Post on 02-Nov-2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN NEGERI SLAWIJl. Ahmad Yani No. 99
Telp. (0283) 491359-491360 Faks (0283) 491854email : pn.kab.tegaldislawi@gmail.com website : www.pn-slawi.go.id
2017
ii
PENGESAHANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN NEGERI SLAWI
Slawi, 05 Mei 2017
Mengesahkan,Sekretaris
Mahkamah AgungRepublik Indonesia
MenyetujuiKetua
Pengadilan TinggiJawa Tengah
MenetapkanKetua
Pengadilan NegeriSlawi
A. S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum Dr. Nommy HT Siahaan, S.H., M.H.Hakim Utama
Gatot Sarwadi, S.H.NIP. 19680510 199003 1 003
iii
KATA PENGANTAR
Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari
peradilan yang berada diatasnya. Oleh karenanya pangadilan negeri mempunyai
peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Slawi
dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan
yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam
pasal 5 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti
dikerjakan secara profesional dan selalu menjaga integritas pribadi seluruh pejabat
dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang berlaku, maka
Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat para pencari
keadilan khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.
Secara operasional Pengadilan Negeri Slawi menyelenggarakan peradilan
menegakkan hukum dan keadilan yang meliputi tugas-tugas administrasi Peradilan
yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas yang bersifat administrasi
umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan
Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien,efektif, transparan
dan akuntable maka Pengadilan Negeri Slawi berkewajiban untuk menyusun dan
melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP)
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012.
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standar Operasional
Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada
iv
Dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Slawi
memandang perlu menjabarkannya dengan berpedoman kepada :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah
Agung RI terbitan April 1994 ;
8. Pedoman Tekhnis Administrasi dan tehnis Peradilan Perdata Umum dan
Pengadilan Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
Pemberlakuan Buku I Mengenai Pedoman Pelaksaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan, Pengadilan Administrasi Kepegawaian,
Pengadilan Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,
Administrasi Perbendaharaan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 – 144 tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan di Pengadilan ;
12. Keputuisan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
13. Tatalaksana Pengawasan Pengadilan Buku IV Edisi revisi 2009 Mahkamah
Agung RI.
14. Pengarahan dan diskusi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi yang
diselenggarakan setiap bulan pada rapat yang dihadiri oleh Seluruh Hakim dan
Pegawai;
v
Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan
mekanisme Administrasi Pengadilan dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri
Slawi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntable sehingga
Pengadilan Negeri dapat melaksanakan tugas dengan seksama, tertib dan
berdisiplin dan dapat diharapkan memberikan kontribusi tercapainya Visi Mahkamah
Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun
2035;
Slawi, 05 Mei 2017
Ketua Pengadilan Negeri Slawi
Gatot Sarwadi, S.H.NIP. 19680510 199003 1 003
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN COVER iLEMBAR PENGESAHAN iiKATA PENGANTAR iiiDAFTAR ISI vi01 SOP KEPANITERAAN PERDATA
01 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN 1
02 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN 4
03 SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIMTUNGGAL 7
04 SOP TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PERKARA GUGATANSEDERHANA 15
05 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING 23
06 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM KASASI 26
07 SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PENINJAUANKEMBALI 29
08 SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO 35
09 SOP DELEGASI PANGGILAN PEMBERITAHUAN (DARI PENGADILAN NEGERILAIN) 38
10 SOP PERDATA EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG 41
11 SOP PERDATA KONSINYASI 44
12 SOP KONSINYASI TERHADAP GUGATAN GANTI RUGI 4713 SOP PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN KEBERATAN GANTI RUGI 50
02 SOP KEPANITERAAN PIDANA01 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA(DEWASA) 57
02 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT 60
03 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT LALU LINTAS 63
04 SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANANPSL 25 AYAT (2) KUHP 66
05 SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANANPSL 29 KUHAP 69
06 SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM BANDING 7207 SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KASASI 75
08 SOP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI 78
09 SOP PROSES PENYELESAIAN GRASI 8110 SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN PENYITAAN 84
11 SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN 87
12 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK 8913 SOP PENETAPAN DIVERSI 92
14 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PRAPERADILAN 95
15 SOP PENANGANAN BARANG BUKTI 9816 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT TIPIRING 101
vii
03 SOP KEPANITERAAN HUKUM01 SOP LAPORAN DATA PERKARA PERDATA DAN PIDANA 103
02 SOP PENDAFTARAN BADAN HUKUM 106
03 SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA 10904 SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENSTIL 112
05 SOP KERJA SAMA POS BANTUAN HUKUM 115
06 SOP LAYANAN HUKUM PENDAMPINGAN 11807 SOP PENANGANAN PENGADUAN 121
08 SOP PELAYANAN INFORMASI 124
09 SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN 12710 SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA 130
11 SOP PENANGANAN SURAT MASUK 132
12 SOP PENANGANAN SURAT KELUAR 134
04 SOP PANITERA PENGGANTI01 SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA 13702 SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA 140
05 SOP JURUSITA01 SOP PANGGILAN SIDANG 143
02
SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN, PENETAPAN, AKTA PERNYATAANBANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PENYAMPAIAN MEMORI,KONTRA MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI SERTAPEMBERITAHUAN INZAGE
146
06 SOP SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA01 SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 14902 SOP DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM 151
03 SOP BEZETTING 153
04 SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 15505 SOP LABUL 157
06 SOP ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI 159
07 SOP LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR TENAGA TEKNIS DAN NONTEKNIS 161
08 SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERISLAWI BIDANG KEPEGAWAIAN 163
09 SOP USUL KENAIKAN GAJI BERKALA 165
10 SOP USUL KENAIKAN PANGKAT 16711 SOP USULAN CPNS MENJADI PNS 170
12 SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI 173
13 SOP CUTI PEGAWAI 17514 SOP PEMBUATAN SKP 177
15 SOP USUL KARPEG, KARIS KARSU, ASKES DAN TASPEN 180
viii
16 SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN KEDALAM APLIKASI SIKEP 18117 SOP SURAT TUGAS DAN SURAT PENUNJUKAN 183
18 SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGIHAKIM DAN PNS 186
19 SOP USULAN JABATAN 18920 SOP USULAN MUTASI 192
21 SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA 195
22 SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN PENYUMPAHAN DANMENDUDUKI JABATAN 198
23 SOP UJIAN DINAS 201
24 SOP PELAKSANAAN TES KESEHATAN CPNS 204
25 SOP USUL DIKLAT PRAJABATAN 20726 SOP RAPAT INTERNAL 210
27 SOP APEL PAGI DAN SORE 212
SOP SUB BAG UMUM & KEUANGAN01 SOP PENANGANAN SURAT MASUK 214
02 SOP PENANGANAN SURAT KELUAR 21703 SOP PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN 220
04 SOP PENGADAAN DENGAN METODE SELEKSI SEDERHANA ATAUPENGADAAN LANGSUNG 223
05 SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (BARANG KONSUMSI DANPEMELIHARAAN) 226
06 SOP PENGELOLAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA 229
07 SOP PERMOHONAN USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN 232
08 SOP REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA 23509 SOP PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA 238
10 SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAANDINAS 241
11 SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA LAPTOP 24412 SOP PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN HALAMAN 247
13 SOP PERAWATAN SARANA GEDUNG 250
14 SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 25315 SOP PELAKSANAAN ANGGARAN DANA UP TUP 256
16 SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI, LEMBUR,HONOR) DAN LS 259
17 SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL LS 26218 SOP PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI) 265
19 SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 268
20 SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (INVENTARISASIBARANG PUSTAKA) 271
21 SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (PEMINJAMANBARANG PUSTAKA) 274
22 SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (PENGEMBALIANBARANG PUSTAKA) 277
ix
SOP BAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN01 SOP PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 280
02 SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA 283
03 SOP PEMELIHARAAN JARINGAN 28604 SOP PENGISIAN PEMBARUAN KONTEN WEBSITE 289
05 SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN 291
06 SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER 29407 SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 297
08 SOP PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 300
09 SOP EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNBERJALAN 303
1
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi - 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 – 491360
Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
6. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Jurusita 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Kasasi
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara perdata permohonan akan terhambat
1. Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan 2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata
Permohonan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Loket
Meja I
Meja II
Meja III
JS/ JSP PP Pani
tera Hakim KPN
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
1
Menerima/ memeriksa berkas perkara
Kelengkapan
berkas
30 Menit
Diterima nya
berkas perkara
2
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Loket
Meja I
Meja II
Meja III
JS/ JSP PP Pani
tera Hakim KPN
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
2 Menghitung panjar biaya perkara
SK panjar 30 Menit
Dihitung nya panjar
biaya perkara
3 Membukukan panjar biaya perkara
Buku keuangan perkara
5 Menit
Dibukukannya panjar
biaya perkara
4
Mencatat perkara ke Buku Register Induk dan Jurnal Perkara
Berkas, register induk, jurnal
30 Menit
Dicatatnya ke register induk dan
jurnal
5
Melengkapi berkas perkara / register induk
Formulir penetap
an
30 Menit
Dilengkapinya
berkas perkara
6 Menetapkan hakim
Formulir penetap an hakim
60 Menit
Penetapan hakim
7 Menetapkan panitera pengganti
Formulir penunjuk
an PP
10 Menit
Penunjukan PP
8 Membaca dan mempelajari berkas
Berkas perkara
60 Menit
Dikuasai nya materi
9 Menetapkan hari sidang
Formulir penetap
an sidang
15 Menit
Penetapan hari sidang
10
Menerima berkas perkara dari hakim yang telah ditetapkan
Berkas perkara, penetap an hari sidang
10 Menit
Jadwal sidang
11 Menunjuk jurusita / JSP
Formulir penunjuk
an
10 Menit
Penunjukan jurusita
12
Melaksanakan panggilan kepada para pihak
Relaas
panggilan 1
Hari
Dilaksanakannya
panggilan sidang
13 Menyerahkan relaas panggilan
Relaas panggilan
10 Menit
Diserahkannya Relaas panggilan
14 Persidangan
Permohonan, bukti
surat, saksi
KUH Perdata
Putusan/ Penetapan
15 Minutasi berkas perkara
Berkas perkara
7 Hari Minutasi
16
Menyiapkan salinan putusan untuk para pihak
Foto copy 30 Menit
Salinan putusan
17
Menyerahkan berkas ke panmud hukum
Perkara sudah
Inkracht
20 Menit
Berkas perkara
3
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi - 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 – 491360
Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
4
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya ;
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Jurusita 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum
Banding 3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara perdata gugatan akan terhambat
1. Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan
2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Gugatan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Loket
Meja I
Meja II
Meja III
JS/ JSP PP Pani
tera Hakim KPN
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
1
Menerima/ memeriksa berkas perkara
Kelengkapan
berkas
30 Menit
Diterima nya
berkas perkara
5
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Loket
Meja I
Meja II
Meja III
JS/ JSP PP Pani
tera Hakim KPN
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
2 Menghitung panjar biaya perkara
SK Panjar 30 Menit
Dihitung nya panjar
biaya perkara
3 Membukukan panjar biaya perkara
Buku keuangan perkara
5 Menit
Dibukukannya panjar
biaya perkara
4
Mencatat perkara ke Buku Register Induk dan Jurnal Perkara
Berkas, register induk, jurnal
30 Menit
Dicatatnya ke register induk dan
jurnal
5
Melengkapi berkas perkara / register induk
Formulir penetap
an
30 Menit
Dilengkapinya
berkas perkara
6 Menetapkan hakim
Formulir penetap an hakim
60 Menit
Penetapan hakim
7 Menetapkan panitera pengganti
Formulir penunjuk
an PP
10 Menit
Penunjukan PP
8 Membaca dan mempelajari berkas
Berkas perkara
1 Hari
Dikuasai nya materi
9 Menetapkan hari sidang
Formulir penetap
an sidang
15 Menit
Penetapan hari sidang
10
Menerima berkas perkara dari hakim yang telah ditetapkan
Berkas perkara, penetap an hari sidang
10 Menit
Jadwal sidang
11 Menunjuk jurusita / JSP
Formulir penunjuk
an
10 Menit
Penunjukan jurusita
12
Melaksanakan panggilan kepada para pihak
Relaas
panggilan 1
Hari
Dilaksanakannya
panggilan sidang
13 Menyerahkan relaas panggilan
Relaas panggilan
10 Menit
Diserahkannya Relaas panggilan
14
Persidangan, menunjuk dan menetapkan mediator
Palu,
toga, PP KUH
Perdata Mediasi
15 Mediasi Ruang mediasi 7 Hari Mediasi
gagal
16 Persidangan lanjutan
Gugatan, jawaban,
replik, duplik, bukti surat,
saksi, PS
KUH Perdata
Putusan, pemberita
huan putusan
17 Minutasi berkas perkara
Berkas perkara
14 Hari Minutasi
18
Menyiapkan salinan putusan untuk para pihak
Foto copy 60 Menit
Salinan putusan
19
Menyerahkan berkas ke panmud hukum
Perkara Inkracht
20 Menit
Berkas perkara
6
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNTgl/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen dan Dasar Hukum
Ketua Penjaminan
Mutu 05 Mei 2017
7
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Jurusita 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Banding 3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara perdata gugatan akan terhambat
1. Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan
2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Gugatan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Meja I Kasir Meja II
Wakil Panitera
Panitera
KPN/WKPN
Ha kim PP JS/
JSP
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
1
Menerima gugatan sederhana dari Penggugat
Formulir Gugatan Sederha na dan
Alat Bukti
5 menit
Formulir Gugatan Sederha na dan
Alat Bukti diterima Perdata
8
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Meja I Kasir Meja II
Wakil Panitera
Panitera
KPN/WKPN
Ha kim PP JS/
JSP
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
2
Meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana
Formulir Gugatan Sederha na dan Daftar
Periksa
10 Menit
Formulir Gugatan Sederha na dan
Alat Bukti telah
lengkap
3
Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan sederhana yang diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diperiksa di tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan Sederhana ke Kasir
Formulir Gugatan Sederha
na
5 Menit
Catatan jumlah
perkiraan panjar biaya
perkara gugatan
sederhana
4
Menerima Blanko Formulir Gugatan Sederhana dari Penggugat beserta Catatan Perkiraan Jumlah Panjar BiayaPerkara
Formulir Gugatan Sederha
na, Catatan
Perkiraan Jumlah Panjar Biaya
Perkara
5 Menit
Slip Setoran
Bank diterima
Penggugat
5
Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya PerkaraGugatan Sederhana yang harus dibayar pada Bank
Lembaran Perkiraan
Panjar Biaya
PerkaraGugatan
Sederha na Slip Setoran
Bank
5 Menit
Slip BuktiSetoran Bank diterima
Penggugat
6
Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
Lembar SKUM
5 Menit
Lembar asli SKUM
diterima Penggugat
7
Menerima bukti Setoran Bank dari Penggugat dan melampirkan nya ke dalam Berkas Perkara
Bukti Setoran
Bank
3 Menit
Bukti Setoran
Bank diterima Petugas
Meja I dan dilampir
kan dalam Berkas Perkara
8
Menyerahkan kembali Berkas Perkara ke Petugas Meja I
Beras Perkara
3 Menit
Berkas Perkara diterima Petugas Meja I
9
Menyerahkan lembar SKUM Asli kepada Penggugat, lembar kedua ke dalam berkas perkara dan lembar ketiga sebagai arsip Kasir
SKUM 5 Menit
Lembar asli SKUM
diterima Penggugat
Tidak
Ya
9
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Meja I Kasir Meja II
Wakil Panitera
Panitera
KPN/WKPN
Ha kim PP JS/
JSP
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
10
Mencatat panjar biaya perkara ke dalam Buku Jurnal Biaya Perkara Gugatan Sederhana dan memasukannya ke dalama aplikasi SIPP
Buku Jurnal Biaya
Perkara Gugatan Sederha na dan Aplikasi
SIPP
5 Menit
Panjar biaya
perkara gugatan
sederhana tercatat ke
dalam Buku
Jurnal dan Aplikasi
SIPP
11
Menyerahkan Berkas Perkara Gugatan Sederhana ke Petugas Meja II
Berkas Perkara
5 Menit
Berkas Perkara diterima Petugas Meja II
dan sudah ada nomor
perkara
12
Mencatat perkara gugatan sederhana dalam Buku Register Pekara Gugatan Sederhana dan memasukkanya ke dalam Aplikasi SIPP
Berkas Perkara
dan Buku Register Perkara Gugatan Sederha
na
20 Menit
Perkara tercatat ke
dalam Buku
Register Perkara Gugatan Sederha na dan tercatat dalam
Aplikasi SIPP
13
Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penetapan Hari Sidang, dan Blanko Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti
Berkas Perkara, Blanko
Penetap an
Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko
Penunjukan
Panitera Pengganti, Blanko
Penunjukan
Jurusita Pengganti
, dan Blanko
Penetap an Hari Sidang
10 Menit
Berkas Perkara
siap diajukan kepada Ketua
Pengadil an
14
Mencatat perkara tersebut dalam Buku Ekspedisi Perkara
Buku Ekspedisi Perkara
3 Menit
Perkara tercatat dalam Buku
Ekspedisi Perkara
15
Menyerahkan Berkas Perkara gugatan sederhana kepada Panitera/Wakil Panitera
Berkas Perkara
5 Menit
Berkas Perkara diterima Panitera/
Wakil Panitera
16
Meneliti kelengkapan Berkas Perkara
Berkas Perkara
5 Menit
Berkas Perkara
telah diteliti oleh Panitera/
Wakil Panitera
10
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Meja I Kasir Meja II
Wakil Panitera
Panitera
KPN/WKPN
Ha kim PP JS/
JSP
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
17
Meneruskan berkas perkara kepada Petugas Meja II
Berkas Perkara Gugatan Sederha
na
5 Menit
Berkas Perkara diterima
oleh Petugas Meja II
18
Meneliti Berkas Perkara Gugatan Sederhana dan memberikan paraf pada BlankoPenetapan Penunjukan Hakim Tunggal
Berkas Perkara
dan Blanko
Penetap an
Penunjukan Hakim Tunggal
10 Menit
Berkas Perkara
telah diteliti dan
diparaf oleh
Panitera/Wakil
Panitera
19
Menyerahkan Berkas Perkara Gugatan Sederhana kepada Ketua Pengadilan
Berkas Perkara Gugatan Sederha
na
5 Menit
Berkas Perkara diterima Ketua
Pengadil an
20
Menunjuk Hakim Tunggal serta menandatanga ni Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal dan memasukkan nya ke dalam SIPP
Berkas Perkara dan Blan
ko Penetap
an Penunjukan Hakim Tunggal
5 Menit
Hakim Tunggal
ditetapkan dan
tercatat di aplikasi SIPP
21
Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera
Berkas Pekara
5 Menit
Berkas Perkara diterima Panitera/
Wakil Panitera
22
Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatanga ni Blanko Penunjukan Panitera Pengganti dan memasukkanya ke dalam Aplikasi SIPP
Berkas Perkara
dan Blanko
Penunjukan
Panitera Pengganti
5 Menit
Panitera Pengganti ditetapkan
dan tercatat dalam
aplikasi SIPP
23
Meneruskan Berkas Perkara kepada Hakim Tunggal
Berkas Perkara
5 Menit
Berkas Perkara diterima Hakim
Tunggal
24
Pemeriksaan pendahuluan, apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan dismissal atau jika memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarakan Penetapan Hari Sidang dan memasukkan ke dalam Apilkasi SIPP
Berkas Perkara, Formulir Penetap
an dissmisal
dan Penetap an Hari sidang
pertama
15 Menit
Penetapan dismissal, penetapan
hari sidang
pertama dan
tercatat dalam
Aplikasi SIPP
11
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Meja I Kasir Meja II
Wakil Panitera
Panitera
KPN/WKPN
Ha kim PP JS/
JSP
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
25
Menerima Berkas Perkara dari Hakim Tunggal
Berkas Pekara
5 Menit
Berkas Perkara diterima Panitera
Pengganti
26
Memberitahu kan hari sidang ke Petugas Meja I dan Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti
Turunan Surat
Gugatan Sederha
na, Daftar Urutan
Penunjukan
Jurusita/Jurusita
Pengganti
5 Menit
Turunan Surat
Gugatan diterima Petugas
Meja I dan Jurusita/Ju
rusita Pengganti
ditetap kan
27
Menunjuk Jurusita/Juru sita Pengganti dan menyerahkan turunan surat gugatan sederhana sesuai jumlah pihak yang dipanggil
Turunan surat
Gugatan Sederha
na, Daftar Urut
Penunjukan
Jurusita/Jurusita
Pengganti
15 Menit
Jurusita/Jurusita
Pengganti ditetapa
kan
28
Melaksanakan Pemanggilan dan menyerahkan turunan surat gugatan kepada Tergugat
Surat Tugas,
Turunan Surat
Gugatan, Relaas
Panggilan
2 Hari
Relaas Panggilan diterima Tergugat
29
Menyerahkan Relaas Panggilan ke Petugas Meja II
Relaas Panggilan
5 Menit
Relaas Panggilan diterima Petugas Meja II
30
Menyerahkan Relaas Panggilan kepada Panitera Pengganti
Relaas Penggilan
5 Menit
Relaas Panggilan diterima Panitera
Pengganti
31
Melaksanakan proses persidangan (terhitung mulai sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan)
Berkas Perkara
Maksimal
25 hari
Proses Persidang
an dilaksanak
an
32
Membuat Berita Acara Sidang dan memasukkan nya ke dalam aplikasi SIPP
Berkas Perkara
1 Hari
Berita Acara
SIdang, Jadwal
dan Agenda sidang
terekam dalam
aplikasi SIPP
33
Meneliti dan menanda tangani Berita Acara Sidang
Berita Acara Sidang
30 Menit
Berita Acara Sidang telah
diteliti dan ditandatangani oleh
Hakim Tunggal
dan Panitera
Pengganti
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
12
Meja I Kasir Meja II
Wakil Panitera
Panitera
KPN/WKPN
Ha kim PP JS/
JSP
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
34
Menandatanga ni Berita Acara Sidang
Berita Acara Sidang
5 Menit
Berita Acara Sidang telah
diteliti dan ditandatangani oleh Panitera
Pengganti
35
Meminta rincian biaya perkara ke kasir
Rincian Biaya
Perkara danBuku
Jurnal
5 Menit
Diketahuinya seluruh
biaya perkara
36
Membuat dan membacakan Putusan pada sidang terakhir
Berkas Perkara,
Berita Acara
Sidang, Perang
kat Komputer
dan Ruang Sidang
3 Hari
Putusan telah
dibacakan
37
Memasukkan data Putusan ke aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir telah putus
Putusan dan
Materai
15 Menit
Data Putusan terekam dalam
Aplikasi SIPP dan laporan diterima
oleh kasir
38
Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mem beritahukan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir di persidangan
Blanko Pemberit
ahuan Putusan
5 Menit
Surat Pemberita
huan Putusan
39
Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir di persidangan
Surat Pemberit
ahuan Putusan
2 Hari
Relaas Pemberita
huan diterima
pihak yang tidak hadir
di persidang
an
40
Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Panitera Pengganti
Relaas Pemberit
ahuan Putusan
5 Menit
Relaas Pemberita
huan Putusan diterima Petugas Meja II
41
Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Meja II dan dicatatkan di Buku Register Gugatan Sederhana dan Aplikasi SIPP
Relaas Pemberi tahuan
Putusan
5 Menit
Relaas Pemberita
huan Putusan diterima Panitera
Pengganti
42
Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke dalam Berkas Perkara
Relaas Pemberi tahuan
Putusan
5 Menit
Relaas Pemberita
huan dimasuk kan ke dalam Berkas Perkara
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
13
Meja I Kasir Meja II
Wakil Panitera
Panitera
KPN/WKPN
Ha kim PP JS/
JSP
Per syaratan/
Per lengkap
an
Waktu Output
43
Minutasi Perkara dan memasukkan tanggal minutasi ke dalam aplikasi SIPP
Berkas Perkara
2 Hari
Berkas Perkara
telah diminutasi
dan tanggal minutasi terekam dalam
Aplikasi SIPP
44
Menerima Berkas Perkara yang telah diminutasi
Berkas Perkara
yang telah
diminutasi
10 Menit
Berkas Perkara
telah diminutasi diterima
oleh Petugas Meja I
45
Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana
Berkas Perkara
dan Buku Register Perkara Gugatan Sederha
na
20 Menit
Berkas Perkara
yang telah diminutasi
tercatat dalam Buku
Register Perkara Gugatan Sederha
na
46
Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan
Berkas Perkara
10 Menit
Berkas Perkara diterima Bagian Hukum untuk diarsip
kan
14
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen dan Dasar Hukum
Ketua Penjaminan
Mutu 05 Mei 2017
15
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Jurusita 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum
Banding 3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara perdata gugatan akan terhambat
1. Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan
2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Gugatan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Ket Meja I Meja II
Pani tera/Wakil Pani tera
KPN/ WKP
N Ka sir
Ha kim PP JS/
JSP Per syaratan/ Per lengkap
an Waktu Output
1
Menerima Formulir Memori Keberatan yang sudah diisi Pemohon, disertai alasan-alasan keberatan, sejumlah 5 rangkap
Formulir Memori
Keberatan sebanyak 5
rangkap
5 Menit
Memori Keberatan
diterima oleh Kepanitera
an
16
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Ket Meja I Meja II
Pani tera/Wakil Pani tera
KPN/ WKP
N Ka sir
Ha kim PP JS/
JSP Per syaratan/ Per lengkap
an Waktu Output
2
Meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan.
Berkas Permohonan
Keberat an
15 Menit
Berkas Permohonan
keberatan sudah diteliti
3 Menyerahkan Berkas Perkara ke Meja II
Berkas Perkara
3 Menit
Berkas Perkara
diterima oleh Meja II
4 Membuat Akta Penyataan Keberatan
Akta Pernyataan
Keberat an
10 Menit
Akta Pernyataan Keberatan diterbitkan
5
Menanda tangani Akta Pernyataan Keberatan
Akta Pernyataan
Keberat an
5 Menit
Akta Pernyata
an Keberatan
ditandatangani Panitera
6
Menyerahkan satu lembar Akta Pernyataan Keberatan kepada Pemohon
Akta Pernyataan
Keberat an
5 Menit
Akta Pernyata
an Keberatan diterima
Pemohon
7
Mencatat permohonan keberatan ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana, dan mengisi aplikasi SIPP
Akta Pernyataan
Keberatan dan Buku
Register Perkara Gugatan Sederha
na
10 Menit
Permohonan keberatan
tercatat dalam Buku
Register Perkara Gugatan
Sedehana dan terisi
dalam aplikasi SIPP
8
Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mem beritahukan permohonan keberatan
Surat Pemberitahu an Keberat
an
10 Menit
Jurusita Pengganti
melaksanakan
pemberitahuan
keberatan
9 Membuat Surat Pemberitahuan Keberatan
Surat Pemberitahu an Keberatan dan Memori
Keberat an
15 Menit
Surat Pemberitahu
an Keberatan
10
Melaksanakan pemberitahuan keberatan dan menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon
Relaas Pemberitahu
an dan Memori
Keberatan
2 Hari
Surat Pemberitahu
an dan Memori
Keberatan diterima
Termohon keberatan
11
Menyerahkan Relaas Pemberitahuan ke Meja II
Relaas Pemberitahu
an
10 Menit
Relaas Pemberitahu
an diterima Meja II
12
Melampirkan Relaas Pemberitahuan ke dalam Berkas Perkara
Relaas Pemberitahu
an
3 Menit
Relaas disatukan
dalam berkas
perkara.
Ya
Tidak
17
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Ket Meja I Meja II
Pani tera/Wakil Pani tera
KPN/ WKP
N Ka sir
Ha kim PP JS/
JSP Per syaratan/ Per lengkap
an Waktu Output
13
Mencatat tanggal pemberitahuan keberatan dan penyerahan Memori Keberatan ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana, serta mengisi aplikasi SIPP
Buku Register Perkara Gugatan
Sederhana
15 Menit
Tanggal pemberitahu
an keberatan
dan penyerahan
Memori Keberatan
dicatat dalam Buku
Register Perkara Gugatan
Sederahana dan terisi
dalam aplikasi SIPP
14
Menerima Kontra Memori Keberatan dari Termohon
Kontra Memori Keberatan
5 Menit
Kontra Memori
Keberatan diterima Meja II
15
Mencatat tanggal penerimaan kontra memori keberatan dalam Buku Register Gugatan Sederhana dan mengisi dalam aplikasi SIPP
Buku Register Perkara Gugatan
Sederhana
5 Menit
Tanggal penerimaan KontraMemori keberatan
dari Termohon
tercatat dalam Buku
Register Perkara Gugatan
Sederhana dan terisi
dalam aplikasi SIPP
16
Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon
Kontra Memori Keberatan
5 Menit
Relaas Pemberitahuan Kontra
Memori Keberatan
dibuat
17
Membuat Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan
Kontra Memori Keberatan
10 Menit
Relaas Pemberitahu
an Kontra Memori
Keberatan telah dibuat
18
Melaksanakan pemberitahuan Kontra Memori Keberatan
Relaas Pemberitahu
an Kontra Memori
Keberatan
2 Hari
Pemohon menerima
Kontra Memori
Keberatan
19
Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan kepada Meja II
Relaas Pemberitahu
an Kontra Memori
Keberatan
5 Menit
Relaas Pemberitahu
an KontraMemori Keberatan
diterima Meja II
18
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Ket Meja I Meja II
Pani tera/Wakil Pani tera
KPN/ WKP
N Ka sir
Ha kim PP JS/
JSP Per syaratan/ Per lengkap
an Waktu Output
20
Mencatat tanggal penyerahan Kontra Memori Keberatan dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan mengisi aplikasi SIPP
Buku Register Gugatan
Sederhana
10 Menit
Tanggal penyerahan
Kontra Memori
Keberatan kepada
Pemohon tercatat
dalam Buku Register Perkara Gugatan
Sederhana dan terisi
dalam aplikasi SIPP
21
Memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Inzage
Data para pihak
5 Menit
Jurusita/Jurusita
pengganti memiliki
data para pihak
22 Membuat Surat Pemberitahuan Inzage
Data Para Pihak
15 Menit
Surat Pemberitahu
an Inzage
23
Melaksanakan pemberitahuan inzage kepada para pihak
Surat Pemberitahu
an Inzage
2 Hari
Pemohon dan
Termohon keberatan menerima
Surat Pemberitahu
an Inzage
24
Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Meja II
Relaas Pemberitahu
an Inzage
10 Menit
Relaas Pemberitahu
an Inzage diterima Petugas Meja II
25
Mencatat tanggal penyerahan Relaas Pemberitahuan Inzage ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana, dan mengisi aplikasi SIPP
Buku Register Perkara Gugatan
Sederhana
15 Menit
Tanggal penyerahan RelaasPemb
eritahuan Inzagetercatat kedalam
Buku Register Perkara Gugatan
Sederhana dan terisi
dalam aplikasi SIPP
26
Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penunjukan Jurusita Pengganti danBlanko Penetapan Hari Sidang
Berkas Perkara dan
Blanko Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim, Blanko
Penunjukan Panitera
Pengganti,Blanko Jurusita Pengganti dan Blanko Penetapan Hari Sidang
15 Menit
Berkas Perkara siap
diajukan kepada Ketua
Pengadilan
19
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Ket Meja I Meja II
Pani tera/Wakil Pani tera
KPN/ WKP
N Ka sir
Ha kim PP JS/
JSP Per syaratan/ Per lengkap
an Waktu Output
27
Mencatat perkara tersebut ke dalam Buku Ekspedisi Perkara
Buku Ekspedisi Perkara
3 Menit
Perkara tercatat kedalam
Buku Ekspedisi Perkara
28
Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera
Berkas Perkara
5 Menit
Berkas Perkara diterima Panitera/
Wakil Panitera.
29
Meneliti kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan paraf pada Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Berkas Perkara, Blanko
Penunjukan Majelis Hakim
dan Blanko Penunjukan
Panitera Pengganti
10 Menit
Berkas Perkara
telah diteliti dan diparaf Panitera/Wakil Panitera
30
Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Pengadilan
Berkas Perkara
5 Menit
Berkas Perkara diterima Ketua
Pengadilan
31
Mempelajari Berkas Perkara, menunjuk majelis hakim serta menandatanga ni Blanko Penetapan Penunjukan Majelis Hakimdan mengisi aplikasi SIPP
Berkas Perkara
danBlanko Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim
3 Jam
Majelis Hakim
ditetapkan
32
Mengembalikan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti dan menandatanga ni Blanko Penunjukan Panitera Pengganti
Berkas Perkara
10 Menit
Berkas Perkara diterima Panitera
33
Mencatat Berkas Perkara pada Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan memasukan dalam aplikasi SIPP
Berkas Perkara dan
Buku Register Perkara Gugatan
Sederhana
15 Menit
Berkas Perkara
terisi dalam Buku
Register Perkara Gugatan
Sederhana dan terisi
dalam aplikasi SIPP
34
Menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada ketua majelis
Berkas Perkara
15 Menit
Ketua Majelis Hakim
menerima berkas yang
sudah lengkap
20
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Ket Meja I Meja II
Pani tera/Wakil Pani tera
KPN/ WKP
N Ka sir
Ha kim PP JS/
JSP Per syaratan/ Per lengkap
an Waktu Output
35
Menetapkan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan, dan memasukan ke dalam aplikasi SIPP
Berkas Perkara
10 Menit
Hari sidang ditetapkan
36
Menerima Berkas Perkara dari hakim ketua majelis
Berkas Perkara
5 Menit
Berkas Perkara diterima Panitera
Pengganti
37
Meminta perincian biaya perkara kepada Kasir sebelum Putusan diucapkan
Jurnal Keuangan Perkara Gugatan
Sederhana
15 Menit
Perincian biaya
perkara gugatan
sederhana
38
Membuat perincian biaya perkara keberatan dan menyerahkan ke Panitera Pengganti
Jurnal
Keuangan Perkara Gugatan
Sederhana
15 Menit
Perincian biaya
perkara gugatan
sederhana
39
Membuat putusan dan membacakan putusan pada Hari sidang yang telah ditentukan.
Berkas
Perkara, BeritaAcara Sidang, dan
Ruang Sidang
7 Hari
Putusan telah
dibacakan
40
Menyalin putusan, memasukan data Putusan kedalam aplikasi SIPP dan menyerahkan Putusan ke Meja II
Putusan 60 Menit
Putusan terekam dalam
Aplikasi SIPP.
41
Mencatatkan tanggal dan amar putusan ke dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana
Putusan dan Buku Register
Perkara Gugatan
Sederhana
25 Menit
Tanggal dan amar
putusan tercatat
dalam Buku Register Perkara Gugatan
Sederhana
42
Memerintahkan Jurusita/Jurusi ta Pengganti untuk memberitahukan putusan kepada para pihak
Putusan 5 Menit
Jurusita / Jurusita
Pengganti mendapat
kan Putusan
43
Membuat Surat Pemberitahuan Putusan kepada para pihak
Surat
Pemberitahu an dan
Putusan
15 Menit
Surat Pemberitahuan Putusan
sudah dibuat
44
Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada para pihak
Surat
Pemberitahu an dan
Putusan
2 Hari
Relaas Pemberitahuan Putusan
diterima para Pihak
21
No Aktivitas
Pelaksana Mutu baku
Ket Meja I Meja II
Pani tera/Wakil Pani tera
KPN/ WKP
N Ka sir
Ha kim PP JS/
JSP Per syaratan/ Per lengkap
an Waktu Output
45
Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Panitera Pengganti
Relaas Pemberitahu an Putusan
5 Menit
Relaas Pemberitahu
an diterima Panitera
Pengganti
46
Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke dalam Berkas Perkara
Relaas Pemberitahu an Putusan
5 Menit
Relaas Pemberitahuan Putusan
telah dimasukkan
kedalam Berkas
Perkara.
47 Meminutasi perkara
Berkas Perkara
2 Hari
Berkas Perkara
telah diminutasi
48
Menerima Berkas Perkara yang telah dimunitasi dan Putusan siap diserahkan kepada para pihak
Berkas Perkara
yangtelah diminutasi
15 Menit
Berkas Perkara
yang telahdiminutasi diterima
Meja II
49
Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana dan memasukkan dalam aplikasi SIPP
Berkas Perkara dan BukuRegister
Perkara Gugatan
Sederhana
30 Menit
Berkas Perkara
yang telahdiminutasi tercatat
dalam Buku
Register Perkara Gugatan
Sederhana, dan aplikasi
SIPP
50
Menyerahkan Berkas Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada bagian hukum untuk diarsipkan
Berkas Perkara
30 Menit
Berkas Perkara
diterimaBagian Hukum
untuk diarsipkan
22
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
23
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian banding perkara perdata akan terhambat
- Buku Register Permohonan Banding
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Perdata Meja I Meja
III JS/ JSP Panitera Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima/memeriksa pendaftaran permohonan banding
Kelengkapan berkas
permohonan
30 Menit
Berkas permohonan
banding
2. Mengecek tenggang waktu banding
Buku register induk
perkara
10 Menit
Tenggang waktu banding
3. Menghitung besarnya panjar biaya perkara
SK
penetapan panjar biaya
30 Menit
Panjar biaya perkara
24
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Panmud
Perdata Meja I Meja III
JS/ JSP Panitera Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
4. Membukukan panjar biaya perkara
Buku keuangan perkara
15 Menit
Pembukuan keuangan perkara
5. Mencatat permohonan banding dalam Register Induk / SIPP
Berkas perkara,
buku register permohonan
banding
15 Menit
Register permohonan
banding
6. Menandatangani akta permohonan banding
Formulir akta permohonan
banding
30 Menit
Akta permohonan banding
7.
Menunjuk jurusita/JSP untuk memberitahukan pernyataan banding kepada terbanding
Formulir penunjukan jurusita/JSP
30 Menit
Penunjukan Jurusita/JSP
8. Melaksanakan pemberitahuan kepada terbanding
Pemberitahuan banding
2 Hari
Diketahuinya permohonan
banding
9.
Menerima memori banding, memberikan akta penerimaan memori banding, mencatat dalam register tanggal penerimaan memori banding
Buku register
permohonan banding
60 Menit
Akta penerimaan memori banding,
tercatatnya tanggal
penerimaan memori banding dalam register
10
Menerima kontra banding, memberikan akta permohonan kontra memori banding dan mencatat dalam register tanggal penerimaan kontra memori banding
Buku register
permohonan banding
60 Menit
Akta penerimaan memori banding,
tercatatnya tanggal
penerimaan memori banding dalam register
11
Menyampaikan salinan memori dan kontra memori banding kepada masing-masing lawan dengan relaas pemberitahuan/ penyerahannya
Salinan memori dan
kontra memori banding
2 Hari
Akta penerimaan kontra memori
banding, tercatatnya
tanggal penerimaan
kontra memori banding dalam
register
12
Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage)
Pemberitahuan Inzage
2 Hari
Tersampainya salinan memori
dan kontra memori banding
13 Menyiapkan berkas banding berupa bendel A dan B ke PT
Berkas permohonan
banding 1
Hari
Tersampainya pemberitahuan
inzage
14 Pengiriman berkas ke PT s/d ke POS
Berkas permohonan
30 Menit
Terkirimnya Berkas
25
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
26
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM KASASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Banding
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian kasasi akan terhambat
Buku Register Permohonan Banding
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Perdata Meja I Meja III JS/
JSP Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima/ memeriksa pendaftaran permohonan kasasi
Berkas permohonan
30 Menit Berkas diterima
2. Mengecek tenggang waktu kasasi
Buku register induk perkara
10 Menit
Tenggang waktu kasasi
3. Menghitung besarnya panjar biaya perkara
SK penetapan panjar biaya
perkara
30 Menit
Panjar biaya perkara
27
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Perdata Meja I Meja III JS/
JSP Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4.
Membukukan panjar biaya perkara kedalam buku keuangan perkara
Buku keuangan
perkara 5
Menit
Dibukukan pada buku keuangan
perkara
5.
Mencatat permohonan kasasi dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi
Berkas perkara,
buku register permohonan
kasasi
15 Menit
Dicatatnya permohonan
kasasi pada buku register
permohonan kasasi
6. Menandatangani akta permohonan kasasi
Formulir akta permohonan
kasasi
30 Menit
Akta permohonan kasasi
7.
Menyiapkan surat perintah pemberitahuan pernyataan kasasi
Formulir penunjukan juruista/ JSP
30 Menit
Penunjukkan Jurusita/JSP
8. Melaksanakan pemberitahuan kepada terlawan
Pemberitahuan kasasi
1 Hari
Relaas ke permohonan
kasasi
9.
Menerima memori kasasi, memeberikan akta, mencatat dalam register
Buku register permohonan
kasasi
60 Menit
akta penerimaan memori kasasi,
register
10
Menerima kontra memori kasasi, akta penerimaan kontra memori kasasi, register
Buku register permohonan
kasasi
60 Menit
Akta kontra memori kasasi,
register
11
Menyampaikan salinan memori dan kontra memori kasasi ke pihak
Salinan memori dan kontra
memori kasasi
1 Hari
Tersampai kannya salinan
memori dan kontra memori
kasasi
12
Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage)
Pemberitahuan Inzage
1 Hari
Tersampai kannya
pemberitahuan inzage
13
Mengirimkan berkas perkara banding berupa bendel A dan B ke MA
Berkas permohonan
kasasi
5 Menit
Terkirimkannya permohonan kasasi ke MA
28
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM KASASI
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
29
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung . Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
3. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 3. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Banding 4. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Kasasi
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian peninjauan kembali perkara perdata akan terhambat Buku Register Permohonan Peninjauan Kembali
No
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Petu
gas Loket
Meja I Meja III
JS/ JSP
Panmud Perdata
Panitera Hakim
KPN/WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima pendaftaran permohonan
Kelengkapan berkas
permohonan
30 Menit
Berkas perkara
PK
2
Mengecek tenggang waktu permohonan kelengkapan PK
Buku register induk perkara
10 Menit
Tenggang waktu
permohonan PK
30
No
Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Petu
gas Loket
Meja I Meja III
JS/ JSP
Panmud Perdata
Panitera Hakim
KPN/WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
3 Menghitung besarnya panjar biaya perkara
SK penetapan panjar
30 Menit
Panjar biaya
perkara
4 Membukukan panjar biaya perkara
Buku keuangan perkara
5 Menit
Pembukuan biaya panjar
5 Meregister induk perkara PK
Berkas perkara, Register
15 Menit
Register PK
6 Menandatangani akta PK
Formulir akta
PK 30
Menit Akta PK
7 Menunjuk Jurusita/JSP
Formulir penunjukan
30 Menit penunjukan
8
Melaksanakan pemberitahuan kepada termohon PK
Pemberitahuan
PK 1 Hari
Diketahui nya
permohonan PK
9 Menerima jawaban dari termohon PK
Buku register permohonan
PK
60 Menit
Jawaban dari
termohon PK
10 Pemberitahuan jawaban kepada pemohon PK
Jawaban
termohon PK 1 Hari
Jawaban dari
termohon PK
11
Menyerahkan berkas kepada pansek untuk diserahkan kepada KPN dalam hal novum
Berkas permohonan
PK
60 Menit
Siapkan berkas
permohonan PK
12 Menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan
Formulir
penunjukan majelis hakim
30 Menit
Penunjuk kan
Majelis Hakim
13 Menunjuk panitera pengganti
Formulir penunjukan
PP
30 Menit
Penunjuk kan PP
14 Mempelajari dan menetapkan hari sidang
Berkas, formulir
30 Menit
Jadwal sidang
15 Memanggil pemohon termohon
Relaas panggilan 1 hari
Diketahui nya jadwal sidang PK
16 Melaksanakan sidang
Toga, PP 1 hari
Hasil pemeriksa
an
17 Meminutasi
Berkas PK 1 Hari Diminutasi permohon
an PK
18 Mengirim berkas ke MA
Berkas 5 Menit
Terkirim nya
permohonan
19 Pemberitahuan putusan
Putusan PK 1 hari
Tersampainya
putusan PK pada pemohon
dan termohon
PK
31
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
35
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya ;
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 3. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Banding 4. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Kasasi 5. SOP Penyelesaian Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan perkara prodeo akan terhambat Buku Register Induk Perkara Perdata
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Meja I KPN/
WKPN Panitera Hukum Perdata Keuangan
Persyaratan/ perlengkapan Waktu Output
1 Pemohon mengajukan permohonan
Alat tulis, register
1 Jam
Berkas permohonan
eksekusi
2 Mengisi disposisi PC, Kertas, alat
tulis dan referensi terkait
30 Menit
Disposisi permohonan
prodeo
3
Mengisi disposisi
Kertas, alat tulis,
dan referensi terkait
30 Menit
Disposisi permohonan
prodeo
36
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Meja I KPN/WKPN Panitera Hukum Perdata Keua
ngan Persyaratan/ perlengkapan Waktu Output
4 Menerima disposisi
Kertas, alat tulis,
referensi 15
Menit Disposisi
permohonan
5 Menerima berkas gugatan / permohonan
Alat tulis dan referensi terkait
30 Menit
Skum biaya nihil
6 Mengeluarkan biaya perkara dari DIPA
PC, kertas, alat tulis dan
referensi terkait 30
Menit
Skum untuk
dibayar di Bank
7
Menginput ke SIPP, mencatat dalam register dan register buku induk perkara gugatan / permohonan
PC, kertas, alat tulis dan
referensi terkait, buku register
1 Jam
Register perkara
gugatan / permohonan
37
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
38
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP DELEGASI PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN (DARI PENGADILAN NEGERI LAIN)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan Dan Pemberitahuan .
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Sop Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. Sop Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 3. Sop Proses Penyelesaian Perkara Kasasi
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Delegasi Panggilan/Pemberitahuan (Dari Pengadilan Negeri Lain) Akan Terhambat
1. Buku induk keuangan perkara perdata. 2. Buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Sub
Bag Umum
KPN Panitera Perdata JS/JSP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima delegasi perintah panggilan
Surat masuk 30
Menit Surat masuk
2. Mendisposisi surat delegasi
Disposisi surat 30
Menit Disposisi surat
3.
Mendisposisi surat delegasi
Disposisi surat 10 Menit Disposisi surat
39
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Sub
Bag Umum
KPN Panitera Perdata JS/JSP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4. Menerima surat delegasi yang telah didisposisi
Disposisi surat 30
Menit Disposisi surat
5. Menunjuk JS/JSP Meneruskan
surat delegasi 10
Menit Surat
penunjukan JS/JSP
6.
Menerima surat perintah panggilan delegasi
Perintah panggil
15 Menit
Relaas panggilan delegasi
7.
Mengetik dan melaksanakan Relaas delegasi kepada para pihak
Relaas panggilan,
salinan gugatan
1 hari Relaas
panggilan diterima pihak
8.
Membuat pengantar pengiriman relaas. Mengirimkan relaas ke pengadilan yang bersangkutan E-mail / Fax
Relaas panggilan
60 menit
Relaas dikirim melalui POS
40
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP DELEGASI PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN (DARI PENGADILAN NEGERI LAIN)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
41
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERDATA EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang
Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang
Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Eksekusi Pembayaran Uang Akan Terhambat
1. Buku induk keuangan perkara perdata. 2. Buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Perdata Staf Panitera KPN /
WKPN KPKNL JS/ JSP
Per syaratan/
Per lengkapan
Waktu Output
1
Menerima dan meneliti surat permohonan eksekusi dan menaksir biaya panjar
Surat permohonan
eksekusi, ATK,
Daftar Biaya Panjar
1 Hari
Tersedianya Surat permohonan
eksekusi yang sudah diteliti
2
Mempersiapkan penetapan KPN setelah Pemohon membayar SKUM
SKUM, Draf Penetapan Eksekusi
1 Hari
Tersedianya penetapan
eksekusi KPN
42
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Perdata Staf Panitera KPN /
WKPN KPKNL JS/ JSP
Per syaratan/
Per lengkapan
Waktu Output
3
Mencatat Permohonan eksekusi ke dalam buku register
ATK ,Buku Register,
Surat permohonan
eksekusi
90 Menit
Tersedianya Surat permohonan
eksekusi yang sudah diteliti
dan tercatat di buku register
4
Menyerahkan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal
Berkas
Permohonan Eksekusi
1 Hari
Sampainya Berkas Permohonan
Eksekusi di KPN
5 Mempersiapkan penetapan Aanmaning
ATK Printer, Komputer/
Laptop,Berkas
Permohonan Eksekusi
1 Hari
Tersedianya Penetapan Aanmaning
6 Panggilan Aanmaning I
Penetapan Aanmaning
3 Hari
Terlaksananya Panggilan
Aanmaning I
7 Panggilan Aanmaning II
Penetapan Aanmaning
3 Hari
Terlaksananya Panggilan
Aanmaning II
8 Pelaksanaan Aanmaning
Penetapan Aanmaning
2 kali pertemu
an
Terselenggaranya Aanmaning
9
Mempersiapkan penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN
Penetapan Eksekusi,
ATK
1 Hari
Tersedianya penetapan Sita
Eksekusi yang telah ditanda tangani
KPN
10 Menunjuk Jurusita untuk melakukan penyitaan
Surat Penunjukkan
Jurusita, ATK
1 Hari
Terlaksananya penunjukkan
Jurusita untuk me lakukan panggilan
11
Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas permohonan eksekusi
Surat Tugas Eksekusi, Penetapan
Sita Eksekusi
3 Hari
Terlaksananya Sita Eksekusi
12
Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada panitera setelah melaksanakan sita eksekusi
Berkas Sita Eksekusi,
ATK
1 Hari
Tersedianya berkas sita eksekusi ke
kepaniteraan perdata
13
Penyerahan berkas permohonan eksekusi lelang kepada KPKNL
Berkas permonan Eksekusi KPKNL
7 Hari
Tersedianya Penetapan Sita
Eksekusi KPKNL
14 Proses Lelang
Pengumum an Lelang,
Daftar Hadir, peserta lelang
30 Hari
Terlaksananya proses lelang
15
Menerima Laporan dari KPKNL atas pelelangan yang dilaksanakan
Berita acara dan Risalah
lelang KPKNL
7 Hari
Sampainya laporan informasi lelang dari
KPKNL
16
Menyerahkan hasil lelang kepada Pemohon sebagai pelaksanaan putusan dan membuat berita acara
Hasil lelang, ATK, Draf
Berita Acara
7 Hari
Terlaksananya proses lelang dan sampainya hasil lelang kepada
Pemohon
43
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERDATA EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
44
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERDATA KONSINYASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Pasal 1404 s/d 1412 KUH Perdata 2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) Tentang
Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang
Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Klas 1B Nomor: W12.U34/1013/HT.04.10/7/2016 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada PN Slawi.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Kepaniteraan Perdata
1. Buku Register Induk Perkara. 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK). 4. Formulir Checklist. 5. Buku referensi dan ekspedisi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses konsinyasi tidak akan berjalan dengan lancar.
1. Buku induk keuangan perkara perdata. 2. Buku Register Induk Konsinyasi
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Loket Meja II Kasir JS/JSP Panmud
Perdata Panitera KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima/Memeriksa pendaftaran permohonan konsinyasi dan menentukan panjar
Kelengkapan Berkas
20 Menit
Berkas Permohona
n
2
Memberikan slip dan melakukan pembayaran di Bank setelah itu memberikan SKUM
Slip, ATK 10 Menit SKUM
45
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Loket Meja II Kasir JS/JSP Panmud
Perdata Panitera KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
3 Meregister berkas konsinyasi
Register 60 Menit
Perkara tercatat di register
4 Mempersiapkan penetapan
ATK 10 Menit
Konsep penetapan
5
Menandatangani penetapan untuk melakukan penawaran
Konsep
Penetapan, ATK
5 Menit Penetapan
6 Menunjuk jurusita untuk melakukan penawaran
Penetapan 10 Menit
Jurusita ditunjuk
7 Melapor untuk mendapat surat tugas
Surat Tugas 15 Menit Panggilan
8 Membuat surat tugas untuk jurusita
ATK 10 Menit
Surat Tugas Jurusita
9 Jurusita membuat penawaran
ATK 180 Menit Penawaran
10 Melaporkan hasil
ATK 15 Menit Laporan
11 Membuat berita acara penerimaan uang
Laporan 20 Menit Berita Acara
12 Membuat penetapan konsinyasi
Berita Acara 20 Menit
Penetapan Konsinyasi
13 Menerima hasil penetapan konsinyasi
Penetapan konsnyasi
15 Menit
Penetapan konsinyasi diterima
14 Memberikan slip penyetoran uang konsinyasi ke bank
ATK 15 Menit
Slip diserahkan
15 Meregister dan melakukan pengarsipan
Buku register 30 Menit
Data terregister
dan diarsipkan
Ya
Tidak
46
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERDATA KONSINYASI
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
47
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi - 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 – 491360
Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP KONSINYASI TERHADAP GUGATAN GANTI RUGI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Gani Rugi Pembangunan Kepentingan Umum
3. Perpres RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4. Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
7. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Kepaniteraan Perdata 1. Buku Register Induk Konsinyasi 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses konsinyasi tidak akan berjalan lancar 1. Buku Register Induk Konsinyasi
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas Loket Meja II Kasir JS/JSP
Panmud Perdata/
PP Panitera KPN Persyaratan
/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima/memeriksa pendaftaran permohonan konsinyasi dan menentukan panjar
- Kelengkapan berkas
20 menit
Berkas permohonan
2. Memberikan slip dan melakukan pembayaran ke Bank stelah itu memberikan SKUM
- Slip - ATK
10 menit SKUM
48
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas Loket Meja II Kasir JS/JSP
Panmud Perdata/
PP Panitera KPN Persyaratan
/Perlengkapan Waktu Output
3. Meregister berkas konsinyasi
- Register 60 menit
Perkara tercatat di register
4. Menandatangani penetepan untuk melakukan penawaran
- Konsep penetapan
- ATK
5 menit Penetapan
5. Menunjuk jurusita untuk melakukan penawaran
- penetapan 10 menit
Jurusita ditunjuk
6. Melaporkan untuk mendapat surat tugas
- 15
menit
7. Membuat surat tugas untuk jurusita
- ATK 10
menit
Surat tugas jurusita
8. Jurusita membuat penawaran
- ATK 180
menit
Hasil penawaran
9. Melaporkan hasil
Y
- Berita acara - Hasil
penawaran
15 menit
Laporan hasil penawaran diterima KPN
10. Membuat berita acara penerimaan uang
T - Laporan 20
menit Berita acara
11. Melakukan penetapan hakim
- ATK 10
menit Penetapan Hakim
12. Melakukan penunjukan PP
- ATK 10 menit
Penunjukan PP
13. Melakukan penunjukan jurusita
- ATK 10
menit Penunjukan Jurusita
14. Jurusita melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon
- ATK 180 menit
Panggilan sidang
15. Proses persidangan
- Berkas
perkara 480
menit Berita acara
16. Membuat penetapan konsinyasi
- Beriota acara
20 menit
Penetapan konsinyasi
17. Menerima hasil penetapan konsinyasi
- Penetapan konsinyasi
15 menit
Penetapan konsinyasi diterima
18. Memberikan slip penyetoran uamh konsinyasi ke bank
- Slip
penyetoran konsinyasi
15 menit
Slip penyetoran diserahkan
19. Meregister dan melakukan pengarsipan
- Buku
register 30
menit
Data teregister dan siarsipkan
49
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi - 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 – 491360
Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP KONSINYASI TERHADAP GUGATAN GANTI RUGI
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen dan Dasar Hukum
Ketua Penjaminan
Mutu 05 Mei 2017
50
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi - 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 – 491360
Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 13/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN
KEBERATAN GANTI RUGI Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Gani Rugi Pembangunan Kepentingan Umum 3. Perpres RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4. Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
7. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Kepaniteraan Perdata 1. Buku Register Induk Konsinyasi 2. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses konsinyasi tidak akan berjalan lancar 1. Buku Register Induk Konsinyasi
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas Loket
Petugas Meja I Kasir Petugas
Meja II Wakil Panite
ra Panite
ra KPN Hakim Panite
ra Pengg
anti
JS/JSP
Persyaratan
/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima gugatan keberatan ganti rugi dari pemohon
Formuli keberatan ganti
rugi dan alat bukti
5 Menit
Formulir keberatan ganti
rugi dan alat bukti
diterima kepanite
raan perdata
2. Meneliti kelengkapan berkas gugatan keberatan ganti rugi
Formulir keberatan ganti
rugi dan daftar
periksa
10 Menit
Formulir keberatan ganti
rugi dan alat bukti telah
lengkap
Ya
Tidak
51
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas Loket
Petugas Meja I Kasir Petugas
Meja II Wakil Panite
ra Panite
ra KPN Hakim Panite
ra Pengg
anti
JS/JSP
Persyaratan
/Perlengkapan
Waktu Output
3. Menaksir Jumlah panjar biaya perkara gugatan ganti rugi
Formulir keberatan ganti
rugi
5 Menit
Catatan jumlah
perkiraan panjar
biaya perkara keberatan ganti
rugi
4. Memberikan slip setoran panjar biaya perkara keberatan ganti rugi yang harus dibayar pada bank
Lembaran
perkiraan panjar biaya
perkara keberatan ganti rugi slip setoran
bank
5 Menit
Slip bukti
setoran bank
diterima pemoho
n
5. Membuat sura kuasa untuk membayar (SKUM)
Lembar SKUM
3 Menit
Lembar Asli
SKUM diterima pemoho
n
6. Menerima bukti setoran bank dari pemohon dan melampirkannya kedalam berkas
Bukti setoran
bank
3 Menit
Bukti setoran
bank diterima petugas meja I dan
dilampirkan
dalam berkas perkara
7. Menyerahkan kembali berkas perkara ke petugas meja I
Berkas perkara
3 Menit
Berkas perkara diterima petugas meja I
8. Menyerahkan lembar SKUM asli kepada pemohon, lembar kedua kedalam berkas perkara dan lembar ketiga sebagai arsip kasir
SKUM 5 Menit
Lembar asli
SKUm diterima pemoho
n
9. Mencatat panjar biaya perkara kedalam buku jurnal biaya perkara keberatan ganti rugi dan memasukannya kedalam aplikasi SIPP
Buku jurnal biaya
perkara keberatan ganti
rugi dan aplikasi SIPP
5 Menit
Panjar biaya
keberatan ganti
rugi tercatat kedalam
buku jurnal dan aplikasi SIPP
10. Menyerahkan berkas perkara keberatan ganti rugi ke petugas meja II
Berkas perkara
5 Menit
Berkas perkara diterima petugas meja II
dan sudah ada
nomor perkara
52
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas Loket
Petugas Meja I Kasir Petugas
Meja II Wakil Panite
ra Panite
ra KPN Hakim Panite
ra Pengg
anti
JS/JSP
Persyaratan
/Perlengkapan
Waktu Output
11. Membuat tanda terima keberatan ganti rugi
12. Mencatat perkara keberatan ganti rugi dalam buku register perkara keberatan ganti rugi dan memasukannya ke SIPP
Berkas perkara
dan buku register perkara keberatan ganti
rugi
20 Menit
Perkara tercatat
ke dalam buku
register perkara keberatan ganti
rugi dan tercatat ke SIPP
13. Menyiapkan kelengkapan berkas yaitu blangko penetapan penunjukan hakim, PP, Hari Sidang, dan JS/JSP
Berkas perkara, blangko penunjukan hakim tunggal,
PP, JS/JSP,
Hari Sidang
10 Menit
Berkas perkara
siap diajukan kepada ketua
pengadilan
14. Mencatat perkara tersebut dalam buku ekspedisi perkara
Buku ekspedisi perkara
3 Menit
Perkara tercatat dalam buku
ekspedisi perkara
15. Menerima berkas perkara dari hakim
Berkas perkara
5 menit
Berkas perkara diterima
PP
16. Memberitahukan hari sidang ke petugas meja II dan penunjukkan JS/JSP
Turunan surat
keberatan, ganti
rugi, daftar urutan
penunjukkan
JS/JSP
5 Menit
Turunan surat
gugatan diterima petugas meja I dan
JS/JSP
17. Menunjuk JS/JSP dan menyerahkan turunan surat keberatan ganti rugi sesuai jumlah pihak yang di panggil
Turunan surat
keberatan gani rugi,
daftar urut
penunjukkan
JS/JSP
15 Menit
JS/JSP ditetapk
an
18. Melaksanakan pemanggilan dan menyerahkan turunan surat termohon
Surat tugas,
turunan surat
gugatan, relaas
panggilan
2 Hari
Relaas panggila
n diterima termoho
n
19. Menyerahkan relaas panggilan ke petugas meja II
Relaas panggila
n
5 Menit
Relaas panggila
n diterima petugas meja II
53
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas Loket
Petugas Meja I Kasir Petugas
Meja II Wakil Panite
ra Panite
ra KPN Hakim Panite
ra Pengg
anti
JS/JSP
Persyaratan
/Perlengkapan
Waktu Output
20. Menyerahkan Relaas Pangilan kepada PP
Relaas
panggilan
5 menit
Relaas panggila
n diterima
PP
21. Melaksanakan proses persidangan (terhitung mulaisidang pertama sampai dengan pembacaan putusan)
Berkas perkara
Maks. 30 hari
Proses persidan
gan dilaksan
akan
22. Membuat Berita Acara Sidang dan memasukkanya ke dalam SIPP
Berkas perkara 1 hari
Berita acara
sidang, jadwal
dan agenda sidang
terekam dalam SIPP
23. Meneliti dan menandatangani Berita Acara Sidang
Berita acara sidang
30 meni
Berita acara sidang telah diteliti dan
ditandatangani
oleh hakim
dan PP
24. Menandatangani Berita Acara Sidang
Berita acara sidang
5 menit
Berita acara sidang telah diteliti dan
ditandatangani oleh PP
25. Meminta rincian biaya perkara ke kasir
Rincian biaya
perkara dan buku
jurnal
5 menit
Diketahuinya
seluruh biaya
perkara
26. Membuat dan membacakan Putusan pada sidang terakhir
Berkas perkara,
berita acara
sidang, nperangk
at komputer
dan ruang sidang
3 hari
Putusan telah
dibacakan
27. Memasukkan data putusan ke aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir telah putus
Putusan
dan materai
15 menit
Data
putusan terekam dalam
aplikasi SIPP dan
laporan diterima
oleh kasir
54
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Loket Petugas Meja I Kasir Petugas
Meja II Wakil Panite
ra Panite
ra KPN Hakim Panite
ra Pengg
anti
JS/JSP
Persyaratan
/Perlengkapan
Waktu Output
28 Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan putusan kepada pihak yang tidak hadir di persidangan
Blanko pemberitahuan putusan
5 menit
Surat pemberit
ahuan putusan
29. Melaksanakan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir di persidangan
Surat pemberitahuan putusan
2 hari
Relaas pemberit
ahuan diterima
pihak yang tidak
hadir di persidan
gan
30. Menyerahkan relaas pemberitahuan ke Panitera Pengganti
Relaas pemberitahuan putusan
5 menit
Relaas pemberit
ahuan putusan diterima petugas meja II
31. Menyerahkan relaas pemberitahuan putusan ke Meja II dan dicatatkan di Buku Register Keberatan Ganti Rugi dan Aplikasi SIPP
Relaas pemberitahuan putusan
5 menit
Relaas pemberit
ahuan putussa
n diterima panitera Pengga
nti
32. Melampirkan relaas pemberitahuan putusan ke dalam berkas perkara
Relaas pemberitahuan putusan
5 menit
Relaas pemberit
ahuan putusan dimasukkan ke dalam berkas perkara
33. Minutasi perkara dan memasukkan tanggal minutas ke dalam Aplikasi SIPP
Berkas perkara 2 hari
Berkas perkara
telah diminuta
si dan tanggal minutasi terekam dalam
Aplikasi SIPP
34. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi
Berkas perkara yang telah diminutasi
10 menit
Berkas Perkara
telah diminuta
si diterima
oleh petugas meja II
55
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Loket Petugas Meja I Kasir Petugas
Meja II Wakil Panite
ra Panite
ra KPN Hakim Panite
ra Pengg
anti
JS/JSP
Persyaratan
/Perlengkapan
Waktu Output
35. Mencatat dalam Buku Register Perkara Keberatan Ganti Rugi
Berkas perkara dan Buku register Perkara Keberatan ganti Rugi
20 menit
Berkas Perkara
yang telah
diminutasi
tercatat dalam Buku
register Perkara Keberatan ganti
Rugi
36. Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan Hukum tetap tersebut kepada bagianm hukum untuk diarsipkan
Berkas Perkara 10 menit
Berkas Perkara diterima bagian Hukum untuk
diarsipkan
56
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi - 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 – 491360
Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 13/SOP-PNSlw/PDT/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
57
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA
(DEWASA)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 - Hukum. 3. D3 - Altri. 4. SLTA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Banding 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana biasa (dewasa)
1. Berkas Perkara Pidana Biasa 2. Register Induk Perkara 3. Komputer lengkap aplikasi SIPP
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana PP Panitera Hakim KPN/
WKPN
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan meneliti berkas Perkara
Berkas Perkara
1 Jam
Berkas diterima
2
Memberi nomor perkara, mencatat dalam register induk dan input data SIPP
Berkas Perkara
dan Register
1 Jam
Berkas tercatat
3 Menetapkan Penunjukan Majelis Hakim/Hakim dan input SIPP
Berkas Perkara
30 Menit
Penetapan Penunjukan
Hakim
4
Menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP serta input SIPP
Berkas perkara
dan Penetapan
20 Menit
Penetapan Penunjukan
PP dan Jurusita/JSP
58
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana PP Panitera Hakim KPN/
WKPN
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
5 Mencatat penunjukan Hakim dan PP ke dalam Register
Berkas perkara
dan Penetapan
30 Menit
Tercatatnya dalam
register
6
Mempelajari berkas perkara, menetapkan hari sidang serta input SIPP
Berkas perkara
dan Penetapan
1 Jam
Penetapan Hari Sidang
7 Mengetik penetapan penahanan
Berkas perkara
dan Penetapan
30 Menit Penetapan
8 Menandatangani penetapan penahanan
Berkas perkara
dan Penetapan
30 Menit Penetapan
9 Mengirim penetapan hari sidang dan penahanan
Penetapan 1
Jam Penetapan
dikirim
10 Proses persidangan
Berkas
perkara
Berita Acara
dan Putusan
Minimal 10 hari
sebelum masa
panahan an habis, Putusan
diucapkan
11 Minutasi berkas perkara
Berkas perkara
1 Jam
Berkas perkara
12 Mencatat dalam register dan input SIPP
Berkas perkara
dan Register
30 Menit
Tercatatnya dalam
register
13 Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum
Berkas perkara 30
Menit
Diserahkan nya berkas
perkara
59
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA BIASA (DEWASA)
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen dan Dasar Hukum
Ketua Penjaminan
Mutu 05 Mei 2017
60
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
(Dewasa)
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana singkat
1. Berkas Perkara Pidana Singkat 2. Register Induk Perkara 3. Komputer lengkap aplikasi SIPP
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Panmud
Pidana Staff PP Panitera Hakim KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti berkas perkara
Berkas Perkara
15 Menit
Berkas diterima
2 Penunjukan Majelis Hakim
Berkas perkara
30 Menit
Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim
3 Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP
Berkas perkara dan penetapan
20 Menit
Penetapan Penunjukan
PP
4
Menerima berkas dan membuat penetapan penahanan (jika Terdakwa ditahan) dan Hari Sidang
Berkas
Perkara, penetapan
1 Hari
Penetapan Penahanan
5 Menerima berkas perkara
Berkas perkara Lengkap
Penetapan
61
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Panmud
Pidana Staff PP Panitera Hakim KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
6
Mengirim penetapan Hari sidang dan penahanan kepada JPU
Penetapan 30 Hari
Ekpedisi / Kurir
7 Proses Persidangan dan input SIPP
Berkas perkara BA dan
putusan
8 Membuat petikan putusan dan putusan
Konsep petikan / putusan
Petikan / Putusan
9 Menandatangani petikan dan putusan
30
Menit Putusan
10
Menyampaikan petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa
Buku ekspedisi
2 Hari untuk
salinan
Petikan/ salinan putusan terkirim
11 Minutasi berkas Perkara
Buku ekspedisi
7 Hari
Berkas perkara lengkap
12 Mengisi Register dan SIPP
Berkas Register
30 Menit
Register dan SIPP terisi
62
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
63
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT LALU LINTAS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Barang Bukti
1. Buku Register Perkara Tindak Pidana Ringan Formulir - formulir
2. Komputer lengkap aplikasi CTS 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana cepat lalu lintas
1. Register Induk Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Panmud
Pidana Staf
Pidana PP Panitera Hakim KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkap
an Waktu Output
1. Menerima berkas perkara
Berkas perkara,
30 Menit
Berkas diterima
2.
Meneliti dan memberi nomor berkas perkara, menyiapkan Form Penetapan Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti
Berkas perkara 1 hari kerja Berkas
diterima
3. Penunjukan Hakim
Formulir 15
Menit
Penetapan Penunjukan Hakim
4. Penunjukan panitera Pengganti (PP)
Formulir 15 Menit
Penetapan Penunjuka
n PP
64
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Panmud
Pidana Staf
Pidana PP Panitera Hakim KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkap
an Waktu Output
5. Pengecekan kelengkapan berkas
Berkas 30
Menit Berkas lengkap
6. Penyerahan berkas kepada hakim
Berkas 20
Menit
Berkas lengkap diterima
7. Proses persidangan dan putusan
Berkas lengkap
1 Jam
Berkas lengkap diterima
8.
Minutasi, Pengisian Register dan SIPP
Berkas lengkap
1 Hari kerja
Berkas lengkap
Menyerah kan BB yg
telah diputus verstek
kpd Petugas Kejaksa an pada hari itu
juga
65
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT LALU LINTAS
STATUS REVISI
NO.
REVISI NO.
HALAMAN BAGIAN/ SUB BAGIAN
YANG DIREVISI DISETUJUI
OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
66
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PSL 25 AYAT (2) KUHAP
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl 25 Ayat (2) Kuhap 1. Register Induk Perkara Pidana Biasa
2. Komputer lengkap aplikasi CTS
NO Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Petugas Meja I
Panmud Pidana Panitera KPN/
WKPN
Persyarat an /
Perlengkap an
Waktu Output
1
Menerima permohonan perpanjangan dari penuntut umum dari bagian umum
Alat Tulis
Kantor (ATK)
10 Menit
Terdatanya status
penahanan yang hampir
berakhir
2
Memeriksa syarat formil dan kelengkapan permohonan perpanjangan penahanan
Tidak
Ya
Berkas Permohonan, Alat
Tulis Kantor
15 Menit
Terdatanya kelengkapan
formil permohonan perpanjangan penahanan
67
NO Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Petugas Meja I
Panmud Pidana Panitera KPN/
WKPN
Persyarat an /
Perlengkap an
Waktu Output
3
Mengetik penetapan perpanjangan penahanan berdasarkan pasal 25 ayat (2) KUHP
Tidak
Tidak
Konsep penetap
an, Komputer /
Laptop Printer
30 Menit
Tersedianya konsep
penetapan perpanjangan penahanan
4 Meneliti penetapan perpanjangan penahanan
Ya
Ya
Draf Penetapan,Alat
tulis kantor (ATK)
30 Menit
Diparafnya draf
penetapan perpanjang
an penahanan
5 Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan
Draf penetap
an Perpanja
ngan Penahan
an
10 Menit
Ditandatangani nya penetapan perpanjangan penahanan
6
Mengirim penetapan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum
Surat
penetap an, Buku ekspedisi
15 Menit
7 Mengarsipkan surat penetapan perpanjangan penahanan
Box file, Surat penetap
an permohon
an
15 Menit
Tersimpannya penetapan
perpanjangan penahanan
68
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PSL 25 AYAT (2) KUHAP
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
69
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA .
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl 29 Kuhap 1. Register Induk Perkara Pidana Biasa
2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Petugas Meja I
Panmud Pidana Panitera KPN/
WKPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima permohonan perpanjangan dari penyidik dari bagian umum
Alat tulis kantor (ATK)
10 Menit
Terdatanya status
penahanan yang hampir
berakhir
2
Memeriksa syarat formil dan kelengkapan permohonan perpanjangan penahanan
Berkas permohonan,
Alat Tulis Kantor
15 Menit
Terdatanya kelengkapan
formil permohonan perpanjangan penahanan
70
No Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Petugas Meja I
Panmud Pidana Panitera KPN/
WKPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
3
Mengetik penetapan perpanjangan penahanan berdasarkan pasal 29 KUHP
Tidak
Tidak
Konsep penetapan, Komputer /
Laptop, Printer
30 Menit
Tersedianya konsep
penetapan perpanjangan penahanan
4 Meneliti penetapan perpanjangan penahanan
Ya
Ya Draf penetapan,
Alat tulis kantor (ATK)
30 Menit
Diparafnya draf
penetapan perpanjang
an penahanan
5 Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan
Draf penetapan perpanjangan penahanan
10 Menit
Ditandatanga
ninya penetapan
6
Mengirim penetapan perpanjangan penahanan kepada penyidik
Surat
penetapan, Buku ekspedisi
15 Menit
Dikirimnya surat penetapan
perpanjangan penahanan
7 Mengarsipkan surat penetapan perpanjangan penahanan
Box file, Surat penetapan
permohonan
15 Menit
Tersimpannya penetapan
perpanjangan penahanan
71
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PIDANA PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
72
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM
BANDING
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian upaya hukum banding
1. Berkas Perkara Pidana Biasa 2. Register Induk Perkara 3. Komputer lengkap aplikasi SIPP
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Pidana
Panmud Pidana
JS/ JSP Panitera KPN/
WKPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima permohonan Banding
Permohonan Banding
15 Menit
Permohon an Banding
2
Membuat Akta permintaan banding dari JPU/TDW/PHT, mengisi Buku Register Banding, input data SIPP
Petikan Putusan/ Register Banding, Laptop, Jaringan Internet
30 Menit Akta
Perminta an Banding
3 Membuat Laporan Banding
Akta banding, Surat
Dakwaan, Tap Han, Petikan
Putusan
30 Menit
Laporan Banding
4 Mengirimkan laporan Banding
Laporan Banding
30 Menit
Laporan terkirim
5
Menyampaikan Akta Pemberitahuan Banding kpd pihak
Akta
Pemberitahuan banding
2 Hari Relaas
73
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Staf
Pidana Panmud Pidana
JS/ JSP Panitera KPN/
WKPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
6 Menerima Memori Banding dan Kontra Memori Banding
Tanda terima 15 Menit Tanda
terima
7
Pemberitahuan Akta dan Penyerahan Memori dan Kontra Memori Banding kepada pihak
Akta Pemberitahua
n dan Penyerahan Memori dan
Kontra Memori Banding
2 Hari Relaas
8 Membuat Inzage dan penjilidan
Berkas perkara 30 Menit Berkas
terjilid
9
Membuat Pengantar pengiriman Berkas Banding, Input SIPP dan register
Berkas perkara 1 Jam
Pengantar Pengiriman
Berkas Banding
10 Menandatangani pengantar
Surat pengantar
30 Menit
Pengantar ditandatang
ani
11 Menyiapkan pengiriman berkas
Berkas perkara banding lengkap
30 Menit
Berkas banding terkirim
74
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM BANDING
STATUS REVISI
NO.
REVISI NO.
HALAMAN BAGIAN/ SUB BAGIAN
YANG DIREVISI DISETUJUI
OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
75
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KASASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Sop Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Banding 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian upaya hukum kasasi
1. Berkas Perkara Pidana Biasa 2. Register Induk Perkara 3. Komputer lengkap aplikasi SIPP
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Pidana
Panmud Pidana JS/ JSP Panitera KPN/
WKPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1. Penerimaan permohonan kasasi
Petikan putusan/ register
kasasi, laptop, jaringan internet
1 Jam
Akta permin taan
kasasi
2.
Pembuatan akta permintaan kasasi, mengisi buku register kasasi, input data SIPP
3. Membuat laporan kasasi
Akta kasasi, surat
dakwaan, tap han, petikan
putusan pemberitahuan
pts PT
2 Jam
Laporan kasasi
4. Mengirimkan laporan kasasi
Laporan kasasi
1 Hari Terkirim
5. Menyerahkan akta pemberitahuan kasasi kepada pihak
Akta pemberitahuan
kasasi 3
Hari Relaas
76
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Staf
Pidana Panmud Pidana JS/ JSP Panitera KPN/
WKPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
6.
Menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi serta membuat tanda terima
Tanda terima penyerahan
memori kasasi / kontra
memori kasasi
15 Menit
Tanda terima memori
dan kontra memori kasasi
7. Menyerahkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi kpd pihak
Akta pemberitahuan
dan penyerahan
memori/kontra memori kasasi
2 Hari Relaas
8.
Membuat pengantar pengiriman berkas kasasi, input data SIPP dan register
Berkas kasasi 1 Jam
Pengan tar
ditandatangani
9. Menandatangani pengantar pengiriman berkas
Surat pengantar,
berkas kasasi
30 Menit
Berkas kasasi
lengkap
10 Menyiapkan berkas kasasi untuk dikirim
Berkas kasasi lengkap
30 Menit
Berkas kasasi terkirim
77
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KASASI
STATUS REVISI
NO.
REVISI NO.
HALAMAN BAGIAN/ SUB BAGIAN
YANG DIREVISI DISETUJUI
OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
78
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali (PK) Praperadilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Sop Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Banding 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian upaya hukum peninjauan kembali
1. Register Induk Perkara 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana
JS/ JSP PP Panitera Hakim KPN/
WKPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1.
Menerima permohonan dan alasan PK dari JPU / terpidana / ahli waris
Permohonan 1 Jam
Nomor Perkara
2.
Membuat akta PK, mengisi buku register dan input data SIPP
Buku register, laptop,
Jaringan internet
1 Jam
Teregister
3. Menanda tangani Akta PK
Permohonan 1
Jam Akta
79
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana
JS/ JSP PP Panite
ra Ha kim
KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Out put
4. Menetapkan Penunjukan Hakim
Berkas 30
Menit Peneta
pan
5.
Menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti
Berkas 20 Menit
Pengisian
Regis ter dan SIPP
6.
Mencatat penetapan penunjukkan Hakim dan PP serta mengisi dalam register dan SIPP
Berkas 30 Menit
Pengisian
register dan
SIPP
7. Meneliti kelengkapan berkas
Berkas 30 Menit Berkas
8. Menetapkan Hari sidang
Berkas 1 Jam
Penetapan Hari
Sidang
9.
Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak
Berkas 2 Hari Relaas
10 Proses persidangan
Berkas 30
Hari Konsep
11
Menyusun kelengkapan bundel A dan bundel B
Berkas 7 Hari Berkas
12 Mengetik surat pengantar pengiriman berkas
Berkas 30
Menit Berkas
13
Menandatangani pengantar pengiriman berkas PK
Berkas 1 Jam
Surat pengan
tar
14 Mengisi Register dan menginput dalam SIPP
Berkas 1
Hari
Bukti Pengiri
man
15
Mengirim berkas perkara Peninjauan Kembali ke Bagian Umum
Berkas 15 Menit
Ekspe disi
80
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
STATUS REVISI
NO.
REVISI NO.
HALAMAN BAGIAN/ SUB BAGIAN
YANG DIREVISI DISETUJUI
OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
81
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PROSES PENYELESAIAN GRASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Grasi 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Sop Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Banding 3. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian grasi
1. Register Induk Perkara 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket Panmud
Pidana Staf
Pidana Panitera KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1. Menerimaan permohonan grasi dari terpidana
Permohonan 1
Jam
Nomor perkara
2.
Membuat akta permohonan grasi, input data register dan SIPP
Buku register, laptop, jaringan
internet
1 Jam Teregister
3. Menandatangani akta permohonan grasi
Permohonan 1
Jam Akta
4.
Menelaah berkas untuk diberi pendapat apakah memenuhi syarat atau tidak
Berkas 7 Hari
Pendapat / Rekomenda
si
82
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana Panitera KPN/
WKPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
5.
Menyusun berkas grasi, membuat pengantar pengiriman berkas grasi
Berkas 1 Hari
Bundel berkas Grasi
6.
Menandatangani pengantar pengiriman berkas grasi, input data register dan SIPP
Berkas 1 Hari Pengantar
7. Mengirim berkas Grasi, input data SIPP dan Register
Berkas 1
Hari Bukti
pengiriman
83
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PROSES PENYELESAIAN GRASI
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
84
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penanganan permohonan izin/ persetujuan penyitaan
1. Register Induk Perkara 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana Panitera KPN/
WKPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan
- Permohonan izin
penyitaan - Buku agenda
penerimaan
10 Menit
Diterimanya permohonan
izin/persetujuan penyitaan
2
Mencatat permohonan izin/persetujuan penyitaan dalam buku surat masuk
- Permohonan Izin penyitaan
- Buku genda penerimaan
15 Menit
Terdatanya permohonan
izin/persetujuan penyitaan
dalam buku surat masuk
3
Meneliti dan melaporkan izin/persetujuan penyitaan
Permohonan izin penyitaan
20 Menit
Tersedianya konsep analisis permohonan
izin/persetujuan penyitaan
85
No Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana Panitera KPN/
WKPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
4 Meneliti permohonan izin/persetujuan penyitaan
Tidak
Ya
Permohonan izin penyitaan
1 Jam
Tersedianya pertimbangan izin penyitaan
5 Mengetik penetapan izin/persetujuan penyitaan
Permohonan izin penyitaan
1 Jam
Penetapan izin/persetuju an penyitaan
6
Meneliti dan memberi paraf penetapan izin/persetujuan penyitaan
Ya
Tidak Tidak Tidak Penetapan izin/persetuju an penyitaan
30 Menit
Diparafnya penetapan
izin/persetujuan penyitaan
7
Meneliti dan memberi paraf penetapan izin/persetujuan penyitaan
Penetapan
izin/persetujuan penyitaan
30 Menit
Diparafnya Penetapan
izin/persetuju an penyitaan
8
Meneliti dan menandatangani penetapan izin/persetujuan penyitaan
Ya Ya
Penetapan izin/persetujuan penyitaan
10 Menit
Ditandatanganinya Penetapan
izin/persetujuan penyitaan
9
Mencatat ke dalam buku register izin persetujuan penyitaan
- Penetapan izin/
persetujuan penyitaan
- Permohonan izin penyitaan
1 Jam
Tercatatnya Penetapan
izin/persetuju an penyitaan
10 Mengirimkan penetapan izin/persetujuan
- Penetapan izin/
persetujuan penyitaan
15 Menit
Terkirimnya Penetapan izin/
persetujuan penyitaan
11
Mengarsipkan berkas permohonan penetapan izin/persetujuan penyitaan
- Penetapan izin/
persetujuan penyitaan
- Permohonan izin penyitaan
- Box file
15 Menit
Tersusun dan tersimpannya
arsip permohonan izin
penyitaan dengan baik
86
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
87
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penanganan permohonan izin/ persetujuan penggeledahan 1. Register Induk Perkara
2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana Panitera KPN/
WKPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan
Permohonan dan
Buku agenda penerimaan
10 Menit
Diterimanya permohonan
izin/persetujuan penggeledahan
2
Mencatat permohonan izin/persetujuan penggeledahan
Permohonan dan
Buku agenda penerimaan
15 Menit
Terdatanya permohonan
izin/persetujuan penggeledahan
3
Meneliti dan melaporkan izin/persetujuan penggeledahan
Permohonan Izin
penggeledah an
20 Menit
Permohonan Izin
penggeledahan
88
No Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana Panitera KPN/
WKPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
4 Meneliti permohonan izin/persetujuan penggeledahan
Tidak
Permohonan izin
penggeledah an
1 Jam
Permohonan Izin
penggeledahan
5 Mengetik penetapan izin/persetujuan penggeledahan
Ya Penetapan izin
penggeledah an
1 Jam
Penetapan izin penggeledahan
6
Meneliti dan memberi paraf penetapan izin/persetujuan penggeledahan
Tidak Penetapan izin
penggeledah an
30 Menit
Piparafnya penetapan izin penggeledahan
7
Meneliti dan memberi paraf penetapan izin/persetujuan penggeledahan
Ya
Ya
Penetapan izin
penggeledah an
30 Menit
Diparafnya penetapan
izin/persetujuan penggeledahan
8
Meneliti dan menandatangani penetapan izin/persetujuan penggeledahan
Ya
Penetapan izin
penggeledah an
30 Menit
Ditanda tanganinya penetapan
izin/persetujuan penggeledahan
9
Mencatat ke dalam buku register izin/ persetujuan penggeledahan
Penetapan izin
penggeledah an
30 Menit
Penetapan izin penggeledahan
10 Mengirimkan penetapan izin/persetujuan penggeledahan
Penetapan izin
penggeledah an
15 Menit
Penetapan izin penggeledahan
11
Mengarsipkan berkas permohonan penetapan izin/persetujuan penggeledahan
Penetapan izin
penggeledah an, Surat
Permohona, Box file
15 Menit
Arsip izin/persetujuan penggeledahan
89
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
89
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas ) tahun
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Penetapan Diversi
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana anak
1. Register Induk Perkara 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana Panitera KPN/
WKPN Hakim PP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima berkas perkara
Berkas perkara
15 Menit
Berkas diterima
2
Memberi nomor perkara, pencatatan dalam register induk dan input data SIPP
Berkas perkara
1 Jam/ perkara
Berkas diterima
90
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana Panitera KPN/
WKPN Hakim PP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
3
Menetapkan Penunjukan Majelis/Hakim Anak dan input ke SIPP
Berkas perkara
30 Menit/
perkara
Penetapan Penunjukan Hakim
4
Menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita/JSP serta menginput SIPP
Berkas perkara dan tap tunjuk
Hakim
20 Menit/
perkara
Penetapan Penunjukan PP dan Jurusita/J
SP
5
Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke dalam buku Register Induk
Berkas
perkara, tap tunjuk Hakim dan tap tunjuk
PP
30 Menit/ Jumlah berkas perkara
diteri ma
Register terisi
6
Menerima berkas perkara untuk dipelajari dan menetapkan Hari sidang dan untuk dibuat penetapan penahanan (dalam hal anak ditahan) serta input SIPP
Berkas Perkara
2 Jam / perkara
7
Mengirim penetapan penahanan dan penetapan Hari sidang
Penetapan Hari Sidang
dan Penetapan Penahanan
1 Hari Penetapan terkirim
12 Proses Persidangan
Berkas perkara
Berita Acara dan
Putusan
13
Menyampai kan petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa
Petikan / Salinan Putusan
1 Hari untuk
petikan 15 Hari untuk
salinan
Petikan/ salinan putusan terkirim
14
Minutasi berkas Perkara, mengisi Register dan SIPP
Buku ekspedisi
20 Menit/ berkas perkara
Berkas perkara lengkap
91
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
92
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 13/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENETAPAN DIVERSI
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas ) tahun
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuh penetapan diversi
1. Register Induk Perkara 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Pidana Panmud Pidana Panitera KPN/
WKPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas permohonan Diversi dari Penyidik atau Penuntut Umum
Surat
Permohonan, SPDP,
Resume atau Laporan
Penyidikan dan BA Sita, BA Diversi,
Laporan dari BAPAS
1
Jam
Diterimanya
berkas
93
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Pidana Panmud
Pidana Panitera KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
2
Dicatat dalam Buku Register Surat masuk bagian umum
Tidak
Berkas perkara
1 Jam
Dicatatnya permohonan
3.
KPN membuat disposisi yaitu Mengabulkan atau Menolak atau mengembalikan
Ya
Berkas perkara
1 Jam
Disposisi
4.
Mempersiapkan Penetapan Diversi dalam bentuk konsep Penetapan
Berkas perkara
1 Jam
Konsep penetapan
5.
Membuat Penetapan Diversi sampai ditanda tanganinya Penetapan Diversi
Konsep penetapan
1
Jam
Penetapan
6.
Mengisi / mencatat dalam Register Diversi
Penetapan 1
Jam
Dicatatnya penetapan dlm register
7.
Mengirim Penetapan Diversi dan dicatat dalam agenda surat keluar bagian umum
Berkas perkara
30
Menit
Surat
pengantar
8.
Mengarsipkan dan menyimpan berkas permohonan Diversi
Penetapan Diversi
1 Jam
Arsip
perkara
94
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 13/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENETAPAN DIVERSI
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
95
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 14/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Barang Bukti 2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penanganan proses penyelesaian perkara pidana praperadilan
1. Register Induk Perkara 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana
JS/ JSP PP Panitera Hakim KPN/
WKPN
Persyarat an/
Perlengkapan
Wak tu Output
1. Menerima permohonan praperadilan
Permohonan
1 Jam
Nomor Perkara
2.
Mencatat permohonan praperadilan dalam buku register dan input data SIPP
Buku register, Laptop, Jaringan internet
1 Jam
Teregis ter
3.
Menetapkan Penunjukan Hakim dan input SIPP
Berkas 1 Jam
Penetapan
Penunjukan
Hakim
4.
Menetapkan Penunjukan PP dan JS/JSP serta input SIPP
Berkas 1 Jam
Penetapan
an PP
96
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana
JS/ JSP PP Panitera Hakim KPN/
WKPN
Persyarat an/
Perlengkapan
Wak tu Output
5.
Mencatat Penunjukan Hakim, PP dan JS/JSP dalam register
Berkas 1 Jam
Pengisi an
register dan
SIPP
6.
Menerima dan mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang, mengisi SIPP
Berkas 2 Jam
Berkas diperik
sa
7. Pemanggilan para pihak
Berkas 2 Hari Relaas
8. Proses persidangan
Berkas 7
Hari Berkas
9. Minutasi, Input SIPP, Register dan Penjilidan
Berkas 3
Hari
Berkas Leng kap
97
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 14/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
98
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 15/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN BARANG BUKTI
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Lalu
Lintas 4. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
1. Buku Register Perkara 2. Formulir - formulir 3. Komputer lengkap aplikasi CTS 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Penanganan Barang Bukti
1. Register Induk Perkara 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Buku
Ket Staf Pidana Panmud Pidana Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima barang bukti
- Buku penerimaan - Barang bukti 30 Menit Diterimanya
barang bukti
2
Memeriksa detail barang bukti sesuai rincian surat pengantar pelimpahan barang bukti
- Buku penerimaan - Barang bukti 30 Menit
Terdatanya kelengkapan barang bukti dengan baik
3 Menerima pelimpahan barang bukti sesuai dengan daftar rincian
- Rincian Barang
Bukti - Barang Bukti
30 Menit Diterimanya kekurangan barang bukti
4 Menerima penerimaan barang bukti sesuai dengan daftar rincian yang telah lengkap
- Rincian barang bukti
- Barang bukti 20 Menit
Terdatanya rincian dan
barang bukti yang valid
5 Mencatat kedalam buku register dan SIPP
- Barang bukti - Buku penerimaan 1 Jam Barang Bukti siap
didaftarkan
6 Penyimpanan Barang Bukti
- Tempat barang bukti 30 Menit Tempat barang
bukti
99
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 15/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN BARANG BUKTI
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
100
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 16/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT (TIPIRING)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Barang Bukti
1. Buku Register Perkara Tindak Pidana Ringan Formulir - formulir
2. Komputer lengkap aplikasi CTS 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi penyelesaian perkara pidana cepat (Tipiring)
1. Register Induk Perkara Tindak Pidana Ringan 2. Komputer lengkap aplikasi CTS
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana PP Panitera Hakim KPN/
WKPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas perkara dari penyidik
Berkas
perkara, Form Peneta-pan Penunjukan Hakim dan Panitera
Pengganti Laptop
30 Menit
Berkas diterima
2
Meneliti Berkas, Menyiapkan Form Penetapan Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti
101
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Pidana
Staf Pidana PP Panitera Hakim KPN/
WKPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
3 Menetapkan Penunjukan Hakim
Penetapan, berkas perkara
10 Menit
Penetapan Penunjukan
Hakim
4 Menetapkan Penunjukan PP dan Jurusita/JSP
Penetapan,
berkas perkara
10 Menit
Penetapan Penunjukan
PP
5
Memeriksa kelengkapan berkas dan mengisi SIPP
Berkas perkara
20 Menit
Berkas lengkap
6 Menerima berkas perkara
Berkas perkara
10 Menit
Berkas diterima
7 Proses persidangan dan Putusan
Berkas perkara Putusan
8
Minutasi, Pengisian Register dan SIPP
Berkas perkara
1 Jam
Berkas lengkap
102
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 16/SOP-PNSlw/PID/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT (TIPIRING)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
103
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP LAPORAN DATA PERKARA PERDATA DAN PIDANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/HM.02. 3/6/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat bandingpada 4 (empat) Lingkungan peradilan
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana 4. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 5. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 6. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelaporan perkara akan terhambat dan berimplikasi terhadap pelayanan informasi data perkara
Dokumen laporan bulanan perkara
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum Panitera KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima data perkara perdata dan pidana
Sesuai dengan buku register
perdata dan pidana
1 Hari
Data perkara
2
Meneliti dan mencocokan dengan buku bantu penerimaan perkara
Sesuai dengan buku register
perkara pidana/perdata
Data perkara
3 Pembuatan draf laporan dan surat pengantar
Data perkara
pidana/perdata
Laporan
Ya
Tidak
104
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum Panitera KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4 Meneliti draf laporan dan memberi paraf
Draf Laporan
perkara
Laporan
5 Meneliti dan menandatangani laporan
Laporan perkara sudah di paraf
Panmud Hukum Laporan
6 Meneliti dan menandatangani laporan
Laporan perkara sudah ditanda
tangan Panitera Laporan
7
Memberikan penomoran surat dan mengirim laporan serta mengarsipkan
Laporan perkara yang sudah lengkap Arsip
Ya
Ya
Ya
Tidak Tidak
Tidak
105
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP LAPORAN DATA PERKARA PERDATA DAN PIDANA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
106
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENDAFTARAN BADAN HUKUM
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
1. Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum
2. Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Badan hukum
3. Alat Tulis Kantor Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan akan terhambat
Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Badan hukum
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima akta pendirian/ perubahan Badan Hukum
Akta asli dan fotocopy pendirian/perubahan beserta No. NPWP
30 Menit
Akta notaris
2 Meneliti akta pendirian / perubahan / pembubaran Badan Hukum
1. Perkumpulan/organisasi/ badan usaha : akta notaris+FC
2. CV : Akta notaries asli + FC,npwp,
3. Perubahan CV: FC akta asli yang terlegalisasi + akta perubahan dan FC akta perubahan
4. Akta pembubaran : FC Akta pembubaran + FC Akta pendirian
Akta notaris
3 Mencatat dalam buku register badan hukum
Buku register Akta notaris
Tidak
Ya
107
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4 Memberi nomor pendaftaran
Buku register
Akta notaris
5 Meneliti dan menandatangani akta
Akta notaris yang sudah didaftar
Akta notaris yang ditanda
tangani
6 Membuat kuitansi penerimaan uang legalisasi
Kwitansi PNBP Kwitansi
7 Menstempel dan menyerahkan kepada pemohon
Akta notaris yang sudah di legalisasi
Akta notaris terlegalisasi
8 Mengarsipkan Akta tersebut
Salinan akta pendirian/ perubahan badan hukum yang sudah disahkan
Tersimpan dalam arsip
Ya
Tidak
108
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENDAFTARAN BADAN HUKUM
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
109
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
1. Surat Kuasa Asli dan foto copy. 2. Berita Acara Sumpah 3. Buku Register Surat Kuasa 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Surat kuasa yang telah didaftar
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima surat kuasa
Surat kuasa asli dan
fotocopynya, serta Kartu anggota avokat / peradi dan BA sumpah/KTP
30 Menit
Surat kuasa
2 Meneliti surat kuasa dan kelengkapan
Surat kuasa asli dan fotocopynya, serta Kartu anggota avokat / peradi
dan BA sumpah Surat kuasa
Tidak
Ya
110
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum Panitera Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
3 Menulis dalam buku register surat kuasa
Buku register
Surat kuasa
4 Memberikan cap tanda pendaftaran suras kuasa tersebut
Surat kuasa asli dan
fotocopynya, serta Kartu anggota advokat / peradi
dan BA sumpah
Cap tanda pendaftaran surat
kuasa
5 Menulis nomor dan tanggal pendaftaran dalam surat kuasa
Stempel Nomor pendaftaran surat kuasa
6 Meneliti dan menandatangani surat kuasa
Surat kuasa Surat kuasasudah
didaftar dan ditandatangani
7 Membuat kuitansi penerimaan uang legalisasi
Tanda tangan tanda
terima Kwitansi
8
Memberikan stempel dan menyerahkan surat kuasa kepada pemohon
Surat kuasa sudah lengkap
Surat kuasa yang sudah terdaftar
9 Mengarsipkan Surat Kuasa tersebut
Fotocopy surat kuasa dan kelengkapannya
Fotocopy surat kuasa dan
kelengkapannya diarsipkan
Ya
Tidak
111
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
112
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
1. Surat Kuasa Khusus Asli 2. Surat keterangan hubungan keluarga dari
Desa/Kelurahan. 3. Foto Copy KTP pemberi dan penerima Kuasa. 4. Buku Register Surat Kuasa
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Surat kuasa yang telah didaftar
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Hukum Staf KPN/
WKPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima permohonan untuk menjadi kuasa Insidentil
Surat keterangan hubungan
keluarga yang dibuat dari pemerintah Desa, surat kuasa,
berkelakuan baik /Polri , foto copy KK dan KTP dan Fas Foto ukuran
4 x6
15 Menit
Berkas permohonan
2 Mencatat dalam register dan membuat surat penetapan
Komputer, surat permohonan 30 Menit
Draf surat kuasa insidentil
113
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panmud Hukum Staf KPN/
WKPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
3 Meneliti dan memberi paraf pada surat kuasa insidentil
Draf surat kuasa insidentil 15 Menit
Surat kuasa insidentil
4
Meneliti dan menandatangani kuasa surat insidentil
Surat kuasa insidentil 1 Jam
Surat kuasa insidentil
5
Memberikan nomor dan membuat kwitansi tanda terima uang legalisasi
Surat ijin isnsidentil yang sudah ditandatangani KPN
15 Menit Kwitansi
6 Menyerahkan kepada Pemohon
Buku register, surat kuasa insidentil
15 Menit
Surat ijin kuasa insidentil
Tidak Tidak
Ya
Ya
114
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
115
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 26 Mei 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP KERJA SAMA POS BANTUAN HUKUM
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum 3. SOP Layanan Hukum Pendampingan
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Posbakum
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Surat Perjanjian Kerja Sama
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum KPN/
WKPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima permohonan kerja sama dari lembaga bantuan hukum
Sudah mendapat verifikasi /Akreditasai dari Menteri Hukum
dan HAM RI
20 Menit
Diterimanya surat permohonan kerja
sama
2 Meneliti permohonan kerja sama
Sudah mendapat
verifikasi /Akreditasai dari Mennteri Hukum
dan HAM RI
10 Menit
Ditelitinya surat permohonan kerja
sama
3
Membuat perjanjian kerja sama dengan lembaga bantuan hukum
Sesuai dengan
undang undang yang berlaku
2 Hari
Dibuatnya surat perjanjian kerja
sama
Tidak
Ya
116
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4 Meneliti perjanjian kerjasama
Pejanjian kerja sama
dan kelengkapan berkas yang diperlukan
60 Menit
Ditelitinya surat perjanjian kerja
sama
5 Mengajukan kepada KPN
Surat perjanjian kerja sama
20 Menit
Diajukannya surat perjanjian kerja
sama
6 Meneliti perjanjian kerja sama
Surat perjanjian kerja
sama 1
Hari
Ditelitinya surat perjanjian kerja
sama
7
Pendatanganan kerjasama dengan para penyedia layanan
Surat perjanjian kerja
sama dan pihak penyedia Posbakum
1 Hari
Ditandatanganinya surat perjanjian
kerja sama
8 Pengarsipan dan pemberian buku register Posbakum
Surat perjanjian kerja sama
20 Menit
Diarsipkannya surat perjanjian
kerja sama
Tidak
Tidak
Ya
Ya
117
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 26 Mei 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP KERJA SAMA POS BANTUAN HUKUM
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
118
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP LAYANAN HUKUM PENDAMPINGAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Posbakum
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Dokumen penetapan penasehat hukum
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud Hukum
KPN/ WKPN/ Hakim
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima permohonan pendampingan layanan hukum dari pemohon atau ditunjuk oleh Majelis hakim
Surat keterangan tidak mampu/ jamkesmas, permohonan untuk
pendampingan bantuan hukum, atau surat
penunjukan dari majelis hakim
10 Menit
Diterimanya permohonan
pendampingan
2 Meneliti permohonan
Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum
20 Menit
Draf Penetapan penunjukan
lembaga bantuan hukum
Ya
Tidak
119
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud Hukum
KPN/ WKPN/ Hakim
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
3
Pembuatan penetapan menunjuk lembaga bantuan hukum
Sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) KUAP dan ketenuan Pasal 55 UU
RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
30 Menit
Draf Penetapan penunjukan
lembaga bantuan hukum
4 Meneliti penetapan
Draf Penetapan penunjukan lembaga
bantuan hukum 60
Menit
Ditelitinya draf Penetapan penunjukan
lembaga bantuan hukum
5 Menandatangani penetapan
Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum yang
telah diteliti
10 Menit
Ditanda tanganinya Penetapan penunjukan
lembaga bantuan hukum
6 Menulis dalam register bantuan hukum
Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
yang telah ditandatangani
20 Menit
Ditulisnya Penetapan penunjukan
lembaga bantuan hukum
yang telah ditandatangani
ke dalam register
7
Menyerahkan Penetapan kepada lembaga penyedia Posbakum yang ditunjuk
Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
yang telah ditandatangani
10 Menit
Diserahkannya Penetapan penunjukan
lembaga bantuan hukum
yang telah ditandatangani
Ya
Ya
Tidak
Tidak
120
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP LAYANAN HUKUM PENDAMPINGAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
121
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Pengaduan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Berkas Pengaduan
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Meja
Pengaduan Panmud Hukum Panitera KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Penerimaan Pengaduan dari Pelapor
Memenuhi syarat dan materi / kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis
10 menit Data pengaduan
2 Petugas menginput data laporan ke aplikasi SIWAS
Data Pengaduan 15 menit Tanda Terima
3
Memberi tanda terima pada pelapor dan QR code, scanner serta username dan password pelapor
Tanda Terima 5 menit Tanda Terima Pengaduan diterima Pelapor
122
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Meja
Pengaduan Panmud Hukum Panitera KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
4
Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan
Data Pelapor, Buku Register Pengaduan
10 menit Data Pelapor tercatat dalam Buku Register Pengaduan
5
Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera
Data Pengaduan 10 menit
Pengaduan diterima Ketua Pengadilan
6
Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan 10 menit Pengaduan
ditindaklanjuti
7
Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan, Perangkat Komputer
10 menit Surat Pengantar
8
Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan
Surat Pengatar 10 menit Surat Pengatar ditandatangani
9
Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum
Surat Pengatar 10 menit
Surat Pengantar dan Data Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi
10 Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar
Lembar Arsip Surat Pengantar 5 menit Surat Pengatar
diarsipkan
123
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen, Nama Dokumen, Dasar Hukum dan Alur Prosedur
Ketua Penjaminan
Mutu 05 Mei 2017
124
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAYANAN INFORMASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Permohonan Informasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu Berkas Permohonan Informasi
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Informasi
Penanggung jawab
Informasi PPID Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima permohonan informasi
- Surat permohonan
- Blangko permohonan
10 Menit
Surat permohonan
2 Mencatat register permohonan informasi
Register permohonan
10 Menit
Register permohonan
3
Meneruskan permohonan ke penanggung jawab informasi dan dilanjutkan ke PPID
- Surat permohonan
- Blangko permohonan
10 Menit
Surat permohonan
125
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas Informasi
Penanggung jawab
Informasi PPID Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
4
Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan ke Petugas Informasi
- Surat permohonan
- Blangko permohonan
1 Hari
Surat pemberitahuan
5 Meneliti permohonan informasi
Berkas 1 Hari Berkas
6 Menyampaikan permberitahuan ke Pemohon
Surat pemberitahuan
1 Hari
Surat pemberitahuan
7 Menggandakan informasi
Berkas Fotokopi berkas
8 Menyerahkan fotokopi informasi
Fotokopi berkas Fotokopi berkas
Tidak
Ya
126
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAYANAN INFORMASI
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
127
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register Surat Masuk
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan riset atau penelitian tidak berjalan Berkas permohonan dan proposal penelitian
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum Hakim KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permohonan dan proposal penelitian
Proposal 30 Menit
Diterimanya Proposal
2
Meregister surat permohonan ke dalam buku register riset
Proposal 30 Menit
Dicatatnya Proposal ke dalam buku
register
3
Meneliti surat permohanan dan proposal riset serta menginstruksikan pelayanan
Proposal 1 Jam
Ditelinya Proposal
Tidak
Ya
128
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panmud
Hukum Hakim KPN/ WKPN
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4 Melayani dan mencarikan berkas
Proposal yang
telah diteliti 1
Jam
Dilayani dan dicarikannya
berkas
5 Penunjukan hakim pembimbing
Proposal yang
telah diteliti 30
Menit
Ditunjuknya hakim
pembimbing
6 Penentuan hari bimbingan
Proposal yang telah diteliti dan
penetapan 1
Jam Ditentukannya hari bimbingan
7 Pelaksanaan bimbingan
Proposal yang telah diteliti dan
penetapan 7
Hari Dilaksanakannya
bimbingan
8 Pembuatan surat keterangan Riset
Hasil pelaksanaan bimbingan
45 Menit
Dibuatnya surat keterangan
9 Penyerahan surat keterangan riset
Surat
keterangan 15
Menit Diserahkannya
surat keterangan
129
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
130
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
1. S1 – Hukum. 2. D3 – Altri. 3. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berkas perkara tidak tertata dengan rapi dan akan kesulitan dalam mencari berkas perkara yang sudah tersimpan
Buku Register dan Berkas Perkara
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Staf Panmud Hukum Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas perkara
Berkas, buku penerimaan, buku register
30 Menit
Arsip perkara
2 Meneliti jumlah berkas perkara yang diserahkan oleh perdata/pidana
Buku bantu penyerahan berkas, berkas perkara
30 Menit
Arsip perkara
4 Meregister berkas perkara dan diinput ke SIPP
Buku register, komputer 30 Menit
Arsip perkara,
Data SIPP
5 Memberikan label pada boks
Komputer, kertas label, berkas perkara
30 Menit
Arsip perkara
6 Menyimpan berkas perkara
Rak, boks, ruang arsip 30
Menit Arsip
perkara
Tidak
Ya
131
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
132
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN SURAT MASUK
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
1. S1 – Hukum. 2. D3 – Altri. 3. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat Pencatatan surat masuk pada buku register
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Panitera Muda
Hukum Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan mencatat surat masuk
Surat masuk yang telah didisposisi
15 Menit
Diterima dan dicatatnya surat
masuk yang telah didisposisi
2
Meneliti dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan
Surat masuk yang sudah diregister
1 Jam
Diteliti dan ditindaklanjutinya surat masuk yang telah disisposisi
3 Mengarsipkan surat
Surat masuk yang
sudah ditindaklanjuti
15 Menit
Diarsipkannya surat yang telah
ditindaklanjuti
133
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN SURAT MASUK
STATUS REVISI
NO.
REVISI NO.
HALAMAN BAGIAN/ SUB BAGIAN
YANG DIREVISI DISETUJUI
OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
134
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
1. S1 – Hukum. 2. D3 – Altri. 3. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Register
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat keluar akan terhambat
Pencatatan surat keluar pada buku register
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PanMudHukum Staf Panitera KPN/
WKPN Sub Bag Umum &
Keuangan Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Membuat konsep surat keluar sesuai disposisi
Disposisi surat
masuk Data pendukung
1 Jam
Konsep surat
2
Mengetik surat keluar sesuai dengan konsep yang telah dibuat
Konsep surat 1 Jam Surat
3 Meneliti dan memberi paraf surat
Surat 30 Menit
Surat diparaf
4
Meneliti dan memberi paraf/ menandatangani surat
Surat yang telah diparaf
30 Menit
Surat diparaf/ ditanda tangani
Tidak Tidak
Ya
Ya
135
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PanMudHukum Staf Panitera KPN/
WKPN Sub Bag Umum &
Keuangan Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
5 Meneliti dan menandatangani surat
Surat yang telah diparaf
30 Menit
Surat ditanda tangani
6 Menyiapkan surat untuk dikirim
Surat yang
telah ditandatangani
30 Menit Surat
7 Memberi nomor dan mengirim surat
Surat yang siap
dikirim 30
Menit Surat dikirim
8 Mengarsipkan surat
Surat Odner
15 Menit
Surat tersimpan
dalam arsip
Ya
Tidak
136
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/HK/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENANGANAN SURAT KELUAR
STATUS REVISI
NO.
REVISI NO.
HALAMAN BAGIAN/ SUB BAGIAN
YANG DIREVISI DISETUJUI
OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
137
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
3. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007; 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan Tahun 2009;
1. S2 – Hukum. 2. S1 – Hukum. 3. D3 – Altri. 4. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyelesaian perkara Disimpan sebagai data manual
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Hakim PP Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang
Berkas Perkara, ATK, Printer,
Komputer / Laptop
1 Hari
Surat Penetapan hari Sidang yang
belum ditandatangani
2 Menandatangani penetapan hari sidang
Surat Penetapan hari sidang yang
belum ditandatangani, ATK
Surat Penetapan hari Sidang yang
sudah ditandatangani
3 Menyerahkan penetapan hari sidang kepada Pan Mud Perdata
Surat Penetapan hari Sidang yg
sudah ditandatangani, ATK
Surat penetapan hari sidang
diserahkan kepada Jurusita
4 Melaporkan kepada pencatat register
Buku Register, ATK,
SIPP
Tersedianya laporan di pencatat
register
5
Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada Hakim (mengikuti persidangan, malaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang)
Komputer / Laptop, ATK
1 Hari
Berita Acara Persidangan
138
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Hakim PP Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
6
Melaporkan para pihak yang tidak hadir kepada Pan Mud Perdatauntuk dipanggil kembali pada persidangan yang akan datang
Komputer / Laptop, ATK
30 Menit
Tersedianya laporan untuk
memanggil kembali pihak yang tidak
hadir
7
Panitera Pengganti akan membuat penetapan sidang ditempat bila perlu dan menyerahkan kepada Hakim untuk ditandatangani
Surat penetapan
penetapan sidang ditempat, ATK
60 Menit
Tersedianya Penetapan Sidang
ditempat yang sudah
ditandatangni
8 Panitera Pengganti menyalin putusan sela dan menyerahkan kepada Hakim untuk ditandatangani
Putusan Sela,
Komputer / Laptop, Printer
7 Hari
Tersedianya Surat putusan sela yang sudah diteliti dan ditandatangani
Hakim
9 Menyusun berkas perkara dan minutasi kepada Pan Mud Perdata
Berkas perkara, ATK, Printer,
Komputer / Laptop
14 Hari
Berkas perkara siap minutasi
139
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/PP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PERDATA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
140
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/PP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
4. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007; 5. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan Tahun 2009;
1. S1 – Hukum 2. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Lalu
Lintas
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyelesaian perkara Disimpan sebagai data manual
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Hakim PP Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan
Berkas Perkara, ATK, Printer, Komputer /
Laptop
1 Hari
Tersedianya Surat Penetapan hari
Sidang dan Penetapan
Penahanan yang belum ditandatangani
2 Menandatangani penetapan hari sidang dan penetapan penahanan
Surat Penetapan hari sidang dan penahanan
yang belum ditandatangani, ATK
Tersedianya Surat Penetapan hari
Sidang dan Penetapan Penahanan
3 Menyerahkan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Pan Mud Pidana
Surat Penetapan hari Sidang dan Penetapan Penahanan yg sudah ditandatangani, ATK, Buku Ekspedisi Surat
Keluar
Diserahkannya penetapan
4 Melaporkan kepada pencatat register
Buku Register, ATK, SIPP
Tersedianya laporan di pencatat register
141
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Hakim PP Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
5
Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada Hakim majelis (mengikuti persidangan, malaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang)
Komputer / Laptop, ATK
7 Hari
Tersedianya Berita Acara Persidangan
6
Membuat penetapan perpanjangan penahanan yang ditandatangani KPN, dan membuat pelaporan perpanjangan penahanan kpd KPT (membuat penetapan penangguhan penahanan bila perlu, membuat penetapan pinjam pakai barang bukti)
Komputer / Laptop, ATK
Paling lama 6 bulan
Tersedianya Surat penetapan
perpanjangan penahanan
7 Setelah ditandatangani dilaporkan ke pengisi register untuk dicatat dan dikirm
Surat penetapan
perpanjangan penahanan, ATK
1 Hari
Tersedianya Salinan Surat penetapan
perpanjangan penahanan
8 Menyalin putusan dan membuat petikan putusan dan diserahkan kepada Hakim untuk ditandatangani
Putusan, Komputer / Laptop, Printer
Tersedianya Surat putusan yang sudah diteliti dan ditanda
tangani Hakim
9
Melaporkan putusan tersebut kpd pengisi register dan memasukkannya kedalam berkas perkara serta menyerahkan petikan putusan untuk dikirimkan kepada JPU, Lapas, Bapas dan keluarga terdakwa
Surat putusan yang sudah diteliti dan
ditandatangani Hakim, ATK, Buku Register, Buku Ekspedisi Surat
Keluar
Tersedianya Petikan Putusan
10 Menyusun berkas perkara dan menyerahkan kepada PanMud Pidana untuk minutasi
Berkas perkara lengkap, ATK
Tersedianya Berkas Perkara siap minutasi
142
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/PP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
143
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/JS/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PANGGILAN SIDANG
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya
1. S1 – Hukum. 2. D3 – Altri. 3. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyelesaian perkara Disimpan sebagai data manual
No.
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket JS / JSP Kasir PP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima surat perintah panggilan sidang
Penetapan Hakim
15 Menit
Surat perintah
panggilan
2 Mengetik relaas panggilan
- Surat perintah panggilan
- Salinan Gugatan/ Permohonan
1 Jam Relaas
3
Menanda tangani dan memberikan cap pada relaas panggilan
- Relaas - Salinan Gugatan/
Permohonan
15 Menit Relaas
144
No.
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket JS / JSP Kasir PP Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4 Mengajukan bon biaya panggilan
- Relaas
15
Menit Relaas
5 Menerima biaya panggilan
- Relaas
15 Menit
Biaya panggilan diterima
6
Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak
- Relaas - Salinan Gugatan/
Permohonan
1 Hari
Relaas ditanda tangani
7
Menyerahkan relaas panggilan
Relaas 15
Menit Relaas diterima
145
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/JS/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PANGGILAN SIDANG
STATUS REVISI
NO. REVISI
NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
146
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/JS/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN, PENETAPAN, AKTA PERNYATAAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PENYAMPAIAN MEMORI, KONTRA MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI SERTA PEMBERITAHUAN INZAGE
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya
1. S1 – Hukum. 2. D3 – Altri. 3. SMA.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana 4. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Banding 5. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi 6. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyelesaian perkara Disimpan sebagai data manual
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket JS / JSP Kasir Pan Mud
Perdata Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima surat perintah pemberitahuan
- Penetapan Hakim
15 Menit
Surat perintah pemberitahuan
2 Mengetik relaas pemberitahuan dan surat tugas
- Surat perintah pemberitahuan
- Putusan/Penetapan
- Akta Pernyataan Banding/Kasasi/PK
- Memori/Kontra Memori
- Inzage
1 Jam
- Relaas - Surat tugas
147
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket JS / JSP Kasir Pan Mud
Perdata Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
3 Menandatangani dan memberikan cap pada relaas
- Relaas - Putusan/Penetap
an - Pernyataan
Banding/Kasasi/PK
- Memori/Kontra Memori
- Inzage
15 Menit
- Relaas ditanda tangani
- Surat tugas
4 Mengajukan bon biaya pemberitahuan
- Relaas - Putusan/
Penetapan - Pernyataan
Banding/Kasasi/PK
- Memori/Kontra Memori
- Inzage - Surat tugas
15 Menit Relaas
5 Menerima biaya pemberitahuan
- Relaas - Putusan/
Penetapan - Pernyataan
Banding/Kasasi/PK
- Memori/Kontra Memori
- Inzage - Surat tugas
15 Menit
Biaya pemberitahuan diterima
6 Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak
- Relaas - Amar Putusan/
Penetapan - Pernyataan
Banding/Kasasi/PK
- Memori/Kontra Memori
- Inzage - Surat tugas
1 Hari
Relaas diterima para pihak
7 Menyerahkan relaas pemberitahuan
Relaas 15
Menit Relaas diterima
148
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi - 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 – 491360 Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/JS/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 05 Mei 2017
Revisi Ke 1
Tanggal Efektif 05 Mei 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN, PENETAPAN, AKTA PERNYATAAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PENYAMPAIAN MEMORI, KONTRA MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI SERTA PEMBERITAHUAN INZAGE
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 No. Dokumen,Dasar Hukum Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
149
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3– Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bag Umum 2. SOP Penanganan Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat masuk dan surat keluar tidak terdokumentasi dengan baik Dokumen Surat Dinas
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima surat masuk
Surat masuk yg sudah disposisi
5 Menit
Surat masuk yang sudah didisposisi
2 Meneliti kesesuaian disposisi surat masuk
Surat masuk yang sudah didisposisi
5 Menit
Surat masuk yang sudah didisposisi
3 Meregister surat masuk Surat masuk
yang sudah didisposisi
10 Menit
Register surat masuk yang sudah
didisposisi
4 Mengkonsep jawaban surat masuk
Surat masuk yang sudah didisposisi
10 Menit
Surat masuk yg sudah didisposisi
5 Mengetik jawaban surat masuk yang sudah dikonsep
Surat masuk yg sudh didisposisi
30 Menit Surat keluar
6 Memaraf Jawaban Surat Masuk
Surat keluar 30 Menit
Surat Keluar yg sdh diparaf
7 Menandatangani Jawaban Surat Masuk
Surat Keluar yg sdh diparaf
30 Menit
Surat Keluar yg sdh ditandatangani
8 Mengirim dan Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
Surat masuk yg sudah disposisi untuk diarsipkan dan surat keluar
10 Menit
Surat Masuk dan surat keluar di file
Ya
Tidak
Ya
Tidak
150
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Faks. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
5 Mei 2017
151
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3– Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Senioritas Hakim tidak bisa diketahui. Tabel Daftar Urutan Senioritas
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Pengumpulan Data keadaan Pegawai
Data Hakim 45 Menit Data DUS
2 Draf Laporan laporan kepegawaian DUS
Data data Hakim 30
Menit Draf Laporan DUS
3 Meneliti Draft laporan kepegawaian DUS
Draf laporan yg selesai di buat
30 Menit
Draft laporan DUS yg sdh di teliti
4 Memaraf Laporan Kepegawaian DUS
Laporan DUS siap di paraf
20 Menit
Laporan Kepegawaian yg sdh di paraf dan
siap di tandatangani
5 Menandatangani Laporan DUS
Laporan DUS 15
Menit Laporan DUS
6 Mengirim Laporan DUS
Surat Pengantar DUS 15 Menit Surat Keluar
7 Mengarsipkan laporan DUS
Salinan laporan DUS 10
Menit Arsip Laporan DUS
Ya
Tidak
152
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
153
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP BEZETTING
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
1. SLTA 2. D3– Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Informasi Kepegawaian tidak cepat diketahui. Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Staf Ka Sub bag Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Pengumpulan Data keadaan Pegawai
Data Kepegawaian, 90
Menit Data
kepegawaian
2 Draf Laporan laporan kepegawaian Bezetting
Data data pegawai 120
Menit Draf Laporan
3 Meneliti Draft laporan kepegawaian Bezetting
Draf laporan Bezetting
yg selesai di buat 45
Menit
Draft laporan Bezetting yg sdh di teliti
4 Memaraf Laporan Kepegawaian Bezetting
Laporan Bezetting siap di paraf
30 Menit
Laporan Bezetting yg sdh di paraf dan siap di
tandatangani
5 Menandatangani Laporan Bezetting
Laporan kepegawaian Bezetting
20 Menit
Laporan Bezetting
6 Mengirim Laporan Bezetting
Surat Pengantar Bezetting
15 Menit Surat Keluar
7 Mengarsipkan laporan Bezetting
Salinan laporan Bezetting
10 Menit
Arsip Laporan Bezetting
Ya
Tidak
154
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP BEZETTING
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
155
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.Pan/11/2008, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung Ri No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
1. SLTA 2. D3-Akuntansi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Informasi Kepegawaian tidak cepat diketahui. Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Pengumpulan Data keadaan Pegawai
Data Kepegawaian 120 Menit
Data Kepegawaian
2 Draf Laporan laporan Kepegawaian DUK
Data data pegawai 120
Menit Draf Laporan
3 Meneliti Draft laporan Kepegawaian DUK
Draf laporan yg selesai di buat
60 Menit
Draft laporan DUK yg sdh di teliti
4
Memaraf Laporan Kepegawaian DUK
Laporan Kepegawaian
siap di paraf 20
Menit
Laporan DUK yg sdh di paraf dan
siap di tandatangani
5 Menandatangani Laporan DUK
Laporan Kepegawaian DUK
20 Menit Laporan DUK
6 Mengirim Laporan DUK
Surat Pengantar DUK 15 Menit Surat Keluar
7 Mengarsipkan laporan DUK
Salinan laporan DUK, file DUK
10 Menit
Arsip Laporan DUK
Ya
Tidak
156
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
157
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP LABUL
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3-Akuntansi 3. S1–Ekonomi
1.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Informasi Kepegawaian tidak cepat diketahui. Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Pengumpulan Data keadaan Pegawai
Data Kepegawaian 60
Menit Data
Kepegawaian
2 Draf Laporan laporan Kepegawaian Labul
Data data pegawai 120
Menit Draf Laporan
3 Meneliti Draft laporan Kepegawaian Labul
Draf laporan Labul yg selesai di buat
30 Menit
Draft laporan Labul yg sdh
diteliti
4 Memaraf Laporan Kepegawaian Labul
Laporan Labul siap di paraf
20 Menit
Laporan Labul yg sdh di paraf dan siap ditandatangani
5 Menandatangani Laporan Labul
Labul 20
Menit Laporan
Labul
6 Mengirim Laporan Labul
Surat Pengantar Labul
15 Menit Surat Keluar
7 Mengarsipkan laporan Labul
Salinan laporan Labul
10 Menit
Arsip Laporan Labul
Ya
Tidak
158
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP LABUL
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
159
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.Pan/11/2008, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintah.
5. Per Ma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
6. PERMA No.7 Tahun 2016 tentang : Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
7. PERMA No.8 Tahun 2016 tentang : Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
8. Keputusan KMA No. 071/Kma/Sk/V/2008 Tentang Pemberian Remunerasi Hakim Dan Pegawai.
9. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung Ri No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
1. SLTA 2. D3-Akuntansi 3. S1–Ekonomi
.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi kehadiran Hakim dan Pegawai tidak cepat diketahui. Daftar Hadir Hakim dan Pegawai
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag
Sekretaris WKPN KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat lembaran daftar absensi daftar hadir dan pulang
Kertas HVS 15 Menit
Lembaran Absensi
2
Pengumpulan dan pengetikan hasil rekap absensi baik dari finger dan manual pada setiap 10 hari kerja dan mengupdate data tersebut pada aplikasi Komdanas
Lembaran absensi manual
dan finger
180 Menit
Input aplikasi Komda
nas
3
Koreksi oleh Ka Sub Bag Kepegawaian dan diserahkan kepada pimpinan dan memarafnya
Rekab absensi 30 Menit
Konsep Laporan Absensi
4 Menandatangani rekap absen
Konsep Rekap 20 Menit
Laporan Rekap
Bulanan
5
Memperbanyak laporan rekapitulasi absensi dan menyerahkan ke subag keuangan untuk proses uang makan dan remunerasi pegawai
Laporan rekap absensi
15 Menit
Laporan Rekapitu lasi tepat
waktu
Tidak Tidak Tidak
Ya Ya Ya
160
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
161
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
5. Per MA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
6. Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Pemberian Remunerasi Hakim dan Pegawai
7. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3-Akuntansi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Absensi Hakim dan Pegawai 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan rekapitulasi daftar hadir tidak dikirim/dilaporkan Dokumen Daftar hadir manual dan finger scan
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Menyiapkan rekapitulasi kehadiran Pegawai (mengambil data di mesin)
Rekapitulasi Presensi 120 Menit
Rekapitulasi Presensi
2 Mengolah laporan rekapitulasi kehadiran
Rekapitulasi Presensi 120
Menit Draft Laporan Rekapitulasi Kehadiran
3 Mengkoreksi Draft laporan bulanan kepegawaian
Draft Laporan Rekapitulasi Kehadiran
30 Menit
Laporan Rekapitulasi Kehadiran
4 Memaraf Laporan Rekapitulasi Kehadiran
Laporan Rekapitulasi
Kehadiran 30
Menit
Laporan Rekapitulasi
Kehadiran yang diparaf
5 Menandatangani Laporan Rekapitulasi Kehadiran
Laporan Rekapitulasi
Kehadiran yang diparaf 10
Menit
Laporan Rekapitulasi
Kehadiran yang ditandatangan
6 Mengirim Laporan Rekapitulasi Kehadiran
Laporan Rekapitulasi Kehadiran
15 Menit Surat Keluar
7 Mengarsipkan Laporan Rekapitulasi Kehadiran
Salinan Laporan Rekapitulasi Kehadiran
15 Menit
Arsip Laporan Bulanan
Ya
Tidak
162
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
163
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL BIDANG KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
5. Per MA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
6. Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Pemberian Remunerasi Hakim dan Pegawai
7. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3– Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pembuatan Surat Keputusan Bidang Kepegawaian tidak berjalan Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat konsep surat keputusan Kepegawaian
Alat Tulis Kantor (ATK)
60 Menit
Tersedianya konsep SK
Kepegawaian
2 Mengetik konsep Surat Keputusan Kepegawaian
Konsep SK Komputer /
Laptop
60 Menit
Tersedianya draf SK Kepegawaian
3 Koreksi dan paraf draf Surat Keputusan Kepegawaian
Konsep SK
10 Menit
Diparafnya draf SK Kepegawaian
4 Menandatangani Surat Keputusan Kepegawaian
Draf SK
20 Menit
Terselesaikannya SK Kepegawaian
5 Memberi nomor SK dan penyerahan kepada yang berkepentingan
SK Kepegawaian Buku ekspedisi
20 Menit
SK KPN Tegal siap didistribusi
6
Mengarsipkan file Surat Keputusan Kepegawaian dalam box file
SK KPN Tegal 10
Menit
Arsip SK KPN Tegal tersedia
pada unit pengelola
Tidak
Ya
164
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL BIDANG KEPEGAWAIAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
165
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USUL KENAIKAN GAJI BERKALA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
1. SLTA 2. D3– Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan kenaikan gaji berkala PNS akan terlambat/tertunda.
1. Buku Kendali Surat Keluar 2. Tabel KGB
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan data data kepegawaian /daftar pegawai dlm Buku Kendali
Pegawai yang sudah memenuhi
syarat 30
Menit
Daftar Pegawai yg akan di usulkan
KGB
2 Menyiapkan Berkas dan kelengkapan KGB
Berkas Kepegawaian
30 Menit
Berkas Kepegawaian
3 Meneliti dan mengoreksi usulan dan kelengkapan KGB
Berkas Kepegawaian
30 Menit
Berkas Kepegawaian
4 Memaraf Surat Keputusan KGB
Surat Keputusan yg telah di paraf
20 Menit
Surat Keputusan yang diparaf
5 Menandatangani Keputusan KGB
Surat Keputusan yang telah di tandatangani
10 Menit
Surat Keputusan yg ditandatangani
6 Mengirim ke bag. Umum Usulan KGB ke KPPN
Surat Keputusan 20
Menit Surat Keluar
7 Mengarsipkan Usulan kenaikan Gaji Berkala
Salinan Surat
Keputusan KGB 20
Menit Arsip Kepegawaian masing2 pegawai.
Tidak
Ya
166
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USUL KENAIKAN GAJI BERKALA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
167
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USUL KENAIKAN PANGKAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. SK KMA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3-Akuntansi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan kenaikan pangkat PNS akan terlambat Dokumen Surat Dinas
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Baper jakat Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan data data kepegawaian /daftar pegawai dlm Buku Kendali
Pegawai yang sudah memenuhi
syarat 30
Menit
Daftar Nominatif Pegawai yg akan
naik Pangkat
2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan Kenaikan Pangkat
Berkas usulan 30
Menit Berkas usulan
3 Meneliti usulan dan kelengkapan Kenikan Pangkat
Berkas usulan 30
Menit Berkas usulan
4 Mengolah Usulan kenaikan pangkat
Berkas Usulan 20
Menit Berkas Usulan
5 Membuat surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat
Berkas Usulan 20 Menit Surat Pengantar
Ya
Tidak
168
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Kasub
bag Baper jakat Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
6 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat
Surat Pengantar 20 Menit Surat Pengantar
7 Memaraf Surat Pengantar Kenaikan Pangkat
Surat Pengantar 20
Menit Surat Pengantar
yang diparaf
8 Menandatangani Surat Usulan Kenaikan Pangkat
Surat Pengantar 15
Menit
Surat Pengantaryang ditandatangani
9
Mengirim ke bag. Umum Usulan keniakan pangkat ke Dirjen Badilum / Sekretaris MARI melalui Pengadilan Tinggi
