2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L S U M B E R

D A Y A A I R

B A L A I W I L A Y A H S U N G A I M A L U K U U T A R A

Jln.Jati Besar No.443Ternate,Telp.(0921)

3127933/3127932,Fax.(0921)3128775/3128776

ii

Daftar isi

1. Pendahuluan ....................................................................................................................... 1

1.1 Latar belakang .................................................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan Pengelolaan SIH3 ........................................................................... 2

1.2.1 Maksud Pengelolaan SIH3 ................................................................................................ 2

1.2.2 Tujuan Pengelolaan SIH3 ................................................................................................. 2

1.3 Dasar hukum Pengelolaan SIH3 ...................................................................................... 2

1.4 Lingkup kegiatan Pengelolaan SIH3 dan koordinator pelaksana H3 ......................... 3

1.4.1 Hidrologi (H1), koordinator pelaksana adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ............................................................................................................. 3

1.4.2 Hidrometeorologi (H2), koordinator pelaksana adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika .................................................................................................. 3

1.4.3 Hidrogeologi (H3), koordinator pelaksana adalah Kementerian Energi danSumber Daya Mineral ....................................................................................................................... 4

1.5 Pengelolaan SIH3 di Tingkat Provinsi ............................................................................. 4

2. Penyusunan Rencana dan Pemantauan PelaksanaanPengelolaan Sistem Informasi Hidrologi Hidrometeorologi Hidrogeologi (PSIH3) ....................................... 5

2.1. Penyusunan Matrik Rencana Pelaksanan PSIH3 ......................................................... 5

2.2. Penyusunan Matrik Pemantauan Pelaksanan PSIH3 .................................................. 5

3. Hasil Kesepakatan Sidang TKPSDA WS Halmahera Utara ...................................... 29

4. Kesimpulan dan Program kerja selanjutnya ................................................................. 30

4.1. Kesimpulan ........................................................................................................................ 30

4.2. Program kerja selanjutnya............................................................................................... 30

1

Laporan Sidang TKPSDA WS Halmahera Utara

Pengelolaan Sistem Informasi H3 (Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi)

WS Halmahera Utara- Provinsi Maluku Utara

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Air yang berlebihan pada musim penghujan merupakan sumber bencana bagi kelangsungan kehidupan suatu bangsa (ditinjau terhadap bidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan, maupun lingkungan). Akan tetapi ketersediaan air pada saat musim kemarau merupakan kebutuhan mutlak/faktor yang amat penting untuk menunjang kelangsungan kehidupan suatu bangsa dan atau mahluk hidup yang berada disekitarnya.

Keberadaan air di bumi sebagai aliran permukaan (hidrologi) maupun di dalam bumi (Hidrogeologi) dan di atmosfer (hidrometeorologi) mengikuti siklus hidrologi yang sangat dinamis wajib untuk diamati, dicatat, dihimpun, dan diolah menjadi data dan informasi mengenai kondisi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi (H3)

Wilayah Sungai (WS) Halmahera Utara sesuai dengan dengan Permen PUPR no 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, merupakan WS Strategi Nasional, dan dikelola oleh BWS Maluku Utara. Untuk menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di WS Halmahera Utara, pada saat ini BWS Maluku Utara telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hidrologi yatu meliputi jaringan pos pengamatan tinggi muka air sungai, curah hujan dan klimatologi.

Berdasarkan hasil inventarisasi di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan WS Halmahera Utara pada khususnya, pengelola data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi (H3) pada saat ini dikelola oleh 3 lembaga/intansi yaitu:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilaksanakan oleh BWS Maluku Utara mengelola data dan informasi hidrologi

- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, mengelola data dan informasi hidrometeorologi

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Maluku Utara, mengelola data dan informasi hidrogeologi

Selain BWS Maluku Utara di WS Halmahera Utara terdapat instansi lain yang mengelola pos curah hujan dan klimatollogi yaitu BMKG Provinsi Maluku Utara. BMKG mengoperasikan pos curah hujan dan klimatologi untuk menunjang keperluan pengamatan cuaca

Dengan adanya dua intansi yang mengelola pos pengamatan curah hujan dan cuaca dan dengan kepentingan dari masing-masing pengelola yang berbeda kemungkinan akan mengakibatkan pengelolaan hidrometeorologi menjadi :

- tidak efisien (terjadi keragaman data & informasi, data yang tumpang tindih),

2

- belum terkoordinasi secara baik - belum adanya kerjasama pertukaran data - ketersediaan data/tipe data dan demikian pula metoda analisa data yang

digunakan di masing-masing intansi pengelola juga berbeda maka akan menghasilkan informasi yang berbeda-beda.

Agar tersedia data dasar dalam pengelolaan SDA yaitu data dan informasi yang mencakup kondisi hidrologi (permukaan), hidrometeorologi dan hidrogeologi (H3) yang terintegrasi, akurat, tepat waktu dan berkesinambungan, maka sangat diperlukan pengelolaan Sistim Informasi Hidrologi Hidrometeorologi Hidogeologi (SIH3) sehingga tersedia data dan informasi yang mudah diakses, dipertukarkan, dan dianalisa untuk menunjang pengelolaan SDA.

1.2 Maksud dan Tujuan Pengelolaan SIH3

1.2.1 Maksud Pengelolaan SIH3

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) dimaksudkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, dapat menyediakan informasi sumbe daya air yang terintegrasi, akurat dan tepat waktu bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang SDA

1.2.2 Tujuan Pengelolaan SIH3

1) Meningkatkan keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi H3

2) Menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi H3

3) Menjamin kompatibilitas perangkat pengolahan data dan informasi H3 yang ada di berbagai instansi pengelola

4) Menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi H3 yang didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.

1.3 Dasar hukum Pengelolaan SIH3

Landasan hukum Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan

Hidrogeologi (SIH3) meliputi:

- Undang-Undang No 31 tahun 2009 tentangMeteorologi, Klimatologi, danGeofisika

- Perpres no 88 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional

o Pasal 1.

• Menetapkan Kebijakan PSIH3.

• PSIH3 menjadi arahan strategis pengelolaan data &infromasi H3 s/d tahun 2030.

• SIH3 sebagai pendukung SISDA dalam Pengelolaan SDA terdiri dari:

Kebijakan 1, Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi H3, meliputi 4 strategi

3

Kebijakan 2, Peningkatan Tatalaksana Pengelolaan Data dan Informasi

H3, meliputi 10 strategi

Kebijakan 3, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pengelolaan Data dan Informasi H3, meliputi 2 strategi

Kebijakan 4, Pembiayaan Pengelolaan Data dan Informasi H3, meliputi 3

strategi

Kebijakan 5, Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Pengelolaan Data dan Informasi H3, meliputi 3 strategi.

o Pasal 3.

1) Gubernur menetapkan kebijakan Pengelolaan SIH3 (PSIH3) tingkat Propinsi dengan mengacu pada SIH3 tingkat Nasional.

2) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan Pengelolaan SIH3 (PSIH3) tingkat Kabupaten/Kota dengan mengacu pada SIH3 tingkat Propinsi.

o Pasal 4.

Rincian program pelaksanaan Kebijakan PSIH3 untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang perekonomian selaku ketua Dewan SDA Nasional .

- Permenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional no 03/2013 tentang matrik tindak lanjut pelaksanaan Perpres no 88

- Peraturan Menteri No 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan

- Pasal 17: Untuk mendukung pengelolaan SDA Gubernur/Bupati/Walikota menyelenggarakan pengelolaan SISDA, memberdayakan para pemilik kepentingan dan kelembagaan SDA sesuai kewenangannya

- Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.

1.4 Lingkup kegiatan Pengelolaan SIH3dankoordinatorpelaksanaH3

1.4.1 Hidrologi (H1), koordinator pelaksana adalah Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

• Curahhujan

• Indikasi ketersediaan airpadaSumber Air (SA)

• Tinggimuka air atau debit pada SA

• Kandungansedimen pada SA

• Neraca air

• Kondisialiran air dan informasi lainnya

1.4.2 Hidrometeorologi (H2), koordinatorpelaksanaadalahBadanMeteorologi, KlimatologidanGeofisika

• Prakiraan hujan

• Temperaturudara,

• Kecepatanangin,

4

• Kelembabanudara,

• Informasilain terkait dgnkondisiatmosfer

1.4.3 Hidrogeologi (H3), koordinatorpelaksanaadalahKementerianEnergiSumberDaya Mineral

• Potensi air tanah,

• Informasi mengenai kondisiakuifer

• Informasilain terkaitdgnkondisicekungan air tanah (CAT)

