Post on 06-Feb-2018
NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
oleh:
Biro Hukum – Kementerian Pekerjaan UmumJ a l a n P a t t i m u r a N o. 2 0 K e b a y o r a n B a r u
oleh:
Siti Martini, SH, MSi
Kepala Biro Hukum – Kementerian Pekerjaan Umum
Soechi International Hotel, Medan
11 Juli 2012
Sumber Daya Air
Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air� Peraturan Pemerintah
PP No. 16 Tahun 2005 tentang SPAMPP No. 20 Tahun 2006 tentang IrigasiPP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDAPP No. 43 Tahun 2008 tentang Air TanahPP No. 37 Tahun 2010 tentang BendunganPP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
� Peraturan Presiden
2
� Peraturan Presiden Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan SDA
Bina Marga
Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang No. 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang No. 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang No. 38 Tahun 2004 tentang JalanPP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Toldiubah dengan PP No. 44 Tahun 2009PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Cipta Karya
� Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 72 Tahun 1957 tentang Undang No. 72 Tahun 1957 tentang Undang No. 72 Tahun 1957 tentang Undang No. 72 Tahun 1957 tentang PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan UU UU UU UU DrtDrtDrtDrt No. 19No. 19No. 19No. 19Tahun Tahun Tahun Tahun 1955 1955 1955 1955 tentangtentangtentangtentang PenjualanPenjualanPenjualanPenjualan RumahRumahRumahRumah----RumahRumahRumahRumah NegeriNegeriNegeriNegeri kepadakepadakepadakepada PegawaiPegawaiPegawaiPegawaiNegeriNegeriNegeriNegeri sebagaisebagaisebagaisebagai UUUUndang ndang ndang ndang –––– UUUUndang. ndang. ndang. ndang.
� Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunUndang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunUndang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunUndang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunPP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (masih berlaku karena belum dibuat yang baru)
� Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungPP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
� Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPermukimanPermukimanPermukimanPermukimanPermukimanPermukimanPermukiman(Peraturan pelaksanaan yang masih menjadi Tindak Lanjut UU No. 4 Tahun 1992)
PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri SendiriPP No. 41 Tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di IndonesiaPP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan PemilikPerpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
3
Penataan Ruang
Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangPP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan RuangPP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Jasa Konstruksi
4
Jasa Konstruksi
Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiPP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPP No. 4 Tahun 2010 dan PP No. 92 Tahun 2010PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa KonstruksiPP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
Sumber Daya Air
1. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
2. Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi3. Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi4. Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perkumpulan
Petani Pemakai Air5. Permen PU No. 18/PRT/M/2009 tentang Bekas Sungai6. Permen PU No. 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan
5
6. Permen PU No. 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
7. Permen PU No. 09/PRT/M/2010 tentang Pengamanan Pantai8. Permen PU No. 22/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis dan
Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air9. Permen PU No. 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan
Sumber Daya Air10. Surat Edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2011 tentang Pedoman OP
Bangunan Pengaman Pantai
Bina Marga
1. Permen PU No. 22A/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Prakualifikasi Peserta Lelang Investasi Jalan Tol
2. Permen PU No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
3. Permen PU No. 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
4. Permen PU No. 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Jalan Tol
5. Permen PU No. 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas
6
5. Permen PU No. 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Ditjen Bina Marga, BPJT, dan Badan Usaha Jalan Tol
6. Permen PU No. 16/PRT/M/2006 tentang Pengadaan Tanah Tol Trans Jawa
7. Permen PU No. 01/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan Jalan Tol
Bina Marga
8. Permen PU No. 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
9. Permen PU No. 04/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU, BPJT untuk Pengadaan Jalan Tol
10. Permen PU No. 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai
11. Permen PU No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata
7
11. Permen PU No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat BPJT
12. Permen PU No. 06/PRT/M/2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol
13. Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan
14. Permen PU No. 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol
Bina Marga
15. Permen PU No. 20/PRT/M/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
16. Permen PU No. 02/PRT/M/2011 tentang Perubahan Permen PU No. 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai
17. Permen PU No. 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus
18. Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan
8
18. Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
19. Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan
20. Peraturan Menteri PU No. 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan
21. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
Bina Marga
22. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2012 tentang Tata CaraPengawasan Jalan
23. Peraturan menteri PU No. 05/PRT/M/2012 tentang PedomanPenanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan
24. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan
9
Cipta Karya
1. Permen PU No. 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan teknis Pembangunan Rumah Susun
2. Permen PU No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan SPAM
3. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
10
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 5. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung6. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas
dan Aksesbilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan7. Permen PU No. 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Rusina
Bertingkat Tinggi8. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Cipta Karya
9. Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
10. Permen PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
11. Permen PU No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi
12. Permen PU No. 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung
13. Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
11
13. Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara
14. Permen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Atas Rumah Negara
15. Permen PU No. 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Tata Cara Kerja Sama Antara PEmerintah dengan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM
Cipta Karya
16. Permen PU No. 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaaan Berkala Bangunan Gedung
17. Permen PU No. 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung
18. Permen PU No. 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
12
Penataan Ruang
1. Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
2. Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
3. Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
4. Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan
13
4. Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
5. Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya
6. Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
7. Permen PU No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi
Penataan Ruang
8. Permen PU No. 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan
9. Permen PU No. 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
10. Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
11. Permen PU No. 16/PRT/M/2009tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
14
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten12. Permen PU No. 17/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Jasa Konstruksi
1. Permen PU No. 45/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penangggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil
2. Permen PU No. 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik
3. Permen PU No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dep. PU
4. Permen PU No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan
15
4. Permen PU No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
5. Permen PU No. 31/PRT/M/2006 tentang Monitoring Committee Dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services
6. Permen PU No. 33/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN) Penyelenggaraaan Kontrak Jasa Konsultansi di Lingkungan Dep. PU
Jasa Konstruksi
7. Permen PU No. 34/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) di Lingkungan Dep PU
8. Permen PU No. 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Dep. PU
9. Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
16
Bidang Pekerjaan Umum10. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu
Dep. PU11. Permen PU No. 23/PRT/M/2009 tentang Pedoman Fasilitasi
Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi12. Permen PU No. 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja LPJK, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPU No. 24/PRT/M/2011
Jasa Konstruksi
13. Permen PU No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman PersyaratanPemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
14. Permen PU No. 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman PersyaratanPemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
15. Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan PedomanPengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi
16. Permen PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasidan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
17. Permen PU No. 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis
17
17. Permen PU No. 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk TeknisPembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi
Lain-Lain
1. Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar PelayananMinimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Permen PU No. 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
3. Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Dep. PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah danDilaksanakan Sendiri
4. Permen PU No. 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Dep. PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan
18
Kegiatan Dep. PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah danDilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Permen PU No. 6/PRT/M/2012 tentang Kode Etik Pegawai NegeriSipil Kementerian Pekerjaan Umum
NO DAFTAR NSPK / PERMEN PU KET
1Permen PU tentang Pedoman Kawasan Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
Permen PU No.
05/PRT/M/2010
2 Permen PU tentang Pengamanan PantaiPermen PU No.
09/PRT/M/2010
3
Permen PU tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa
Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Permen PU No.
10/PRT/M/2010
NSPK yang telah ditetapkan Th. 2010 sampai dengan sekarang
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi10/PRT/M/2010
4Permen PU tentang Cara dan Persyaratan Laik Fungsi
Jalan
Permen PU No.
11/PRT/M/2010
5
Permen PU tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama
Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Pengembangan SPAM
Permen PU No.
12/PRT/M/2010
6 Permen PU tentang Pedoman Pengusahaan Jalan TolPermen PU No.
13/PRT/M/2010
7Permen PU tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Permen PU No.
14/PRT/M/201019
NO DAFTAR NSPK / PERMEN PU KET
8Permen PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
Permen PU No. 15/PRT/M/2010
9Permen PU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung
Permen PU No. 16/PRT/M/2010
10Permen PU tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung
Permen PU No. 17/PRT/M/2010
NSPK yang telah ditetapkan Th. 2010 sampai dengan sekarang
11 Permen PU tentang Revitalisasi KawasanPermen PU No. 18/PRT/M/2010
12Permen PU tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
Permen PU No. 20/PRT/M/2010
13Permen PU Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
Permen PU No. 22/PRT/M/2010
14Permen PU tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Nasional
Permen PU No. 04/PRT/M/2011
20
NSPK yang telah ditetapkan Th. 2010 sampai dengan sekarangNO DAFTAR NSPK / PERMEN PU KET
15
Permen PU tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing
Permen PU No. 05/PRT/M/2011
16Permen PU tentang Pedoman Penggunaan
Sumber Daya AirPermen PU No. 06/PRT/M/2011
17
Permen PU tentang Pedoman Monitoring,
Evaluasi dan Pemeliharaan Bangunan
Pengaman Pantai
menjadi Surat Edaran� SE Menteri PU No. 1/SE/M/2011
tentang Pedoman OP
Bangunan Pengaman PantaiBangunan Pengaman Pantai
18
Permen PU tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultasi
Permen PU No. 07/PRT/M/2011
19Permen PU tentang Pembagian Subklasifikasi
dan Subkualifikasi Usaha Jasa KonstruksiPermen PU No. 08/PRT/M/2011
20Permen PU tentang Pedoman
Penyelenggaraan Jalan KhususPermen PU No. 11/PRT/M/2011
21Permen Pu tentang Tata Cara Pemeliharaan
dan Penilikan JalanPermen PU No. 13/PRT/M/2011
21
NSPK yang telah ditetapkan Th. 2010 sampai dengan sekarang
NO DAFTAR NSPK / PERMEN PU KET
22Permen PU tentang Pedoman Peran Masyarkat Dalam Penyelenggaraan Jalan
Permen PU No. 01/PRT/M/2012
23Permen PU tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan
Permen PU No. 02/PRT/M/2012
24Permen PU tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
Permen PU No. 03/PRT/M/2012
25 Permen PU tentang Tata Cara Pengawasan Jalan Permen PU No. 04/PRT/M/2012
Permen PU tentang Pedoman Penanaman Pohon
22
26Permen PU tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan Permen PU No. 05/PRT/M/2012
27Permen PU tentang Kode Etik Pegawai Negeri SipilKementerian Pekerjaan Umum Permen PU No.06/PRT/M/2012
28Permen PU tentang Penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan
Permen PU No.07/PRT/M/2012
29Permen PU tentang Petunjuk Teknis PembentukanUnit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi
Permen PU No.08/PRT/M/2012
30Permen PU tentang Pelaksanaan Evaluasi LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Permen PU No.09/PRT/M/2012
SUBTANSI NSPK SUBTANSI NSPK SUBTANSI NSPK SUBTANSI NSPK
YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK
LANJUT SEGERA DARI PEMDALANJUT SEGERA DARI PEMDALANJUT SEGERA DARI PEMDALANJUT SEGERA DARI PEMDA(antara lain sebagai berikut)(antara lain sebagai berikut)(antara lain sebagai berikut)(antara lain sebagai berikut)
23
PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010
BendunganBendunganBendunganBendunganPasal 10Pasal 10Pasal 10Pasal 10
“Izin menggunakan sumber daya air diberikan oleh:
-gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada
wilayah sungai lintas kabupaten/kota
- bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air
24
- bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air
pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota”
PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010
BendunganBendunganBendunganBendunganPasal 14Pasal 14Pasal 14Pasal 14
“Permohonan persetujuan prinsip pembangunan
Bendungan diajukan kepada:
-gubernur untuk pembangunan bendungan pada
wilayah sungai lintas kabupaten/kota
25
wilayah sungai lintas kabupaten/kota
-bupati/walikota untuk pembangunan bendungan
pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.”
PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010
BendunganBendunganBendunganBendungan
Pasal 78Pasal 78Pasal 78Pasal 78
“Dalam hal Pemilik bendungan tidak menyerahkan
pengelolaan sampai dengan 6 (enam) bulan
terhitung sejak pengelolaan bendungan dihentikan,
26
terhitung sejak pengelolaan bendungan dihentikan,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya mengambil alih
pengelolaan bendungan.”
PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010
BendunganBendunganBendunganBendungan
Pasal 78Pasal 78Pasal 78Pasal 78
“Dalam hal sampai dengan berakhirnya umur layan
bendungan, Pemilik bendungan tidak menyediakan
biaya pengelolaan, bendungan beserta waduknya
27
biaya pengelolaan, bendungan beserta waduknya
diambil alih oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”
PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010
BendunganBendunganBendunganBendungan
Pasal 95Pasal 95Pasal 95Pasal 95
“Pengawasan penggunaan lahan pada daerah
tangkapan air dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait
28
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait
dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”
PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011
SungaiSungaiSungaiSungaiPasal 16Pasal 16Pasal 16Pasal 16
“Garis sempadan sungai oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”
29
Pasal 19Pasal 19Pasal 19Pasal 19
“Pengelolaan wilayah sungai dilakukan oleh:
-gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota
-bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota”
PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011
SungaiSungaiSungaiSungaiPasal 39Pasal 39Pasal 39Pasal 39
“Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai
pengendali banjir dilaksanakan oleh Menteri,
gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya.
30
kewenangannya.
Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai
drainase kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.”
PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011
SungaiSungaiSungaiSungaiPasal 40Pasal 40Pasal 40Pasal 40
“Pembangunan prasarana pengendali aliran
permukaan dilaksanakan oleh bupati/walikota apabila
pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai
drainase kota.”
31
drainase kota.”
Pasal 42Pasal 42Pasal 42Pasal 42
“Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh
Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya.”
PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011
SungaiSungaiSungaiSungaiPasal 43Pasal 43Pasal 43Pasal 43
“Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir
dilakukan oleh bupati/walikota.”
32
Pasal 44Pasal 44Pasal 44Pasal 44
“Bupati/walikota melakukan pengawasan atas zona
peruntukan lahan sesuai resiko banjir”
PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011PP 38 Tahun 2011
SungaiSungaiSungaiSungaiPasal 58Pasal 58Pasal 58Pasal 58
“Izin terhadap kegiatan di ruang sungai wajib
memperoleh izin yang diberikan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.”
33
kewenangannya.”
Pasal 80Pasal 80Pasal 80Pasal 80
“Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri,
gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis
sempadan pada semua sungai yang berada dalam
kewenangannya.”
Permen PU No. 05/PRT/M/2010Permen PU No. 05/PRT/M/2010Permen PU No. 05/PRT/M/2010Permen PU No. 05/PRT/M/2010Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi
Rawa Pasang SurutRawa Pasang SurutRawa Pasang SurutRawa Pasang Surut
Pasal 2 ayat (1)Pasal 2 ayat (1)Pasal 2 ayat (1)Pasal 2 ayat (1)
“Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengelolajaringan reklamasi rawa pasang surut, dan perorangan dalam
menyusun:
34
menyusun:
a. Pedoman Rinci Operasi dan Pemeliharaan Jaringan reklamasi
rawa pasang surut di masing-masing daerah rawa untuk
pejabat yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan
reklamasi rawa pasang surut;
b. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa
Pasang Surut untuk Petugas Pengamat Pengairan; dan
c. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa
Pasang Surut untuk Juru Pengairan.”
Permen PU No. 09/PRT/M/2010Permen PU No. 09/PRT/M/2010Permen PU No. 09/PRT/M/2010Permen PU No. 09/PRT/M/2010Pedoman Pengamanan PantaiPedoman Pengamanan PantaiPedoman Pengamanan PantaiPedoman Pengamanan Pantai
Pasal 3 ayat (2)Pasal 3 ayat (2)Pasal 3 ayat (2)Pasal 3 ayat (2)
“Peraturan Menteri ini bertujuan agar Balai Besar
35
“Peraturan Menteri ini bertujuan agar Balai Besar
Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, pemerintah
daerah, atau masyarakat dapat melaksanakan
kegiatan pengamanan pantai secara efisien”
Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 4 dan PasalPasal 4 dan PasalPasal 4 dan PasalPasal 4 dan Pasal 5555
Pemda Kab/Kota menyelenggarakan:
• pelayanan dasar bidang pekerjaan umum
• pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36
• pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 7Pasal 7Pasal 7Pasal 7
Wewenang dan/atau penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah memperhatikan kondisi
kemampuan daerah Provinsi dan Kab/Kot yang menjadi urusannya
Pasal 8Pasal 8Pasal 8Pasal 8
Gubernur� koordinasi penyelenggaraan dasar Bidang PU dan Penataan Ruang
Bupati/Walikota� penyelenggaraan pelayanan Bidang PU dan Penataan Ruang
Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37
Pasal 9Pasal 9Pasal 9Pasal 9
SPM Bidang PU dan Penataan Ruang menjadi acuan dalam
perencanaan program dan pencapaian oleh Pemda Kab/Kota
Pasal 10Pasal 10Pasal 10Pasal 10Bupati/Walikota
laporan teknis tahunan kinerja
penerapan dan pencapaian SPM
Bidang PU dan Penataan Ruang
Menteri Gubernur
s a m p a i k a n m e l a l u i
k e p a d as a m p a i k a n
Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38
Menteri Gubernur
laporan teknis tahunan kinerja
penerapan dan pencapaian SPM
Bidang PU dan Penataan Ruang
(khusus sub bidang Jasa Konstruksi)
Menteri
Gubernur
k e p a d a
t e m b u s a n
Pasal 15Pasal 15Pasal 15Pasal 15
MenteriMenteriMenteriMenteri GubernurGubernurGubernurGubernur Bupati/WalikotaBupati/WalikotaBupati/WalikotaBupati/Walikota
pengawasan teknis atas
penerapan SPM Bidang PU
dan Penataan Ruang
pengawasan teknis atas
penerapan dan pencapaian
SPM Bidang PU dan
pengawasan dalam
penyelenggaraan
pelayanan Bidang PU
Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39
penerapan SPM Bidang PU
dan Penataan Ruang
(dibantu Inspektorat
Jenderal - Kemen.PU)
penerapan dan pencapaian
SPM Bidang PU dan
Penataan Ruang
(dibantu Inspektorat Provinsi
berkoordinasi dengan
Inspektorat Kab/Kota)
penyelenggaraan
pelayanan Bidang PU
sesuai SPM Bidang PU dan
Penataan Ruang di daerah
masing - masing
Pasal 16Pasal 16Pasal 16Pasal 16
Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
pencapaian target SPM
Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40
pencapaian target SPM
Pasal Pasal Pasal Pasal 4444
Pemerintah Daerah harus menyusun RPIJM Bidang
Infrastruktur
� pemprov harus menyusun RPIJM khususnya untuk
subbidang jalan dan irigasi
Permen PU No. 15/PRT/M/2010Permen PU No. 15/PRT/M/2010Permen PU No. 15/PRT/M/2010Permen PU No. 15/PRT/M/2010Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang InfrastrukturPetunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang InfrastrukturPetunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang InfrastrukturPetunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur
41
subbidang jalan dan irigasi
� pemkab/kota harus menyusun RPIJM khususnya
untuk subbidang jalan, irigasi, air minum, dan
sanitasi
Pasal Pasal Pasal Pasal 4, Pasal 17, Pasal 494, Pasal 17, Pasal 494, Pasal 17, Pasal 494, Pasal 17, Pasal 49
Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber
daya air melakukan pendidikan, pelatihan dan
pendampingan masyarakat sejak dini terkait dengan
penggunaan sumber daya air
Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Pedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman Penggunaan Sumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya Air
42
penggunaan sumber daya air
Pasal Pasal Pasal Pasal 6, dan Pasal 516, dan Pasal 516, dan Pasal 516, dan Pasal 51
Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air
dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau
bupati/walikota sesuai dengn wewenang dan
tanggung jawab masing-masing.
Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Pedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman Penggunaan Sumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya Air
43
tanggung jawab masing-masing.
Pasal Pasal Pasal Pasal 23232323
Penetapan kuota air untuk pengguna air dalam jumlah
besar oleh pengelola sumber daya air dilakukan oleh
menteri/dinas pengelola sumber daya air
provinsi/kabupaten/kota yang terkait dengan
Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Pedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman Penggunaan Sumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya Air
44
provinsi/kabupaten/kota yang terkait dengan
penggunaan sumber daya air sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing
Pasal Pasal Pasal Pasal 51515151
Neraca air ditetapkan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing
Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Pedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman Penggunaan Sumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya Air
45
Pasal Pasal Pasal Pasal 57575757
Instansi terkait dengan penggunaan sumber daya air,
pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air
memberikan insentif dan disinsentif berdasarkan
penilaian kepada pengguna sumber daya air
Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Pedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman Penggunaan Sumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya Air
46
penilaian kepada pengguna sumber daya air
terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip penggunaan
sumber daya air.
Pasal Pasal Pasal Pasal 54545454
Dalam keadaan memaksa Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah berwenang mengatur dan
menetapkan penggunaan sumber daya air untuk
kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan
Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Pedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman Penggunaan Sumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya Air
47
kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan
konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan
sumber daya air.
Pasal Pasal Pasal Pasal 58585858
Pemerintah daerah wajib menyusun peraturan daerah
yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketentuan
dalam peraturan menteri ini sesuai dengan
kewenangan, kondisi, dan kebutuhan daerah masing-
Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Pedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman Penggunaan Sumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya Air
48
kewenangan, kondisi, dan kebutuhan daerah masing-
masing.
Pasal Pasal Pasal Pasal 17171717
• Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik
yang digunakan sendiri maupun umum menjadi beban
penyelenggara jalan khusus.
• Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk
Permen PU No. 11/PRT/M/2011Permen PU No. 11/PRT/M/2011Permen PU No. 11/PRT/M/2011Permen PU No. 11/PRT/M/2011Pedoman Penyelenggaraan Jalan KhususPedoman Penyelenggaraan Jalan KhususPedoman Penyelenggaraan Jalan KhususPedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus
49
• Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk
umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
• Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau
pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.
APBD/sumber pembiayaan lain
STATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDA
50
Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota
51
Sumber Data: Website Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU (www.penataanruang.net)
Status Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota
Sumatera Utara per 4 Juli 2012
52Sumber Data: Website Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU (www.penataanruang.net)
Status Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota
Sumatera Utara per 4 Juli 2012
No NamaWilayah Lingkup Proses RevisiProses
Rekomendasi
Gubernur
Sudah
Pembahasan
BKPRN
Sudah
Mendapatkan
Persetujuan
Substansi
Menteri PU
Perda RTRW Download
1 Sibolga Kota - - - - Belum ada
2 Tanjung Balai Kota - - - - Belum ada
3 Pematang Siantar Kota - - - - Belum ada
4 Tebing Tinggi Kota - - - - Belum ada
5 Binjai Kota - - - -Perda No.13
Tahun 2011
53
Tahun 2011
6 Padang Sidempuan Kota - - - - Belum ada
7 Batu Bara Kabupaten - - - - Belum ada
8 Padang Lawas Kabupaten - - - - Belum ada
9Padang Lawas
UtaraKabupaten - - - - Belum ada
10Labuhan Batu
SelatanKabupaten - - - - Belum ada
11 Labuhan Batu Utara Kabupaten - - - - Belum ada
12 Nias Barat Kabupaten - - - - Belum ada
13 Nias Utara Kabupaten - - - - Belum ada
14 Gunungsitoli Kota - - - - Belum ada
Perda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera UtaraPerda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera UtaraPerda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera UtaraPerda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera Utara
NoNoNoNo StatusStatusStatusStatus JumlahJumlahJumlahJumlah
1 Perda Bangunan Gedung Kab/Kota yang Sudah Jadi Belum Ada
2 Proses di DPRD 2 Raperda
3 Proses Penyusunan Perda 6 Kabupaten
4 Belum Memiliki Perda 33 Kota/Kab
54
Sumber Data: Direktorat PBL, Direktorat Jenderal Cipta Karya
No Kota Metro Kota Sedang/Kecil Kabupaten Status Perda Keterangan1 Asahan Belum Ada2 Dairi Belum Ada3 Deli Serdang Belum Ada4 Humbang Hasundutan Belum Ada5 Karo Belum Ada6 Labuhan Batu Belum Ada7 Labuhan Batu Selatan Penyusunan Perda Fas. Percepatan 20128 Langkat Belum Ada9 Nias Belum Ada10 Nias Barat Belum Ada11 Nias Selatan Belum Ada12 Nias Utara Belum Ada13 Padang Lawas Belum Ada14 Padang Lawas Utara Belum Ada15 Pakpak Barat Belum Ada16 Samosir Belum Ada17 Serdang Bedagai Penyusunan Perda Fas. Percepatan 201217 Serdang Bedagai Penyusunan Perda Fas. Percepatan 201218 Simalungun Belum Ada19 Tapanuli Tengah Belum Ada20 Tapunuli Utara Belum Ada21 Toba Samosir Belum Ada22 Binjai Proses di DPRD23 Gunung Sitoli BelumAda24 Padang Sidempuan Belum Ada25 Pemantang Siantar Belum Ada26 Sibolga Belum Ada27 Tanjung Balai Belum Ada28 Tebing Tinggi Belum Ada29 Batu Bara Penyusunan Perda30 Labuhan Batu Bara Penyusunan Perda31 Mandailing Natal Penyusunan Perda32 Tapanuli Selatan Penyusunan Perda33 Medan Proses di DPRD
Status Peraturan
Daerah tentang Ijin
Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK)
No Kabupaten/Kota Status Perda
1 Kabupaten Asahan Belum ada
2 Kabupaten Batubara Belum ada
3 Kabupaten Dairi Belum ada
4 Kabupaten Deli Serdang Belum ada
5 Kabupaten Humbang Hasundutan Belum ada
6 Kabupaten Karo Belum ada
7 Kabupaten labuhan Batu Belum ada
8 Kabupaten Labuhan batu Selatan Belum ada
9 Kabupaten Labuhan Batu Utara Belum ada
10 Kabupaten Langkat Belum ada
11 Kabupaten Mandailing Natal Belum ada
12 Kabupaten Nias Belum ada
13 Kabupaten Nias Barat Belum ada
14 Kabupaten Nias Selatan Belum ada
15 Kabupaten Nias Utara Belum ada
16 Kabupaten Padang Lawas Belum ada
56
Konstruksi (IUJK)
Provinsi
Sumatera Utara
16 Kabupaten Padang Lawas Belum ada
17 Kabupaten Padang Lawas Utara Belum ada
18 Kabupaten Pakpak Barat Dalam penyusunan
19 Kabupaten Samosir Belum ada
20 Kabupaten Serdang Bedagai Belum ada
21 Kabupaten Simalungun Belum ada
22 Kabupaten Tapanuli Selatan Belum ada
23 Kabupaten Tapanuli Tengah Belum ada
24 Kabupaten Tapanuli Utara Belum ada
25 Kabupaten Toba Samosir Belum ada
26 Kota Binjai Belum ada
27 Kota Gunungsitoli Belum ada
28 Kota Medan Belum ada
29 Kota Padangsidempuan Belum ada
30 Kota Pematangsiantar Belum ada
31 Kota Sibolga Belum ada
32 Kota Tanjung Balai Belum ada
33 Kota Tebing Tinggi Belum ada
Sumber Data: Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum