2. Persiapan Pengadaan Barang-Jasa...
Transcript of 2. Persiapan Pengadaan Barang-Jasa...
Persiapan/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.2. Pembentukan Panitia/Penunjukan Pejabat Pengadaan.j j g3. Penetapan Sistem Pengadaan.4 Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan4. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan.5. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau
O ’ E ti t (OE)Owner’s Estimates (OE).6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.
1. Perencanaan1. Perencanaan
Pemaketan Pekerjaan Jadual Pelaksanaan Pekerjaanj Biaya Pengadaan P l k P d Pelaksanaan Pengadaan
1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)
di bi (i) h i (ii) (iii) d d k (i ) d i i i
wajib: (i) memaksimalkan PDN, (ii) perluasan kesempatan usaha kecil,(iii) mengumumkan secara luas; dilarang: (i) memecah paket, (ii) menyatukan kegiatan daerah, (iii)
menyatukan paket pekerjaan kecil, (iv) prosedur diskriminatif/tidak obyektif
Paket Pekerjaan
penyediaan biaya: (i) honorarium, (ii) pengumuman, (iii) penggandaan dokumen, (iv) administrasi lainnya
KAK: (i) tujuan dan lingkup pekerjaan, (ii) acuan dan informasi bagi penyedia, (iii) acuan dalam
Biaya Pengadaan
KAK d HPS( ) j g p p j , ( ) g p y , ( )
evaluasi-klarifikasi-kontrak-hasil; HPS: (i) menilai kewajaran harga, (ii) nilai jaminan penawaran, (iii) acuan tambahan nilai jaminan
alokasi waktu yang mencukupi: (i) penayangan pengumuman, (ii) pengambilan dokumen, (iii) l j i d k (i ) i d k
KAK dan HPS
Jadual mempelajari dokumen, (iv) penyiapan dokumen penawaran
pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum, (ii) pelelangan terbatas, (iii) pemilihan langsung, (iv) penunjukan langsung; pengadaan JK: (i) seleksi umum, (ii) seleksi terbatas, (iii) seleksi langsung;
Jadual Pengadaan
Sistem p j g g; p g ( ) , ( ) , ( ) g g;(iv) penunjukan langsung
pengadaan B/JP/JL: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) instruksi, (iv) bentuk penawaran & kontrak, (v) syarat kontrak, (vi) daftar kuantitas & harga, (vi) spesifikasi teknis; pengadaan
JK (i) (ii) d (iii) KAK (i ) RKS ( ) k k t k
Pengadaan
Dokumen Pengadaan JK: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) KAK; (iv) RKS, (v) konsep kontrakPengadaan
1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)
PenyusunanPenyusunan PaketPaket dandan KetentuanKetentuan PemaketanPemaketanPekerjaanPekerjaan: Penggunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil
termasuk koperasi kecil;Dil h k t d b /j Dilarang memecah paket pengadaan barang/jasa;
Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapakegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinyakegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinyaseharusnya terdesentralisasi atau dilakukan usaha kecil; serta
Dilarang menentukan kriteria dan persyaratan bagipenyedia barang/jasa yang diskriminatif.
