© 2007 KNRT & DRN

KEMENTERIANNEGARARISETDAN TEKNOLOGI&

DEWAN RISET NASIONAL

Tahun 2007

DewanRisetDaerah

PANDUAN

DRD

PembentukanPenyelenggaraan

&

PANDUAN DRD

Buku Panduan ini disusun bersama antara:

Asisten Deputi Urusan Pengembangan KelembagaanDeputi Bidang Pengembangan Sistem Iptek Nasional

Kementerian Negara Riset dan Teknologidengan

Sekretaris Dewan Riset Nasional

© 2007 KNRT & DRN

Alamat laman:Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT):http://www.ristek.go.idDewan Riset Nasional (DRN):http://www.drn.go. id

PANDUAN DRD

1© 2007 KNRT & DRN

KA

TAP

EN

GA

NTA

R

Pada era globalisasi dewasa ini, penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salahsat u fa kto r pe nt ing ya ng san ga t men en tukankemampuan daya saing suatu bangsa. Hal ini dapatdilihat dari kecenderungan yang terjadi yakni pergeseranparadigma pembangunan ekonomi, dari pembangunanekonomi yang berbasis sumber daya menjadi berbasispengetahuan. Dalam konteks ini , penguasaan iptekmenjadi sangat strategis sebagai instrumen untukmeningkatkan daya saing bangsa secara berkelanjutan.

Pembangunan iptek pada hakekatnya ditujukan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangkamembangun peradaban bangsa. Pembangunan iptekdalam rangka pembangunan nasional perlu dilakukansecara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapatbermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentinganmasyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan hal ini perludilakukan pengembangan secara simultan terhadapsis tem na sio na l pe ne li ti an , pe ng em ba ng an , da npenerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sisnas P3Iptek) yang mengandung dan membentuk keterkaitanyang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antaraunsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringaniptek dalam satu kesatuan yang utuh di lingkunganNegara Kesatuan Republik Indonesia. PengembanganSisnas P3 Iptek sangat strategis untuk mendukung

peningkatan daya saing bangsa secara keseluruhan.

Penyusunan arah dan prioritas pembangunan iptek, baik

PANDUAN DRD

2

nasional maupun daerah, merupakan langkah strategisyang perlu dilakukan agar implementasi dari Sisnas P3Iptek dapat optimal dalam mendukung pembangunaniptek nasional. Dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentangSistem Nasional Pene li tian , Pengembangan, danPenerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , secaraeksplisit dijelaskan mengenai pentingnya penyusunanarah dan prior itas pembangunan iptek, baik nasionalmaupun daerah. Untuk membantu pemerintah dalammenyusun arah serta kebijakan pembangunan iptek,maka Pemerintah Pusat diberi kewenangan untukmembentuk Dewan Riset Nasional (DRN), sedangkanPe mer int ah Da er ah di be ri kewenan ga n un tu kmembentuk Dewan Riset Daerah (DRD).

Dengan demikian, dalam konteks otonomi daerah,pembentukan DRD sangat strategis untuk mendukungpeningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaanlembaga- lembaga penelit ian dan pengembangan didaerah. Pembentukan DRD dimaksudkan sebagaipranata yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untukmemperkuat perwujudan otonomi daerah di bidangiptek.

Pengembangan dan pemberdayaan DRD merupakanlangkah strategis untuk meningkatkan daya saingda erah ya ng pa da gi lira nnya ak an mem be ri kankontribusi yang signifikan bagi peningkatan daya saingbangsa secara keseluruhan. Agar pengembangan dan

pemberdayaan DRD dapat dilaksanakan secara efektif

KA

TAP

EN

GA

NTA

R

PANDUAN DRD

3© 2007 KNRT & DRN

KA

TAP

EN

GA

NTA

R

dan efisien maka perlu dibuat suatu panduan yangdapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukandan penyelenggaraan DRD. Untuk mendukung hal ini,Kementerian Negara Riset dan Teknologi bersamade ng an De wan Ri set Na sion al men yu sun bu ku'Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan DRD'ini yang dapat digunakan sebagai salah satu bahanacuan bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukandan penyelenggaraan DRD sebagai lembaga publikyang profesional. Dengan terbentuknya DRD sebagailembaga iptek di daerah, diharapkan pelaksanaanpembangunan iptek di daerah dapat berkontr ibusisecara signif ikan bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat di masing-masing daerah.

Jakarta, Juli 2007

Tim Penyusun

PANDUAN DRD

4

halaman

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 4

Pendahuluan 5

Def inisi 6

Landasan Hukum Pembentukan DRD 11

Pembentukan DRD 12

Kedudukan dan Tugas Pokok DRD 13

Fungsi dan Peran DRD 14

Struktur Organisasi DRD 15

Keanggotaan DRD 20

Sasaran dan Pengelolaan Kegiatan DRD 22

DRD Sebagai Inisiator dan Akselerator 23

Pembangunan Iptek

Hubungan dan Mekanisme Kerja DRD-DRN 26

Luaran DRD 27

Pengambi lan Keputusan 30

Penyelenggaraan Sidang 31

Pedoman Prosedur DRD 33

DA

FTA

RIS

I

PANDUAN DRD

5© 2007 KNRT & DRN

PE

ND

AH

UL

UA

N

Pembentukan DRD oleh Pemerintah Daerah secaraeksplisit diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangandan Penerapan Iptek. Dalam Pasal 20 UU Nomor 18Tahun 2002 disebutkan bahwa Pemerintah Daerahbe rfun gs i men um bu hk em ba ng kan mot ivasi,memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakanikl im yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergiunsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptekdi wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari Sisnas P3 Iptek. Untuk mendukungfungsinya tersebut, Pemerintah Daerah membentukDR D ya ng mewak ili ma sya ra kat da ri un surkelembagaan iptek di daerahnya.

Agar pembentukan dan penyelenggaraan DRD dapatdilakukan secara efektif dan efisien perlu disusun suatuPedoman Umum yang memuat secara garis besar tatacara pembentukan dan penyelenggaraan DRD. Bukupedoman ini merupakan anjuran yang dapat digunakansebagai bahan acuan dalam konteks pembentukan danpe nyel en gg ar aa n DR D. Da lam prak ti kn ya ,pembentukan dan penyelenggaraan DRD disesuaikandengan potensi sumber daya dan kebutuhan masing-masing daerah agar dapat memberikan kontribusi yangoptimal terhadap pembangunan iptek pada daerah yangbersangkutan.

PANDUAN DRD

6

• Al ih teknolog i adalah pengal ihan kemampuanmemanfaatkan dan menguasai iptek antar lembaga,badan, atau orang, baik yang berada di lingkungandalam negeri maupun yang berasal dari luar negerike dalam negeri dan sebaliknya.

• Dewan Riset Nasional adalah lembaga non strukturalyang dibentuk Pemerintah Pusat untuk menggalipemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yangberkepentingan dengan perkembangan iptek diIndonesia.

• Di fu si te kno log i ad al ah ke gi at an ad op si da npenerapan hasil inovasi secara leb ih eks tensifoleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengantujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

• Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebutHKI adalah hak memperoleh perlindungan secarahukum atas kekayaan intelektual sesuai denganperaturan perundang-undangan.

• Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuanyang digali, disusun, dan dikembangkan secarasi st em at is den ga n me ng gu na ka n pe nd ek atantertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baikyang bersifat kuantitati f, kualitatif, maupun eksplorat ifuntuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

• Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategisad al ah be rb ag ai cab an g ip te k yang mem il iki

DE

FIN

ISI

PANDUAN DRD

7© 2007 KNRT & DRN

DE

FIN

ISI

ke te rk ai tan yang lua s de ngan ke ma jua n il mupengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atauberpotensi memberikan dukungan yang besar bagikese jahteraan masyarakat , kema juan bangsa,kea ma na n da n ket ah an an ba gi pe rl ind un ga nne ga ra , pe les ta ri an fu ng si l ing kun ga n hi du p,pe les ta ri an ni lai luh ur bu da ya ba ng sa, se rt apeningkatan kehidupan kemanusiaan.

• Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan,da n/at au pe re kay as aa n ya ng be rt uj ua nme ng em bangk an pe ne rapan prakti s ni lai dankonteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baruuntuk menerapkan iptek yang telah ada ke dalamproduk atau proses produksi.

• Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baruyang belum ada sebelumnya yang memperkayakha zana h ser ta da pa t di pe rgun ak an un tu kmenyempurnakan atau memperbaru i Iptek yangtelah ada.

• Lembaga pene li ti an dan pengembangan yangsel an jut ny a di seb ut lem ba ga litb an g ad al ahlembaga yang melaksanakan kegiatan peneli tiandan/atau pengembangan.

• Menteri adalah menteri yang mempunyai tugasmembantu Presiden dalam membuat kebijakan danmel ak uk an koo rd ina si di bi da ng ri set i lmupengetahuan dan teknologi.

PANDUAN DRD

8

DE

FIN

ISI

• Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiahda lam sua tu cab ang at au lintas di sipl in ilmupengetahuan dan teknologi, atau suatu bidangkegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untukmengembangkan profesionalisme dan etika profesida lam mas yara kat , ses ua i de ng an pe ra tu ra nperundang-undangan.

• Pemerintah daerah adalah kepala daerah (Gubernur,Bupati atau Walikota) beserta perangkat daerahotonom yang lain sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

• Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah pe rangkat Nega ra Kesatuan Republ ikIndonesia yang terdiri atas Presiden beserta paramenteri.

• Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untukmemperoleh informasi, data, dan keterangan yangberkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/at au hi po tesis di bi da ng ip te k ser ta menar ikkesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek.

• Penerapan adalah pemanfaatan has il peneli tian,pengembangan, dan/atau iptek yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusiteknologi.

PANDUAN DRD

9© 2007 KNRT & DRN

DE

FIN

ISI

• Pe ng em ba ng an ad al ah keg iat an ipt ek ya ngbertujuan memanfaatkan kaidah dan teor i ilmupengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untukmeningkatkan fungsi , manfaat, dan apl ikasi ilmupengetahuan dan teknologi yang telah ada, ataumenghasilkan teknologi baru.

• Perekayasaan adalah kegiatan penerapan iptekdalam bentuk desain dan rancang bangun untukmen gh as ilkan ni lai , pr od uk , da n/at au pros esproduksi dengan mempertimbangkan keterpaduansudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional,bisnis, sosial budaya, dan estetika.

• Tata kerja adalah petunjuk pelaksanaan tugas dan

fungs i DRD serta mekan isme hubungan DRDdengan lembaga-lembaga teknis terkait. Tata kerjadimaksudkan untuk mengembangkan kondisi yang

kondusif bagi terlaksananya tugas dan kewajibansebagai anggota DRD.

• Tata tertib adalah perilaku yang harus ditaati olehsem ua an ggota DRD. Tata te rt ib sek uran g-kurangnya memuat aturan tentang hal-hal yangberkaitan dengan kedudukan, tugas, fungsi danwewena ng ; ha k da n kewaj iba n; ma sa bakti ;pemberhentian dan penggantian anggota; sidang,ra pa t da n ta ta cara pe ngam bi lan kep ut us an ;keputusan pimpinan; keuangan dan administrasi,serta hubungan kerja.

PANDUAN DRD

10

DEF

INIS

I

• Teknologi adalah cara atau metode serta proses ataupr oduk yang di ha si lkan da ri pene ra pa n da npemanfaatan berbagai dis ipl in ilmu pengetahuanyang men ghas ilkan ni lai ba gi pe menuh ankebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutukehidupan manusia.

PANDUAN DRD

11© 2007 KNRT & DRN

LAN

DA

SA

NH

UK

UM

Pem

ben

tuka

nD

RD

La nd as an hu kum da n ac ua n pe mbe nt uk an da npenyelenggaraan DRD adalah:

1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentangSis tem Nasional Peneli tian, Pengembangan danPenerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah

5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentangRe nc an a Pe mb an gu na n Jan gk a Mene ng ahNasional

6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentangDewan Riset Nasional

7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang PedomanUmum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

8 Keputusan Menteri Negara Riset dan TeknologiNo mo r 111/M/Kp /V II I/ 20 05 te nt an g Ke bi jak anStrategis Pembagunan Nasional Iptek 2005-2009

9 Keputusan Menteri Negara Riset dan TeknologiNomor 89 /M/Kp/V/2005 tentang PengangkatanAnggota Dewan Riset Nasional 2005-2008

PANDUAN DRD

12

PE

MB

EN

TU

KA

ND

RD

DR D di be nt uk ol eh Pe mer in ta h Da er ah un tu kmendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah,terutama dalam pembangunan ilmu pengetahuan danteknologi daerah sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem NasionalPenelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek.

Pe mbe nt uk an DR D di lak san ak an be rd as ar kanKeputusan Kepala Daerah, yakni Gubernur sebagaiKepala Daerah Provinsi, dan Bupati/Wal ikota sebagaiKepala Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Kepala Daerah mengatur berbagai hal yangterkait dengan pembentukan DRD, antara lain: TugasPokok dan Fungsi DRD; Struktur Organisasi DRD;Be nt uk Ba da n Hu ku m DRD; Ke an gg ot aa n DRD;Koordinasi Kelembagaan antara DRD dengan Instansidi Lingkungan Pemerintah Daerah; dan PembiayaanDRD.

Pe mbu ba ra n DR D; pe ng an gk at an da n/ at aupengangkatan antar waktu keanggotaan DRD; serta

pemberhentian dan/atau pemberhentian antar waktukeanggotaan DRD harus dilakukan melalui KeputusanKepala Daerah.

Penyusunan dan/atau perubahan Tata Tertib dan TataKerja Penyelenggaraan DRD dilakukan dan disahkandalam Sidang Pleno/Paripurna DRD serta ditetapkanoleh Ketua DRD.

PANDUAN DRD

13© 2007 KNRT & DRN

DR

DK

ed

ud

uka

nd

an

Tu

gas

Po

kok

Secara organisasi, DRD berkedudukan di bawah danbertanggungjawab langsung kepada Gubernur selakuKepala Daerah Provinsi, namun dimungkinkan pulaDRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawablangsung kepada Bupati/Walikota.

Kedudukan DRD secara geografis adalah di ibukotaprovinsi atau kabupaten/kota, kecuali ditentukan lain.

Tugas pokok DRD adalah:

• memberikan masukan kepada Pemerintah Daerahuntuk menyusun arah, prioritas, serta kerangkakebijakan pemerintah daerah di bidang iptek;

• men dukun g Pemer intah Da er ah mel ak uk ankoordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerahlain.

PANDUAN DRD

14

DR

DF

un

gsi

da

nP

era

n

Sebagai lembaga nonstruktural yang dibentuk olehPemerintah Daerah, DRD mempunyai fungsi dan peran:• memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah

berupa pemiki ran dalam rangka: a) pemetaankeb utuh an ipt ek ; b) mencar i, mem enuh i,merumuskan kebijakan dan arah pembangunanip tek sesuai dengan potens i keunggulan yangdi mil iki; c) men en tu kan pr ior itas ut am a da nperingkat kepentingan permasalahan riset dan iptek;d) pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arahkebijakan iptek;

• sebagai gudang pakar (brain trust) , DRD berperansec ara ak ti f un tu k: a) mencar ikan al te rnat ifpemecahan terhadap permasalahan yang dihadapidaerah; b) secara proakt if member ikan saran/gagasan pengembangan potens i daerah yangbe rpel ua ng un tu k men ingkat kan pe nd apat andaerah;

• sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperansebagai: a) kelompok penjajagan (sounding board)'un tu k men gu ji pe lak san aa n keb ija kan Ip te k;b) pe nd uk un g mor al (mo ra l sup po rt ) un tu kmendukung kebijakan dan pelaksanaannya yangmengedepankan permasalahan penguasaan iptekyang perlu diprioritaskan.

PANDUAN DRD

15© 2007 KNRT & DRN

STR

UK

TUR

OR

GA

NIS

AS

I

Agar dapat menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Peranyang ditetapkan, DRD mempunyai susunan organisasi(organware ) yang terdir i dari : Ketua; Wakil Ketua;Se kre ta ri at ; Ko mis i Tekni s; Bada n Peker ja; da nKepanitiaan (Panitia Ad Hoc).

Susunan anggota DRD yang duduk sebagai Ketua; WakilKetua; Sekretaris; Komisi Teknis; dan Badan Pekerjadipilih dan ditetapkan oleh para Anggota DRD padaSidang Pleno/Paripurna DRD melalui tata cara yangdiatur oleh DRD.

Sekretariat DRD merupakan unit kerja dari KantorPemerintah Daerah yang dilengkapi dengan beberapastaf sekretariat yang bukan anggota DRD. KeanggotaanSekretariat DRD minimal terdir i atas 1 (satu) orangKepala Sekretariat, 1 (satu) orang yang mengurusiketatausahaan/administrasi umum, 1 (satu) orang yangmengurusi keuangan, dan beberapa orang staf teknisyang mampu memberikan dukungan khusus padakegiatan-keg ia tan DRD. Kepa la Sekretar ia t DRDbertanggungjawab secara fungsional kepada KetuaDRD, dan secara administrati f bertanggung jawabkepada salah satu unit kerja yang memiliki jangkauanlintas sektoral pada Pemerintah Daerah.

Komisi Teknis terdiri dari anggota-anggota DRD denganminat dan kepakaran yang disesuaikan dengan tugas

komisi pada fokus/prioritas bidang pembangunan iptekdaerah. Susunan keanggotaan Komisi Teknis terdir i

PANDUAN DRD

16

atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu)orang Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggotadengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.Jumlah Komisi Teknis yang dibentuk disesuaikandengan kebutuhan dari masing-masing daerah. Secaraorganisatoris, Ketua Komisi Teknis bertanggungjawabsecara fungsional kepada Ketua DRD.

Susunan keanggotaan Badan Pekerja terdir i dari: 1(satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orangWa ki l Ke tua merangkap Anggota, 1 (satu) orangSekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) orang wakilda ri mas ing -m as ing Ko mis i Tekni s. Secar aorganisatoris, Ketua Badan Pekerja bertanggungjawabsecara fungsional kepada Ketua DRD.

Kepanitiaan (Panit ia Ad Hoc ) dibentuk oleh BadanPekerja mela lu i ta ta ca ra yang diatur oleh DRD.Keanggotaan Panitia Ad Hoc terdiri dari anggota DRDdan Pakar yang diperlukan. Susunan keanggotaanPani tia Ad Hoc te rd ir i atas 1 (satu) orang Ketuamer an gk ap An gg ot a, 1 (s at u) or an g Se kre ta ri smerangkap Anggota, dan Pakar dengan jumlah yangdisesuaikan dengan kebutuhan. Secara organisatoris,Ke tua Panit ia Ad Hoc ber tangg ungjawab se ca rafungsional kepada Ketua Badan Pekerja.

ST

RU

KTU

RO

RG

AN

ISA

SI

PANDUAN DRD

17© 2007 KNRT & DRN

Uraian tugas dari masing-masing organware DRDadalah:

1 KetuaDRD:

• mem im pi n dan be rtan gg un gjawab at aspelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD;

• memb ina, me ngawas i, dan me ngenda likanAnggota dan Badan Kelengkapan DRD dalammelaksanakan tugasnya (menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja danTata Tertib DRD, menetapkan Rencana danPr og ra m Kerj a, mene ta pkan Pe domanPe laksan aa n Ke gi atan , memimpi n Rapa tParipurna DRD, memimpin Rapat Kerja DRD);

• melaporkan hasi l dan memberi kan masukanpelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRDkepada Kepala Daerah, yakni Gubernur sebagaiKepala Daerah Provinsi untuk DRD Provinsi, danBu pa ti /W al ikot a sebag ai Kepa la Daer ahKabupaten/Kota untuk DRD Kabupaten/Kota;

• mem bina dan mel aksan ak an ker jasam a(network ) dengan mitra kerja dan stakeholdersDRD.

2 Wakil Ketua DRD:

• mem im pi n DR D da lam ha l Ke tu a DR Dbe rh al an ga n da n mem ba nt u Ke tu a da lammengkoordinasikan kegiatan DRD serta secaraumum mewakili Ketua DRD;

ST

RU

KTU

RO

RG

AN

ISA

SI

PANDUAN DRD

18

• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan olehKetua DRD.

3 Sekretaris DRD:

• menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasi lpelaksanaan sidang-sidang DRD;

• mem be ri kan du kun ga n te kni s, pe layan ankeadministrasian dan pembiayaan dalam rangkapelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD;

• melaksanakan tugas DRD sehari-ha ri penuhwaktu;

• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan olehKetua DRD.

4 Komisi Teknis, sesuai dengan minat dan kepakarandari anggotanya, mempunyai tugas melaksanakan

tugas DRD yang ditetapkan sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan iptek daerah secaraprofesional.

5 Badan Pekerja:

• mem punyai tuga s menyiap kan ba ha n da nmenindaklanjuti hasil-hasil Sidang Paripurna;

• membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyusunprosedur-prosedur yang berkaitan dengan TataKerja dan Tata Tertib DRD;

• menyusun rencana dan program kerja DRD.

ST

RU

KTU

RO

RG

AN

ISA

SI

PANDUAN DRD

19© 2007 KNRT & DRN

ST

RU

KTU

RO

RG

AN

ISA

SI

6 Kepanitiaan (Panitia Ad Hoc) mempunyai tugasmembahas secara teknis masalah-masalah aktualyang di hada pi daerah da lam pe la ksan aanpembangunan daerah dan menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan TataTertib DRD .

PANDUAN DRD

20

DR

DK

ean

gg

ota

an

Anggota DRD diangkat berdasarkan Keputusan KepalaDaerah, yakni Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsiuntuk DRD Provinsi atau Bupati/Walikota selaku KepalaDaerah Kabupaten/Kota untuk DRD Kabupaten/Kota.

Kriteria, prosedur pemilihan, dan penunjukan anggotaDRD ditentukan melalui konsultas i antara pimpinanPe mer int ah Da er ah , Le mbaga Li tban g Da erah ,pemimpin informal masyarakat serta dunia usaha danPerguruan Tinggi Daerah dan di te tapkan mela lu iKeputusan Kepala Daerah.

Susunan keanggotaan DRD terdiri atas:• 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;• 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;• 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;• Anggot a dengan jum lah yang di ses ua ika n

dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Jumlah anggota DRD didasarkan pada keterwakilandari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan KelembagaanIptek Daerah (Perguruan Tinggi Daerah, LembagaLi tban g Daer ah , Bada n Usah a, dan Le mb ag aPenunjang/masyarakat).

Masa tugas keanggotaan DRD adalah 5 (lima) tahundan dapat dipilih atau ditunjuk kembali sesuai dengankebutuhan.

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaanDRD dapat be rakhi r apabi la An gg ota DRD yang

PANDUAN DRD

21© 2007 KNRT & DRN

Ke

ang

go

taan

bersangkutan: tidak memenuhi kriteria keanggotaanyang telah ditetapkan, meninggal dunia, mengundurkandir i, tidak melaksanakan tugasnya, dan dinyatakanbers alah me lakukan tindak pida na be rdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.

PANDUAN DRD

22

KE

GIA

TAN

DR

DS

as

ara

nd

an

Pe

ng

elo

laan

Sasa ran kegiatan kerja DRD adalah terwujudnyapeningkatan kese jahteraan masyarakat di daerahdengan jalan menyediakan kemudahan bagi:

1 terjadinya konsolidasi sumber daya Iptek daerah;

2 te rk oo rd ina siny a ke gi at an pe ne liti an ,pengembangan, dan penerapan iptek di daerah;

3 te rwujudnya ef is iens i dan efek ti fi tas keg ia tanpenelitian di daerah;

4 terkondisinya pemanfaatan hasil iptek yang sesuaidengan kebutuhan daerah untuk kesejahteraanmasyarakat .

Pelaksanaan kegiatan kerja sesuai dengan TugasPokok dan Fungsi DRD pada umumnya dilakukan, tetapitidak terbatas, melalui forum sidang atau rapat, yangdiselenggarakan secara bertingkat, mulai dari yang pa-ling tinggi yakni Sidang Paripurna, Rapat Badan Pekerja,dan Rapat Panitia Ad Hoc.

Untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DRD,Pemerintah Daerah menyediakan anggaran daerah.Angaran tersebut diberikan me la lu i Sa tuan Kerja

Pe mer int ah Da er ah ya ng di atur da n di te tapk anberdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

PANDUAN DRD

23© 2007 KNRT & DRN

DR

DS

eb

ag

ai'In

isia

tor'

da

n'A

ksel

era

tor'

Pe

mb

an

gu

nan

Ipte

k

DRD

DRN

DRD PRODUKDRD

PRODUKDRD

PRODUKDRN

KEPALADAERAH

PEMERINTAHMELALUI

MENEGRISTEK

KEPALADAERAH

KEBIJAKANPEMBANGUNANNASIONAL(TermasukPembangunan Iptek)

KEBIJAKANPEMBANGUNANIPTEK DAERAH

KEBIJAKANPEMBANGUNANIPTEK DAERAH

De wan Ri set Da er ah mer up ak an 'I ni siat or ' da n'Akselerator ' pembangunan iptek yang mempunyaipo sis i da n pe ra n st ra te gi s da lam men du kun gkeberhasi lan pembangunan iptek di daerah. Sebagaiinisiator pembangunan iptek, DRD dapat secara aktif:

Secara skematis peran DRD dalam pembangunan iptekdi daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

PANDUAN DRD

24

• mem prak ar sai pe man fa at an ipt ek un tu kmen ingk at kan kes ejah te ra an mas ya rakatdengan memperhatikan potens i sumber dayadari masing-masing daerah;

• mel akuk an invent ar isas i kapas ita s da nkapabili tas iptek daerah dan memanfaatkannyauntuk pemanfaatan iptek yang merata, efektif danefisien; serta

• melakukan pemilihan kategori iptek yang selarasdengan pelaksanaan pembangunan daerah,te ru ta ma da lam menc ar i sol us i te rhad appermasalahan kritis yang dihadapi daerah.

Sebagai akselerator pembangunan iptek daerah, DRDdapat secara aktif:

• mem beri kan al te rn at if sol us i te rhad appermasalahan yang dihadapi oleh PemerintahDa erah da n pi ha k te rk ai t lai nn ya da lampelaksanaan pembangunan daerah;

• melakukan berbagai kegiatan yang mendukungpemberdayaan indust ri di daerah sehinggaindustri di daerah mampu mengaplikasikan iptekdan meningkatkan kapasitas iptek-nya untukmeningkatkan nilai tambah produk; serta

• mendorong mobilisasi potensi iptek di daerahsehingga pemanfaatan dan penguasaan iptekda pa t di lak uk an sec ar a op ti mal un tu k

mempercepat proses kemandirian daerah.

DR

DS

eb

ag

ai'In

isia

tor'

da

n'A

ksel

era

tor'

Pe

mb

an

gu

nan

Ipte

k

PANDUAN DRD

25© 2007 KNRT & DRN

DR

DS

eb

ag

ai'In

isia

tor'

dan

'Ak

sele

rato

r'P

em

ba

ng

un

anIp

tek

Produk-produk DRD dapat diadopsi menjadi keputusan/kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakanpe mbang un an da er ah da n me nj ad i sol us i at aspe rmas al ah an ya ng ti mbu l da lam pe lak sanaa npembangunan daerah.

DRD menjadi 'penghubung' antara kebijakan iptek pusatdengan daerah sehingga terjadi konvergensi kebijakanan ta ra da erah de ngan pusat da lam kon te kspembangunan iptek nasional.

Ke pent ing an da er ah da lam pe mba ngun an ip te knasional dapat disampaikan melalui perwakilan DRDyang menjadi anggota DRN.

PANDUAN DRD

26

DR

D-D

RN

HU

BU

NG

AN

dan

ME

KA

NIS

ME

KE

RJ

A

Hubungan dan mekanisme kerja antara DRD denganDRN bukan merupakan hubungan 'hi rarkis ver tikal'melainkan hubungan 'koordinati f fungsional' karenapada dasarnya kedua lembaga ini bersifat independen.

DRD me nempatkan waki lnya se baga i sa la h sa tuanggota DRN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal20 UU No. 18 Tahun 2002 yang kemudian dipertegaslagi dalam PP No. 16 Tahun 2005 tentang DRN. Dalamkonteks in i, DRD merupakan penghubung antarakebijakan pembangunan iptek pusat dengan daerahdengan saling menukar dan membagi informasi danpengetahuan.

Dalam rangka efisiensi dan efektif itas, perwakilan DRDdi DRN adalah perwakilan DRD Provinsi. Demikianselanjutnya, perwakilan DRD Kabupaten/Kota duduk diDRD Provinsi . Hal ini merupakan Keputusan SidangParipurna II DRN Tahun 2006.

Forum Kewilayahan DRD dapat dibentuk oleh beberapaDRD yang mempunyai tujuan dan kepentingan yangsama.

La man DRN da pa t diman fa at kan da lam rang kamemperkuat hubungan DRN-DRD.

PANDUAN DRD

27© 2007 KNRT & DRN

LUA

RA

ND

RD

Luaran yang dapat dihasilkan oleh DRD dapat berupa:1 Identi fi kasi Teranalisis Kebutuhan Pengemban

Amanat Kepentingan (stakeholders). Produk inibe rupa ha sil ide nt ifi kas i te ra na lisis un tu kmenampung kebutuhan stakeholders DRD yangantara lain meliputi masyarakat umum, pemerintahdan lembaga iptek. Produk ini digunakan untukmen du kun g pe rc ep at an ino va si da erah . DRDmelakukan demand support transact ion secaraalamiah dengan stakeholders di lingkungannya,artinya ada transaksi untuk memenuhi kebutuhanstakeholders. Isi dari transaksi dapat berupa:

• Solusi pemecahan berbagai permasalahan yangdi hada pi Pe me ri nt ah Da er ah da lammelaksanakan pembangunan daerah. Dalamkon teks ini , Pe mer int ah Daer ah dapa tmengalokasikan biaya pendanaan dari anggarandaerah;

• Ke bi jak an litb an g da n pr ior ita sny a ses ua idengan kebutuhan industri. Dalam konteks ini,ind us tr i me nyed iak an da na pe ne lit ia n da ninformasi kebutuhannya;

• Ha sil ker ja DR D ya ng se car a sign ifi kanmen in gk at ka n kes ej ah te ra an ma sya ra kat ,misalnya melalui pemanfaatan iptek. Masyarakat

dapat mendukung DRD melalui DPRD denganmen ga lok as ikan an gg ar an un tu k keg ia ta n

PANDUAN DRD

28

LU

AR

AN

DR

D

dimaksud melalui APBD;

• Berbagai hal yang bermanfaat dapat diberikanoleh angota DRD sebagai warga masyarakatyang juga dapat bertindak sebagai stakeholders.Dalam konteks ini diperlukan pengadopsian danpemberian legitimasi atas berbagai gagasanyang diajukan tersebut;

2 Kebijakan Strategis Iptek Daerah. Perencanaanpembangunan dan penerapan iptek di suatu daerah,dalam pelaksanaannya mengacu pada KebijakanStra te gi s Pe mba ngun an Nasion al Ip te k ya ngdisusun dan dirumuskan dalam Kebijakan StrategisPembangunan Iptek Daerah;

3 Ag enda Ri se t Da erah . Agen da Riset Daer ahmer upak an rumus an pr ior ita s pe ne liti an ,pengembangan, dan rekayasa iptek daerah untuk

mem enuh i kebut uh an du kun ga n ipt ek da lampembangunan di daerah. Program Utama Riset danTeknologi Agenda Riset Daerah adalah dokumen

produk DRD yang berlaku untuk kurun waktu tertentu,dan ha rus selal u dimutak hi rk an sec ara te rusmenerus ses ua i de ngan pe rkem bangan yang

terjadi. Produk ini ditawarkan kepada para pelakuip tek di daerah dan di jadikan panduan dalamperencanaan kegiatan penelit ian, pengembangan

serta perekayasaan iptek yang di lakukan untukkeperluan pembangunan daerah;

PANDUAN DRD

29© 2007 KNRT & DRN

LU

AR

AN

DR

D

4 Pemetaan Kegiatan Riset di Daerah. Produk inimer upak an hasil an al isis be rb ag ai aspe kkemampuan iptek serta pertumbuhan kapasitassarana iptek dibandingkan dengan kondis i padaskala na sional da n int erna sion al . Pe metaa nkegiatan iptek yang dilakukan secara terus menerusakan menghasilkan gambaran dinamika iptek didaerah sesuai dengan perkembangan yang terjadi,baik dalam lingkup nasional maupun internasional;

5 Tata Tertib dan Tata Kerja DRD. Produk ini digunakansebagai acuan kerja DRD.

Luaran DRD yang berupa dokumen perencanaan,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumenPerencanaan Pembangunan Daerah.

