KUHPerdata pada masa pertumbuhannya, yaitu:

Hukum Romawi• Hak waris termasuk hak kebendaan karena

warisan dipandang sebagai suatu barang yang berdiri sendiri, sehingga hukum waris merupakan hukum benda.

Hukum Germania Kuno• Hak waris bukan hak kebendaan, karenanya

warisan tidak dikenal sebagai barang yang berdiri sendiri.

Bagaimana KUH Perdata ?

• Dari segi materi lebih menyerupai Hukum Germanio Kuno, buktinya para ahli waris mempunyai hak milik bersama yang terikat pada harta warisan.

• Dari segi sistematikanya yang diikuti adalah sistematika Hukum Romawi sehingga dimasukkan dalam Buku II tentang Benda.

PewarisanPengertian:• Suatu peristiwa perpindahan harta peninggalan dari

orang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Ada 3 unsur pewarisan:• Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan

meninggalkan harta;• Ahli Waris, yaitu orang kepada siapa harta tersebut

akan beralih;• Harta Warisan / Harta Peninggalan, yaitu segala hak

dan kewajiban yang bersumber pada hukum harta kekayaan, yang berwujud aktiva dan pasiva.

Syarat-syarat Pewarisan

Bagi Pewaris:• Pewaris harus sudah meninggal dunia (Pasal

830 BW: ”Pewarisan hanya berlangsung karena kematian).

Pasal 830 menimbulkan pesoalan:• Jika dua orang yang saling mewaris satu sama

lain meninggal pada saat yang bersamaan dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu.

• Jika hidup matinya seseorang tidak diketahui karena meninggalkan tempat kediaman dalam jangka waktu yang lama.

Bagi Ahli Waris:1. Sudah ada atau masih ada pada saat pewaris

meninggal dunia (836 BW), dengan mengingat Pasal 2 BW.

2. Mempunyai hak atas harta peninggalan Pewaris- karena hubungan darah (Pasal 832 BW);- karena perkawinan (S. 1935 No. 486);- karena wasiat.

3. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (838 BW) atau tidak cakap (912 BW) mewaris dan bukan orang yang menolak warisan (1057 BW).

Bagi Harta Peninggalan• Hak dan kewajiban yang bersumber pada

hukum harta kekayaan, kecuali:- hak pakai hasil;- hak mendiami rumah;- hak memakai suatu barang;- hak yang bersumber dari perjanjian perburuhan.

• Hak mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya bersumber pada Hukum Keluarga, tetapi menurut Pasal 256 – 257 BW dapat diwariskan.

Hak-hak Ahli WarisHak Saisine• Seorang ahli waris dengan sendirinya pada saat

Pewaris meninggal dunia memperoleh hak milik atas harta peninggalan Pewaris.

• Hak ini diperoleh berdasarkan Pasal 833 dan Pasal 955 BW

Catatan:• ahli waris memperoleh hak milik Pewaris tanpa

melakukan perbuatan hukum apapun;• hak ini dapat menguntungkan maupun

merugikan ahli waris;• negara tidak memiliki hak saisine.

Hak Menuntut Pembagian Harta Warisan (Ps 1066 BW)

• Seketika suatu warisan terbuka maka haruslah segera diadakan pembagian diantara sekalian ahli waris;

• Tak seorangpun ahli waris dapat dilarang untuk menuntut bagiannya atas harta peninggalan P;

• Boleh diperjanjikan bahwa untuk waktu tertentu (5 tahun) harta peninggalan tidak dibagi;

Catatan:• Harta peninggalan yang belum dibagi berada di luar lalu

lintas perdagangan.• Hak ini bertentangan dengan konsep hukum adat

tertentu, sebelum anak-anak mentas harta peninggalan belum dibagi.

Hak Hereditatis Petitio• Hak mengajukan gugatan untuk

mempertahankan hak warisnya (Pasal 955 BW);

• Gugatan ditujukan kepada orang yang menguasai harta peninggalan dengan maksud untuk memilikinya:- Sesama ahli waris;- Orang yang tanpa hak menguasai benda warisan;- Pihak-pihak yang secara licik menyebabkan hilangnya kekuasaan ahli waris terhadap warisan.