1.5 Pengelolaan SIH3 di Tingkat Provinsi

Dewan SDA Provinsi Maluku Utara belum terbentuk, dengan demikian maka Kebijakan

Pengelolaan SIH3 di tingkat Provinsi belum ditetapkan. Untuk menunjang kegiatan

pengelolaan data &informasi H3 di WS Halmahera Utara dan sesuai dengan TUSI

TKPSDA WS, disepakati untuk melakukan pembahasan rencanapelaksanaan

pengelolaan SIH3 di Wilayah Sungai Halmahera Utara

5

2. Penyusunan Rencana dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi Hidrometeorologi

Hidrogeologi (PSIH3)

Kebijakan PSIH3 di tingkat Provinsi akan mengacu pada kebijakan PSIH3 pada tingkat

nasional seperti yang telah ditetapkan berdasarkan PP no 88 tahun 2012.

Kebijakan PSIH3 pada tingkat Kab/Kota akan mengacu pada kebijakan PSIH3 pada

tingkat Provinsi seperti yang digambarkan pada bagan alir kegiatan Pengelolaan SIH3

(PSIH3), pada gambar 1 berikut ini.

Berhubung kebijakan PSIH3 di tingkat provinsi Maluku Utara belum ditetapkan maka

untuk menunjang pelaksanaan PSIH3 di WS Halmahera Utara, TKPSDA WS Halmahera

Utara sepakat untuk menyusun matrik rencana pelaksanaa PSIH3 dan rencana tindak

lanjut yang perlu dilakukan untuk menunjang pelaksanaan PSIH3 tersebut

2.1. Penyusunan Matrik Rencana Pelaksanan PSIH3

Sesuai dengan kesepakatan dan kesiapan dari masin-masing Intannsi Pengelola data &

informasi H3, maka pengelolaan SIH3 direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap

seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Matrik ini juga berfungsi sebagai acuan bagi Tim Koordinasi Pengelolaan SDA

(TKPSDA) untuk memantau dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan PSIH3 yang akan

dicapai oleh masing-masing Intansiterkait.

2.2. Penyusunan Matrik Pemantauan Pelaksanan PSIH3

Untuk mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi yang perlu dilakukan oleh

TKPSDA tentang capaian target output dari masing-masing kebijakan dan strategi

diperlukan indikator output yang dapat terukur, seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut ini

Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini perlu dilakukan oleh TKPSDA minimal setahun

sekali.

6

Gambar 1 Bagan alir Kegiatan Pengelolaan SIH3

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SIH3

Penyusunan Rencana Pengelolaan SIH3

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan SIH3

Keterangan:Kegiatan sesuai TUSI Kegiatan monevKoordinasi

Nasional Provinsi Kab/Kota

URAIAN

KEGIATAN

Dewan SDA TKPSDA WS

Nasional Provinsi Kab/Kota

Penetapan Kebijakan PSIH3 Tingkat Nasional Penetapan

Kebijakan PSIH3 Tingkat Provinsi Penetapan

Kebijakan PSIH3 Tingkat Kab/Kota

Penyusunan Rencana

Pengelolaan SIH3

WS nasional

Penyusunan Rencana

Pengelolaan SIH3

WS Provinsi

Penyusunan Rencana

Pengelolaan SIH3

WS Kab/Kota

MONEV PELAKSANAAN PENGELOLAAN SIH3

sesuai kewenangannya

Matrik Rencana pengelolaan SIH3 (sesuai Kewenangannya)

Matrik Rencana pengelolaan SIH3 (sesuai Kewenangannya)

7

Tabel 2.1 Matrik Rencana Pelaksanaan Pengelolaan Sistim Informasi H3 (PSIH3) WS Halmahera Utara

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tabel 2.2 Matrik pemantauan pelaksanaan PSIH3 WS Halmahera Utara

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3. Hasil Kesepakatan Sidang TKPSDA WS Halmahera Utara

Dalam Sidang TKPSDA WS Halmahera Utara telah disepakati Rencana PSIH3 WS Halmahera Utara seperti terlihat pada tabel 3.1dibawah ini

Tabel 3.1 Rencana hubungan kerjasama dan Program pelaksanaan PSIH3

BMKG BWS ESDM 1 2 3 4 5

a

Pos Curah Hujan

Pos Klimatologi

Pos Duga Air

Pos Duga Air Tanah

b

c

d

e

f Pengelolaan database

g

h

i √ √ √

j

k

Clearing House data dan informasi

Monev kinerja pengelolaan H3

Sertifikasi Pengelolaan H3

Koordinator pengelolaan SIH3

Catatan

Perlu berkoordinasi dan bekerjasama

Dapat bekerjasama

Penyerahan informasi untuk pengelolaan SIH3

Kondisi saat ini belum ada koordinasi/kerjasama antar instansi terkait

Ketua Sidang

1 Samir Jahum : …………………………………………..

Anggota I

2 Nur Sjafani : …………………………………………..

Anggota II

3 Samsul Hamja : …………………………………………..

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara

(selaku Ketua TKPSDA)

……………………………

Nip. ……………………… Nip. ………………………

……………………………

(selaku Ketua Harian TKPSDA)

Kepala Dinas PU Provinsi Maluku Utara

Nip. ………………………

……………………………

( selaku sekretaris TKPSDA )

Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara

Rencana Tindak Lanjut Tahun ke

BMKG BWS ESDM

Pengelolaan Data dan informasi

Clearing House data dan informasi H3 ditingkat

Wilayah Sungai

Verifikasi dan validasi data

KegiatanTanggung Jawab Instasi Hubungan kerjasama

Jenis Pos

Perencanaan, pembangunan/revitalisasi

pos & peralatan

Inventarisasi dan ploting posisi pos

Pengumpulan dan pengolahan data

lapangan

Mengetahui,

Telah Disepakati Oleh Pimpinan Sidang Pleno I TKPSDA WS HALSEL & WS HALUT

Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan

dini melalui pemanfaatan informasi H3

Analisa data

Kalibrasi alat

Pengadaan peralatan

Peningkatan kemampuan SDM

Pengadaan pembiayaan

Penyeragaman istilah baku dan pengertian dan

penetapan jenis dan format data/informasi

yang perlu di shearing

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK) pengelolaan data dan informasi H3

Sosialisasi Pengelolaan H3 dan peningkatan

peran serta masyarakat

Sosialisasi tentang tarif pelayanan data dan

informasi H3

Peningkatan sinergi dalam pelaksanaan

pengelolaan data dan informasi H3 antar

lembaga dalam lingkup Wilayah Sungai

30

4. Kesimpulan dan Program kerja selanjutnya

4.1. Kesimpulan

1. Para Intansi pengelola SIH3 di WS Halmahera Utara, yaitu BWS Maluku Utara,

BMKG, dan Dinas Pertambangan & Energi Prov Maluku Utara sepakat untuk

mengelola SIH3.

2. Sesuai dengan kebijakan BMKG secara Nasional, maka BMKG Prov. Malut telah

menyiapkan portal informasi SIH3

3. Dalam WS Halmahera Utara terdapat dua Intansi pengelola pos curah hujan dan

klimatologi yaitu BMKG dan BWS.

Masing-masing Intansi mengelola pos pengamatan yang berbeda.

Untuk menunjang mekanisme pertukaran informasi di antara kedua Intansi tersebut,

maka perlu untuk disusun perjanjian kerjasama pengelolaan data dan informasi

terutama antara BMKG dan BWS. Selain kegiatan pengelolaan data dan informasi

diperlukan pula kesepakatan dalam hal tatacara pengumpulan/ pencatatan data

lapangan dan pengolahan data.

4.2. Program kerja selanjutnya

1. Penyusunan perjanjian kerjasama pengelolaan data dan informasi

2. Membuat kesepakatan antara BWS dengan BMKG tentang tatacara pengelolaan

data curah hujan dan klimatologi

3. Membuat kesepakatan antara ketiga Intansi Pengelola SIH3 Prov. Maluku Utara

(BWS, BMKG dan Dinas Pertambangan&Energi Prov. Malut) untuk dapat

melaksanakan mekanisme koordinasi pengelolaan data &informasi H3 yaitu dengan

terwujudnya perjanjian kerjasama.

4. Masing-masing intansi melanjutkan kegiatan pengelolaan data dan informasi dan

berfungsi sebagai clearing house dari masing-masing data & informasi yang dikelola.