Kaedahmenjawabsoalansainsbahagianbsiri2 111208114648-phpapp01
22-serkpd-110526233018-phpapp01
Transcript of 22-serkpd-110526233018-phpapp01
DEPARTEMEN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR : 050/200/II/BANGDA/2008
TENTANG
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHDEPARTEMEN DALAM NEGERI
2008
PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
i
PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHDEPARTEMEN DALAM NEGERI
2008
ii
iii
SURAT EDARAN
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakanbahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakandokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satudokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karenamenjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah denganperencanaan dan penganggaran tahunan.
Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerahdalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan,khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunandaerah provinsi/kabupaten/kota, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran MenteriDalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan, langkahdan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarahperencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota danprovinsi.
Pedoman terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:1. Bagian A: Umum, berisi latar belakang, landasan hukum, fungsi kedudukan dan
pendekatan RKPD, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pedoman, serta sistematikapedoman.
DEPARTEMEN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Nomor : 050/200/II/BangdaSifat : SEGERALampiran : 1 (Satu) berkasHal : Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Jakarta, 28 Februari 2008
Kepada Yth.Sdr. Gubernur
di - Seluruh Indonesia
iv
v
2. Bagian B: Proses Penyusunan RKPD, antara lain berisi tentang persiapan danpengorganisasian pemangku kepentingan, penyusunan rancangan awal RKPD, RenjaSKPD, proses musrenbang, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggarandaerah.
3. Bagian C: Teknis Penyusunan Dokumen RKPD (prototype), berisi langkah-langkah dalammenyusun dokumen mulai tahap persiapan dan pengorganisasian hingga prosespenganggaran.
4. Bagian D: Penutup, berisi kaidah dalam menggunakan pedoman.
Surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dengan terbitnya pedoman ini diharapkan daerahdapat menyusun RKPD disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kemampuanperencanaan di masing-masing daerah dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip yangterkandung dalam peraturan perundangan dan tata kepemerintahan yang baik.
Kepada para Gubernur diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud danselanjutnya memberitahukan dan mensosialisasikan kepada para Bupati dan Walikota diwilayah masing-masing.
Demikian untuk menjadi perhatian.
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan)2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas3. Sdr. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
a.n. MENTERI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
H. SYAMSUL ARIEF RIVAI
vi
vii
Jakarta, 28 Februari 2008
Afriadi S. HasibuanDirektur Perencanaan Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaanpembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakanpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritaspembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsungoleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadipedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan danpenganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatanpembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka diperlukanpedoman penyusunan RKPD untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitassubstansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif danresponsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana KerjaPembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedomanteknis/operasional penyusunan RKPD. Dengan adanya SE Mendagri ini diharapkan prosespenyusunan dan substansi dokumen RKPD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indo-nesia dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan RKPDdan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahsecara berkelanjutan.
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata - Jakarta Selatan
viii
ix
SAMBUTAN
Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya SE Mendagri tentangPedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini. Dengan adanya pedomanini, Pemerintah Daerah telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasionalpenyusunan RKPD, guna mendukung perencanaan tahunan daerah yang memenuhiperaturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
Pedoman yang ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dansubstansi untuk penyusunan RKPD ini dirancang dengan pendekatan sefleksibel mungkinsehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi danperkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetapmengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalamPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan prinsip-prinsiptata kelola kepemerintahan yang baik.
Direktorat Perencanaan Ditjen Bangda menyampaikan penghargaan dan terima kasihyang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam pengembangandan penyusunan pedoman ini, khususnya pihak peserta Konsultasi Regional pada akhirNovember 2007, yang telah menyampaikan kritik dan masukannya untuk penyempurnaanrancangan pedoman ini.
Semoga pedoman ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitasperencanaan daerah dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secaraberkelanjutan.
Jakarta, 28 Februari 2008
H. Syamsul Arief RivaiDirektur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Departemen Dalam Negeri
DEPARTEMEN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
x
xi
Daftar Isi
SURAT EDARAN ................................................................................................................ iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... vii
SAMBUTAN ........................................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... xi
DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN .................................................................... xv
BAGIAN A: UMUM .............................................................................................................. 11. Latar Belakang ............................................................................................................ 32. Landasan Hukum........................................................................................................ 33. Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RKPD .............................................................. 3
3.1. Fungsi RKPD ....................................................................................................... 33.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah ................................................................ 43.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD......................................... 53.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD ........................................................ 7
4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman ......................................................114.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman ...........................................................................114.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman ...........................................................11
5. Sistimatika Pedoman .................................................................................................11A. Umum .................................................................................................................11B. Proses Penyusunan RKPD ................................................................................11C. Teknis Penyusunan RKPD ................................................................................ 12D. Penutup ............................................................................................................. 12
BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD ................................................................... 131. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN .............. 15
1.1. Orientasi RKPD ................................................................................................. 151.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan .................................................................. 151.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator .................................................... 161.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen ............................................. 171.5. Pengumpulan Data dan Informasi ..................................................................... 171.6. Penyiapan Daftar Isi ........................................................................................... 17
2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD ........................................................... 182.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD ........................................ 182.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 19
xii
3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD.......................................................... 203.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD ...................................... 213.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 22
3.2.1. Kegiatan Persiapan: ................................................................................ 223.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: .......................................... 233.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD: .................................... 23
4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD ...................................................................... 254.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD ................................................. 254.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 26
5. MUSRENBANG ........................................................................................................ 265.1. Musrenbang Desa/Kelurahan ............................................................................ 285.2. Musrenbang Kecamatan .................................................................................... 295.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota .............................................. 305.4. Musrenbang Kabupaten/Kota ............................................................................ 315.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi ........................................................... 325.6. Musrenbang Provinsi ......................................................................................... 336.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) ............................ 34
6. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD.............................................................. 346.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ....................................... 346.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ............................................... 35
7. PENYUSUNAN RENJA SKPD.................................................................................. 357.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD .......................................................... 357.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD ................................................................. 36
8. PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANGRKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD ...................... 368.1. Penyiapan dan penetapan PERKADA ............................................................... 368.2. Penyiapan dan penetapan PERKA SKPD ......................................................... 37
9. PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH.. 379.1. Penyusunan KUA dan PPAS ............................................................................. 389.2. Penyusunan RKA SKPD ................................................................................... 399.3. Penyusunan RAPBD ......................................................................................... 39
BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE) ........................ 41
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 431.1. Latar Belakang ............................................................................................ 431.2. Landasan Hukum ........................................................................................ 431.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 431.4. Sistimatika Dokumen RKPD ....................................................................... 43
BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH .................................. 432.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ............................ 432.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan
Daerah ........................................................................................................ 442.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak ........................................................ 44
xiii
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ............................................. 453.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ... (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... .......
