2019 - :: SAKIP Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/DRAFT RENSTRA REVIEW I PPL...
Transcript of 2019 - :: SAKIP Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/DRAFT RENSTRA REVIEW I PPL...
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN TAHUN 2015 - 2019
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan tersusunnya
Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019
sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian Periode 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian
Tahun 2015-2019. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Rencana Strategis Direktorat Perluasan
dan Perlindungan Lahan terdapat penyesuaian tugas dan fungsi.
Dengan diselesaikannya review Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan Periode 2015-2019, maka diharapkan pelaksanaan program dan
kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan mendukung pertanian selama lima
tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi
komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun
sektor.
Dengan berkembangnya infrastruktur sarana dan prasarana pertanian yang mantap
di lapangan, diharapkan mampu memberikan dukungan yang kuat bagi
berkembangnya kegiatan usaha tani, peningkatan produksi dan terwujudnya
masyarakat petani yang adil dan sejahtera sebagai salah satu target utama
Kementerian Pertanian 2015-2019.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerja-sama dan menyumbangkan
pemikirannya dalam menyusun buku ini, diucapkan terima kasih.
Jakarta, November 2015
Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan,
Ir. Prasetyo Nuchsin, MM
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................. 1
1.1. Kondisi Umum ............................................................ 1
1.2. Potensi dan Permasalahan ........................................... 2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................ 11
2.1. Visi............................................................................. 11
2.2. Misi ............................................................................ 11
2.3. Tujuan ....................................................................... 12
2.4. Sasaran ...................................................................... 14
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................................. 15
3.1. Strategi ...................................................................... 15
3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan ............................... 16
BAB IV. PENUTUP .......................................................................... 23
LAMPIRAN ................................................................................... 24
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam
pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini sudah diinisiasi sejak tahun 1960
melalui terbitnya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pengaturan tanah dan sumber daya alam.
Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 mengamanatkan
berbagai kebijakan dalam peningkatan produksi pertanian guna memenuhi
pasokan kebutuhan produksi pertanian dalam negeri, peningkatan devisa
negara dan penyediaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan
pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan sektor yang berkelanjutan.
Sasaran penyediaan lahan dalam tahun 2015-2019 diantaranya adalah
perluasan 1 juta hektar lahan sawah baru, pengendalian konversi lahan dan
pemulihan kesuburan lahan yang airnya tercemar sebagaimana tertuang dalam
sasaran nawacita kedaulatan pangan. Dalam kaitannya dengan kebijakan
tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, sebagai salah satu
kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu
diminta untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir
dari pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Dalam periode tahun 2011 - 2014, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
rata-rata per tahun dapat menambah sekitar 88 ribu hektar baku lahan
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui pendanaan
dari Pemerintah. Hal ini dipandang tidak cukup, karena berbagai permasalahan
pemenuhan kecukupan pangan ini bersifat strategis dan berdampak pada
berbagai aspek kehidupan, sehingga di waktu yang akan datang hal tersebut
menjadi perhatian utama bagi bangsa Indonesia. Pengalaman di berbagai
negara lain, masalah kekurangan pangan dapat berimplikasi terhadap politik,
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 2
ekonomi, sosial dan pertahanan serta keamanan suatu bangsa atau negara.
Dengan demikian, kita berusaha agar kejadian di negara asing tersebut tidak
terjadi di Indonesia.
Tabel-1.Realisasi Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan TA. 2011 s.d 2014
No. Kegiatan Satuan
Target
Renstra
2011 s.d
2014
Realisasi
DIPA 2011
s.d 2014
%
Target Yang
Belum
Tercapai
1 Perluasan Areal TP,
Horti, Bun, dan Nak
Ha 352.637 291.683 82,71 60.955
2 Optimalisasi Lahan Ha 664.772 641.601 96,51 23.171
3 Jalan Pertanian Km 2.331 2.302 98,73 30
4 Pengembangan
Metode SRI
Ha 445.838 434.759 97,52 11.079
5 Pra dan Pasca
Sertipikasi Lahan
Bidang 281.400 177.743 63,16 103.657
Dari Tabel-1 di atas, masih terdapat sisa kegiatan pada TA. 2011-2014 yang
belum tercapai dan diharapkan target kegiatan yang belum tercapai dapat
dilanjutkan pada TA. 2015-2019 oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan.