Surat Pengantar, berkas
kelengkapan 15
Menit Surat Keluar
10 Mengarsipkan Usulan kenaikan pangkat.
Salinan Surat Pengantar dan
berkas kelengkapan
10 Menit
Arsip Kepegawaian
Tidak
Ya
169
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USUL KENAIKAN PANGKAT
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
170
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN CPNS MENJADI PNS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
5. Per MA No. 7 Tahun2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
6. Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Pemberian Remunerasi Hakim dan Pegawai
7. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3- Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan kenaikan pangkat PNS akan terlambat Dokumen Surat Dinas
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Inventaris data CPNS yg memenuhi syarat
Buku Kendali 10 Menit
Daftar Nama CPNS
2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan usul PNS
Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan
3 Meneliti usulan dan kelengkapan usulan PNS
Berkas usulan 30
Menit
Draft surat pengantar
usulan pensiun
4 Mengolah draft Surat pengantar usulan PNS ke Ditjen Badilum / BKN Kanreg I melalui Pengadilan Tinggi
Draft surat pengantar
30 Menit surat pengantar
5 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Pengangkatan PNS
surat pengantar 20
Menit surat pengantar
6
Memaraf Surat Pengantar Usulan Pengangkatan PNS
surat pengantar 5 Menit
surat pengantar yang diparaf
ya
tidak
171
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
7 Menandatangani Usulan Pengangkatan PNS
surat pengantar
yang diparaf 10
Menit
surat pengantar yang
ditandatangan
8 Mengirim Usulan ke Ditjen Badilum / Badan Urusan Adm MA melalui Pengadilan Tinggi
Surat Pengantar,
berkas kelengkapan
15 Menit Surat Keluar
9 Mengarsipkan Usulan CPNS menjadi PNS
Salinan Surat Pengantar dan
berkas kelengkapan
10 Menit
Arsip Kepegawaian
172
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN CPNS MENJADI PNS
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
173
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3– Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan usul pension akan terlambat. Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Petugas
Ka Sub Bag
Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima permohonan pensiun dari Hakim dan Pegawai
Berkas usulan, buku register
10 Menit
Berkas usulan, register
2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan
Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan
3 Meneliti usulan dan kelengkapan
Berkas usulan 30
Menit Berkas usulan
4 Draf surat usul Pensiun Draft Surat
Pengantar usulan pensiun
15 Menit
Draf Pengantar usul
5 Mengkoreksi Surat usul Pensiun
Surat Usulan Pensiun
10 Menit
Draf Pengantar usulan pensiun
6 Memaraf Surat usul pensiun
Surat Pengantar usulan pensiun
10 Menit
Surat Pengantar usulan pensiun yg
sdh di paraf
7 Menandatangani Surat usul pensiun
Surat Pengantar usul pensiun
10 Menit
Surat Pengantar usul pensiun yg
sdh ditandatangani
8 Mengirim Surat usul pensiun
Surat Pengantar usul dan syarat
pensiun
15 Menit
Surat Keluar
9 Mengarsipkan Surat Usul Pensiun
Surat pengantar usul dan syarat
pensiun
10 Menit Arsip Kepegawaian
Ya
Tidak
Ya
Tidak
174
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
175
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 13/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP CUTI PEGAWAI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3- Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak cuti PNS terhambat/tertunda. Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima permohonan Cuti dr Ybs/ Pegawai
Surat
permohonan 5
Menit
Surat Permohonan dari
ybs
2 Cek Data Cuti pegawai sbg bahan pertimbangan membuatkan SK Cuti
Buku rekap Cuti Pegawai
15 Menit
Jumlah hak cuti pegawai ybs
3 Meneliti usulan Cuti Surat
Permohonan cuti 5
Menit
Surat Permohonan yg
sudah di acc
4 Membuat draft Surat Keputusan pemberian Cuti
Draft surat keputusan
10 Menit Surat keputusan
5 Mengkoreksi Surat Surat Keputusan pemberian Cuti
Surat Keputusan 15
Menit surat keputusan
yg sudah di koreksi
6 Memaraf Surat Keputusan pemberian Cuti
surat keputusan beserta
permohonan 5
Menit surat keputusan yg sdh di paraf
7 Menandatangani Surat Keputusan pemberian Cuti
Surat keputusan Cuti
20 Menit
surat keputusan yg sdh
ditandatangani
8 Mengirim tembusan SK Cuti ke PT dan BKN Kanreg I
Surat keputusan Cuti
15 Menit
Surat Keluar
9 Mengarsipkan Surat Keputusan pemberian Cuti
Surat keputusan Cuti
10 Menit
Arsip Kepegawai an
Ya
Tidak
176
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 13/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP CUTI PEGAWAI
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
177
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 14/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMBUATAN SKP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1 Tahun 2013 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
5. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3– Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Data Pegawai 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Penilaian Prestasi Kerja Akan terhambat Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag
PNS Yang
Dinilai Pejabat Penilai
Atasan Pejabat Penilai
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Memberikan formulir SKP pada pejabat penilai
Formulir SKP 60
Menit
Disampaikannya form penilaian SKP
pada pejabat penilai
2
Menerima kembali formulir SKP yang telah diberi nilai
Formulir SKP 60
Menit
Diterimanya form penilaian SKP pada pejabat
penilai yang telah terisi
3 Mengetik SKP yang telah diberi nilai
Nilai SKP 180
Menit
Terekamnya nilai SKP dalam
formulir SKP
4 Koreksi draf SKP dan formulir penilaian
Nilai SKP
30 Menit
Telah sesuainya formulir SKP
dengan nilai form penilaian
Tidak
Ya
178
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag
PNS Yang
Dinilai Pejabat Penilai
Atasan Pejabat Penilai
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
5 Menanda tangani formulir SKP yang telah terisi nilainya
Formulir SKP yang Telah diberi
Nilai
30 Menit
Ditandatanganinya formulir SKP
6 Pengarsipan file SKP
Formulir SKP yang
Telah diberi Nilai dan
ditandatangani
30 Menit
Tersimpannya arsip SKP
179
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 14/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMBUATAN SKP
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
180
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 15/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USUL KARPEG, KARIS/ KARSU, BPJS DAN TASPEN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Surat Keluar Sub Bag Umum 1. Komputer
2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen akan terlambat Data Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Kas Sub
Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat Usulan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan TaspenPegawai
Berkas usulan, buku register
30 Menit
Berkas usulan, register
2 Menyiapkan Berkas Usulan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspen dan kelengkapan syarat
Berkas usulan 60
Menit Berkas usulan
3 Meneliti usulan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspendan kelengkapan
Berkas usulan 30 Menit
Draft surat pengantar usulan
Karpeg, Karis/Karsu dan
Taspen
4 Mengolah draft Surat pengantar usulan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen
Draft surat pengantar
30 Menit surat pengantar
5 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen
surat pengantar 30
Menit surat pengantar
6 Memaraf Surat Pengantar Usulan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen
surat pengantar 5
Menit surat pengantar
yang diparaf
7 Menandatangani Usulan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspen
surat pengantar
yang diparaf 20
Menit
surat pengantar yang
ditandatangani
tidak
ya
181
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Kas Sub
Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
8 Mengirim Usulan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspen
Surat Pengantar, berkas
kelengkapan
15 Menit Surat Keluar
9 Mengarsipkan Karpeg, Karis/Karsu,BPJS dan Taspen
Salinan Surat Pengantar dan
berkas kelengkapan
10 Menit
Arsip Surat Keluar
Kepegawaian
182
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 15/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USUL KARPEG, KARIS/ KARSU, BPJS DAN TASPEN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 16/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN KEDALAM APLIKASI SIKEP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Per MA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
5. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3 – Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP DUK 2. SOP DUS 3. SOP Bezeting
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepat terselesaikan. Data Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekretaris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan data-data pegawai
Berkas Pegawai 120
Menit Data Pegawai
2 Menginput data pegawai dalam aplikasi SIKEP
Aplikasi SIKEP 120
Menit Dokumen
3 Mengontrol Data Pegawai dalam Aplikasi SIKEP
Dokumen 120 Menit
Data Pegawai terbaru
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 16/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN KEDALAM APLIKASI SIKEP
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
183
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 17/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP SURAT TUGAS DAN SURAT PENUNJUKAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Kepegawaian 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas tidak cepat terselesaikan. Data Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekre taris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima surat masuk bidang kepegawaian
Buku agenda surat masuk
5 Menit
Diterimanya surat dinas
bidang kepegawaian
2 Meneliti surat dinas terkait bimtek, pelatihan dan penugasan atau penunjukan
Surat Masuk
10 Menit
Terdatanya jenis dan klasifikasi
surat dinas bidang
kepegawaian
3 Membuat konsep surat tugas atau penunjukan
Konsep Surat Tugas
15 Menit
Tersedianya konsep Surat
Tugas
4 Mengetik surat tugas bagi peserta kegiatan, BimbinganTeknis atau penugasan dinas lainnya
Surat Dinas 15 Menit
Tersedianya draf SuratTugas
5 Koreksi pimpinan terhadap Surat Tugas atau penunjukan
Draf Surat
Tugas 15
Menit Diparafnya draf
Surat Tugas
Ya
Tidak
184
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekre taris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
6 Menandatangani Surat Tugas atau penunjukan
Surat Dinas, Alat Tulis
Kantor (ATK), Draf Surat
Tugas
10 Menit
Ditanda tanganinya SuratTugas
7 Memberi nomor pada Surat Tugas atau penunjukan
Alat Tulis
Kantor (ATK), Surat Tugas
5 Menit
Tercatatnya surat tugas pada buku
agenda surat keluar
8 Menyerahkan Surat Tugas kepada Hakim/PNS yang diberi tugas
Alat Tulis Kantor (ATK), Surat Tugas,
Buku ekspedisi
10 Menit
Diserahkan nya Surat Tugas
pada yang ber kepentingan
9 Mengirimkan surat tugas kepada instansi yang terkait
Alat Tulis Kantor (ATK), Surat Tugas,
Mesin Fax
15 Menit
Disampaikan nya tembusan Surat Tugas pada Institusi
terkait
10 Mengarsipkan surat tugas atau penunjukan dalam file kepegawaian
Surat Tugas,
Box file 10
Menit
Tersimpannyaarsip Surat Tugas
padaUnit Pengelola
185
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 16/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP SURAT TUGAS DAN SURAT PENUNJUKAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
186
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 18/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
6. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
1. SLTA 2. D3 – Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Absensi Hakim dan Pegawai 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman dokumen Hukuman Disiplin akan terhambat Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekretaris WKPN KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima hasil laporan penjatuhan Hukuman Disiplin
Surat/ Laporan penjatuhan Hukuman Disiplin
60 Menit
Diterimanya surat/ laporan penjatuhan Hukuman Disiplin
2
Membuat draf SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar
Surat/ Laporan penjatuhan Hukuman Disiplin
60 Menit
Tersedianya konsep SK Hukuman Disiplin
dan draf surat pengantar
3
Mengetik konsep SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar
Konsep SK Hukuman Disiplin
Draf surat pengantar
60 Menit
Tersedianya draf SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar
187
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekretaris WKPN KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4
Koreksi SK penjatuhan Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar
Konsep SK
Hukuman Disiplin
Draf surat pengantar
30 Menit
Disetujui dan diparafnya konsep SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar
5
Memaraf Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin
SK Hukuman
Disiplin. Surat
Pengantar
15 Menit
disetujuinya SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar
5
Menanda tangani Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin
Konsep SK
Hukuman Disiplin
Draf surat pengantar
60 Menit
Ditandatanganinya SK Hukuman Disiplin
dan draf surat pengantar
6
Memberi nomor Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin
SK Hukuman
Disiplin Surat
Pengantar
30 Menit
Terdatanya surat SK Hukuman Disiplin dan draf surat pengantar dalam buku agenda
surat keluar
7
Mengirim SK Hukuman Disiplin ke Dirjen Badilum atau Sekretaris MA-RI dan yang bersangkutan
Surat Pengantar
SK Hukuman Disiplin
20 Menit
Dikirimnya Surat Pengantar
Dan SK Hukuman Disiplin
8
Mengarsipkan Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin
Surat
Pengantar SK Hukuman
Disiplin
15 Menit
Tersimpannya Surat Pengantar dan SK Hukuman Disiplin
sebagai arsip
Ya
Tidak
188
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 18/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
189
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 19/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN JABATAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
6. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Surat Keluar Sub Bag Umum 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan jabatan tidak akan terlaksana Daftar Urut Kepangkatan
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Baper jakat
Sekre taris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan data data kepegawaian (DUK)
Berkas usulan, buku register
30 Menit
Berkas usulan, register
2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan Pengisian Jabatan
Berkas usulan 30
Menit Berkas usulan
3 Meneliti usulan dan kelengkapan Pengisian Jabatan
Berkas usulan 30
Menit Berkas usulan
4 Rapat Baperjakat Berkas usulan 60 Menit Berita Acara
5 Menyetujui Usulan Pengisian Jabatan
Berkas usulan 30
Menit Data
Nominatif
6 Meneliti dan Menindaklanjuti hasil baperjakat
Berita Acara, Data Nominatif
30 Menit
Draft Surat Pengantar
7
Mengolah Surat Pengantar Usulan Pengisian Jabatan ke Dirjen Badilum / Sekretaris MARI
Draft Surat Pengantar
30 Menit
Surat Pengantar
Ya
Tidak
Tidak
Ya
190
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Baper jakat
Sekre taris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
8 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Mutasi Jabatan
Surat Pengantar 30
Menit Surat
Pengantar
9 Memaraf Surat Pengantar Usulan Mutasi Jabatan
Surat Pengantar 5
Menit
Surat Pengantar
yang diparaf
10 Menandatangani Usulan Mutasi jabatan
Surat Pengantar
yg diparaf 5
Menit
Surat Pengantar yg ditandatang
an
11
Mengirim ke bag. Umum Usulan jabatan ke Dirjen Badilum / Sekretaris MARI melalui Pengadilan Tinggi
Surat Pengantar,
berkas kelengkapan
15 Menit Surat Keluar
12 Mengarsipkan Usulan Jabatan
Salinan Surat Pengantar dan
berkas kelengkapan
10 Menit
Arsip Kepegawai
an
Ya Tidak
191
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 19/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN JABATAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
192
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 20/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN MUTASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. SK KMA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Surat Keluar Sub Bag Umum 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan mutasi tidak terlaksana. Data Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Baper jakat
Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan Mutasi dr Ybs Berkas usulan 10
Menit Berkas usulan
2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan Mutasi
Berkas usulan 60
Menit Berkas usulan
3 Meneliti usulan dan kelengkapan Mutasi
Berkas usulan 60
Menit Berkas usulan
4 Rapat Baperjakat Berkas usulan 180 Menit
Berita Acara
5 Menyetujui Usulan Mutasi
Berkas usulan 20 Menit
Data Nominatif
6 Meneliti dan Menindaklanjuti hasil baperjakat
Berita Acara, Data
Nominatif 30
Menit
Draft Surat
Pengan tar
7 Mengolah Surat Pengantar Usulan Mutasi Jabatan ke Dirjen Badilum / Sekretaris MARI melalui PT
Draft Surat Pengantar
45 Menit
Surat Pengan
tar
Ya
Tidak
Ya
Tidak
193
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Baper jakat
Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
8 Membuat Surat Pengantar Usulan Mutasi
Surat Pengantar 30
Menit Surat
Pengantar
9 Memaraf Surat Pengantar Usulan Mutasi Jabatan
Surat Pengantar 30 Menit
Surat Penganta
r yang diparaf
10 Menandatangani Usulan Mutasi jabatan
Surat Pengantar yg diparaf
30 Menit
Surat Penganta
r yg ditandata
ngan
11 Mengirim Usulan jabatan ke PT melalui subbag umum
Surat Pengantar,
berkas kelengkapan 30
Menit Surat Keluar
12 Mengarsipkan Usulan Jabatan Salinan Surat
Pengantar dan berkas kelengkapan
30 Menit
Arsip Kepegaw
aian
194
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 20/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN MUTASI
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
195
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 21/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil
Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. SK KMA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai) 3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim 4. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 5. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana tidak dapat dilaksanakan Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Kasub
bag Sekretaris Wakil Ketua
PN Ketua
PN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Menyiapkan bahan usulan Satya Lencana bagi Hakim dan PNS
Bahan –Bahan
usul Satya Lencana
60 Menit
Tersedianya konsep usulan Satya lencana bagi Hakim dan PNS
2
Memeriksa dokumen usulan Satya Lencana bagi Hakim dan PNS
Dokumen
usulan Satya Lencana
30 Menit
Terdatanya kelengkapan
persyaratan usulan Satya lencana bagi
Hakim dan PNS
3
Membuat konsep surat usulan Satya Lencana dan konsep surat pengantar
Dokumen usulan Satya
Lencana
60 Menit
Tersedianya konsep usulan Satya lencana bagi Hakim dan PNS
196
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Kasub
bag Sekreta
ris Wakil Ketua
PN Ketua
PN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
4 Mengetik usulan Satya Lencana dan surat pengantar
Konsep surat
usulan SatyaLencana
60 Menit
Tersedianya draf usulan Satya
lencana bagi Hakim dan PNS
5 Koreksi usulan Satya Lencana dan paraf Surat pengantar
Surat usulan Satya
Lencana, Surat
pengantar
30 Menit
Diparafnya draf usulan Satya
lencana bagi Hakim dan PNS
6
Memaraf Usulan Satya Lencana dan paraf Surat pengantar
Surat usulan Satya
Lencana, Surat
pengantar
15 Menit
Diparafnya draf usulan Satya
lencana bagi Hakim dan PNS
7
Menanda tangani usulan Satya Lencana dan surat pengantar
Surat usulan Satya
Lencana, Surat
pengantar
20 Menit
Ditandatanganinya usulan Satya
lencana bagi Hakim dan PNS
8
Memberi nomor surat, mengepak dan menyerahkan kebagian umum
Surat usulan Satya
Lencana, Surat
pengantar
15 Menit
Surat usulan Satya Lencana siap dikirim
9
Mengarsipkan file daftar usulan Satya Lencana Hakim dan PNS
Surat usulan Satya Lencana
10 Menit
Arsip Surat usulan Satya Lencana
tersedia pada unit pengelola
Ya
Tidak
197
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 21/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
198
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 22/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/ PENYUMPAHAN DAN MENDUDUKI JABATAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3 – Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pembuatan SK
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pelantikan dan Penyumpahan akan terlambat Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag
Sekre taris WKPN KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima SK PNS/ Jabatan
SK PNS/ Jabatan
15 Menit
Diterimanya SK PNS/ Jabatan
2 Memeriksa dan melakukan koordinasi waktu pelantikan dan penyumpahan
Kepegawaaian
SK PNS /Jabatan
120 Menit
Disepakatinya waktu
pelaksanaan pelantikan dan penyumpahan
3
Mengetik dan mempersiapkan berkas pelantikan dan penyumpahan termasuk bantuan rohaniaiwan
SK PNS /Jabatan
60 Menit
Tersedianya kelengkapan
dokumen pelantikan dan penyumpahan
serta permintaan rohaniawan
yang mendampingi
199
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag
Sekre taris WKPN KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
4
Memeriksa dokumen dan persiapan berkas pelantikan dan penyumpahan termasuk bantuan rohaniawan
Berkas
pelantikan dan penyumpahan
30 Menit
Ditanda tanganinya KP4 oleh
pegawai yang bersangkutan
5 Menandatangani berkas pelantikan dan penyumpahan
Berkas
pelantikan dan penyumpahan
30 Menit
Ditanda tanganinya
pelantikan dan penyumpahan
6 Memberi nomor dan stempel pada dokumen yang telah ditandatangani
Berkas pelantikan dan penyumpahan
15 Menit
Dokumen pelantikan dan penyumpahan
telah diberi nomor dan
cap/stempel
7
Mengirimkan tembusan dokumen pelantikan dan penyumpahan
Berkas pelantikan dan penyumpahan
15 Menit
Dokumen pelantikan dan penyumpahan
dapat dikirimkan
melalui bagian umum
8 Mengarsipkan dokumen pelantikan dan penyumpahan
Berkas pelantikan dan penyumpahan
30 Menit
Tersimpan dan tersusunnya
dokumen pada berkas
kepegawaian yang
bersangkutan
200
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 22/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/ PENYUMPAHAN DAN MENDUDUKI JABATAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
201
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 23/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP UJIAN DINAS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3 – Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Bagian Umum dan Keuangan
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai tidak cepat ikut ujian dinas. Register Surat Keluar
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekreta
ris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meregister Surat pemberitahuan adanya ujian dinas dari PT
Berkas usulan, buku register
10 Menit
Berkas usulan, register
2 Menyiapkan Berkas Usulan dan kelengkapan Ujian Dinas
Berkas usulan 30
Menit Berkas usulan
3 Meneliti usulan dan kelengkapan Ujian Dinas
Berkas usulan 15
Menit Berkas usulan
4 Draf surat usul ujian dinas Draft Surat
Pengantar usul Ujian Dinas
10 Menit
Draf Pengantar usul ujian dinas
5 Mengkoreksi Surat usul ujian dinas
Surat Usul Pengantar ujian
dinas
10 Menit
Draf Pengantar usul ujian dinas yg sdh
di koreksi
6 Memaraf Surat usul ujian Dinas
Surat Pengantar usul ujian dinas
5 Menit
Surat Pengantar usul ujian dinas yg
sdh di paraf
Ya
Tidak
Tidak
Ya
202
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub
Bag Sekreta
ris KPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
7 Menandatangani Surat usul Ujian Dinas
Surat Pengantar usul ujian dinas
5 Menit
Surat Pengantar usul ujian dinas yg sdh ditandatangani
8 Mengirim Surat usul Ujian Dinas
Surat Pengantar usul dan syarat mengikuti ujian
dinas
15 Menit Surat Keluar
9 Mengarsipkan Surat Usul Ujian Dinas
Surat pengantar usul dan syarat
ujian dinas
10 Menit Arsip Kepegawaian
203
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 23/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP UJIAN DINAS
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
204
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 24/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAKSANAAN TES KESEHATAN CPNS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3 – Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum dan Keuangan
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tes kesehatan CPNS tidak akan diusulkan Arsip Surat Keluar Kepegawaian
No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Staf Kasub bag
Sekre taris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat Usulan Tes kesehatan CPNS Berkas usulan, 30 Menit Berkas usulan
2 Menyiapkan Berkas Usulan Tes Kesehatan CPNS yg memenuhi syarat
Berkas usulan 30 Menit Berkas usulan
3 Meneliti kelengkapan usulan tes CPN
Berkas usulan 30 Menit
Draft surat pengantar
usulan Diklat Prajabatan
4 Mengolah draft Surat pengantar Tes Kesehatan CPNS
Draft surat pengantar
30 Menit
surat pengantar
5 Mengkoreksi Surat Pengantar Tes Kesehatan CPNS
Surat pengantar usulan
30 Menit
surat pengantar
6 Memaraf Surat Pengantar Tes Kesehatan CPNS
surat pengantar 30 Menit
surat pengantar
yang diparaf
7 Menandatangani Pengantar Tes Kesehatan CPNS
surat pengantar
yang diparaf 30
Menit
surat pengantar
yang ditandatangan
8 Mengirim Usulan Tes Kesehatan CPNS Surat Pengantar, berkas kelengkapan
30 Menit Surat Keluar
9 Mengarsipkan Surat Pengantar Tes Kesehatan Salinan Surat
Pengantar dan berkas kelengkapan
30 Menit
Arsip Surat Keluar
Kepegawaian
tidak
ya
205
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 24/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAKSANAAN TES KESEHATAN CPNS
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
207
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 25/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USUL DIKLAT PRAJABATAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Surat Keluar Sub Bag Umum
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak CPNS untuk menjadi PNS terlambat Dokumen Kepegawaian
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Tidak
Staf Kasub
bag Sekre taris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat Usulan Diklat Prajabatan CPNS
Berkas usulan 30 Menit
Berkas usulan
2 Menyiapkan Berkas Usulan Diklat Prajabatan CPNS yg memenuhi syarat
Berkas usulan 30
Menit Berkas usulan
3 Meneliti Berkas Usulan Diklat Prajabatan CPNS yg memenuhi syarat
Berkas usulan 30 Menit
Draft surat pengantar
usulan Diklat Prajabatan
4 Mengolah draft Surat pengantar usulan Diklat Prajabatan CPNS
Draft surat pengantar
usul 30
Menit surat
pengantar
5 Mengkoreksi Surat Pengantar Usulan Diklat Prajabatan Cpns
Surat pengantar usulan
15 Menit
surat pengantar
6 Memaraf Surat Pengantar Usulan Diklat Prajabatat
surat pengantar 5
Menit Srt
pengantar yg diparaf
Ya
Tidak Ya
Tidak
Tidak
208
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Tidak
Staf Kasub
bag Sekre taris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
7 Menandatangani Usulan Diklat Prajabatan
surat pengantar yang
diparaf 20
Menit
surat pengantar yang dittd
8 Mengirim Usulan Diklat Prajabatan
Surat Pengantar, berkas kelengkapan
15 Menit Surat Keluar
9 Mengarsipkan Surat usul Diklat Prajabatan
Salinan Surat Pengantar dan berkas
kelengkapan 10
Menit
Arsip Surat Keluar
Kepegawai an
209
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 25/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP USUL DIKLAT PRAJABATAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
210
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi – 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 26/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP RAPAT INTERNAL
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1–Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Absensi Hakim dan Pegawai 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan rapat internal dapat terhambat/tertunda. Dokumen Rapat Internal
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Pegawai
Kasubbag Kepegawaian,Organisasi
dan Tata Laksana
Kasubbag Umum
dan Keuangan
Sekretaris KPN Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Instruksi tentang adanya rapat internal
Instruksi Pimpinan tentang
adanya rapat internal
5 Menit
Notulen rapat bulan lalu
2
Pembuatan dan Penandatangan Surat Instruksi KPN
Surat Instruksi
KPN
10 Menit
Surat Instruksi Ketua yang
sudah ditanda tangani
3 Pengumuman Rapat Internal
Papan
Pengumum an
10 Menit
Peng umuman adanya rapat
4 Pembuatan Daftar Hadir Rapat
Surat Instruksi
KPN tentang Rapat
10 Menit
Daftar Hadir Rapat
211
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi – 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 26/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP RAPAT INTERNAL
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
212
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi – 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 27/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP APEL PAGI DAN SORE
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
5. Surat Edaran Dirjen Badilum No. 2/DJU/KP02.1/6/2014 tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Umum
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1 - Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Absensi Hakim Dan Pegawai 1. Daftar Hadir
2. Perangkat Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan apeldapat terhambat/tertunda Absensi Apel
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pegawai Pembina Apel
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Pembuatan Daftar Hadir Apel
Adanya kegiatan
Apel 10
Menit Daftar hadir Apel
2 Pelaksanaan Apel
Tempat Apel 15 Menit
Telah dilaksanakanya apel
3 Penandatangan Daftar Hadir Apel oleh pegawai
Daftar Hadir
Apel yang telah ditandatangani pegawai yang mengikuti apel
1 Menit
Daftar Hadir Apel yang telah
ditandatangani pegawai yang
mengikuti apel dan Pembina apel
4 Pengarsipan Daftar Hadir Apel
Daftar Hadir Apel yang telah ditandatangani pegawai yang mengikuti apel dan Pembina
apel
5 Menit
Daftar hadir Apel tersimpan didalam
arsip
213
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi – 52412 Jawa Tengah
Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 27/SOP-PNSlw/KP/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP APEL PAGI DAN SORE
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
214
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN SURAT MASUK
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. SLTA 2. D3_Administrasi 3. SI-Administrasi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Buku Register 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat Pencatatan surat masuk pada buku register
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Umum &
Keuangan
Ka Sub Bag /
Panmud Panitera / Sekretaris
KPN / WKPN
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima surat masuk dari petugas resepsionis
Surat masuk
10 Menit
Diterimanya surat masuk
2
Mencatat surat masuk dan memberi nomor agenda ke dalam buku register dan aplikasi
Surat masuk
15 Menit
Tercatatnya surat masuk
3
Memberi lembar disposisi dan meneruskannya kepada KPN / WKPN
Surat masuk
15 Menit
Diteruskan nya surat
masuk yang sudah diberi
lembar disposisi
215
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Umum &
Keuangan
Ka Sub Bag /
Panmud Panitera / Sekretaris
KPN / WKPN
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
4
KPN / WKPN menelaah surat kemudian memberi disposisi kepada Panitera / Sekretaris
Surat masuk yang sudah diberi
lembar disposisi
30 Menit
Surat masuk yang sudah didisposisi
KPN / WKPN
5
Panitera / Sekretaris menerima disposisi dari KPN / WKPN untuk ditindaklanjuti dan serahkan ke Sub Bagian Umum & Keuangan untuk didistribusikan ke Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda
Surat masuk yang sudah
didisposisi KPN / WKPN
30 Menit
Surat masuk yang sudah didisposisi
KPN / WKPN,
Panitera / Sekretaris
6
Sub Bagian Umum & Keuangan menerima surat yang sudah didisposisi untuk didistribusikan ke Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda
Surat masuk yang sudah
didisposisi KPN /
WKPN, Panitera / Sekretaris
15 Menit
Didistribusi kannya surat masuk yang
sudah didisposisi
KPN / WKPN,
Panitera / Sekretaris
7
Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menerima surat yang sudah didisposisi untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk / arahan yang tercatat dalam disposisi surat
Surat masuk yang sudah
didisposisi KPN /
WKPN, Panitera / Sekretaris
10 Menit
Diterimanya surat masuk yang sudah didisposisi
KPN / WKPN,
Panitera / Sekretaris
8
Sub Bagian Umum & Keuangan meminta salinan lembar disposisi untuk disimpan dan diarsipkan sebagai kartu kendali
Surat masuk yang sudah
didisposisi KPN /
WKPN, Panitera / Sekretaris
10 Menit
Salinan lembar
disposisi
216
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN SURAT MASUK
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
217
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. SLTA 2. D3-Administrasi 3. S1 - Hukum
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Buku Register 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat keluar akan terhambat Pencatatan surat keluar pada buku register
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Umum &
Keuangan
Ka Sub Bag /
Panmud Panitera / Sekretaris
KPN / WKPN
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1
Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda membuat konsep surat keluar
Konsep surat keluar
15 Menit
Konsep surat keluar
2
Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menyerahkan konsep surat keluar kepada Panitera / Sekretaris untuk diperiksa, dikoreksi dan diparaf
Konsep surat keluar
10 Menit
Diserahkan nya konsep surat keluar
218
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Umum &
Keuangan
Ka Sub Bag /
Panmud Panitera / Sekretaris
KPN / WKPN
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
3
Setelah diperiksa, dikoreksi dan diparaf, Panitera / Sekretaris meneruskan konsep surat keluar kepada KPN / WKPN untuk mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani
Konsep surat keluar
15 Menit
Diserahkan nya konsep surat keluar yang sudah diperiksa, dikoreksi
dan diparaf
4
KPN / WKPN menelaah konsep surat keluar tersebut dan memberikan persetujuan dengan tanda tangan kemudian diserahkan kepada Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda yang bersangkutan
Diserahkan nya konsep
surat keluar yang sudah
diperiksa, dikoreksi
dan diparaf
15 Menit
Surat keluar yang sudah disetujui dan
ditanda tangani
5
Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menerima surat keluar yang sudah ditanda tangani dan meneruskannya ke Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk dibubuhi stempel, diregister dan dikirim
Surat keluar yang sudah
disetujui dan
ditanda tangani
10 Menit
Diterimanya surat keluar yang sudah disetujui dan
ditanda tangani
6
Sub Bagian Umum & Keuangan menerima surat keluar yang sudah ditanda tangani untuk dibubuhi stempel, diregister dan dikirim
Diterima nya surat
keluar yang sudah
disetujui dan
ditanda tangani
30 Menit
Dibubuhi stempel,
diregister, dan
dikirmnya surat keluar
7
Sub Bagian Umum & Keuangan menyimpan arsip surat keluar sesuai dengan klasifikasi surat
Arsip surat keluar
10 Menit
Tersimpan nya arsip
surat keluar
Ya Tidak
Ya
Tidak
219
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENANGANAN SURAT KELUAR
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
220
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. SLTA 2. D3-Pustakawan 3. DIII – Pustakawan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Buku Induk Perpustakaan 3. Katalog Buku 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pemeliharaan barang perpustakaan akan terhambat Mendata kebutuhan perpustakaan
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag
Umum & Keuangan
Pengelola Per
pustakaan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Mengecek kondisi ruang perpustakaan
Ruang perpustakaan 15
Menit
Laporan kondisi ruang
perpustakaan
2
Menata buku perpustakaan yang belum tertata dengan baik
Buku perpustakaan 15 Menit
Buku perpustakaan
telah tertata rapi
3
Menganalisa kebutuhan perlengkapan / bahan untuk kebersihan ruang perpustakaan
Form kebutuhan bahan
15 Menit
Form kebutuhan bahan telah diisi
221
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag
Umum & Keuangan
Pengelola Per
pustakaan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
4
Menyerahkan daftar kebutuhan perlengkapan / bahan untuk ruang perpustakaan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan
Form kebutuhan bahan yang telah diisi
2 Menit
Diserahkannya form kebutuhan
bahan yang telah diisi
5
Memeriksa daftar kebutuhan perlengkapan / bahan untuk kebersihan ruang perpustakaan dan menyetujui untuk dilakukan pembelian
Form kebutuhan bahan yang telah diisi
10 Menit
Form kebutuhan bahan yang telah
disetujui
6
Melakukan proses pembelian perlengkapan / bahan kebersihan ruang perpustakaan
Form kebutuhan bahan yang telah
disetujui
1 Jam
Bahan.per lengkapan
kebersihan & bukti
pembelian
7
Menyerahkan hasil pembelian perlengkapan / bahan kebersihan ruang perpustakaan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan
Bahan.per lengkapan kebersihan & bukti
pembelian 5
Menit
Diserahkannya bahan.per lengkapan
Kebersihan & bukti
pembelian
8
Memerintahkan staf untuk membersihkan ruang perpustakaan dengan perlengkapan / bahan yang telah dibeli
Bahan.perlengkapan kebersihan
5 Menit
Perintah membersihkan
ruang perpustakaan
9 Membersihkan ruang perpustakaan
Bahan.perlengkapan
kebersihan 30
Menit
Ruang perpustakaan
telah dibersihkan
10 Membuat laporan kegiatan pemeliharaan perpustakaan
Ruang perpustakaan
yang telah dibersihkan
15 Menit
Laporan kegiatan pemeliharaan perpustakaan
Tidak
Ya
222
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
223
PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS I B Jl. Ahmad Yani No. 99
Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGADAAN DENGAN METODE SELEKSI SEDERHANA ATAU PENGADAAN LANGSUNG
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerugian negara Pencatatan dan pendataan dilakukan oleh PPK
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket PPK PPSPM Benda hara
Pjb Peng adaan
Pjb Peneri
ma
Persyarat an / Per
lengkapan Waktu Output
1
Merencanakan dan menyiapkan paket pengadaan berdasarkan Rencana Realisasi DIPA dan RUP
Petikan DIPA dan
RUP 5
Hari Draft
Kontrak
2
Menyiapkan draft Dokumen Seleksi Sederhana / Pengadaan Langsung
Petikan
DIPA dan RUP
3 Hari
Rencana Kerja dan Syarat - syarat
3 Melakukan proses seleksi / pengadaan
Rencana Kerja dan Syarat - syarat
14 Hari SPPBJ
4 Penandatanganan Kontrak, dan SPK
SPPBJ 1
Hari Kontrak dan
SPK
5
Menerima Barang hasil Pengadaan dan membuat Berita Acara Serah Terima
Kontrak dan SPK
1 Hari BAST
224
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket PPK PPSPM Benda hara
Pjb Peng adaan
Pjb Peneri
ma
Persyarat an / Per
lengkapan Waktu Output
6 Membuat SPP
BAST 1 Hari SPP
7 Membuat SPM
SPP 1 Hari SPM
8 Memproses Pembayaran
SPM 1 Hari
Berkas GU atau LS
9 Mengarsipkan Dokumen Seleksi / Pengadaan
Berkas
Seleksi / Peng adaan
1 Hari
Berkas Seleksi /
Pengadaan terarsip
225
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGADAAN DENGAN METODE SELEKSI SEDERHANA ATAU PENGADAAN LANGSUNG
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
226
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (BARANG KONSUMSI DAN PEMELIHARAAN)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
5.
1. S1 – Hukum 2. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan setiap bagian akan terhambat
Mendata kebutuhan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag
Umum & Keuangan
KPA / KPB Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1
Mengumpulkan data berupa permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) di setiap Bagian
Nota Permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
1 Hari
Terkumpulnya Nota Permintaan
Barang Persediaan
(Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
2 Meneliti Nota Permintaan dari setiap bagian
Nota Permintaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
2 Jam
Rekapitulasi Nota Permintaan
Barang Persediaan
(Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
3 Konsultasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Barang
Rekapitulasi Nota
Permintaan Barang Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan)
1 Jam
Persetujuan Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang
Ya
Tidak
227
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf Ka Sub Bag
Umum & Keuangan
KPA / KPB Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
4
Belanja Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
Rekapitulasi Nota
Permintaan Barang Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan) yang
sudah disetujui
1 Hari
Tersedianya Barang
Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan)
5
Memeriksa Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah dibeli dengan nota pembelian
Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
yang telah dibeli
1 Jam
Diperiksanya Barang
Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan)
yang telah dibeli
6
Menginput Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke dalam Aplikasi Persediaan
Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah diperiksa
1 Jam
Diinputnya Barang
Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan) ke
dalam Aplikasi Persediaan
7
Mendistribusikan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke setiap Bagian sesuai dengan permintaan
Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
yang telah di input ke dalam Aplikasi
Persediaan
30 Menit
Didistribusikan nya Barang Persediaan
(Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
8
Mencatat pengeluaran Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) yang telah diditribusikan dan menginput ke dalam Aplikasi Persediaan
Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan)
yang telah didistribusikan
30 Menit
Diinputnya Barang
Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan)
yang telah didistribusikan
9
Menyimpan sisa Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan) ke dalam lemari penyimpanan
Sisa Barang Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan)
30 Menit
Disimpannya sisa Barang
Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan)
228
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (BARANG KONSUMSI DAN PEMELIHARAAN)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
229
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang
Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Data Dukung Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan setiap bagian akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima tanda bukti transaksi BMN dari bagian keuangan berupa SPM dan SP2D serta BAST dari pejabat pengadaan
SPM, SP2D, BAST 10 Menit
Diterimanya SPM, SP2D,
BAST
2 Melakukan input data SPM dan SP2D serta BAST ke dalam aplikasi SIMAK BMN
SPM, SP2D, BAST yang telah diterima
15 Menit
Laporan Barang Kuasa Pengguna
3
Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) maupun Kartu Identitas Barang (KIB) untuk barang yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN
Laporan Barang Kuasa Pengguna
20 Menit DIR & KIB
230
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
4
Menandatangani Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Kartu Identitas Barang (KIB)
DIR & KIB yang telah dicetak
10 Menit
Ditanda tanganinya DIR &
KIB yang telah dicetak
5
Membuat label (Labelisasi) untuk barang yang termasuk dalam Daftar Inventaris Barang (DIR)
DIR & KIB yang telah ditanda tangani
15 Menit Label Inventaris
6 Menempel label BMN pada barang yang sesuai
Label Inventaris yang
telah dicetak 20
Menit
Ditempelnya label Inventaris
yang telah dicetak
231
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
232
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERMOHONAN USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 2. SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara
3. Peralatan Komputer 4. Alat Tulis Kantor 5. Data Dukung Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1
Menghimpun data-data BMN yang akan diusulkan penetapannya
Rekapitulasi Data
Inventaris
1 Jam
Terhimpunnya data-data sumber
2 Menyiapkan berkas pendukung usulan
Data-data sumber 30
Menit Disiapkannya
data pendukung
3
Membuat konsep surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN
Rekapitulasi data sumber dan data
pendukung
30 Menit
Konsep surat permohonan
usulan penetapan status
penggunaan BMN
4
Menyerahkan konsep surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk di koreksi
Konsep surat permohonan usulan
penetapan status penggunaan BMN
15 Menit
Diserahkannya konsep surat permohonan
usulan penetapan status
penggunaan BMN
233
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
5
Mengoreksi konsep surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN
Konsep surat permohonan usulan
penetapan status penggunaan BMN
30 Menit
Konsep surat permohonan
usulan penetapan status
penggunaan BMN telah dikoreksi
6
Menyerahkan konsep surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB
Konsep surat permohonan usulan
penetapan status penggunaan BMN
yang telah dikoreksi
15 Menit
Diserahkannya konsep surat permohonan
usulan penetapan status
penggunaan BMN yang telah
dikoreksi
7
Menandatangani surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN
Konsep surat
permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN
yang telah dikoreksi
30 Menit
Surat permohonan
usulan penetapan status
penggunaan BMN
8
Mengirimkan surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN beserta berkas pendukungnya
Surat permohonan usulan penetapan status penggunaan
BMN
15 Menit
Dikirimnya surat permohonan
usulan penetapan status
penggunaan BMN
9
Mengarsipkan surat permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN beserta berkas pendukungnya
Surat permohonan usulan penetapan status penggunaan
BMN
15 Menit
Surat permohonan
usulan penetapan status
penggunaan BMN terarsipkan
234
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERMOHONAN USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
235
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang
Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pengelolaan Barang Persediaan 2. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 3. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Data Dukung Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan rekonsiliasi barang milik negara akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator SIMAK BMN
Operator SAIBA KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1 Operator SIMAK BMN melakukan transaksi pengiriman data ke UAKPA dan backup data pada aplikasi SIMAK BMN ke dalam flashdisk
Aplikasi SIMAK BMN
5 Menit
Backup dan file kirim
SIMAK BMN
2
Menyerahkan hasil pengiriman dan backup data dari aplikasi SIMAK BMN kepada operator SAIBA untuk dimasukkan ke aplikasi SAIBA
Backup dan file
kirim SIMAK BMN
10 Menit
Neraca SAIBA
3 Melakukan rekonsiliasi data antara neraca pada aplikasi SIMAK BMN dengan neraca aplikasi SAIBA
Neraca SIMAK dan Neraca
SAIBA
20 Menit
Neraca SIMAK
dan Neraca SAIBA sesuai
4
Jika data antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA sesuai,maka membuat berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA. Jika tidak sesuai maka melakukan perbaikan data pada aplikasi SIMAK BMN
Neraca SIMAK dan Neraca
SAIBA sesuai
30 Menit
BAR Internal
Ya
Tidak
236
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator SIMAK BMN
Operator SAIBA KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
5 Menandatangani berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA
BAR Internal 10 Menit
BAR Internal
yang ditanda tangani
6 Mengarsipkan berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAIBA
BAR Internal yang ditanda
tangani
10 Menit
BAR Internal
telah diarsip
kan
237
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 08/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
238
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;
7. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 2. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Data Dukung Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penunjukan penghunian rumah negara akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1 Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara
Data referensi, data
pegawai, NJOP, data rumah negara, SIP yang lama jika ada
1 Jam
Terhimpunnya data-data sumber
239
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
2 Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan
Data-data sumber
30 Menit
Besaran uang sewa per bulan
3
Membuat konsep Surat Izin dan ketentuan penghunian rumah negara
Data-data sumber 30 Menit
Konsep surat izin dan ketentuan penghunian
rumah negara
4
Menyerahkan konsep surat izin penghunian dan ketentuan penghunian rumah negara untuk di koreksi
Konsep surat izin dan
ketentuan penghunian rumah
negara
15 Menit
Diserahkannya konsep surat izin
dan ketentuan penghunian
rumah negara
5 Mengoreksi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara
Konsep surat izin dan
ketentuan penghunian rumah
negara
30 Menit
Konsep surat izin dan ketentuan penghunian
rumah negara telah dikoreksi
6
Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB
Konsep surat izin dan
ketentuan penghunian rumah negara yang telah
dikoreksi
15 Menit
Diserahkannya konsep surat izin
dan ketentuan penghunian
rumah negara yang telah dikoreksi
7 Menandatangani surat izin penghunian rumah negara
Konsep surat izin dan ketentuan
penghunian rumah negara yang telah
dikoreksi
30 Menit
Surat izin dan ketentuan
penghunian rumah negara
8
Menyerahkan surat izin penghunian dan ketentuan penghunian rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah negara
Surat izin dan ketentuan
penghunian rumah negara
15 Menit
Diserahkannya surat izin dan
ketentuan penghunian
rumah negara serta kunci
rumah negara
9
Mengirimkan surat izin penghunian kepada Biro Perlengkapan MARI beserta tembusan yang lain
Surat izin dan
ketentuan penghunian rumah
negara
15 Menit
Terkirimnya surat izin dan
ketentuan penghunian
rumah negara
10 Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara
Surat izin dan
Ketentuan penghunian rumah
negara
10 Menit
Surat izin dan ketentuan
penghunian rumah negara
terarsipkan
240
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
241
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 2. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Data Dukung Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penunjukan pemakai barang inventaris akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1 Menghimpun data-data BMN berupa kendaraan dinas
KIB Kendaraan, STNK, BPKB
1 Jam
Terhimpunnya
data-data sumber
2 Membuat konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris
Data-data sumber 30
Menit
Konsep surat penunjukan
pemakai barang inventaris
3
Menyerahkan konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris untuk di koreksi
Konsep surat penunjukan pemakai
barang inventaris
15 Menit
Diserahkannya konsep surat penunjukan
pemakai barang inventaris
4 Mengoreksi konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris
Konsep surat
penunjukan pemakai barang inventaris
30 Menit
Konsep surat penunjukan
pemakai barang inventaris telah
dikoreksi
5
Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB
Konsep surat
penunjukan pemakai barang inventaris
yang telah dikoreksi
15 Menit
Diserahkannya konsep surat penunjukan
pemakai barang inventaris yang telah dikoreksi
242
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
6 Menandatangani surat penunjukan pemakai barang inventaris
Konsep surat penunjukan pemakai
barang inventaris yang telah dikoreksi
30 Menit
Surat penunjukan pemakai barang
inventaris
7
Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris kepada yang bersangkutan beserta kunci dan STNK kendaraan dinas
Surat penunjukan pemakai barang
inventaris 15
Menit
Diserahkannya surat penunjukan pemakai barang
inventaris beserta kunci dan STNK kendaraan dinas
8 Mengarsipkan surat penunjukan pemakai barang inventaris
Surat penunjukan pemakai barang
inventaris
15 Menit
Surat penunjukan pemakai barang
inventaris terarsipkan
243
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 10/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
244
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA LAPTOP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 2. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Data Dukung Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penunjukan pemakai barang inventaris akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1 Menghimpun data-data BMN berupa Laptop
Rekapitulasi Data Inventaris Berupa Laptop dan DBR
1 Jam
Terhimpunnya
data-data sumber
2 Membuat konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris
Data-data sumber 30
Menit
Konsep surat penunjukan
pemakai barang inventaris
3
Menyerahkan konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris untuk di koreksi
Konsep surat penunjukan pemakai
barang inventaris
15 Menit
Diserahkannya konsep surat penunjukan
pemakai barang inventaris
4 Mengoreksi konsep surat penunjukan pemakai barang inventaris
Konsep surat
penunjukan pemakai barang inventaris
30 Menit
Konsep surat penunjukan
pemakai barang inventaris telah
dikoreksi
5
Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB
Konsep surat
penunjukan pemakai barang inventaris
yang telah dikoreksi
15 Menit
Diserahkannya konsep surat penunjukan
pemakai barang inventaris yang telah dikoreksi
245
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Ka Sub Bag Umum &
Keuangan KPB Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
6 Menandatangani surat penunjukan pemakai barang inventaris
Konsep surat penunjukan pemakai
barang inventaris yang telah dikoreksi
30 Menit
Surat penunjukan pemakai barang
inventaris
7
Menyerahkan surat penunjukan pemakai barang inventaris kepada yang bersangkutan beserta Laptop dan perlengkapannya
Surat penunjukan pemakai barang
inventaris 15
Menit
Diserahkannya surat penunjukan pemakai barang
inventaris beserta Laptop dan
perlengkapannya
8 Mengarsipkan surat penunjukan pemakai barang inventaris
Surat penunjukan pemakai barang
inventaris
15 Menit
Surat penunjukan pemakai barang
inventaris terarsipkan
246
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 11/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG INVENTARIS BERUPA LAPTOP
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
247
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN HALAMAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 1. Peralatan Komputer
2. Alat Tulis Kantor Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerugian negara Pencatatan dan pendataan dilakukan oleh Tim Swakelola
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PPK PPSPM Benda hara
Pjb Peng adaan
Tim Swa
kelola
Per Syarat an / Per
lengkapan
Wak tu Output
1
Pembentukan Tim Swakelola sesuai dengan rencana realisasi anggaran secara swakelola
RUP 1 Hari
SK Tim Swakelola
2
Menyusun KAK, Jadual Pelaksanaan, RAB, Pelaksana, Spesifikasi Teknis, dan Gambar Teknis
RUP, DIPA 1 Hari RKS
3 Membuat dokumen pengadaan swakelola
RKS 1
Hari Dokumen Swakelola
4 Pelaksanaan Pekerjaan
Dokumen Swakelola
s/d sele sai
Laporan Penyelesai
an Pekerjaan
5 Membuat SPP dan menyampaikannya ke PPSPM
Laporan
Penyelesaian
Pekerjaan
1 Hari SPP
248
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PPK PPSPM Benda hara
Pjb Peng adaan
Tim Swa
kelola
Per Syarat an / Per
lengkapan
Wak tu Output
6
Membuat SPM dan menyampaikan ke Bendahara Pengeluaran
SPP 1 Hari SPM
7 Membuat berkas GU / LS ke KPPN
SPM 1 Hari
Berkas GU/LS
8 Mengarsipkan berkas Swakelola
Berkas Swakelola,
Lap. Penyelesai
an Pek dan SP2D
1 Hari
Berkas terarsip
249
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 12/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN HALAMAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
250
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 13/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERAWATAN SARANA GEDUNG
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 1. Peralatan Komputer
2. Alat Tulis Kantor Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerugian negara Pencatatan dan pendataan dilakukan oleh Tim Swakelola
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PPK PPSPM Benda hara
Pjb Peng adaan
Tim Swa
kelola
Persyarat an / Per
lengkapan
Wak tu Output
1
Pembentukan Tim Swakelola sesuai dengan rencana realisasi anggaran secara swakelola
RUP 1 Hari
SK Tim Swakelola
2
Menyusun KAK, Jadual Pelaksanaan, RAB, Pelaksana, Spesifikasi Teknis, dan Gambar Teknis
RUP, DIPA 1 Hari RKS
3 Membuat dokumen pengadaan swakelola
RKS 1
Hari Dokumen Swakelola
4 Pelaksanaan Pekerjaan
Dokumen Swakelola
s/d sele sai
Laporan Penyelesai
an Pekerjaan
5 Membuat SPP dan menyampaikannya ke PPSPM
Laporan
Penyelesaian
Pekerjaan
1 Hari SPP
251
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket PPK PPSPM Benda hara
Pjb Peng adaan
Tim Swa
kelola
Persyarat an / Per
lengkapan
Wak tu Output
6
Membuat SPM dan menyampaikan ke Bendahara Pengeluaran
SPP 1 Hari SPM
7 Membuat berkas GU / LS ke KPPN
SPM 1 Hari
Berkas GU/LS
8 Mengarsipkan berkas Swakelola
Berkas Swakelola,
Lap. Penyelesai
an Pek dan SP2D
1 Hari
Berkas terarsip
252
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 13/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERAWATAN SARANA GEDUNG
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
253
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 14/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pengadaan Dengan Metode Seleksi Sederhana atau
Pengadaan Langsung 2. SOP Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara 3. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan
BMN 4. SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara 5. SOP Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman 6. SOP Perawatan Barang Milik Negara
1. Peralatan Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Data Dukung Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghapusan Barang Milik Negara akan terhambat Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub
Bag Umum &
Keuangan KPB Panitia Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat konsep surat permohonan penetapan panitia penghapusan BMN
Konsep surat dan data calon panitia
penghapusan
30 Menit
Konsep surat permohonan
penetapan panitia penghapusan BMN
2
Menyerahkan konsep surat permohonan penetapan panitia penghapusan BMN untuk di koreksi dan ditanda tangani
Konsep surat
permohonan usulan penetapan status penggunaan BMN
15 Menit
Diserahkannya konsep surat permohonan
penetapan panitia penghapusan BMN
3
Mengoreksi konsep surat permohonan penetapan panitia penghapusan BMN BMN dan menanda tangani
Konsep surat permohonan
penetapan panitia penghapusan BMN
30 Menit
Surat permohonan penetapan panitia
penghapusan BMN
4
Mengirimkan surat permohonan penetapan panitia penghapusan BMN ke Pengadilan Tinggi
Surat permohonan penetapan panitia
penghapusan BMN 15
Menit
Dikirimnya surat permohonan
penetapan panitia penghapusan BMN
254
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub
Bag Umum &
Keuangan KPB Panitia Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
5
Menerima surat penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan Tinggi
Surat penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan
Tinggi
15 Menit
Diterimanya surat penetapan panitia
penghapusan BMN dari Pengadilan
Tinggi
6
Melaporkan surat penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan Tinggi ke KPB untuk ditindaklanjuti
Surat penetapan
panitia penghapusan BMN dari Pengadilan
Tinggi
30 Menit
Dilaporkannya surat penetapan panitia
penghapusan BMN dari Pengadilan
Tinggi
7 Memberi tugas dan tanggung jawab kepada panitia penghapusan
Surat penetapan panitia penghapusan BMN dari Pengadilan
Tinggi
1 Jam
Diberinya tugas dan tanggung jawab kepada panitia penghapusan
8
Panitia penghapusan menginventarisir BMN yang akan dihapuskan dan melaporkannya kepada KPB
Tugas dan tanggung jawab sebagai panitia
penghapusan 2
Minggu Data BMN yang akan dihapus
9
Mengusulkan BMN yang akan dihapus ke KPKNL untuk mendapatkan nilai limit penjualan
Data BMN yang akan
dihapus 1
Jam
Diusulkannya data BMN yang akan dihapus untuk
mendapatkan nilai limit
10
Setelah nilai limit penjualan didapatkan, KPB mengusulkan penghapusan dengan pelelangan ke KPKNL melalui Pengadilan Tinggi
Surat permohonan penghapusan BMN dengan pelelangan
disertai nilai limit dan data dukung lainnya
1 Jam
Dikirimnya surat permohonan usulan
penghapusan dengan pelelangan ke KPKNL melalui Pengadilan Tinggi
11
Proses pelelangan oleh TIM KPKNL dibantu Ka Sub Bagian Umum dan Keuangan, Panitia Penghapusan dan KPB
permohonan usulan penghapusan
dengan pelelangan ke KPKNL melalui Pengadilan Tinggi
3 Jam
Proses pelelangan oleh TIM KPKNL
selesai dilaksanakan
12
Setelah proses pelelangan selesai, KPB mendapatkan risalah lelang untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi dan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan penghapusan BMN pada Aplikasi dan Pelaporan
Risalah lelang 1 Jam
Dikirimnya risalah lelang untuk
mendapatkan persetujuan
penghapusan BMN pada Aplikasi dan
Pelaporan
13
Ka Sub Bagian Umum dan Keuangan menerima persetujuan penghapusan BMN pada Aplikasi dan Pelaporan dari Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti
Surat persetujuan penghapusan BMN pada Aplikasi dan
Pelaporan
3 Jam
Ditindaklanjutinya persetujuan
penghapusan BMN pada Aplikasi dan
Pelaporan
255
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 14/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
256
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 15/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAKSANAAN ANGGARAN DANA UP / TUP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun
2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
9. 10. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop dengan Aplikasi 2. Dokumen DIPA dan POK 3. SPM/SP2D 4. Dokumen Pengadaan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tupoksi satuan kerja negara akan terhambat Pendataan mata anggaran yang tertuang dalam DIPA
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket bend ppk pp
spm kpa kppn bank Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Bendahara Pengeluaran membuatdraf daftar rincian permintaan danaUP/TUP dan surat ijin dispensasiTUPuntuk selanjutnya diajukan kepadaPPK untuk ditandatangani PPK.
DIPA POK
1 Hari
Draft surat
Kelengkapan
UP/TUP
2
PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPPUP/TUP sebelum diajukan kepadaPejabat Penguji dan Penerbit SPMuntuk diterbitkan SPM dimintakanpersetujuanKPA
Draf Surat Kelengkapan SPP UP/TUP
30 Menit
SPP yang telah
Ditandatangani PPK
257
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket bend ppk pp
spm kpa kppn bank Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
3
KPA menyetujui berkas dan SPP UP/TUP selanjutnyadiajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM
SPP yang
telah ditandatangani
PPK
10 Menit
SPP yang telah
disetujui KPA
4
PPSPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM. Selanjutnya SPMberikut kelengkapannya diajukan ke KPPN.
SPP yang telah disetujui
KPA
1 Jam SPM
5
Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasikelengkapannya selanjutnya KPPNmenerbitkan SP2D
SPM beserta kelengkapan
nya 3
Jam SP2D
6
SP2D UP/TUP dibukukan pada BKUdan Buku Bantu lainnya di aplikasi SILABI (Aplikasi Laporan Bendahara Instansi) olehBendahara, danselanjutnyaBendahara menyiapkancek untuk ditandatangani oleh KPA
SP2D 30 Menit
Terselenggaran
ya pembuk
uan
7 KPA menandatangani cek yang diajukan Bendahara
Buku Cek 5 Menit
Cek yang telah
ditandatangan
8
Selanjutnya Bendahara mencairkanuang ke Bank untuk membiayakegiatan Satker sesuai denganDIPA
Cek yang telah ditandatangan
30 Menit
Uang tunai
9
Kemudian Bendaharamencatatnyapada Buku Kas Umum dan BukuBantu lainya di aplikasi SILABI
Kuitansi/ Bukti belanja
30 Menit
Terselenggaran
ya pembuk
uan
10
Atas dasar tagihan yang diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) selanjutnya tagihan tersebut diuji oleh PPK dengan membubuhkan tangan dan setuju bayar
SPK, Kuitansi faktur pajak dll
1 Jam
Berkas tagihan yang telah
disetujui bayar
11
Bendahara membayar tagihan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dan lunas bayar untukseterusnya dibukukan kedalam BKUdan Buku Bantu
Berkas tagihan yang telah
disetujui bayar 30
Menit
Pengeluaran uang
kas dan pembuk
uan
12
Berdasarkan data pengeluaran dariBKU, PPK membuat SuratPertanggung Jawaban Belanja sebagai lampiran SPP GUberikutnya, untuk seterusnyadiajukan kembali kepada PPSPM
Daftar pengeluaran
belanja sesuai MAK
2 Hari
SPP GUP
beserta kelengkapanny
a
13
PPSPM meneliti kelengkapan SPPyang diajukan PPK sebagai dasarpenerbitan SPM untuk selanjutnyaSPM diajukan ke KPPN danseterusnya dilaksanakan secara berdaur ulang (revolving)
SPP beserta kelengkapan
nya
3 Jam SPM UP
258
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 15/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAKSANAAN ANGGARAN DANA UP / TUP
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
259
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 16/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun
2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
9. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop dengan Aplikasi 2. Dokumen DIPA dan POK 3. SPM/SP2D 4. SK, KGB, dll 5. Dokumen Pendukung lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pencairan belanja pegawai yang mengakibatkankesejahteraan pegawai akan terabaikan
Pendataan mata anggaran yang tertuang dalam DIPA
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket pp abp bend ppk pp
spm kpa kppn Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
PPABP menginput dan menyiapkan DaftarGaji Induk / Susulan / Kekurangan Gaji,menyiapkan daftar pembayaranperhitungan lembur, dan menyiapkandaftar perhitungan pembayaran honor /vakasi selanjutnya dibuatkan DaftarRincian Permintaan sebagaimana dalamAplikasi GPP selanjutnyaditandatanganinya disampaikan keBendahara
DIPA, POK Daftar hadir,
SK Penetapan
1 Hari
Daftar Rincian Permint
aan Pembay
aran dan
Kelengkapanny
a
260
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket pp abp bend ppk pp
spm kpa kppn Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
2
Bendahara melakukan checking listkelengkapan danmenandatanganiselanjutnya diajukan kepada PPK untukditandatangani PPK dan diterbitkan SPPGaji.
Daftar Rincian
Permintaan pembayaran
dan kelngkapannya
30 Menit
SPP beserta lampira
n pendukungnya
3
PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP Gajiuntuk selanjutnya sebelum diajukankepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPMuntuk diterbitkan SPM, SPP dimintakanpersetujuan dan ditandatangani KPA
SPP beserta lampiran
pendukungnya 30
Menit
SPP beserta lampira
n pendukungnya yang
ditandatangani
4
KPA menyetujui danmenandatanganiberkas serta SPP Gaji selanjutnyadiajukan kepada Pejabat Penguji danPenerbit SPM untuk diterbitkan SPM
SPP beserta lampiran
pendukungnya yang
ditandatangani
10 Menit
SPP beserta lampira
n pendukungnya yang final
5
PPSPM meneliti/ memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM-LS kepada rekeningmasing-masing pegawai yang berhakmenerima. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN
SPP beserta lampiran
pendukungnya yang final
2 Jam SPM
6
Berdasarkan SPM yang diajukan Satker,setelah diverifikasikelengkapannyaselanjutnya KPPN menerbitkan SP2Dkepada rekening masing-masing pegawaiyang berhak menerima
SPM dan kelengkapannya
3 Jam SP2D
7
SP2D dibukukan pada Buku Kas Umumdan Buku Bantu yang terdiri dari : BukuBantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, BukuBantu Bank, dan Buku Bantu PengawasanKredit
SP2D 1 Jam
Terlaksananya Pembukuan dan Pembay
aran belanja pegawai
261
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 16/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
262
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 17/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL – LS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun
2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
9. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop dengan Aplikasi 2. Dokumen DIPA dan POK 3. SPM/SP2D 4. Dokumen Pendukung lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pencairan belanja modalyang mengakibatkan pelaksanaan tupoksi satker akan terhambat
Pendataan mata anggaran yang tertuang dalam DIPA
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket bend ppk pp
spm kpa kppn bank Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Rekenan pemenang lelang atau ditunjuklangsung mengajukan permintaanpembayaran kepada KPA disampaikanke BendaharaPengeluaran, selanjutnyaBendahara Pengeluaran membuat drafdaftar rincian permintaan dana LS(Belanja Modal) serta membuat resumekontrak untuk selanjutnya diajukankepada PPK untuk ditandatangani PPK
DIPA, POK, SK, berkas pemenang
lelang/ penetapan
pemenang dll
1 Hari
Draft surat
kelengkapan
SPP LS Belanja modal
263
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket bend ppk pp
spm kpa kppn bank Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
2
PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani SPP LS (Belanja Modal) serta resume kontrak sebelumdiajukan kepada Pejabat PengujidanPenerbit SPM untuk diterbitkan SPMdimintakan persetujuan danditandatangani KPA
Draft surat kelengkapan
SPP LS Belanja modal
30 Menit
SPP LS yang telah
ditandatangani PPK
3
KPA menyetujui danmenandatanganiberkas dan SPP LS (Belanja Modal)selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM
SPP LS yang telahditandatang
ani PPK
10 Menit
SPP LS yang telah
disetujui KPA
4
PPSPM meneliti/ memverifikasi kelengkapan SPP untukkemudianditerbitkan SPM-LS kepada rekeningrekanan yang berhak menerima.Selanjutnya SPM berikutkelengkapannya diajukan ke KPPN
SPP LS yang telah disetujui
KPA 1
Jam SPM
5
Berdasarkan SPM yang diajukan Satker,setelah diverifikasi kelengkapannyaselanjutnya KPPN menerbitkan SP2Dkepada rekening rekanan yang berhakmenerima
SPM beserta kelengkapan
nya 3
Jam SP2D
6
SP2D dibukukan pada Buku Kas Umumdan Buku Bantu yang terdiri dari : BukuBantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai,Buku Bantu Bank, dan Buku BantuPengawasan Kredit
SP2D 1 Jam
Terselenggaran
ya Pembuk
uan dan
pembayaran
belanja modal
264
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 17/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL – LS
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
265
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 18/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun
2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
9. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop dengan Aplikasi 2. Rekapitulasi Absensi 3. SPTJM 4. Dokumen Pendukung lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pencairan tunjangan khusus kinerjayang mengakibatkan kesejahteraan pegawai akan terabaikan
Pendataan mata anggaran yang tertuang dalam DIPA
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket bend ka sub bag
umum & keu sekretari
s KPN pt
jateng Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Petugas / bendahara menerima,mengumpulkan danmemverifikasi rekap absensi dan datadukung lainnya yang menjadi datasumber untuk mengajukan permintaandan pertanggungjawaban dimukatunjangan kinerja
Rekap Absen dan data
dukung lainnya dari
kepegawaian
1 Hari
Kelengkapan
data sumber
yang telah valid
266
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket bend ka sub bag
umum & keu sekretari
s KPN pt
jateng Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
2
Petugas / bendahara membuat dokumenpermintaandanpertanggungjawaban dimukatunjangan kinerja berdasarkan datasumber yang telah valid danditandatangani bendahara pengeluaran
Kelengkapan data sumber yang telah
valid
2 Jam
dokumen permintaan tunjangan
kinerja yang
ditandatangani
bendahara
3
Dokumen permintaan danpertanggungjawaban dimuka tunjangankinerja yang ditandatangani bendaharapengeluaran diajukan kepada KepalaSub Bagian Umum dan Keuangan untuk diverifikasidan diperiksa validitas dokumen dandiparaf selanjutnya disampaikan keSekretaris
dokumen
permintaan dan
pertanggungjawaban
dimuka tunjangan
kinerja yang ditandatangani
bendahara
30 Menit
dokumen permintaan tunjangan
kinerja yang
diparaf oleh
KepalaSub Bagian
Umum dan Keuangan
4
Selanjutnya Sekretaris selakuKuasa Pengguna Anggaran memeriksadokumen permintaan danpertanggungjawaban dimukatunjangankinerja tersebut kemudian menandatangani dokumen serta SuratPertanggungjawabanMutlaknya.Kemudian dokumen tersebutdisampaikan ke Ketua
dokumen permintaan tunjangan
kinerja yang diparaf
oleh KepalaSub
Bagian Umum dan Keuangan
20 Menit
dokumen permintaan tunjangan
kinerja yang telah ditandatan
gani Sekretairs
5
Ketuamenandatangani danmengetahui dokumenpermintaan danpertanggungjawaban dimukatunjangan kinerja dan SuratPertanggungjawaban Mutlak yangsudah valid dan final. Selanjutnyadisampaikan ke petugas / bendahara yangmenangani untuk dikirim ke tingkat wilayah
dokumen
permintaan dan
pertanggungjawaban
dimuka tunjangan
kinerja yang telah
ditandatangani Sekretaris
15 Menit
dokumen permintaan tunjangan
kinerja yang telah ditandatan
gani Ketua
6
Petugas / bendahara mengirimdokumen permintaan danpertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yangsudah valid dan final kepada petugasyang menangani tingkat wilayah
dokumen permintaan tunjangan
kinerja yang telah
ditandatangani Ketua
1 Hari
Dikirmnya dokumen
permintaan tunjangan
kinerja yang telah validdan
final
267
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 18/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
268
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 19/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun
2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
9. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
1. S1 – Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop dengan Aplikasi 2. Buku Kas Umum 3. SSBP 4. Dokumen Pendukung lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan PNBP akanterhambat Pencatatan dan Pendataan PNBP oleh Bendahara Penerima
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bend phk
3
Bend pe
nerima
Ka Sub Bag Um &
Keu
KPA bank kppn Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1
Bendahara pihak ketiga (Kepaniteraan Perdata & Kepaniteraan Hukum) menerima PNBP kemudian mencatatnya dalam buku kas dan langsung diserahkan kembali kepada Bendahara Penerima pada Sub Bagian Umum dan Keuangan
PNBP dan Buku Kas
30 Menit
Dicatat dan
diserah kannya PNBP
269
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Bend phk
3
Bend pe
nerima
Ka Sub Bag Um &
Keu
KPA bank kppn Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
2
Bendahara Penerima pada Sub Bagian Umum dan Keuangan menerima PNBP dari Bendahara pihak ketiga (Kepaniteraan Perdata & Kepaniteraan Hukum) dan mencatatnya dalam buku kas umum
PNBP 30 Menit
Diterima dan
dicatat nya
PNBP
3
Bendahara Penerima pada Sub Bagian Umum dan Keuangan menginput PNBP tersebut ke dalam aplikasi PNBP dan mencetak dokumen SSBP, selanjutnya dokumen SSBP tersebut diserahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk diperiksa
PNBP yang sudah diterima
dan dicatat
15 Menit
Dicetaknya
SSBP dan
diserah kannya ke Ka
Sub Bag Umum
& Keuang
an
4
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan memeriksa dokumen SSBP yang sudah dicetak, selanjutnya diserahkan kembali kepada Bendahara Penerima untuk disetorkan ke Bank Persepsi
SSBP yang sudah dicetak
15 Menit
Di periksa
nya PNBP dan
SSBP
5
Bendahara Penerimamenyetorkan PNBP dengan membawa SSBP yang sudah diperiksa ke Bank Persepsi
PNBP dan SSBP yang
sudah diperiksa 1 Jam
Disetor kannya PNBP dan
SSBP yang
sudah di periksa
6
Bank Persepsi menerima pembayaran PNBP dari Bendahara Penerima, selanjutnya menyerahkan salinan bukti penyetorannya untuk lampiran pembuatan laporan ke KPPN
PNBP dan SSBP yang
sudah diperiksa
15 Menit
Diterimanya
PNBP dan
SSBP serta
diserah kannya salinan bukti pe nyetor
an
7
Bendahara Penerima membuat laporan atas persetujuan KPA ke KPPN dengan sistem data elektronik (Arsip Data Komputer) dengan dilampiri bukti penyetoran dari Bank Persepsi.
salinan bukti penyetoran
PNBP 30
Menit
Dibuat nya
laporan PNBP
dengan sistem data
elektro nik
(ADK)
270
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 19/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
271
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 20/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(INVENTARISASI BARANG PUSTAKA)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan
Karya Cetak Dan Karya Rekam 3. Kepres No. 86 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Perpustakaan 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Pustakawan 2. DIII - Pustakawan 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Buku Induk Perpustakaan 3. Katalog Buku 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pengelolaan administrasi perpustakaan akan terhambat Pencatatan buku-bukuperpustakaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub
Bag Umum &
Keuangan Staf
Operator Simak BMN
Pe ngelola
per pustaka
an
Angg. Per
Pustakaan
Persyarat an/ Per
lengkap an
Wak tu Output
1
Menerima surat pengantar disertai buku-buku yangdikirim
Surat
pengantar 3
Menit Surat
pengantar & Daftar buku
2
Mencocokan dan memeriksa buku yang diterima,setelah dianggap cocok surat pengantar diarahkan sesuai prosedur surat masuk dan dilampiri 1 ekpbuku berkenaan
Surat pengantar
& Daftar buku
15 Menit
Nota disposisi & daftar buku
3 Menerima surat yang telah didisposisi
Nota disposisi & daftar buku
5 Menit
Nota disposisi & daftar buku
4
Meminta operator simak untukmenginput kedaftar inventaris kantor
Nota disposisi & daftar buku
3 Menit Daftar buku
272
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub
Bag Umum &
Keuangan Staf
Operator Simak BMN
Pe ngelola
per pustaka
an
Angg. Per
Pustakaan
Persyarat an/ Per
lengkap an
Wak tu Output
5 Menginput dan memberi nomor / label inventaris
Daftar buku & Aplikasi SIMAK
20 Menit Label buku
6 Menyerahkan buku dan pengantarnya ke PetugasPerpustakaan
Buku yang telah diberi
label
10 Menit
Buku yang telah diberi
label
7 Menerima buku dan meneliti jumlah buku
Buku yang telah diberi
label
30 Menit Daftar buku
8 Mencatat dalam buku register perpustakaan
Daftar buku
15 Menit
Buku register
perpustakaan
9 Membuat katalog perpustakaan
Buku register
perpustakaan
20 Menit
Katalog perpustakaa
n
10 Menyimpan buku ke dalam lemari sesuai katalog
Katalog perpustaka
an
30 Menit
Buku telah tersimpan di lemari
11
Membuat laporan kondisi bukuperpustakaan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan setiap tahun
Buku 1 hari Laporan kondisibuku
12 Menyimpan laporan sebagai dokumen
Laporan Kondisi buku
10 Menit
Arsip laporan
273
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 20/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(INVENTARISASI BARANG PUSTAKA)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
274
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 21/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(PEMINJAMAN BARANG PUSTAKA)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan
Karya Cetak Dan Karya Rekam 3. Kepres No. 86 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Perpustakaan 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Pustakawan 2. DIII - Pustakawan 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Buku Induk Perpustakaan 3. Katalog Buku 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pengelolaan administrasi perpustakaan akan terhambat Pencatatan buku-bukuperpustakaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub
Bag Umum &
Keuangan Staf
Operator Simak BMN
Pe ngelola
per pustaka
an
Angg. Per
Pustakaan
Persyarat an/ Per
lengkap an
Wak tu Output
1
Mengajukan permohonan peminjaman kepada pengelolaperpustakaan
Form
permohonan
pinjaman
5 Menit
Form permohonan
pinjaman
2
Mengecek ketersediaan buku yang akan dipinjam pada katalog perpustakaan
Katalog
perpustakaan
10 Menit
Buku tersedia
3
Mengambil buku dari lemari danmemeriksa kondisi serta keutuhan fisik buku yang akandipinjam
Buku yang tersedia
10 Menit
Buku telah diperiksa
Tidak
Ya
275
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub
Bag Umum &
Keuangan Staf
Operator Simak BMN
Pe ngelola
per pustaka
an
Angg. Per
Pustakaan
Persyarat an/ Per
lengkap an
Wak tu Output
4 Mencatat pada buku register perpustakaan
Register
perpustakaan
10 Menit
Register perpustakaantelah terisi
5
Membubuhkan tanggal harus kembali pada kartukontrol buku yang akan dipinjam
Kartu
kontrol buku
2 Menit
Kartu kontrol bukutelah
terisi
6 Menyerahkan buku kepada peminjam buku
Buku siap dipinjam
2 Menit
Buku dipinjamkan
276
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 21/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(PEMINJAMAN BARANG PUSTAKA)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
277
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 22/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(PENGEMBALIAN BARANG PUSTAKA)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan
Karya Cetak Dan Karya Rekam 3. Kepres No. 86 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Perpustakaan 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 – Pustakawan 2. DIII - Pustakawan 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Peralatan Komputer 2. Buku Induk Perpustakaan 3. Katalog Buku 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pengelolaan administrasi perpustakaan akan terhambat Pencatatan buku-bukuperpustakaan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub
Bag Umum &
Keuangan Staf
Operator Simak BMN
Pe ngelola
per pustaka
an
Angg. Per
Pustakaan
Persyarat an/ Per
lengkap an
Wak tu Output
1
Mengembalikan buku perpustakaan kepada pengelolaperpustakaan
Buku pinjaman
2Menit
Buku pinjaman
2 Menerima buku yang telah dikembalikan olehpeminjam
Buku pinjaman
2Menit
Buku dikembalika
n
3 Memeriksa kondisi dan keutuhan fisik buku yangtelah dikembalikan
Buku dikembalik
an 10
Menit Kondisi buku
baik
278
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Ka Sub
Bag Umum &
Keuangan Staf
Operator Simak BMN
Pe ngelola
per pustaka
an
Angg. Per
Pustakaan
Persyarat an/ Per
lengkap an
Wak tu Output
4 Mencatat pada buku register perpustakaan
Register perpustaka
an 10
Menit
Register perpustaka
an telah terisi
5
Membubuhkan tanggal kembali pada kartu kontrolbuku yang telahdikembalikan
Kartu
kontrol buku
2 Menit
Kartu kontrol buku telah
terisi
6 Mengembalikan buku perpustakaan pada lemaripenyimpanan semula
Buku
pinjaman 10Me
nit
Buku selesai disimpan kembali
279
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 22/SOP-PNSlw/UM/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN(PENGEMBALIAN BARANG PUSTAKA)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
280
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Ka Sub Bag dan Panmud
Sekretaris KPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima Copy DIPA Kementerian Keuangan dari Sekretaris
DIPA 1 Jam
Diterima nya DIPA
281
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Ka Sub Bag dan Panmud
Sekretaris KPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
2
Membentuk Tim untuk membahas mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran
DIPA 6 Jam
Konsep Program
Kerja, Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya
3
Membuat Program Kerja dan kegiatan jadwal pelaksanaan anggaran sesuai dengan hasil rapat
Konsep Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta Anggarannya
1 Hari
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya
4
Menyerahkan Program Kerja, Kegiatan, Jadwal Pelaksaan serta Anggarannya yang telah disusun kepada Sekretaris untuk diteliti dan ditandatangani
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta Anggarannya
30 Menit
Diserahkannya
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya
5
Menerima Program kerja kegiatan jadwal pelaksanaan serta anggaran yang telah ditandatangai oleh Sekretaris
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta Anggarannya yang sudah
diteliti
30 Menit
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya yang
sudah ditanda tangani
6
Membagikan Jadwal pelaksanaan anggaran kepada masing-masing Kepala Sub Bagian
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta Anggarannya yang sudah
ditandatangani
1 Jam
Diganda kan dan
dibagikan nya
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya
7
Menerima Jadwal pelaksanaan anggaran dari Sub Bagian Perencanaan Tekhnologi Informasi Dan Pelaporan
Program Kerja, Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta Anggarannya
30 Menit
Diterima nya
Program Kerja,
Kegiatan, Jadwal
Pelaksaan serta
Anggaran nya
Ya
Tidak
282
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 01/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
283
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 - Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai 2. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal 3. SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP / TUP
1. Laptop dengan Aplikasi RKAKL 2. Renstra 3. RKT 4. TOR, RAB dan Dokumen Pendukung Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Program dan Anggaran Tahun berikutnya
Data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Tim PP Anggaran
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1
Membentuk Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran untuk melakukan persiapan dan rapat Koordinasi untuk merencanakan dan menyusun program dan anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan RKAKL.
Konsep
perencanaan program dan
anggaran
3 Jam Susunan
program dan anggaran
284
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Tim PP Anggaran
Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
2 Penerimaan data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
Data usulan dari masing - masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
3 Jam Data usulan
3
Meneliti, memeriksa dan mengolah data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
data usulan dari masing -
masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
6 Jam Rekap data usulan
4 Membuat konsep rencana usulan RKAKL
Rekap data
usulan 1 hari Konsep Usulan RKAKL
5
Usulan RKAKL hasil pembahasan diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKAKL
Konsep Usulan RKAKL 3 Jam
Persetujuan Usulan RKAKL
6
Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan persetujuan dan sinkronisasi dari Sekretaris
Persetujuan Usulan RKAKL 1 hari Usulan
RKAKL
7
Usulan RKAKL yang sudah disepakati tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi RKAKL
Usulan RKAKL 1 hari Kertas Kerja RKAKL
8 Pengiriman usulan RKAKL ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Korwil
Sofcopy RKAKL 1 Jam
Terkirimnya usulan RKAKL
9 Melakukan Penyimpanan dan Pengarsipan
Usulan RKAKL dan Data Dukung
30 Menit
Arsip Usulan RKAKL dan
Data Dukung
Ya
Tidak
285
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 02/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
286
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMELIHARAAN JARINGAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 - Komputer 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengisian / Pembaruan Konten Website Peralatan Komputer dan Jaringan Internet Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Pemeliharaan Jaringan Laporan Pengelolaan Teknologi Informasi
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sub Bag Umum &
Keuangan Sekretaris Pihak
Ketiga Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1
Memonitoring secara berkala status pembaruan kontent (updating) dan ketersediaan akses online website
Akses sistem website
2 Jam
Akses website
yang terpantau
2
Melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain
Akses server 3 Jam
ADK / Dokumen elektronik
3
Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah/ deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak sistem
Akses server 30 Menit
Log aktivitas pengun
jung
287
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sub Bag Umum &
Keuangan Sekretaris Pihak
Ketiga Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
4
Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain
Invoice, Akses layanan koneksi,
hosting dan domain
3 Jam
Layanan koneksi, hosting & domain yang di
perbaharui
5
Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada Penanggung Jawab Informasi
Data situasi kondisi sistem
1 Jam
Laporan situasi kondisi
6
Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi / website.
Laporan situasi kondisi
1 Jam
Solusi / pemecahan masalah
7
Melakukan / menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan pemeliharaan atau melibatkan pihak ketiga.
Solusi / pemecahan
masalah
1 Hari
Akses website selalu
tersedia
Tidak
Ya
288
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 03/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PEMELIHARAAN JARINGAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
289
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGISIAN / PEMBARUAN KONTEN WEBSITE
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 - Komputer 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pemeliharaan Jaringan Peralatan Komputer dan Jaringan Internet Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Pengisian / Pembaruan Konten Website Laporan Pengelolaan Teknologi Informasi
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Panitera / Sekretaris
Ka Sub Bag / Panmud
Sub Bag Perencanaan, TI,
Pelaporan Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menyusun data rutin yang harus di unggah secara rutin
Data Mentah 30 menit
Berkas data hardcopy
2 Mengoreksi data rutin yang akan diunggah
Berkas data
hardcopy 30
menit Terkoreksinya data rutin
3 Menyetujui data rutin yang akan diunggah
Data rutin yang
sudah dikoreksi 30
menit Persetujuan
data rutin
4
Melakukan convert data ke bentuk elektronik yang dapat diunggah ke website
Data rutin yang telah disetujui 2 jam
Data elektronik
uploadable
5
Mengunggah data jadi ke website dan memanajemen keseluruhan unggahan
Data elektronik uploadable 1 jam
Data terunggah ke website
6 Mengoreksi hasil unggahan
Data terunggah
ke website 30
menit Nota
Koreksi
7 Publish data
Nota Koreksi 30 menit
Data dipublish
Tidak
Ya
290
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 04/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENGISIAN / PEMBARUAN KONTEN WEBSITE
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
291
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlwl/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 - Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Bulanan Kesekretariatan Laporan Bulanan dari masing-masing Sub Bagian
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Laporan Bulanan dari masing-masing Kepala Sub Bagian
Laporan Bulanan masing-masing
Sub Bagian
1 Hari
Diperiksa nya Laporan Bulanan masing-
masing Sub Bagian
2 Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Bulanan dari masing-masing Kepala Sub Bagian
Laporan Bulanan masing-masing
Sub Bagian 6
Jam
Diolah, ditelaah dan
ditelitinya Laporan Bulanan masing-
masing Sub Bagian
292
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
3 Merekapitulasi Laporan Bulanan dari masing-masing sub bagian
Laporan Bulanan masing-masing
Sub Bagian 6
Jam
Rekapitulasi Laporan Bulanan
4 Menyerahkan Laporan Bulanan kepada Sekretaris untuk ditandatangani
Laporan Bulanan masing-masing
Sub Bagian
30 Menit
Rekapitulasi Laporan Bulanan
5 Sekretaris menandatangani Laporan Bulanan dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Rekapitulasi
Laporan Bulanan yang sudah
diparaf
1 Jam
Rekapitulasi Laporan Bulanan
yang sudah ditanda tangani
6 Menerima Laporan Bulanan yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris
Rekapitulasi Laporan Bulanan
yang sudah ditanda tangani
30 Menit
Rekapitulasi Laporan Bulanan
yang sudah ditanda tangani
7 Mengirim berkas Laporan Bulanan ke Pengadilan Tinggi
Rekapitulasi
Laporan Bulanan yang sudah
ditanda tangani
1 Jam
Terkirim nya
Rekapitulasi Laporan Bulanan
8 Penyimpanan dan Pengarsipan Rekapitulasi Laporan Bulanan
30 Menit
Arsip Rekapitulasi Laporan Bulanan
Ya
Tidak
293
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 05/SOP-PNSlwl/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
294
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlwl/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 - Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Semester Kesekretariatan Laporan Semester dari masing-masing Sub Bagian
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas laporan Semester dari masing-masing Sub Bagian
Laporan Semester
masing-masing Sub Bagian
1 Hari
Diterimanya Laporan
Semester masing-masing Sub Bagian
2 Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Semester dari masing-masing Kepala Sub Bagian
Laporan Semester
masing-masing Sub Bagian
6 Jam
Diperiksanya Laporan
Semester masing-masing Sub Bagian
295
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
3 Merekapitulasi Laporan Semester
Laporan Semester
masing-masing Sub Bagian
6 Jam
Rekapitulasi Laporan Semester
4 Menyerahkan Laporan Semester kepada Sekretaris untuk ditandatangani
Laporan Semester masing-masing
Sub Bagian 30
Menit
Rekapitulasi Laporan Semester
5
Sekretaris menandatangani Laporan Semester dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Rekapitulasi
Laporan Semester yang sudah
diparaf
1 Jam
Rekapitulasi Laporan Semester
yang sudah ditanda tangani
6 Menerima Laporan Semester yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris
Rekapitulasi
Laporan Semester yang sudah
ditanda tangani
30 Menit
Rekapitulasi Laporan Semester
yang sudah ditanda tangani
7 Mengirim berkas Laporan Semester ke Pengadilan Tinggi
Rekapitulasi Laporan Semester
yang sudah ditanda tangani
1 Jam
Terkirim nya
Rekapitulasi Laporan Semester
8 Penyimpanan dan Pengarsipan Rekapitulasi Laporan Semester
30 Menit
Arsip Rekapitulasi Laporan Semester
Ya
Tidak
296
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 06/SOP-PNSlwl/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
297
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 – Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Tahunan Kesekretariatan Laporan Tahunan dari masing-masing Sub Bagian
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas laporan Tahunan dari masing-masing Sub Bagian
Laporan Tahunan masing-masing
Sub Bagian
1 Hari
Diterimanya Laporan Tahunan masing-
masing Sub Bagian
2 Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Tahunan dari masing-masing Kepala Sub Bagian
Laporan Tahunan masing-masing
Sub Bagian 6
Jam
Diperiksanya Laporan Tahunan masing-
masing Sub Bagian
298
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
3 Merekapitulasi Laporan Tahunan
Laporan Tahunan masing-masing
Sub Bagian
6 Jam
Rekapitulasi Laporan Tahunan
4 Menyerahkan Laporan Tahunan kepada Sekretaris untuk ditandatangani
Laporan Tahunan masing-masing
Sub Bagian
30 Menit
Rekapitulasi Laporan Tahunan
5
Sekretaris menandatangani Laporan Tahunan dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Rekapitulasi
Laporan Tahunan yang sudah
diparaf
1 Jam
Rekapitulasi Laporan Tahunan
yang sudah ditanda tangani
6 Menerima Laporan Tahunan yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris
Rekapitulasi
Laporan Tahunan yang sudah
ditanda tangani
30 Menit
Rekapitulasi Laporan Tahunan
yang sudah ditanda tangani
7 Mengirim berkas Laporan Tahunan ke Pengadilan Tinggi
Rekapitulasi Laporan Tahunan
yang sudah ditanda tangani
1 Jam
Terkirim nya
Rekapitulasi Laporan Tahunan
8 Penyimpanan dan Pengarsipan Rekapitulasi Laporan Tahunan
30 Menit
Arsip Rekapitulasi Laporan Tahunan
Ya
Tidak
299
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 07/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
300
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 08SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 - Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP kepaniteraan Pidana 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan 5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) LKjIP dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Sub Bag
Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris KPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda
Capaian Kinerja masing-masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
1 Hari
LKjIP masing- masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
301
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Sub Bag
Perencanaan, TI, Pelaporan
Sekretaris KPN Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
2
Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari masing- masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda
LKjIP
masing-masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
1 Hari
LKjIP masing- masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
3
Merekapitulasi Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris
LKjIP
masing-masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
1 Hari LKjIP
4
Menyerahkan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Sekretaris untuk diteliti dan diparaf
LKjIP
masing-masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
30 Menit LKjIP
5
Sekretaris menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk diteliti dan diparaf, kemudian meneruskannya kepada Ketua untuk ditanda tangani
LKjIP 2 Jam
LKjIP yang sudah diparaf
6
Ketua menandatangani Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
LKjIP yang sudah diparaf
2 Jam
LKjIP yang sudah ditanda
tangani
7
Menerima Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang sudah ditanda tangani oleh Ketua
LKjIP yang sudah ditanda
tangani
30 Menit
LKjIP yang sudah ditanda
tangani
8 Mengirim berkas Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ke Pengadilan Tinggi
LKjIP yang sudah ditanda
tangani 2
Jam Terkirimnya
LKjIP
9 Penyimpanan dan Pengarsipan
LKjIP 30 Menit Arsip LKjIP
Tidak
Ya
Tidak
Ya
302
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 08SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017
303
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
1. S1 - Hukum 2. S1 - Ekonomi Akuntansi 3. SMA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran tahun berjalan
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sub Bag Umum &
Keuangan PPK &
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima Laporan Realisasi Anggaran dari Sub Bagian Umum dan Keuangan
LRA 1 Jam
Diterima nya LRA
2
Mengolah, menelaah serta meneliti Laporan Realisasi Anggaran dari Sub Bagian Umum dan Keuangan
LRA 6 Jam
Konsep Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan
dan Anggaran
304
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan
Sub Bag Umum &
Keuangan PPK &
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
3
Menyerahkan Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran kepada PPK dan Sekretaris untuk ditandatangani
Konsep Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan dan
Anggaran
15 Menit
Diserahkannya
Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan
dan Anggaran
4
PPK dan Sekretaris menandatangani Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan dan
Anggaran
1 Jam
Ditanda tangani
dan diserahkan
nya Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan
dan Anggaran
5
Menerima Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran yang sudah ditanda tangani oleh PPK dan Sekretaris
Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan dan
Anggaran yang sudah
ditandatangani
15 Menit
Diterima nya
Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan
dan Anggaran
yang sudah ditanda tangani
6
Membagikan Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan dan Anggaran yang sudah ditanda tangani kepada Sub Bagian Umum dan Keuangan, PPK dan Sekretaris
Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan dan
Anggaran yang sudah ditanda
tangani
30 Menit
Dibagikan nya
Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan
dan Anggaran
yang sudah ditanda tangani
7 Penyimpanan dan Pengarsipan
Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan dan
Anggaran yang sudah ditanda
tangani
30 Menit
Arsip Laporan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan
dan Anggaran
Ya
Tidak
305
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi – 52412 Jawa Tengah Telp. (0283) 491359 - 491360
Fax. (0283) 491854
Nomor SOP 09/SOP-PNSlw/TI/05/2017
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2016
Tanggal Revisi 5 Mei 2017
Revisi ke 1
Tanggal Efektif 5 Mei 2017
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi
SOP EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI OLEH TANGGAL
1 1 Nomor Dokumen Ketua
Penjaminan Mutu
05 Mei 2017