1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)
JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI
PENGU-MUMAN LL
BATAS AKHIR PEMASUKAN DOK.PQ
PENETAPAN HASIL PQ
UNDANGAN LELANG
PEMASUKAN PENAWARAN
PENGAMBILAN QPENGAMBILANDOK. PQ HR
HR HR
PENJELASAN DOK LELANG
BATAS AKHIRAMBILDOK PQ
MIN 3 HR
PENGUMUMANHASIL PQ
HR HR
PROSESMIN 3 HR PENGAMBILAN DOK LELANG
PROSES EVALUASI PQ
MIN 7 HR
HR MIN 7 HR
HR
7 HR
1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)
Contoh : Pelelangan Umum Dengan PrakualifikasiContoh : Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi( metoda satu sampul dan tidak terjadi sanggahan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35No Uraian Kegiatan KeteranganHari Kerja Ke-
1 Pengumuman Prakulifikasi 7 hari2 Pendaftaran dan pengambilan
dokumen prakualifikasi9 hari
3 Pemasukan dokumen prakualifikasi 9 hari4 Evaluasi dokumen prakualifikasi tidak diatur
f5 Pengumuman hasil prakualifikasi tidak diatur6 Masa sanggah atas hasil
prakualifikasitidak diatur
7 Undangan Lelang tidak diatur8 Pengambilan dokumen pemilihan
penyediatidak diatur lama
pengambilanpenyedia pengambilan9 Penjelasan (Aanwijzing) min 7 hr sejak
pengumuman10 Pemasukan dokumen penawaran 7 hari11 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir pemasuk-
kan dok penawarankan dok. penawaran12 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur13 Penetapan pemenang tidak diatur14 Pengumuman pemenang surat penetapan
diterima panitia15 Masa sanggah maks 5 hr sejak gg j
pengumuman16 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr
sejak pengumuman17 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr
sejak SPPBJ
1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)
JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN
PASCA KUALIFIKASI
L
AN
LL PENJELASAN
PEKERJAAN
AK
HIR
SU
KA
N
WA
RA
N
MIN 7 HR
MIN 7 HR
UM
UM
A
ATA
S
AEM
A
SEN
A
W
PENAYANGAN PEMASUKAN PENAWARAN
PEN
GU BA PE PPENAYANGAN
PENGUMUMAN MIN 6 HR
PENGAMBILAN DOK LELANG1 HR
PEMASUKAN PENAWARAN
P
1 HRPENGAMBILAN DOK. LELANG
1 HRPENDAFTARAN PESERTA LELANG
MIN 13 HR
?
1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)
JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN
PASCA KUALIFIKASI (Lanjutan)
N SPPBJ-1SPPBJ-2
MAX
K P
NW
RN USULAN CALON
PMENANG
KOREKSI ARITMATIK J A H
MAX5 HR
KA
AN
DO
K KOREKSI ARITMATIK
EVALUASI:ADMINISTRASI GG
UNA
B/J
PT/W
LKOT
A
UMUM
AN
A SA
NGGA
H
WAB
AN
GGAH
AN
BAND
ING
PEB
BU
K • ADMINISTRASI• TEKNIS• KWAJARN HARGA
PENILAIAN KUALIFIKASI PENETAPAN
MAX 5 HR PENG
GUB/
BP
PENG
U
MASA JA
WSA
N
GGAH
AN B
PENETAPAN CALON PEMENANG
PENILAIAN KUALIFIKASI PENETAPAN PEMENANG
MAX 14 HR DLM
SANG
DLM MAX DLM 5 MAX 7 HR
MAX 14 HR5 HR
DLM 5 HR
MAX2 HR
DLM 5 HR
MAX 5 HR MAX 7 HR
1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)
JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN DENGAN
PASCA KUALIFIKASI (Lanjutan)
USULAN CALON PBJ-
1
NTR
AK
SPPB
J-2
MAX K
K P
NW
RN USULAN CALON
PMENANG
KOREKSI ARITMATIK /JSP
P
H
KO
NMAX5 HR SP
MK
UK
AA
N D
O
EVALUASI:• ADMINISTRASI• TEKNIS NE
TAPA
N ME
NANG
ENGG
UNA
B/
GUMU
MAN
SA S
ANGG
AH
RIK
SAA
N
RSA
MA
PEB
BU TEKNIS
• KWAJARN HARGA
PENILAIAN QUA
PEN
PEM
PE
PENG MA
S
PMER BER
JAMINAN PLAKSNAAN
PENETAPAN CALON PEMENANG
MAX 14 HR
DLM 5 HR
MAX2 HR
MIN 5 HR
PLAKSNAANADDM ?
MAX 7 HR MAX 14 HRMAX 5 HR MIN 5 HRMAX 7 HR
MAX 14 HR
By - toto kusnindar
1. Perencanaan (lanjutan)Contoh : Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi( metoda satu sampul dan tidak terjadi sanggahan)
No Uraian KegiatanHari Kerja Ke-
KeteranganNo Uraian Kegiatan Keterangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Pengumuman lelang X X X X X X X 1 hari di surat kabar dan minimal 7 hari untuk di internet
2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen
X X X X X X 1 hari setelah pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhirpengambilan dokumen 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen
3 Penjelasan (Aanwijzing) X paling cepat 4 hr sejak tanggal pengumuman
4 Pemasukan penawaran X X batas akhir pemasukan, min 2 hari setelah penjelasanhari setelah penjelasan
5 Pembukaan dokumen penawaran
X hari terakhir pemasukkan dok. penawaran
6 Evaluasi dokumen penawaran
X maksimal 7 hari setelah pembukaan penawaran/
b k hpembukaan penawaran harga (dua sampul)
7 Penilaiaan dan pembuktian kualifikasi
X tidak diatur (bila diperlukan dapat dilakukan survai lap.)