1.2 Potensi dan Permasalahan
A. Potensi
Berdasarakan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta
hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial
untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering,
5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan
rawa. Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah
dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga sebagai lahan cadangan sekitar
34,7 juta hektar, yang berada di kawasan budidaya (APL) seluas 7,45 juta
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 3
hektar, HPK 6,79 juta hektar dan sekitar 20,46 juta hektar di kawasan Hutan
Produksi (HP).
Dari sisi sumberdaya lahan, terbuka peluang untuk pembukaan lahan
pertanian melalui (1) pemanfaatan lahan terlantar, meningkatkan luas
tanam pada lahan-lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya dan (2)
pembukaan lahan baru untuk pertanian. Dengan total luas lahan pertanian
yang ada saat ini sekitar 63,7 dan 8,1 juta ha adalah lahan persawahan,
maka diperkirakan masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian
sekitar 30,4 juta hektar.
Lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan saat ini jumlahnya cukup
luas yaitu sekitar 14,2 juta hektar (Statistik Lahan Pertanian, Pusdatin,
2014) merupakan potensi yang patut diperhitungkan dalam rangka
memenuhi kebutuhan lahan pertanian yang semakin meningkat. Lahan ini
berpotensi untuk dioptimasi, direklamasi, dikonservasi dan direhabilitasi
tergantung kebutuhan prasarana dan sarana serta keadaan sosial dan
ekonomi masyarakat setempat.
Berdasarkan atas pola ruang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, lahan yang
diusahakan dengan komoditas pertanian tersebut harus dalam kawasan
budidaya, namun pada kenyataannya sekarang bahwa sebahagian
komoditas pertanian tersebut diusahakan dan masih berada di kawasan
lindung. Hal ini terjadi karena (1) berbagai keputusan sektor di pusat
maupun daerah tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, (2) masyarakat atau pelaku usaha tidak mengetahui dimana
mereka harus melakukan budidaya, (3) peraturan perundang-undangan
tersebut muncul kemudian setelah masyarakat melakukan budidaya di
kawasan tersebut.
Atas dasar hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Lahan Pertanian (2008) potensi lahan yang dapat
dikembangkan menjadi lahan sawah sekitar 18 juta ha, namun belum
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 4
diketahui status penguasaan dan penggunaannya terkini. Selain itu, masih
tersedia areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan secara
optimal seperti lahan kering/rawa/lebak/pasang surut/gambut yang
merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan. Potensi
sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk
produksi komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani.
B. PERMASALAHAN
Dalam dekade 30 tahun ke depan, lahan merupakan salah satu masalah
utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini sudah semakin
terasa sejak 15 tahun lalu, karena berbagai pembangunan yang sangat
pesat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi permasalahan kini dan yang akan datang terkait
dengan penyediaan lahan pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan
pangan nasional antara lain:
a. Regulasi dan Kebijakan
Pemerintah pusat dan daerah telah menerbitkan berbagai peraturan
perundang-undangan tentang pengaturan pemilikan, penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian, termasuk
pengendaliannya, tetapi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya
di lapangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh (1) disharmonis
persepsi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah yang
diimplementasikan oleh Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam pengaturan pemanfaatan dan penggunaan lahan
pertanian, (2) pengendalian dan penerapan punishment dan reward
yang tidak konsisten. Namun setelah Undang-Undang nomor 26 tahun
2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-
Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya terbit
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 5
maka instrumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian lahan
berbasis ruang akan semakin lebih baik dan diharapkan para
pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan lahan semakin
tertib dan melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan lahan atas
azas taat dan tertib hukum.
b. Konversi lahan yang tidak terkendali
Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian tanaman pangan tengah
dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang
terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke
penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah
lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau
infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami
tanaman pangan.
Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun.
Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru
masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan
40 ribu hektar pertahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang
terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah
baru. Konversi lahan sawah sekitar 80% terjadi di wilayah sentra
produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada
persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh
lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah
daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam
penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian.
Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong
ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan
insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian
produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa
terkendali.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 6
Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke
non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LahanPertanian Pangan
Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya.
Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan
dan industri terus berlangsung. Hal inimenjadi tantangan yang cukup
berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan
ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang
diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai
aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu
dikembangkan lebih lanjut.
