Post on 25-Apr-2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tarakan, 5April 2017
Disampaikan oleh:STAF AHLI MENTERI BIDANG PEMERINTAHAN
Dr. SUHAJAR DIANTORO, M.Si
PENGARAHANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDAHULUAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan UrusanPemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral daripembangunan nasional.
1
PASAL 263 UU 23/2014
Pasal 263 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangankerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerjadan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2
RKPD 2018
RKPD 2018 menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2018, setelahdibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN SERTA
APBN/POTENSI LAINNYA
3. SWASTA DENGAN SEGALA POTENSINYA
4. AKADEMISI/ MASYARAKATDENGAN SEGALA POTENSINYA;
2. PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNYA, OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA
PELAKU PEMBANGUNAN
MASYARAKATSEJAHTERA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIFAKTOR PENTING DALAMDOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DOKUMENRENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
KETERSEDIAANDATA
ISUSTRATEGIS
DAERAH (KONDISI, MASALAH,
DAN POTENSIDAERAH)
ISUSTRATEGISNASIONAL
ISUGLOBAL (SDG’s)
KEMAMPUANKEUANGAN
DAERAH
DUKUNGANREGULASI
1
2
3
4
5
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
FOKUSDAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN
TERCAPAINYATARGET
PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJAPEMERINTAH
DAERAH
SEMAKIN BAIK
DAERAH MEMBANGUN
POTENSIDAN
KARAKTERISTIKDAERAH
PROGRAM
1
25
34
KEGIATAN
PRIORITASPERMASA-
LAHAN
INPUT
PRIORITASSASARAN
DAN PROGRAM
DALAMRPJMD
PRIORITASSASARAN
DAN PROGRAM
DALAM RKP
PROGRAM STRATEGISNASIONAL
ISU
STRATEGIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
Mewujudkan VISI PEMBANGUNAN INDONESIA
TAHUN 2015-2019“Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”
SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMDA
koordinasikan, sinergikanprogram & kegiatan RKPD
berdasarkan RPJMD & RPJMN
Dukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran
pembangunan nasionalTahun 2018
(Dalam RPJMN 2015-2019)
Bangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh
kelompok & lapisan masyarakat dalam membangun daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN HARUS DIIMPLEMENTASIKAN
RTRW PROVINSI
RTRWN
RTRW KABUPATEN/KOTA
RTR Pulau
RTR KSP
RTR KSK
RDTR
RTR KSN
SPASIAL ASPASIAL
PU
SAT
DA
ERA
H
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL(Pasal 258 & Pasal 259)
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, 2. Kesempatan kerja, 3. Lapangan berusaha, 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik 5. Daya saing Daerah.
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis,
Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang
Perencanaan
K/L PROVINSI
TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI
Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakanoleh GUBERNUR sebagai
wakil Pemerintah Pusat
PROV KAB/KOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NO PROVINSIPERTUMBUHAN
EKONOMIKEMISKINAN PENGANGGURAN
1. Kalimantan Barat 7,2 % 6,8 % 2,3 %
2. Kalimantan Tengah 8,2 % 4,8 % 2,3 %
3. Kalimantan Selatan 7,6 % 3,5 % 3,6 %
4. Kalimantan Timur 6,4 % 3,9 % 7,2 %
5. Kalimantan Utara 6,4 % 5,1 % 6,6 %
SASARAN MAKRO DALAM RPJMN 2015-2019
Sumber : Buku III RPJMN Tahun 2015-2019
Dalam MelaksanakanPembangunan ProvinsiKalimantan Utara perludipedomani beberapa Sasaran Makro dalamRPJMN, antara lain :
NASIONAL
PERTUMBUHANEKONOMI
KEMISKINAN PENGANGGURAN
6,1% 9-10% 5,3-5,5%
Sumber : Rancangan RKP Tahun 2018 Bappenas
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016
KA
LIM
AN
TAN
U
TAR
A
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Rata-Rata = 11.47%
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI BTL TERHADAP TOTAL BELANJAPROVINSI SE-INDONESIA TA 2016
KA
LIM
AN
TAN
U
TAR
A
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOLUSI PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penerapan sanksi bagi Kepala Daerah dan DPRD → PPSANKSI
Asistensi dan Evaluasi dalam Penetapan Kebijakan Anggaran→ PEMBATALAN APBD
Keterlibatan Lembaga Terkait → Korsupgah, KeterbukaanInformasi Keuda/Publik
Mendorong Sistem Aplikasi dalam Kebijakan Perencanaan danPenganggaran → E-PLANNING dan E-BUDGETING
Koordinasi dengan Kemenkeu, keterlibatan dalam mekanismeperencanaan.
