1.1. Tinjauan KLHS Terhadap Dokumen...

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Tinjauan KLHS Terhadap Dokumen Pengembangan

Kawasan Tanjung Carat

Tanjung Carat merupakan kawasan yang terletak di Kabupaten Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan yang direncanakan sebagai Kawasan Pelabuhan

dan Perindustrian. Kawasan Tanjung Carat ini akan dijadikan sebagai Portal

lalulintas pelabuhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan wilayah sekitarnya.

Perkembangan kota-kota dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan di

Provinsi Sumatera Selatan mempengaruhi interaksi antar kota, yang

selanjutnya berpengaruh terhadap peran Tanjung Carat sebagai jalur lalu lintas

atau pintu gerbang untuk memasuki wilayah Sumatera Selatan melalui

perairan. Untuk meningkatkan peran Tanjung Carat tersebut, Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan akan menjadikan Kawasan Tanjung Carat sebagai

Area Pelabuhan dan Perindustrian. Didalam dokumen perencanaan Provinsi

Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin, Tanjung Carat dan Tanjung Api-

api direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk itulah

kawasan tersebut akan dibangun pelabuhan sebagai penunjang pembangunan

yang akan direncanakan. Pemerintah menghadapi beberapa masalah didalam

penerapan rencana pembangunan kawasan Tanjung Carat sehingga masih

relatif banyak bagian-bagian rencana yang akan dibangun belum sesuai

dengan peruntukan tanah yang ditetapkan didalam rencana tata ruang.

Laporan Akhir


Sehubungan dengan gagasan penataan Kawasan Tanjung Carat, Pemerintah

Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai gagasan

untuk menetapkan Tanjung Carat sebagai Kawasan Area Pelabuhan dan

Industri. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang implikasi kebijakan

penataan Kawasan Tanjung Carat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada tahun 2012,

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan Pemerintah

Kabupaten Banyuasin melakukan penyusunan KLHS Rencana Pembangunan

Kawasan Tanjung Carat. Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas maka

penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Carat dimaksudkan antara lain untuk:

1. Menyelaraskan KLHS dengan rencana-rencana yang telah disusun

sebelumnya seperti: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera

Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin, dan

Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api dan Tanjung

Carat;

2. Mengintegrasikan rencana sektor dan rencana tata ruang yang terkait

dengan Kawasan Tanjung Carat perlu diselaraskan dengan RPJPD dan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJP dan RPJM Kabupaten

Banyuasin, karena kegiatan pemanfaatan ruang kawasan Tanjung Carat

tergolong proyek jangka panjang;

3. Mengintegrasikan gagasan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sumatera Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin,

Laporan Akhir


RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Selatan, RPJP dan RPJM Kabupaten

Banyuasin, dan dokumen rencana lainnya termasuk Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) yang dititik beratkan dengan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial budaya;

4. Mengurangi (mitigasi) dampak-dampak negatif, optimasi dan pemanfaatan

hasil kajian perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan Provinsi

Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin agar dapat diimplementasikan

tepat waktu.

Permasalahan dalam penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Api-api adalah

bahwa pada saat ini dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen

RTRW Kabupaten Banyuasin belum disahkan tetapi rencana pengembangan

Kawasan Tanjung api-api dan Tanjung Jarat sudah diplot sedangkan Rencana

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api dan Tanjung Jarat sudah

disusun walaupun dasar hukumnya belum ada. Oleh karena itu, penyusunan

KLHS Kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Jarat lebih difokuskan pada dokumen

RPJP dan RPJM baik itu untuk Provinsi Sumatera Selatan maupun untuk

Kabupaten Banyuasin.

1.2. Proses Penapisan KLHS Kawasan Tanjung Carat

Pengembangan kawasan Tanjung Carat sebagai kawasan pelabuhan dan

kawasan industri yang terletak pada lahan basah maka sudah seharusnya

pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek lingkungan

hidup terutama dalam kegiatan, rencana, dan program yang telah disusun

Laporan Akhir


dalam dokumen pembangunan kawasan tersebut. Kegiatan reklamasi kawasan

Tanjung Carat perlu dipikirkan secara ilmiah baik dampak kegiatan tersebut

pada lingkungan biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) maupun lingkungan

abiotik (tanah, air, dan udara). Pertimbangan lingkungan tersebut perlu

perhatian khusus mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan lahan

basah yang menjadi tulang punggung masyarakat di sekitar kawasan tersebut

terutama di sektor perikanan dan pertanian lahan basah. Pengembangan

kawasan Tanjung Carat terutama dilakukan reklamasi lahan pantai dengan

pengurugan sangat berkaitan dengan kerusakan, kemerosotan dan atau

kepunahan biota laut dan hutan mangrove; serta penurunan mutu dan

kelimpahan sumber daya alam terutama biota laut dan hutan mangrove,

peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan atau lahan yang akan

mengakibatkan mata pencaharian penduduk menjadi sulit terutama sektor

perikanan dan pertanian pangan di lahan basah yang akan mengakibatkan

peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah perairan. Dengan

mempertimbangkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan penyusunan

dokumen KLHS Kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Carat.

1.3. Tujuan KLHS dalam Pembangunan Kawasan Tanjung

Carat

Tujuan utama KLHS Kawasan Tanjung Carat adalah untuk mengidentifikasi

pengaruh rumusan kebijakan dan rencana pembangunan kawasan terhadap

lingkungan hidup dan kemudian mengintegrasikan temuan-temuan proses

pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun

Laporan Akhir


program didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi

Sumatera Selatan. Proses dan hasil pelaksanaan KLHS akan memberi

kontribusi perbaikan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui:

1. Penelaahan dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan dan rencana

pembangunan Kawasan Tanjung Carat terhadap lingkungan hidup dan

keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

2. Pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan kedalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi

Sumatera Selatan.

3. Penyelenggaraan rangkaian forum dialog kelompok masyarakat Sumatera

Selatan untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan lingkungan serta

alternatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penerapan KLHS dalam perencanaan Kawasan

Tanjung Carat adalah tersusunnya laporan pelaksanaan KLHS yang memuat

rekomendasi mitigasi dampak negatif kebijakan dan/atau rencana

pembangunan Tanjung carat terhadap lingkungan hidup, dan rencana

pemantauan dari implementasi Kawasan Tanjung Carat tersebut.

Laporan KLHS Tanjung Carat bersifat laporan sebagai dokumen dan iteratif

yang dapat dan bahkan perlu dimutakhirkan oleh Tim KLHS Tanjung Carat

untuk melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka-Menengah

(RPJM). Laporan KLHS ini akan bermanfaat pada saat penyusunan RPJMD

Laporan Akhir


pada tahun berikutnya. Untuk menjamin terselenggaranya pemutakhiran

laporan KLHS ini serta pemantauan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi

KLHS, maka perlu dipikirkan perlunya membentuk satu unit kerja baru di dalam

Pemerintah Daerah, atau mengfungsikan unit kerja yang sudah ada, guna

mengemban urusan penyelenggaraan dan pemantauan rekomendasi KLHS.

1.5. Pelaksanaan KLHS dan Lingkup Kegiatan

Tim KLHS Tanjung Carat yang diketuai oleh Ketua Bappeda Provinsi Sumatera

Selatan dan anggotanya terdiri atas unsur SKPD terkait yang mengambil peran

dalam seluruh tahapan pelaksanaan KLHS, termasuk menyusun rencana kerja,

mengumpulkan data, mengatur pertemuan teknis dan diskusi kelompok

terbatas, mengumpulkan data primer dan sekunder, melakukan analisis data,

mengidentifikasi implikasi kebijakan dan rencana dan/atau program terhadap

lingkungan hidup, dan memberikan rekomendasi mitigasi dampak lingkungan.

Pelaksanaan KLHS di Tanjung Carat, selain untuk menyelesaikan seluruh

tahapan pelaksanaan KLHS, juga dimaksudkan untuk meningkatkan

kemampuan Tim KLHS Tanjung Carat agar dikemudian hari dapat melakukan

KLHS secara mandiri. Oleh karena itu, diupayakan agar pelaksanaan berbagai

langkah-langkah KLHS dilakukan secara bersama-sama antara Tim KLHS

Pronvinsi Sumatera Selatan dan Tim KLHS Kabupaten/Kota yang berkaitan

dengan kegiatan yang akan dikembangkan tersebut. Pendekatan pelaksanaan

KLHS yang bersifat belajar sambil bekerja (on-the-job training) ini dimaksudkan

agar para anggota Tim KLHS memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus yang

diperlukan dalam menerapkan KLHS di daerah. Rincian kegiatan penyusunan

Laporan Akhir


KLHS dalam perencanaan Kawasan Tanjung Carat dalam kaitannya dengan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah (RPJM) meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelingkupan materi pokok atau isu-isu strategis KLHS Kawasan Tanjung

Carat.

2. Pengumpulan dan penelaahan dokumen, terutama: (a) RTRW Provinsi

Sumatera Selatan, RTRW Kabupaten Banyuasin, (b) RPJP dan RPJM

Provinsi Sumatera Selatan, RPJP dan RPJM Kabupaten Banyuasin,

Laporan KLHS Tanjung Carat, dan (c) dokumen-dokumen lain yang terkait.

3. Pengumpulan dan penelaahan data instansional di lingkungan SKPD

Propvinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin, untuk menggali

informasi yang berkaitan dengan isu pokok lingkungan hidup dan

pembangunan daerah.

4. Melakukan diskusi terarah terbatas (Focus Group Discussion-FGD) untuk

membahas implikasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) dan

menggali alternatif konsep keberlanjutan sehubungan dengan isu-isu pokok

pembangunan daerah.

5. Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan (reporting and review).

6. Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan.

Laporan Akhir


1.6. Laporan Akhir KLHS

Dalam perjalanan pelaksanaan KLHS mengikuti tahapan-tahapan seperti

disajikan di atas, ternyata tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan dalam

waktu yang telah ditentukan karena disebabkan sulitnyanya akses menuju ke

kawasan Tanjung carat. Dengan demikian diadakanya diskusi terarah terbatas

(Focus Group Discussion-FGD) dengan pemangku kepentingan untuk

membahas implikasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) dan

menggali alternatif konsep keberlanjutan sehubungan dengan isu-isu pokok

kawasan Tanjung Carat. Dalam pertemuan tersebut perlu disepakati bahwa

mengingat kawasan Tanjung Carat merupakan kawasan lahan basah yang

merupakan kawasan mangrove, gambut, tempat migrasi burung dari Siberia,

dan sedimentasi dari hulu Sungai Banyuasin, maka KLHS difokuskan dalam

kajian terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api dan Tanjung

Carat.

Laporan Akhir KLHS ini memuat hasil tinjauan kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan rencana pembangunan kawasan pelabuhan dan kawasan industri

Tanjung Carat yang tersedia.

Laporan Akhir


BAB 2 METODOLOGI KLHS TANJUNG CARAT

2.1. PERKEMBANGAN KLHS

Penyusunan dokumen KLHS sudah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu dan

statusnya pada saat wajib dilaksanakan bagi Kebijakan, Rencana, Program

(KRP) pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat

kabupaten dan kota, seperti yang dijelaskan dalam RUU Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan pada tanggal 8 September

2009. KRP yang ditetapkan untuk wajib melaksanakan KLHS dalam undang-

undang tersebut adalah RPJP, RPJM, dan RTRW, baik di tingkat nasional

maupun daerah. Pada awalnya kegiatan KLHS lebih ditujukan sebagai upaya

untuk mengidentifikasi potensi manfaatnya melalui sejumlah penelitian yang

didorong oleh Bappenas, KLH dan Depdagri serta inisiatif beberapa Pemerintah

Daerah serta Departemen Pekerjaan Umum. Sejumlah pilot proyek juga

dilaksanakan untuk memperkuat kajian kelayakan konsep dan penerapan

teknis di berbagai daerah dalam kurun 3 tahun terakhir di bawah supervisi

Depdagri dan KLH. Dilihat dari substansinya, KLHS telah diujicobakan pada

berbagai kasus pembangunan, mulai dari yang masih bersifat ide maupun yang

sudah menjadi konsep, bahkan juga sudah menjadi dokumen teknis KRP.

Cakupan KLHS yang sudah diujicobakan ini mencakup pembangunan sektoral,

regional, maupun kombinasi keduanya.

Laporan Akhir


2.2. Metodologi KLHS

2.2.1. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

(a) Data Instansional

Data instansional yang dibutuhkan mencakup dokumen perencanaan, terutama

Dokumen RPJP dan RPJM Propinsi Sumatera Selatan, RPJPD dan RPJM

Kabupaten Banyuasin; dan dokumen lain yang sudah disusun saat ini. Data

instansional lainnya dalam format dokumen publikasi adalah Provinsi Sumatera

Selatan dan Kabupaten Banyuasin Dalam Angka tahun 2011, Status

Lingkungan Hidup Daerah (SHLD) Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten

Banyuasin tahun 2011, peta-peta tematik Kawasan Tanjung Carat serta hasil

kajian tentang kawasan Tanjung Carat.

(b) Data Primer

Tim KLHS juga memperoleh data primer melalui observasi lapangan dan

interview secara terstruktur dengan berbagai nara sumber. Panduan interview

disusun dengan mengacu pada materi Focus Group Discussion yang

dipersiapkan secara khusus.

2.2.2. Metode Analisis Implikasi Kebijakan dan Implikasi Rencana

(a) Analisis Implikasi Kebijakan

Kajian terhadap kebijakan pembangunan dan lingkungan hidup

(Environmental scan and legal & policy reviews) dengan menggunakan

teknik content analysis;

Laporan Akhir


Scenario and visioning, dilakukan dengan menilai kembali aktualisasi visi

dalam konteks Kawasan Tanjung Carat sebagai Area Pelabuhan dan

Perindustrian. Selanjutnya dilakukan kajian skenario untuk dapat mengetahui

posisi kebijakan pembangunan dan pencapaiannya dalam fase lima tahunan

pembangunan pertama untuk kerangka rencana pembangunan 20 tahunan

(RPJPD) dan RPJM Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin.

GIS dan overlay, dilakukan untuk mengkaji ulang (review) konsekuensi

implikasi penetapan kebijakan dalam perspektif alokasi ruang pembangunan

dalam konteks relevansinya dengan isu pokok dan strategis pembangunan

Kawasan Tanjung Carat.

(b) Analisis Implikasi Rencana Pembangunan

Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji implikasi rencana

pembangunan adalah dengan melakukan interpretasi data dasar dengan

menggunakan pendekatan analisis kritis agar dapat teridentifikasi titik kritis

(critical points) dalam pembangunan daerah terkait dengan penyusunan

rencana pembangunan dan rencana implementasinya dalam rencana penataan

ruang. Orientasi penetapan titik kritis ini tentu akan mengacu pada kerangka

berpikir yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan yang

mengintegrasikan kepentingan tidak hanya lingkungan hidup dan ketersediaan

sumber daya alam tetapi juga sama pentingnya memperhatikan kepentingan

ekonomi dan sosial. Interpretasi ini menekankan kajian kritis pada tataran

strategis. Pada tahap ini interpretasi lebih ditekankan pada teknik content

Laporan Akhir


analysis sebagai bagian kajian terhadap data dan informasi yang tersedia serta

hasil FGD dengan stakeholders di daerah yang bersangkutan.

2.3. Pendekatan Pelibatan Masyarakat

Pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

pembangunan semakin mendapat posisi yang tinggi didalam sistem peraturan

perundangan Indonesia. Hal ini tentu sangat relevan dengan semakin

tumbuhnya kesadaran bahwa kebijakan pembangunan ditujukan untuk

kepentingan atau keberpihakan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal

penting lainnya adalah adanya kesadaran bahwa efektifitas kebijakan

pembangunan diukur dari tingkat partisipasi langsung dan aktif masyarakat

yang terkait (public action) dalam satu kesatuan entitas fungsional kebijakan

pembangunan tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak masyarakat

(stakeholders) yang berkaitan dengan rencana kebijakan pembangunan

menjadi bagian penting bahkan vital dari proses perumusan dan pengambilan

keputusan Kebijakan, Rencana, Program (KRP) pembangunan. Tentu secara

normatif proses ini perlu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan

mekanisme yang berlaku.

Untuk tujuan pelibatan di atas, dan dalam konteks pelaksanaan KLHS maka

pendekatan yang diperlukan mencakup komunikasi-edukasi dan politik.

Komunikasi-edukasi disini merupakan proses yang tidak hanya ditujukan untuk

menimbulkan atau meningkatkan pengetahuan (awareness) masyarakat, tetapi

lebih dari itu, harus dapat menimbulkan pemahaman yang tepat akan situasi

Laporan Akhir


pembangunan daerah setempat dan rencana apa yang sebaiknya ditetapkan

untuk memenuhi aspirasi kebutuhan mereka. Pembentukan sikap dan kesiapan

perilaku inilah yang juga menjadi faktor penting sebagai modal awal pelibatan

masyarakat secara politik agar dapat ikut berpartisipasi dalam mekanisme

pengambilan keputusan kebijakan pembangunan. Secara keseluruhan,

masyarakat akan terapresiasi aspirasinya dan diharapkan akan ikut

bertanggung jawab bahkan memiliki KRP bagi pembangunan daerahnya.

Secara teknis pendekatan tersebut di atas dapat dilakukan melalui mixed-

public participation methods yang terdiri dari pilihan-pilihan FGD, diskusi panel,

survei publik, outreach (publikasi massa) berupa berbagai bentuk public-

hearing yang konvensional sampai memanfaatkan teknologi informasi terkini

(internet), dan kemudian diolah untuk dikaji kecenderungan mayoritas

tanggapan dan keinginan publik terhadap konsep KRP. Proses ini seyogyanya

menjadi catatan resmi atau berita acara resmi pemda yang tidak terpisahkan

dalam dokumen KRP. Dalam konteks kepentingan implementasi KLHS untuk

menangani pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

kemungkinan kebijakan Pembangunan Kawasan Tanjung Carat direncanakan

untuk mengadakan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelibatan kalangan akademisi untuk merumusakan sudut pandang ilmiah

terhadap rencana pembangunan Kawasan Tanjung Carat dan

kemungkinan dampak bagi perkembangannya dengan kemungkinan

adanya implementasi kebijakan Rencana pembangunan kawasan Tanjung

Carat.

Laporan Akhir


2. Pelibatan masyarakat bersama-sama dengan kalangan akademisi dan juga

para stakeholders lainnya yang berkepentingan untuk membahas

padangan para akademisi Laporan KLHS Tanjung Carat menilai rencana

pembangunan Kawasana Tanjung Carat tersebut. Pembahasan ini

dilakukan dengan dua pilhan yaitu FGD (Focus Group Discussion) dan

diskusi panel. Partisipasi aktif sebagai wujud ukuran tingkat partisipasi

masyarakat menjadi sangat penting. Proses edukasi-komunikasi menjadi

pendekatan upaya peningkatan awareness, sikap dan keinginan partisipasi

aktif masyarakat (stakeholders).

3. Internalisasi hasil diskusi dengan masyarakat ini, khususnya di kalangan

eksekutif dan legislatif daerah, menjadi bagian pertimbangan penting dalam

merumuskan substansi KLHS untuk kawasan Tanjung Carat.

4. Menyampaikan kembali kepada masyarakat dokumen rencana Kawasana

Tanjung Carat yang telah memuat aspirasi masyarakat tersebut untuk

memperoleh klarifikasi.

2.4. Konsep Pengembangan KLHS

Dalam penyusunan KLHS maka yang perlu diperhatikan adalah Kebijakan,

rencana, dan program dari setiap dokumen yang berkaitan dengan

pengembangan kawasan Tanjung Carat. Oleh karena itu, konsep pendekatan

KLHS merupakan konsep sistem lingkungan yang sifatnya kompleks dan

komprehensif. Dalam konsep pendekatan sistem lingkungan ini maka ada

Laporan Akhir


masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan umpat balik

(feedback) dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Konsep Pendekatan Sistem KLHS

Kebijakan

Rencana

Program Pengembangan Wilayah Isu-isu Lingkungan

Pengendalian dan

Pengelolaan Lingkungan

Laporan Akhir


BAB 3

Gambaran Kawasan Tanjung Carat

3.1. Kondisi Fisik Kawasan

3.1.1. Letak Geografis

Wilayah Kawasan Tanjung Carat sebagai pusat pelabuhan dan industri

mempunyai luas sekitar 2.015,11 Ha dan secara geografis wilayah Tanjung

Carat berbatasan dengan :

Sebelah Barat : Sungai Banyuasin

Sebelah Timur : Sungai Telang

Sebelah Utara : Selat Bangka

Sebelah Selatan : Kawasan Tanjung Api-api

Posisi strategis ini didukung dengan sarana dan prasarana perhubungan yang

sangat memadai dengan adanya jaringan jalan yang sudah terhubung dengan

wilayah di sekitarnya, dan Pelabuhan Tanjung Api-api sebagai wilayah Nasional

dan Internasional.