(tahun berjalan) ........................................................................................... 453.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun ..... 453.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. ............................................................... 453.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah ..................... 46
3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD ............................................................. 463.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN ............................................................. 473.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN.................................................... 473.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN ......................................................... 47
3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 473.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah................................................. 483.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 483.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................ 49
BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN (Tahun Rencana) ................. 494.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................. 494.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah............................. 49
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................................ 50
BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN .................................................................................... 50
BAGIAN D. PENUTUP ...................................................................................................... 51
Daftar BaganBagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 .................... 5Bagan 2a. Alur Perencanaan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD ................... 9Bagan 2b. Alur Penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja SKPD ................... 10Bagan 3. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD ............................... 20Bagan 4. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Renja SKPD.............................. 25
xiv
Daftar TabelTabel 1. Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD ........................................................... 57Tabel 2. Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ................................. 58Tabel 3. Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD .... 59Tabel 4. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Review
Pencapaian RPJMD ........................................................................................ 60Tabel 5. Format Daftar Rancangan Program dan Kegiatan RKPD/Renja SKPD .......... 61Tabel 6. Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD ........................................................ 62Tabel 7. Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan Maju Berdasarkan
Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan ............................................................. 63Tabel 8. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Provinsi/
Kabupaten/Kota* Tahun....dan Tahun... ........................................................... 64Tabel 9. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi.....dan
Kab/Kota.......Tahun. ........................................................................................ 65Tabel 10. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota......Tahun........dan
Tahun..........serta Perubahannya .................................................................... 66Tabel 11. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota .............. 67Tabel 12. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu
Anggaran RKPD .............................................................................................. 68Tabel 13. Contoh Matrik Prioritas Pembangunan ............................................................ 70Tabel 14. Rencana Kerja dan Pendapatan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah di Provinsi/Kab./Kota........Tahun.......(tahun rencana) ........................ 70
Daftar Referensi
Referensi R-1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009 .... 73Referensi R-2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah ........................................................ 75Referensi R-3. Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................... 76Referensi R-4. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................................................... 77Referensi R-5. Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah
Daerah Menurut SKPD ............................................................................. 81
xv
Daftar Peristilahan dan Singkatan
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPadalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat denganRPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh(20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacupada RPJP Nasional.
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMadalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat denganRPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahunyang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yangpenyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakanumum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja PerangkatDaerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalamkerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana KerjaPemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalahdokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakanpenjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangankerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, danpendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yangditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD.
9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat denganRENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun,yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunanyang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sertaberpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat denganRenja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yangmemuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat.
11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPDadalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatanSKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutandalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
xvi
12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnyadisingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yangdisampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
13) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yangselanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraanpemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yangdisampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
14) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkatILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakatmelalui media yang tersedia di Daerah.
15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yangmemuat hasil perencanaan tata ruang.
16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalahdokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.
17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujuibersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yangdibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yangmempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalamrangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yangmemuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
20) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPDuntuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
21) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umumdan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
22) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPASadalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yangdiberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
23) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanabelanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasarpenyusunan APBD.
24) Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahunanggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambunganprogram dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggarantahun berikutnya.
25) Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangantahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja gunamelaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensialokasi dana.
xvii
26) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapaisehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untukmasukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkantingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
28) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakandalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
29) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dankewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur danmengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangkamelindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
30) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periodeperencanaan.
31) Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untukmewujudkan visi.
32) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strate-gic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian danperumusan strategi, kebijakan dan program.
33) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.
34) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
35) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu ataulebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapaihasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
36) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerjapada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program danterdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasidari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untukmenghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
37) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorongpartisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuanpembangunan kabupaten/kota.
38) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yangperlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
39) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yangdiharapkan dari suatu kegiatan.
40) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yangdilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran darikegiatan-kegiatan dalam satu program.
42) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebihrealisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yangdialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagiandana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
xviii
44) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidaklangsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stake-holder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
45) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stake-holder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategispembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan danmencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasipublik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusanperencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkatkabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkatSKPD maupun di peringkat lintas SKPD.
46) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalamrangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
47) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untukmenyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
48) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untukmendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakatikegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunanRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
49) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor danlintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahasprioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD ataugabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata carapenyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
50) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untukmematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Fo-rum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yanghasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
51) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan,memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang.
52) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangmelalui pembahasan yang disepakati bersama.
53) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandudiskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhikualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapanberbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.
54) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbanguntuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
55) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiriMusrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
56) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga SwadayaMasyarakat/LSM.
57) CBO adalah singkatan dari Community Based Organization (Kelompok Masyarakat Sipil).58) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil).
1
UMUM
2
3
1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaanpembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunandaerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1tahun (RKPD).
Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis,yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaandan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undangdiatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalampenyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.
2. Landasan Hukum
Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBDdiamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
BAGIAN A: UMUM
4
3. Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan RKPD
3.1. Fungsi RKPD
Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut:• Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;• Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;• Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;• Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi
dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program
pembangunan jangka menengah;• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan
minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;• Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ
kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.• Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangankerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannyadengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalammenentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu AnggaranSementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakatiselanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiapbulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1Desember.
Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakanacuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Prosespenyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan denganproses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
5
Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004
RENSTRASKPD
RENJASKPD
RKPDDAERAH
RPJMDAERAH
RPJPDAERAH
RPJMNASIONAL
RPJPNASIONAL RKP
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
PedomanPenyusunanRAPBD
Dijabarkan
Diacu20 Tahun
5 Tahun 1 Tahun
Diperhatikan
Dijabarkan
3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD
Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis,partisipatif, top-down, dan bottom-up.
a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitasdokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPDdalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalamMusrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalammenyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasicapaian program dan kegiatan.
Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan
daerah masa kini3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah)6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan
Standar Pelayanan Minimal8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran9. Tolok ukur dan target kinerja hasil10. Pagu indikatif program dan kegiatan.11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta
waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
6
b. Pendekatan Demokratis dan PartisipatifPendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non
pemerintah dalam pengambilan keputusan3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum
perempuan dan kelompok marjinal5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD6. Pelibatan media7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan
partisipatif8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan,
seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dankebijakan dan prioritas program
c. Pendekatan PolitisPendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi,
misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan programpembangunan daerah
2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses
penyusunan RKPD4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah
ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD
d. Pendekatan Bottom-upPendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi,
misi, dan program Kepala Daerah Terpilih2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang
prioritas pembangunan daerah3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD
e. Pendekatan Top-downPendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1 Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L2 Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD3 Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD4 Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.5 Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti
Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak AsasiManusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.
7
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
Tahap 7
Tahap 8
Persiapan danPengorganisasian ParaPemangku Kepentingan
Penyusunan RancanganAwal RKPD
Penyusunan RancanganRenja SKPD
Penyusunan RancanganRKPD
Musrenbang
Penyusunan RancanganAkhir RKPD/Renja SKPD
Penyiapan dan PenetapanPeraturan RKPD/RenjaSKPD
Pengintegrasian RKPD kedalam ProsesPenganggaran Daerah
3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD
Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam delapan tahapanutama, yaitu:
Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD,identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkandalam proses penyusunan RKPD, pembentukan TimPenyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja PenyiapanDokumen, pengumpulan data dan informasi, sertapenyusunan daftar isi RKPD.
Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD,review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu danprioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis danprioritas pembangunan daerah untuk tahun yangdirencanakan bersama para pemangku kepentingan terkait,menyusun dokumen rancangan awal RKPD, danpembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.
Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan,kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dankegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.
Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atasrancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPDkepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPDke dalam Rancangan Awal RKPD untuk menjadi RancanganRKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentinganterkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagirancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPDuntuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbangtahunan daerah, dan penyampaian tembusan RancanganRKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagaimasukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPDProvinsi.
Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingandalam pengambilan keputusan perencanaan, melaluipelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan,tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPDKabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, ForumSKPD/Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi,sesuai jadwal yang ditetapkan.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas RancanganRKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbangtahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancanganRKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsiuntuk RKPD Kabupaten/Kota.
Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapanperaturan Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan danpenetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD.
Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam prosespenganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKASKPD.
8
Bagan 2A memperlihatkan alur proses penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, danAPBD. Bagan tersebut menunjukkan kedudukan RKPD dalam proses perencanaan danpenganggaran tahunan daerah, dimana RKPD merupakan acuan penyusunan KUA, PPAS,dan APBD.
Bagan 2B memperlihatkan rincian tahapan dan kegiatan dalam proses penyusunan RKPDdan Renja SKPD
9
Bag
an 2
A. A
lur
Pen
yusu
nan
RK
PD
, Ren
ja S
KP
D, K
UA
, P
PAS
dan
AP
BD
Ket
eran
gan
:m
Bat
as w
aktu
pen
yele
ngga
raan
pad
a m
ingg
u ke
.....
----
->K
onsu
ltatif
/Sos
ialis
asi
Dok
umen
RP
JM-D
(PE
RD
A)
Ran
cang
anA
wal
RK
PD
Ran
cang
anR
KP
D
RK
P
Ren
stra
SK
PD
(Per
atur
anK
epal
aS
KP
D)
Ran
cang
anR
enja
SK
PD
Ran
cang
anA
khir
RK
PD
Dok
umen
RK
PD
(Per
kada
)
Ren
jaS
KP
D
Dok
umen
Ren
ja S
KP
D(P
erka
SK
PD
)
Pen
eta
pan
Per
atur
an K
ep.
Dae
rah
ttg
RK
PD
Pen
eta
pan
Per
atur
an K
ep.
SK
PD
ttg
Ren
jaS
KP
D
Pem
baha
san
KU
A &
PP
AS
(TA
PD
&P
angg
arD
PR
D
Not
a K
esep
akat
anK
ebija
kan
Um
umA
PB
D
Not
a K
esep
akat
anP
PA
S
Pen
etap
an S
EK
aDa
ttgP
edom
anP
enyu
suna
nR
KA
-SK
PD
Pem
baha
san
For
um S
KP
D
Mus
renb
ang
Kec
amat
an
Mus
renb
ang
Des
a/K
el.
Mus
renb
ang
Dae
rah/
RK
PD
Kon
sulta
si d
gn D
eleg
asi
Pes
erta
Mus
renb
ang
Ped
oman
Pen
yusu
nan
AP
BD
Pen
yusu
nan
Ran
cang
an K
UA
Pen
yusu
nan
Ran
cang
an P
PA
S
Dok
umen
Keb
ijaka
n U
mum
AP
BD
(K
UA
)
Dok
umen
Prio
ritas
& P
lafo
n A
ngga
ran
Sem
enta
ra(P
PAS
)
RK
A-
SK
PD
Ran
cang
anP
ER
KA
DA
tent
ang
Pen
jaba
ran
AP
BD
Ran
cang
anP
ER
DA
tent
ang
AP
BD
Pem
baha
san
Ran
perd
a A
PB
Dol
eh P
emda
dan
DP
RD
Kep
utus
anB
ersa
ma
Kep
ala
Dae
rah
dan
DP
RD
thdp
Ran
perd
a A
PB
D
Kon
sulta
si P
ublik
Ran
perd
a A
PB
D(R
AP
BD
)S
osia
lisas
iR
anpe
rda
kepa
daM
asya
raka
t
m-
1 F
eb
m-
1 M
ar
m-
4 F
eb
m-
2 M
ei
m-
4 M
ei
m-
1 Ju
n
m-
4 M
ei
m-
4 M
ei
m-
4 M
ei
m-
3 M
arm
- 1
Mar
m-
3 F
eb
m-
4 Ja
n
m-
4 Ju
lm
- 1
Ag
tm
- 2/
3 Ju
l
m-
1 D
es
m-
2 O
kt
m-
2 S
ept
Pro
ses
Tekn
o-
Kra
tis
Pro
ses
Leg
is-
lasi
/P
olit
is
Pro
ses
Par
tisi
-p
atif
PE
NY
US
UN
AN
RK
PD
DA
N R
EN
JA S
KP
DP
EN
YU
SU
NA
N K
UA
DA
N A
PB
D
PE
RK
AD
Ate
ntan
gP
enja
bara
nA
PB
D
PE
RD
Ate
ntan
gA
PB
D
Pen
etap
an K
epal
aD
aera
h te
ntan
g P
erda
AP
BD
dan
Per
kada
Pen
jaba
ran
AP
BD
Eva
luas
i Ran
perd
aA
PB
D d
an R
anpe
kada
Pen
jaba
ran
AP
BD
ole
hG
uber
nur m
- 2
Des
m-
3 D
es
m-
4 D
es
m-
4 D
es
10
Bag
an 2
B. P
rose
s P
enyu
sun
an D
oku
men
Ren
can
a K
erja
Pem
ban
gu
nan
Dae
rah
(R
KP
D)
dan
Do
kum
en R
enca
na
Ker
ja S
KP
D (
Ren
ja S
KP
D)
11
4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman
4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman
Pedoman ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannyayang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunannasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggarantahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini ditujukan untuk memperjelas tahapan,langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasukpelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahansampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Pedoman ini dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapatmelakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangankemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004,PP-8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelolakepemerintahan yang baik (good governance).
4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman
Pedoman penyusunan RKPD secara umum merupakan pedoman bagi daerah kabupaten/kota maupun provinsi yang berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen RKPD mulaidari tahap persiapan, penyiapan dan penetapan RKPD dalam bentuk Peraturan KepalaDaerah, hingga proses pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunandaerah.
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah(Musrenbangda) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD. Oleh karena itupedoman ini mencakup juga hal-hal pokok/prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musrenbangtahunan daerah mulai dari musrenbang desa/kelurahan sampai dengan musrenbang Provinsi.Pengaturan penyelenggaraan Musrenbang secara lebih lebih terinci akan diatur dalamPermendagri tersendiri tentang Musrenbang.
5. Sistimatika Pedoman
Pedoman penyusunan RKPD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:
A. UMUM
Merupakan pengantar bagi pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakangpenyusunan RKPD, substansi utama RKPD, pendekatan perencanaan, serta keterkaitandokumen RKPD dengan dokumen lainnya.
12
B. PROSES PENYUSUNAN RKPD
Berisikan penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPD dilengkapidengan bagan alir penyusunan RKPD.
C. TEKNIS PENYUSUNAN RKPD
Berisikan pedoman langkah-langkah dalam rangka menyusun dokumen, mulai dari tahappersiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan, penyusunan rancanganRKPD/Renja SKPD, hal-hal pokok dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang,penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD, penyiapan dan penetapan RKPD/RenjaSKPD, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah.
D. PENUTUP
Berisikan kaidah-kaidah dalam menggunakan pedoman penyusunan dokumen RKPD.Pedoman teknis penyusunan RKPD diupayakan agar lebih bersifat operasional, sehinggamudah diikuti para pengguna, untuk keperluan itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiranteknis dan matriks/tabel-tabel untuk mempermudah kajian.
13
PROSES PENYUSUNAN RKPD
14
15
1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Kualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahappersiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh
keterlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan dan pengorganisasianpemangku kepentingan meliputi : orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangkukepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim PenyusunRKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RKPD, pengumpulan data daninformasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.
1.1. Orientasi RKPD
Kesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuanbersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan orientasi bagipihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaanmaupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri.
Adapun proses orientasi mengenai RKPD, adalah sebagai berikut:Langkah-1 : Membentuk tim inti penyusun RKPD yang anggotanya berasal dari unsur
BappedaLangkah-2 : Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan RKPDLangkah-3 : Menyusun jadwal/agenda, bahan presentasi dan narasumber untuk kegiatan
orientasi RKPD (dari unsur Bappeda, atau bila dipandang perlu dapatmengundang narasumber dari luar daerah yang memahami betul tentangRKPD).
Langkah-4 : Melakukan lokakarya/workshop orientasi dengan mengundang seluruh SKPD,DPRD, Perguruan Tinggi dan unsur LSM yang relevan untuk mengikutiorientasi.
Langkah 5 : Menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perludilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut prosespenyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangansementara agenda penyusunan dokumen RKPD.
1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan
Identifikasi para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsurmana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunanRKPD. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
Langkah-1 : Menyusun inventarisasi daftar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, LSM danindividu yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Datadapat bersumber dari Bappeda sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumberlainnya.
BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD
16
Langkah-2 : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar danselanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untukdilibatkan sebagai tim penyusun, fasilitator, narasumber, advisor atau sebagaimitra diskusi, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalamkeseluruhan proses penyusunan RKPD.
Langkah-3 : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untukpelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPDsesuai peran yang dikehendaki.
Langkah-4 : Mengundang para pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai perannyadalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunandokumen RKPD.
1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator
Mengingat RKPD merupakan rencana tahunan daerah yang mencakup seluruh bidangpembangunan di daerah, maka tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur parapemangku kepentingan di luar Bappeda, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/LSM, dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan kepentingan RKPD. Untuk lebihefektifnya kerja tim, maka tim penyusun dibagi dalam kelompok-kelompok kerja (POKJA).
Dengan demikian, tim penyusun akan terdiri atas Tim Inti dan Kelompok Kerja. Tim Intisendiri terbagi habis di dalam POKJA. Pembagian pokja perlu diatur berdasarkan fungsipemerintahan daerah atau gabungan beberapa fungsi yang mempunyai keterterkaitan erat,serta sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga setiap pokja-dalam proses pematangankonsepnya-dapat melakukan diskusi masing-masing secara terpisah.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:Langkah-1 : Menentukan pilihan calon-calon anggota kelompok kerja/tim penyusun RKPD
dan calon individu/kelompok mitra diskusi yang dinilai potensial berdasarkanhasil kajian identifikasi para pemangku kepentingan.
Langkah-2 : Menyusun surat permintaan kesediaan kepada calon terpilih anggotakelompok kerja tim penyusun RKPD melalui atasan calon tersebut, untukbergabung menjadi anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD.
Langkah-3 : Untuk hal yang sama, menyusun surat permintaan kesediaan pada calonindividu/kelompok untuk dapat berperanserta dalam diskusi-diskusi terfokusyang akan dilaksanakan selama proses penyusunan dokumen RKPD.
Langkah-4: Merekrut fasilitator yang kompeten dari unsur pemerintah/non pemerintah,guna memastikan terdapatnya kualitas hasil kesepakatan dan pengambilankeputusan dalam diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik, danmusrenbang.
Tabel 1 memperlihatkan contoh pengorganisasian dan susunan Tim Penyusun RKPD.
17
1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen
Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam prosespenyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasukseluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metodapelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan.
Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:Langkah-1 : Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses
penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline)pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturanperundangan. Lihat Lampiran 1 Contoh Kalender Penyusunan RKPD danRenja SKPD
Langkah-2 : Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rinciankegiatan tersebut.
Langkah-3 : Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran,metoda dan jadwal pelaksanaan
Langkah-4 : Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD tersebut oleh masing-masingPokja
Tabel 2 memperlihatkan contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
1.5. Pengumpulan Data dan Informasi
Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadaidan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yangdikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.
Langkah-1: Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPDdan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkanpemantauan.
Langkah-2: Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapatdipertanggungjawabkan
Langkah-3: Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhananalisis.
Tabel 3 memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD.
18
1.6. Penyiapan Daftar Isi
Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerahke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatantahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dariperumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hinggapenyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampumenjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh prosespenyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomidaerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencanakeja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiapSKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkanrancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaanpembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.
Arah kebijakan keuangan daerah di dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi memuat indikasibelanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi belanjadana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas pembantuanpemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, sedangkanarah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota memuatindikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasibantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Informasi ini sangatberguna sebagai acuan desa dalam menyusun rancangan RKT (Rencana Kerja Tahunan)desa.
Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulanprogram dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahunrencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerahuntuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait,merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD denganSKPD.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, untukitu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas melaksanakan seluruh prosespenyusunan dokumen RKPD.
2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah:1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian
kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil reviewterhadap usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahunsebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan keuangan daerah .
19
2. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputia. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalub. Rancangan kerangka ekonomi daerahc. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan.d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerahe. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD
3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanjabantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancanganawal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD (dandesa untuk RKPD kabupaten/kota) sebagai acuan dalam merumuskan rancanganrencana kerja SKPD (dan rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif SKPD dan indikasibelanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridorpendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbangdesa dan musrenbang kecamatan, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadilebih efektif dan efisien.
4. Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan,efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan.
5. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiapSKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihanpemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.
6. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD dibawahtanggung jawab Bappeda, yang prosesnya dilakukan secara partisipatif.
7. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuanbersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahunsebelumnya (sekitar bulan Desember). Selanjutnya, paling lambat pada Minggu ke-3bulan Januari Rancangan Awal RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepadasetiap SKPD dan unit kegiatan.
2.2. Tata Cara Penyusunan
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah sebagaiberikut:1. Bappeda melakukan review RPJMD untuk melihat seberapa jauh pencapaian target
kinerja program; isu dan permasalahan yang dihadapi; dan indikasi prioritas programpada tahun rencana
2. Bappeda melakukan kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD untuk tahunrencana. Kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraanmaju RKA-SKPD tahun (n+1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembalikepada setiap SKPD.
3. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan kepadaseluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD mengkonfirmasi, mereview ataumemperbaiki usulan atas rencana program dan kegiatan tahun rencana yang diajukanpada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas daerah.
4. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan dilengkapidengan formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan SKPD yang telah
20
disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian formulir isian tersebut kepadaBappeda.
5. Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan kegiatan yangtelah dikonfirmasi/ direview/ dievaluasi atau usulan perubahan dari masing-masing SKPD.
6. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks program setiapSKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang disesuaikan denganhasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu.
7. Dalam melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan Bappeda melaluiTim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal RKPD secara lengkap denganmenggunakan pedoman sebagaimana dijelaskan dalam Bagian-C.
8. Bappeda bersama Sekda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasanrancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancanganRenja-SKPD.
9. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalenderperencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagaibahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPDKabupaten/Kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/kelurahan dan kecamatanuntuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan.
10. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPDmenyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalenderperencanaan yang disampaikan.
.Secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut :
Bagan 3. Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Perkiraan KemampuanKeuangan Daerah
Penyiapan RumusanRancangan Awal
RKPD
Rumusan KebijakanKeuangan Daerah;Prioritas Program danKegiatan; serta PaguIndikatif
Abalisis Kondisi danPermasalahan DaerhaMutakhir
Review RPJMD- Prioritas dan Target
Program- Perkiraaan Capaian
Review UsulanProgram dan Kegiatandari RKA-SKPD TahunSebelumnya
Tabel 4 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereviewrealisasi target capaian kinerja RPJMD. Format ini dapat digunakan untuk mengana-lisis kesenjangan pencapaian program/kegiatan, faktor-faktor penyebabnya, danmengidentifikasi kebutuhan prioritas program dan kegiatan tahun rencana.
