Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No. 14 P/HUM/2009.- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan No. 20.1/DPRD/VIII/2006, Tanggal 5 Agustus 2006, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : MOHAMAD BASYIR AHMAD (Walikota Pekalongan), beralamat di Jalan Mataram No. 1 Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Masrof, SH., Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ; 2. Suharto, SH.M.Hum, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ; 3. Bambang Nurdiyatman, SH., Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ; 4. Sutarno, SH.MM., Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ; 5. Suseno, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Bag. Hukum Setda Kota Pekalongan ; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2009 ; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; m e l a w a n : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN, beralamat di Jalan Mataram No. 3 Kota Pekalongan ; Selanjutnya disebut sebagai Termohon ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 22 Mei 2009 dan didaftar dibawah Register No. 14 P/HUM/2009 telah Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No. 14 P/HUM/2009.- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan No. 20.1/DPRD/VIII/2006, Tanggal 5 Agustus 2006, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : MOHAMAD BASYIR AHMAD (Walikota Pekalongan), beralamat di Jalan Mataram No. 1 Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Masrof, SH., Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ; 2. Suharto, SH.M.Hum, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ; 3. Bambang Nurdiyatman, SH., Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ; 4. Sutarno, SH.MM., Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota Pekalongan ; 5. Suseno, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Bag. Hukum Setda Kota Pekalongan ; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2009 ; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN, beralamat di Jalan Mataram No. 3 Kota Pekalongan ; Selanjutnya disebut sebagai Termohon ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 22 Mei 2009 dan didaftar dibawah Register No. 14 P/HUM/2009 telah Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : A. DASAR PERMOHONAN 1. Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi kewenangan dan kekuasaan kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji secara materi terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang; 2. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa " Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ". 3. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : " Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ; c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan bersama ; e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah ; f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan." B. FAKTA-FAKTA YANG ADA. 1. Pada tanggal 5 Agustus 2006 Termohon menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor. 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. 2. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tersebut angka 1 di atas tidak pernah di informasikan/- Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : A. DASAR PERMOHONAN 1. Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi kewenangan dan kekuasaan kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji secara materi terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang; 2. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa " Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ". 3. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : " Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ; c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan bersama ; e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah ; f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan." B. FAKTA-FAKTA YANG ADA. 1. Pada tanggal 5 Agustus 2006 Termohon menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor. 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. 2. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tersebut angka 1 di atas tidak pernah di informasikan/- Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diberitahukan dan tidak pernah pihak Pemohon menerima/dikirimi secara fisik Peraturan Tata Tertib dimaksud. 3. Pemohon baru mengetahui materi dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan setelah Termohon menetapkan Hak Angket dengan memanggil pihak Pemohon untuk menghadiri rapat hak angket bahkan melaporkan kepada Kepolisian untuk menghadirkan secara paksa dalam rapat Hak Angket DPRD Kota Pekalongan. 4. Muatan materi dalam Peraturan tata tertib tersebut antara lain berisi tentang hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yaitu hak Interpelasi, hak Angket dan hak menyatakan pendapat dan hak-hak yang lainnya. 5. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi : (1). DPRD Mempunyai Hak : a. Interpelasi. b. Angket, dan c. Menyatakan pendapat. (2). Pelaksanaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah diajukan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. (3). Dalam menggunakan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. (4). Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk menunjukan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. (5). Setiap orang yang dipanggil, didengar dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia hak angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id diberitahukan dan tidak pernah pihak Pemohon menerima/dikirimi secara fisik Peraturan Tata Tertib dimaksud. 3. Pemohon baru mengetahui materi dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan setelah Termohon menetapkan Hak Angket dengan memanggil pihak Pemohon untuk menghadiri rapat hak angket bahkan melaporkan kepada Kepolisian untuk menghadirkan secara paksa dalam rapat Hak Angket DPRD Kota Pekalongan. 4. Muatan materi dalam Peraturan tata tertib tersebut antara lain berisi tentang hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yaitu hak Interpelasi, hak Angket dan hak menyatakan pendapat dan hak-hak yang lainnya. 5. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi : (1). DPRD Mempunyai Hak : a. Interpelasi. b. Angket, dan c. Menyatakan pendapat. (2). Pelaksanaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah diajukan Hak Interpelasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. (3). Dalam menggunakan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. (4). Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk menunjukan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. (5). Setiap orang yang dipanggil, didengar dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia hak angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (6). Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7). Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. (8). Tata cara hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 6. Termohon dalam menuangkan muatan materi yang menyangkut hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat tersebut dalam pelaksanaan tidak mencantumkan tahapan seperti yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Pelaksanaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah diajukan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir." 7. Muatan materi Tata Tertib DPRD tersebut diketahui oleh Pemohon setelah Termohon akan menggunakan hak angket dalam Bidang Pendidikan pada tanggal 2 April 2009 dengan berpedoman pada Tata Tertib DPRD tersebut. 8. Dengan ditetapkannya Hak Angket oleh DPRD Kota Pekalongan tanpa melalui tahapan penetapan Hak Interpelasi, Pemohon kehilangan haknya untuk memberikan penjelasan/keterangan dalam rapat-rapat hak Interpelasi yang berarti Pemohon telah dikebiri hak-haknya dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut : 1. Menyatakan Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang muatan materinya mengatur hak-hak DPRD terutama Hak Interpelasi, Hak Angket dan menyampaikan pendapat Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (6). Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7). Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. (8). Tata cara hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 6. Termohon dalam menuangkan muatan materi yang menyangkut hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat tersebut dalam pelaksanaan tidak mencantumkan tahapan seperti yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Pelaksanaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah diajukan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir." 7. Muatan materi Tata Tertib DPRD tersebut diketahui oleh Pemohon setelah Termohon akan menggunakan hak angket dalam Bidang Pendidikan pada tanggal 2 April 2009 dengan berpedoman pada Tata Tertib DPRD tersebut. 8. Dengan ditetapkannya Hak Angket oleh DPRD Kota Pekalongan tanpa melalui tahapan penetapan Hak Interpelasi, Pemohon kehilangan haknya untuk memberikan penjelasan/keterangan dalam rapat-rapat hak Interpelasi yang berarti Pemohon telah dikebiri hak-haknya dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut : 1. Menyatakan Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang muatan materinya mengatur hak-hak DPRD terutama Hak Interpelasi, Hak Angket dan menyampaikan pendapat Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat digunakan sebagai dasar menggunakan hak-hak tersebut karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Menyatakan bahwa Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang muatan materinya mengatur hak-hak DPRD terutama Hak Interpelasi, Hak Angket dan menyampaikan pendapat harus dirubah atau direvisi dengan menambahkan materi muatan tahapan untuk melaksanakan hak-hak tersebut ; - Mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : - Bukti P.1 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ; - Bukti P.2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan No. 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan ; Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa Keputusan DPRD Kota Pekalongan No.20.1/DPRD/VIII/2006 in litis berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2006, Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang bertanggal 20 Mei 2009, diterima Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat digunakan sebagai dasar menggunakan hak-hak tersebut karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Menyatakan bahwa Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang muatan materinya mengatur hak-hak DPRD terutama Hak Interpelasi, Hak Angket dan menyampaikan pendapat harus dirubah atau direvisi dengan menambahkan materi muatan tahapan untuk melaksanakan hak-hak tersebut ; - Mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : - Bukti P.1 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ; - Bukti P.2 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan No. 20.1/DPRD/VIII/2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan ; Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa Keputusan DPRD Kota Pekalongan No.20.1/DPRD/VIII/2006 in litis berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2006, Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang bertanggal 20 Mei 2009, diterima Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id di Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2009, 1020 hari setelah Keputusan a quo berlaku, yang berarti telah lewat tenggang waktu yang ditentukan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 tersebut diatas, maka secara formal/prosedural permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I : Menyatakan Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : MOHAMAD BASYIR AHMAD (WALIKOTA PEKALONGAN) tersebut tidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 2 Juli 2009 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim-Hakim Anggota : K e t u a : ttd./ ttd./ H. Imam Soebechi, SH.MH. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd./ Marina Sidabutar, SH.MH. Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id di Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2009, 1020 hari setelah Keputusan a quo berlaku, yang berarti telah lewat tenggang waktu yang ditentukan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 tersebut diatas, maka secara formal/prosedural permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I : Menyatakan Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : MOHAMAD BASYIR AHMAD (WALIKOTA PEKALONGAN) tersebut tidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari : Kamis, tanggal 2 Juli 2009 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim-Hakim Anggota : K e t u a : ttd./ ttd./ H. Imam Soebechi, SH.MH. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd./ Marina Sidabutar, SH.MH. Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Biaya � biaya : Panitera-Pengganti : 1. M e t e r a i�����..Rp. 6.000,- ttd./ 2. R e d a k s i�����.Rp. 5.000,- A.K. Setiyono, SH.MH. 3. Administrasi Kasasi�...Rp. 989.000,- Jumlah ���Rp. 1.000.000,- Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara (ASHADI, SH.) Nip. 220000754. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 14 P/HUM/2009. Biaya � biaya : Panitera-Pengganti : 1. M e t e r a i�����..Rp. 6.000,- ttd./ 2. R e d a k s i�����.Rp. 5.000,- A.K. Setiyono, SH.MH. 3. Administrasi Kasasi�...Rp. 989.000,- Jumlah ���Rp. 1.000.000,- Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara (ASHADI, SH.) Nip. 220000754. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7