1
2
3
4
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
CAPAIANPEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KALIMANTANDENGAN MIGAS TAHUN 2013-2015 (Persen)
PROVINSI 2013 2014* 2015**
INDONESIA 5.56 5.02 4.79
1. Kalimantan Barat 6.05 5.03 4.81
2. Kalimantan Tengah 7.37 6.21 7.01
3. Kalimantan Selatan 5.33 4.85 3.84
4. Kalimantan Timur 2.25 1.57 -1.28
5. Kalimantan Utara 7.89 8.81 3.13
*) Angka sementara**) Angka sangat sementara
Sumber : Statistik Kalimantan 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DISAGREGASI PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI(SKENARIO PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH)
No. Provinsi Target Pertumbuhan Ekonomi
1. Aceh 6.98
2. Sumatera Utara 6.45
3. Sumatera Barat 6.06
4. Riau 5.03
5. Jambi 6.66
6. Sumatera Selatan 6.72
7. Bengkulu 6.38
8. Lampung 6.55
9. Kep. Bangka Belitung 6.26
10. Kep. Riau 6.80
11. DKI Jakarta 5.80
12. Jawa Barat 6.06
13. Jawa Tengah 5.94
14. DI Yogyakarta 5.78
15. Jawa Timur 5.99
16. Banten 6.29
17. Bali 6.33
No. Provinsi Target Pertumbuhan Ekonomi
18 Nusa Tenggara Barat 6.73
19. Nusa Tenggara Timur 5.86
20. Kalimantan Barat 6.00
21. Kalimantan Tengah 7.51
22. Kalimantan Selatan 7.19
23. Kalimantan Timur 6.01
24. Kalimantan Utara 7.57
25. Sulawesi Utara 7.08
26. Sulawesi Tengah 7.17
27. Sulawesi Selatan 6.43
28. Sulawesi Tenggara 6.70
29. Gorontalo 7.80
30. Sulawesi Barat 6.81
31. Maluku 7.57
32. Maluku Utara 6.22
33. Papua Barat 7.30
34. Papua 7.16
Sumber: Perhitungan Sementara Bappenas
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2011-2013 (PERSEN)
KABUPATEN(METODE BARU) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
2011 2012 2013
KALIMANTAN UTARA 0 0 74,72
MALINAU 73.26 73.63 74.33
BULUNGAN 75.54 76.03 76.31
NUNUKAN 74.38 74.84 75.13
TANA TIDUNG 71.87 72.66 73.20
TARAKAN 77.19 77.76 78.07
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN (2015-2016)
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) 2016
PROVINSI
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) (PERSEN)
2015 2016
Februari Agustus Februari Agustus
KALIMANTAN UTARA 5.79 5.68 3.92 5.32
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2015-2016)
2015 2016
Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) Semester 1 (Maret) Semester 2 (September)
39.690 40.930 41.120 47.030
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) 2017
36000
38000
40000
42000
44000
46000
48000
2015 2016
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
Semester 1 (Maret) Semester 2 (September)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRESENTASE KEMISKINAN PROVINSI SE-INDONESIABULAN MARET 2016 DAN SEPTEMBER 2016 (PERSEN)
BULAN MARET 2016
6.23
BULAN SEPTEMBER 2016
6.99
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SASARAN PENURUNAN TARGET TINGKAT KEMISKINANPROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2015-2018
No Provinsi
Tingkat KemiskinanJumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015
Realisasi*) Proyeksi Target
2015 2016 2017 2018
1 Aceh 17,08 16,73 16,38 15,86 22
2 Sumatera Utara 10,53 10,35 9,62 9,18 23
3 Sumatera Barat 7,31 7,09 6,39 6,03 2
4 Riau 8,42 7,98 7,73 7,40 4
5 Jambi 8,86 8,41 7,97 7,57 4
6 Sumatera Selatan 14,25 13,54 13,16 12,81 16
7 Bengkulu 17,88 17,32 16,99 16,75 9
8 Lampung 14,35 14,29 13,27 12,84 13
9 Kep. Bangka Belitung 5,4 5,22 4,80 4,42 -
10 Kep. Riau 6,24 5,98 5,72 5,26 1
11 DKI Jakarta 3,93 3,75 3,50 3,23 1