Laporan Akhir


Gambar 2. Kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Carat

Laporan Akhir


3.1.2. Topografi

Keadaan topografi di wilayah Tanjung Carat sebagian besar merupakan

dataran rendah dan rawa-rawa, dengan ketinggian sekitar antara 1-2 meter di

atas permukaan laut. Pada umumnya tanah digenangi air, terutama saat

pasang naik.

3.1.3. Iklim dan Curah Hujan

Wilayah Tanjung Carat memiliki iklim tropis dengan curah hujan tahunan rata-

rata 2.455 mm (data tahun 1989-2011). Musim kemarau terjadi pada bulan Mei

hingga Oktober, sedangkan musim hujan pada bulan Nopember hingga April.

3.1.4. Geologi

Secara umum geologi daerah Tanjung Carat sebagian besar termasuk dalam

sedimen yang tidak terlipat yaitu menempati daerah pesisir pantai timur yang

terdiri dari pasir, lanau, lempung dan aluvium berumur kuarter. Sedangkan

sebagian kecil termasuk dalam sedimen berlipat dari kelompok Palembang.

Jenis tanah atau lahan di sebagian besar wilayah Tanjung Carat merupakan

satuan jenis organosol dan tanah glei humus, serta jenis tanah podsolik merah

kuning.

Geomorfologi wilayah Tanjung Carat adalah bagian dari daratan rawa besar

yang terisi oleh air dan sedimen Palembang, dan dapat dikelompokkan

Laporan Akhir


menjadi: Satuan Lahan Alluvial, Satuan Lahan Marine (Satuan Lahan Pantai,

satuan Lahan Pasang Surut), serta Satuan Lahan Gambut.

Tabel 1

Jenis Tanah di Kawasan Tanjung Carat

NO JENIS TANAH LANDFORM BAHAN INDUK

1. Sulfic Endoaquepts Dataran Banjir Liat

2. Psammaquents Garis Pantai Endapan Marin

3. Sulfic Hydraquents

Typic Sufaquents

Zona Pasang Surut Di Belakang Garis Pantai

Endapan Marin (Lumpur)

4. Typic Sulfaquents

Histic Sulfaquents

Typic Sulfihemists

Zona Pasang Surut

Sepanjang Garis Pantai

5. Terric Sulfihemists Zona Pasang Surut Estuaria

Endapan Marine (Liat

Marine dan Bahan

Organik

6. Typic Sulfaquepts

Sulfic Endoaquepts

Typic Haplohemists

Rawa Belakang

7. Typic Sulfaquepts Estuaria Marine Sediments (Clay)

8. Typic Haplohemists

Typic Sulfihemists

Gambut Oligotrofik Bahan – Bahan Organik

9. Typic Haplosaprists

Typic Haplohemists

Rawa Gambut ) 2 m

Sumber : Sifat-Sifat Tanah, IPB 1976.

3.1.5. Hidrologi

Wilayah Kawasan Tanjung Carat merupakan wilayah estuaria yang dipengaruhi

oleh sungai dan perairan laut di sekelilingnya. Sungai-sungai besar yang

mengalir di wilayah Tanjung Carat, yaitu : Sungai Banyuasin dan Sungai Lalan,

Sungai Musi dan Sungai Air Telang. Beberapa sungai kecil/pendek diantaranya

Laporan Akhir


Sungai Dungun, Sungai Bolo, Sungai Buaya, dan sungai-sungai kecil lainnya

yang mengalir ke sungai utama tersebut.

Air laut di sekitar wilayah Tanjung Carat mempunyai pasang surut jenis “Diurnal

Tide” atau pasang tunggal, artinya di dalam satu hari di perairan laut terdapat

satu kali pasang naik dan satu kali pasang turun, dengan fluktuasi rata-rata

sebesar 258 cm. Adapun tipe dan kecepatan arus air laut di wilayah ini

didominasi oleh arus jenis “Reversing Current” , yaitu menuju ke muara sungai

pada saat pasang dan ke laut lepas saat surut.

Angin di wilayah Tanjung Carat bertiup dari utara, timur laut, barat laut dan

barat, dengan kecepatan rata-rata antara 2-4 knot. Kecepatan angin ini

membentuk gelombang laut dengan tinggi rata-rata < 0.5 meter. Tabel 2

memperlihatkan beberapa parameter perairan dari Kawasan Tanjung Api-api

berdasarkan hasil survey dan pengukuran kualitas air.

Tabel. 2

Survey dan Pengukuran Kualitas Air

TSS (Total

Suspended Solid)

-

Visibilitas Secara umum didalam kawasan nilai TSS rendah, kecuali pada

kawasan muara Sungai Banyu Asin dan sekitarnya hal ini

diduga berasal dari proses pengendapan badan air dan pasang

surut.

Debit Debit air sangat bervariasi tergantung bentuk, alur, kedalaman

dan lebar sungai, kondisi lain yang mempengaruhi aalh in-let air

tawar dari sungai Banyuasin dan Pasang Surut. Umumnya debit

Laporan Akhir


air di kawsan ini dipengaruhi oleh sungai Musi dan Sungai

Banyu Asin dan Sungai Lalan

Temperatur Temperatur air relatif lebih rendah ke arah bagian dalam

kawasan yang ditutupi oleh vegetasi mangrove jika

dibandingkan daerah hulu.

Curah Hujan -

Sambungan Tabel 2

Salinitas dan

Konduktivitas

Salinitas amat variatif tergantung denga musim, topografi dan

gerakan pasang surut. Umumnya pada bagian hilir memiliki

salinitas lebih tinggi dapat mencapi 24 ppt (pada bagian muara)

sedangkan pada bagian hulu dapat 0 ppt saat pasang yang

dipengaruhi oleh air sungai dan hujan.

Oksigen Terlarut Umumnya kandungan oksigen terlarut pada bagian hilir memiliki

kandungan DO yang lebih rendah dibandingkan bagian hulu.

(Whitten dkk,. 2000)

Biochemical

Oxygen

Demand (BOD)

-

Minyak dan

Pelumas

Ditemukan minyak dalam konsentrasi rendah, diduga

kandungan minyak ini berasal dari tumpahan kapal, perahu

motor di sekitar kawasan. Pada masa mendatang tumpahan

minyak memiliki potensi yang lebih besar dikawsan ini

mengingat terdapat pengeboran minyak di kawasan bagian hulu

Laporan Akhir


sungai yang berpotensi dibawa oleh badan sungai Banyu Asin.

Amonia -

PH PH berkisar anatar 3,0 – 6,5. Kondisi asam di kawasan ini

merupakan tipikal dari rawa gambut.

Logam Berat Ditemukan kandungan logam berat di kawasan ini, diduga

berasal dari bagian hulu sungai.

Kecepatan Arus -

3.1.6. Sedimentasi

Sedimentasi perairan di wilayah Kawasan Tanjung Carat terutama disebabkan

oleh endapan yang dibawa aliran Sungai Banyuasin dan aliran Sungai Musi,

dengan laju pengendapan rata-rata 4,97 cm/thn/m. Material sedimentasi bisa

dibedakan atas: Sedimen lumpur, sedimen transport berupa pasir, serta

endapan Lanau pasiran.

Endapan sedimen yang terjadi di wilayah Tanjung Carat membentuk

daratan/delta dengan luas hamparan antara 400 – 600 m yang terdapat di

bagian yang menghadap ke arah laut.

3.1.7. Ekosistem Kawasan

Secara umum, ekosistem di wilayah Tanjung Carat mempunyai Tipe dan

Zonasi sebagai berikut :

1. Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah, Hutan Rawa Gambut dengan

ketebalan hingga 10 meter, serta Hutan Rawa Air Tawar.

2. Hutan Mangrove meliputi 45% luas kawasan pada lahan yang berbatasan

dengan garis pantai maupun jauh ke daratan, sedangkan Hutan Nipah

Laporan Akhir


dengan ketebalan 100 – 300 m mendominasi wilayah sebelah timur yang

berbatasan dengan Sungai Musi.

Tabel 3

Tipe dan Prosentase Jenis Ekosistem

NO TIPE PROSENTASE

1. Mangrove / Nipah 46,0 %

2. Rawa Belakang 42,0 %

3. Hutan Rawa

- Hutan Rawa Air

Tawar

- Hutan Rawa

Gambut

9,0 %

4. Dataran Lumpur

(Pesisir)

2,5 %

5. Pantai Pasir 1,0 %

Sumber : Hasil Analisis

3. Dataran Pesisir Lumpur membentang di bagian barat kawasan ke arah

Sungai Banyuasin (400-600 m) dan di bagian utara ke arah Selat Bangka

(700 -1.000 m).

4. Pantai Pasir, terutama ditemukan di bagian utara dimana struktur

batuannya cendrung lumpur berpasir.

5. Rawa Belakang, menutupi Kawasan Tanjung Api-api yang berbatas

langsung dengan Sungsang dan Kanal PU/Terusan Sebalik.

3.2. Kondisi Sosial Dan Kependudukan

Laporan Akhir


3.2.1. Dinamika Sosial Masyarakat

Pada dasarnya wilayah Kawasan Tanjung Carat tidak berpenduduk tetapi

kawasan ini merupakan kawasan tempat penduduk berusaha baik untuk

perikakan maupun untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, penduduk yang

akan dibahas pada wilayah ini adalah penduduk di sekitar kawasan Tanjung

Carat. Dinamika sosial masyarakat yang berada di Kawasan Tanjung Carat dan

sekitarnya bisa dibedakan menjadi dinamika masyarakat yang menetap yang

ditunjukkan oleh adanya kegiatan ekonomi yang berkembang sedangkan

dinamika sosial yang lain adalah dinamika sosial budaya dimana di wilayah

sekitar Tanjung Api-api terdiri dari berbagai suku yang mengelompok yaitu suku

Bugis di Sungsang dan suku Jawa di daerah transmigrasi. Perbedaan ini

memberikan kondisi yang menarik terutama dalam pengembangan kesenian di

kedua daerah tersebut.

3.2.2. Kependudukan

Sebagai suatu wilayah yang belum sepenuhnya terbangun, rata-rata jumlah

penduduk di wilayah Tanjung Carat relatif masih sangat rendah. Distribusi

penduduk terutama terjadi pada pusat-pusat permukiman, di antaranya di

Kecamatan Banyuasin II, sebagai pusat permukiman utama di wilayah Tanjung

Carat yang termasuk desa Sungsang sebagai ibukota Kecamatan Banyuasin II.

Jumlah penduduk di Sungsang menurut data dalam angka tahun 2011 tercatat

sebanyak 45.816 jiwa.

Laporan Akhir


3.2.3. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Sosial Ekonomi

Kondisi sosial di wilayah Tanjung Carat pada saat ini sangat dipengaruhi oleh

budaya nelayan, dan pertanian. Pekerjaan masyarakat di sekitar Kawasan

Tanjung Carat yang dominan adalah sebagai nelayan, terutama di Kecamatan

Banyuasin II sebagai pusat permukiman nelayan, dan sebagian kecil saja yang

bekerja sebagai petani tanaman pangan, perkebunan kelapa, serta pertanian

tambak. Para petani ini merupakan masyarakat pendatang dari desa-desa di

sekitar wilayah Tanjung Carat yang membuka hutan rawa pantai di wilayah

Tanjung Carat untuk areal perkebunan maupun membuka sebagian hutan

bakau untuk tambak udang.

3.3. Kondisi Ekonomi

3.3.1. Struktur dan Perkembangan Ekonomi

Kegiatan ekonomi di wilayah Tanjung Carat terutama didominasi oleh kegiatan

perikanan laut terutama berpusat di wilayah Kecamatan Banyuasin II, dengan

hasil produksi terutama adalah ikan, baik ikan segar maupun ikan asin, dan

produksi hasil laut lainnya.

Kegiatan ekonomi lainnya, khususnya kegiatan pertanian dan

perkebunan terutama terdapat di bagian dalam wilayah Tanjung Carat, seperti

perkebunan kelapa dan pertanian sawah, serta tambak ikan dan udang.

Kegiatan ini baru mulai dikembangkan, terutama oleh masyarakat pendatang

dari wilayah di sekitar Tanjung Api-api yang memasuki wilayah untuk membuka

dan mengusahakan lahan, yang sebelumnya merupakan area hutan tropis.

Laporan Akhir


3.3.2. Kesejahteraan Masyarakat dan Kesempatan Kerja

Dari kondisi ekonomi masyarakat terlihat masyarakat Sungsang sudah dapat

hidup lebih baik mengingat berbagai sarana permukiman telah berkembang dan

kehidupan ekonomi masyarakat tumbuh terutama dilihat dari perdagangan di

Sungsang.

Potensi perikanan laut yang ada di perairan Tanjung Api-api cukup besar, dan

menjadi lapangan kerja hampir seluruh masyarakat, baik secara langsung

mendapatkan ikan, maupun proses yang lain.

3.3.3. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sungsang, selain sebagai ibukota kecamatan juga merupakan tempat

pemasaran hasil produksi pertanian dari desa Pulau Rimau dan desa-desa lain

di sekitar wilayah Tanjung Carat. Fasilitas perdagangan dan jasa di Sungsang

terutama berupa lokasi pasar di sekitar jalan utama kota Sungsang.

Kegiatan industri kecil terutama industri makanan yang diusahakan secara

kecil-kecilan, seperti keupuk, dan makanan lain, berkembang di Sungsang.

Saat ini produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.4. Struktur Tata Ruang

3.4.1. Pola Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Tanjung Carat, pada lingkungan buatan maupun

lingkungan alami, menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tergolong rendah.

Sebagian besar lahan masih berupa hutan belukar/semak dan endapan lumpur.

Hanya sebagian kecil yang sudah dibudidayakan masyarakat secara

Laporan Akhir


tradisional, seperti: permukiman, perkebunan kelapa, tambak, sawah, jalan,

saluran air. Mengingat kondisi lahan yang ada, produktifitas lahan untuk

kegiatan pertanian relatif rendah. Perkebunan kelapa yang sudah dibuka belum

semuanya menghasilkan.

Status lahan di wilayah Tanjung Carat meliputi tanah milik dan tanah negara.

Tanah milik masyarakat bisa dibedakan atas : Tanah milik bersertifikat, pada

umumnya berada di pusat-pusat permukiman (Sungsang), serta tanah milik

yang belum bersertifikat, seperti lahan pertanian dan tambak udang yang

diusahakan masyarakat dengan membuka hutan rawa. Tanah Negara,

terutama Tanah Negara Status Kehutanan serta tanah negara lainnya.

3.4.2. Kondisi Pusat-pusat Pelayanan

Pelayanan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Tanjung Carat

terutama berpusat di Sungsang, yang merupakan ibukota Kecamatan

Banyuasin II. Kota Sungsang yang secara tradisional merupakan desa nelayan

dan terdiri dari Sungsang I, Sungsang II, Sungsang III, dan Sungsang IV.

Sebagai pusat pelayanan, Kota Sungsang belum dilengkapi dengan sarana dan

prasarana yang memadai, dan belum menjangkau seluruh wilayah yang masih

belum sepenuhnya terbuka.

Sebagai ibukota kecamatan, Kota Sungsang menjadi tempat kedudukan

beberapa fasilitas pemerintahan tingkat kecamatan, seperti Kantor Camat,

Kantor Koramil, Kantor Polsek, dan sebagainya. Fasilitas perdagangan dan

Laporan Akhir


jasa ekonomi terutama berupa toko dan warung dalam skala kecil, yang berada

di jalan utama Kota Sungsang, sedangkan bangunan pasar tidak tersedia.

Fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar, SLTP, dan SMU, sudah tersedia di

Kota Sungsang. Di Kota Sungsang juga terdapat Fasilitas lain, terutama

fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta

Fasilitas Peribadatan berupa Masjid.

Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi/sambungan telepon sudah ada di

Kota Sungsang, namun belum menjangkau wilayah yang lebih luas. Jaringan

Listrik di Kota Sungsang menggunakan sumber tenaga dari PLTD dengan

kapasitas terbatas, dan dimanfaatkan untuk penerangan rumah penduduk serta

kegiatan produksi skala kecil.

Prasarana penyediaan air bersih belum tersedia di Kota Sungsang, maupun

Kawasan Tanjung Api-api dan sekitarnya. Masyarakat memanfaatkan sumber

air baku dengan menampung air hujan, pada musim kemarau air sungai tidak

dapat dimanfaatkan karena terasa asin. Dengan demikian, masyarakat membeli

air menggunakan tongkang atau mengambil sendiri ke lokasi yang airnya masih

dapat digunakan.

Mengingat Sungsang merupakan kota di atas air, dimana seluruh area

permukiman merupakan konfigurasi bangunan yang berada di atas air sungai,

pembuangan air hujan masih merupakan sistem drainase alam. Demikian juga

halnya dengan penanganan sampah dan pembuangan air limbah. Sampah dan

Laporan Akhir


air limbah pada umumnya langsung dibuang ke sungai terdekat tanpa

mengalami proses penanganan tertentu. Hal yang sama juga berlaku di

wilayah Tanjung Api-api pada umumnya, sistem drainase merupakan bentukan

alam berupa aliran anak sungai yang banyak mengalir yang bermuara di sunga-

sungai besar.

3.4.3. Aksesibilitas Wilayah

Secara umum aksesibilitas dari dan menuju wilayah Tanjung Api-api, yang

berjarak sekitar 68,80 km dari arah kota Palembang, sebagai ibukota Propinsi

Sumatera Selatan, masih sangat rendah karena tidak didukung oleh sistem

prasarana transportasi yang memadai. Pada saat ini pergerakan orang dan

barang ke Palembang dan pusat-pusat pelayanan lain hanya bisa dilakukan

melalui sungai.

Prasarana transportasi darat menuju ke wilayah Tanjung Carat masih dalam

taraf pembangunan, yaitu jalan arteri Palembang – Pelabuhan Tanjung Api-api

yang direncanakan mempunyai panjang 68,80 km. Pada saat ini jalan yang

sudah diaspal dengan lebar 30 meter baru mencapai sekitar Km 42.

Aliran sungai yang menunjang aksesibilitas menuju ke wilayah Tanjung Carat

pada saat ini terutama sunga-sungai besar yang mengalir dan bermuara di

sekitar wilayah Tanjung Carat, yaitu sungai Musi, sungai Telang, sungai

Banyuasin, serta sungai Lalan. Keadaan ini menyebabkan rendahnya interaksi

wilayah Tanjung Carat dengan dengan wilayah lain di sekitarnya.

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat 30

BAB 4 PELINGKUPAN KLHS TANJUNG CARAT

4.1. Rasional KLHS Tanjung Carat

Ekosistem lahan basah mempunyai peran yang nyata dalam perkembangan

masyarakat Indonesia. Sejak jaman dahulu berbagai suku bangsa yang

menempati ekosistem lahan basah menjalin hubungan dan budaya mereka

melebur menjadi budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, lahan basah

merupakan wilayah yang strategis bagi Indonesia. Lahan basah yang dimaksud

disini adalah ekosistem rawa, termasuk rawa bergambut yang dipengaruhi oleh

air tawar maupun payau. Lahan basah meliputi wilayah pantai, lahan rawa-

rawa, lahan bergambut, lahan berpotensi sulfat masam baik yang alami

maupun yang artifisial yang permanen maupun yang temporer, termasuk

wilayah mangrove. Wilayah lahan basah memiliki beberapa karakteristik yang

unik yaitu: (1) Merupakan dataran rendah yang membentang sepanjang pesisir,

(2) Merupakan wilayah yang mempunyai elevasi rendah, (3) Beberapa tempat

dipengaruhi oleh pasang surut untuk di wilayah dekat dengan pantai,

dipengaruhi oleh musim yang terletak jauh dari pantai, dan (4) Sebagian besar

wilayah ini tertutupi dengan gambut. Potensi lahan basah cukup baik untuk

usaha pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan.

Sejak tahun 70-an Pemerintah telah melakukan pengembangan berbagai

usaha tersebut di lahan basah di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, dan Papua melalui kegiatan pengembangan permukiman, namun

Laporan Akhir


sayang, tidak semua wilayah pengembangan berhasil, banyak juga yang tidak

berkembang (mal-developed). Beberapa ratus ribu hektar lahan basah yang

diharapkan berkembang menjadi lahan pertanian, perikanan, peternakan dan

pemukiman, saat ini menjadi lahan yang terbengkalai. Oleh karena itu, banyak

permukim termasuk transmigran, petani dan nelayan yang meninggalkan

lahannya. Mereka lebih memilih pergi ke kota-kota terdekat untuk menyambung

hidupnya menjadi pekerja kasar, atau bahkan mengerjakan hal-hal yang

bersifat kriminal. Hal ini tentu merupakan tekanan tersendiri bagi kota-kota

tersebut. Sementara itu mereka yang tetap bertahan di lingkungan lahannya

menjadi masyarakat transmigran, petani dan nelayan marginal. Lahan mereka

tidak dapat memberikan hasil yang memadai.

Lahan basah yang banyak dikenal masyarakat seperti rawa-rawa, air payau,

tanah gambut merupakan wilayah yang tidak menarik bahkan dianggap

berbahaya. Banyak jenis serangga tinggal di kawasan ini yang menjadikannya

tempat tinggal (habitat) sehingga mampu membentuk ekosistem tersendiri.

Ekosistem lahan basah banyak menyimpan berbagai satwa dan tumbuhan liar

yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah

ini. Bahkan dibandingkan dengan ekosistem lainnya ternyata ekosistem lahan

basah boleh dikatakan yang terkaya dalam menyimpan jenis flora dan fauna.

Tipologi ekosistem lahan basah terutama rawa pasang surut dapat terdiri dari

ekosistem estuarin dan air tawar. Ekosistem estuarin terpengaruh adanya

pasang surut air laut, contohnya: payau, mangrove, rumput laut, laguna. Lahan

basah juga ada yang dalam bentuk alami, ada pula dalam bentuk buatan

Laporan Akhir


seperti persawahan, tambak, kolam, industri. Baik lahan basah alami maupun

buatan ternyata keberadaannya sangat penting bagi ekosistem. Sedangkan

ekosistem air tawar terdiri dari air yang tenang seperti: empang, rawa, kolam

dan air mengalir seperti: sungai, sumber air (Notohadiprawiro, 2006).

Fungsi khusus lahan basah mencakup pengimbuhan (recharge) dan pelepasan

(discharge) air tanah, pengendali banjir, melindungi garis pantai terhadap abrasi

laut, penambatan sedimen, toksikan dan hara, serta pemendaman karbon

khususnya di lahan gambut. Hasilan yang dapat dibangkitkan adalah

sumberdaya hutan, sumberdaya pertanian, perikanan, dan pasokan air

(Notohadiprawiro, 2006). Dari fungsi khusus lahan basah yang telah

disebutkan di atas ternyata fungsi ekosistem lahan basah merupakan suatu

sistem yang menarik terutama keanekaragaman hayati dan keunikan alami baik

dari segi geologi, tanah, margasatwa, ikan, edafon, dan vegetasi. Oleh karena

itu, lahan basah merupakan komponen penting beraneka ekosistem karena

berfungsi menyimpan air banjir, memperbaiki mutu air, dan menyediakan

habitat bagi margasatwa (Razak, 2007). Dalam kenyataan lahan basah dapat

menyediakan sederetan barang dan jasa penting bagi manusia dalam

penggunaan langsung dan tidak langsung, kesejahteraan margasatwa, dan

pemeliharaan mutu lingkungan. Proses biofisik yang menjadi gantungan

penyediaan barang dan jasa, juga menopang fungsi dan struktur ekosistem.

Tiap lahan basah tersusun atas sejumlah komponen fisik, kimia, dan bilogi,

seperti : tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia. Oleh karena itu,

pemanfaatan lahan basah yang arif dan bijaksana harus memperhatikan

Laporan Akhir


lingkungan baik lingkungan biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) maupun

lingkungan abiotik (tanah air, dan udara) sehingga ekosistem lahan basah tetap

berkelanjutan.

Gambut merupakan sumberdaya alam yang pada umumnya terdapat pada

rawa pasang surut yang multifungsi namun sangat rapuh. Pemanfaatan lahan

gambut sebagai lahan pertanian akan mempercepat kehilangan gambut

sebagai substrat maupun sebagai gudang karbon. Konsekuensi dari reklamasi

dan drainase lahan gambut diantaranya adalah subsidensi, kehilangan gambut

(akibat dibakar dan oksidasi) dan kehilangan karbon. Pembuatan sistem

drainase sebagai konsekuensi dari reklamasi lahan gambut untuk lahan

pertanian akan mengakibatkan perubahan kondisi fisik gambut terutama dalam

hubungan dengan sifat menahan air dan subsidensi (Radjagukuguk, 1997).

Alih fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian atau lahan perkebunan

mengakibatkan perubahan fungsi ekologi gambut. Dampak lingkungan akibat

perubahan tersebut sangat sulit untuk dicegah atau dihindari. Yang dapat

dilakukan adalah bagaimana agar dampak kerusakan akibat pemanfaatan

diupayakan seminimal mungkin. Salah satu strategi dalam pemanfaatan

gambut yang berkelanjutan adalah dengan konsep pemanfaatan gambut

secara bijaksana (wise use), dimana pemanfaatan gambut sebagai

sumberdaya alam harus sesuai dengan kemampuan lahan dan peruntukannya.

Jika salah dalam pengelolaan lahan gambut dan dalam pemanfaatannya maka

lahan gambut sebagai sumberdaya alam akan terancam hilang dalam waktu

Laporan Akhir


yang singkat, padahal proses pembentukan gambut membutuhkan waktu yang

lama (ribuan tahun). Dari uraian yang telah digambarkan di atas menunjukkan

dalam alih fungsi lahan rawa pasang surut menjadi lahan pertanian harus

dilakukan dengan arif dan bijaksana terutama pengelolaan tata air rawa pasang

surut sehingga kebutuhan air pada lahan ini dapat berkelanjutan.

Lahan basah (wetland) adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan

air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Wilayah-wilayah itu

sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang

dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini adalah rawa-rawa (termasuk

rawa bakau), paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat

tergolong ke dalam air tawar, payau atau asin. Lahan basah merupakan

wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan

dengan kebanyakan ekosistem (Suriadikarta dan Sutriadi, 2007). Di atas lahan

basah tumbuh berbagai macam tipe vegetasi (masyarakat tetumbuhan), seperti

hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, paya rumput dan lain-

lain. Margasatwa penghuni lahan basah juga tidak kalah beragamnya, mulai

dari yang khas lahan basah seperti harimau, udang kotak, buaya, kura-kura,

biawak, ular, aneka jenis kodok, dan pelbagai macam ikan; hingga ke ratusan

jenis burung dan mamalia lainnya.

Pada sisi yang lain, banyak kawasan lahan basah yang merupakan lahan yang

subur, sehingga kerap dibuka, dikeringkan dan dikonversi menjadi lahan-lahan

pertanian. Baik sebagai lahan persawahan, lokasi pertambakan, maupun di

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah

http://id.wikipedia.org/wiki/Air

http://id.wikipedia.org/wiki/Rawa

http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau

http://id.wikipedia.org/wiki/Paya

http://id.wikipedia.org/wiki/Gambut

http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tawar

http://id.wikipedia.org/wiki/Air_payau

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut

http://id.wikipedia.org/wiki/Keanekaragaman_hayati

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem

http://id.wikipedia.org/wiki/Vegetasi

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hutan_rawa_air_tawar&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hutan_rawa_gambut&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paya_rumput&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Buaya

http://id.wikipedia.org/wiki/Kura-kura

http://id.wikipedia.org/wiki/Biawak

http://id.wikipedia.org/wiki/Ular

http://id.wikipedia.org/wiki/Kodok

http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan

http://id.wikipedia.org/wiki/Burung

http://id.wikipedia.org/wiki/Mamalia

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konversi_lahan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian

http://id.wikipedia.org/wiki/Sawah

http://id.wikipedia.org/wiki/Tambak

Laporan Akhir


Indonesia sebagai wilayah transmigrasi. Mengingat nilainya yang tinggi itu, di

banyak negara lahan-lahan basah ini diawasi dengan ketat penggunaannya

serta dimasukkan ke dalam program-program konservasi dan rancangan

pelestarian keanekaragaman hayati.

Gambar 3 Klasifikasi Rawa (Subagyo, 2006)

Berbicara mengenai lahan basah tidak terlepas kajian lahan rawa yang berada

di daratan dan menempati posisi peralihan antara sungai atau danau dan tanah

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi

Laporan Akhir


darat (upland) dan dalam bahasan ini lahan basah yang dimaksud adalah lahan

basah yang terletak pada dataran rendah (lowland). Lahan Basah yang

terdapat di daratan rendah, baik yang menenpati dataran banjir sungai maupun

yang menempati wilayah dataran pantai, khususnya di sekitar muara sungai-

sungai besar adalah yang dominan. Lahan basah yang terdapat di Sumatera

Selatan merupakan lahan basah yang terletak di pantai Timur Provinsi

Sumatera Selatan yang luasnya lebih kurang 1.361.812 ha yang terdapat di

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin (Bastoni, Sumardi,

dan Waluyo, 2003). Berbicara mengenai lahan basah tidak terlepas kajian

lahan rawa yang berada di daratan dan menenpati posisi peralihan antara

sungai atau danau dan tanah darat (upland) dan dalam bahasan ini lahan

basah yang dimaksud adalah lahan basah yang terletak pada dataran rendah

(lowland). Lahan Basah yang terdapat di daratan rendah, baik yang menenpati

dataran banjir sungai maupun yang menempati wilayah dataran pantai,

khususnya di sekitar muara sungai-sungai besar adalah yang dominan. Lahan

basah yang terdapat di Sumatera Selatan merupakan lahan basah yang

terletak di pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan yang luasnya lebih kurang

1.361.812 ha yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten

Banyuasin (Bastoni, Sumardi, dan Waluyo, 2003).

Berbicara mengenai lahan basah tidak terlepas kajian lahan rawa yang berada

di daratan dan menenpati posisi peralihan antara sungai atau danau dan tanah

darat (upland) dan dalam bahasan ini lahan basah yang dimaksud adalah lahan

basah yang terletak pada dataran rendah (lowland). Lahan Basah yang

Laporan Akhir


terdapat di daratan rendah, baik yang menenpati dataran banjir sungai maupun

yang menempati wilayah dataran pantai, khususnya di sekitar muara sungai-

sungai besar adalah yang dominan. Lahan basah yang terdapat di Sumatera

Selatan merupakan lahan basah yang terletak di pantai Timur Provinsi

Sumatera Selatan yang luasnya lebih kurang 1.361.812 ha yang terdapat di

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin (Bastoni, Sumardi,

dan Waluyo, 2003). Berdasarkan fungsi dan tatanan lingkungannya, tipologi

lahan basah secara garis besar terdiri dari empat macam (Notohadiprawiro,

2006), yaitu : (1) lahan basah pesisir dan lautan yang meliputi antara lain hutan

bakau, hutan payau, hutan mangrove, terumbu karang dan dataran pasir; (2)

lahan basah rawa yang meliputi hutan rawa gambut, rawa padang, rawa rumput

dan rawa herbal; (3) Lahan basah dataran sungai yang meliputi sungai,

dataran banjir, lebak-lebung dan muara sungai; dan (4) Lahan basah danau,

bendungan dan lahan basah bentukan seperti sawah, tambak garam, danau,

situ, dan bendungan. Mengingat cukup bervariasinya tipe dan sifat ekosistem

lahan basah tersebut, maka ekosistem lahan basah mempunyai potensi yang

sangat besar untuk dapat dikembangkan pemanfaatannya secara

berkelanjutan. Secara garis besar fungsi dan manfaat lahan basah terhadap

manusia dan lingkungan adalah sebagai berikut :

Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia

Kebutuhan dasar manusia selalu meningkat seiring dengan meningkatnya

kemajuan kemampuan manusia untuk hidup. Kebutuhan dasar manusia pada

umumnya adalah pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Dari

Laporan Akhir


kelima kebutuhan dasar ini, pangan, papan dan kesehatan dapat dipenuhi oleh

ekosistem lahan basah secara langsung. Sedangkan kebutuhan sandang dan

pendidikan secara tidak langsung dapat dipenuhi dengan memanfaatkan

potensi lahan basah melalui peningkatan pendapatan.

Sumber Pendapatan dan Kesempatan Kerja

Produk hutan di kawasan lahan basah merupakan komoditi yang dapat

memberikan penghasilan dan pendapatan negara antara lain melalui industri

chip dan kertas. Tidak sedikit masyarakat yang telah memanfaatkannya

sebagai sumber mata pencaharian baik dari kayu, kulit kayu, madu maupun

berbagai hasil estuaria yang sangat beranekaragam seperti udang, ikan,

kepiting, moluska dan lainnya.

Penyangga dan Pendukung Sistem Kehidupan (life supporting sistem)

Peranan lahan basah juga mencakup sebagai pemenuhan manfaat lingkungan

yang berkaitan erat dengan stabilisasi dan kesehatan lingkungan, juga

meningkatkan dan memelihara produktifitas perairan estuaria dan kegiatan

ekotourism.

Lahan basah pesisir mempunyai nilai penting baik secara ekologis, ekonomi,

dan sosial dan budaya. Secara ekologis, daerah ini kaya akan nutrien yang

menyebabkan banyak organisme yang melewati sebagian atau seluruh siklus

hidupnya di lahan basah pesisir. Lahan basah pesisir sering disinggahi burung

migran diantaranya burung air langka yang termasuk kategori jarang dalam

daftar International Union on Conservation of Nature and Natural Resources

Laporan Akhir


(IUCN). Tipe ekologi pantai mangrove merupakan peralihan ekosistem tawar

dan laut yang berfungsi sebagai barrier untuk menahan arus dan gelombang

selain itu kaya sumber biota dan potensial untuk dikelola secara ekonomis

(Bastoni, Sumardi, dan Waluyo, 2003). Keberadaan nutrien di lahan mangrove

dikendalikan oleh berbagai macam proses biogeokimia termasuk pasang surut,

akumulasi kotoran dan dekomposisi kotoran. Nutrien berlimpah di lahan yang

semakin dalam dan di lokasi dimana masukan air segar terbilang tinggi. Di

samping yang telah disebutkan di atas maka Harimau di Kawasan Taman

Nasional Sembilang perlu dilindungi terutama dengan tidak diganggunya habitat

Harimau tersebut dengan melakukan konservasi lahan di habitat harimau

tersebut. Taman Nasional Sembilang dengan luas 202.896,31 ha dipilih

sebagai lokasi pelepasliaran harimau setelah dilakukan survei oleh tim yang

terdiri YPHS dan BKSDA Sumatera Selatan. Hasil survei menunjukkan bahwa

Taman Nasional Sembilang memiliki ketersediaan mangsa yang kaya, air

segar, dan bentangan tanah kering yang cukup. Sebelum dilepas liarkan,

harimau ini dilengkapi dengan GPS Collar yang dapat memantau

pergerakannya dalam habitat baru sekaligus menjaga keselamatannya. Taman

Nasional Sembilang adalah taman nasional yang terletak di pesisir provinsi

Sumatera Selatan, Indonesia. Taman nasional ini memiliki luas sebesar 2.051

km². Taman Nasional Sembilang merupakan habitat bagi harimau Sumatra,

gajah Asia, tapir Asia, siamang, kucing emas, rusa Sambar, buaya muara, ikan

Sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai

spesies burung. Taman Nasional Sembilang terdiri dari hutan rawa gambut,

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Harimau_Sumatra

http://id.wikipedia.org/wiki/Gajah_Asia

http://id.wikipedia.org/wiki/Tapir_Asia

http://id.wikipedia.org/wiki/Siamang

http://id.wikipedia.org/wiki/Kucing_emas

http://id.wikipedia.org/wiki/Rusa_Sambar

http://id.wikipedia.org/wiki/Buaya_muara

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikan_Sembilang&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikan_Sembilang&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Chitra_indica&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Pesut

Laporan Akhir


hutan rawa air tawar dan hutan riparian di Provinsi Sumatera Selatan. Berbagai

macam tanaman darat dan air tumbuh di taman ini, termasuk gajah paku

(Acrostichum aureum), nipah (Nypa fruticans), cemara Laut (Casuarina

equisetifolia), pandan (Pandanus tectorius), Laut waru (Hibiscus tiliaceus),

Nibung (Oncosperma tigillaria), jelutung (Jelutung), menggeris (Koompassia

excelsa), Gelam tikus (Syzygium inophylla), Rhizophora sp, Sonneratia alba,

dan gimnorrhiza Bruguiera. Pesisir dan kawasan hutan, terutama di Sembilang

dan Semenanjung Banyuasin, merupakan habitat bagi harimau Sumatera

(Panthera tigris sumatrae), gajah Asia (Elephas maximus sumatranus),

Malayan tapir (Tapirus indicus), siamang (Hylobates syndactylus syndactylus),

kucing emas ( Catopuma temminckii temminckii), rusa sambar (Cervus unicolor

equinus), buaya air asin (Crocodylus porosus), ikan Sembilang (Plotusus

canius), penyu air tawar raksasa (Chitra indica), lumba-lumba air tawar

(Orcaella brevirostris) dan berbagai jenis burung besar untuk burung migran

dari Siberia dapat dilihat di Sembilang, mencapai klimaks pada bulan Oktober.

Panggilan dari ribuan burung yang terbang dalam formasi bahkan dapat

didengar di atas ombak gemuruh Selat Bangka. Spesies burung lain yang

mendiami taman ini termasuk dowitcher Asia (Limnodromus semipalmatus),

melihat greenshank (guttifer Pseudototanus), putih timur Pelican (Pelecanus

onocrotalus), bangau susu (Mycteria cinerea), bangau ajudan yang lebih

rendah (Leptoptilos javanicus), dan putih-hitam bersayap tiga barang

(Chlidonias leucoptera). Bagian barat berbatasan dengan Taman Nasional

Berbak Taman di provinsi Jambi. Di samping harimau, maka di perairan muara

Laporan Akhir


terutama di hutan mangrove terdapat udang kotak yang harganya cukup mahal

dan dengan adanya udang kotak tersebut maka habitat udang kotak tersebut

harus dilindungi terutama dijauhkan dari pencemaran air dan konservasi hutan

mangrove (Bengen, 2000).

Secara ekonomis lahan basah pesisir merupakan habitat berbagai jenis biota

yang memiliki nilai ekonomi sebagai sumber pangan dan bahan baku industri.

Ekosistem mangrove dan tipe sungai meander mempunyai sumber daya

perikanan yang tinggi. Tipe lahan basah pesisir ini cocok dikelola dengan

pertimbangan konservasi biologi atau adaptasi. Lahan basah di Muara Sungai

Banyuasin dan Muara Sungai Musi merupakan lahan basah yang posisi

geografisnya sangat dengan dengan alur pelayaran internasional dan oleh

karena itu lahan basah di Sumatera Selatan mempunyai posisi strategis kalau

ditinjau dari ekonomis.

Secara sosial dan budaya lahan basah pesisir telah menjadi pilihan tempat

bermukim sejak ratusan tahun yang silam sehingga masyarakat membentuk

karakteristik sosial yang khas untuk beradaptasi dengan lingkungan lahan

basah pesisir tersebut. Pada umumnya masyarakat yang hidup di lahan basah

pesisir bekerja sebagai nelayan.

Posisi lahan basah pesisir yang sedemikian besarnya dan potensial, kadang-

kadang tidak dikelola dengan baik disebabkan oleh manusia yang selalu

berlebihan memanfaatkan lahan basah pesisir dan juga kegiatan yang intensif

di daerah hulu menyebabkan lahan basah pesisir menjadi kritis.

Laporan Akhir


Dalam Proses penapisan KLHS Tanjung Carat berdasarkan dokumen RTRW

Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Banyuasin yang masih

dalam tahap penyelesaian, RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Selatan dan

RPJP dan RPJM Kabuapetan Banyuasin, serta Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) dapat disimpulkan dua hal penting, yaitu: (a) konsep penyelenggaraan

penataan ruang Tanjung Carat yang berfungsi sebagai kawasan pelabuhan dan

kawasan industri; dan (b) Proyek-proyek strategis Tanjung Carat dalam konteks

pengembangan wilayah pesisir Timur Provinsi Sumatera Selatan. Penjelasan

tentang proyek-proyek strategis merupakan upaya konseptualisasi penjabaran

Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lingkup proyek-proyek strategis

adalah sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan jalan akses menuju kawasan Tanjung Carat yang 15

km lagi akan rampung untuk menghubungkan daerah produsen ke kawasan

pelabuhan dan kawasan industri.

2. Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat, dalam rangka

mendukung keberadaan wilayah tersebut sebagai pintu gerbang

perdagangan wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Selatan. Pemanfaatan

pelabuhan ini pada masa yang akan datang dapat menjawab tantangan

peningkatan aktifitas kepelabuhanan di bidang eksport komoditas CPO,

batubara, pupuk, minyak dan gas bumi, karet, semen dan bahan

perdagangan lainnya; demikian juga untuk pemasukan bahan-bahan import.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Industri, dalam rangka antisipasi

pengolahan potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan Akhir


4. Rencana Reklamasi Tanjung Carat sebagai bagian penataan kawasan

pelabuhan dan industri. Beberapa pertimbangan perencanaan reklamasi dan

pembangunannya terutama adalah (a) memperlanacar arus angkutan barang

dan orang, (b) faktor pendorong pengembangan kawasan Tanjung Carat dan

sekitarnya, (c) meningkatkan aktifitas ekonomi wilayah, (d) menciptakan

kesempatan kerja dan peluang berusaha, (e) faktor penarik investor.

5. Rencana Pengembangan Kawasan rekreasi Tanjung Carat dan sekitarnya

yang berbasis agro wisata dan rekreasi pantai.

Diantara rencana proyek strategis Tanjung Carat di atas saling memiliki

hubungan saling terkait, yakni: (a) rencana reklamasi kawasan Tanjung Carat;

(b) rencana pengembangan pelabuhan; (c) rencana pembangunan kawasan

industri, (d) rencana jalan akses menuju kawasan Tanjung Carat, dan (e)

pembangunan kawasan rekreasi.

Pembangunan kawasan Tanjung Carat yang telah direncanakan dalam

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memberikan aspek yang sangat kompleks

terutama harus mempertimbagkan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan

aspek sosial. Aspek ekonomi jelas bahwa pembangunan kawasan Tanjung

Carat akan menciptakan pengembangan wilayah terutama berkembangnya

pusat-pusat pertumbuhan baru yang mengembangan ekonomi baik lokal

maupun Sumatera Selatan pada umumnya. Aspek lingkungan

perludipertimbangkan terutama adanya reklamasi pantai di Tanjung Carat

dimana akan mengganggu lingkungan biotik (manusia, hewan, tumbuhan, dan

mikro organisme) dan lingkungan abiotik (tanah, air, dan udara). Dengan

Laporan Akhir


mempertimbangkan aspek lingkungan diharapkan dapat terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan aspek sosial akan memberikan

peranan penting dari masyarakat sekitar dan dampak positif dari pembangunan

pelabuhan dan kawasan industri terutama meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar.

4.2. Sasaran Penyusunan KLHS Tanjung Carat

Sasaran penyusunan KLHS Tanjung Carat dalam konteks pembangunan

kawasan pelabuhan dan kawasan industri adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya konsepsi kelayakan pengembangan kawasan reklamasi

Tanjung Carat sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan industri, sebagai

pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang pada kawasan reklamasi

pantai untuk memperoleh pemahaman tentang dampak besar dan penting

pembangunan kawasan pelabuhan dan kawasan industri terhadap

lingkungan hidup.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang pada kawasan

reklamasi pantai.

3. Terbentuknya Tim Kerja KLHS Tanjung Carat yang pada waktunya nanti

akan melaksanakan implementasi hasil/rekomendasi KLHS dan pemantauan

hasil KLHS.

4.3. Pengembangan Tata Ruang Kawasan Tanjung Carat

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan implikasi lokasi kawasan reklamasi

Tanjung Carat terhadap wilayah sekitarnya, terutama di wilayah pantai Timur

Laporan Akhir


Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi kawasan reklamasi Tanjung Carat

merupakan kawasan yang strategisAtas dasar tata letak dan peran Kota

Padang yang cukup strategis, maka fungsi kawasan Tanjung Carat akan

dikembangkan oleh pemerintah bersama masyarakat sebagai:

1. Pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala

pelayanan regional dan internasional.

2. Pusat pengembangan kegiatan industri dengan skala pelayanan regional.

3. Pusat pengembangan kegiatan pariwisata dengan skala pelayanan nasional

dan regional.

4. Pusat pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

5. Pusat pengembangan pendidikan dengan skala pelayanan regional dalam

rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

6. kawasan permukiman perkotaan.

Didalam dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kawasan Tanjung Api-api

dan termasuk didalammnya Kawasan Tanjung Carat dan sekitarnya telah

ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan pendukung lainnya

termasuk kawasan industri yang diarahkan fungsinya untuk melayani kegiatan-

kegiatan dalam skala regional maupun internasional. Sehubungan dengan

rencana pengembangan tata ruang nasional tersebut, Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan menjabarkan konsep rencana tata ruang kawasan tersebut

sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir khususnya pantai Timur Provinsi

Sumatera Selatan.

Laporan Akhir


4.4. Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor-faktor yang ada di dalam maupun

di luar kendali pemerintah. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah:

1. Kawasan Tanjung Carat berada pada pesisir pantai mengakibatkan rawan

terhadap bencana banjir.

2. Kepadatan penduduk dan aktifitas masih menumpuk di ibukota Kecamatan

Banyuasin II dan kawasan sub pusat pengembangan belum berkembang

secara optimal.

3. Belum terbentuknya struktur tata ruang bagian dalam kawasan sehingga

belum tegas hirarkhi sistem pusat kegiatan bagian-bagian kota.

4. Terjadinya konversi lahan hutan mangrove menjadi lahan pelabuhan dan

industri.

5. Terjadi degradasi lingkungan terutama oleh kegiatan reklamasi pantai

Tanjung Carat.

6. Pendangkalan dan akumulasi bahan pencemar di muara Sungai Banyuasin

dan Sungai Musi.

7. Sebagian besar lahan merupakan lahan hutan mangrove.

4.5. Kerangka Pikir Penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Carat

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa gagasan pengembangan

kawasan Tanjung Carat merupakan upaya penjabaran kebijakan penataan

kawasan pantai Tanjung Carat yang telah diisyaratkan di dalam Rencana

Laporan Akhir


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan

dan RPJMD Kabupaten Banyuasin dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan

RTRW Kabupaten Banyuasin. Sebelum kebijakan tersebut dijabarkan ke tingkat

program dan proyek, Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

mengembangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Tanjung

Carat.

Sesungguhnya apapun kegiatan pembangunan akan menggunakan atau

memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebesar skala kebutuhan.

Pembangunan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari fokus alokasi

kegiatannya tetapi juga pada dampak ikutan sebagai konsekuensi dari mata

rantai kegiatan ikutannya (multiplier effects) yang ditimbulkannya atau dapat

dikatakan sebagai sistem dinamik. Sistem Dinamik Dampak Pembangunan

menunjukkan bahwa menilai dampak kegiatan tidaklah cukup pada alokasi

awalnya saja tetapi sampai dengan pada fungsional dampak berantainya tadi

sehingga dimensinya berkembang menjadi satu wilayah. Di sinilah argumentasi

bahwa AMDAL tidak cukup memadai menilai secara kewilayahan sehingga

diperlukan KLHS. Sebagai contoh adalah kemungkinan pembangunan kawasan

pelabuhan dan industri Tanjung Carat tidak cukup hanya dinilai pada lokasi

pembangunan dan sekitarnya saja tetapi juga perlu dinilai pengaruhnya

terhadap daerah asal (origin) dan tujuan (destination) yang terhubungkan dan

terpengaruh oleh dibukanya kawasan tersebut. Setidaknya daerah asal dan

tujuan ini hubungannya akan menjadi lebih intensif karena aksesibilitas yang

meningkat. Dalam konteks jejaring transportasi dikatakan bahwa semakin tinggi

Laporan Akhir


angka konektifitasnya maka akan semakin cepat pertumbuhan sosial-ekonomi

daerah-daerah yang terhubungkan itu. Selanjutnya perkembangan intensitas

perubahan daerah yang bersangkutan dapat mengikuti skema sistem dinamik

yang telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut dapat dibayangkan kemungkinan

perkembangan situasi kawasan Tanjung Carat di masa yang akan datang

(behavior over time). Selain itu, melalui pendekatan keruangan dapat dikaji

adanya kawasan Tanjung Carat akan menimbulkan simpul-simpul pertumbuhan

baru dan tentu akan tercipta struktur ruang yang baru pula. Jika diasumsikan

bahwa kawasan Tanjung Carat ini akan dapat menjadi satu kesatuan pusat

pertumbuhan (kawasan) yang terkoneksi secara fungsional maupun secara fisik

satu sama lainnya maka dapat diilustrasikan bahwa akan terjadi pergeseran

tekanan secara struktural ke bagian di luas kawasan tersebut. Apalagi jika

mengingat besaran atau skala kegiatan yang akan dibangun dapat memberikan

layanan (sebagai wilayah layanan) sampai ke luar kawasan Tanjung Carat

bahkan ke luar Provinsi Sumatera Selatan. Laporan KLHS Kawasan Tanjung

Carat. Oleh karena itu, pada intinya kerangka pikir yang dikembangkan untuk

pelaksanaan KLHS bagi kawasan Tanjung Carat terbagi secara terstuktur

dalam dua pendekatan yaitu pendekatan kajian kebijakan pembangunan

daerah dan kajian perencanaan pembangunan. Kedua pendekatan dikaji

dengan dimensi substansi/isi dan keruangan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip KLHS sebagaimana yang telah digambarkan penjelasan-penjelasan

sebelumnya di atas.

.

Laporan Akhir


4.6. Isu Strategis KLHS Kawasan Tanjung Carat

Berdasarkan telaah kondisi dan permasalahan kawasan Tanjung Carat,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah,

pertimbangan kawasan pelabuhan dan industri Tanjung Carat serta isu pokok

pemanfaatan ruang, maka pelingkupan isu strategis KLHS adalah sebagai

berikut:

1. Pertimbangan prinsip keterkaitan, keberlanjutan dan keadilan di dalam

rumusan kebijakan dan rencana pembangunan kawasan Tanjung Carat

(RPJPD, RPJMD, RTRWD);

2. Kawasan pelabuhan dan Industri Tanjung Carat merupakan alternatif

terpilih yang terbaik;

3. Implikasi rencana kawasan Tanjung Carat terhadap lingkungan fisik-alami,

hayati, ekonomi dan sosial budaya;

4. Keterbukaan informasi dan peranserta masyarakat di dalam proses

perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan ruang;

5. Persepsi dan respons stakeholders tentang kawasan pelabuhan dan

industri Tanjung Carat;

6. Integrasi hasil evaluasi implikasi kawasan Tanjung Carat sebagai feedback

penguatan KRP pembangunan kawasan.

Sebelum menetapkan isu strategis kawasan Tanjung Carat maka terlebih

dahulu perlu dipahami dua hal, yaitu: isu pokok dan pentahapan pembangunan

kawasan. Kedua hal ini diperlukan untuk menjustifikasi posisi kawasan bagi

Laporan Akhir


kepentingan pencapaian visi dan misi pembangunan kawasan Tanjung Carat.

Berdasarkan pemahaman posisi inilah kemudian isu strategis diidentifikasi

untuk menjadi landasan perhatian dalam penyusunan rumusan KRP. Isu pokok

Kawasan Tanjung Carat adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi: ekonomi wilayah secara keseluruhan relatif rendah dibandingkan

rata-rata wilayah lainnya. Kondisi dapat membawa pada konsekuensi posisi

daya saing kawasan yang rendah pula sehingga tidak mudah untuk menjadi

daya tarik investor.

2. Sosial: kegiatan masyarakat yang telah terbentuk sebagai nelayan akan

menyebabkan agak sulit merubah dari kegiatan nelayan menjadi pekerja

pada kegiatan industri.

3. Lingkungan Hidup: pertumbuhan penduduk yang cenderung melebihi

pertumbuhan ekonomi mendorong melemahnya pengelolaan dan

pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan kemungkinan perambahan

kawasan-kawasan yang dilindungi.

4. Lingkungan Hidup dan Bencana: belum optimalnya kapasitas pengelolaan

dan pemeliharaan lingkungan terkait dengan kapasitas modal finansial

kawasan yang relatif belum kuat. Konsekuensi lainnya adalah menurunnya

kapasitas penanganan kemungkinan adanya bencana, seperti banjir dan

lain-lain. Tahapan pembangunan kawasan Tanjung Carat akan menjadi

sangat penting jika dikaji total skala kegiatannya. Tentu akan berbeda jika

kawasan tersebut dibangun sekaligus atau dibangun secara seri dengan

mempertimbangkan prioritas terhadap manfaat dan juga kemungkinan resiko

Laporan Akhir


dalam hal ekonomis, sosial, dan juga lingkungan hidup serta dalam konteks

ruang pembangunan. Informasi dan pemahaman terhadap isu pokok dan

proses tahapan pembangunan ini dapat menjadi landasan perumusan isu

strategis kawasan. Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai

berikut:

a. Membangun keunggulan daya saing inti kawasan yang sekaligus

memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan hidup (termasuk daya

dukung dan daya tampung);

b. Merumuskan struktur ruang pembangunan dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tamping optimal sehingga tergambarkan sebaran

kegiatan perkotaan yang terkait dengan kepentingan pembangunan

berkelanjutan. Termasuk dalam hal ini adalah strategi persebaran

penduduk berikut kegiatan sosial dan ekonominya;

c. Membangun sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial

serta utilitas mengikuti rancangan struktur kawasan di atas;

d. Pengendalian kemungkinan perambahan pemukiman ataupun kegiatan

ekonomi dan sosial ke kawasan yang sensitif ekologis;

e. Merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat menjamin

kelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan jasa layanan lingkungan

hidup. Sementara itu, beberapa isu strategis untuk pembangunan

kawasan Tanjung Carat sendiri adalah:

Kecenderungan menuju metropolitan;

Pusat perkembangan regional pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan;

Laporan Akhir


Kecenderungan masuknya investasi baru;

Pengembangan kawasan sepanjang pantai;

Pengembangan koridor Palembang-Tanjung Api-api;

Kerawanan terhadap bencana banjir;

Perubahan penggunan lahan hutan mangrove sebagai lahan pelabuhan

dan industri;

Pemanfaatan hutan lindung untuk kawasan wisata dan kawasan pantai

untuk kegiatan budi daya;

4.7. Diagram Sebab Akibat (causal loop diagram)

Isu-isu strategis yang telah ditentukan diatas dan sistem lingkungan yang

dikembangkan akan dikelola dalam diagram sebab akibat (causal loop

diagram). Diagram sebab akibat merupakan sistem lingkungan yang

mempunyai interaksi satu sama lainnya dalam rangka tujuan pengevaluasi

kebijakan, rencana, dan program (KRP) dalam dokumen KLHS. Dengan

mengidentifikasi diagram sebab akibat akan terlihat bahwa isu-isu lingkungan

strategis akan dapat menyebabkan isu-isu tersebut dapat dipecahkan secara

menyeluruh dan terpadu (Gambar 3).

Laporan Akhir


Gambar 3. Diagram Sebab Akibat (causal loop diagram)

Laporan Akhir


BAB 5 KEBIJAKAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN

KAWASAN TANJUNG CARAT

5.1. Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kawasan

Kawasan Tanjung Carat akan direklamasi dan diarahkan menjadi pusat

pelabuhan internasional dan industri. Untuk itu perlu dilakukan kajian

perencanaan ruang investasi yang baik, pemilihan konsep yang tepat,

memperhatikan aspek lingkungan serta didukung oleh peraturan perundangan,

dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

masyarakat. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi perlu

diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi dan pemberian insentif. Salah satunya dengan

mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Studi Kawasan Strategis

Tanjung Carat yang layak direklamasi untuk kawasan pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata

ruang pada kawasan reklamasi pantai Tanjung Carat. Kemudian dirumuskan

tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam pengembangannya terdapat lima

tujuan pembangunan Tanjung Carat yaitu:

1. Menyusun dokumen perencanaan dan hasil analisa studi kelayakan

Reklamasi Tanjung Carat;

2. Mengidentifikasi lokasi yang layak direklamasi untuk kawasan

pengembangan pelabuhan dan industri

Laporan Akhir


3. Memberi rekomendasi layak atau tidak layak kawasan Tanjung Carat untuk

direklamasi.

Sasaran studi adalah tersusunnya konsepsi kelayakan pengembangan

kawasan reklamasi Tanjung Carat, sebagai pedoman dalam penyusunan

rencana tata ruang pada kawasan reklamasi pantai.

5.2. Kebijakan dan Rencana Pembangunan Tanjung Carat

Mengacu pada rencana pembangunan pada tingkat provinsi yang terumuskan

dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2019 dan RTRW Kabupaten

Banyuasin ditetapkan sebagai potral areal pelabuhan dan pusat Industri. Dalam

rangka interaksi tersebut di atas maka sistem transportasi darat provinsi yang

menghubungkan diantara simpul-simpul pusat kegiatan tersebut berupa sistem

jaringan.

Peningkatan pembangunan sarana prasarana melalui peningkatan peranan

investasi swasta. Selain itu kawasan Tanjung Carat juga merupakan bagian

dari Kawasan Andalan bagi Banyuasin dan sekitarnya, Kabupaten Banyuasin I,

Kabupaten Banyuasin II dan sekitarnya. Adapun sektor andalan pada kawasan

ini antara lain adalah perikanan, industri manufaktur dan industri pengolahan

hasil pertanian, perdagangan dan jasa, perkebunan dan pariwisata. Fasilitas

yang diarahkan berkembang di pusat kawasan yaitu: industri pengolahan hasil

laut, industri agro, industri manufaktur, pusat transportasi komoditi menuju

pasar internasional, pusat perdagangan dan jasa regional.

Laporan Akhir


5.3. Kebijakan dan RTRW Tanjung Carat

5.3.1. Pengembangan Kawasan Pelabuhan

Pengembangan kawasan pelabuhan diperuntukkan untuk menunjang kegiatan

ekspor dan impor barang dan jasa melalui pelabuhan Tanjung Carat. Dengan

pengembangan pelabuhan tersebut diharapkan potensi sumber daya alam

yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dapat dianggkut secara optimal, efisien

dan efektif.

5.3.2. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan industri diperuntukkan untuk mengolahan bahan baku menjadi bahan

setengah jadi atau bahan jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku bahwa sumber daya alam sebelum diekspor harus diolah terlebih

dahulu sehingga dapat menumbuhkan nilai tambah.

Pertumbuhan ekonomi wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan suatu

wilayah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan ekspor. Sebagian

besar kegiatan ekspor tersebut berupa sumber daya alam, seperti: pertanian

dan pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan ekspor sumber daya alam

di negara berkembang pada umumnya merupakan kegiatan ekspor bahan baku

atau bahan pokok (staple-export). Pengertian bahan baku atau bahan pokok

(staple) dikaitkan dengan komoditi utama yang diproduksi oleh suatu wilayah

yang pada umumnya merupakan produk dari industri ekstraktif terutama

kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Konsep komoditi ekspor

(exportable comodities) dari suatu wilayah meliputi produk industri sekunder

dan tersier atau jasa yang bersifat individu dan basis ekspor berupa komoditi

Laporan Akhir


ekspor yang bersifat kolektif. Komoditi ekspor sangat dipengaruhi oleh

permintaan dari luar wilayah yang disebut faktor eksternal (exogenous factors).

Keberhasilan suatu industri yang menghasilkan komoditi ekspor sangat

dipengaruhi oleh faktor lokasi. Pengembangan komoditi ekspor

menggambarkan adanya keunggulan komparatif dari biaya produksi termasuk

biaya pengiriman. Strategi ekspor bahan baku memegang peranan penting

dalam pengembangan wilayah terutama dalam menentukan tingkat pendapatan

absolut dan pendapatan per kapita suatu wilayah. Dengan demikian, meningkat

atau menurunnya pertumbuhan ekonomi wilayah sangat bergantung pada

permintaan bahan baku tersebut. Penurunan salah satu komoditi ekspor harus

disertai oleh pertumbuhan komoditi yang lainnya. Beberapa faktor yang dapat

menyebabkan pertumbuhan ekonomi wilayah cenderung menurun, yaitu: (1)

perubahan permintaan dari luar wilayah; (2) menipisnya sumber daya alam; (3)

meningkatnya harga lahan dan tenaga kerja; dan (4) perubahan teknologi.

Permintaan merupakan faktor yang menentukan suksesnya strategi ekspor

bahan baku dari suatu wilayah. Permintaan dari luar wilayah yang tinggi

menyebabkan aliran ekspor dan pendapatan wilayah semakin meningkat.

Sebaliknya, permintaan yang rendah akan mengurangi aliran ekspor dan

pendapatan wilayah. Peningkatan permintaan yang tinggi dapat menyebabkan

semakin menipisnya cadangan sumber daya alam, terutama untuk sumber

daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources). Kondisi

demikian akan mengakibatkan terganggunya kegiatan ekspor bahan baku

tersebut yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi

Laporan Akhir


wilayah. Harga lahan dan tenaga kerja merupakan faktor lain yang

mempengaruhi persaingan pasar dengan wilayah lain, terutama untuk komoditi

ekspor yang sama. Biaya lahan dan tenaga kerja yang tinggi menyebabkan

tingginya biaya produksi dan harga komoditi ekspor sehingga investor

cenderung mencari wilayah lain yang lebih murah untuk mengembangkan

usahanya atau mencari alternatif bahan substitusi. Faktor perubahan teknologi

sangat berpengaruh terhadap komposisi input dan efisiensi. Kegiatan ekspor

bahan baku terutama kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada

umumnya menggunakan teknologi modern yang menggunakan modal besar

(capital-intensive) dan tenaga kerja terampil (labour-skill). Perubahan terhadap

teknologi akan mempengaruhi modal dan tenaga kerja serta mempengaruhi

biaya produksi dan biaya komoditi.

Meningkatnya permintaan mineral dan batubara tidak hanya akan

meningkatkan kapasitas pergudangan, transportasi, fasilitas umum dan

konstruksi, tetapi juga akan meningkatkan pendapatan, meningkatnya

permintaan produk sekunder dan akan memacu investasi pada industri lainnya.

Meningkatnya modal investasi industri ekspor akan mencapai optimalisasi

usaha terutama usaha lokal, meningkatnya proses mekanisasi, dan lebih jauh

lagi adalah meningkatnya pengembangan pelayanan dan jasa untuk ekspor.

Oleh karena itu, sumber modal mineral dan batubara memainkan peranan yang

penting dalam pertumbuhan wilayah.

Keberhasilan kegiatan ekspor sangat dipengaruhi oleh ekspor bahan baku dan

keunggulan faktor lokasi dalam berkompetisi dengan wilayah lain. Faktor

Laporan Akhir


keberhasilan ekspor dan keunggulan lokasi belum cukup untuk melihat

keberhasilan pertumbuhan ekonomi wilayah, karena keberhasilan tersebut

sangat dominan dipengaruhi oleh variabel otonom dalam menentukan tingkat

pendapatan wilayah. Teori basis ekspor dapat digunakan lebih umum dalam

menentukan pendapatan wilayah. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut

dapat dilihat implikasinya terhadap teori pertumbuhan wilayah. Kegiatan

ekonomi suatu wilayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) kegiatan produksi

untuk pasar ekspor; dan (2) kegiatan produksi untuk pasar lokal. Kegiatan

ekspor akan menyebabkan meningkatnya pendapatan komuter, aliran modal,

dan keterkaitan antar industri. Dengan menentukan kegiatan basis atau ekspor

tersebut maka akan muncul kegiatan non-basis atau lokal. Rasio antara

kegiatan ekspor dan kegiatan lokal dapat diukur dengan pendapatan atau

pekerjaan yang dinyatakan sebagai pengganda (multiplier). Konsep basis

ekspor adalah konsep menentukan pendapatan wilayah yang melibatkan

variabel otonom merupakan konsep jangka pendek. Namun demikian, gagasan

pokok model basis ekspor merupakan suatu usaha untuk menciptakan

pertumbuhan ekonomi wilayah. Jaringan transportasi yang tersedia; ukuran dan

lokasi pasar; dan faktor yang mendukung (endowment) merupakan modal

dasar pengembangan wilayah jika wilayah tersebut dapat bersaing dengan

wilayah lain dalam pasar ekspor.

Menurut perspektif spasial, model ekspor atau bahan pokok bermula

dikembangkan dalam rangka mencari solusi dari persoalan yang timbul di

wilayah yang tidak maju. Asumsinya, bahwa pertumbuhan di suatu wilayah

Laporan Akhir


yang tidak maju dapat dijelaskan dari komoditi ekspor utama atau ekspor bahan

baku wilayah tersebut. Teori bahan baku menekankan migrasi faktor-faktor

produksi, memperlihatkan berlimpahnya faktor-faktor, dapat dijelaskan dengan

lebih baik oleh faktor migrasi daripada bangkitan lokal. Faktor-faktor tersebut

datang ke wilayah karena adanya tawaran yang tinggi dari ekspor bahan baku;

pertumbuhan akan terjadi seiring dengan meningkatnya teknologi dalam rangka

mengurangi unit biaya; dan juga karena adanya peningkatan permintaan. Di

samping itu, ukuran wilayah dipengaruhi oleh industri yang dikembangkan dan

menurut teori bahan baku tradisional sangat dipengaruhi oleh karakteristik

penggunaan lahan oleh industri yang dikembangkan, karena karakteristik

tersebut dipengaruhi oleh produksi dan konsumsi bahan baku. Berkembangnya

industri ekspor bahan baku akan mempengaruhi kegiatan lokal untuk melayani

lokal.

Pengembangan produksi ekspor bahan baku dikondisikan oleh faktor eksternal

(exogenous factors) dan faktor internal (endogenous factors). Faktor eksternal

melibatkan permintaan komoditi dari luar wilayah, sedangkan faktor internal

melibatkan sumber daya yang akan diproduksi karena keunggulan komparatif

atau keunggulan absolut. Dengan keunggulan komparatif tersebut akan terjadi

peningkatan produktivitas, transfer komoditi ekspor, dan perubahan teknologi

secara kontinyu. Faktor internal lebih berperan sebagai pengembangan lokal

untuk meningkatkan elemen-elemen endogenous dalam kehidupan sosial-

ekonomi suatu lokalitas. Jika kondisi tersebut dapat dipenuhi, ekonomi

eksternal dapat diharapkan muncul dan penduduk akan berkembang.

Laporan Akhir


Pengembangan ini akan menyebabkan struktur ruang tertentu yang meliputi

pembentukan pusat kota dimana barang yang diimpor dapat diproduksi di

wilayah itu sendiri.

Pertumbuhan sektor ekspor wilayah yang mantap dapat mempengaruhi lima

hal, yaitu: (1) pertumbuhan sektor lokal sebagai basis permintaan internal dan

akan memberikan peluang investasi yang lebih besar; (2) ekspansi infrastruktur

ekonomi wilayah untuk mengembangkan pertumbuhan ekspor yang

berkelanjutan; (3) menciptakan ekonomi eksternal; (4) meningkatkan output

per pekerja, memperkenalkan teknologi baru, dan meningkatkan upah yang

lebih tinggi; dan (5) pemusatan industri di beberapa lokasi dimana lokasi

tersebut merupakan daya tarik untuk kegiatan yang berorientasi pasar.

Model basis ekspor memperlihatkan modal dan tenaga kerja mengalir kedalam

wilayah dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Permintaan terhadap

sumber daya tersebut sangat besar, membutuhkan keterkaitan transportasi

dengan wilayah lainnya menyebabkan integrasi wilayah dengan pasar yang

lebih luas. Basis ekspor merupakan pendorong utama (prime mover)

pembangunan ekonomi wilayah dengan mengeksploitasi dan mengekspor

sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang terdistribusi secara geografi

dapat menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah berbeda.

Keberhasilan model basis ekspor harus mempertimbangkan dua hal, yaitu: (1)

spesialisasi wilayah, dan (2) kemampuan sumber daya alam untuk

mempertahankan ekonomi wilayah berkelanjutan. Wilayah dengan dukungan

Laporan Akhir


bahan baku berlimpah akan berspesialisasi pada komoditi ekspor bahan baku

(raw materials-intensive) seperti barang-barang primer dan setengah jadi.

Keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan pendapatan regional atau

pendapatan per kapita tidak saja ditentukan oleh keberhasilan ekspor bahan

baku yang lebih menekankan pada faktor eksternal atau permintaan luar

(demand) tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor internal atau faktor-faktor

produksi. Model neoklasik membahas pertumbuhan wilayah dari aspek

penawaran yang berbeda dengan model basis ekspor yang membahas aspek

permintaan. Pada model basis ekspor, konsep dasarnya bahwa pertumbuhan

ekonomi wilayah sangat tergantung pada permintaan luar (faktor eksternal).

Sedangkan pada model neoklasik, konsep dasarnya adalah bahwa

pertumbuhan ekonomi lebih dominan dipengaruhi oleh aspek penawaran (faktor

internal) terutama faktor-faktor produksi, seperti: lahan dan sumber daya alam,

sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan lokal. Dengan dukungan

faktor-faktor produksi, otomatis akan timbul permintaan berdasarkan

keunggulan komparatif.

Ekonomi wilayah dapat didefinisikan sebagai saling keterkaitan sejumlah

kegiatan ekonomi (produksi, investasi dan konsumsi) yang ditempatkan pada

lokasi tertentu. Pendapatan total akan didistribusikan ke pekerja, pemilik modal

dan pemilik tanah. Perbedaan antara laju upah wilayah dan laju upah di semua

tempat di suatu wilayah diasumsi akan memberikan peningkatan terhadap

migrasi. Jika laju upah wilayah lebih tinggi, penawaran tenaga kerja akan lebih

tinggi dan jika upah lebih rendah pekerja akan migrasi ke wilayah dengan upah

Laporan Akhir


lebih tinggi. Output dapat tumbuh akibat meningkatnya penawaran tenaga kerja

dan modal. Permintaan tenaga kerja dan modal akan ditentukan oleh produk

akhir, seperti: konsumsi, investasi, ekspor dan perubahan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal

(permintaan luar) dan faktor internal (faktor-faktor produksi seperti ketersediaan

sumber daya alam, tenaga kerja, kewirausahaan lokal dan modal investasi).

Oleh karena itu, kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kedua faktor

tersebut. Berkembangnya suatu wilayah yang berbasis sumber daya alam

merupakan pemacu awal pengembangan wilayah terutama dampaknya

terhadap wilayah sekitarnya. Dampak terhadap wilayah sekitar terutama

dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan yang menunjang pusat pertumbuhan.

Dengan demikian, peranan sumber daya alam sangat besar dalam memacu

pertumbuhan ekonomi wilayah. Banyak kendala yang dihadapi oleh wilayah

yang mengandalkan sumber daya alam sebagai basis ekonomi. Kestabilan

ekonomi wilayah yang berbasis sumber daya alam akan sangat terganggu

mengingat ketergantungan wilayah tersebut terhadap faktor eksternal

(permintaan luar). Di samping itu, sumber daya alam sifatnya terbatas terutama

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan ini menjadi

kendala dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan wilayah. Oleh

karena itu, transformasi struktur ekonomi wilayah merupakan langkah yang

bijaksana dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan.

Laporan Akhir


5.3.3. Pengembangan Kawasan Tanjung Carat

Pengalokasi ruang yang memadai untuk mendorong pengembangan sektor-

sektor yang terkait dengan keberadaan Pelabuhan Laut Internasional Tanjung

Carat. Pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki kerawanan terhadap

bencana banjir dan gelombang laut. Mendorong pengembangan kawasan

industri dan pergudangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang

modern. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetapan Penataan ruang Kawasan

Tanjung Carat sebagai berikut:

1. Struktur dan Pola Ruang Kota Pesisir yang Modern dan Berbudaya

Pemanfaatan ruang yang efisien dan seimbang antara kegiatan ekonomi

dan kegiatan sosial-budaya;

Pelayanan publik yang prima dan merata;

Keseimbangan lingkungan yang terjaga;

Kesejahteraan penduduk yang maksimal;

Aksesibilitas yang optimal;

2. Pengembangan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Sektor Pariwisata

Pengalokasian ruang yang memadai untuk pengembangan sektor

perdagangan, jasa dan pariwisata;

Struktur ruang yang mendukung berlangsungnya aktifitas-aktifitas

ekonomi secara lancar, efisien, murah dan aman;

Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara terencana untuk

mendukung pengembangan sektor perdagangan dan pariwisata;

Laporan Akhir


Pengalokasian ruang yang memadai untuk penyediaan sarana dan

prasarana kota dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan,

jasa dan pariwisata. Untuk mewujudkan tujuan dan visi penataan ruang

wilayah kawasan Tanjung Carat, dirumuskan Kebijakan sebagai berikut:

o Menciptakan struktur ruang kaasan yang mendorong terjadinya

keseimbangan dan pemerataan pembangunan kawasan;

o Menciptakan pola ruang kawasan yang efektif dalam pemanfaatan ruang

dan sekaligus menjamin perkembangan sektor-sektor ekonomi

unggulan;

o Menciptakan struktur pelayanan yang merata kepada seluruh penduduk

kawasan melalui distribusi sarana dan prasarana wilayaha, sesuai

dengan arah dan skenario pengembangan kawasan, daya-dukung

lingkungan dan kondisi penduduk pada masing-masing Wilayah

Pengembangan kawasan;

o Meningkatkan peran pemerintah sebagai regulator, dengan menyiapkan

prosedur teknis yang komprehensif, yang mampu dijadikan sebagai alat

pengendali dalam pemanfaatan ruang;

o Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang dapat mendukung

pengembangan transportasi kawasan untuk menjamin kelancaran,

keamanan dan kenyamanan pergerakkan penduduk, dan sekaligus

mendorong fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan wilayah;

Laporan Akhir


o Mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan

jasa di Pusat Kawasan untuk mendukung kegiatan tersebut dengan

skala pelayanan lokal, regional dan internasional;

o Mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan industri perikanan

dan maritim di kawasan untuk mengurangi dampak lingkungan dan

tekanan lalu-lintas di pusat kawasan;

o Mendorong pengembangan kegiatan-kegiatan dengan skala pelayanan

wilayah untuk menjaga keseimbangan perkembangan fisik kawasan

dan sekaligus mengurangi tekanan perkembangan di pusat kawasan

dan kawasan sepanjang pantai;

o Mengembangkan kawasan sepanjang Pantai sebagai Kawasan

Pariwisata dan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan tetap

memperhatikan aspek-aspek mitigasi bencana;

o Menjaga keberadaan Hutan mangrove dan gambut sebagai Kawasan

Lindung, untuk kepentingan konservasi maupun kepentingan penelitian;

o Mengendalikan perkembangan di sepanjang DAS yang ada, dalam

bentuk penataan kawasan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang

tidak menurunkan fungsi DAS.

o Mengalokasikan ruang usaha (spasial) untuk pengembangan kegiatan

perdagangan dan jasa bagi kelompok usaha kecil dan menengah.

o Mengoptimalkan potensi ruang kawasan melalui pengembangan sektor

perkotaan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh

penduduk dalam lingkungan kota yang asri, hijau, dan indah, dengan

Laporan Akhir


mempertahankan lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

konservasi, dan meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau pada

seluruh bagian kawasan. Strategi penataan ruang kawasan yang akan

dikembangkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah

kawasan, adalah:

- Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua

aktifitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi

Pembangunan kawasan;

- Memanfaatkan morfologi kawasan (perairan/laut, daratan datar dan

pegunungan) sebagai potensi dalam pengembangan kawasan

budidaya dan kawasan lindung;

- Mendorong pemanfaatan ruang kawasan untuk mendukung

berlangsungnya berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi utama

kawasan sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, dan Pusat

Kegiatan Pariwisata;

- Mengarahkan pengembangan kegiatan permukiman untuk

mengurangi tekanan perkembangan fisik dan arus lalu-lintas di dan

ke pusat Kawasan;

- Mengembangkan koridor Palembang-Tanjung Api-api untuk kegiatan

perdagangan, jasa, permukiman, perkantoran, olahraga, pendidikan

dan prasarana transportasi regional;

Berkaitan dengan hal di atas, maka Strategi Pengembangan Kawasan Tanjung

Carat adalah sebagai berikut:

Laporan Akhir


1. Menjaga keseimbangan antara kawasan budiaya dan kawasan lindung

melalui optimalisasi pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dan

menjaga serta mempertahankan kawasan lindung sesuai dengan fungsi

lindungnya;

2. Menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis;

3. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dengan skala pelayanan tertentu,

misalnya pusat pengembangan dengan skala pelayanan lokal dan regional,

atau sub-pusat pengembangan dengan skala pelayanan lokal atau regional;

4. Membangun sistem jaringan transportasi internal yang berorientasi pada

sistem angkutan kawasan yang terintegrasi dengan sistem jaringan transpor-

tasi regional;

5. Mengarahkan perkembangan kawasan sesuai dengan skenario

perkembangan dan rencana pola ruang kawasan;

6. Membangun sarana dan prasarana kawasan sesuai dengan skenario

pengembangan serta rencana struktur dan pola ruang kawasan;

7. Mendorong pembangunan secara vertikal di kawasan pusat kota dengan

memperhatikan faktor keamanan bangunan dan kerawanan terhadap gempa

bumi;

5.4. Pertimbangan Interrelasi dan Integrasi Tanjung Carat

Sebagaimana telah dibahas dalam sub-bab terdahulu bahwa kawasan Tanjung

Carat secara konsep dapat merupakan satu kesatuan fungsional pembangunan

atau dengan kata lain masing-masing kawasan dapat dirancang menjadi

terintegrasi dalam satu Kawasan Strategis yang berperan menjadi satu pusat

Laporan Akhir


pertumbuhan baru kawasan pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan. Apalagi

jika dikaitkan sebagai satu kawasan yang bersifat entitas bisnis dan untuk

menjadi daya tarik investor. Kawasan ini akan menarik jika merupakan satu

paket pembangunan. Dari kawasan tersebut tersebut, generator bisnisnya

adalah pelabuhan dan industri. Keduanya mempunyai nilai bisnis (business

values) yang jauh lebih menarik. Sedangkan kawasan lain yang akan

dikembangkan sebagai pendukung penting aktifitas (supporting main actitivities)

pada kawasan tersebut, yang juga dapat berfungsi sebagai akselerator

pembangunan.

5.5. Rencana Pembangunan Kawasan

5.5.1. Reklamasi dan Pembangunan Kawasan

Rencana reklamasi pantai kawasan Tanjung Carat pada dasarnya merupakan

respons pendayagunaan sebagian kawasan pantai yang digolongkan sebagai

kawasan prioritas, sekaligus sebagai pusat pengembangan kegiatan utama

pelabuhan dan industri. Sebagaimana halnya dengan asumsi perencanaan

tata ruang kawasan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka

pembangunan reklamasi pantai Tanjung Carat mempertimbangkan asumsi

tersebut, yaitu: (a) perencanaan kawasan ini dilakukan oleh pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan atau bersama-sama dengan pihak swasta, (b)

pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan dengan

pendekatan PPP (Public Participation Partnership) oleh mitra swasta. Dalam

hal ini Hak Pengelolaan atas tanah hasil reklamasi diterbitkan Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, (c) pengelolaan,

Laporan Akhir


pemeliharaan, dan pengembangan kawasan dilakukan pihak Swasta bersama

pemerintah Provinsi, dan (d) pola atau sistem pengembangan kawasan

dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan

(joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara pemerintah Provinsi

dengan mitra swasta. Sedangkan lingkup kegiatan perencanaan yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut: (1) melakukan survei kelautan, khususnya

bathimetri dan hidrografi, meliputi pengukuran kedalaman laut sekitar lokasi,

pengukuran pasang surut, pengukuran arus, pengumpulan data gelombang,

curah hujan, kecepatan angin dan data lain yang relevan; (2) melakukan

penyelidikan tanah berupa pengeboran tanah, Standard Penetration Test,

pengambilan contoh tanah asli, pengujian contoh tanah di laboratorium,

melakukan pembahasan atas hasil uji laboratorium; (3) meninjau kondisi di

lokasi rencana reklamasi mengacu ke pedoman yang berlak; (4) melakukan

analisis gelombang, berupa tinggi gelombang, panjang gelombang, kecepatan

gelombang, tinggi run up gelombang, analisis kepecahan gelombang dan

aspek lain yang berhubungan dengan penentuan dimensi sistem pemecah

gelombang dan penahan tanah reklamasi; melakukan perencanaan sistem

pemecah gelombang/ penahan tanah reklamasi, berupa usulan beberapa

alternatif sistem pemecah gelombang/penahan tanah, dimensi sistem yang

diusulkan serta stabilitas sistem penahan tanah tersebut, baik pada kondisi

normal maupun pada kondisi gempa; (6) melakukan perhitungan struktur

penahan tanah, untuk menentukan komponen-komponen struktur penahan

tanah agar layak digunakan baik pada kondisi normal maupun pada kondisi

Laporan Akhir


gempa, serta ekonomis pada tingkat yang wajar sesuai kondisi alam yang

dihadapi; (7) menyampaikan kesimpulan dan memberi rekomendasi

berdasarkan semua hasil survei dan analisis. Selanjutnya, di dalam kajian awal

untuk keperluan proposal, dikemukakan bahwa kebijakan yang memberikan

kemudahan di bidang investasi mendapat respons dari investor untuk

membangun kawasan Tanjung Carat. Mengacu ke kondisi dan permasalahan

kawasan serta kebijakan pembangunan, maka harus dilakukan kajian dan

perencanaan yang terpadu, sehingga dapat diambil keputusan tentang rencana

pembangunan kawasan Tanjung Carat. Sehubungan dengan itu, maka

maksud dan tujuan pembangunan kawasan Tanjung Carat pada intinya adalah

sebagai berikut: (1) mewujudkan visi dan misi kawasan sebagai Pusat

Perekonomian dan Pintu Gerbang Perdagangan Terpenting di wilayah Timur

Provinsi Sumatera Selatan; (2) mempercepat pertumbuhan pembangunan

fasilitas sarana dan prasarana kawasan; (3) meningkatkan pertumbuhan

ekonomi kawasan yang ditunjang dari sektor investasi swasta. (4) sebagai

salah satu upaya prefentif penanganan resiko bencana. Sedangkan sasaran

pembangunan Kawasan Tanjung Carat adalah sebagai berikut: (1)

mewujudkan rencana pembangunan kawasan wisata terpadu yang terintegrasi

dengan rencana pembangunan kawasan Tanjung Carat; (2) pemanfaatan

ruang Kawasan meliputi kegiatan jasa dan perdagangan dan selanjutnya akan

berfungsi sebagai fasilitas penjunjang pariwisata; (3) menjadikan kawasan

Tanjung Carat sekaligus sebagai pintu gerbang dan tujuan wisata Sumatera

Selatan; (4) sebagai lokomotif pergerakan ekonomi riil serta memberikan

Laporan Akhir


multiplier effect terhadap penyediaan lapangan kerja baru; pencerahan

terhadap perkembangan industri rumah tangga seperti meningkatnya produksi

kerajinan, makanan khas serta berkembangnya sektor-sektor penunjang

pariwisata dan perdagangan lainnya; (5) meningkatnya pendapatan perkapita

masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah; dan (6) tersedianya lokasi atau

kawasan bagi masyarakat di wilayah pesisir pantai Timur Provinsi Sumatera

Selatan.

5.5.2. Pembangunan Pelabuhan dan Industri

Di dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Banyuasin

dinyatakan bahwa kawasan Tanjung Api-api dan Tanjung Carat ditetapkan

sebagai wilayah pengembangan pelabuhan, industri, pergudangan dan jasa

transportasi. Sebagai prasarana pendukung rencana pengembangan wilayah

ini yang begitu besar, saat ini telah ada jalan yang kondisinya banyak memiliki

keterbatasan dimana di sepanjang jalan ini sudah rusak dan akses ke Tanjung

Carat sepanjang 15 km belum tersedia dan jika dikembangkan akan

memerlukan banyak kajian lingkungan hidup. Pengembangan kawasan

Pelabuhan Tanjung Carat yang rencananya dibangun untuk memperkuat

kawasan pengembangan kawasan Timur Provinsi Sumatera Selatan akan

membangkitkan perjalanan dari kawasan ini ke pusat produksi. Pembangkitan

perjalanan ini akan membebani prasarana jalan yang sekarang ada, sehingga

perlu dipikirkan untuk membuat jalan kereta api yang lebih baik kualitasnya

untuk menampung dampak yang terjadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Akhir


memilih membangun jalan Kereta Api yang sepanjang 220 km sehingga dapat

menarik investor.

5.5.3. Pembangunan Sarana Pendukung

Rencana pengembangan sarana pendukung terutama pengembangan

pemukiman, rekreasi, dan sarana lainnya merupakan salah satu pilihan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat posisi kawasan

Tanjung Carat sebagai pusat pelabuhan dan industri di kawasan pantai Timur

Provinsi Sumatera Sumatera Selatan. Pengembangan kawasan pendukung ini

kedepannya bertujuan sebagai sarana hiburan masyarakat baik skala lokal,

regional maupun internasional. Kawasan pendukung juga sangat terkait dengan

kawasan rekreasi pantai dimana dengan pengembangan kawasan ini akan

merupakan objek wisata baru dan menarik terutama untuk masyarakat

Sumatera Selatan yang haus akan hiburan pantai.

Laporan Akhir


BAB 6 KERANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN TANJUNG CARAT

6.1. Kesepakatan Tim KLHS

6.1.1. Kawasan Tanjung Carat

Kawasan Tanjung Carat berada di Kecamatan Banyuasin II yang berdekatan

dengan Desa Sungsang yang letaknya di sebelah Utara yang berbatasan dengan

Selat Bangka, sebelah Timur Sungai Telang, sebelah Selatan Kawasan Tanjung

Api-api, dan sebelah Barat Sungai Banyuasin dimana pada kawasan ini dipenuhi

oleh hutan Mangrove. Di kawasan tersebut belum terdapat penduduk dikarenakan

kawasan tersebut masih merupakan hutan yang dipenuhi tanaman mangrove.

Dalam peninjauan lokasi di Tanjung Carat untuk akses menuju kesana kami

menggunakan perahu atau yang sering disebut dengan speed boat. Kawasan

Tanjung Carat merupakan kawasan yang akan direncanakan sebagai area

pelabuhan atau sebagai portal untuk menuju pelabuhan tanjung api-api. Untuk

lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut.

6.1.2. Proses Penyusunan Kebijakan Kawasan

Perubahan signifikan yang dijelaskan di atas membawa konsekuensi pada

kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan, perencanaan, dan program (KRP)

pembangunan kawasan Tanjung Carat dengan pengalaman mengalami fenomena

Laporan Akhir


perubahan guna lahan dan ekosistem. Beberapa instrumen (atau dokumen)

pembangunan kawasan Tanjung Carat mau tidak mau harus segera merumuskan

konsep KRP pembangunan kawasan pembangunan pelabuhan dan industri.

Dokumen yang dimaksud mencakup diantaranya Kebijakan Umum Anggaran

(KUA), Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) untuk dasar menyusun

APBD tahun 2013 harus segera disesuaikan. Oleh karena itu, dokumen

perencanaan strategis harus segera menyesuaikan dengan perubahan yang cepat

sebagai dampak kegiatan pembangunan kawasan tersebut. Lebih jauh dan lebih

menyeluruh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan penyesuaian

diberbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan RTRW dan RPJMD

Provinsi Sumatera Selatan. Konsekuensi logis dari perkembangan situasi di atas

maka proses pengkajian dan perumusan harus dibangun pada tiga pilar, yaitu:

pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial dalam rangka melaksanakan

pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, rencana proses perumusan

kebijakan pembangunan kawasan Tanjung Carat yang didalamnya ada keinginan

untuk mewujudkan kawasan tersebut harus dilanjutkan. Selanjutnya konsentrasi

perumusan kebijakan pembangunan kawasan difokuskan permasalahan pilar

lingkungan. Demikian pula dalam hal kegiatan KLHS akan dapat diusulkan untuk

konsentrasi pada penanganan lingkungan kawasan Tanjung Carat terutama

kawasan lahan basah, mangrove, dan gambut.

Laporan Akhir


6.1.3. Mempersiapkan KLHS Penyusunan Rencana Tanjung Carat

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan memahami perkembangan kondisi

kawasan Tanjung Carat saat ini, kemudian tim KLHS pemerintah propinsi

Sumatera Selatan dan dibantu tim FS ditetapkan untuk berperan aktif dalam

penyusunan kerangka kerja, dan melakukan KLHS terhadap kawasan Tanjung

Carat dengan kondisi data yang yang baru. Selanjutnya perlu segera disusun dan

dirumuskan Kerangka Acuan Laporan KLHS Tanjung Carat, KLHS Rencana

Pelabuhan dan Industri Tanjung Carat melalui sejumlah diskusi diantara tim KLHS

Tanjung Carat dan tim FS.

6.2. Kerangka Acuan KLHS Rencana Pelabuhan dan Industri

Tanjung Carat

Kerangka acuan KLHS Rencana Pelabuhan dan Industri Tanjung Carat dapat

memuat beberapa hal adalah sebagai berikut:

6.2.1. Pendahuluan

Sesungguhnya pembangunan kawasan Tanjung Carat merupakan proses

dinamika dalam bentuk perubahan tata guna lahan dan pada tahap selanjutnya

diperlukan usaha untuk mencapai keseimbangannya karena terganggunya

ekosistem kawasan pantai, hutan mangrove, dan gambut. Namun, karena gejala

ini berlangsung di kawasan yang kurang interaksinya dengan manusia maka

masalah tersebut lebih terfokus pada masalah lingkungan dan sosial ekonomi

masyarakat. Sebagai suatu masalah yang akan dihadapi terutama adanya

Laporan Akhir


pembangunan kawaan pelabuhan dan industri maka perlu pencegahan dampak

negatif yang akan ditimbulkannya. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah

mengembangkan pelabuhan hijau dan industri hijau terutama kawasan ekonomi

berbasis lingkungan (eco industrial park).

6.2.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) ini bermaksud agar

manjadi acuan untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan

dan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan penyusuna KLHS ini

adalah : (1) Menyusun konsep panduan pengelolaan lingkungan hidup akibat

pembangunan infrastruktur pada wilayah potensial yang terkena dampak

pembangunan. (2) Menghasilkan rencana KRP yang berwawasan lingkungan

hidup. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS ini meliputi :(1)

Membantu Pemerintah dalam pengambilan Keputusan dan pematauan lingkungan

yang berwawasan lingkungan. (2) Sebagai Acuan dalam kegiatan pengelolan dan

pengawasan lingkungan.

6.2.3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan akan tercapai dari penerapan KLHS dalam penyusunan

Rencana pelabuhan dan kawasan industri di wilayah Tanjung Carat meliputi:

1. Peningkatan kapasitas pelabuhan dan industri kawasan Tanjung Carat dalam

melaksanakan KLHS.

Laporan Akhir


2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan Tanjung Carat sebagai KLHS

pelabuhan dan industri untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Tanjung Api – Api.

3. Dapat meningkatkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan di kawasan

Tanjung Carat

6.2.4. Lingkup Kegiatan

Di dalam lingkupan kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan dan industri

Tanjung Carat meliputi diantaranya:

1. Proses penapisan dan kegiatan administrasi.

2. Pembentukan Tim KLHS Tanjung Carat yang terdiri atas Tim Penyusun KLHS.

3. Penyusunan strategi pelaksanaan tugas ( Usulan Teknik )

4. Proses pelingkupan materi dan identifikasi isu strategis.

5. Diskusi Awal dan Penetapan Isu Strategis KLHS.

6. Kegiatan Pengumpulan Data, Desk Study, FGD.

7. Diskusi Tim KLHS dengan Tim FS

8. Proses Pengkajian

9. Diskusi Hasil Kajian dan Review.

10. Perumusan Mitigasi dan Rekomendasi.

11. Diskusi/Seminar Hasil KLHS.

Laporan Akhir


12. Finalisasi Laporan.

6.2.5. Cara Pelaksanaan

Tim Pengarah, terdiri atas pimpinan Pemerintah Daerah, yakni Asisten Sekretaris

Daerah Bidang Ekbang Kesra, Kepala Bappeda, Kepala BLH Pemerintah Propinsi

Sumatera Selatan, berfungsi sebagai Tim Supervisi, membantu Tim Inti KLHS

sejak awal hingga akhir pekerjaan. Tim Inti KLHS Tanjung Carat, terdiri atas 4

orang staf Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas di instansi yang

terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan pembangunan daerah,

perencanaan tata ruang dan bidang kerjasama. Tim dibantu oleh minimal 1 orang

tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi yang memahami aplikasi KLHS. Tim

ini, selanjutnya akan berfungsi sebagai tim penyusun KLHS, sejak awal hingga

akhir pekerjaan.Tim Teknis Tanjung Carat merupakan gabungan tenaga potensial

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dari berbagai instansi yang terkait dengan

penyusunan rencana kawasan pelabuhan dan industri dalam menunjang KEK Api-

Api. Tim ini selanjutnya akan berfungsi sebagai mitra Tim Penyusun KLHS. Tim

KLHS Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri berfungsi sebagai Tim

Supervisi, membantu Tim Inti KLHS sejak awal hingga akhir pekerjaan.

6.2.6. Jangka Waktu Pelaksanaan

KLHS penyusunan Rencana Tanjung Carat sebagai kawasan pelabuhan dan

industri akan dilakukan dalam kurun waktu Juli s/d Desember 2012.

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat 80

BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan rencana pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk

mengembangkan Kawasan Tanjung Carat sebagai kawasan Pelabuhan dan

industri yang termasuk kedalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api

yang berada di Kabupaten Banyuasin maka rencana tersebut perlu adanya

berbagai pertimbangan baik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Rencana

pengembangan kawasan Tanjung Carat dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan kawasan Tanjung Carat merupakan program

pembangunan regional Sumatera Selatan.

2. Keterkaitan reklamasi kawasan Tanjung Carat sebagai KEK (Kawasan Ekonomi

Khusus) dalam menjalani program regional Sumatera Selatan maka kawasan

Tanjung Carat dijadikan kawasan pelabuhan dan industri.

3. Pengembangan kawasan Tanjung Carat harus memperhatikan tiga pilar

pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan

pembangunan sosial dalam rangka mengembangkan konsep pembangunan

yang berkelanjutan.

Laporan Akhir


7.2. Rekomendasi

Pembangunan kawasan pelabuhan dan industri di kawasan lahan basah Tanjung

Carat harus memperhatikan lingkungan biotik (manusia, hewan, tumbuhan, dan

mikro organisme) dan lingkungan abiotik (tanah, air, dan udara) karena

pembangunan yang akan dilakukan di kawasan ini akan menyebabkan adanya

degradasi lahan. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan dan industri berkonsep

hijau.Di samping itu, perlu mengembangkan Standard Operation Procedure (SOP)

pengembangan kawasan Tanjung Carat. Isu-isu Strategis dan Rekomendasi

Kebijakan, Rencana, dan Program KLHS dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5

berikut ini.

Laporan Akhir


Tabel 4

Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Tanjung Carat

(Berdasarkan RPJP 2005 – 2025 dan RPJM 2008-2013)

Kebijakan RPJP dan RPJM Isu-isu pokok KLHS Dampak

A B C D E F G H (+) (-)

1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan penunjang seperti terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian modern dan lain-lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan.

+

-

-

-

-

+

+

+

4

4

2. Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api.

+

-

+

-

+

+

+

5

2

3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan

barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai

pelabuhan samudera.

+ - - + + + 4 2

4. Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai outlet dalam memasarkan produk Sumatera Selatan seperti hasil pertanian, pertambangan batu bara, minyak bumi, maka diperlukan

Laporan Akhir



A B C D E F G H (+) (-)

dukungan sarana dan prasarana. + + + + 4

5. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.

+

-

-

-

-

+

+

+

4

4

6. membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional,

nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri,

perdagangan dan kelembagaan.

+

+

+

+

4

Frekuensi Dampak 25 12

Positif (+) 6 1 6 6 6

Negatif (-) 4 2 3 3

Keterangan :

A. Belumnya sinkronnya kebijakan, rencana dan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk pengembangan kawasan tersebut. B. kawasan tersebut merupakan kawasan mangrove dan gambut yang merupakan habitat pengembangan udang dan ikan. C. perubahan penggunaan lahan pada kawasan tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim. D. kawasan tersebut berdekatan dengan taman nasional sembilang dan tempat singgahnya burung migrant dari Siberia. E. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara kawasan industri dan pelabuhan F. Kawasan tersbuut masih rendahnya dalam dukungan sarana dan prasarana wilayah G. kawasan tersebut merupakan bagian dari penghidupan masyarakat (sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat) H. Kawasan tersebut Masih rendahnya dukungan sumberdaya manusia setempat.

Laporan Akhir


Tabel 5

Rekomendasi KLHS Kawasan Tanjung Carat

Kebijakan RPJP dan RPJM PENGARUH TERHADAP

LINGKUNGAN HIDUP

REKOMENDASI

Kebijakan Rencana Program

1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api

Api yang dilengkapi dengan beberapa

kawasan penunjang seperti terminal

peti kemas, kawasan industri terpadu,

kawasan perhunian modern dan lain-

lain yang diprioritaskan pemerintah

daerah Sumatera Selatan.

B. kawasan tersebut

merupakan kawasan

mangrove dan gambut yang

merupakan habitat

pengembangan udang dan

ikan.

Untuk meminimalkan

kerusakan mangrove dan

lahan gambut maka

diupayakan pelengkapan

pelabuhan yang dibangun

sesuai dengan eco industrial

park (EIP).

Membuat kawasan dengan

dengan system blok dengan

memperhatikan mangrove

dan lahan gambut yang ada.

1. Mitigasi dampak

eksploitasi mangrove

dan lahan gambut.

2. Adaptasi teknologi untuk

memulihkan beradaan

mangrove.

C. Perubahan penggunaan

lahan pada kawasan tersebut

akan mengakibatkan

perubahan iklim.

Memanfaatkan teknologi yang

ramah lingkungan untuk

mengurangi pemanasan

global.

1. Mengembangkan lahan

mangrove.

2. Mengembangkan

teknologi yang ramah

terhadap lahan gambut.

1. Mitigasi dampak


dan lahan gambut.


memulihkan beradaan

mangrove.

D. kawasan tersebut

berdekatan dengan taman

nasional sembilang dan

tempat singgahnya burung

migran dari Siberia.

Membuat peraturan

perundang-undangan yang

bisa melindungi kawasan

tersebut.

Mengatur kawasan

pelabuhan dan

penunjangnya tidak

mengganggu lingkungan

sekitar.

Mitigasi dampak lingkungan

udara, air dan lahan.

Laporan Akhir



LINGKUNGAN HIDUP

REKOMENDASI


F. Kawasan tersebut

merupakan kawasan hutan

lindung yang

menghubungkan antara

kawasan industri dan

pelabuhan.

Pengembangan kawasan

pelabuhan dan penunjangnya

diupayakan memanfaatkan

kawasan lindung yang

seminimal mungkin.

Seminimal mungkin

kegiatan tersebut tidak

memanfaatkan kawasan

hutan lindung.

Mitigasi dampak

pengurangan kawasan

lindung.


LINGKUNGAN HIDUP

REKOMENDASI


2 Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api.

B. kawasan tersebut

merupakan kawasan


merupakan habitat


ikan.

Untuk meminimalkan


lahan gambut

Pengembangkan jalur KA

dengan jarak yang

terpendek

Mitigasi dampak eksploitasi

lahan gambut.

F. Kawasan tersebut


lindung yang



pelabuhan.

Pengembangan system

transportasi dan

penunjangnya diupayakan


lindung yang seminimal

mungkin.

Seminimal mungkin



hutan lindung.

Mitigasi dampak

pengurangan kawasan

lindung.

3. Pengembangan transportasi laut

terutama untuk angkutan barang,

khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api

B. kawasan tersebut

merupakan kawasan


Untuk meminimalkan

kerusakan mangrove

Pembuat rambu-rambu

pelayaran dalam

Mitigasi dampak eksploitasi

lahan magrove

Laporan Akhir



LINGKUNGAN HIDUP

REKOMENDASI


sebagai pelabuhan samudera. merupakan habitat


ikan.

terhadap jalur transportasi melindungi magrove

D. kawasan tersebut





Membuat peraturan

pelayaran yang sesuai dengan

kondisi kawasan tersebut.

Pembuat rambu-rambu

pelayaran

Tersedianya aturan

perundang-undangan


LINGKUNGAN HIDUP

REKOMENDASI


4. Membangun industri pengolahan dan

manufaktur yang berdaya saing global

dengan menciptakan nilai tambah

potensial yang proporsional dengan

memperkokoh kemitraan hulu-hilir,

serta industri kecil, menengah, dan

besar.

B. kawasan tersebut

merupakan kawasan


merupakan habitat


ikan.

Untuk meminimalkan


lahan gambut maka




park (EIP).

Membuat kawasan dengan

dengan system blok dengan

memperhatikan mangrove

dan lahan gambut yang ada.

1. Mitigasi dampak


dan lahan gambut.


memulihkan beradaan

mangrove.



akan mengakibatkan

perubahan iklim.

Memanfaatkan teknologi yang

ramah lingkungan untuk

mengurangi pemanasan

global.


mangrove.

2. Mengembangkan


1. Mitigasi dampak


dan lahan gambut.


memulihkan beradaan

Laporan Akhir



LINGKUNGAN HIDUP

REKOMENDASI


terhadap lahan gambut. mangrove.

D. kawasan tersebut





Membuat peraturan



tersebut.

Mengatur kawasan indsutri

yang tidak mengganggu

lingkungan sekitar.

Mitigasi dampak lingkungan

udara, air dan lahan.

F. Kawasan tersebut


lindung yang



pelabuhan.


Industri diupayakan


lindung yang seminimal

mungkin.

Seminimal mungkin



hutan lindung.

Mitigasi dampak

pengurangan kawasan

lindung.

Laporan Akhir


PUSTAKA

1. Akhyar., 2009. Pemetaan Konsentrasi Sebaran TSM (Total Suspended Matter) di Muara Sungai Krueng Aceh dengan Citra Landsat-7 ETM, Fakultas Teknik Jurusan Mesin, Universitas Syiah Kuala, Aceh.

2. Anwar, C, dan Gunawan, H., 2006. Peranan Ekologis dan Sosial Ekonomis Hutan Mangrove dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir, Makalah Utama pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian : Konservasi dan Rahabilitasi Sumberdaya Hutan, Padang 20 September 2006.

3. Asdak, C., 2004. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Cetakan Ketiga, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

4. Bastoni, Sumadi, A, dan Waluyo, E.A., 2003. Tipe Vegetasi Hutan Sumatera Selatan, Balai Litbang Hutan Tanaman, Palembang.

5. Bengen, D.G., 2000. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor, Bogor.

6. Bengen, D.G., 2001. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.

7. Dahuri, M., J.Rais., S.P. Ginting., dan M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta, Indonesia.

8. Dedi Kusnadi Kalsim, 1996. Kearifan Teknologi Tradisional Dalam Manajemen Air di Daerah Rawa Pasang-Surut Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Seminar Tahunan Perkembangan Penelitian Teknik Pertanian. Kerjasama JICA-IPB, CREATA-IPB. Bogor, 18 Juni 1996.

9. Elias., 2009. Sistem Teknik Silvikultur Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia, pada Diklat Was-Ganis Pemanfaatan Hutan Produksi, Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

10. Febriana, E., 2008. Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa di Kota Palembang, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponogoro, Semarang.

11. Haryono dan Subagja, J., 2008. Populasi dan Habitat Ikan Tambra, TOR Tambroides (Bleeker, 1854) di Perairan Kawasan Pegunungan Muller Kalimantan Tengah, Biodiversitas, Volume 9 Nomor 4, Halaman 306-309, ISSN :14 12-033X, Oktober 2008.

12. Heun, J.C., 1993. Water Management in Indoensian Low-lands: Policy Quetions and Technical Issues. International Symposium on Lowland Development, Jakarta September 1993.

Laporan Akhir


13. Idawaty., 1999. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Lansekap Hutan Mangrove Di Muara Sungai Cisadane, Kecamatan Teluk Naga, Jawa Barat. Tesis Magister. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia

14. IPB. AMDAL Regional Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar di Kalteng, Nopember 1996.

15. Notohadiprawiro, T., 2006. Lahan Basah : Terra Incognita, Seminar Nasional Pemberdayaan Lahan Basah Pantai Timur Sumatera yang Berwawasan Lingkungan Menyongsong Abad ke-21, Fakultas Pertanian Universitas Jambi.

16. Notohadiprawiro, T., 2006. Sarian Kumpulan Makalah Lahan Basah, Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

17. Nugroho, S.P., 1997. Sistem Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Guna Mendukung Pertanian Budidaya Tambak (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Peneliti pada Kelompok Hidrologi dan Lingkungan, UPT Hujan Buatan, BPP Teknologi, No. 9 Tahun IV 1997.

18. Poniman, A, Nurwadjedi, dan Suwahyuono., 2006. Penyediaan Informasi Spasial Lahan Basah untuk Mendukung Pembangunan Nasional, Forum Geografi, Volume 20, Nomor 3, Desember 2006 : 120-134.

19. Razak, A., 2007. Peranan Lahan Basah (wetland) dalam Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai (DAS), Makalah Pengelolaan DAS, Program Studi Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

20. Sawitri, R, dan Karlina, E., 2006. Kualitas Perairan Lahan Basah di Sungai Comal, Pemalang dan Sungai Kedung Coet, Indramayu, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Volume III Nomor 2 : 185-193.

21. Soil Research Institute, 1976. Peat and Podzolic Soil and their potential for agriculture in Indonesia. Procceedings ATA 106 Midterm Seminar, Tugu Oktober 13-14, 1976

22. Sosrodarsono, S., 2003. Hidrologi Untuk Pengairan, Cetakan Kesembilan, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

23. Subagyo, H., 2006. Klasifikasi dan Penyebaran Lahan Rawa, Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.

24. Sucipto., 2008. Kajian Sedimentasi di Sungai Kaligarang Dalam Upaya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kaligarang Semarang, Tesis, Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Diponogoro, Semarang.

25. Suriadikarta, D, A, dan Sutriadi, M. T., 2007. Jenis-jenis Lahan Berpotensi untuk Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa, Jurnal Litbangh Pertanian 26(3), Bogor.

26. Yulistianto, B., 2009. Fenomena Gelombang Pasang Bono Di Muara Sungai Kampar, Dinamika Teknik Sipil, Volume 9, Nomor 1, Januari 2009 : 19-26, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Laporan Akhir


Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

3. PP Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri;

4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010‐2014 pada Buku I Bab IV;

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 berupa sejumlah tindakan yang harus dilakukan sehingga sudah dapat ditetapkan KEK definitif yang akan dikembangkan.

7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

8. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

9. PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………….. iii

Daftar Isi ……………………………….. v

Daftar Gambar ………………………………. viii

Daftar Tabel ………………………………. ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Tinjauan KLHS Terhadap Dokumen Pengembangan Kawasan Tanjung Carat

……………………………

1

1.2. Proses Penapisan KLHS Kawasan Tanjung Carat

……………………………

3

1.3. Tujuan KLHS dalam Pembangunan Kawasan Tanjung Carat

……………………………

4

1.4. Hasil yang Diharapkan …………………………… 5 1.5. Pelaksanaan KLHS dan Lingkungan

Kegiatan ……………………………

6

1.6. Laporan Akhir KLHS …………………………… 8

BAB 2 METODOLOGI KLHS TANJUNG CARAT

2.1. Perkembangan KLHS …………………………… 9 2.2. Metodelogi KLHS 2.2.1. Metode Pengumpulan dan

Pengelolaan Data ……………………………

10

2.2.2. Metode Analisis Implikasi Kebijakan dan Implikasi Rencana

……………………………

10

2.3. Pendekatan Pelibatan Masyarakat …………………………… 12 2.4. Konsep pengembangan KLHS …………………………… 14

BAB 3 GAMBARAN KAWASAN TANJUNG CARAT

3.1. Kondisi Fisis Kawasan 3.1.1. Letak Geografis …………………………... 16 3.1.2. Topografi …………………………… 18 3.1.3. Iklim dan Curah Hujan …………………………… 18 3.1.4. Geologi …………………………… 18 3.1.5. Hidrologi …………………………… 19 3.1.6. Sedimentasi …………………………… 22 3.1.7. Ekosistem Kawasan …………………………… 22 3.2. Kondisi Sosial Dan Kependudukan 3.2.1. Dinamika Sosial Masyarakat …………………………… 24

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat vi

3.2.2. Kependudukan …………………………… 24 3.2.3. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan

Sosial Ekonomi ……………………………

25

3.3. Kondisi Ekonomi 3.3.1. Struktur dan Perkembangan

Ekonomi ……………………………

25

3.3.2. Kesejahteraan Masyarakat dan Kesempatan Kerja

……………………………

26

3.3.3. Fasilitas Perdagangan dan Jasa …………………………… 26 3.4. Struktur Tata Ruang 3.4.1. Pola Pemanfaatan dan

Produktivitas Lahan ……………………………

26

3.4.2. Kondisi Pusat-pusat Pelayanan …………………………… 27 3.4.3. Aksesibilitas Wilayah …………………………… 29

BAB 4 PELINGKUPAN KLHS TANJUNG CARAT

4.1. Rasional KLHS Tanjung Carat ……………………………. 30 4.2. Sasaran Penyusunan KLHS Tanjung

Carat …………………………….

44

4.3. Pengembangan Tata Ruang Kawasan Tanjung Carat

…………………………….

44

4.4. Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup

……………………………

46

4.5. Kerangka Pikir Penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Carat

…………………………….

46

4.6. Isu Strategis KLHS Kawasan Tanjung Carat

…………………………….

49

4.7. Diagram Sebab Akibat (causal loop diagram)

…………………………….

52

BAB 5 KEBIJAKAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN TANJUNG

CARAT

5.1. Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kawasan

…………………………...

54

5.2. Kebijakan dan Rencana Pembangunan Tanjung Carat

…………………………

55

5.3. Kebijakan dan RTRW Tanjung Carat 5.3.1. Pengembangan Kawasan

Pelabuhan …………………………...

56

5.3.2. Pengembangan Kawasan Industri …………………………... 56 5.3.3. Pengembangan Kawasan Tanjun

Carat ……………………………

64

5.4. Pertimbangan Interrelasi dan Integrasi Tanjung Carat

……………………………

68

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat vii

5.5. Rencana Pembangunan Kawasan 5.5.1. Reklamasi dan Pembangunan

Kawasan ……………………………

69

5.5.2. Pembangunan Pelabuhan dan Industri

……………………………

72

5.5.3. Pembangunan Sarana Pendukung …………………………… 73

BAB 6 KERANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN TANJUNG CARAT

6.1. Kesepakatan Tim KLHS

6.1.1. Kawasan Tanjung Carat …………………………… 74

6.1.2. Proses Penyusunan Kebijakan

Kawasan

…………………………...

74

6.1.3. Mempersiapkan KLHS

Penyusunan Rencana Tanjun

Carat

……………………………

76

6.2. Kerangka Acuan KLHS Rencana

Pelabuhan dan Industri Tanjung Carat

……………………………

76

6.2.1. Pendahuluan …………………………… 76

6.2.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran …………………………… 76

6.2.3. Hasil yang Diharapkan …………………………… 76

6.2.4. Lingkup Kegiatan …………………………… 78

6.2.5. Cara Pelaksanaan …………………………... 79

6.2.6. Jangka Waktu Pelaksanaan …………………………… 79

BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan …………………………… 80

7.2. Rekomendasi …………………………… 81

Pustaka …………………………… 88

Landasan Hukum …………………………… 90

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Pendekatan Sistem KLHS ……………………. 16

Gambar 1. Kawasan Tanjung Api-api / Tanjung Carat ……………………. 17

Gambar 2. Klasifikasi Rawa ……………………. 35

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Tanah di Kawasan Tanjung Carat ……………………………… 19

Tabel 2. Survey dan Pengukuran Kualitas Air ……………………………… 20

Tabel 3. Tipe dan Prosentase Jenis Ekosistem ……………………………… 23

Tabel 4. Isu-Isu Strategis Pengembangan

Kawasan Tanjung Carat

………………………………

23

Tabel 5. Rekomendasi KLHS Kawasan Tanjung

Carat

………………………………

23

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tanjung api-api/Tanjung Carat iii

KATA PENGANTAR

Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api/Tanjung Carat yang termasuk wilayah

administrasi Kabupaten Banyuasin akan berkembang dengan pesat mengingat

kawasan ini telah disepakati bersama sebagai kawasan pelabuhan dan

kawasan pendukung lainnya dalam pengembangan wilayah sekitarnya.

Sebagai kawasan pelabuhan, kawasan ini harus mempunyai standar pelayanan

yang memadai sesuai dengan kebutuhannya sebagai kawasan pelabuhan dan

kawasan pendukung lainnya. Salah satu pelayanan yang harus disediakan

adalah jaringan utilitas, fasilitas dan ruang terbuka hijau, yang berupa taman

ataupun hutan mangrove.

Dalam perencanaan Kawasan tersebut perlu di adanya Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api/Tanjung

Carat guna mengetahui dampak apa yang akan timbul dari kebijakan, rencana,

dan program pembangunan Kawasan tersebut. Dokumen yang telah disusun

sebelumnya melalui pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan

kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan

lokasi peruntukan merupakan acuan dalam penyusunan KLHS. Setiap

perencanaan yang dibuat memiliki dampak negatif dan juga memliki dampak

positif, dampak negatif yang paling memungkinkan dari pengembangan wilayah

kawasan Tanjung Carat tersebut adalah adanya degradasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup yang merupakan isu yang sangat penting yang tidak

dapat ditangani secara parsial dan memerlukan instrumen pengelolaan sumber

daya alam yang terpadu dan hal penting lain yang harus dipahami adalah

bahwa terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan

masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)

pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan. Berdasarkan hasil-hasil

tersebut, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJP, dan RPJM

adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang

mengatur penataan ruang sebuah wilayah. Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Laporan Akhir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tanjung api-api/Tanjung Carat iv

Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat

KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah suatu alat bantu

untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup dengan melakukansebuah

langkah/tindakan dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek

negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam

Kebijakan, Rencana, danProgram tata ruang dalam mengatasi persoalan

lingkungan hidup.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu

self assessment.

KLHS adalah proses sistematis yang digunakan mengevaluasi konsekuensi-

konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana,

atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan

Lingkungan Hidup yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan pertama dengan

melalui proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan

sosial.nKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk

tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif

terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang,

RPJP, dan RPJM.

KLHS Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api/Tanjung Carat dilakukan untuk

mengetahui dampak positif dan negatif yang akan timbul dari perencanaan

Kawasan tersebut.

Palembang, Desember 2012

26/07/2013

1

Focus Group Discussion (FGD)

Isu-isu lingkungan hidup strategis Tanjung Api-api/Tanjung Carat

Matrik Kebijakan vs Isu-isu lingkungan hidup

Rekomendasi Kebijakan, Rencana, Program (mitigasi dan atau adaptasi)

26/07/2013

2

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 19, 22, 25, dan 28 bahwa rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Paragraf 1 Pasal 15-18 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Staregis (KLHS)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa perencanaan tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Perundang-undangan tentang Reklamasi Pantai (Depdagri, MenLH, MenPU, dll)

KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis

KLHS berfungsi untuk menelaah pengaruh

dan atau dampak lingkungan sekaligus mendorong pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan

26/07/2013

3

Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan (kebijakan, rencana, program/KRP)

Manfaatnya adalah untuk memfasilitasi dan

menjadi media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi KRP telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Keterkaitan Keseimbangan Keadilan Pendekatan KLHS adalah “Pendekatan Sistem”

atau pendekatan terpadu (integrasi) dan menyeluruh (holistik): input, proses, output, dan umpan balik (pengendalian) dalam suatu model dinamik

input : kebijakan, rencana, program Proses : pengembangan wilayah Output : isu-isu lingkungan Umpan Balik : pengendalian dan pengelolaan

26/07/2013

4

Kebijakan

Rencana

Program

Pengembangan

Wilayah

Isu-isu Lingkungan:

• Daya Dukung

• Daya Tampung

Pengendalian dan

Pengelolaan

26/07/2013

5

Perbedaan AMDAL dan KLHS

No. Atribut AMDAL KLHS

1 Lingkup pengambilan keputusan Proyek Kebijakan, Rencana, dan Program

2 Karakter/Sifat Segera, operasional Stretegis, visioner, konseptual

3 Output Rinci/detil Umum/garis besar

4 Keragaman lingkup alternatif yang dapat diberikan Lokasi/tapak. Disain, konstruksi, dan operasi

Wilayah, aturan, teknologi, fiskal, ekonomi

5 Dimensi waktu Jangka pendek sampai menengah Jangka menengah sampai panjang

6 Sumber utama data Hasil survei lapangan, analisis sampel Strategi pembangunan berkelanjutan, neraca lingkungan hidup, visi

7 Kedalaman kajian Sempit, dalam, dan rinci Lebar, tidak terlampau dalam, lebih sebagai kerangka kerja

8 Jenis data Lebih banyak yang kuantitatif Lebih banyak yang kualitatif

9 Tingkat akurasi kajian Lebih akurat Ketidakpastian lebih tinggi

10 Fokus Kajian dampak penting negatif dan pengelolaan dampak lingkungan

Pencapaian agenda keberlanjutan, kajian pada sumber penyebab dampak lingkungan

11 Pokok penilaian atau benchmark penilaian Pentaatan hukum dan praktek-praktek yang paling baik (best practices)

Pemenuhan kriteria dan tujuan keberlanjutan

26/07/2013

6

Maksud diadakannya kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-api/Tanjung Carat adalah tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Tanjung Carat sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kawasan Tanjung Carat

Merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan ditetapkan.

Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan Reklamasi Tanjung Api-api kawasan Tanjung Carat

26/07/2013

7

Terjadinya diseminasi informasi serta kesamaan persepsi mengenai lingkungan antara masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya

Tersusunnya laporan dan kumpulan data kajian lingkungan hidup strategis Tanjung Carat, yang menggambarkan berbagai fakta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

Usulan berbagai alternatif kebijakan, rencana, dan program untuk mendorong terjadinya partisipasi aktif dari stakeholders dalam mengatasi masalah lingkungan

Menyelaraskan KLHS dengan dokumen rencana yang telah disusun

Mengintegrasikan rencana sektor dan rencana tata ruang yang terkait dengan Kawasan Tanjung Carat

Mengintegrasikan gagasan kedalam dokumen yang terkait dengan Kawasan Tanjung Carat

Mengurangi (mitigasi) dampak negatif, optimasi, dan pemanfaatan hasil kajian kedalam dokumen rencana Kawasan Tanjung Carat

26/07/2013

8

Sumber Data untuk KLHS

No. Sumber Data Instansi Keterangan

1 Dokumen Perencanaan

RTRW

RPJP dan RPJM

Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Bappenas, Bappeda

Dinas PU, Dinas Perhubungan

RTRW Provinsi Sumsel dan RTRW Kabupaten Banyuasin dalam proses

RPJP dan RPJM sudah ada Perda

Sudah ada dokumen

2 Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

BLH Provinsi Sumatera Selatan

Belum diperoleh

3 Studi AMDAL BLH Provinsi Sumatera Selatan

Belum diperoleh

4 Studi Kelayakan Reklamasi Tanjung Carat

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Sedang disusun

5 Sumatera Selatan dan Banyuasin dalam Angka 2011

BPS Provinsi Sumatera Selatan

Sudah diperoleh

6 Hasil Penelitian Universitas Sriwijaya Pusat Penelitian Tata Ruang Unsri

Sudah diperoleh

7 Jurnal dan artikel Dari internet yang berhubungan dengan KLHS

Sudah diperoleh

Mengidentifikasi pengaruh rumusan kebijakan, rencana, program terhadap isu-isu lingkungan hidup untuk perbaikan ke dapan

Penelaahan dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup

Pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen rencana

Melakukan forum dialog untuk menentukan isu-isu strategis kawasan Tanjung Carat

26/07/2013

9

Tersusunnya laporan pelaksanaan KLHS yang memuat rekomendasi mitigasi dampak negatif dari kebijakan, rencana, dan program yang disusun

Sebagai dokumen untuk melengkapi dokumen rencana yang disusun

Untuk pelaksanaan pemantauan KLHS perlu ada unit tersendiri atau mengoptimalkan unit yang sudah ada

Pelingkupan dengan memunculkan isu-isu lingkungan Strategis Kawasan Tanjung Carat

Pengumpulan dan penelaahan dokumen rencana

Pengumpulan dan penelaahan data instansional

Melakukan diskusi terarah terbatas (Focus Group Discussion-FGD)

Pelaporan dan tinjauan

Finalisasi laporan dan penyerahan laporan

26/07/2013

10

Pengembangan kawasan Tanjung Carat dititik beratkan pada arahan tercapainya pembangunan berkelanjutan

KLHS memiliki peran strategis dan positif dalam proses pengambilan keputusan yang diharapkan

KLHS telah mempertimbangkan lingkungan pada tahap awal proses formulasi kebijakan, keselarasan tujuan ekonomi, dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat

Data Instansional

Data Primer berupa wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan kawasan Tanjung Carat

26/07/2013

11

Analisis Visi

Pelibatan masyarakat

Overlay

Menggunakan model dinamik

Menggunakan tabulasi

Kebijakan Pengembangan Tanjung Api-api

26/07/2013

12

Arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah

arah ke-5 RPJPN 2005-2025, yaitu Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan

Berkeadilan, yang meliputi;

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang

keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah.

2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh

didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu

sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis.

3. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di

setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis,

serasi, dan berkelanjutan.

Sasaran dalam RPJMN, meliputi :

1. Terciptanya iklim kondusif bagi investor melalui kejelasan peraturan perundangan yang

ditetapkan pemerintah untuk mendorong perkembangan KAPET, KPBPB dan KEK.

2. Terbentuknya kelembagaan pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat serta

kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan di tingkat pemerintah daerah dan pengelola

kawasan yang profesional.

3. Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, air baku, dan

permukiman yang mendukung pengembangan kawasan, serta sarana dan prasarana

pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan kawasan.

RPJP – RPJM NASIONAL 2005 - 2025

Sumber :

• Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025.

• Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013.

ARAH KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2025

1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan

penunjang seperti terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian

modern dan lain-lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan.

2. Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti

kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api.

3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan

Tanjung Api Api sebagai pelabuhan samudera.

4. Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai outlet dalam memasarkan produk Sumatera Selatan

seperti hasil pertanian, pertambangan batu bara, minyak bumi, maka diperlukan dukungan

sarana dan prasarana.

ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 - 2013

1. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan

menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-

hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.

2. membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang

ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan.

RPJP – RPJM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

26/07/2013

13

Mengoptimalkan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

Mengoptimalkan pengawasan terhadap industri-industri yang menciptakan limbah yang

berdampak terhadap lingkungan.

Memasyarakatkan pembangunan yang berorientasi pada ramah lingkungan untuk menjamin

keberlanjutan.

Memberdayakan tenaga kerja produktif.

Membangun sistem hubungan industrial.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang profesional.

Memperkuat daya saing produk daerah.

Mengadakan kerjasama dengan BUMN, perusahaan swasta dalam negeri dalam kegiatan investasi.

Mengadakan pendekatan dengan investor luar negeri dalam rangka mendorong investasi.

Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan

menguntungkan.

Meningkatkan stabilitas harga, serta menekan biaya-biaya transaksi, termasuk biaya transportasi dan

jasa distribusi.

Mendorong mobilitas sumber daya pembangunan dalam lintas kabupaten, kota, dan provinsi.

Mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan non diskriminatif.

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, saluran air

minum, listrik, dan telekomunikasi.

Mendorong ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya.

RPJP – RPJM DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

PKN Palembang dengan Pemantapan Pelabuhan Internasional di Tanjung Api Api, dan perwujudan sistem Kereta Api : • Jalan Kereta Api Tanjung Enim-TAA • Lubuk Linggau-Simpang-TAA • Lahat-Patratani (Kab.OI)-TAA

Tanjung Api api sebagai Kawasan Hutan Lindung dan memiliki pengaruh dari Andalan Palembang dan sekitarnya (pertanian, industri, pertambangan, kehutanan dan perikanan)

ST

RU

KT

UR

RU

AN

G

PO

LA

R

UA

NG

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

PP 26 TAHUN 2008 TENTANG RTRW NASIONAL

26/07/2013

14

Sumber : Rancangan Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2011 – 2031.

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tanjung Api Api adalah Kawasan yang

memiliki nilai strategis ekonomi yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi provinsi dalam aspek :

Potensi ekonomi cepat tumbuh;

Dukungan jaringan prasarana dan

fasilitas penunjang kegiatan

ekonomi;

1. Meningkatkan aksesibilitas dan

sarana penunjang pelabuhan dan

kawasan industri;

2. Perlu dikendalikan agar tidak

merambah kawasan hutan;

3. Mengembangkan pelabuhan

internasional;

4. Mengintegrasikan dengan

pengembangan wilayah

disekitarnya; dan

5. Kerjasama dengan pihak swasta.

ARAH PENANGANAN :

RANPERDA RTRW PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tanjung Carat merupakan kawasan lahan basah yang terletak di pantai Timur Propinsi Sumatera Selatan

Kawasan lahan basah biotik (masyarakat yang terdekat adalah Sungsang, biota perairan, hutan mangrove dan nipah, gambut lebih 2 meter, dan tanaman lainnya, mikro organisme)

Kawasan Lahan Basah abiotik (tanah banyak mengandung pirit, kualitas air untuk kehidupan biota perairan, udara masih dalam kondisi baik)

26/07/2013

15

Masyarakat mengandalkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian tanaman pangan

Masyarakat mengandalkan perairan untuk kehidupan sehari-hari sebagai nelayan

Kawasan Tanjung Carat bersebelahan dengan Taman Nasional Sembilang

Kawasan Tanjung Carat berdekatan dengan lokasi burung migrasi dari Siberia

Sedimentasi di Sungai rata-rata sebesar 4,97 cm/thn

26/07/2013

16

26/07/2013

17

PETA ORIENTASI KAWASAN TANJUNG API-API

Wilayah Studi

Kawasan KEK Tanjung Api Api

1. Tanjung Api Api secara

administratif berada di

Kabupaten Banyuasin,

Provinsi Sumatera

Selatan;

2. Secara geografis

Kabupaten Banyuasin

terletak pada posisi antara

1,3⁰ – 4,0⁰ Lintang Selatan

dan 104⁰40’ - 105⁰15’ Bujur

Timur.

26/07/2013

18

PETA KAWASAN HUTAN TANJUNG API API

Kabupaten Banyuasin mempunyai

potensi hutan lindung seluas

57.629 ha, hutan konservasi

267,932 ha, hutan produksi 79.130

ha, dan Hutan produksi yang

dapat dikonversi seluas 54.889,86

ha. Dari potensi hutan itu potensi

yang dapat dikembangkan adalah

sumberdaya hasil kayu seperti

Gelam, Bakau, Meranti, Pulau,

Sengon, Rotan dan non kayu

lainnya.

26/07/2013

19

KEBERADAAN KAWASAN SENSITIF

Zona Perikanan

Hutan Lindung / Bakau

Kawasan Taman Nasional / terumbu

karang

26/07/2013

20

No. Tipe Persentase

1. Mangrove / Nipah 46,0 %

2. Rawa Belakang 42,0 %

3. Hutan Rawa

Hutan Rawa Air Tawar

Hutan Rawa Gambut

9,0 %

4. Dataran Lumpur (pesisir) 2,5 %

5. Pantai Pasir 1,0 %

No. Kecamatan Luas (Km2) Penduduk (Jiwa)

Kepadatan (Jiwa/Km

2)

1 Rantau Bayur 593,00 38.950 65,68

2 Betung 464,30 52.130 112,28

3 Suak Tapeh 329,70 16.716 50,70

4 Pulau Rimau 532,96 39.089 73,34

5 Tungkal Ilir 412,09 23.666 57,43

6 Banyuasin III 651,07 58.223 89,43

7 Sembawa 223,10 28.558 128,01

8 Talang Kelapa 557,76 125.223 224,51

9 Tanjung Lago 617,76 36.277 58,72

10 Banyuasin I 701,38 71.012 101,25

11 Rambutan 624,55 42.644 68,28

12 Muara Padang 702,20 30.248 43,08

13 Muara Sugihan 535,39 37.582 70,20

14 Makarti Jaya 676,04 33.359 49,34

15 Air Saleh 380,35 29.335 77,13

16 Banyuasin II 2.681,28 45.816 17,09

17 Muara Telang 1.150,06 53.654 46,65

Kab. Banyuasin 11.832,99 762.482 64,44

No. Desa Jumlah KK

1 JATI SARI 1,954 261

2 KARANG SARI 1,659 415

3 MAJURIA 1,622 334

4 MARGA SUNGSANG 2,424 504

5 MEKAR SARI 1,719 419

6 MUARA BARU 1,187 314

7 MUARA SUNGSANG 1,607 435

8 PERAJEN JAYA 632 173

9 RIMAU SUNGSANG 1,720 583

10 SRI AGUNG 2,003 527

11 SUMBER REJEKI 1,697 427

12 SUNGAI SEMUT 1,860 522

13 SUNGSANG I 5,823 1,453

14 SUNGSANG II 5,309 1,266

15 SUNGSANG III 3,193 791

16 SUNGSANG IV 4,050 1,007

17 TABALA JAYA 624 218

18 TANAH PILIH 1,565 368

19 TANJUNG BARU 624 186

20 TANJUNG MAS 1,181 218

21 TELUK PAYO 3,364 650

Jumlah 45,816 11,071

Kependudukan

No. Desa Petani Komoditas

1 JATI SARI 95 Lada

2 KARANG SARI 99 Padi

3 MAJURIA 98 Padi

4 MARGA SUNGSANG 80 Perikanan Tangkap

5 MEKAR SARI 99 Padi

6 MUARA BARU 98 Lada

7 MUARA SUNGSANG 98 Kelapa

8 PERAJEN JAYA 80 Padi

9 RIMAU SUNGSANG 90 Padi

10 SRI AGUNG 99 Padi

11 SUMBER REJEKI 99 Padi

12 SUNGAI SEMUT 90 Kelapa

13 SUNGSANG I 83 Perikanan Tangkap

14 SUNGSANG II 85 Perikanan Tangkap

15 SUNGSANG III 80 Perikanan Tangkap

16 SUNGSANG IV 85 Perikanan Tangkap

17 TABALA JAYA 98 Kehutanan

18 TANAH PILIH 80 Perikanan Tangkap

19 TANJUNG BARU 90 Perikanan budidaya

20 TANJUNG MAS 80 Perikanan budidaya

21 TELUK PAYO 95 Kelapa

Perairan di Bangka Belitung

26/07/2013

21

26/07/2013

22

26/07/2013

23

26/07/2013

24

26/07/2013

25

Lokasi Luas (Ha)

Reklamasi (Tanjung Carat)

2.015,11

Darat 2.029,48

Jumlah 4.044,59

Batas Kawasan :

Utara : Selat Bangka

Timur : Sungai Telang

Selatan : Banyuasin Valley

Barat : Sungai Banyuasin

Sumber: Masterplan KEK Tanjung Api-Api

TAHAP PERTAMA

YANG DIUSULKAN

26/07/2013

26

Lokasi Blok Peruntukan

REKLAMASI Fasilitas Pos dan Tower

Hutan Kota

Dermaga Barang (docking)

Pelabuhan Minyak dan Gas

Pelabuhan (Pelindo)

Industri Pupuk

Industri Batu Bara

DARAT INDUSTRI KARET

Ban

Sarung Tangan Karet

Kondom

Karet Remah (Crumb Rubber)

INDUSTRI SEMEN

Semen Portland/Semen Abu

INDUSTRI PUPUK KIMIA

Pupuk Kimia Buatan Pabrik

Pupuk dan Mineral Alam lainnya

INDUSTRI KIMIA

Agrokimia

Farmasi

Polimer

INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI

Minyak Kelapa Sawit

Minyak Kelapa

Minyak Ikan

INDUSTRI OLAHAN MINYAK DAN LEMAK NABATI

Margarin

Sabun

Tepung Berlemak

INDUSTRI KAYU DAN GABUS (UKM)

Bahan Bangunan

Peralatan Rumah Tangga

Kayu Lapis

Lokasi Blok Peruntukan

DARAT INDUSTRI OLAHAN MAKANAN (UKM)

Industri pangan

Pakan Ternak

Daging dan Olahan daging

Olahan Ikan

FASILITAS

Kantor Manajemen Kawasan

Pusat R&D

Kantor Pemeritahan (Bea Cukai, Imigrasi)

Kantor Perijinan Satu Atap

Kantor Bank

Kantor Pos dan Telekomunikasi

Pos Keamanan

Unit Pemadan Kebakaran

Halte Angkutan Umum

Sarana Peribadatan

Sarana Kesegaran Jasmani (fitness center)

Poliklinik

Kantin

Trade Center

Pertokoan

UMKM

Gardu Induk

WTP

IPAL Industri

Polder

Rumah Telkom

Lampu Penerangan Jalan

TPS

RTH


1. Transportasi Darat

Pencapaian menuju lokasi tapak dari jalan utama, yaitu

jalan Kol. H. Burlian Kota Palembang adalah sepanjang ±

68,6 KM dengan kondisi jalan menuju Tanjung Api Api masih

berupa tanah dan memerlukan peningkatan permukaan

jalan sebagai upaya memperlancar aksesibilitas menuju dan

dari tapak kawasan.

Terkait dengan pengembangan kawasan Reklamasi Pantai

Tanjung Api Api sebagai Pelabuhan Samudera/internasional

yang berada di sisi Utara-Timur Laut kawasan, maka

diperlukan penambahan jalan akses untuk menghubungi

wilayah daratan dengan reklamasi sepanjang 13 Km

dengan metode pile slab (jembatan berkonstruksi beton)

sehingga tidak mengalihfungsikan hutan lindung untuk

pembangunan jalan/prasarana.

Secara khusus pengembangan jalur kereta api ditujukan

untuk pengangkutan barang batu bara dengan sisten

jaringan rel kereta api double track.

2. Transportasi Sungai/Laut

Secara eksisiting transportasi sungai di kawasan Tanjung

Api Api ini menjadi bagian dari transportasi utama bagi

aksesibilitas penduduk sekitar.

Untuk transportasi air/sungai, maka jalur transportasi air

bertumpu pada terusan sungai Banyuasin dan sungai

Telang. Fasilitas dermaga yang dikembangkan berada di

beberapa lokasi, yaitu:

o Dermaga di Kecamatan Sungsang

o Dermaga di Kawasan Tanjung Api-api


26/07/2013

27

BLOK I

BLOK I



26/07/2013

28

Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat pada lahan basah (pangan, papan, kesehatan)

Sumber Pendapatan dan Kesempatan Kerja (dari sektor pertanian tanaman pangan dan

perikanan) Penyangga dan Pendukung Sistem Kehidupan

(life supporting system) dalam eco tourism Merupakan kawasan mangrove dan gambut Berdekatan dengan Taman Nasional Sembilang

dan tempat singgah burung migran dari Siberia

Pengembangan Regional

26/07/2013

29

Pengembangan kawasan Tanjung Carat dititik beratkan pada arahan tercapainya pembangunan berkelanjutan

KLHS memiliki peran strategis dan positif dalam proses pengambilan keputusan yang diharapkan

KLHS telah mempertimbangkan pertimbangan lingkungan pada tahap awal proses formulasi kebijakan, keselarasan tujuan ekonomi, dan mempertimbangkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya

KLHS Tanjung Carat dipersiapkan untuk pengembangan pelabuhan, industri, pariwisata, dan permukiman

Pendekatan yang dilakukan lebih kepada pendekatan dari atas ke bawah (top down) karena sudah ditetapkan pada dokumen RPJP, RPJM, RTRW, KEK, dan studi kelayakan reklamasi

Pengembangan ekonomi wilayah kawasan ini merupakan inisiasi pengembangan kawasan regional yang lebih besar

Pengembangan ekositem kawasan lahan basah berdasarkan pendekatan sistem model dinamik (dynamic Modelling)

26/07/2013

30

Pelingkupan

Alternatif Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Analisis Lingkungan (evaluasi dan valuasi dampak lingkungan): Metode Cepat (quick appraisal) : deskripsi kawasan

Daya Dukung dan Daya Tampung

26/07/2013

31

Kesesuaian lahan dan ketersedian lahan

Kesesuaian mutu dan ketersediaan air

Ketersedian sarana dan prasarana

Isu-isu strategis yang ditemukan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program:

Kawasan mangrove dan gambut yang merupakan habitat pengembangan udang dan ikan.

Perubahan penggunaan lahan pada kawasan tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim.

Berdekatan dengan taman nasional sembilang dan tempat singgahnya burung migrant dari Siberia.

Kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara kawasan industri dan pelabuhan

Rendahnya dalam dukungan sarana dan prasarana wilayah

Merupakan bagian dari penghidupan masyarakat (sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat)

Rendahnya dukungan sumberdaya manusia setempat untuk pengembangan kawasan pelabuhan

26/07/2013

32

Matrik Kebijakan dan Isu-isu Lingkungan

26/07/2013

33


A B C D E F G H (+) (-)

1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi

dengan beberapa kawasan penunjang seperti terminal peti

kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian modern

dan lain-lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera

Selatan.

+

-

-

-

-

+

+

+

4

4

2. Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui

pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel

KA Palembang-Tanjung Api Api.

+

-

+

-

+

+

+

5

2

3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan

barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai

pelabuhan samudera.

+ - - + + + 4 2

4. Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai outlet dalam memasarkan

produk Sumatera Selatan seperti hasil pertanian, pertambangan

batu bara, minyak bumi, maka diperlukan dukungan sarana dan

prasarana.

+

+

+

+

4

5. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya

saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang

proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta

industri kecil, menengah, dan besar.

+

-

-

-

-

+

+

+

4

4

6. Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional,

nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri,

perdagangan dan kelembagaan.

+

+

+

+

4

Frekuensi Dampak 25 12

Positif (+) 6 1 6 6 6

Negatif (-) 4 2 3 3

Keterangan :

A. Telah sinkronnya kebijakan, rencana dan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk pengembangan kawasan tersebut.

B. kawasan tersebut merupakan kawasan mangrove dan gambut yang merupakan habitat pengembangan udang dan ikan.

C. perubahan penggunaan lahan pada kawasan tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim.

D. kawasan tersebut berdekatan dengan taman nasional sembilang dan tempat singgahnya burung migrant dari Siberia.

E. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara kawasan industri dan pelabuhan

F. Kawasan tersbuut masih rendahnya dalam dukungan sarana dan prasarana wilayah

G. kawasan tersebut merupakan bagian dari penghidupan masyarakat (sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat)

H. Kawasan tersebut Masih rendahnya dukungan sumberdaya manusia setempat.

Rekomendasi

26/07/2013

34


LINGKUNGAN HIDUP REKOMENDASI


1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung

Api Api yang dilengkapi dengan

beberapa kawasan penunjang seperti

terminal peti kemas, kawasan industri

terpadu, kawasan perhunian modern

dan lain-lain yang diprioritaskan

pemerintah daerah Sumatera Selatan.

B. kawasan tersebut

merupakan kawasan


merupakan habitat


ikan.

Untuk meminimalkan


lahan gambut maka




park (EIP) dan kawasan

pelabuhan berwawasan

lingkungan

1. Membuat kawasan

dengan dengan system

blok dengan

memperhatikan

mangrove dan lahan

gambut yang ada.

2. Mengembangkan

kawasan pelabuhan

perikanan dan industri

perikanan di dekat

kawasan

1. Mitigasi dampak


dan lahan gambut.

2. Adaptasi teknologi

untuk memulihkan

beradaan mangrove.

3. Adaptasi tumbuhan

lain terutama bambu

untuk meredam suara

dan kebisingan

4. Pengembangkan

kawasan pelabuhan

berdasarkan ISO

14001 (SML)



akan mengakibatkan

perubahan iklim.

Memanfaatkan teknologi

yang ramah lingkungan

untuk mengurangi

pemanasan global.


mangrove.

2. Mengembangkan



1. Mitigasi dampak


dan lahan gambut.


untuk memulihkan

beradaan mangrove.

D. kawasan tersebut





Membuat peraturan



tersebut.

Mengatur kawasan

pelabuhan dan

penunjangnya tidak

mengganggu lingkungan

sekitar.

1. Mitigasi dampak

lingkungan udara, air

dan lahan.

2. Adaptasi tanaman

bambu untuk meredam

suara dan kebisingan

F. Kawasan tersebut


lindung yang



pelabuhan.


pelabuhan dan penunjangnya

diupayakan memanfaatkan

kawasan lindung yang

seminimal mungkin.

Seminimal mungkin



hutan lindung.

Mitigasi dampak

pengurangan kawasan

mangrove dan gambut




2. Pengembangan sistem

transportasi perkeretaapian

melalui pembangunan

terminal peti kemas dan

pembangunan jalan rel KA

Palembang-Tanjung Api

Api.

B. kawasan tersebut

merupakan kawasan


merupakan habitat


ikan.

Meminimalkan kerusakan

mangrove dan lahan gambut

Pengembangkan jalur KA

dengan jarak yang

terpendek

1. Mitigasi dampak

eksploitasi lahan

mangrove dan gambut.

2. Pengembangkan

kawasan berdasarkan

ISO 14001 (SML)

F. Kawasan tersebut


lindung yang



pelabuhan.

Pengembangan system

transportasi dan

penunjangnya diupayakan


lindung (mangrove dan

gambut) yang seminimal

mungkin.

Seminimal mungkin



hutan lindung (mangrove

dan gambut)

Mitigasi dampak

pengurangan kawasan

lindun (mangrove dan

gambut).

3. Pengembangan transportasi laut

terutama untuk angkutan barang,

khususnya Pelabuhan Tanjung Api

Api sebagai pelabuhan samudera.

B. kawasan tersebut

merupakan kawasan


merupakan habitat


ikan.

Untuk meminimalkan

kerusakan mangrove

terhadap jalur transportasi

dan memperhatikan

perubahan sedimentasi

Pembuat rambu-rambu

pelayaran dalam

melindungi magrove

1. Mitigasi dampak

eksploitasi lahan

mangrove

2. Pengembangkan

kawasan berdasarkan

ISO 14001 (SML)

D. kawasan tersebut





Membuat peraturan

pelayaran khusus yang

sesuai dengan kondisi

kawasan tersebut.

Pembuat rambu-rambu

pelayaran

Tersedianya aturan

perundang-undangan

26/07/2013

35




4. Membangun industri pengolahan dan

manufaktur yang berdaya saing global

dengan menciptakan nilai tambah

potensial yang proporsional dengan

memperkokoh kemitraan hulu-hilir,

serta industri kecil, menengah, dan

besar.

B. kawasan tersebut

merupakan kawasan


merupakan habitat


ikan.

Untuk meminimalkan


lahan gambut maka




park (EIP).

1. Membuat kawasan

dengan dengan system

blok dengan

memperhatikan

mangrove dan lahan

gambut yang ada.

2. Mengembangkan

industri perikanan

1. Mitigasi dampak


dan lahan gambut.


untuk memulihkan

beradaan mangrove.

3. Pengembangkan

kawasan industri

berdasarkan ISO

14001 (SML)



akan mengakibatkan

perubahan iklim.

Memanfaatkan teknologi

yang ramah lingkungan

untuk mengurangi

pemanasan global.


mangrove.

2. Mengembangkan



1. Mitigasi dampak


dan lahan gambut.


untuk memulihkan

beradaan mangrove.

D. kawasan tersebut





Membuat peraturan



tersebut.

Mengatur kawasan indsutri

yang tidak mengganggu

lingkungan sekitar.

Mitigasi dampak

lingkungan udara, air dan

lahan.

F. Kawasan tersebut


lindung yang



pelabuhan.


Industri diupayakan



gambut) yang seminimal

mungkin.

Seminimal mungkin



hutan lindung (mangrove

dan gambut).

Mitigasi dampak

pengurangan kawasan


gambut).

1.1. Tinjauan KLHS Terhadap Dokumen...

Documents

Transcript of 1.1. Tinjauan KLHS Terhadap Dokumen...