Post on 09-Jul-2015
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 1/28
Kunthoro Basuki, SH., M.Hum.
TINJAUAN MATA
KULIAH
Mata kuliah yang akan kita pelajari diberi nama
“Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum
Indonesia (PIH/PTHI)”. Ruang lingkup mata kuliah
PIH/PTHI meliputi pokok-pokok bahasan yang akan
dikaji secara lebih terperinci dalam Modul 1 sampai
dengan Modul 12, yakni sebagai berikut:
1. Modul 1: Kaidah Sosial.
Modul ini membahas tentang manusia dan
masyarakat, pengertian kaidah sosial, jenis-jenis
kaidah sosial, rasio adanya hukum, serta persamaan
dan perbedaan diantara kaidah sosial.
2. Modul 2: Mengenal Kaidah Hukum
Modul ini membahas tentang pengertian hukum,
kaidah hukum, teori etis, teori utilitis, keadilan
distributif, dan keadilan komutatif.
3. Modul 3 : Sumber Hukum
Modul ini membahas tentang pengertian sumber
hukum, sumber hukum material dan formal, bentuk-
bentuk sumber hukum formal, undang-undang,
pengundangan, asas-asas peraturan perundang-
undangan, kebiasaan, treaty, yurisprudensi, doktrin
dan perjanjian.
4. Modul 4 : Beberapa Pengertian Hukum
Modul ini membahas tentang asas hukum, sistem
hukum, klasifikasi hukum, dan peristiwa hukum.
5. Modul 5 : Subjek Hukum, Objek Hukum dan Hak
Modul ini membahas tentang manusia sebagai
subjek hukum, badan hukum, domisili, objek hukum,
hak, hubungan antara hukum dan hak.
6. Modul 6 : Penegakan Hukum dan Penemuan
Hukum
Modul ini membahas tentang pengertian penegakan
hukum, kekuatan berlakunya peraturan perundang-
undangan, budaya hukum, kesadaran hukum, elemen
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 2/28
penegakan hukum, penemuan hukum, metode
interpretasi, metode argumentasi, aliran-aliran dalam
penemuan hukum, legisme, Begriffsjurisprudenz,
Interessenjurisprudenz, Soziologische rechtsshule,
dan aliran sistem hukum terbuka..
7. Modul 7 : Tata Hukum Indonesia
Modul ini membahas tentang tata hukum nasional,
politik nasional Indonesia, bidang-bidang hukum di
Indonesia, bentuk peraturan hukum, kilasan produk
hukum di Indonesia.
8. Modul 8 : Hukum Pidana dan Hukum
Internasional
Modul ini membahas tentang pengertian hukum
pidana dan hukum internasional, ilmu hukum pidana,
perbuatan pidana, tujuan hukum pidana, KUHP,
sumber-sumber hukum pidana dan hukum
internasional, subjek hukum pidana dan hukum
internasional, asas-asas hukum pidana dan hukum
internasional, alasan penghapus pidana dan
penuntutan, sejarah hukum internasional, dan
hubungan hukum internasional dan hukum nasional.
9. Modul 9 : Hukum Lingkungan, Hukum Agraria
dan Hukum Pajak Modul ini membahas tentang pengertian hukum
lingkungan, hukum agraria dan hukum pajak beserta
pembagian kajian keilmuannya, perkembangan
hukum lingkungan secara internasional maupun
nasional, metode penegakan hukum lingkungan
nasional, arahan pembangunan hukum agraria
nasional, tujuan diundangkannya UUPA dan
manfaatnya bagi sistem hukum nasional, beberapa
hak yang timbul atas tanah, hubungan hukum
lingkungan dan hukum agraria, hubungan hukum
perdata dan hukum pajak, serta kaitannya denganhukum lingkungan dan hukum agraria, dan
pembagian pajak dan tata cara pemungutannya
10. Modul 10 : Hukum Administrasi Negara dan
Hukum Tata Negara
Modul ini membahas tentang pengertian hukum
administrasi negara dan hukum tata negara,
perbedaan prinsipiil antara hukum administrasi
negara dengan hukum tata negara, hubungan antara
hukum administrasi negara dengan hukum tata
negara, asas-asas pemerintahan dan penyelenggaraan
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 3/28
administrasi negara yang baik, unsur dan ruang
lingkup dari hukum tata negara, pembagian dan
perbedaan rakyat antara warga negara dengan
penduduk, sifat dan pembatasan dari hak kedaulatan
negara, teori dan sistem pemerintahan negara, sertahubungan kerja antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
11. Modul 11 : Hukum Perdata, Hukum Adat,
Hukum Islam
Modul ini membahas tentang pengertian hukum
perdata, hukum adat dan hukum Islam; isi dari
hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam;
sistem dan sumber–sumber hukum perdata, hukum
adat dan hukum Islam; pluralisme hukum perdata di
Indonesia; serta pembagian hukum perdata, hukum
adat dan hukum Islam.
12. Modul 12 : Hukum Acara
Modul ini membahas tentang pengertian hukum
acara pidana, hukum acara perdata, peradilan tata
usaha negara (PTUN); sumber-sumber hukum acara
pidana dan hukum acara perdata; proses dan tahapan
hukum acara pidana dan hukum acara pedata;
konsepsi tentang bantuan hukum; asas penting dalam
hukum acara perdata; bentuk-bentuk putusan acara perdata dan proses eksekusinya; objek-objek
sengketa yang bisa diajukan di PTUN; kewenangan
dari PTUN; subjek hukum dari PTUN dan ketentuan
beracara dari peradilan tentang permasalahan terkait
tata usaha negara.
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan
dapat menjelaskan konsep-konsep dasar dari ilmu
hukum dan hukum positif atau tata hukum di
Indonesia.
Petunjuk Cara Mempelajari BMP
Agar mendapatkan hasil yang baik, maka Anda harus
mempelajari BMP ini dengan tahapan berikut ini:
1. Pelajari secara berurutan atau secara hierarkhi,
khususnya Modul I sampai dengan Modul VII,
misalnya dari Modul I dahulu baru meningkat ke
Modul II, III dan seterusnya sampai dengan Modul
VII. Namun untuk Modul VIII sampai dengan XII,
Anda tidak perlu mempelajari secara berurutan.
2. Pelajari setiap Tujuan Instruksional Khusus dari
setiap Pokok Bahasan, agar Anda mengetahui apa
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 4/28
yang diharapkan setelah Anda selesai mengikuti
Pokok Bahasan yang bersangkutan.
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul.
4. Kerjakan setiap Latihan pada setiap Kegiatan
Belajar, agar Anda lebih memahami penekanan- penekanan dari setiap Kegiatan Belajar.
5. Kerjakan setiap Tes Formatif yang ada pada setiap
Kegiatan Belajar dan kemudian cocokkan dengan
Kunci Jawaban untuk mengetahui tingkat
penguasaan Anda.
MODUL 1. KAIDAH SOSIAL
Kegiatan Belajar 1.
Masyarakat dan Kaidah Sosial
Sifat kaidah sosial yaitu deskriptif, preskriptif dan
normatif; sedangkan kaidah sosial itu terdiri dari
kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan
dan kaidah hukum. Dalam masyarakat sifat
hubungannya adalah saling membutuhkan, pengaruh
mempengaruhi dan tergantung satu sama lain. Hidup
bermasyarakat agar kepentingan pribadi dan sosial
terpenuhi dan terlindungi. Kedamaian dalam
masyarakat terealisasi apabila ada ketenteraman danketertiban. Perilaku yang biasa dilakukan dalam
kurun waktu yang lama dan diterima masyarakat
dapat menjadi kaidah. Kaidah hukum perumusannya
tegas dan disertai sanksi yang tegas dan dapat
dipaksakan oleh instansi resmi. Orang bunuh diri
menggambarkan, bagi yang bersangkutan sanksi dari
kaidah kesusilaan lebih berat dibanding sanksi yang
berasal dari kaidah hukum.
Kegiatan Belajar 2.
Kaidah Hukum dan Kaidah
Sosial yang lain
Konflik kepentingan manusia dianggap sebagai
rasio adanya hukum. Warga masyarakat mengetahui
bahwa ia berhadapan dengan orang lain dan ia
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan/atau
harus ditinggalkan. Fungsi kaidah hukum sebagai
social control adalah menganjurkan, menyuruh dan
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 5/28
memaksa agar warga masyarakat mentaati hukum.
Kaidah hukum sebagai perlindungan kepentingan
haruslah dinamis. Fungsi khusus yang pertama
menggambarkan adanya hubungan fungsional antara
kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain. Salingmenggeser antara kaidah hukum dengan kaidah
kesopanan terutama terletak pada unsur sanksinya.
DAFTAR PUSTAKA
Kartasapoetra, Rien G., 1988, Pengantar Ilmu
Hukum Lengkap, Bina Aksara, Jakarta.
Kartohadiprodjo, Kardiman, 1977, Pengantar Tata
Hukum di Indonesia, PT Pembangunan, Bandung.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1980, Hukum,
Masyarakat, dan Pembangunan, Binacipta, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum
(suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1979,
Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 1982, Ilmu Hukum, Alumni,
Bandung.
---”--- dkk., 2001, Pengantar Ilmu
Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pusat
Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
Rasjidi, Lili, 1988, Filsafat Hukum, Remadja Karya
CV, Bandung.
Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko,
1981, Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,
Jakarta.
MODUL 2. MENGENAL KAIDAH HUKUM
Kegiatan Belajar 1.
Mengenal Kaidah Hukum
Dalam literatur, banyak dijumpai macam-macam
perumusan tentang tujuan hukum yang diajukan oleh
para sarjana hukum atau ahli hukum. Di antara
rumusan-rumusan tersebut tidak ada keseragaman,
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 6/28
namun demikian dapat kita kelompokkan menjadi
tiga. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan
adanya tiga teori tentang tujuan hukum, yaitu: teori
etis, teori utilitis atau utilitarisme atau eudaemonistis,
dan teori gabungan atau campuran.Di antara para sarjana dalam memberikan definisi
hukum tidak ada keseragaman, namun dari definisi-
definisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3
(tiga). Berdasarkan isi kaidah hukum dalam
peraturan hukum konkrit dapat kita ketahui apakah
sifat dari kaidah hukumnya. Ada hubungan
fungsional antara fungsi, tugas dan tujuan hukum.
Dari isi dan makna yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 kita dapat menyimpulkan
bahwa tujuan hukum yang termuat di dalamnya
adalah membentuk masyarakat yang tata tenteram
karta raharja.
Atas dasar tujuan hukum tersebut, maka dalam
penyelesaian kasus hendaknya dapat menerapkan
asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas
kemanfaatan secara proporsional.
Kegiatan Belajar 2.
Hubungan Hukum dengan
Keadilan dan Kekuasaan
Apabila kedua unsur penegakan hukum tersebut
digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim,
maka harus ditambah unsur kemanfaatan, yang
selanjutnya diterapkan secara proporsional
seimbang. Mengingat ketiga unsur tersebut sangat
penting dalam penyelesaian kasus, maka dalam
pembuatan undang-undang harus dirumuskan
sedemikian rupa, sehingga masih memberi
kesempatan hakim untuk menyelesaikan perkaradengan memperhatikan keadilan. Hukum tidak sama
dengan kekuasaan, tetapi hukum dapat merupakan
kekusaan. Kekuasan dapat bersumber pada
wewenang formal atau dapat juga bersumber pada
kekuatan. Dalam penegakan hukum diperlukan
sanksi. Dalam kenyataannya tidak setiap orang yang
melanggar hukum harus dihukum.
DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn, van, 1971, Pengantar Ilmu Hukum,
Pradnya Paramita, Jakarta.
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 7/28
Hart, H.L.A., 1970, The Concept of Law, Oxford
University Press, London.
Kansil, C.S.T., 1980, Pengantar Ilmu Hukum danTata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1990, Mengenal Hukum
(suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Paton, G.W., 1951, A. Textbook of Jurisprudence,
Oxford at the Clarendon Press.
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto *,
1979, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung.
--------- ” ---------- **, 1979, Perundang-undangan
dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung.
--------- ” ---------- ***, 1979, Sendi-sendi Ilmu
Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung.
Rasjidi, Lili, 1988, Filsafat Hukum, Remadja Karya
CV, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 1982, Ilmu Hukum, Alumni,Bandung.
Sanusi, Achmad, 1971, Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung.
Soekanto, 1978, Pengantar Ilmu Hukum, Roneografi.
Sumitro, Ronny Hanitijo, 1980, Permasalahan
Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung.
The Liang Gie, 1971, Teori-teori Keadilan, Super,Yogyakarta.
Utrecht, E., 1961, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, PT Ichtiar, Bandung.
MODUL 3. SUMBER HUKUM
Kegiatan Belajar 1.
Pengertian Sumber Hukum, 2
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 8/28
(dua) Arti Sumber
Hukum dan Undang-undangSebagai Bentuk
Sumber Hukum Formal
Yang menjadi sumber hukum bukan hanya yang
mempunyai kualifikasi sebagai hukum, namun lebih
luas dari itu. Faktor-faktor kemasyarakat merupakan
sumber isi hukum. Penetapan saat berlakunya
peraturan perundang-undangan sangat penting untuk
menjamin kepastian hukum, namun demikian
berlakunya peraturan perundang-undangan tidak
harus ditetapkan setelah diundangkannya. Kalau
menetapkan saat berlakunya berbeda dengan asas
yang berlaku, maka harus ditetapkan secara tegas
dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.
Asas-asas peraturan perundang-undangan
melengkapi berlakunya sistem peraturan perundang-
undangan, oleh sebab itu kalau terjadi kasus harus
memperhatikan sifat materi yang diatur dan ruang
lingkup berlakunya.
Kegiatan Belajar 2.
Kebiasaan, Treaty,
Yurisprudensi, Doktrin dan
Perjanjian
Tidak semua perilaku yang diulang menjadi hukum
kebiasaan, sebab masih ada syarat lain. Hukum
kebiasaan dan hukum adat sama-sama sebagai
hukum yang tidak tertulis, sedangkan adatrecht ada
bagiannya yang tertulis. Undang-undang dan juga
treaty harus diundangkan agar diketahui umum serta
sah berlakunya. Yurisprudensi yang tepat dan baik
sering diikuti oleh hakim berikutnya sebagai dasar
dalam memutus perkara yang sejenis. Hal tersebut
kalau dilakukan dalam kurun waktu yang lama dapat
menjadi yurisprudensi tetap. Agar putusannya
bersifat obyektif dan berwibawa, hakim sering
menggunakan doktrin dalam putusannya. Sebagai
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 9/28
unsur pokok atau essensialia adanya perjanjian yang
sah adalah harus memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian.
DAFTAR PUSTAKAApeldoorn, van, 1971, Pengantar Ilmu Hukum,
Pradnya Paramita, Jakarta.
Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum acara perdata
tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika,
Jakarta.
Kansil, C.S.T., 1980, Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1990, Mengenal Hukum
(suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Paton, G.W., 1951, A. Textbook of Jurisprudence,
Oxford at the Clarendon Press.
Pudjosewojo, Kusumadi, 1983, Pedoman Pelajaran
Tata Hukum Indonesia, Penerbit Universitas.
Rahardjo, Satjipto, 1982, Ilmu Hukum, Alumni,Bandung.
Sanusi, Achmad, 1971, Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung.
Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum
Acara Perdata, Alumni, Bandung..
Soedjito, Irawan, 1969, Teknik Membuat Undang-
undang, Pradnya Paramita, Jakarta.
Utrecht, E., 1961, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, PT Ichtiar, Bandung.
MODUL 4. BEBERAPA PENGERTIAN
HUKUM
Kegiatan Belajar 1.
Asas Hukum, Sistem Hukum dan
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 10/28
Klasifikasi Hukum
Pengertian hukum berbeda dengan pengertian sehari-hari. Ciri sistem hukum adalah terdiri dari sub-sub
sistem yang saling berhubungan dan saling pengaruh
mempengaruhi, serta diantara sub-sub sistem
tersebut mempunyai struktur tertentu. Asas hukum
ada dalam sistem hukum dan tidak selalu dituangkan
dalam peraturan hukum konkrit. Kalau terjadi
pertentangan diantara 2 (dua) peraturan perundang-
undangan penyelesaiannya dengan asas hukum, jika
undang-undang itu sendiri tidak mengaturnya.
Manfaat dan tujuan klasifikasi hukum adalah untuk
kepentingan teoritis dan untuk kepentingan praktis.Dengan terjadi perluasan bidang hukum publik,
maka pada waktu sekarang pembedaan hukum
publik dan hukum privat tidak dapat dipertahankan
secara konsekuen.
Kegiatan Belajar 2.
Peristiwa Hukum
Peristiwa alamiah dapat menjadi peristiwa hukum jika telah ada peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Kaidah hukum dalam peraturan
perundang-undangan bersifat pasif dan umum, agar
aktif memerlukan peristiwa alamiah atau peristiwa
konkrit. Seseorang yang terbukti bersalah dan
dijatuhi pidana, itu sebagai akibat adanya peraturan
perundang-undangan yang menetapkan sebagai
perbuatan pidana. Pengurusan kepentingan tanpa
diminta sebagai perbuatan yang sah dan mempunyai
akibat hukum, berbeda halnya dengan perbuatan
melawan hukum yang mempunyai akibat hukum
tetapi perbuatannya termasuk yang tidak sah. Suatu
perbuatan hukum adalah perbuatan yang sah, yang
memiliki 2 (dua) unsur.
DAFTAR PUSTAKA
Mertokusumo, Sudikno, 1990, Mengenal Hukum
(suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Paton, G.W., 1951, A. Textbook of Jurisprudence,
Oxford at the Clarendon Press.
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 11/28
Rahardjo, Satjipto, 1982, Ilmu Hukum, Alumni,
Bandung.
Sanusi, Achmad, 1971, Pengantar Ilmu Hukum danTata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung.
MODUL 5. SUBJEK HUKUM, OBJEK HUKUM
DAN HAK
Kegiatan Belajar 1.
Subjek Hukum
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dianggap
dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Setiapmanusia sebagai subjek hukum dan mempunyai
kewenangan hukum, dan tidak dibenarkan kalau
sampai hak-hak keperdataannya dihapuskan sama
sekali. Sebagai subjek hukum tidak semua manusia
dapat melakukan perbuatan hukum. Penyamaan
badan hukum dengan manusia sebagai subjek
hukum, sifatnya terbatas, sebab ada hak-hak dalam
lapangan hukum badan pribadi dan dalam lapangan
hukum keluarga yang hanya mungkin melekat pada
manusia. Pemegang kekuasaan tertinggi pada
yayasan adalah pengurus, sedang pada PT ada padaRUPS. Pemilihan domisili termasuk hak asasi
manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat
(1) UUD 1945.
Kegiatan Belajar 2. Objek Hukum
dan Hak
Objek hukum yang berupa benda mempunyai nilai
atau harga, sehingga perlu ditentukan siapa yang
berhak atasnya. Dalam perkembangan lalu lintas
hukum telah terjadi perubahan perlakuan terhadap
benda bergerak, hal itu sebagai akibat adanya benda
bergerak yang terdaftar. Hak relatif yang timbul
karena perikatan melahirkan timbulnya hak dan
kewajiban secara bertimbal balik. Hak sebagai suatu
kenikmatan, sehingga yang berhak tidak dapat
dipaksa untuk melaksanakan haknya. Dalam
melaksanakan haknya, seseorang tidak bebas artinya
tidak boleh menyalahgunakan haknya dan tidak
boleh sampai merugikan orang lain. Lebih dahulu
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 12/28
mana antara hukum dan hak itu tergantung dari sudut
pandangan yang digunakan. Ada hak-hak
warganegara yang menjadi kewajiban Negara untuk
memenuhinya, tetapi belum dapat terealisasi.
DAFTAR PUSTAKA
Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum
(Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Paton, G.W., 1951, A Textbook of Jurisprudence,
Oxford at the Clerendon Press.
Sofwan, Sri Soedewi M., 1975, Hukum Badan
Pribadi, Liberty, Yogyakarta.
Syahrani, Riduan, 1988, Hukum Acara Perdata di
Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini,
Jakarta.
Vollmar, H.F.A., 1989 Pengantar Studi Hukum
Perdata, terjemahan I.S. Adiwimarta, Rajawali Pers,
Jakarta.
MODUL 6. PENEGAKAN HUKUM DAN
PENEMUAN HUKUM
Kegiatan Belajar 1.
Penegakan Hukum, Budaya
Hukum dan Kesadaran
Hukum
Setiap orang wajib melaksanakan hukum, tetapi
kalau dilanggar penegakannya menjadi monopoli
penguasa. Penegakan hukum sebenarnya bukan
hanya ditangani oleh lembaga yudikatif. Penegakan
hukum sebagai kegiatan menserasikan hubungan
nilai-nilai dalam kaidah untuk terciptanya kedamaian
dalam pergaulan hidup. Sistem Anglo Saks lebih
menekankan hukum yang lahir dari peradilan, dan
hal itu berbeda dengan keadaan di negara kita yang
banyak berorientasi pada peraturan perundang-
undangan. Ada yang mengartikan penegakan hukum
sebagai bentuk pelaksanaan peratur-an perundang-
undangan dan/atau putusan hakim. Undang-undang
yang baik, yaitu dibuat oleh DPR dengan persetujuan
bersama Presiden, berlaku dalam kenyataan dan
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 13/28
sesuai dengan Pancasila dan menopang terbentuknya
masyarakat adil dan makmur. Kesadaran hukum
merupakan faktor esensial dari hukum yang berlaku
dan sekaligus merupakan faktor sentral dalam
penegakan hukum.
Kegiatan Belajar 2.
Penemuan Hukum
Dalam memutus perkara hakim wajib
memperhatikan hukum kebiasaan dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim
tidak bersifat mutlak. Dalam penemuan hukum
peristiwa konkrit dicarikan dan sekaligus diarahkankepada peraturan hukum, dan sebaliknya peraturan
hukum disesuaikan dengan peristiwa tersebut,
sehingga menjadi peristiwa hukum. Perjanjian
internasional tidak dapat langsung digunakan oleh
hakim, kecuali yang bersifat self executing.