12 Jawa Barat 9,53 8,95 8,68 8,32 14
13 Jawa Tengah 13,58 13,27 12,52 12,10 26
14 DI Yogyakarta 14,91 14,05 13,80 13,63 3
15 Jawa Timur 12,34 12,05 11,49 11,06 25
16 Banten 5,9 5,42 5,42 5,11 1
17 Bali 4,74 4,25 4,21 4,14 -
No Provinsi
Tingkat Kemiskinan Jumlah Kabupaten
dengan kemiskinan >=
10% tahun 2015
Realisasi*) Proyeksi Target
2015 2016 2017 2018
18Nusa Tenggara Barat
17,1 16,48 15,85 15,349
19Nusa Tenggara Timur
22,61 22,19 21,13 20,3621
20 Kalimantan Barat 8,03 7,87 7,18 6,86 3
21Kalimantan Tengah
5,94 5,66 5,32 5,14-
22Kalimantan Selatan
4,99 4,85 4,43 4,22-
23 Kalimantan Timur 6,23 6,11 5,22 5,02 1
24 Kalimantan Utara 6,24 6,23 4,96 4,81 -
25 Sulawesi Utara 8,64 8,34 7,70 7,35 6
26 Sulawesi Tengah 14,66 14,45 13,34 12,87 11
27 Sulawesi Selatan 9,38 9,4 8,54 8,24 10
28Sulawesi Tenggara
12,89 12,88 11,90 11,6911
29 Gorontalo 18,32 17,72 17,00 16,50 5
30 Sulawesi Barat 12,39 11,74 10,98 10,60 3
31 Maluku 19,51 19,18 17,99 17,34 10
32 Maluku Utara 6,83 6,33 5,70 5,59 2
33 Papua Barat 25,83 25,43 23,56 22,44 12
34 Papua 28,16 28,54 27,10 26,82 30
Indonesia 11,22 10,86 10,33 9,95 298
Dari total 511 kab/kota di Indonesia, saat ini terdapat 298 kab/kota yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 10 persen.
Berdasarkan hasil exercise proyeksi kemiskinan per provinsi untuk tahun 2017 dan 2018, tingkat kemiskinan secara nasional dapat mencapai target di tahun 2017 (10,5 persen) dan tahun 2018 (9,0-10,0 persen) dengan pertumbuhan ekonomi merata ke seluruh wilayah dan inflasi dapat ditekan sehingga seluruh provinsi dapat mencapai target yang diproyeksikan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INDEKS GINI RATIOPROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN (2011-2013)
KABUPATEN/KOTA
GINI RATIO
2011 2012 2013
KALIMANTAN UTARA 0,3303 0,3529 0,3257
MALINAU 0,3409 0,4032 0,2965NUNUKAN 0,3137 0,2955 0,2419
BULUNGAN 0,3356 0,3496 0,2478TANAH TIDUNG 0,2679 0,3080 0,3349
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA(RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, Periodesasi RKPD 2018)
ISU STRATEGIS
KualitasSumber Daya
Manusia
Pertumbuhan Ekonomi
Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
alam
Aksesbilitas, konektivitas
antar wilayah
Kesenjangan ekonomi dan perdagangan ilegal lintas
batas
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Meningkatkan infrastruktur publik;2. Meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk
andalan daerah, baik pada sektor pertanian, perikanan,pertambangan, dll.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur;4. Meningkatkan pelestarian dan pemahaman nilai budaya;5. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit.
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
FORUMMUSRENBANG
PROVINSI TAHUN 2018
keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber
pendanaan
PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN
kewenangan pemerintah pusat
pembangunan daerah
FORUMMUSRENBANGNAS
RKP 2018RAKORTEKPUSAT
RAKORTEKPROVINSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERIPRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN
UTARA DALAM RANCANGAN RKP 2018
KESEHATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
•Pembangunan RS Pratama, di Kab Tana Tidung, Kab Nunukan, dan Kab. Malinau.•Penyediaan Alkes, jaringan RS Pratama Kab Tana Tidung, Kab Nunukan, dan Kab. Malinau, RSUD Tarakan.•Pembangunan RS Tipe D.•Pembangunan baru RS Provinsi tipe A, di Tanjung Selor.
Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula kemadya
KETAHANAN PANGAN
• Irigasi Pada Sentra Produksi Padi :• Pembangunan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka• Pembangunan Jaringan Irigasi D.R. Salim Batu
• Pembangunan Waduk PLTA Besahan dan Pembangunan Waduk PLTA Long Sempajang (1000 MW)
KEMENTERIAN DALAM NEGERIPRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN
UTARA DALAM RANCANGAN RKP 2018
INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
• Pembangunan Bandara Tanjung Harapan, Juawata, Maratua, Sebatik, dan Bandar Perintis Binuang
• Pembangunan jalan perbatasan ; long nawang-long bujungan-long kemuat-langap-malinau
• Pembangunan Dermaga penyebrangan Nunukan, Sebatik, dan Tarakan• Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN, KEAMANAN
Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal(Kab Nunukan)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REKAP HASIL RAKORTEK REGIONAL I DAN REGIONAL II(Per 8 Maret 2017)
1. Total Usulan proyek K/L yang mendukung prioritas nasional sebanyak8.925 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 3.353proyek.Usulan Proyek di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: PembangunanSarana dan Prasarana Air Baku
2. Sedangkan dari total usulan proyek daerah yang mendukung prioritasnasional sebanyak 1.982 proyek, yang sudah dibahas dan disepakatisebanyak 968 Proyek.Usulan Proyek Daerah di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: -
3. Untuk total proyek prioritas daerah sebanyak 72.016 proyek, yang sudah
dibahas dan disepakati sebanyak 602 Proyek.
Usulan Proyek Prioritas Daerah di Provinsi Kalimantan Utara antara lain:
Pembangunan Bandara Tarakan, Bandara Perintis Long Alango Malinau,
dan pengadaan Area Traffis Control System (ATCS).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.3. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.
1. Berkaitan dengan direktif presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yangkondusif serta dalam rangka pengawasan, terdapat 3.032 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telahdibatalkan. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut revisi terhadap perdayang dibatalkan baik revisi terbatas maupun keseluruhan.
2. Berkaitan dengan telah penataan perangkat daerah perlu ditindak lanjuti dengan pengisian jabatanpimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, agar kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik.
OTONOMI DAERAH
1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Perubahan kelembagaan Kesbangpol di daerah
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
PEMERINTAHAN DESA
Belum berjalannya secara optimal pelayanan Admindukcapil, maka Kemendagri akanmenganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk 2018 sebesar Rp. 825 Milyar.
ADMINDUKCAPIL
ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Masa jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir, perlu dilakukan penyiapanpenyusunan dokumen RPJMD;
2. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah;
3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusatdan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor: 050/4963/sjNomor: 0430/m.ppn/12/2016 Menteri Dalam Negeri dan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia tentangpetunjuk pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangkamenengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengahnasional 2015-2019;
4. Belum optimalnya pencapain target pembangunan nasional, Kemendagritelah melakukan Rakortek Pembangunan Tahun 2017 (Regional I Batam-Regional II Makassar)
5. Hasil Rakortek agar dijadikan bahan pembahasan prioritas pada MusrenbangProvinsi dan Musrenbang Nasional.
DITJEN BANGDA
ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Kementerian Dalam Negeri bersamadengan daerah akan mengawal hasilkesepakatan Musrenbang RKPD Provinsiuntuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan RKP Tahun 2018 melalui Musrenbangnas.
2. Kementerian Dalam Negeri melihatkesesuaian antar dokumen perencanaanpusat dan daerah (RKPD dengan RPJMDdan RKP).
3. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasiAPBD dalam rangka konsistensi antaraperencanaan dan penganggaran.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REKOMENDASIUNTUK PEMERINTAH DAERAH
1. Hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara;
2. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunanRAPBD Tahun 2018;
PENUTUP
UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Mewujudkan VISI PEMBANGUNAN INDONESIA
TAHUN 2015-2019“Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”
SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMDA
koordinasikan, sinergikanprogram & kegiatan RKPD
berdasarkan RPJMD & RPJMN
Dukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran
pembangunan nasionalTahun 2018
(Dalam RPJMN 2015-2019)
Bangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh
kelompok & lapisan masyarakat dalam membangun daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH