Pkn IX: Politik luar negeri indonesia

Post on 08-Jan-2017

142 views 4 download

Transcript of Pkn IX: Politik luar negeri indonesia

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIAKelompok 4

{ REYNER•VIVIAN•ALEX•STELLA• DEBORA }

1.

Arti Penting Hubungan Internasional

POLA ANTARBANGSA

PENJAJAHAN KETERGANTUNGAN

SEDERAJAT

Ditandai dengan adanya ketidaksetaraan hubungan antara bangsa yang satu dengan yang lainnya

Ditandai dengan adanya ketergantungan antara bangsa satu dengan yang lainnya

Ditandai dengan adanya kesetaraan kedudukan antara bangsa satu dengan yang lainnya

Alasan terbentuknya hubungan antara Indonesia dengan luar negeriBangsa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional

Melaksanakan tujuan nasional bangsa

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bangsa

Menjaga integritas kedaulatan dan wilayah negara

Meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi internasional

2.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Sarana untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia memiliki politik luar negeri BEBAS dan AKTIF.

PENGERTIAN

BEBAS“ Mempunyai hak untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa paksaan dari pihak

manapun”&AKTIF“ Aktif melaksanakan ketertiban dunia dengan memberikan pemikiran dalam menyelesaikan

berbagai permasalahan dunia”

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa

2. Memenuhi kebutuhan bangsa3. Meningkatkan perdamaian

dunia4. Meningkatkan persaudaraan

dengan segala banga

TUJUAN POLITIK BEBAS AKTIF:

&Landasan Hukum Politik Luar Negeri Bebas

Aktif

- Pembukaan UUD 1945 alinea 4

“ Ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

- UU No.37 Tahun 1999 tentang

“Hubungan Luar Negeri Indonesia”

Pelaksanaan Politik LUAR NegeriMeningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia

dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

TUGAS INDONESIA DI

DEWAN KEAMANAN

PBB

1. KETUA komite sanksi Rwanda2. KETUA komite kerja untuk pasukan perdamaian3. KETUA komite penjatuhan sanksi untuk Sierra Leone4. WAKIL KETUA komite penyelesaian konflik Sudan5. WAKIL KETUA komite penyelesaian konflik Kongo6. WAKIL KETUA komite penyelesaian konflik Guinea Bissau