Interpretasi otentik diberikan oleh pembentuk
undang-undang. Dalam menggunakan metode
interpretasi hakim bebas. Ketentuan hukum yang
mengatur waktu tunggu juga berlaku bagi duda
(bekas suami), tetapi cara penerapannya berbeda
dengan yang berlaku bagi janda.
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Pembangunan Hukum Dan
Penegakan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta.
Departemen Kehakiman, 1994, Seminar Hukum
Nasional Keenam Tahun 1994 Buku II, BPHN,
Jakarta.
Friedman, 1977, Law and Society, Prentice-Hall,
New Jersey.
Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata
tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika,
Jakarta.
Loudoe, John Z., 1985, Menemukan Hukum Melalui
Tafsir Dan Fakta, Bina Aksara, Jakarta.
Manan, Bagir, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 14/28
(Suatu Pencarian), UII Press, Yogyakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum
(Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
--- “” ---, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia,
Liberty, Yogyakarta.
---“”---, 2001, Penemuan Hukum Sebuah
Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Oetojo Oesman, 1994, Ceramah Menteri Kehakiman
RI pada Seminar Hukum Nasional ke-VI, dalam
Varia Peradilan Tahun IX No. 108 September 1994.
Purbacaraka, Purnadi, 1966, Perundang-undangan
dan Jurisprudensi, Tandjung Pengharapan, Jakarta.
Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1979,
Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 1982, Ilmu Hukum, Alumni,
Bandung.
Rasjidi, Lili, 1988, Filsafat Hukum, Remadja Karya
CV, Bandung.
Saleh, Ismail, 1988, Budaya Hukum dan
Pembangunan Hukum Nasional, Ceramah Menteri
Kehakiman RI dalam Rangka Kaji Bakti 30 tahun
FISIP UNPAD, dalam Varia Peradilan Tahun III No.
36 September 1988
Sanusi, Achmad, 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan
Pengantar Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung
Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali,Jakarta.
--- “”----, 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan
Sanksi, Remaja Karya CV, Bandung
MODUL 7. TATA HUKUM INDONESIA
Kegiatan Belajar 1.
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 15/28
Pengertian Tata Hukum Indonesia
Istilah Tata Hukum Indonesia dapat diartikan sebagai
suatu tatanan hukum yang berlaku di Indonesia saatini. Dari hal tersebut maka secara resmi, tatanan
hukum Indonesia berlaku semenjak diproklamasikan
kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945.
pembelajaran Tata Hukum Indonesia dimaksudkan
untuk mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan aturan hukum akan terikat dengan
politik hukum yang meliputi melaksanakan hukum,
mempengaruhi perkembangan hukum, dan
menciptakan hukum. Politik hukum Indonesia tidak
dapat kita lepaskan dari sejarah nasional. Politik
hukum nasional saat ini tetap dipengaruhi oleh
sejarah politik hukum nasional.
Bidang-bidang hukum senantiasa berkembang sesuai
dengan kepentingan masyarakat. Bidang hukum baru
diadakan mengingat bermacam hal perlu diatur
dalam suatu peraturan perundangan seiring dengan
perkembangan tingkat kebutuhan dan kepentingan
anggota masyarakat.
Bidang kajian hukum yang merupakan bidang pokok
yang ada di dalam tata hukum Hindia Belanda adalahhukum tata negara, hukum administrasi negara,
hukum acara, hukum pidana, hukum perdata, dan
hukum dagang. Namun, di luar bidang-bidang
hukum tersebut, tata hukum nasional saat ini sudah
mengenal beberapa tambahan bidang hukum baru
yang bersifat pokok. Di antaranya yaitu Hukum
Lingkungan, Hukum Agraria, Hukum Islam, Hukum
Adat, Hukum Pajak, Hukum Perburuhan, Sosiologi
Hukum, Politik Hukum, Hukum Teknologi, dan
lainnya.
Kegiatan Belajar 2.
Bentuk Peraturan Hukum
Bentuk peraturan hukum akan bermacam coraknya
mengikuti pada arahan kerja pembentuk undang-
undangnya. Corak yang berbeda ini dapat dilihat
pada sejarah berlakunya produk hukum di Indonesia.
Produk hukum di Indonesia cukup beragam terutama
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 16/28
dengan adanya masa pemberlakuan Undang-undang
Dasar Sementara, masa pemberlakuan Konstitusi
RIS, pemberlakuan UUD 1945 hingga Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, maupun perubahan yang terjadi
seiring masa reformasi yang bergulir saat ini.Masing-masing corak produk perundangan yang ada
ini sekaligus mencirikan warna dan karakter masing-
masing pemegang kekuasaan pemerintahan.
Sumber hukum diartikan sebagai tempat asal
(diketemukan) hukum. Sumber hukum dibedakan
menjadi dua yaitu sumber hukum material dan
sumber hukum formal. Sumber hukum material
adalah hal-hal yang seharusnya menjadi isi (materi)
hukum. Isi (materi) hukum itu dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu: faktor historis, filosofis, dan
sosiologis. Sedangkan sumber hukum formal adalah
karena bentuknya (form) itu dijadikan sumber
hukum. Oleh karena itu, sumber hukum formal
berupa berbagai bentuk peraturan perundang-
undangan.
DAFTAR PUSTAKA
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit
Alumni, 1982.
MODUL 8. HUKUM PIDANA DAN HUKUM
INTERNASIONAL
Kegiatan Belajar 1.
Hukum Pidana
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik
yang mengatur hubungan antara negara dengan
warga negara. Hukum pidana dalam pengertian yang
sempit hanya mencakup hukum pidana materiil
semata. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas
baik mencakup hukum pidana materiil maupun
hukum pidana formal. KUHP yang saat ini
digunakan adalah warisan dari penjajahan Belanda
yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1946. Asas-asas hukum pidana selain terdapat
dalam KUHP juga terdapat asas-asas hukum pidana
di luar KUHP.
