04 Paparan Program Kerja Ditjen Bim

21

description

04 Paparan Program Kerja Ditjen Bim

Transcript of 04 Paparan Program Kerja Ditjen Bim

Pokok Bahasan

PENDAHULUAN I

PERANAN DAN PERTUMBUHAN INDUSTRI

II

PROGRAM KERJA DITJEN BIM 2012 III PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

IV

2

ISU STRATEGIS DITJEN BIM 2012

IV

V

Merumuskan Serta Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis Di Bidang Basis Industri Manufaktur

TUGAS DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

1. Perumusan kebijakan di bidang industri manufaktur termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster BIM

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang BIM termasuk pengembangan klaster BIM 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang BIM 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasdi bidaang BIM 5. Pelaksanaan administrasi Ditjen BIM

FUNGSI DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

3

PERMENPERIN NOMOR 105 TAHUN 2010

PENDAHULUAN I

ORGANISASI DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

PERTUMBUHAN INDUSTRI 2011

LAPANGAN USAHA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

(TW I)

2011*

(TW II)

2011*

(TW III)

1). Makanan, Minuman dan Tembakau 2,75 7,21 5,05 2,34 11,22 2,73 4,04 6,74 7,29

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 1,31 1,23 -3,68 -3,64 0,60 1,74 10,43 9,33 8,63

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. -0,92 -0,66 -1,74 3,45 -1,38 -3,50 (0,48) 1,32 0,88

4). Kertas dan Barang cetakan 2,39 2,09 5,79 -1,48 6,34 1,64 4,22 4,05 2,26

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 8,77 4,48 5,69 4,46 1,64 4,67 (0,02) 3,36 4,18

6). Semen & Brg. Galian bukan logam 3,81 0,53 3,40 -1,49 -0,51 2,16 4,38 5,05 6,12

7). Logam Dasar Besi & Baja -3,70 4,73 1,69 -2,05 -4,26 2,56 18,32 16,91 15,03

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 12,38 7,55 9,73 9,79 -2,87 10,35 8,84 6,61 7,01

9). Barang lainnya 2,61 3,62 -2,82 -0,96 3,19 2,98 1,13 3,71 4,59

Industri Non Migas 5,86 5,27 5,15 4,05 2,56 5,09 5,78 6,23 6,49

Sumber: BPS diolah Kemenperin, 2011

• Potensi Ketersediaan Bahan Baku: Indonesia dianugerahi kekayaan sumber

bahan baku antara lain Bahan Baku industri Petrokimia, Oleokimia, Fine Chemical,

coal-based industry, dan biomass-based industry sbb:

• Cadangan total Minyak Bumi: 7.998,49 MMSTB

• Cadangan total Gas Bumi: 159, 63 TSCF

• Cadangan total Batubara : 104,8 Milyar Ton

• Produsen minyak sawit (CPO dan CPKO) terbesar di dunia: pada tahun 2010

mencapai 22,5 juta ton (lebih dari 75% masih diekspor mentah)

• Cadangan bahan galian logam: tembaga 3,2 Milyar Ton, iron ore (besi) lebih dari

2 Milyar Ton, nikel laterit sebesar 1,58 Milyar Ton (16 % total cadangan nikel

dunia)

• Produsen biomassa (hasil samping) pertanian terbesar di dunia dengan potensi

biomassa utama: sekam padi 20 Juta Ton, janggel jagung 15 Juta Ton dan

Tandan Kosong sawit sebesar 15 Juta Ton.

• Potensi pasar: pasar produk petrokimia cukup besar (penduduk Indonesia sekitar

237 juta jiwa dengan tingkat konsumsi plastik perkapita masih 9,5 kg).