Di samping itu, masih terjadi alih fungsi komoditas pertanian di dalam
kawasan peruntukan pertanian di beberapa propinsi, sebagai contoh,
yang semula lahan sawah dialihkan menjadi lahan perkebunan kelapa
sawit atau kakao, sebagai pengaruh nilai ekonomis komoditas
perkebunan tersebut memberikan margin yang lebih besar.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, alih komoditas di lahan
sawah menjadi peruntukan komoditas lainnya tidak diijinkan. Hal ini
perlu secara berkelanjutan dan bertahap disampaikan kepada
pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk disseminasi dan sosialisasi
dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan
peruntukan pertanian sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota.
c. Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru
Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak sawah baru seluas 330
ribu hektar selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha setiap tahunnya.
Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah memang belum bisa
menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 ribu ha per tahun.
Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 7
pemerintah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan
dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari
koordinasi dengan daerah dan juga adanya berbagai persoalan yang
dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan
dan kepemilikan lahan.
d. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petugas teknis
Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dikaitkan dengan
koordinasi yang belum terlaksana dengan baik serta diiringi dengan
mind set para pelaku usaha yang belum mengacu pada ketaatan
pemanfaatan ruang merupakan resultante pengambilan kebijakan dan
keputusan yang tidak mengacu pada regulasi. Hal ini merupakan suatu
kesalahan yang tidak perlu diulangi dalam rangka pemanfaatan lahan
untuk pembangunan pertanian di kemudian hari. Diketahui dalam
rangka pengaturan ruang, khususnya para petugas di sektor pertanian
masih belum sempat memikirkannya, karena fokus kebijakan masih
terbatas pada upaya peningkatan produksi dan budidaya, sedangkan
pemahaman terhadap pemanfaatan lahan, penggunaan peta dan
pengaturan zonasi serta upaya pengendalian lahan masih terbatas.
e. Pertambahan penduduk
Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa
pada tahun 2019 dan 44% penduduk berada di pedesaan dan 56%
diperkotaan. Sementara kapasitas ketersedian lahan pertanian semakin
berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan
perumahan dan industri.
Pertambahan penduduk berpengaruh pada penguasaan lahan
pertanian per kapita menjadi semakin sempit dan jumlah petani gurem
setiap tahun semakin meningkat (jumlah petani gurem 13,7 juta KK
dan laju peningkatan 2,4 % per tahun). Pada tahun 2012, luas
penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 8
menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Luas penguasaan lahan petani
yang semakin sempit akan menyulitkan upaya peningkatan
kesejahteraan petani dan tidak efisien dalam berusaha tani.
Selain itu dengan pertambahan penduduk di atas, maka kebutuhan
pangan, sandang dan papan di daerah tersebut meningkat, sehingga
upaya peningkatan produksi pangan dalam rangka mewujudkan
swasembada dan swasembada berkelanjutan pangan 2011 - 2014
harus terjamin dalam rangka ketahanan pangan nasional dan daerah.
Peningkatan produksi pangan nasional merupakan salah satu solusi
strategis dan utama untuk menciptakan stabilitas pertahanan dan
ketahanan nasional.
f. Degradasi Kesuburan Tanah
Penerapan teknologi pertanian dan pemanfaatan sumberdaya lahan
dan air secara terus menerus sejak awal tahun 1970 dalam rangka
mencapai kecukupan pangan dan swasembada beras yang tidak dan
atau kurang memperhatikan sustainable development dan kaidah
konservasi secara sistemik dan tidak disadari menimbulkan degradasi
sumberdaya lahan. Sehingga sejak pertengahan tahun 1995 sudah
dirasakan terjadinya pelandaian produksi (levelling off).
Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami
penurunan kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Hal
ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian
pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah
menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman
menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain
mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga
mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin
dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Pada tahun 1992 kurang
lebih 18 juta hektar lahan di Indonesia telah mengalami degradasi atau
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 9
penurunan kualitas lahan. Pada tahun 2002 luasan tersebut meningkat
menjadi 38,6 juta hektar (BPS, 2002). Bila kondisi ini dibiarkan, maka
dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat
penurunan produktivitas lahan dan tanaman.
Langkah penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan
melalui pemanfaatan produk bioteknologi, seperti pupuk dan pestisida
hayati yang mengandung mikroba bersifat ramah lingkungan.
Penggunaan mikroba sebagai pupuk hayati dapat membantu
menyediakan unsur hara yang lengkap bagi tanaman, meningkatkan
aktivitas mikroorganisme tanah dan juga sangat penting dalam
memperbaiki struktur tanah. Sedangkan pemakaian pestisida hayati
diharapkan selain dapat menanggulangi serangan hama dan penyakit
dan mampu menjaga lingkungan tetap sehat.
g. Ketidakpastian status kepemilikan lahan
Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, sejak tahun 1993 jumlah
rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari
0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta
rumah tangga pada tahun 2003. Hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian tahun 2008, rataan kepemilikan lahan petani
di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0.96 ha masing-masing di Jawa dan
Luar Jawa. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1)
meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman
dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahankarena proses
pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. Menurunnya
rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya
ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem
persawahan di Jawa.
Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum
bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 10
memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi
berbasis sumber daya lahan telah membawa implikasi terhadap
pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses
peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada
kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui
pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan
baru.
Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah
bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui
perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi,
rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan
efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 11
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.1. Visi
Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan landasan
dan acuan dalam penetapan visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan. Adapun visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah
mewujudkan ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor
penggerak peningkatan produksi pertanian.
2.2. Misi
Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan landasan
dan acuan dalam penetapan misi Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan.
Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah mewujudkan
kedaulatan pangan. Dalam kaitannya dengan ini sasaran pembangunan
pertanian diantaranya adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan
yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan
ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga.
Strategi dalam mencapai sasaran salah satunya adalah Peningkatan
ketersediaan dan pemanfaatan lahan.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan mengembangkan misi sebagai berikut:
1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur, dan terpetakan dalam
bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan
dan perlindungan lahan.
2. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan
3. Melaksanakan optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian.
4. Melaksanakan perlindungan lahan pertanian.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 12
5. Menerapkan usaha tani dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan
pertanian.
6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara
Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota
terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian
perluasan dan perlindungan lahan.
7. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia baik di tingkat pusat dan
daerah dalam bidang perluasan dan perlindungan lahan.
2.3. Tujuan
Tujuan strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah
“Melakukan perluasan dan perlindungan lahan guna mendukung penyediaan
dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan
pengelolaan basis data lahan, perluasan areal tanaman pangan, optimasi dan
rehabilitasi lahan, dan perlindungan lahan.
2.3.1 Tujuan strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun
2015 - 2019 dicapai dengan :
1. Menyediakan data dan informasi lahan dan lahan cadangan
pertanian.
2. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi
numerik, tekstual dan spasial tentang lahan pertanian dalam
rangka mempermudah perencanaan dan pengendalian
pemanfataan lahan pertanian.
3. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas
tanaman pangan, khususnya yang diusahakan oleh petani dan
masyarakat.
4. Melakukan upaya optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian dalam
rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan.
5. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 13
6. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan
lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.
7. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan.
8. Melakukan upaya penerapan usaha tani dengan memperhatikan
kaidah konservasi dan kearifan lokal yang berkelanjutan.
9. Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium
melalui koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan
pemerintah daerah.
10. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian
lahan pertanian di daerah perbatasan negara.
11. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam
rangka peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.
2.3.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah:
Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan
indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun
keempat (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja
utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagaimana tabel
berikut :
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 14
No. Tujuan Indikator Kinerja Utama Target 2015 - 2019
Jumlah perluasan sawah Bertambahnya luas areal
sawah 1.000.000 Ha
Jumlah bidang tanah petani
yang di pra-sertifikasi dan
pasca sertifikasi
(Bidang/Persil)
Bertambahnya bidang tanah
petani yang di pra-sertifikasi
dan pasca sertifikasi 325.000
Bidang/Persil
Jumlah Review Hasil Audit
Lahan Pertanian (Dokumen)
Terlaksananya Review Hasil
Audit Lahan Pertanian 791
Dokumen
Jumlah Pengembangan
Pemanfaatan Lahan
Rawa/Gambut Terpadu (Ha)
Bertambahnya Pengembangan
Pemanfaatan Lahan
Rawa/Gambut Terpadu 20.000
Ha
Jumlah pengembangan
optimasi lahan pertanian (Ha)
Bertambahnya luas
pengembangan optimasi lahan
pertanian 951.301 Ha
Jumlah Pengembangan
Metode SRI (Ha)
Bertambahnya luas
Pengembangan Metode SRI
163.833 Ha
Melakukan perluasan dan
perlindungan lahan guna
mendukung penyediaan
dan pengembangan
prasarana dan sarana
pertanian melalui
kegiatan pengelolaan
basis data lahan,
perluasan areal tanaman
pangan, optimasi dan
rehabilitasi lahan, dan
perlindungan lahan.
1
2.4. Sasaran
Sasaran pembangunan perluasan dan perlindungan lahan 2015 – 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Terwujudnya pengembangan basis data lahan pertanian yang akurat
melalui penyiapan peta dan data lahan serta pemanfaatannya di seluruh
Indonesia.
2. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan
seluas 1.000.000 ha untuk sawah berdasarkan survey calon petani dan
calon lokasi (CPCL) dan pemetaan desain cetak sawah.
3. Terwujudnya optimasi lahan 951.301 Ha untuk lahan sawah,
pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu seluas 20.000
ha, serta usahatani padi sawah ramah lingkungan melalui SRI (System of
Rice Intensification) seluas 163.833 ha.
4. Tersedianya dokumen pra dan pasca sertipikasi sebanyak 325.000
bidang/persil.
5. Terwujudnya pengendalian lahan melalui koordinasi tingkat pusat dan
daerah, penetapan kawasan peruntukan pertanian, penetapan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan
Berkelajutan (LP2B) dan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW atau dokumen/peraturan daerah.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 15
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Strategi
Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perluasan dan
perlindungan lahan adalah sebagai berikut :
1) Kepemerintahan yang baik (good governance)
Melaksanakan manajemen pembangunan perluasan dan perlindungan lahan
yang efisien, bersih, transparan, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
melalui penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang
mendorong peran pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya baik di
tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan kewenangannya.
2) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan
Melaksanakan pembangunan perluasan dan perlindungan lahan melalui ketaatan
berbasis regulasi, kebijakan dan program sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, termasuk upaya penyediaan data yang akurat, pengendalian lahan,
perluasan areal baru pertanian serta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
3) Menetapkan skala prioritas
Melaksanakan penetapan skala prioritas kegiatan/sub kegiatan perluasan dan
perlindungan lahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kebijakan daerah
serta aspirasi masyarakat, kelompok tani/petani di kabupaten/kota serta
ketersediaan anggaran.
4) Mendorong pola partisipatif.
Melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan
pengetahuan dan pelaku usaha yang kompetitif. Di samping itu juga mendorong
kemampuan petani untuk dapat secara mandiri melakukan usaha taninya,
sehingga secara bertahap petani mau dan mampu berusaha tani melalui
kelompok dan organisasinya di tingkat lapang.
5) Menggalang sinergitas dan meningkatkan kualitas koordinasi
Menggalang sinergitas lintas sektor maupun subsektor melalui pembentukan
kelompok kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perluasan dan
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 16
perlindungan lahan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka
pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan tersebut. Meningkatkan kualitas
koordinasi diawali sejak perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan/sub
kegiatan dengan instansi terkait, terutama yang berada di luar sektor
Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.
6) Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian
Pemberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk mengoptimalkan keluaran yang
diharapkan dari pembangunan perluasan dan perlindungan lahan melalui
inovasi, pengikutsertaan lembaga dan sumber daya manusia yang tersedia pada
kelembagaan tersebut. Pemberdayaan tersebut dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan dengan memanfaatkan
sumber anggaran dari masing-masing unit kerja yang tersedia.
3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan
A. Kebijakan
Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan
perlindungan lahan adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus
dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan
Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga
Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan
Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Kehutanan, serta Unit kerja Eselon I lingkup
Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1) data dan
informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan sebagai
lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 17
2. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal harus memperhatikan
berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang
terkait lainnya.
3. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi
Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan
lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor sumber daya air,
kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan,
terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan
Masyarakat.
4. Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai
kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanan,
pemanfataan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam
kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang
nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang
nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian
yang terkait.
5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta
otonomi daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan
perlindungan lahan harus memperhatikan peraturan perundang-
undangan tentang Sistem Perencanaan Nasional, Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua
rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang.
B. Program
Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
adalah Program Perluasan dan perlindungan Lahan dengan indikator
kinerja utama adalah :
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 18
1. Jumlah perluasan sawah.
2. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian.
3. Jumlah pengembangan metode SRI.
4. Jumlah bidang tanah petani yang di pra dan pasca sertifikasi.
5. Jumlah review hasil audit lahan pertanian.
C. Kegiatan
1. Subdirektorat Basis Data Lahan
Kegiatan yang dilaksanakan Subdirektorat Basis Data Lahan adalah :
1) Peningkatan SDM di bidang basis data lahan pertanian
2) Penyusunan program database (tabular dan spasial) sumber daya
lahan dan air.
3) Inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4) Pendayagunaan pengelolaan Laboratorium Basis Data Lahan.
5) Pemetaan potensi perluasan areal tanaman pangan.
6) Manajemen dan pengelolaan basis data lahan.
7) TOT pengeoperasian sistem informasi Geografis dan GPS.
8) Pemetaan luas baku sawah di seluruh provinsi.
9) Penyajian data dan informasi sumberdaya lahan dan air sebagai
bahan kebijakan perluasan dan pengelolaan lahan.
2. Subdirektorat Perluasan Areal
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
maka rencana kegiatan perluasan areal kawasan tanaman pangan
periode tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
1) Perluasan areal sawah baru dilakukan dengan menambah luas
areal tanam padi guna mendukung program peningkatan produksi
dan ketahanan pangan nasional.
2) Pengembangan perluasan areal skala medium pada kawasan
tanaman pangan dilakukan dengan menambah luas areal tanam
komoditi tanaman pangan dengan skala medium (food estate)
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 19
dilakukan untuk mendukung program swasembada beras yang
berorientasi bisnis.
3) Survey calon petani dan calon lokasi (CPCL) cetak sawah.
4) Pemetaan desain cetak sawah berdasarkan data survey CPCL
cetak sawah.
3. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan
Program kerja Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan periode
2015 – 2019, disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah
ditetapkan dan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran
tersebutmemerlukan dukungan, koordinasi, integrasi dan sinergi
dengan instansi terkait.
Adapun program kerja yang akan dilaksanakan pada periode 2015 –
2019 adalah sebagai berikut :
1) Pengembangan optimasi lahan melalui kegiatan optimasi lahan
dengan pemberdayaan masyarakat petani pada lahan yang
sementara tidak diusahakan dan lahan rawa/gambut menjadi
lahan pertanian produktif dan meningkatkan IP untuk
memperluas areal tanam.
2) Peningkatkan pemberdayaan masyarakat petani dalam
peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui
pengembangan usaha tani padi ramah lingkungan dengan
budidaya System of Rice intensifivcation (SRI).
3) Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan
dalam menangani masalah lahan.
4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian dalam
pengelolaan lahan.
4. Subdirektorat Perlindungan Lahan
Kegiatan perlindungan lahan pertanian dilaksanakan melalui
penegakan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 20
peraturan perundang-undangan dan penerapan sistem usaha tani
yang memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang
berkelanjutan.
Dalam pemanfaatan ruang untuk pertanian sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang serta turunannya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
maupun Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota. Di dalam
Peraturan Daerah tersebut, telah dimuat dengan jelas kawasan
peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan. Di samping itu berbagai Undang-undang, Peraturan
Pemerintah serta Peraturan Daerah Sektor harus menjadi bagian
acuan yang harus diperhatikan dalam pengaturan pemberian ijin
pembangunan daerah.
Untuk mengawali perlindungan lahan dari sisi regulasi dan kebijakan
ini, Direktorat Perluasaan dan Perlindungan Lahan cq. Kementerian
Pertanian sebagai salah satu anggota BKPRN sesuai kewenangannya
dalam rapat pembahasan persetujuan substansi Raperda RTRW
Provinsi, Kabupaten/Kota meminta agar Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan dalam Raperda
RTRW tersebut.
Adapun program kerja yang akan dilaksanakan pada periode 2015
sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1) Sosialisasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2) Sosialisasi 4 Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Nomor 41
Tahun 2009 yaitu tentang :
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 21
a. PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi LP2B.
b. PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B.
c. PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B.
d. PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan
LP2B.
3) Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) turunan UU
Nomor 41 Tahun 2009, yaitu tentang :
a. Permentan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan,
b. Permentan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman
Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan,
c. Permentan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata
Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada LP2B dan.
d. Permentan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Alih Fungsi LP2B.
4) Memberikan rekomendasi teknis pengendalian lahan pertanian di
tingkat Pusat maupun daerah melalui rapat koordinasi BKPRN,
melalui bimbingan dan konsultasi teknis terkait pengendalian dan
perlindungan lahan.
5) Melakukan inventarisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan
Kota.
6) Memberikan insentif kepada para petani pelaku usaha, antara lain
dengan pemberian sertifikat tanah melalui kegiatan Pra dan Pasca
Sertipikasi Lahan Pertanian.
7) Memberikan bimbingan teknis dalam penerapan sistem usahatani
yang memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang
berkelanjutan.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 22
5. Sub Bagian Tata Usaha
Dalam rangka menunjang kegiatan Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Sub
Bagian Tata Usaha yang meliputi urusan kepegawaian, urusan
keuangan, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, urusan surat
menyurat, urusan kearsipan, urusan ketatalaksanaan dan pelaporan,
maka untuk memperlancar pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, diperlukan :
1) Peningkatan pelayanaan ketatausahaan.
2) Bimbingan dan pengendalian pengadaan barang.
3) Penertiban aset dan barang inventaris.
4) Koordinasi pelaporan administrasi, keuangan, dan teknis.
Kegiatan Dan Penjabaran Kegiatan Dalam Sub Kegiatan
Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa satuan kerja di dalam Kementerian/Lembaga sebagai
bagian dari perencanaan sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa
kegiatan merupakan tanggung jawab unit Eselon-II dan dalam bentuk kegiatan
yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Kegiatan menghasilkan
output yang mendukung pencapaian outcome program.
Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah Kegiatan
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Dalam Kegiatan Perluasan dan
Perlindungan Lahan Pertanian terdapat Kegiatan/subkegiatan sebagai berikut :
1. Perluasan Sawah.
2. Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian.
3. Pengembangan SRI (System of Rice Intensification).
4. Pra dan Pasca Sertifikasi Tanah Petani.
5. Audit Lahan Pertanian.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 23
BAB IV.PENUTUP
Rencana strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2015 – 2019
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian yang dapat mempertegas dan mengurai lebih rinci untuk dapat
dioperasionalkan sampai ke tingkat daerah melalui Dinas lingkup Pertanian di
propinsi dan kabupaten/kota.
Penjabaran lebih rinci meliputi sasaran-sasaran kegiatan dan subkegiatan di setiap
propinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari uraian jenis kegiatan dan volume
berdasarkan potensi dan kebutuhan para pelaku pembangunan dan petani sebagai
penerima manfaat atas dasar usulan dari daerah dan kelompok tani. Jika ada usulan
perubahan atas permintaan dari berbagai pihak, akan disesuaikan tergantung
kepada urgensi, sifat, permintaan khusus dan hasil evaluasi setiap tahun.
Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 24
LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Perluasan dan Perlindungan Lahan
Pertanian
2.065,8 3.837,0 4.711,9 5.148,3 5.159,4 20.922,4
Meningkatnya luasan areal
pertanian, pengoptimalan lahan,
dan mengendalikan laju alih
fungsi lahan pertanian ke non
pertanian serta mendorong
peningkatan status kepemilikan
lahan petani dan mengevaluasi
pemanfaatan sertifikat tanah
petani
Jumlah perluasan sawah (Ha) 23.000 200.600 243.100 266.700 266.600 577,9 3.801 4.619 5.067 5.065 19.130,5
Jumlah bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi dan
pasca sertifikasi (Bidang/Persil)
80.000 80.000 80.000 85.000 -
16 16 16 17 65,0
Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian
(Dokumen)
- 283 225 283 - 57 45 57 159,0
Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan
Rawa/Gambut Terpadu (Ha)
5.000 5.000 5.000 5.000 -
20 20 20 20 80,0
Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian (Ha) 951.301 1.144,2
1.144,2
Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha) 163.833 343,7 343,7
PROGRAM/KEGIATAN SASARANALOKASI (Rp Miliar) TOTAL ALOKASI
2015-2019INDIKATOR
TARGET