Post on 03-Feb-2018
KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR
SEBAGAI PENDUKUNG PENINGKATAN
PEREKONOMIAN SUATU WILAYAH
Disampaikan Pada Acara: “Focus Group Discussion Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)”
Lombok, 26 November 2013
Disampaikan Oleh: Ir. Iman Soedradjat, MPM
OUTLINE
A. PENDAHULUAN
Landasan Hukum Penetapan KAPET Sebagai KSN
Cakupan Wilayah KAPET
Integrasi KAPET dengan MP3EI
B. KONDISI INFRATSRUKTUR DI INDONESIA
Kondisi Infrastruktur Indonesia di Level Internasional
Pola Penyebaran Infrastruktur di Indonesia
C. KONSEPSI PENATAAN RUANG KSN KAPET
D. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAPET
LANDASAN HUKUM PENETAPAN KAPET SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
A.1
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
Pasal 1 point (28):
Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah
ditetapkan sebagai warisan dunia.
Pasal 14 ayat (3) huruf a dan Pasal 21 ayat (1):
rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional yang diatur dengan peraturan presiden.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
NASIONAL (Pasal 77 dan Lampiran X)
KAPET merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional; c. memiliki potensi ekspor; d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan nasional; g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan
ketahanan energi nasional; dan/atau h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal (KTI vs KBI)
CAKUPAN WILAYAH KAPET A.2
PP 26/2008 tentang RTRWN (dalam Lampiran X) telah menetapkan 13 (tiga belas) KAPET, sedangkan cakupan
wilayah masing-masing KAPET tersebut ditetapkan dalam Keppres.
1. KAPET Banda Aceh Darussalam
2. KAPET Khatulisiwa
3. KAPET DAS Kahayan, Kapuas, dan Barito
4. KAPET Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan
Balikpapan (Sasamba)
5. KAPET Batulicin
6. KAPET Bima
7. KAPET Mbay
8. KAPET Manado-Bitung
9. KAPET Parepare
10. KAPET Batui diubah menjadi KAPET Palapas
11. KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari diubah
menjadi KAPET Bank Sejahtera
12. KAPET Seram
13. KAPET Biak
BAD
Khatulistiwa
DAS Kakab
Batulicin
Sasamba
Parepare Bank Sejahtera
Palapas
Manado-Bitung
Seram
Biak
Bima Mbay
KAPET
SEBARAN 13 KAWASAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
KAPET CAKUPAN WILAYAH
1. BAD (BANDAR ACEH DARUSSALAM) (i) Kota Banda Aceh; (ii) Kab. Aceh Besar; dan (iii) Kab. Pidie
2. KHATULISTIWA (i) Kab. Sanggau; (ii) Kab. Sekadau; (iii) Kab. Sambas; (iv) Kab. Bengkayang; (v) Kota Singkawang; (vi) sebagian Kab. Landak ; (vii) sebagian Kab. Sintang; dan (viii) sebagian Kabupaten Kapuas Hulu
3. SASAMBA (SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN)
(i) Kota Samarinda; (ii) Kota Balikpapan; dan (iii) Sebagian Kab. Kutai Kartanegara
4. BATULICIN (i) Kab. Kotabaru; dan (ii) Kab. Tanah Bumbu
5. DAS KAKAB (DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS, DAN BARITO)
(i) Kota Palangkaraya; (ii) Kab. Barito Selatan; (iii) Kab. Kapuas; dan (iv) Kab. Pulang Pisau
6. MANADO-BITUNG (i) Kota Manado; (ii) Kota Bitung; (iii) Kota Tomohon; (iv) Kab. Minahasa Utara; dan (v) Kab. Minahasa
7. PALAPAS (i) Kota Palu; (ii) Kabupaten Donggala; (iii) Kab. Parigi Moutong; dan (iv) Kab. Sigi
8. PARE-PARE (i) Kota Parepare; (ii) Kab. Barru; (iii) Kab. Pinrang; (iv) Kab. Sidenreng Rappang; dan (v) Kab. Enrekang
9. BANK SEJAHTERA (i) Kota Kendari; (ii) Kab. Kolaka; dan (iii) Kab. Konawe
10. BIMA (i) Kota Bima; (ii) Kab. Bima; dan (iii) Kab. Dompu
11. MBAY (i) Kab. Ngada; dan (ii) Kab. Nagekeo
12. SERAM (i) Kab. Seram Bagian Barat; (ii) Kab. Seram Bagian Timur; dan (iii) sebagian Kab. Maluku Tengah
13. BIAK (i) Kab. Biak Numfor; (ii) Kab. Supiori; (iii) Kab. Yapen; (iv) Kab. Waropen; dan (v) Kab. nabire
INTEGRASI KAPET DENGAN MP3EI A.3
Hampir seluruh KAPET berada di 6 koridor ekonomi Indonesia dalam MP3EI (Perpres
32/2011)
Momentum yang harus dimanfaatkan agar pengembangan ke-13 KAPET bersinergi dengan
kebijakan MP3EI:
Sinergisitas dengan MP3EI terkait kebutuhan ruang untuk rencana sentra produksi, sentra
kegiatan industri, dan sentra distribusi yang didukung oleh infrastruktur kawasan.
Konsep RTR KAPET diarahkan untuk mendorong (sub) sektor unggulan masing-masing
koridor MP3EI.
BAD
Khatulistiwa
DAS Kakab
Batulicin
Sasamba
Parepare Bank Sejahtera
Palapas
Manado-Bitung
Seram
Biak
Bima Mbay
KAPET
KAITAN KAPET DAN MP3EI
KAPET KOMODITAS UNGGULAN KAPET
KORIDOR MP3EI KEGIATAN EKONOMI UTAMA MP3EI
BAD Kelapa sawit dan Perkayuan KORIDOR EKONOMI SUMATERA
Kelapa sawit, Karet, Batu Bara,
Perkapalan, Besi Baja
Khatulistiwa Padi, Jagung, Kelapa sawit, dan Karet
KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN
Kelapa Sawit, Minyak dan Gas, Batubara, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan DAS Kakab Padi, Karet,
Sapi, Ikan, dan Rotan
Batulicin Kelapa sawit dan Perkayuan
Sasamba Kelapa sawit dan Perkayuan
Bima Sapi, Jagung, dan Rumput laut KORIDOR EKONOMI BALI-NUSA TENGGARA
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
Mbay Sapi potong
Manado-Bitung
Pariwisata (bahari, ekowisata, MICE), Kelapa, Ikan pelagis, dan Rumput laut
KORIDOR EKONOMI SULAWESI
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao, Perikanan, Nikel, Minyak dan Gas
Parepare Padi, Kopi, Kakao, Udang, dan Sapi
Palapas Kakao dan Rumput laut
Bank Sejahtera
Kakao, dan Padi sawah
Seram Perikanan tangkap, Kelapa dalam, dan Cengkeh
KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEP. MALUKU
Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga, Nikel, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan, Peternakan Biak Jeruk manis, Rumput laut,
Udang, Teripang dan Pariwisata
Mewujudkan KAPET sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak laju
pertumbuhan ekonomi di daerah yang kesenjangannya masih tinggi
Mengembangkan kawasan strategis
nasional sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi yang memiliki daya saing ekonomi
nasional (jangka menengah) dan
internasional (jangka panjang)
MELALUI PENINGKATAN
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
Sumber : Bappenas, 2010
ARAHAN RPJMN 2010-2014 DALAM PENGEMBANGAN KAPET A.4
9
Argentina Indonesia Philippines
Sri
Lanka Korea China Vietnam Thailand Malaysia
Infrastructure 86 78 98 62 9 48 95 46 32
Roads 106 90 87 48 17 54 120 39 27
Railroad 103 51 94 37 10 22 68 65 17
Port 101 104 120 45 20 59 113 56 21
Air Transport 115 89 112 57 26 70 94 33 24
Electricity 108 93 98 54 32 59 113 44 35
Telephone 50 78 104 74 4 58 86 95 85
Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia Tahun 2012 Global Competitiveness Report, 2012 – 2013 (144 negara)
Pada tahun 1996, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada
diatas negara China, Thailand, Taiwan, dan Srilanka. Hal ini menunjukkan
bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini mengalami kemunduran
Sumber: The Global Competitiveness Report, 2012-2013
B.1
Pola sebaran infrastruktur di Indonesia saat ini pada dasarnya mengikuti pola sebaran
penduduk
Tantangan pembangunan infrastruktur timpangnya sebaran penduduk, perbedaan
luas wilayah dan keberagaman kondisi topografi
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Wilayah
Pro
po
rsi W
ilaya
h, %
% Luas 20.6% 7.2% 4.1% 32.3% 10.8% 25.0%
% Pddk 21.2% 58.6% 5.3% 5.6% 7.3% 2.0%
% rigasi 19.6% 65.1% 6.2% 4.4% 4.5% 0.2%
% Jalan 28.4% 27.3% 13.7% 14.9% 11.2% 4.5%
% Air minum 24.6% 58.4% 3.3% 5.8% 6.4% 1.5%
Sumatera Jawa Bali & NT Kalimantan SulawesiM aluku &
Papua
Pulau Jawa-Bali dengan luas wilayah 7,5% dari luas wilayah Indonesia dihuni oleh 61% penduduk dari total penduduk Indonesia.
Sekitar 70-90 % infrastruktur berada di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Sisanya sekitar 10-30 % infrastruktur tersebar di pulau lainnya yang luasnya 70 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia.
B.2
12
Kawasan Barat Indonesia (Pulau Jawa dan Sumatera) merupakan pusat kegiatan ekonomi di
Indonesia (Produksi permintaan perjalanan barang di KBI sekitar 94% dari total Indonesia, dimana
P. Jawa 81% dan P. Sumatera 13%).
KONSEPSI PENATAAN RUANG KSN KAPET C.
Pengembangan KAPET selama ini berdasar pada Prinsip Growth Pole Theory (teori
kutub pertumbuhan)
KONSEP new KAPET SEBAGAI KLASTER EKONOMI/INDUSTRI
Berbasis pengembangan ekonomi lokal (local economic development), dengan bertumpu pada
komoditas unggulan lokal secara selektif.
Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha.
Interkonektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi hulu-hilir berkelanjutan berbasis masyarakat.
Pengembangan nilai tambah produk unggulan lokal (inovasi).
Pengembangan sumber daya manusia/ketenagakerjaan (pendidikan & pelatihan).
Pengembangan sistem pembiayaan/permodalan, lembaga-lembaga pendukung dan jaringan
antarpelaku lokal/nasional/internasional.
Membentuk keterkaitan (linkage) antara komoditas unggulan mulai dari tahapan awal berupa
usaha-usaha/kegiatan-kegiatan inti yang independent menuju tahapan akhir rencana berupa
sinergitas usaha-usaha/kegiatan-kegiatan inti yang membentuk ekonomi wilayah yang kuat dan
produktif.
PERUBAHAN PARADIGMA PENGEMBANGAN KAPET
TUJUAN PENATAAN RUANG KAPET C.1
Perumusan tujuan penataan ruang KAPET difokuskan pada upaya pemerintah dalam mewujudkan pengembangan klaster ekonomi kawasan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan selektif (memiliki kekuatan pasar baik lokal, nasional, dan/atau internasional) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka kesempatan pengembangan investasi.
PENGEMBANGAN
EKONOMI LOKAL
BERBASIS SEKTOR UNGGULAN SELEKTIF
TUJUAN PENATAAN RUANG KAPET
KAPET (SUB) SEKTOR UNGGULAN SELEKTIF
BAD perikanan, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata Khatulistiwa pertanian tanaman pangan, perkebunan,
agroindustri, kehutanan, dan pariwisata DAS Kakab perkebunan, kehutanan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan Batulicin perkebunan, kehutanan, industri pengolahan, perikanan, dan pariwisata Sasamba perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, industri kerajinan,
dan pariwisata Bima peternakan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertanian
hortikultura, perikanan, industri kerajinan, dan pariwisata Mbay peternakan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertanian
hortikultura, perikanan, dan pariwisata Manado-Bitung pariwisata, perkebunan, perikanan tangkap, pertanian tanaman pangan,
dan pertanian hortikultura Parepare pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan
tangkap dan budidaya Palapas perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura,
perikanan, dan industri pengolahan Bank Sejahtera perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan budidaya, dan
perikanan tangkap Seram perikanan tangkap, perkebunan, pariwisata Biak pertanian hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pariwisata
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET C.2
Pengembangan sektor unggulan
selektif yang berkelanjutan dan
berbasis kemampuan daya dukung
lingkungan setempat;
Penguatan sistem pusat pelayanan
kegiatan ekonomi dan sistem
jaringan prasarana pendukung
KAPET; dan
1
2
a. mengembangkan komoditas unggulan selektif beserta produk-produk turunannya;
b. mengembangkan komoditas pendukung, beserta produk-produk turunannya;
c. mengendalikan alih fungsi lahan-lahan komoditas unggulan dan komoditas pendukung untuk kegiatan lain; dan
d. melakukan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
a. mengembangkan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi;
b. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan prasarana transportasi untuk meningkatkan konektivitas antara pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sentra produksi bahan baku, sentra industri pengolahan, dan pusat distribusi pemasaran; dan
c. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan pengelolaan limbah yang mendukung pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung.
KEBIJAKAN STRATEGI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET
Pengembangan pengelolaan
ekonomi kawasan yang terpadu
untuk menciptakan daya saing
produk unggulan wilayah.
3
KEBIJAKAN STRATEGI
a. menetapkan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu melalui
pengembangan keterkaitan ke depan dan ke belakang komoditas
unggulan dan komoditas pendukung;
b. menetapkan target pasar secara bertahap dari lingkup lokal, nasional,
regional dan global sesuai tahapan pengembangan KAPET;
c. mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan
mempertimbangkan situasi sosial dan budaya setempat terkait
pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung;
d. mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan terkait
komoditas unggulan dan komoditas pendukung;
e. mengembangkan koperasi, usaha mikro kecil menengah, kerjasama
pemerintah-swasta-masyarakat, pelayanan permodalan dan sistem
pembiayaan; dan
f. meningkatkan keterpaduan pengelolaan KAPET.
17
“Infrastruktur sebagai kunci bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan daya saing di dunia internasional, pembentuk struktur wilayah, membuka keterisolasian daerah, serta mengikat wilayah dalam kesatuan NKRI yang berdaulat.”
KONSEP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAPET D.1
RENCANA
STRUKTUR RUANG
KAPET
a. sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi.
b. sistem jaringan transportasi meliputi jaringan transportasi darat (jalan, lalu lintas dan angkutan jalan, penyeberangan, dan perkeretaapian); jaringan transportasi laut (tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran); serta jaringan transportasi udara (tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan).
c. sistem jaringan energi meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik (SUTT, GI, dll).
d. sistem jaringan telekomunikasi jaringan terestrial dan jaringan satelit (stasiun bumi, STO, dll)
e. sistem jaringan sumber daya air sumber air (WS, CAT); dan prasarana SDA (irigasi, pengendali banjir, dll)
f. sistem jaringan pengolahan limbah sistem pengelolaan air limbah setempat dan terpusat/IPAL.
Infrastruktur KAPET dikembangkan dalam upaya meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan ekonomi, klaster industri, outlet (pelabuhan, bandara), dan mendorong perkembangannya dengan didukung oleh infrastruktur listrik, telekomunikasi, sumber daya air, serta jaringan prasarana lainnya.
Infrastruktur KAPET direncanakan dan diprogramkan implementasinya dalam Rencana Tata Ruang KAPET.
CONTOH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UTAMA SEBAGAI
PENDUKUNG PEREKONOMIAN KAPET MANADO-BITUNG D2.
1. Dukungan Pembangunan Jalur Lintas Pulau Sulawesi: Mendukung Distribusi Barang dan Jasa dari Pusat Pelayanan Kegiatan Ekonomi, Sentra Produksi, dan Kawasan Industri Menuju IHP Bitung (Outlet)
Provinsi Sulawesi Utara dilalui oleh 2 (dua) jalur lintas Pulau Sulawesi, yaitu : 1. Lintas Barat (Aertembaga – Kauditan – Manado –
Tumpaan – Worotican – Poigar – Kaiya – Maelang – Biontong – Atinggola) sepanjang 332,38 km
2. Lintas Timur (Girian – Kema – Rumbia – Buyat – Molobog – Onggune – Pinolosian – Molibagu – Mamalia – Taludaa) dengan panjang 386,49 km.
Jalan Lintas Barat
Pulau Sulawesi
Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi
RENCANA KEK TANJUNG MERAH BITUNG
RENCANA IHP BITUNG
Jalan Pengumpan
Pulau Sulawesi
2. Rencana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung: Mendorong Percepatan Pergerakan Barang/Jasa Menuju KEK Tanjung Merah dan IHP Bitung
Manado
Girian
Airmadidi
Kauditan
Suwaan
RENCANA KEK TANJUNG MERAH BITUNG
RENCANA IHP BITUNG
RENCANA JALAN BEBAS
HAMBATAN AMANDO-BITUNG
CONTOH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UTAMA SEBAGAI
PENDUKUNG PEREKONOMIAN KAPET MANADO-BITUNG D2.
3. Pembangunan Bendungan Sawangan dan Kuwil
Penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik,
kawasan industri (KEK Tanjung Merah Bitung),
kawasan sentra produksi (irigasi pertanian,
perikanan, perkebunan, dan pariwisata), dan
kawasan IHP Bitung.
Peningkatan pasokan energi listrik
4. Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Merah Bitung: Optimalisasi IHP Bitung Sebagai Pusat Distribusi yang Berorientasi Ekspor
I
II
I : LOKASI KEK TANJUNG MERAH-BITUNG
II : LOKASI IHP BITUNG
Luas lahan Kawasan Tanjung Merah Bitung yang akan
ditetapkan sebagai KEK seluruhnya adalah 534 Ha, dimana 22 Ha masih dalam proses penyelesaian AMDAL
CONTOH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UTAMA SEBAGAI
PENDUKUNG PEREKONOMIAN KAPET MANADO-BITUNG D2.
5. Rencana Jaringan Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi dan Rencana Jaringan Kereta Api Perkotaan Manado-Bitung
Jaringan Kereta Api Lintas
Barat Pulau Sulawesi
RPJP Perhubungan 2005-2025
Jaringan Kereta Api
Perkotaan Manado-Bitung Pengembangan Jaringan Kereta
Api Lintas Barat Pulau Sulawesi
dengan PRIORITAS TINGGI, dalam
upaya percepatan pergerakan
barang/jasa menuju KEK Tanjung
Merah dan IHP Bitung
6. Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Sam Ratulangi
Bandar Udara Sam Ratulangi
IHP Bitung
CONTOH DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UTAMA SEBAGAI
PENDUKUNG PEREKONOMIAN KAPET MANADO-BITUNG D2.