Luaran DRD disimpan dalam pangkalan data (d-Base )sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang diberikan

kewenangan untuk itu sesuai dengan peraturan yangberlaku.

Luaran DRD, setelah dilakukan peninjauan ulang,penyesuaian, serta penyempurnaan, dapat diadopsimenjadi Keputusan atau Kebijakan Pemerintah Daerah.

Lu aran DRD da pa t di di sem inas ikan da ndisosialisasikan kepada pihak-pihak terkait melaluiberbagai forum dan media, baik elektronik maupun nonelektronik.

PANDUAN DRD

30

PE

NG

AM

BIL

AN

KE

PU

TU

SA

N

Semua pengambilan keputusan DRD dalam rapat/sidang dilakukan dengan mengutamakan musyawarahuntuk mufakat. Pengambilan keputusan di lakukandengan prosedur bertingkat mulai dari tingkat Panit iaAd Hoc, Badan Pekerja DRD, dan Sidang ParipurnaDRD. Sidang Paripurna DRD mempunyai kewenangantertinggi dalam proses pengambilan keputusan di DRD.

Sidang Paripurna hanya membahas permasalahanya ng str ateg is ag ar mek an isme pe ng am bi lankeputusan DRD dapat efektif dan efisien. Permasalahanya ng di ba ha s da lam Si da ng Pa ri pu rna te rseb utmerupakan permasalahan yang sudah dibahas dandiputuskan dalam Badan Pekerja DRD. KeputusanSi da ng Pa ri pu rn a te rh ad ap pe rm as al ah an ya ngdibahas dapat berupa adopsi langsung, adopsi dengancatatan dan/atau penyempurnaan, atau penolakan.

PANDUAN DRD

31© 2007 KNRT & DRN

PE

NY

EL

EN

GG

AR

AA

NS

IDA

NG

Persiapan sidang. Semua bahan sidang/rapat yangdiperlukan dan undangan kepada calon peserta sidangdipersiapkan oleh Sekretariat DRD. Undangan danbahan sidang disampaikan kepada ca lon pesertasida ng seb el um sida ng /r ap at di sel en gg ar ak an .Pimp inan sidang seba iknya menyiapkan skenar ioproses sidang/rapat serta agenda dan sasaran yangingin dicapai dari masing-masing agenda sidang agarproses sidang berjalan dengan baik.

Semua peserta sidang agar menyiapkan diri denganmem pe laj ar i ba ha n sida ng yang te la h di te ri masebelumnya dan/atau menyelesaikan tugas tertentuyang diberikan sehingga dapat memberikan kontribusisec ara op timal sel am a pros es si da ng /rap atberlangsung.

Mekanisme Sidang. Perlu dibuat tata tertib sidang/rapatyang dib ak uk an aga r prose s si dang /rapat dapatberlangsung secara efektif dan efis ien. Sidang/rapatdilaksanakan dengan menggunakan kriteria keiptekanyang lazim melalui diskusi.

Pelaksanaan Sidang. Sidang/rapat umumnya bersifatteknis sehingga berbentuk diskursus yng memang

seb ai kny a ti da k diat ur de ng an ket at ag ar ti da kmengurangi produktif itasnya. Karena peserta diskursusadalah para pakar di bidangnya masing-masing, maka

diskursus dilakukan dengan penuh tanggungjawab danprofes ional sehingga dapat dihasi lkan keputusan-keputusan yang produktif.

PANDUAN DRD

32

PE

NY

EL

EN

GG

AR

AA

NS

IDA

NG

Staf Sekretariat yang bertugas sebagai notulis membuatrekaman jalannya sidang dalam bentuk elektronik

maupun tulisan tangan untuk memudahkan dalampembuatan Berita Acara Rapat.

Pokok-pokok hasi l pembahasan terhadap agendasidang dan tindak lanjutnya dibacakan oleh notulismenjelang sidang berakhir. Selanjutnya dibuatkanBeri ta Acara Rapat dan disampaikan kepada semuapeserta sidang paling lambat 2 (dua) hari sesudahpelaksanaan sidang untuk dimintakan komentar dankoreksinya. Setelah proses pemberian komentar dankoreksi selesai, Berita Acara Rapat disahkan pada rapatberikutnya.

PANDUAN DRD

33© 2007 KNRT & DRN

Pe do man Pr os ed ur DRD mer up ak an pe do manterdokumentasi yang ber isi berbagai prosedur yangdi pe rl uk an ol eh DRD un tu k pe nyel en gg ar aa nkegiatannya sesuai dengan Tata Kerja dan Tata Tertibberdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi,serta Kebijakan yang telah ditetapkan. Badan PekerjaDRD membentuk Pan it ia Ad Hoc untuk menyusunPedoman Prosedur DRD yang mengacu pada SuratKeputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan DRD.

Draft Pedoman Prosedur DRD yang dihasi lkan olehPanitia Ad Hoc harus dibahas dan disetujui dalam rapatBadan Pekerja sebelum diajukan pada Rapat ParipurnaDRD untuk disahkan sebagai Pedoman Prosedur DRD.Se te lah di sa hk an da lam Rapa t Pa ri pu rn a DR D,selanjutnya Ketua DRD membuat Surat Keputusantentang penetapan perberlakuan Pedoman ProsedurDRD terkait.

Pedoman Prosedur DRD merupakan dokumen yangdijadikan acuan untuk pembuatan Pedoman Kerja DRD,yakni pedoman yang berisi petunjuk teknis secara rincimengenai tata cara melaksanakan suatu pekerjaan.Dari Pedoman Kerja DRD ini dibuat Pedoman FormatDRD terkait, yakni pedoman yang berisi format-formatya ng dipe rl uk an un tu k men dukun g pe laksanaa npekerjaan.

PE

DO

MA

NP

RO

SE

DU

RD

RD

PANDUAN DRD

34

Pedoman Prosedur yang berkaitan dengan Tata KerjaDRD adalah:

1 Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD.Pros es pe mbu at an pr od uk DRD di lak uk anberdasarkan Metode Kerja dan PelaksanaanPekerjaan tertentu. Penyusunan Metode Kerjadapat dilakukan berdasarkan pendekatan yangdi kem ba ng ka n ses ua i de ng an ling kuppe rm as al ah an ya ng di ha da pi da lampe lak san aa n Tu po ksi DR D. Pe lak san aa npekerjaan di laksanakan mengikut i prosedur,pe nd ek at an da n me to de ker ja ya ng te lahditetapkan.

2 Pedoman Prosedur Proses Adopsi . Prosesadopsi terhadap produk DRD diawal i denganproses pelaporan Panitia Ad Hoc kepada BadanPekerja DRD. Selanjutnya dilakukan prosesve ri fi kas i dan san cti on ing un tu k men gu jiketepatan laporan tersebut dalam Rapat BadanPekerja DRD dan Rapat Paripurna DRD. DalamRapat Par ipurna diputuskan untuk menerimaatau menolak mengadopsi laporan tersebutmenjadi produk DRD.

3 Pedoman Prosedur Pemecahan PermasalahanAktual Daerah . Prosedur in i sama denganpr os ed ur pe mbu at an pr od uk DR D ses ua idengan tugas dan fungsinya, yang diawal idengan pembentukan Panitia Ad Hoc oleh Badan

PE

DO

MA

NP

RO

SE

DU

RD

RD

PANDUAN DRD

35© 2007 KNRT & DRN

Pekerja DRD.

4 Pedoman Prosedur Mekanisme HubunganKerja DRD dengan instansi terkait di daerah .Prosedur mekanisme hubungan kerja antaraDRD dengan instansi terkait di daerah memuatposisi dan peran DRD dalam pembangunaniptek daerah. Dengan posisi dan peran DRD yangjelas, maka penyelenggaraan kegiatan DRDakan memberikan kontribusi yang optimal dalampelaksanaan pembangunan iptek daerah.

Pedoman Prosedur yang berkaitan dengan Tata TertibDRD adalah:

1 Pedoman Prosedur Organisasi DRD. Prosedurini memuat kedudukan, tugas, fungsi, wewenang,hu bung an ker ja, ser ta ha k dan kewaj iba nmasing-mas ing organware organisasi DRD,yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, BadanPekerja, Komisi Teknis dan Panitia Ad Hoc;

2 Pe do man Pros ed ur Ke an gg ot aa n DR D .Prosedur ini memuat hal-hal yang berkaitandengan keanggotaan DRD, antara lain kriteriaanggota, rekruitmen anggota, pengembangankompetensi anggota, masa bakti keanggotaan,pemberhentian dan penggantian keanggotaan,perwakilan anggota DRD dalam keanggotaanDRN;

PE

DO

MA

NP

RO

SE

DU

RD

RD

PANDUAN DRD

36

PE

DO

MA

NP

RO

SE

DU

RD

RD

3 Pedoman Prosedur Pengambilan KeputusanDRD. Prosedur ini memuat tata cara pengambilankepu tusan DRD mela lu i sidang /rapat padaKomisi Teknis, Panit ia Ad Hoc, Badan Pekerjadan Rapat Paripurna DRD. Prosedur ini jugamemuat tata cara pembuatan dan penetapankep utus an pimpi na n DRD men jad i prod ukhukum yang berlaku di lingkungan DRD.

4 Pe doman Prosed ur Keua ng an da nAdministrasi . Pedoman ini memuat tata carapengajuan dan pertangggungjawaban biayaya ng di gu na kan da la m pe nyel en gg araa nkegiatan DRD mengingat sumber pendanaanDRD dapat berasal dari APBD maupun nonAPBD. Penggunaan/alokasi dana APBD bagipe nyel en gg araa n keg iat an DR D seb ag aior ga ni sas i no n str uk tu ra l di l ing kun ga nPe mer int ah Daer ah pe rl u di te ta pk an ag arpenggunaan dana APBD tersebut akuntabel dantran spa ra n seh ing ga da pa t di pe rt an gg un gjawabkan ke publik.

Contact Person:

As ist en De pu ti Urus an Pe ng em ba ng anKelembagaanDeputi Bidang Pengembangan Sistem IptekNasional

Kementerian Negara Riset dan TeknologiGedung II BPPT lt. 7

Jl. Mh. Thamrin no. 8 Jakarta 10340

Telp.: 021-3102156Faks.: 021-31923902

e-mai l: ad-pk@ristek.go.id

Sekretaris Dewan Riset Nasional

Gedung I BPPT lt. 2Jl. Mh. Thamrin no. 8 Jakarta 10340

Telp.: 021-3168046

Faks.: 021-3905126 / 3926632e-mail: sekretariat@drn.go.id