Tabel 5 kolom 5, 6 dan 7 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakanuntuk mereview usulan program dan kegiatan SKPD serta prioritas tahun rencanaberdasarkan prakiraan maju (n+1) RKPD tahun berjalan.
21
3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengantugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerahterpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yangdiselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatanpersiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatanpenyusunan Rancangan Renja SKPD.
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepalaSKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu masing-masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakanseluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD.
3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan
rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagiandari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi rancangan Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerjapenyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasipelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan;dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacupada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaiankinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutanurusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritaspenanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yangdiusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untukRKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBDProvinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dantahun n+1.
8. Dibentuknya forum SKPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untukpembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusidalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang SKPDmasing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum SKPD harus yang betul-betul memilikikomitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya.
9. Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota selesai disusun dan disampaikan kepadaKepala Daerah melalui Bappeda paling lambat pada minggu ke-4 bulan Februari,sedangkan untuk Renja SKPD Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Maret.
22
10. Program dan kegiatan di dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang diusulkan untukdidanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/kegiatandekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh SKPDKabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang sesuai.
11. SKPD Provinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yangdisampaikan SKPD terkait dari kabupaten/kota yang ada di provinsi, selanjutnya dibahasbersama SKPD-SKPD kabupaten/kota tersebut dalam forum SKPD Provinsi untukmenentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untukdidanai APBD Provinsi dan/atau APBN.
Tabel 5 kolom 1, 2, 3, 4, 8 sampai dengan 14 memperlihatkan contoh format yangdapat digunakan untuk menyusun rancangan program dan kegiatan RKPD/Renja SKPD
3.2. Tata Cara Penyusunan
3.2.1. Kegiatan Persiapan:
Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan AwalRKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadiAPBD (awal Desember).
Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup:1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan
Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai pesertaforum SKPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja SKPD,mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representa-tive. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja tahun sebelumnya,maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukanberdasarkan masukan tahun sebelumnya.
2. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPDPada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja SKPD disarankan pula untukmenetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatifyang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari unsurLSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Renja SKPD, dapatdibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/merangkap Tim penyusun Renstra SKPD. Jika tim telah terbentuk pada tahunsebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali.
3. Penyiapan Kelembagaan Forum SKPDPada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum SKPD yang pesertanyamerupakan perwakilan para para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dankompetensi khusus serta punya komitmen dengan SKPD yang bersangkutan. Jikakelembagaan forum SKPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan.
4. Pengisian Formulir (Isian)Pada langkah ini Tim Penyusun Renja SKPD melakukan konfirmasi terhadap formulir
23
isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatanyang diajukan SKPD tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkanformulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappeda.
5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja SKPDTim Penyusun Renja SKPD menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja SKPDserta menyiapkan outline atau daftar isi Renja SKPD dengan lampiran berupa formatkegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebutmenggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No 59/2007tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13/2006.
6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) TerkaitTim Penyusun Renja SKPD meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasidengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sektor terkait diprovinsi dan kabupaten/kota.
7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi TerkaitTim Penyusun Renja SKPD kabupaten/kota meminta/mengumpulkan informasi atauberkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja SKPD Provinsi untuk bidang/sektorterkait.
Tabel 6 memperlihatkan Prototype Daftar Isi Rancangan Renja SKPD
3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen:
Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsungdengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatanSKPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima.
Langkah-langkah pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup:1. Melakukan Kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi)
Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yangterkait SKPD yang bersangkutan.
2. Review RPJM Nasional dan RPJM ProvinsiMelakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalampenyusunan Renja SKPD Provinsi. Untuk Renja SKPD Kabupaten/Kota juga perlumengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja SKPD Provinsitahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikandalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota. Jika belum diperoleh informasi untuktahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu.
3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPDMelakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPDterhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD pada tahunrencana, sesuai Tupoksi SKPD dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunantahun rencana
4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPDMelakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun laludan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan pro-
24
gram dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan majupada program/ kegiatan (n + 1)
5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda
3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD:
Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan AwalRKPD dari Bappeda.
Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu
dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahunbersangkutan.
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnyauntuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengankebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang merupakan kegiatanlanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jikabelum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukankoordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPDke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan RenjaSKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalamRKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yangtercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkankesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPDbagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesakdan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yangsudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahanke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan denganmempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalamrancangan awal RKPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yangdirencanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritasdaerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telahdicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA-SKPD.
9. Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirincimenurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumberpendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaanlainnya.
25
Bagan 4. Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD
ReviewRancanganAwal RKPD
Evaluasi CapaianKinerja Pelayanan
Wajib/PilihanSKPD terhadapTarget Renstra
SKPD
Usulan HasilMusrenbang dan
Forum
Identifikasi Programdan Kegiatan yang
ditangani Pusat
ReviewRenstraSKPD
Program/KegiatanSKPD Berdasarkan
Skala Prioritas
Identifikasi Program/Kegiatan terkait SKPD
RumusanRancanganRenja SKPD
10. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dankegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja SKPDProvinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.
11. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsidan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritasyang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melaluidana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.
12. Untuk Renja SKPD provinsi, tembusannya disampaikan kepada Kemeterian/Lembagaterkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditanganidan/atau dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugaspembantuan, DAK dan Dana Otsus).
Skematis proses penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat digambarkan sebagaiberikut :
26
4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
Merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPDyang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk disperbaiki menjadi RancanganRKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukandan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagaibahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPDProvinsi disampaikan kepada Bappenas, sedangkan ringkasan RKPD Kabupaten/Kotadisampaikan kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunanRKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi.
Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPDdengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review darisetiap SKPD.
Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materiprogram/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraanmusrenbang tahunan daerah.
4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD
Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan RKPD mencakup:1. Merupakan proses tindak lanjut dan kesinambungan dari penyusunan rancangan awal
RKPD dan penyusunan Renja SKPD.2. Substansi pokok rancangan RKPD meliputi : evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
sebelumnya; rancangan kerangka ekonomi daerah; arah kebijakan keuangan daerah;prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritasyang dilengkapi dengan pagu indikatif.
3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan SKPD terhadap pencapaian visi dan misiKepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah.
4. Setiap prioritas pembangunan daerah memiliki maksud mencapai sasaran hasilpembangunan jangka menengah daerah yang terukur dan jelas indikatornya.
5. Menjamin kesinambungan, efisiensi dan efektifitas program/kegiatan yang telah dibangunpada tahun-tahun sebelumnya.
6. Penyelesaian dokumen Rancangan RKPD paling lambat pada minggu ke-2 bulanMaret.
4.2. Tata Cara Penyusunan
Tata cara penyusunan Rancangan RKPD adalah sebagai berikut:1. Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan Renja-SKPD yang disampaikan
oleh Kepala SKPD2. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja-SKPD dengan SKPD yang
bersangkutan terhadap tugas dan fungsinya, serta terhadap prioritas pembangunandaerah yang sudah dicanangkan.
3. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD
27
dan lintas wilayah, khususnya yang terkait dengan penanganan isu strategis daerah,kemudian memberi catatan agar program/kegiatan tersebut dapat bersinergi.