8 Usulan calon pemenang X Paling lambat 7 hari setelah b k hpembukaan penawaran harga
9 Penetapan pemenang X tidak diatur
10 Pengumuman pemenang
X maksimal 2 hari setelah surat penetapan
11 Masa sanggah X X X X X maks 5 hr sejak pengumuman11 Masa sanggah X X X X X maks 5 hr sejak pengumuman
12 Penunjukan pemenang (SPPBJ)
X paling lambat 6 hari sejak pengumuman
13 Penandatanganan kontrak
X paling lambat 14 hari sejakSPPBJ
1. Perencanaan (lanjutan)1. Perencanaan (lanjutan)
BiayaBiaya PengadaanPengadaan:: Honorarium pengelola proyek. [Biaya iklan di media cetak -> di Perpres 54/2010 biaya
iklan bisa ditekan dengan memasukan pengumuman di web]web].
[Biaya untuk penggandaan dokumen pengadaan -> di Perpres 54/2010, biaya penggandaan dokkumen bisa p / , y p ggditekan dengan mengunduh melalui web].
Biaya untuk rapat. Biaya mencari data bagi penyusunan HPS/OE. Biaya untuk peninjauan lapangan.
2. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan/ j g
Pengguna
PejabatPejabat PembuatPembuat KomitmenKomitmen (PPK)(PPK): pejabat sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan b /j MMPengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
barang/jasa. PanitiaPanitia PengadaanPengadaan: tim untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa.
MMEENNGGgg
Anggaran/Dewan
Gubernur BI/
PejabatPejabat PengadaanPengadaan: satu orang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dgn nilai s/d Rp 100 juta.
AANNGG
Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD
Unit Unit LayananLayanan PengadaanPengadaan: satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang
KKAATT
bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan14
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
II. ORGANISASI PENGADAAN
10. OrganisasiPengadaan
Organisasi belum di kelompokkan jelas
1. PA/KPA;2. PPK;3. ULP/Pejabatj j
Pengadaan;4. Panitia/Pejabat
Penerima HasilPenerima HasilPekerjaan
11. Perangkat Belum diatur a. Kepala;organisasiULP
b. Sekretariat;c. Staf pendukung; d. Kelompok kerja .
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan15
/ /NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
12 Tugas dan Belum diatur • mengumumkan Rencana12. Tugas dankewenangan
Belum diaturdengan tegas
• mengumumkan RencanaUmum Pengadaan
• menetapkan Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan
13. Penetapan Pengadaan 1. Paket pengadaanpemenang/penyediaoleh PA/KPA
Barang/Jasadiatas Rp. 50M
Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnyadiatas Rp. 100M
di K/L/I atau Kep.Daerah di Daerah
p2. Paket pengadaan Jasa
Konsultansi diatas Rp. 10 MDaerah M
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan16
NO TOPIK KEPPRES80/03
PERPRES 54/10 KET80/03
14. Kuasa Pengguna
Tidak diaturdengan jelas
- Dpt diangkat lebih dari 1(satu) orang sesuai beban
k j / k d liAnggaran (KPA)
pekerjaan/rentang kendali PA.- Di angkat oleh PA (tgkt Pusat)- Ditetapkan oleh Kepalap p
Daerah (tgkt Daerah)- KPA untuk dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuandan tugas pembantuandiangkat oleh PA atas usulKepala Daerah
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan17
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
B PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
15. Tugas danfungsi
- Menetapkandokumen
- menyusun dan menetapkanrencana pengadaan:
pengadaan;
- Menetapkanpemenang;
Spesifikasi teknis;
Rincian HPS
k kpemenang;
Rancangan kontrak
- tidak menetapkan pemenang
menyimpan dan menjaga- menyimpan dan menjagakeutuhan seluruh dokumenpelaksanaan pengadaan
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan18
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
16. Kewenanganlain
Belum diatur denganjelas
• dapat mengusulkan perubahanpaket dan jadwal pekerjaan kpdlain jelas paket dan jadwal pekerjaan kpdPA
• dapat menetapkan
tim pendukung
tim atau tenaga ahli pemberipenjelasan teknis (aanwijzer)
17. Persyaratanmanajerial
- Pendidikan min. D3
- Pendidikan min S1- Tidak ada persyaratan DP3
- DP3 untuk masa 3 tahun terakhirdengan nilai
i i l “B ik”minimal “Baik”.
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan19
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
18. Kewajiban Dalam masa transisi, a. PPK pada K/L/I bersertifikatbersertifikat sebelum memiliki
sertifikat, seseorangyang telah diangkat
j di PPK h
sejak Perpres ini berlaku;
b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana
menjadi PPK harusmengikuti pelatihan.
Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan
c. PPK pada PemerintahProp/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.J
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan20
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
C. ULP/PEJABAT PENGADAAN
19. KewenanganPembentukan ULP
Belum diatur Menteri/pimpinanLembaga/KepalaDaerah/pimpinan Institusi.
20. Fungsi ULP Sama denganpanitia, utkpengadaan
/j
• PengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya
jBarang/jasa > Rp.50 jt
Rp. 100 jt
• Pengadaan JasaKonsultansi Rp.50 jt
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan21
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
21. Kelompok Sama dengan • Berjumlah gasal minimal 3 pkerja ULP
gpanitia, berjumlahgasal, min 3 (tiga) orang sesuai
j g(tiga) orang
• Dapat ditambah sesuai dg kompleksitas pekerjaan.
besaran nilaipekerjaan
p p j• Dapat dibantu aanwijzer
22. Pejabat Melaksanakan • melaksanakan PengadaanjPengadaan Penunjukan
Langsung utkpengadaan
gLangsung
• Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya ≤g
Barang/jasa ≤ 50 jtJ y
Rp. 100 jt• Pengadaan Jasa Konsultansi≤Rp.50 jt≤ p j
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan22
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
23. Tugas,wewenang dan
- menyusun Dok. Pengadaan;
- menetapkan Dok. Pengadaan;menetapkan pemenang utkwewenang dan
tanggungjawab ULP
Pengadaan;- mengusulkan
pemenang
- menetapkan pemenang utk Pengadaan
Barang/Pek.Konstruksi/JasaLainnya ≤ Rp 100 M;Lainnya ≤ Rp.100 M;
Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp. 10 M
j b h- menjawab sanggahan
24. Kewenangan Belum diatur Dapat mengusulkan kpd PPK:lain dengan jelas • perubahan HPS;
• Perubahan spesifikasi.
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan23
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
25 l di i k l h A/ A25. Ketentuanumum
Belum diatur - Ditetapkan oleh PA/KPA
- Dapat dibantu oleh tim/tenagaahli yg ditetapkan PA/KPA
26. Tugas danfungsi
Belum diatur - Memeriksa hasil pekerjaan
M i h il k jfungsi - Menerima hasil pekerjaan
- Membuat dan menandatanganiBerita Acara serah terima
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan24
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
E. PENYEDIA BARANG/JASA
27 Persyaratan KD diberlakukan untuk KD untuk pengadaan27. Persyaratan - KD diberlakukan untuksemua jenis pengadaan
- SKP untuk pengadaan JasaP b
- KD untuk pengadaanPekerjaan Konstruksi danJasa Lainnya
SKP t k dPemborongan - SKP untuk pengadaanPekerjaan Konstruksi danJasa Lainnya
28. Kemampu-an Dasar (KD)
- Utk Jasa PemboronganKD=2 NPt
- Utk Barang/Jasa Lainnya,
- Utk Pek. Konstruksi, KD = 3 NPt
- Utk Jasa Lainnya KD = g J y ,KD= 5 NPt
- Utk Jasa KonsultansiKD=3NPt
J y5 NPt
- NPt utk 10 tahunterakhir
- NPt utk 7 tahun terakhir
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan25
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
29. Nilai KD Tidak tegas batasan sama dengan nilai total HPSminimum minimum nilai KD
30. SisaKemampuan
Persyaratan PenyediaJasa Pemborongan
Tidak diwajibkan lagiadanya SKKKemampuan
Keuangan (SKK) Jasa Pemborongan adanya SKK
31. Dukungan • 10 % untuk jasa Minimal 10 % dari nilaiKeuangan dariBank
pemborongan
• 5% untuk selainjasa pemborongan
paket untuk pekerjaankonstruksi
j g
Perbedaan Ketentuan Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 terkait Perpres 54/2010 terkait Organisasi Pengadaan26
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
32. SisaK
. Hanyadib l k k
- Pekerjaan konstruksid J L i
Tercantumdi LampiranKemampuan
Paketdiberlakukanuntuk JasaPemborongan
dan Jasa Lainnya
- Usaha kecil KP =5
- Usaha non kecil
di Lampiran
- Nilai SKP tidakdisebutkan
Usaha non kecil KP = 6 atau 1,2 N
- N = Jumlah paketk j b kpekerjaan terbanyak
yang dapat ditanganipada saat bersamaanselama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
2. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan2. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
B/PK/JL JKP j b t P d 0 100 J t 0 50 J t
JENIS PENGADAANPERSONIL PENGADAAN
Pejabat Pengadaan 0 - 100 Juta 0 - 50 Juta
Panitia Min 3 Orang > gasal >100 Juta > 50 Juta
Unit Layanan
Pengadaan g g
3. Penetapan Sistem Pengadaan3. Penetapan Sistem Pengadaan
M dM d P ilihP ilih BB P k j K k i P k j K k i dd JJ L iL i MetodeMetode PemilihanPemilihan BarangBarang, , Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi dandan JasaJasa LainnyaLainnya(B/P(B/PKK/JL) /JL) sertaserta JasaJasa KonsultasiKonsultasi (JK)(JK): disesuaikan dengan jenis, sifat, nilaibarang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyediabarang/jasa yang ada/mampu melaksanakan pekerjaan yang diadakan.
●● MetodeMetode pemilihanpemilihan pengadaanpengadaan B/JLB/JL: (i) pelelangan umum/sederhana; (ii)pp p gp g ( ) p g ; ( )penunjukkan langsung; (iii) pengadaan langsung; dan (iv)kontes/sayembara.
●● MetodeMetode pemilihanpemilihan pengadaanpengadaan PPKK (i) pelelangan umum; (ii) pelelangan●● MetodeMetode pemilihanpemilihan pengadaanpengadaan PPKK (i) pelelangan umum; (ii) pelelanganterbatas; (iii) pemilihan langsung; dan (iv) pengadaan langsung
●● MetodeMetode pemilihanpemilihan pengadaanpengadaan JKJK: (i) seleksi umum/sederhana; (ii)penunjukkan langsung; (iii) pengadaan langsung; dan (iv) sayembarapenunjukkan langsung; (iii) pengadaan langsung; dan (iv) sayembara.
3. Penetapan Sistem Pengadaan (lanjutan)
P k lifik i il i k t i d Prakualifikasi: proses penilaian kompetensi dankemampuan usaha serta pemenuhan persyaratanlainnya dari penyedia barang/jasa sebelummemasukan penawaran.
Pascakualifikasi: proses penilaian kompetensi danp p pkemampuan usaha serta pemenuhan persyaratanlainnya dari penyedia barang/jasa setelahlainnya dari penyedia barang/jasa setelahmemasukan penawaran.
3. Penetapan Sistem Pengadaan (lanjutan)N M t d P ilih K l k it P k jNo. Metoda Pemilihan Kompleksitas Pekerjaan
Kompleks Tidak Kompleks
PengadaanPengadaan BarangBarang//JasaJasa LainnyaLainnyaPengadaanPengadaan BarangBarang//JasaJasa LainnyaLainnya
1 Pelelanganumum/sederhana
Pascakualifikasi/Prakualifikasi Pascakualifikasi
2 Pelelangan terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi
3 Pemilihan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi
4 Penunjukan langsung Prakualifikasi -4 Penunjukan langsung Prakualifikasi -
PengadaanPengadaan JasaJasa KonsultansiKonsultansi
1 Seleksi umum Prakualifikasi Prakualifikasi
2 Seleksi terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi
3 Seleksi langsung Prakualifikasi Prakualifikasi
4 Penunjukan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi