Post on 18-Mar-2021
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page i
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang
telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Padangsidimpuan 2015-2019.
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang
bertugas menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus
merupakan kawal depan (Voorvost) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Sumatera Utara.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pada Bab V Pasal 15
dijelaskan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis
sesuai dengan pokok dan fungsinya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan
sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, dan mudah-mudahan Renstra ini dapat
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Ketua Pengadilan Negeri Padangsdimpuan
JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.
NIP. 19650713 199212 1 001
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page iii
DAFTAR ISI :
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ ii
DAFTAR ISI........................................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
1.1 Kondisi Umum ......................................................................................................... 1
1.2 Potensi Permasalahan ............................................................................................... 1
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ........................................ 5
2.1 Visi dan Misi ............................................................................................................ 5
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................................... 6
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................................................. 9
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung ...................................................... 9
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PN Padangsidimpuan ................................................. 10
3.3 Kerangka Regulasi.................................................................................................... 11
3.4. Kerangka Kelembagaan........................................................................................... 24
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................. 27
Lampiran : Matriks Renstra ..................................................................................................... iv
BAB V. PENUTUP................................................................................................................. 34
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page iv
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 1
BAB - I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM :
Reformasi sistim Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pokoknya
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan merupakan Lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan Peradilan guna menengakkan hukum dan keadilan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Repbulik Indonesia bertugas dan
berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk
ditingkat pertama.
Perencanaan strategi suatu proses yang beroriantasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sisitimatsi dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Rencana Strategis (Renstra) ini dijabarkan kedalam
program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak
didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang
Kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan
lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, baik lingkungan Internal maupun
External sebagai Variable Strategis.
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut
adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Repbublik
Indonesia sebagai Lembaga Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN :
A. KEKUATAN ( STENGTH)
Kekuatan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mecakup hal-hal yang memang sudah diatur
dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembang kemudian,
mencakup :
1. Merupakan Voorvost (kawal depan) di Wilayah Propinsi Sumatera Utara dan
Kepulauan Sumatera :
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 2
Gambaran singkat Pengadilan Negeri Padangsidimpuan :
Bahwa secara Administratif Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah terletak di Ibu
kota Padangsidimpuan yang memiliki wilayah hukum sebelumnya terdiri dari satu kota
dan tiga kabupaten yakni :
- Kota Padangsidimpuan
Terdiri dari Kecamatan :
• Padangsidimpuan Utara
• Padangsidimpuan Selatan
• Padangsidimpuan Batunadua
• Padangsidimpuan Hutaimbaru
• Padangsidimpuan Tenggara
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 3
•
- Kabupaten Tapanuli Selatan
Terdiri dari Kecamatan:
• Aek Bilah
• Angkola Barat
• Angkola Sangkunur
• Angkola Selatan
• Angkola Timur
• Angkola Muara Tais
• Arse
• Batang Angkola
• Batang Toru
• Marancar
• Muara Batang Toru
• Saipar Dolok Hole
• Sayur Matinggi
• Sipirok
• Tano Tombangan Angkola
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 2
- Kabupaten Padang Lawas Utara.
Terdiri dari Kecamatan:
• Dolok Sigompulon
• Dolok
• Halongonan
• Padang Bolak
• Padang Bolak Julu
• Portibi
• Batang Onang
• Simangambat
• Hulu Sihapas
• Halongonan Timur
• Padang Bolak Tenggara
• Ujung Batu
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 3
Dengan demikian, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan merupakan Pengadilan Negeri
Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi yang merupakan sebagai Kawal Depan
(Voorvost) Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pengembangan karir (Promosi dan Mutasi) :
3. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
B. Kelemahan (weakness) :
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selaku kawal Depan (Voorvost) masih memiliki
kelemahan-kelemehan yang dirinci dalam beberapa aspek :
1. Aspek Sumber Daya Aparatur PeradilanLa
- Jumlah Hakim sangat kurang (6 orang) untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan yang terdiri dari 1 (satu) kota dan 2 (dua) kabupaten, sehingga sering
kewalahan pada saat persidangan .
- Jumlah Pegawai kurang dan tidak sesuai dengan beban kerja.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang
dibutuhkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dari pusat belum sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Halaman parkir sempit, sehingga kurang dalam menampung kendaraan pengunjung sidang.
C. Peluang (Oppoturnities) :
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai pelayanan
masyarakat, telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang ditinjau dari
beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan :
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 4
- Adanya Website Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memberikan informasi kepada
masyarakat tentang alur proses beberapa aspek.
2. Aspek Sumber Daya Apartur Peradilan :
- Adanya tunjangan kinerja/remurasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara, maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan :
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksnakan secara berkala baik untuk internal maupun
eksternal ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan :
- Dukungan dan koordinasi yang baik antara Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Medan.
5. Aspek sarana dan prasarana :
- Adanya Fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berupa
Internet, Website Pengadilan Negeri Padangsidimpuan www.pn-padangsidimpuan.go.id.
dan SIPP dalam menunjang kinerja keperkaraan
D. Tantangan yang dihadapi (Threats) :
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memberikan pelayanan masyarakat masih
mempunyai tantangan sebagai kawal depan (Voorvost) mengingat wilayah hukumnya yang berada
di 1 (satu) Kotamadya dan 2 (dua) Kabupaten antara lain :
1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan :
Personil di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum seluruhnya memahami dan
berkeinginan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
2. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
Sumber Daya Manusia yang tidak menguasai komputer, sehingga sulit melakukan pekerjaan
administrasi yang sudah berbasis Teknologi Informasi.
3. Aspek Sarana dan Prasarana :
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan
kebutuhan.
- Halaman parkir sempit, sehingga kurang dalam menampung kendaraan pengunjung sidang.
BAB - II
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 5
VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak
ukur kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai
dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian
kinerja dalam pelaksanan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan
organisasi pada 2020-2024.
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistim kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan
efesiansi.
2.1 . VISI DAN MISI :
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan
untuk mewujudkan tercapaunya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Visi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik
Indonesia adalah :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang
Agung”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 6
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :
Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka panjang waktu satu
tahun sampi dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah:
1. Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang terarah dan terukur,
sesuai dengan renstra/program kerja;
2. Terlaksananya proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Terbukanya akses informasi kepada masyarakat;
4. Terkelolanya anggaran secara proposional dan transparan, serta akuntabel;
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah sebagai berikut
:
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Meningkatnya pengelolaan belanja layanan perkantoran (operasional) dan non
operasional;.
6. Terwujudnya standar kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 7
MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
No. TUJUAN
STRATEGIS
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET JANGKA
MENENGAH
1. Terciptanya kinerja
Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan
yang terarah dan
terukur, sesuai dengan
renstra/program kerja;
1. Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel;
a. Presentase sisa perkara yang
diselesaikan
- Pidana
- Perdata
b. Presentase Perkara yang
diselesaikan tepat waktu
- Pidana
- Perdata
c. Presentase penurunan sisa
perkara
- Pidana
- Perdata
d. Presentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Pidana :
- Banding
- Kasasi
- PK
Perdata :
- Banding
- Kasasi
- PK
e. Presentase perkara pidana anak
yang diselesaikan dengan
Diversi
f. Indeks responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
100%
100%
85%
77%
7%
12%
95%
97%
100%
17%
17%
99%
28%
85%
2. Terlaksananya proses
penerimaan,
pemeriksaan, dan
penyelesaian perkara
dengan sederhana,
2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu
b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi
100%
1,5%
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 8
cepat, dan biaya ringan c. Persentase berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah putus
100%
0%
3. Terbukanya akses
informasi kepada
masyarakat;
3. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan;
a. Persentase perkara Prodeo yang
diselesaikan
b. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum
100 %
100%
87%
4. Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi
80%
4. Terkelolanya anggaran
secara proposional dan
transparan, serta
akuntabel
5. Meningkatnya
pengelolaan
belanja layanan
perkantoran
(operasional) dan
non operasional
a. Persentase pelaksanaan
pengelolaan belanja pegawai
dan operasional perkantoran
b. Persentase pelaksanaan
pengelolaan belanja non
operasional
100%
100%
6. Terwujudnya
standar
kebutuhan
sarana dan
prasarana
perkantoran
Persentase pelaksanaan
pengelolaan belanja modal
100%
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 9
BAB - III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG :
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-
2024, serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung,
maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Penataan ulang manajemen perkara
- Integrasi informasi perkara secara elektronik (pemanfaatan TI)
- Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Sidang keliling / zitting plaats
- Pos pelayanan bantuan hukum
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat teknis di lingkungan peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur
di lingkungan Mahkamah Agung.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
- Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
- Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 10
- Penguatan SDM pelaksanan fungsi pengawasan
- Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
- Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Mewujudkan kemandirian anggaran Mahkamah Agung
- Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran
- Pengelolaan manajemen aset di peradilan
- Penataan organisasi dan tata laksana
- Pengembangan budaya organisasi yang efektif
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN :
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Implementasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara
- Optimalisasi teknologi informasi dengan pemanfaatan Aplikasi SIPP dan MIS.
- Evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Pelaksanaan Sidang keliling / zitting plaats
- Pos pelayanan bantuan hukum
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 11
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan berupa implementasi
aturan mengenai eksekusi dan menghindari penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan
eksekusi sesuai dengan SOP pelaksanaan eksekusi.
5. Meningkatnya transparansi pengelolaan belanja operasional dan non operasional.
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel
- Monitoring dan evaluasi berkala
6. Terwujudnya standar kebutuhan sarana dan prasarana
Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Inventarisir kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RK-BMN
- Inventarisir skala prioritas kebutuhan sarana dan prasarana
- Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan efektif, efisien dan
akuntabel.
3.3. KERANGKA REGULASI
Kerangaka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam
mencapai tujuan bernegara. Tujuan dari kerangka regulasi ini adalah untuk mengarahkan proses
pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Kerangka
regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2020-2024 melalui identifikasi dan
pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan,
dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Secara garis besar Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan sebagai pengadilan tingkat pertama merupakan sebagai pelaksana regulasi yang
pada puncaknya berkiblat kepada UUD 1945. Dalam pelaksanaan regulasi ini, Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan mengimplementasikannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan Standard
Operating Procedure (SOP).
Secara garis besar untuk kerangka regulasi ini dapat di lihat pada bagan dibawah ini :
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 12
Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa kerangka pikir dan dasar dari semua regulasi
adalah UUD 1945. Kemudian eksekutif dan legislatif negara akan menelurkan aturan-aturan
turunan dari UUD 1945 seperti UU, Perpu, PP, Perpres, Kepres, Inpres, dan SE Menteri. Contoh
aturan / regulasi untuk peradilan umum yaitu :
1. Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang – Undang
Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum.
4. Kepres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di
Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke
Mahkamah Agung
5. dan lain – lain
Dari produk-produk aturan dan regulasi yang telah dibuat oleh eksekutif dan legislatif
negara tersebut, maka Mahkamah Agung menjabarkan kembali aturan dan regulasi tersebut dengan
menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi peradilan. Produk aturan/regulasi oleh Mahkamah
Agung berupa PERMA, SEMA, Keputusan Ketua MA, Maklumat, Peraturan SEKMA, Keputusan
SEKMA, dan SE SEKMA. Contoh aturan/ regulasi tersebut antara lain :
1. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan
2. PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 13
3. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
4. Keputusan KMA No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola promosi dan mutasi hakim pada empat
Lingkungan Peradilan
5. dan lain – lain
Dari aturan-aturan dan regulasi yang dijabarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagai pengadilan tingkat pertama hanya melaksanakan dan
mengimplementasikan aturan dan regulasi tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Produk penjabaran regulasi tersebut diatas diimplementasikan dalam bentuk SK Pimpinan
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Standard Operating Procedure (SOP). Produk regulasi
pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dicontohkan (sebagai sampel) pada tabel SK dan
tabel SOP untuk tahun 2018 sebagai berikut :
TABEL SK TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Nama SK Nomor SK Tanggal SK
1. SK Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
1/SK/Sekretaris/1/2020 02 Januari 2020
2. SK Penunjukan Petugas KIPS pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
5/SK/Sekretaris/1/2020 02 Januari 2020
3. SK Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
7/SK/Sekretaris/1/2020 02 Januari 2020
4. SK Pengangkatan Panitia Tim Penerima Barang pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
4/SK/Sekretaris/1/2019 02 Januari 2020
5. SK Pengawas BMN pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
5/SK/Sekretaris/1/2019 02 Januari 2020
6. SK Penunjukan Pembuatan Daftar Gaji pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
2/SK/Sekretaris/1/2020 02 Januari 2020
7. SK Pengangkatan Bendahara Penerima pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
3/SK/Sekretaris/1/2020 02 Januari 2020
8. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
4/SK/Sekretaris/1/2020 02 Januari 2020
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 14
9. SK Penunujukan Pengelola Biaya Perkara, Biaya Proses
Perkara dan Titipan Uang Pihak Ketiga pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
9/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
10. SK Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
10/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
11. SK Penunjukan Penanggung Jawab Delegasi dan
Koordinator Delegasi Penanganan Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
11/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
12. SK Penunujukan Pelaksana Tugas Sub Bagian
Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
12/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
13. SK Penunjukan/Pengangkatan Pegawai sebagai Role
Mode/Panutan pada Pengadilan Negeri Padangsidi.mpuan.
13/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
14. SK Penunjukan Petugas Perpustakaan pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
14/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
15. SK Tim Penilaian Role Mode pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
15/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
16. SK Visi dan Misi pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
16/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
17. SK Penunjukan Hakim Pengawas dan pengamat
(WASMAT).
17/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
18. SK Pembentukan Implementasi Sistem Manajemen Mutu,
Standar Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum -KPE
(Indonesia Court Performance Excellent) pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
18/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
19. SK Sewa Pertapakan Kantin pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
19/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
20. SK Petugas Pemegang Kunci Ruang Perpustakaan pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
20/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
21. SK Penunjukan Petugas Absensi pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
21/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
22. SK Penunjukan Pengelola Website pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
22/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
23 SK Penunjukan Pengawas Barang Milik Negara pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
23/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 15
24. SK Penunjukan Petugas dan Pennanggung Jawab Register
Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
24/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
25. SK Penunjukan Petugas dan Pennanggung Jawab Register
Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
25/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
26. SK Penunjukan Pejabat Penandatanganan Pendaftaran
Surat Kuasa dan Akta Notaris CV pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
26/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
27. SK Penunjukan Petugas Pejabat Pembuat Komitmen Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
27/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
28. SK Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
28/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
29. SK Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
29/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
30. SK Pembentukan Tim Penanggulangan Kebencanaan dan
Kebakaran pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
30/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
31. SK Pembentukan Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
31/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
32. SK Pembentukan Tim Auditor Internal pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
32/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
33. SK Pembentukan Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
33/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
34. SK Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
34/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
35. SK Tim Survey Kepuasan Pengguna pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
35/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
36. SK Penunjukan Petugas Register Upaya Hukum pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
36/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
37. SK Penetapan Motto pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
37/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
38. SK Pedoman Penanganan Benturan Kepentigan di
lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
38/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
39 SK Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu
Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
3/SK/KPN/1/2020 02 Januari 2020
40. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pidana Biasa 40/SK/KPN/1/2020 02 Januari 2020
41. Sk Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
41/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 16
42. SK Pembentukan TIM Pelaksana Penyusunan Analisis
Jabatan, Analisis beban kerja dan Evaluasi Jabatan pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
42/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
43. SK Petugas Pemegang Kunci Ruang Arsip pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
43/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
44. SK Ketua pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. 44/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
45. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pidana Biasa
Anak
45/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
46. SK Penempatan Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
46/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
47. SK Penunjukan Petugas dan Penanggung Jawab
Penyerahan Berkas Perkara Perdata Kebagian Hukum.
47/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
48. SK Penunjukan Petugas dan Pennaggung Jawab
Penyerahan Berkas Perkara Pidana ke Bagian Hukum.
48/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
49. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pidana Anak
Korban dan Anak Saksi.
49/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
50. SK. Penunjukan Petugas Register Penahanan Anak 10
Hari.
50/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
51. SK Penunjukan Petugas Register Penahanan Anak 15 Hari. 51/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
52. SK Penunjukan Petugas Register Penahanan Anak 60 Hari. 52/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
53. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Tindak Pidana
Ringan.
53/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
54. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Perkara
Pidana Kasasi Anak.
54/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
55. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Perkara
Pidana Kasasi.
55/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
56. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Permohonan
Pidana Banding.
56/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
57. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Praperadilan. 57/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
58. SK Pembentukan Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Negara pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
58/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
59. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Peminjaman
Kembali Perkara Pidana Anak.
59/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
60. SK Penunjukan Petugas Register Somasi/Teguran 60/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 17
61. SK Pemasangan Papan Pengumuman/Banner Informasi
dan Keterbukaan serta Pelayanan Publik
61/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
62. SK Penunjukan Bendahara Biaya Proses dan Kasir 62/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
63. SK Penunjukan Humas pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan.
63/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
64. SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan.
64/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
65. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Perkara
Perdata Banding.
65/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
66. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Perkara
Perdata Kasasi.
66/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
67. SK Penunjukan Petugas Register Induk Perkara Gugatan
Permohonan.
67/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
68. SK Penunjukan Petugas Register Induk Perkara Gugatan. 68/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
69. SK Penunjukan Petugas Register Induk Perkara Gugatan
Sederhana.
69/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
70. SK Penunjukan Petugas Register Eksekusi. 70/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
71. SK Penunjukan Petugas Register Penyitan. 71/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
72. SK Penunjukan Petugas dan Penanggung Jawab Register
Keuangan Perkara.
72/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
73. SK Penunjukan Petugas Permohonan Grasi. 73/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
74. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Grasi
Perkara Pidana Anak.
74/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
75. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Lalu Lintas 75/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
76. SK Penunjukan Petugas Register Ijin/Penyitaan 76/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
77. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pidana Cepat. 77/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
78. SK Penunjukan Petugas Register Ijin/Penyitaan
Penggeledahan.
78/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
79. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Tindak Pidana
Ringan Anak.
79/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
80. SK Penunjukan Petugas Register Upaya Hukum Perkara
Perdata Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan
Keberatan Gugatan Sederhana.
80/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 18
81. SK Penunjukan Bendahara Biaya Proses dan Kasir. 81/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
82. SK Penunjukan Petugas Register Pendaftaran Barang Bukti
Kedalam Buku sippRegister dari Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP).
82/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
83. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pra Peradilan 83/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
84. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Permohonan
Pidana Banding
84/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
85. SK Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan
Peradilan
85/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
86. SK Honorer Bulan Januari Tahun 2019 86/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
87. SK Susunan Majelis Hakim Serta Panitera Pengganti Pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
87/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
88. SK Perubahan Susunan Majelis Hakim Serta Panitera
Pengganti Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
88/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
89. SK Perubahan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
89/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
90. SK Pembentukan TIM Seleksi Penerimaan Tenaga
Honorer Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
90/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
91 SK Pembentukan TIM Pemeriksa atau Konfirmasi atau
Klarifikasi atas Laporan Pengaduan
91/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020
92 SK Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan
6/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020
93 SK Pengangkatan Honorer pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan
6/SK/Sekretaris/1/2020 02 Januari 2020
94 SK User Pejabar Operator dan Administrator Pengguna
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
1/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020
95 SK Penunjukan Tim Posbakum 2/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020
95 SK Petugas Meja Informasi 4/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020
95 SK E-Court 5/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020
TABEL SOP TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 19
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
PENGADILAN
NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
I TEKNIS
1 Panitera 5 1. S.O.P Administrasi Penanganan Perkara
Perdata
2. S.O.P Prosese Persidangan Perkara Perdata
3. S.O.P Prosese Persidangan Perkara Pidana
4. S.O.P Administrasi Bantuan Hukum
5. S.O.P Eksekusi Lelang
Sudah dievaluasi
tanggal 16 Oktober
2018
5 Panitera Muda Pidana 37 1. S.O.P Penerimaan Perkara Pidana Biasa
2. S.O.P Pendaftaran Berkas Perkara Pidana
Biasa
3. S.O.P Penanganan Register Perkara Pidana
Biasa
4. S.O.P Penerimaan Perkara Pidana Singkat
5. S.O.P Pendaftaran Berkas Perkara Pidana
Singkat
6. S.O.P Penanganan Register Perkara Pidana
Singkat
7. S.O.P Penerimaan Perkara Pidana Cepat
(Ringan dan Lalu Lintas)
8. S.O.P Pendaftaran Berkas Perkara Pidana
Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)
9. S.O.P Penanganan Register Perkara Pidana
Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)
10. S.O.P Penerimaan Permohonan Pra Peradilan
11. S.O.P Pendaftaran Permohonan Pra Peradilan
12. S.O.P Penanganan Register Permohonan Pra
Peradilan
13. S.O.P Penerimaan Permohonan Banding
Sudah dievaluasi
tanggal 16
Oktober2018
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 20
Perkara Pidana
14. S.O.P Pendaftaran Permohonan Banding
Perkara Pidana
15. S.O.P Penerimaan Memori Banding/ Kontra
Memori Banding Perkara Pidana
16. S.O.P Pencabutan Perkara Pidana Banding
17. S.O.P Pengiriman Berkas Perkara Pidana
Banding
18. S.O.P Penerimaan Permohonan Kasasi
Perkara Pidana
19. S.O.P Pendaftaran Permohonan Kasasi
Perkara Pidana
20. S.O.P Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra
Memori Kasasi Perkara Pidana
21. S.O.P Pencabutan Perkara Pidana Kasasi
22. S.O.P Pengiriman Berkas Perkara Pidana
Kasasi
23. S.O.P Penerimaan Permohonan PK Perkara
Pidana
24. S.O.P Pendaftaran Permohonan PK Perkara
Pidana
25. S.O.P Pengiriman Berkas PK Perkara Pidana
26. S.O.P Penerimaan Permohonan Grasi Perkara
Pidana
27. S.O.P Pengiriman Permohonan Grasi Perkara
Pidana
28. S.O.P Penanganan Permohona Izin Sita
29. S.O.P Penanganan Permohona Izin Geledah
30. S.O.P Perpanjangan Tahanan Pasal 29
31. S.O.P Perpanjangan Tahanan Pasal 25
32. S.O.P Perpanjangan Tahanan Pasal 29 ayat
(2) dan (3)
33. S.O.P Perpanjangan Tahanan Pasal 29 ayat
(2) dan (3) ke PT
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 21
34. S.O.P Penerimaan Barang Bukti
35. S.O.P Pendaftaran dan Penanganan Barang
Bukti
36. S.O.P. Pemberitahuan Putusan Pidana
Biasa/Singkat
37. S.O.P. Pemberitahuan Putusan Pidana
Banding/Kasasi/PK
6 Panitera Muda Perdata 15 1. S.O.P Perkara Perdata Permohonan
2. S.O.P Perkara Perdata Gugatan Apabila
Mediasi Tidak Berhasil
3. S.O.P Perkara Perdata Gugatan/ Perlawanan
Sampai Dengan Proses Mediasi
4. S.O.P Banding Perkara Perdata Gugatan
5. S.O.P Kasasi Perkara Perdata Gugatan
6. S.O.P PK Perkara Perdata Gugatan
7. S.O.P Penerimaan Perkara Perdata Prodeo
8. S.O.P Eksekusi Riil Perkara Perdata
9. S.O.P Sita Eksesusi Perkara Perdata
10. S.O.P Penyelesaian Gugatan Sederhana
11. S.O.P Penyelesaian Keberatan Gugatan
Sederhana
12. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan
Pidana
13. S.O.P Panggilan Delegasi
14. S.O.P Keberatan Terhadap Bentuk Dan Atau
Besarnya Ganti Kerugian
15. S.O.P Konsinyasi Terhadap Gugatan Ganti
Rugi
Sudah dievaluasi
tanggal 16 Oktober
2018
7 Panitera Muda Hukum 20 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk
2. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar
3. S.O.P Pembuatan Laporan Bulanan
4. S.O.P Pembuatan Laporan Caturwulan
Sudah dievaluasi
tanggal 16 Oktober
2018
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 22
5. S.O.P Pembuatan Laporan Semester
6. S.O.P Penanganan Papan Informasi Perkara
7. S.O.P Penataan Arsip Berkas Perkara
8. S.O.P Penanganan Surat Masuk Klarifikasi
Laporan Tipiring
9. S.O.P Penanganan Surat Masuk Klarifikasi
Laporan Keuangan Perdata
10. S.O.P Penanganan Meja Pengaduan
Klarifikasi Surat Masuk Pengaduan
11. S.O.P Penanganan Meja Pengaduan
Klarifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan
12. S.O.P Penanganan Meja Pengaduan
Klarifikasi Pembuatan SK Pengaduan
13. S.O.P Laporan Pengaduan dan Pengawasan
14. S.O.P Penanganan Meja Informasi
15. S.O.P Penanganan Surat Keterangan
Penelitian
16. S.O.P Pengesahan Badan Hukum
17. S.O.P Penanganan Surat Keterangan Tidak
Pernah Dipidana
18. S.O.P Warmerking
19. S.O.P Pendaftaran Surat Izin Kuasa Insidentil
20. S.O.P Pendaftaran Surat Izin Kuasa Khusus
8 Panitera Pengganti 8 1. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Biasa
2. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Anak
3. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Cepat
4. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Lalu
Lintas
5. S.O.P Persidangan Perkara Praperadilan
6. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Singkat
7. S.O.P Persidangan Perkara Gugatan
8. S.O.P Persidangan Perkara Permohonan
Sudah dievaluasi
tanggal 16 Oktober
2018
9 Juru Sita / JSP 6 1. S.O.P Panggilan Sidang
2. S.O.P Pemberitahuan Isi Putusan
3. S.O.P Pemberitahuan Pernyataan
Sudah dievaluasi
tanggal 16 Oktober
2018
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 23
Banding/Kasasi/PK
4. S.O.P Pemberitahuan Memori
Banding/Kasasi/PK
5. S.O.P Pemberitahuan Kontra Memori
Banding/Kasasi/PK
6. S.O.P Pemberitahuan Inzage
7. S.O.P Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan
dari PN lain
8. S.O.P Permohonan Eksekusi Perdata
II NON TEKNIS
1 Sekretaris 7 1. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan
Perencanaan Program dan Anggaran
2. S.O.P Persetujuan Bahan Pelaksanaan TI dan
Statistik
3. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan
Kepegawaian
4. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan
Organisasi dan Tata Laksana
5. S.O.P Persetujuan Bahan Pelaksanaan
Keuangan
6. S.O.P Persetujuan Protokoler
7. S.O.P Persetujuan Pemantauan, Evaluasi, dan
Dokumentasi serta Pelaporan
Sudah dievaluasi
tanggal 16 Okt
2018
2 Sub Bagian Perencanaan
Teknologi Informasi dan
Pelaporan
7 1. S.O.P Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)
2. S.O.P Pengajuan Revisi POK (DIPA)
3. S.O.P Perawatan SIPP
4. S.O.P Pengelolaan Website
5. S.O.P Perawatan dan Troubleshoot Jaringan
Komputer
6. S.O.P Peliputan dan Penginputan Website
7. S.O.P Penghimpunan Laporan
Sudah dievaluasi
tanggal 16 Oktober
2018
3 Sub Bagian
Kepegawaian Organisasi
dan Tata Laksana
26 1. S.O.P Administrasi Surat Masuk dan Surat
Keluar
2. S.O.P Daftar Urut Senioritas Hakim
3. S.O.P. Bezetting
Sudah dievaluasi tanggal 16 Oktober 2018
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 24
4. S.O.P Daftar urut kepangkatan (duk)
5. S.O.P Labul dan GDN
6. S.O.P Presensi Hakim dan Pegawai
7. S.O.P Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan
Pegawai
8. S.O.P Pembuatan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan
9. S.O.P Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
10. S.O.P Kenaikan Pangkat
11. S.O.P Usulan CPNS menjadi PNS
12. S.O.P Usulan Pensiun
13. S.O.P Cuti Pegawai
14. S.O.P Sasaran Kinerja Pegawai (Skp)
15. S.O.P Usulan Karpeg, Karis/Karsu
16. S.O.P Update Data Pegawai Ke Dalam
Aplikasi Sikep
17. S.O.P Pembuatan Surat Tugas dan
Penunjukan
18. S.O.P Hukuman Disiplin
19. S.O.P Usul Jabatan
20. S.O.P Mutasi
21. S.O.P Satya Lencana
22. S.O.P Pelantikan
23. S.O.P Ujian Dinas
24. S.O.P Tes Kesehatan
25. S.O.P Prajabatan
26. S.O.P Kalender Kerja
4 Sub Bagian Umum dan
Keuangan
13 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Permintaan Barang Barang Alat Tulis
Kantor (ATK)
4. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan
(Kegiatan Harian)
5. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK - BMN
Sudah dievaluasi
tanggal 16 Oktober
2018
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 25
1.4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup
struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk
mencapai visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Tujuan dari
kerangka kelembagaan adalah meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang,
mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya
aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas
ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur. Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan sebagai salah satu ujung tombak pelaksana fungsi peradilan umum, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas
dan fungsi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan didasarkan pada
UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung dan PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan
kesekretariatan. Secara terstruktur, kerangka kelembagaan pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan dapat digambarkan sebagai berikut :
(Kegiatan Harian)
6. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan
Persemester/ Pertahun
7. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN
Persemester/Pertahun
8. SOP Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
9. SOP Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor
(ATK)
10. SOP Pengelolaan Perpustakaan
11. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
12. SOP Penyusunan Uraian Tugas Pengamanan
Dan Petugas Kebersihan
13. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 26
Sesuai dengan bagan struktur diatas yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 dan PERMA
No. 7 Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara organisasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
terdiri atas :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Pidana
7. Panitera Muda Perdata
8. Panitera Muda Hukum
9. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala (Kosong)
10. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
11. Kasubbag Umum dan Keuangan
12. Panitera Pengganti
13. Jurusita/Jurusita Pengganti
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 27
Berdasarkan hasil analisa kelembagaan, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memiliki
jumlah aparatur yang minim sebagai salah satu unsur lembaga peradilan. Untuk perencanaan
kedepannya, perlu diberikan tambahan aparatur terutama untuk hakim, panitera pengganti,
fungsional kesekretariatan, dan staf.
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia
Yang Agung” yang diturunkan ke dalam visi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “Terwujudnya
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang Agung”, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan umum dalam meningkatkan
capaian kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024 ini yang selaras dengan tujuan Reformasi
Birokrasi dan meningkatkan Pelayanan Publik dengan keterbukaan informasi dan kemudahan
akses peradilan. Upaya ini terutama dilaksanakan dengan cara peningkatan kompetensi aparatur.
Dalam mengakomodir informasi kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan kebutuhan
pendanaan, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan tentang
mekanisme penyusunan informasi kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Informasi kinerja dimulai dari penentuan program, kegiatan,
output/sub output, dan komponen/sub komponen. Hasil perumusan ini secara umum dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
No
Sasaran Strategis
Uraian Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator
Kegiatan
1. Terwujudnya
proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Presentase sisa perkara
yang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
Program Peningkatan
Manajemen Peradilan
Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum
1. Perkara peradilan
umum yang
diselesaikan di
tingkat pertama
dan banding yang
tepat waktu
b. Presentase Perkara
yang diselesaikan tepat
waktu
- Pidana
- Perdata
c. Presentase penurunan
sisa perkara
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 28
- Pidana
- Perdata
d. Presentase perkara
yang tidak mengajukan
upaya hukum
Pidana :
- Banding
- Kasasi
- PK
Perdata :
- Banding
- Kasasi
- PK
e. Presentase perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan
Diversi
f. Indeks responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
peradilan
2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase isi putusan
yang diterima oleh
para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi
c. Persentase berkas
perkara yang diajukan
banding, kasasi dan PK
secara lengkap dan
tepat waktu
d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
putus
3. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
a. Persentase perkara
Prodeo yang
diselesaikan
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 29
Miskin dan
Terpinggirkan
b. Persentase perkara
yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
2. Perkara peradilan
umum yang
diselesaikan
melalui sidang
luar gedung
pengadilan
c. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
3. Pos Bantuan
Hukum
4. Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)
5. Meningkatnya
transparansi
pengelolaan
belanja layanan
perkantoran
(operasional) dan
non operasional
a. Persentase
pelaksanaan
pengelolaan belanja
pegawai dan
operasional
perkantoran
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Pembinaan
Administrasi
Dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi
Layanan Dukungan
Manajemen Satker
Daerah
b. Persentase
pelaksanaan belanja
non operasional
Layanan Perkantoran
6. Terwujudnya
standar
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
Persentase pelaksanaan
pengelolaan belanja
modal
Program Peningkatan
Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
Mahkamah Agung
Pengadaan
Sarana Dan
Prasarana Di
Lingkungan
Mahkamah
Agung
Layanan Internal
Pengadaan Sarana
Dan
Prasarana
3.1. Target Kinerja
Selama 5 tahun kedepan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menetapkan target
kinerja dari tahun 2020-2024. Dari target tahunan tersebut dapat ditetapkan target jangka
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 30
menengah yang merupakan standar target yang harus dicapai setiap tahunnya atau paling tidak
tercapai pada setiap akhir periode 5 tahun (rencana jangka menengah). Target tersebut ditetapkan
dari setiap indikator dari masing-masing sasaran strategis. Adapun target-target yang ditetapkan
adalah sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Target
Kinerja
Jangka
Menengah
Target Kinerja Tahunan
Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
1. Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel;
a. Presentase sisa
perkara yang
diselesaikan
- Pidana
- Perdata
b. Presentase Perkara
yang diselesaikan
tepat waktu
- Pidana
- Perdata
c. Presentase
penurunan sisa
perkara
- Pidana
- Perdata
d. Presentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum
Pidana :
- Banding
- Kasasi
- PK
Perdata :
- Banding
- Kasasi
- PK
e. Presentase perkara
pidana anak yang
100%
100%
100%
80%
7%
12%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
100%
100%
100%
80%
7%
12%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
100%
100%
100%
80%
7%
12%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
100%
100%
100%
80%
7%
12%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
100%
100%
100%
80%
7%
12%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
100%
100%
100%
80%
7%
12%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 31
diselesaikan dengan
Diversi
f. Indeks responden
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan
87%
87%
87%
87%
87%
87%
2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase isi putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu
b. Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi
c. Persentase berkas
perkara yang diajukan
banding, kasasi dan PK
secara lengkap dan
tepat waktu
d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
putus
100%
2%
100%
0%
100%
2%
100%
0%
100%
2%
100%
0%
100%
2%
100%
0%
100%
2%
100%
0%
100%
2%
100%
0%
3. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan;
a. Persentase perkara
Prodeo yang
diselesaikan
b. Persentase perkara
yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4. Meningkatnya Persentase Putusan 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 32
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi
5. Meningkatnya
pengelolaan
belanja layanan
perkantoran
(operasional)
dan non
operasional
a. Persentase
pelaksanaan
pengelolaan belanja
pegawai dan
operasional
perkantoran
b. Persentase
pelaksanaan
pengelolaan belanja
non operasional
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6. Terwujudnya
standar
kebutuhan
sarana dan
prasarana
perkantoran
Persentase pelaksanaan
pengelolaan belanja
modal
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.2. Kerangka Pendanaan
Setelah ditentukan target kinerja pada sasaran strategis selama 2015-2019, maka akan
dibentuk turunannya berupa program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka
mencapai target kinerja tersebut. Untuk melaksanakan program-program kegiatan tersebut, perlu
dibuat kerangka pendanaan jangka menengah yang menggambarkan standar kebutuhan pendanaan
ideal setiap tahunnya selama 2015-2019. Matrik kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
No. Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Target Anggaran
Jangka Menengah
1. Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
1. Perkara peradilan umum
yang diselesaikan di
tingkat pertama dan
banding yang tepat
waktu
650 perkara Rp. 316.550.000,-
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 33
2. Perkara peradilan umum
yang diselesaikan
melalui sidang luar
gedung pengadilan
70 perkara Rp. 80.600.000,-
3. Pos Bantuan Hukum 312 jam
layanan
Rp. 31.200.000,-
2. 2. Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Pembinaan
Administrasi
Dan Pengelolaan
Keuangan Badan
Urusan
Administrasi
Layanan Dukungan
Manajemen Pengadilan
12 layanan Rp. 116.440.000,-
Layanan Perkantoran 1 layanan Rp. 4.054.048.000,-
3. Program
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana
Dan
Prasarana Di
Lingkungan
Mahkamah Agung
Layanan Internal
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana
1 layanan Rp. 13.000.000,-
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 34
BAB - V
PENUTUP
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2015-2019 diarahkan untuk
merenspon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan
Strategis, baik yang bersifat Internal maupun yang bersifat Internal, Renstra ini merupakan upaya
untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah peluang tantangan, program yang
ditetapkan, dan Strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan Out Come yang diharapkan.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padangsidimpuan harus disempurnakan dari waktu
kewaktu, dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, melalui
renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat
keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntunan bagi pencapain arah, tujuan
dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan terwujud dengan baik.
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page iii
L A M P I R A N
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page iv
No
Tujuan
Target
Sasaran Target Strategis
Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program
Kegia
tan
Indikator
Kegiatan Target Rp
1. Terciptanya
kinerja
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpu
an yang terarah
dan terukur,
sesuai dengan
renstra/progra
m kerja;
a. Presentase
sisa perkara
yang
diselesaikan
- Pidana
- Perdata
b. Presentase
Perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
- Pidana
- Perdata
c. Presentase
penurunan
sisa perkara
- Pidana
- Perdata
d. Presentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
100%
100%
85%
77%
7%
12%
Terwujudnya
proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
g. Presentase sisa
perkara yang
diselesaikan
- Pidana
- Perdata
h. Presentase
Perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
- Pidana
- Perdata
i. Presentase
penurunan sisa
perkara
- Pidana
- Perdata
j. Presentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
100%
100%
90%
80%
7%
12%
100%
100%
90%
80%
7%
12%
100%
100%
90%
80%
7%
12%
100%
100%
90%
80%
7%
12%
100%
100%
90%
80%
7%
12%
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum
Peningkat
an
Manajeme
n
Peradilan
Umum
1. Perkara
peradilan
umum
yang
diselesaik
an di
tingkat
pertama
dan
banding
yang
tepat
waktu
2. Perkara
peradilan
umum
yang
diselesaik
an
melalui
sidang
luar
gedung
650
perkara
70
perkara
Rp.
316.550.00
0,-
Rp.
80.600.000
,-
MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020-2024
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page v
Pidana :
- Banding
- Kasasi
- PK
Perdata :
- Banding
- Kasasi
- PK
e. Presentase
perkara pidana
anak yang
diselesaikan
dengan Diversi
f. Indeks
responden
pencari
keadilan yang
puas terhadap
layanan
peradilan
95%
97%
100%
17%
17%
99%
28%
85%
Pidana :
- Banding
- Kasasi
- PK
Perdata :
- Banding
- Kasasi
- PK
k. Presentase
perkara pidana
anak yang
diselesaikan
dengan Diversi
l. Indeks responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
87%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
87%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
87%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
87%
98%
99%
100%
20%
20%
99%
32%
87%
pengadila
n
3. Pos
Bantuan
Hukum
312 jam
layanan
Rp.
31.200.000
,-
2. Terlaksananya
proses
penerimaan,
pemeriksaan,
dan
penyelesaian
perkara dengan
sederhana,
cepat, dan
biaya ringan
e. Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak
tepat waktu
f. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui
mediasi
g. Persentase
berkas perkara
yang diajukan
banding, kasasi
100%
1,5%
100%
Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
c. Persentase
berkas perkara
yang diajukan
banding, kasasi
dan PK secara
100%
2%
100%
100%
2%
100%
100%
2%
100%
100%
2%
100%
100%
2%
100%
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page vi
dan PK secara
lengkap dan
tepat waktu
h. Persentase
putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
setelah putus
0%
lengkap dan
tepat waktu
d. Persentase
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
setelah putus
0%
0%
0%
0%
0%
3. Terbukanya
akses informasi
kepada
masyarakat;
d. Persentase
perkara Prodeo
yang
diselesaikan
e. Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
f. Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)
100 %
100%
87%
Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase
perkara Prodeo
yang
diselesaikan
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)
100%
100%
90%
100%
100%
90%
100%
100%
90%
100%
100%
90%
100%
100%
90%
Persentase
Putusan Perkara
80% Meningkatnya
Kepatuhan
Persentase Putusan
Perkara Perdata
80% 80% 80% 80% 80%
Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page vii
Perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Terhadap
Putusan
Pengadilan
yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)
4. Terkelolanya
anggaran secara
proposional dan
transparan, serta
akuntabel
c. Persentase
pelaksanaan
pengelolaan
belanja
pegawai dan
operasional
perkantoran
d. Persentase
pelaksanaan
pengelolaan
belanja non
operasional
100%
100%
Meningkatnya
pengelolaan
belanja
a. Persentase
pelaksanaan
pengelolaan
belanja pegawai
dan operasional
perkantoran
b. Persentase
pelaksanaan
pengelolaan
belanja non
operasional
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
Pembinaa
n
Administr
asi
Dan
Pengelola
an
Keuangan
Badan
Urusan
Administr
asi
1. Layanan
Dukungan
Manajeme
n Satker
Daerah
2. Layanan
Perkantora
n
12 layanan
1 layanan
Rp.
116.440.00
0,-
Rp.
4.054.048.
000,-
Persentase
pelaksanaan
pengelolaan
belanja modal
100% Terwujudnya
standar
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
Persentase
pelaksanaan
pengelolaan belanja
modal
100% 100% 100% 100% 100% Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung
Pengadaa
n Sarana
Dan
Prasarana
Di
Lingkung
an
Mahkama
h Agung
Layanan
Internal
Pengadaan
Sarana Dan
Prasarana
1 layanan Rp.
13.000.000
,-