Kegiatan Belajar 2.
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 17/28
Hukum Internasional
Hukum internasional ada untuk menjembatanikepentingan hukum antar negara yang melintasi
batas-batas wilayah. Hukum internasional timbul
karena adanya hubungan saling membutuhkan antar
negara dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat. Peran hukum internasional dipakai
sebagai petunjuk pelaksanaan dari hubungan antar
negara. Sumber hukum yang dipakai dalam
hubungan internasional ini meliputi perjanjian
internasional, prinsip hukum umum, aturan
kebiasaan internasional, dan yurisprudensi
pengadilan.Pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum
nasional ditentukan dalam isi perjanjian internasional
yang ada. Secara umum perjanjian internasional
dilakukan dalam tahap perundingan dan
penandatanganan perjanjian. Namun, dalam
beberapa hal terutama untuk hal yang dianggap
penting dapat mensyaratkan adanya proses ratifikasi
terlebih dahulu sebelum suatu aturan hukum
internasional dapat diterapkan di dalam hukum
nasional.
DAFTAR PUSTAKA
Bowett, D.W., 1982, The Law of International
Institution, Steven and Sons, London.
D.Schaffmeister, N.Keijzer, E.P.H. Sutorius, 1995,
Hukum Pidana, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy
Liberty, Yogyakarta.
Istanto, Sugeng, 1998, Hukum Internasional,
Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana: Komentar
atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Likadja, Frans E., 1988, Desain Instruksional Dasar
Hukum Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka,
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 18/28
Bandung.
Poernomo, Bambang, 1982, Asas-Asas Hukum
Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sapardjaja, Komariah E., 2002, Ajaran Sifat
Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Di
Indonesia, Alumni, Bandung.
Suryokusumo, Sumaryo, 1993, Beberapa Kasus
Hukum Organisasi Internasional, Jakarta.
Utrecht, 1960, Hukum Pidana, Penerbitan
Universitas, Bandung.
MODUL 9. HUKUM LINGKUNGAN, HUKUM
AGRARIA, DAN HUKUM PAJAK
Kegiatan Belajar 1.
Hukum Lingkungan
Hukum Lingkungan merupakan lapangan hukum
yang menjembatani antara kebutuhan manusia untuk
memanfaatkan lingkungan dengan kelestarian
lingkungan. Sifat pembahasan yang luasmenyebabkan perlunya konsistensi dan koherensi
antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
Termasuk juga koherensi diperlukan antara
ketentuan nasional dengan ketentuan internasional.
Disinilah penegasan peran penting dari Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagai umbrella act (UU
Payung).
Sistem dan regulasi hukum tidak akan berjalan tanpa
penegakan hukum yang tepat. Penegakan hukum
lingkungan menerapkan sanksi hukum secara
bertahap, mengingat sifat resistansi lingkungan yang
relatif. Penegakan hukum pertama yang dilakukan
adalah penegakan hukum administratif, selanjutnya
dengan penegakan hukum perdata, dan sanksi hukum
pidana sebagai ketentuan terakhir.
Kegiatan Belajar 2.
Hukum Agraria
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 19/28
Kata Agraria, bisa mempunyai arti yang sempit
(tanah), dan bisa mempunyai arti yang luas (bumi,
air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya). Hukum Agraria, juga bisa
mempunyai arti yang sempit, dan luas, yangobjeknya senada dengan arti kata agraria di atas.
Hukum Agraria dilaksanakan berdasar UUPA yang
bertujuan untuk: (1) Meletakkan dasar-dasar bagi
penyusunan hukum agraria nasional; (2) meletakkan
dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan; dan (3)
Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat
seluruhnya.
Adapun Hak penguasaan atas tanah dalam hukum
tanah nasional, secara hirarkhi dibagi sebagai
berikut; (1) hak Bangsa Indonesia; (2) hak
Menguasai dari Negara; (3) Hak Ulayat masyarakat-
masyarakat hukum adat; dan (4) Hak-hak perorangan
[hak-hak atas tanah; wakaf; hak jaminan atas tanah;
hak tanggungan].
Kegiatan Belajar 3.
Hukum Pajak
Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan yangmengatur hubungan antara pemerintah sebagai
pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak.
Pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena
undang-undang yang mewajibkan seseorang atau
badan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan
oleh undang-undang, untuk membayar sejumlah
uang tertentu kepada Kas Negara yang dapat
dipaksakan, tanpa mendapat suatu imbalan yang
secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
(rutin dan pembangunan) dan yang digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang
keuangan.
Agar pemungutan pajak itu mendekati rasa keadilan
maka dalam pemungutan pajak harus memperhatikan
asas-asas perpajakan yang meliputi asas pemungutan
pajak guna mengetahui negara mana yang
berwenang memungut pajak, siapa yang dikenai
pajak dan apa yang dikenai pajak. Di samping itu
juga harus memperhatikan asas yuridis, asas
finansial, asas ekonomis dan asas pembagian beban
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 20/28
pajak.
DAFTAR PUSTAKA
Brotodiharjo, R. Santoso, 1991, Pengantar Ilmu
Hukum Pajak, Eresco, Bandung.
Gunadi, 1997, Pajak Internasional, Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Jakarta.
Hadisoeprapto, Hartono, 1993, Pengantar Tata
Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Hardjasoemantri, Koesnadi, 1990, Hukum Tata
Lingkungan, Jogjakarta: Gadjah Mada University
Press.
---------,1986, Aspek Hukum Peran Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
Harsono, Boedi,1999, Hukum Agraria Indonesia,
Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok
Agraria, isi dan Pelaksanaannnya, Djambatan,
Jakarta.
Soemitro, Rochmat, 1991, Pajak Ditinjau dari Segi
Hukum, Eresco, Bandung.
--------, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Eresco,
Bandung.
--------, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan 2, Eresco,
Bandung.
--------, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan 3, Eresco,
Bandung.
Suparman, 1994, Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
MODUL 10. HUKUM ADMINISTRASI DAN
HUKUM TATA
NEGARA
Kegiatan Belajar 1.
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 21/28
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara mempunyai hubunganyang erat dengan Hukum Tata Negara. Hukum
Administrasi Negara melingkupi semua aturan
hukum yang bersifat teknis (negara dalam keadaan
bergerak), sedangkan Hukum Tata Negara meliputi
semua aturan hukum yang bersifat fundamental
(negara dalam keadaan tetap/tidak bergerak). Sumber
Hukum Administrasi Negara meliputi undang-
undang, konvensi, yurisprudensi, dan doktrin,
kesemuanya itu tentu saja yang berkaitan dengan
Hukum Administrasi Negara.
Dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkankesejahteraan umum, alat administrasi negara
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum
dengan pihak masyarakat. Pebuatan hukum ini
dilakukan di lapangan hukum privat maupun
lapangan hukum publik. Di samping itu alat
administrasi negara juga diperbolehkan melakukan
kebebasan bertindak yang disebut “freies ermessen”.
Agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam
menjalankan fungsinya, maka terdapat tiga belas
(13) asas yang harus diperhatikan oleh alat
administrasi negara.
Kegiatan Belajar 2.
Hukum Tata Negara
Rakyat sebagai komponen negara otomatis menjadi
warga negara Indonesia. Sedangkan penduduk
adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal secara sah di Indonesia. Dalam
rangka perlindungan terhadap warganegara makadicantumkan ketentuan-ketentuan hak-hak asasi
manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Wilayah negara tidak hanya berupa daratan saja,
tetapi juga perairan (laut). Pemerintahan yang
berdaulat tercermin dalam bentuk negara sebagai
organisasi kekuasaan. Kekuasaan negara
didistribusikan ke dalam berbagai lembaga negara
baik secara horizontal maupun vertikal. Sifat
hubungan antar lembaga negara utamanya antara
lembaga legislatif dengan eksekutif akan
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 22/28
menentukan corak sistem pemerintahannya. Di
samping itu, bentuk susunan negara akan
menyebabkan sifat hubungan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah
DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi
Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Gautama, Sudargo, 1987, Warga Negara dan Orang
Asing, Cetakan ke 4, Alumni, Bandung.
Hadisoeprapto, Hartono, 2000, Pengantar Tata
Hukum Indonesia, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.
Kansil, CST. 1977. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
Kusnardi. Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata
Negara Indonesia, PSHTN FHUI , Jakarta.
Marbun, SF, Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok-Pokok
Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi
Negara, Liberty, Yogyakarta.
Mustafa, Bachsan, 1990, Pokok-Pokok Hukum
Administrasi Negara, PT Aditya Bakti, Bandung.
Pandoyo, S. Toto, 1985, Wawasan Nusantara dan
Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta
Pembangunan Nasional, Bina Aksara, Jakarta.
Pudjosewojo, Kusumadi, 1971, Pedoman Peladjaran
Tata Hukum Indonesia, PD Aksara, Jakarta.
Soehino, 2001, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta
MODUL 11. HUKUM PERDATA, HUKUM
ADAT, DAN HUKUM ISLAM
Kegiatan Belajar 1.
Hukum Perdata
Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup
bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 23/28
melaksanakan dan mempertahankan hak dan
kewajiban itu. Hukum Perdata yang mengatur hak
dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu
disebut hukum perdata. Hukum Perdata adalah
keseluruhan peraturan yang mempelajari hubunganantara orang yang satu dengan lainnya dalam
hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.
Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum
Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan
dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum
Benda dan Hukum Perikatan.
Hukum Perdata Materiil itu mengatur persoalan-
persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup
manusia, yaitu: Hukum tentang Orang
(personenrecht); Hukum Keluarga (familierecht);
Hukum Harta Kekayaan (vermogensrecht); Hukum
Waris (erfrecht). Hukum tentang orang mengatur
materi yang berkaitan dengan subjek hukum,
perwalian, pengampuan dan cacat tersembunyi.
Kegiatan Belajar 2.
Asas-asas Hukum Adat
Hukum Adat mempunyai corak yang tradisional,
religio magis (keagamaan), kebersamaan, konkritdan visual, terbuka dan sederhana, fleksibel, tidak
dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Sistem
Hukum Adat mendekati sistem hukum Inggris
(common law) bahkan menurut Djojodigoeno
dikatakan bahwa dalam negara Anglo saxon dengan
sistem hukum common law sama dengan sistem
hukum adat. Yang membedakan adalah sistem
common law sumber atau bahan-bahannya diambil
dari unsur-unsur hukum Romawi kuno, sedangkan
hukum adat sumbernya adalah hukum Indonesia.
Kegiatan Belajar 3.
Asas-asas Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang mengatur berbagai
hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya
sendiri, dengan manusia lain, dan hubungan manusia
dengan benda dalam masyarakat serta alam
sekitarnya.
Syari’ah mempunyai pengertian sebagai hukum-
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 24/28
hukum yang telah digariskan oleh Allah kepada para
hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan
hal-hal yang membawa kebahagiaan di dunia dan
akhirat. Sedangkan Fiqh atau Hukum Islam adalah
Ilmu tentang hukum-hukum Syariah yang berkenaandengan perbuatan dan amalan manusia dan
didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.
Hukum Islam bersumber Wahyu/ Firman Allah yang
tercantum di dalam Al-Qur’an dan dalam Sunnah
Nabi sebagai penjelasannya dan akal manusia yaitu
hasil ijtihad atau ra’yu. Hukum Islam mempunyai
dua objek hukum, yaitu: pertama, peraturan-
peraturan/ hukum-hukum yang mengatur hubungan
manusia dan Tuhan, yang disebut hukum Ibadah.
Kedua, peraturan-peraturan yang mengatur
hubungan antara sesama manusia dalam hidup
bermasyarakat atau antara manusia dengan benda-
benda di sekelilingnya, yang disebut hukum
Muammalah.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mohammad Daud, 1996, Hukum Islam
Pengantar Ilmu Hukum 1. Hilman Hadikusuma,
1991, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Alumni
Bandung.
Badrulzaman, Mariam Darus, 1983, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum
Perikatan, Alumni, Bandung.
Basyir, Ahmad Azhar, 1982, Ushul Fiqih, , Kota
Kembang, Yogyakarta
Hanafi, Ushul Fiqih, 1971, Wijaya, Jakarta
--------, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Bulan
Bintang, Jakarta
Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perdata
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Prawirohamidjojo, Soetojo. Asis Safioedin, 1986,
Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung.
Satrio, J., 1992, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Setiawan, R. 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 25/28
Binacipta, Bandung.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, 1974, Hukum
Benda, Seksi Hukum Perdata FH-UGM, Yogyakarta.
--------, 1974, Hukum Badan pribadi, Liberty,
Yogyakarta.
--------, 1974, Hukum Perutangan A dan B, Seksi
Hukum Perdata FH-UGM, Yogyakarta.
Subekti, 1986, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa,
Jakarta.
Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, PT.
Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas,
Liberty, Yogyakarta .
--------, 1982, Hukum Adat Bekal Pengantar,
Liberty, Yogyakarta.
Wignjodipoero, Soerojo, 1993, Pengantar dan Asas
Asas Hukum Adat, Djambatan. Jakarta.
MODUL 12. HUKUM ACARA
Kegiatan Belajar 1.
Hukum Acara Perdata
Pengelompokan hukum berdasarkan fungsinya
meletakkan hukum acara perdata dalam ranah hukum
perdata formal (adjective law) karena ia merupakan
ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara
mempertahankan, menjamin, sekaligus menegakkan
hukum perdata materiil di pengadilan. Di dalam
upaya penegakan hukum perdata materiil melalui
hukum acara perdata di pengadilan, ada beberapa
asas penting harus diperhatikan. Asas penting
tersebut misalnya adalah asas “pemeriksaan perkara
dalam sidang pengadilan yang terbuka” dan asas
“Putusan hakim harus memuat alasan-alasannya”.
Asas-asas tersebut dimaksudkan untuk membuka
peluang kontrol sosial, menjaga objektifitas dan
jaminan HAM serta merupakan perwujudan
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 26/28
pertanggungjawaban pengadilan (akuntabilitas)
pengadilan terhadap masyarakat, para pihak,
pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum dalam
proses penegakan hukum perdata materiil dengan
instrumen hukum perdata formal di pengadilan.
Kegiatan Belajar 2.
Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana atau hukum formal atau hukum
in konkrito merupakan sekumpulan norma yang
mengatur cara alat negara untuk menegakkan hukum
pidana materiil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Acara Pidana (KUHAP) bertujuanuntuk menggantikan Hukum Acara Pidana Lama
(HIR) yang sudah tidak sesuai dengan kemerdekaan,
perlindungan HAM dan profesionalisme penegak
hukum.
Tujuan KUHAP adalah untuk mencapai kebenaran
materiil, artinya kebenaran yang sesuai dengan
peristiwa, tersangka atau terdakwa belum bisa
dinyatakan bersalah kecuali ada alat bukti yang
cukup, terdapat unsur kesalahan, dan mendapatkan
kesempatan untuk melakukan pembelaan secara
wajar. KUHAP pada prinsipnya mengatur tentanghak-hak tersangka dan terdakwa serta mengatur
pelbagai tatacara penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan sidang, upaya hukum dan eksekusi.
Kegiatan Belajar 3.
Hukum Acara PTUN
Berkenaan dengan pelaksanaan hukum yang
menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yangsaling bertentangan kepentingannya, dikenal
prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan,
baik umum maupun khusus. Peradilan umum adalah
peradilan rakyat pada umumnya, baik yang
menyangkut perkara perdata maupun pidana,
diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan peradilan
khusus adalah peradilan yang secara spesifik
mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu saja.
PTUN termasuk ke dalam kategori peradilan khusus
karena ia hanya mengadili perkara dalam sengketa
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 27/28
TUN. Prosedur PTUN maupun upaya administratif,
selain bersifat represif, pada hakekatnya merupakan
bentuk pengawasan yang bersifat internal (built in
control) terhadap badan atau pejabat yang secara
struktural keorganisasian masih termasuk dalamlingkungan organisasi dari badan atau pejabat TUN
yang terkait.
DAFTAR PUSTAKA
Hadisoeprapto, Hartono, Pengantar Tata Hukum
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2001.
Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata: tentang
Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan
Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Juliana, I Nengah, Kompilasi Perundang-undangan
dan Penegakan Hukum di Indonesia, Citra Aditya
Bakti, 2004.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka,
Bandung.
Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan
Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara
di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
N.E Agra, Mula Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983.
Poernomo, Bambang, 1982, Asas-Asas Hukum
Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Acara
Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004,
Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
Soemitro, Rochmat, Peradilan Tata Usaha Negara,
Eresco, Bandung, 1987.
Sutanto, Retnowulan. Iskandar Oeripkartawinata,
5/10/2018 Kunthoro Basuki - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kunthoro-basuki 28/28
Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,
Mandar Maju, Bandung 1997.