• Potensi hilirisasi: Industri pengguna bahan baku kimia (tekstil, plastik kemasan,

otomotif) untuk menghasilkan aneka produk industri diperkirakan tumbuh signifikan

selaras dengan tingkat pertumbuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. 6

POTENSI INDUSTRI

7

• Bahan baku industri kimia hulu, khususnya naphta dan kondensat, masih

diimpor, sedangkan kemampuan pasok gas bumi dalam negeri masih dibawah

kebutuhan industri pemakai sebagai bahan baku maupun energi. Sedangkan di

sisi lain industri primair migas nasional masih mengekspor gas bumi, naphta

dan kondensat;

• Belum terintegrasinya industri primair pengolah sumber daya tambang mineral

dengan industri hulu, industri antara dan industri hilir. Hal ini berlaku untuk

sumber daya mineral migas maupun non migas (bahan galian non logam);

• Perlindungan produk lokal terhadap persaingan bebas sepenuhnya optimal dan

berarti, terutama karena faktor pemberlakuan beberapa perjanjian perdagangan

bebas secara bilateral dan regional (Free Trade Agreement) dan atau belum

bersaingnya produk lokal terhadap produk ex impor, disamping beredarnya

produk ex impor karena faktor produk lokal belum sepenuhnya memenuhi

kebutuhan, seperti beredarnya produk baja dari RRC yang membanjiri pasar

lokal dengan harga 20% lebih murah dengan kualitas yang sama;

membanjirnya aneka produk konsumsi ex impor, seperti garmen, alas kaki dsb.

PERMASALAHAN INDUSTRI MANUFAKTUR

8

• Belum optimalnya dukungan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti

ketersediaan prasarana dan pelayanan cepat pelabuhan, ketersediaan

prasarana transportasi jalan terutama di wilayah pengembangan industri,

ketersediaan dan pasok energi gas dan tenaga listrik, jaringan distribusi gas

belum merata menjangkau wilayah pengembangan industri (seperti jaringan

pantura jawa terputus di wilayah Jawa Tengah) , Kebijakan daerah terhadap

pencadangan lahan bagi lokasi industri belum optimal dan sebagainya;

• Kebijakan insentif investasi baru dan pengembangan belum optimal, baik yang

menyangkut administrasi, pajak dan fiskal, seperti belum luasnya cakupan

bidang usaha yang mendapat pengurangan pajak (tax allowance), terbatasnya

cakupan bidang usaha yang mendapatkan pembebasan pajak (tax holiday),

masih relatif tingginya bunga investasi, belum dikembangkannya instrumen

kebijakan insentif usaha di daerah.

• Kegiatan riset dan pengembangan teknologi industri masih terbatas dan belum

sepenuhnya berkaitan dengan aspek kebutuhan dunia usaha industri.

PERMASALAHAN INDUSTRI MANUFAKTUR Lanjutan

9

1. Pengembangan Industri Manufaktur dalam skema MP3EI yang diimplementasikan

melalui dengan pendekatan Klaster ada 8 (delapan) bidang industri prioritas dari 13

(tiga belas) bidang industri prioritas dalam kerangka pembangunan ekonomi di

Indonesia 2011-2025 melalui 6 Koridor Ekonomi Nasional

2. Pemanfaatan bahan baku yang beragam (multiple feedstock/horizontal

differentiation) dan energy mix untuk mengembangkan energi alternatif untuk

industri.

3. Pengendalian ekspor produk primair sebagai bahan baku melalui kebijakan

Domestic Market Obligation bagi produk komoditas internasional (antara lain

batubara, CPO, dsb)

4. Pemberian insentif usaha dan investasi berupa:

a. Fasilitas Tax allowance (Revisi PP No.62 tahun 2008).

b. Fasilitas Tax holiday untuk industri tertentu.

c. Fasilitas BMDTP bagi bahan baku dan bahan penolong yang belum di produksi

di dalam negeri.

d. Fasilitas Bea Masuk, PPh dan PPN bagi industri yang berada dalam Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK).

e. Pembebasan bea masuk dan PPN untuk bahan baku dan barang modal selama

masa project.

KEBIJAKAN INDUSTRI

10

5. Mendorong dan mengembangkan Standar Industri Manufaktur Nasional yang

diberlakukan secara wajib, khususnya untuk beberapa produk konsumsi yang

menyangkut hajat hidup masyarakat yang berpotensi menciptakan dampak negatif

terhadap aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral

(K3LM).

6. Memfasilitasi pengembangan aliansi pengembangan usaha dan pemasaran produk

industri manufaktur melalui berbagai forum bisnis, media promosi dan sebagainya.

7. Mendorong terbentuknya struktur industri yang lebih kuat melalui pendekatan

strategi integrasi usaha, khususnya untuk bidang industri yang memanfaatkan

sumber daya alam tak terbarukan, seperti program pengambilalihan usaha

INALUM, pengembangan industri hulu petrokimia ke arah industri hilirnya,

pembangunan Centre of Excellence industri petrokimia di Banten;

8. Mendorong penyusunan dan implementasi standar kompetensi kerja sumber daya

manusia industri manufaktur, khususnya untuk bidang industri yang mempunyai

komunitas penanaman modal asing cukup tinggi, seperti industri semen, baja,

petrokimia dan sebagainya.

9. Secara bertahap mendorong pengembangan teknologi proses industri kimia

melalui pemanfaatan lisensi teknologi dan riset industri dalam negeri.

KEBIJAKAN INDUSTRI

Sasaran Kinerja Ditjen BIM Tahun 2012

1. Tingginya Nilai Tambah Basis Industri Manufaktur

2. Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

3. Kokohnya Faktor-Faktor Penunjang Pengembangan Industri

4. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

5. Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

6. Tersebarnya Pembangunan Industri

7. Dukungan pelaksanaan tugas pokok dan peningkatan kapasitas kelembagaan

PROGRAM KERJA DITJEN BIM 2012 III

• DIPA Ditjen BIM TA 2012

• Berdasarkan Jenis Belanja :

1. Belanja Pegawai : Rp. 13.945.776.000,- (3,24%)

2. Belanja Barang : Rp. 403.080.003.000,- (93,76%)

3. Belanja Modal : Rp. 12.869.000.000,- (2,99%)

DITJEN BIM TAHUN 2012

No Unit Kerja Pagu

1 Direktorat Industri Tekstil dan Aneka 216.151.678.000

2 Direktorat Industri Kimia Hilir 34.295.014.000

3 Direktorat Industri Kimia Dasar 91.254.750.000

4 Direktorat Industri Material Dasar Logam 35.859.093.000

5 Sekretariat Direktorat Jenderal 52.334.244.000

Total 429.894.779.000

PROGRAM KERJA DITJEN BIM TA 2012 PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS

DITJEN BIM TAHUN 2012

No Output Target Volume Anggaran

1. Revitalisasi Industri 245.179.900

1. Restrukturisasi ITPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit

165 Perusahaan

2. Pengembangan Industri Pupuk Organik 4 Pabrik

3. Fasilitasi Revitalisasi Pabrik Pupuk Urea 6 Pabrik

4. Fasilitasi Koordinasi Pengamanan Bahan Baku Pupuk NPK

Survey dan Rakor

5. Intensifikasi lahan pegaraman 450 Ha

6. Masterplan Pengembangan Industri Garam di Teluk Kupang

3.000 Ha

7. Pengembangan Industri garam di NTT 500 Ha

8. Audit Teknologi Dalam Rangka Restrukturisasi Industri Material Dasar Logam

No Output Target Volume Anggaran

2. Pengembangan Klaster Industri dan Kawasan 35.056.405

1. Pengembangan Klaster Industri 10 Lokus

2. Pengembangan kawasan industri baja di Batulicin

1 kawasan

3. Bantuan Permesinan dan Peralatan 10 Unit Kerja

4. Pengembangan Industri Lainnya 4 Industri

3. Penyusunan, Penerapan dan Pembinaan Standar 16.007.067

1. RSNI Produk Industri 48 RSNI

2. SNI Wajib Produk Industri 23 SNI Wajib

3. Fasilitasi Pembinaan Standar Industri Perusahaan

76 Perusahaan

PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS DITJEN BIM TAHUN 2012

No Output Target Volume Anggaran

4. Peningkatan Kompetensi SDM Industri 8.864.500

1. Pelatihan dan Pengembangan SDM ITA dan IKH 1240 Orang

2. RSKKNI Industri TPT dan Aneka 4 RSKKNI

5. Pengembangan Inovasi Teknologi 8.807.032

1. Pembangunan Center of Excellence Industri Petrokimia di Banten

1 CoE

2. Inisiasi Pembangunan Pustek Baja di Kalimantan Selatan

1 pustek

6. Penugasan Khusus 35.070.000

1. POKJA Pengambilalihan PT. INALUM a. Fasilitasi Proses Pengambilalihan PT. Inalum b. Optimalisasi Proyek Asahan Pasca Pengakhiran Master Agreement

2. Sekretariat Timnas P3DN a. Penayangan Iklan (TV, Radio, Airporteve dan

Billboard) dan Pameran P3DN b. Sosialisasi, Temu Bisnis dan Forum Koordinasi c. Training of Trainer (TOT)

3. Koordinasi Otoritas Nasional Senjata Kimia

PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS DITJEN BIM TAHUN 2012

No Output Target Volume Anggaran

7. Fasilitasi Promosi Kemampuan BIM 14.539.573

1. Fasilitasi Promosi Kemampuan Produk BIM 30 Pameran

8. Konservasi Energi 3.869.302

1. Bimbantek Konservasi Energi

2. Penyusunan Manual Prosedur Penerapan Konservasi energi

9. Pelaksanaan Pelayanan Publik 1.750.000

1. Peningkatan dan penguatan kualitas sistem rekomendasi dan Pertek

PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS DITJEN BIM TAHUN 2012

PROGRAM P3DN IV

• Merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Peraturan Presiden Nomor 54 pasal 96 ayat (1) tahun 2010 secara tegas telah menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

“ANUGERAH CINTA KARYA BANGSA”

Kementerian ESDM

Kementerian PERINDUSTRIAN

Kementerian PU

PT. DAHANA

PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI

PT TASPEN

KEMENTERIAN/LEMBAGA BUMN/D

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROVINSI DI YOGYAKARTA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI

Sebagai Bentuk Apresiasi Pemerintah Akan Keseriusan Kementerian/Lembaga, BUMN/D, dan Pemerintah Provinsi, Dilakukan Penilaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2009

1. Perlu disiapkan kebijakan khusus pembatasan ekspor bahan baku produk logam mengingat Implementasi UU Minerba baru akan efektif pada tahun 2014 yang membuat para pengusaha melakukan ekspor bahan baku dengan berlebihan.

2. Sosialisasi Penerapan BTBMI 2012 di lingkungan Asosiasi Industri dan Perusahaan Industri

3. Pemanfaatan Limbah Fly Ash dan Bottom Ash di lingkungan industri manufaktur yang ramah lingkungan dan berpendekatan ekonomi.

4. Peningkatan Kemampuan Pasok Produk Hulu Petrokimia dan Logam Baja Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

5. Koordinasi dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyiapan Infrastruktur Industri Yang Memadai

6. Peningkatan Pemanfaatan Insentif Pajak Tax Holiday untuk Mendukung Penguatan Struktur Industri dan Daya Saing Industri Nasional

7. Peningkatan Produktivitas Industri Manufaktur Dalam Rangka Optimalisasi Pemenuhan TKDN

ISU STRATEGIS DITJEN BIM 2012 V

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Jl. Gatot Subroto Kav. 52 – 53 Lantai 9 JAKARTA Telp. : (021) 5255509, 5252482 Fax. : (021) 5252978

www.bim.kemenperin.go.id