4. Mereview kembali besaran program, anggaran yang dibutuhkan, indikator kinerja, dantarget kinerja yang hendak dicapai dari setiap program dan kegiatan.
5. Mengintegrasikan rancangan Renja-SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadirancangan RKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah maupun nasional, prioritasprogram dan kegiatan SKPD, serta perkembangan informasi ketersediaan danapembangunan.
6. Melakukan beberapa diskusi kelompok terfokus menurut bidang bahasan denganberbagai kalangan para pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka memperolehmasukan dan pertimbangan terhadap draft rancangan RKPD.
7. Menyelesaikan dokumen rancangan RKPD serta menyiapkan ringkasan (summary) ataupokok-pokok materi sebagai bahan pembahasan dalam kegiatan musrenbang tahunandaerah.
8. Menyampaikan tembusan ringkasan rancangan RKPD kepada Bappenas dan/atauBappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan/atau RKPDProvinsi.
5. MUSRENBANG
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui kegiatan musyawarahperencanaan pembangunan/Musrenbang, forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatanDiskusi Kelompok Terfokus (FGD).
Musrenbang tahunan dan forum SKPD dilaksanakan pada setiap tahun perencanaan yangpenyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan pelaksanaannyadikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangkukepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah danmengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang ataubertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang berkomitmen untukmelaksanakannya, dibawah koordinasi Kepala Bappeda. Agar dalam pelaksanaanmusrenbang dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatanmasyarakat yang lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapansampai dengan paska musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai.
Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD dan forum SKPD juga berfungsi untukmenjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengankepentingan masyarakat (top-down dan bottom-up approach), serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerjapembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.
Panyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara berjenjang mulai darimusrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau forum gabunganSKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD atau Gabungan SKPD
28
Provinsi, dan Musrenbang Provinsi. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota sendiri menjadimasukan bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi, musrenbang pusatdan musrenbang nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD.
Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD ataugabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota dikoordinasikan dan difasilitasi olehBappeda Kabupaten/Kota yang pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten /Kota,sedangkan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang provinsi dibebankan pada APBDProvinsi.
Keseluruhan penyelenggaraan musrenbang tahunan yang berjenjang mulai dari tingkat desasampai dengan tingkat nasional, dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:1) Musrenbang Desa/Kelurahan; dilaksanakan sepanjang bulan Januari, dan paling lambat
akhir bulan Januari seluruh desa/kelurahan telah melaksanakannya.2) Musrenbang Kecamatan; dilaksanakan sekitar bulan Februari, dan paling lambat akhir
minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan sudah selesai melaksanakanmusrenbang kecamatan.
3) Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/kota; dilaksanakan antara minggu ke-2Februari sampai dengan akhir minggu ke-1 bulan Maret.
4) Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret.5) Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret.6) Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi dilaksanakan paling lambat minggu ke-2 bulan
Maret.7) Musrenbang Provinsi dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.8) Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April.
Musrenbang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:1. Inklusif. Memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku kepentingan.2. Relevan. Melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yaitu yang memiliki
kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahanpermasalahan penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah
3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai aksesyang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah
4. Partisipatif dan interaktif; proses pembahasan melibatkan seluruh para pemangkukepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, interpretasiinformasi, dan pengembangan kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan
Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangkukepentingan tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaranberikutnya. Penyelenggaraan musrenbang desa/ kelurahan menjadi tanggung jawab kepaladesa/lurah, dan difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasikepala Bappeda.
29
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Desa/kelurahan:1. Musrenbangdes/kel ditujukan untuk membahas seluruh rencana kegiatan pembangunan
di wilayah desa/kelurahan untuk tahun rencana yang pendanaannya berasal dariberbagai sumber (PADes, ADD/dana bagi hasil, Bantuan desa/kelurahan, PPK/P2KP,swadaya masyarakat, dan sumber dana lainnya).
2. Untuk menjamin pemahaman dan kajian mendalam, maka bahan/materi musrenbangdesa/kelurahan sudah dibagikan bersamaan ketika mengantarkan surat undangankepada peserta yang memiliki kompetensi memadai.
3. Peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengkaji, mendiskusikan,mengusulkan dan mengambil kesepakatan bersama terhadap rumusan hasilmusrenbang desa/kelurahan.
4. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandupembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang desa/kelurahan, serta melibatkannarasumber yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
5. Adanya kejelasan informasi dari Pemda Kabupaten/Kota tentang indikasi Alokasi DanaDesa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran direncanakan sertasumber pendanaan program/kegiatan lainnya.
6. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan desa/kelurahandan urutan faktor penyebabnya
7. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerahuntuk menangani isu/permasalahan pembangunan desa/kelurahan
8. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencanapembangunan jangka menengah desa/kelurahan (RPJMdes/RPJMkel).
9. Keluaran musrenbang desa/kelurahan berupa :a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan dengan tolok ukur
capaian kinerjanya, yang akan didanai melalui dana bagi hasil/Alokasi Dana Desa,bantuan keuangan desa/kelurahan, dana swadaya masyarakat, dan sumber danaprogram/ kegiatan lainnya.
b. Daftar prioritas kegiatan pembangunan lengkap dengan tolok ukur capaian kinerjanyayang diusulkan untuk dilaksanakan melalui SKPD dan/atau kecamatan, namun masihakan dibahas dalam musrenbang kecamatan dan/atau forum SKPD dan musrenbangkabupaten/kota.
c. Daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatand. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan
10. Paling lambat pada akhir bulan Januari seluruh desa dan kelurahan telah selesaimelaksanakan musrenbang desa/kelurahan.
5.2. Musrenbang Kecamatan
Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama parapemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawabCamat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
30
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan:1. Sasaran musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan didasarkan atas prinsip-prinsip
transparansi, demokratis/partisipatif, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, fokus sertamengarah pada pemecahan masalah dengan kebersamaan.
2. Pelaksanaan musrenbang kecamatan perlu dipandu oleh fasilitator kecamatan yangmemahami teknik-teknik fasilitasi dan mengerti tentang mekanisme perencanaanpembangunan di daerah.
3. Peserta musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas: delegasi hasilmusrenbang desa/kelurahan, institusi/lembaga/organisasi masyarakat tingkatkecamatan; pengusaha/ asosiasi dan lembaga pendidikan yang ada di kecamatantersebut, serta tokoh-tokoh masyarakat kecamatan setempat.
4. Setiap peserta memperoleh bahan/materi yang lengkap, serta mempunyai kesempatanyang sama untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya terhadap materi bahasan.
5. Narasumber meliputi Bappeda, perwakilan SKPD kabupaten/kota, kepala-kepala cabangSKPD dan kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD yang berasal dari daerahpemilihan kecamatan bersangkutan, camat, aparat kecamatan dan para ahli/profesionalyang dibutuhkan.
6. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandupembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang kecamatan.
7. Pokok bahasan dalam musrenbang kecamatan adalah mensinergikan hasil musrenbangdesa/kelurahan tentang usulan daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akandilaksanakan melalui SKPD dan/atau kecamatan, serta rancangan kerja pembangunankecamatan.
8. Rumusan kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang direncanakan harus terukurdan jelas indikator kinerjanya.
9. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan kecamatan danurutan faktor penyebabnya
10. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerahuntuk menangani isu/permasalahan pembangunan kecamatan
11. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencanapembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
12. Keluaran musrenbang kecamatan meliputi :a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD
yang siap dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yangdiusulkan untuk didanai melalui APBD Kabupaten /Kota maupun sumber pendanaanlainnya.
b. Daftar delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
c. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan13. Adanya sosialisasi kembali oleh delegasi desa/kelurahan kepada masyarakat yang
diwakilinya tentang hasil musrenbang kecamatan, sehingga masyarakat dapatmengetahui apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati di tingkat kecamatan.
14. Paling lambat pada minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan telah selesaimelaksanakan musrenbang kecamatan.
31
5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota
Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperolehkesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahunyang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahasdan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatandengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD.
Pada dasarnya setiap SKPD perlu mempunyai forum diskusi masing-masing, namun jikabelum memungkinkan, maka beberapa SKPD yang bidang tugasnya saling mempunyaiketerkaitan erat dapat juga membentuk forum gabungan SKPD.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota:1. Forum SKPD/gabungan SKPD merupakan forum pembahasan strategis yang
mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan partisipatifdan bottom-up.
2. Forum SKPD/gabungan SKPD membahas daftar prioritas kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang akan didanaimelalui APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Peserta terdiri dari para delegasi kecamatan, perwakilan institusi/organisasi/ perguruantinggi atau kelompok masyarakat tingkat kabupaten/kota yang terkait langsung denganfungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, serta anggota forum SKPD.
4. Narasumber meliputi kepala SKPD kabupaten/kota, kepala dan para pejabat Bappeda,anggota DPRD dari komisi pasangan kerja masing-masing SKPD, ahli/profesional baikyang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.
5. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandupembahasan dan penyepakatan hasil Forum SKPD.
6. Forum SKPD dapat digunakan DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisiterkait untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses dan usulan pro-gram dan kegiatannya dalam forum SKPD/ gabungan SKPD untuk dibahas danmemperoleh kesepakatan bersama.
7. Keluaran forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, meliputi:a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum-SKPD yang memuat kerangka
regulasi dan kerangka anggaran SKPD.b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD setempat,
APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD disusunmenurut kecamatan dan desa. Selanjutnya, hasil kesepakatan prioritas kegiatan perkecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasikecamatan.
c. Terpilihnya delegasi SKPD yang berasal dari organisasi dan/atau kelompok-kelompokmasyarakat untuk mengikuti musrenbang daerah kabupaten/kota.
8. Penyelenggaraan Forum SKPD/gabungan SKPD paling lambat pada minggu ke-1 bulanMaret telah selesai dilaksanakan seluruhnya.
32
5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota
Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkatkabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPDyang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota:1. Musrenbang kabupaten/kota memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau fo-
rum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagidaerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahunberjalan dan masukan dari para peserta.
2. Hasil musrenbang kabupaten/kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumberpendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiranrancangan RKPD Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar dan rujukan utama dalampenyusunan anggaran tahunan (RAPBD).
3. Peserta musrenbang kabupaten/kota adalah delegasi dari musrenbang kecamatan,delegasi dari forum SKPD/gabungan SKPD dan perwakilan institusi/organisasi/perguruan tinggi yang bekerja di kabupaten/kota.
4. Narasumber terdiri atas: SKPD kabupaten/kota, DPRD, Perguruan Tinggi, perwakilanBappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Anggaran Eksekutif maupun PanitiaAnggaran DPRD.
5. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandupembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
6. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan kabupaten/kotadan urutan faktor penyebabnya
7. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerahuntuk menangani isu/permasalahan pembangunan kabupaten/kota
8. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencanapembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
9. Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentangrumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD danrancangan Renja-SKPD, yang meliputi:
a) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/SKPD.
b) Daftar kegiatan prioritas dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang sudah dipilah menurutsumber pembiayaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN, dan sumberpendanaan lainnya.
c) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat.
d) Rancangan belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota,serta indikasi belanja bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kotadan kepada pemerintahan desa (untuk RKPD Provinsi).
e) Rancangan belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sertaindikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (untukRKPD Kabupaten/Kota).
33
f) Daftar delegasi musrenbang kabupaten/kota untuk mengikuti proses penyusunan APBDdan proses musrenbang provinsi.
g) Berita Acara pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.10. Paling lambat pada akhir bulan Maret, musrenbang kabupaten/kota sudah selesai
dilaksanakan.
5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi
Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi untuk memperoleh kesepakatan bersamamengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi pada tahun yangdirencanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas danmensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil forum musrenbang kabupaten/kota dengan rancangan renja SKPD Provinsi yang bersumber dari Renstra SKPD Provinsi.
Setiap SKPD perlu memiliki forum diskusi masing-masing, namun dapat pula membentukforum gabungan SKPD untuk beberapa SKPD yang bidang tugasnya mempunyai salingketerkaitan erat.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Forum SKPD/gabungan SKPD Provinsi:1. Merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis
dan top-down dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up.2. Membahas daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah provinsi menurut fungsi/
SKPD atau gabungan SKPD, yang akan didanai melalui APBD Provinsi, APBN maupunsumber pendanaan lainnya.
3. Peserta terdiri dari para delegasi kabupaten/kota, SKPD kabupaten/kota terkait se-provinsi, perwakilan institusi/organisasi/perguruan tinggi tingkat provinsi yang terkaitlangsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, serta anggotaforum SKPD.
4. Narasumber meliputi kepala SKPD provinsi, kepala/pejabat Bappeda, anggota DPRDdari komisi pasangan kerja masing-masing SKPD, para ahli/ profesional baik yang berasaldari kalangan praktisi maupun akademisi.
5. Forum SKPD dapat digunakan DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisiterkait untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses dan usulan pro-gram dan kegiatannya dalam forum SKPD/gabungan SKPD untuk dibahas danmemperoleh kesepakatan bersama.
6. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandupembahasan dan penyepakatan hasil forum SKPD/gabungan SKPD provinsi.
7. Keluaran forum SKPD/gabungan SKPD provinsi, meliputi :a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum-SKPD yang memuat kerangka regulasi
dan kerangka anggaran SKPD.b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD Provinsi maupun
APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD7. Penyelenggaraan forum SKPD/gabungan SKPD provinsi paling lambat pada minggu
ke-2 bulan Maret sudah selesai dilaksanakan seluruhnya.
34
5.6. Musrenbang Provinsi
Musrenbang provinsi adalah musyawarah pemangku kepentingan di tingkat provinsi untukmenyempurnakan rancangan RKPD provinsi berdasarkan masukan hasil forum SKPDProvinsi dan hasil musrenbang kabupaten/kota.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Provinsi:1. Musrenbang provinsi membahas kesepakatan bersama prioritas program/kegiatan
provinsi dengan memperhatikan hasil forum SKPD atau forum gabungan SKPD provinsi,hasil musrenbang kabupaten/kota, RPJMD/ Renstra Daerah Provinsi, hasil evaluasikinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
2. Peserta musrenbang adalah para delegasi kabupaten/kota, para kepala Bappeda danperwakilan sekda kabupaten/kota se-provinsi, perwakilan institusi/ organisasi/ perguruantinggi tingkat provinsi, dan anggota forum SKPD atau gabungan SKPD.
3. Narasumber terdiri atas: Kepala Bappeda dan para kepala SKPD provinsi, DPRD,Perguruan Tinggi, perwakilan Kementerian/Lembaga pusat, Tim Penyusun RKPD, TimAnggaran Eksekutif maupun Panitia Anggaran DPRD.
4. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandupembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang provinsi.
5. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan provinsi danurutan faktor penyebabnya
6. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerahuntuk menangani isu/permasalahan pembangunan provinsi
7. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencanapembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Provinsi).
8. Keluaran musrenbang berupa kesepakatan rumusan yang menjadi masukan utamauntuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:a) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/
SKPD.b) Daftar kegiatan prioritas dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang sudah dipilah
menurut sumber pembiayaan APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.c) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Provinsi dan/atau Pusat.d) Rancangan belanja bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/
kota.e) Rancangan bantuan keuangan provinsi untukpemerintah kabupaten/kota dan untuk
pemerintah desa.f) Daftar delegasi musrenbang provinsi untuk mengikuti proses penyusunan APBD
Provinsig) Berita Acara pelaksanaan musrenbang provinsi.
9. Paling lambat pada akhir bulan April, musrenbang provinsi sudah selesai dilaksanakan.
5.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD)
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD/Renja SKPD juga dilakukan melaluiserangkaian Diskusi Kelompok Terfokus (FGD/ Focus Group Discussion). Diskusi kelompok
35
terfokus bertujuan untuk mempertajam substansi Rancangan RKPD/Renja SKPDberdasarkan analisis dan kesepakatan para pemangku kepentingan yang ahli/berpengaruh.
Pelaksanaan FGD menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasandan penyepakatan hasil FGD.
6. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasilkesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap mengacu pada rancanganRKP, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota juga memperhatikan rancangan RKPDProvinsi.
Penyusunan rancangan akhir RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda denganmasukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Tahunan Daerah untuk disampaikan kepadaKepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan Akhir RKPD meliputi:1. Rancangan akhir RKPD wajib mengakomodasikan hasil-hasil kesepakatan musrenbang
RKPD.2. Dalam rancangan akhir RKPD tidak diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru
yang tidak melalui proses musrenbang, kecuali apabila setelah pelaksanaan musrenbangRKPD kemudian muncul kebutuhan program/kegiatan baru yang bersifat darurat,misalnya karena ada bencana alam, wabah, atau kerusuhan yang perlu segera ditangani.Untuk itu, maka perlu didiskusikan dan mendapat kesepakatan dengan delegasimusrenbang.
3. Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen final RKPD yang telah mengalamiserangkaian proses sinergitas dan harmonisasi berbagai pendekatan perencanaan(teknokratis, politis, demokratis/patisipatif, bottom-up dan top-down).
4. Dokumen rancangan akhir yang kemudian ditetapkan menjadi PERKADA merupakandokumen acuan dalam perumusan Kebijakan Umum APBD dan penetapan Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), serta dalam penyusunan RAPBD.
5. Rancangan Akhir RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, paling lambatpada akhir bulan Mei.
6. Nota kesepakatan KUA dan PPAS merupakan acuan bagi kepala daerah dalammenyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan RAPBD.
6.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
Tata cara penyusunan Rancangan Akhir RKPD adalah sebagai berikut:1. Penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi memuat kesepakatan hasil Musrenbang
tahunan daerah dan memperhatikan rancangan RKP, sedangkan untuk RKPDkabupaten/kota harus memperhatikan juga rancangan RKPD Provinsi, khususnya
36
tentang program dan kegiatan K/L serta program dan kegiatan provinsi yang akandilaksanakan di kabupaten/kota.
2. Menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibantu olehkepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.
3. Menyampaikan rancangan akhir RKPD beserta naskah Perkada dan naskahkesepakatan hasil Musrenbang Tahunan Daerah kepada Kepala Daerah.
4. Menginformasikan secara luas rancangan akhir RKPD kepada masyarakat melalui mediaresmi pemerintah daerah
7. PENYUSUNAN RENJA SKPD
Renja SKPD merupakan penyempurnaan dari rancangan Renja SKPD yang berisikan pro-gram dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPDdan musrenbang kabupaten/kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahunyang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjangpencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPDbersifat definitif.
Penyempurnaan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPDyang proses penyusunannya mengacu pada dokumen RKPD yang telah ditetapkan menjadiPeraturan Kepala Daerah.
7.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD
Prinsip-prinsip penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut:1. Mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah dan
perlu dipastikan secara resmi bahwa RKPD yang diterima masing-masing kepala SKPDadalah dokumen resmi yang disampaikan oleh Kepala Daerah melalui bagian hukum;
2. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPD yangdisesuaikan dengan Perkada RKPD;
3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan (APBDKabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya);
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, targetcapaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan pada n dan pada n+1, biaya satuanper keluaran kegiatan pada n dan n+1, dan total dana yang diperlukan kegiatan pada ndan n+1.
5. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akandilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) sertaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
6. Renja SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD paling lambat sebelumpembahasan Kerangka Umum APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD(atau sekitar akhir bulan Mei). Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD dapatjuga menjadi dokumen pelengkap dalam kerjasama pembangunan antar daerah atauantar SKPD.
37
7.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD
Tata cara penyusunan mencakup hal-hal sebagai berikut:1. Menyempurnakan rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD berpedoman pada
Perkada RKPD serta memperhatikan Renja K/L. Untuk Renja SKPD kabupaten/kotamemperhatikan juga RKPD Provinsi dan Renja SKPD Provinsi;
2. Memasukkan informasi judul kegiatan, kodefikasi, prakiraan maju, tolok ukur dan targetkinerja masukan, keluaran, dan hasil program dan prioritas kegiatan kedalam format-format RKA-SKPD;
3. Menyusun prakiraan maju berdasarkan perhitungan biaya satuan per keluaran kegiatan(Activity Based Cost) dan dengan memperhatikan target capaian keluaran kegiatanpada tahun n dan tahun n+1.
4. Menyerahkan rancangan akhir Renja SKPD kepada Kepala Daerah, melalui KepalaBappeda;
Tabel 7 memperlihatkan contoh penyusunan prakiraan maju berdasarkan perhitunganbiaya satuan per keluaran kegiatan (Activity Based Cost)
8. PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANGRKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD
Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKPDserta penyiapan dan penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD, sehinggadokumen RKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunanRenja SKPD maupun kelanjutannya dalam proses penyusunan APBD, demikian puladokumen Renja SKPD menjadi dokumen resmi sebagai rujukan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8.1. Penyiapan dan Penetapan PERKADA
Prinsip-prinsip Perkada RKPD adalah sbb:1. Substansi Perkada adalah rancangan akhir RKPD2. Naskah Perkada mengacu pada ketentuan teknis dan legislasi yang berlaku.3. Perkada RKPD adalah dokumen resmi yang menjadi acuan penyempurnaan rancangan
renja SKPD dan pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD
Dalam penyiapan dan penetapan Perkada tentang RKPD, langkah-langkahnya adalahsebagai berikut:1. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD2. Kepala Daerah melakukan pengecekan atas substansi dan kebijakan pembangunan
yang akan diterapkan pada tahun rencana;3. Kepala Daerah melakukan pengecekan atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan
Berita Acara hasil musrenbang provinsi/kabupaten/kota.4. Kepala Daerah memberikan pengantar dan arahan menggunakan RKPD;
38
5. Kepala Daerah menandatangani dan menyerahkan naskah kepada SKPD yangbertanggungjawab di bidang hukum untuk disebarluaskan kepada SKPD melaluiSekretariat Daerah.
6. Kepala daerah membentuk TAPD dengan memasukkan perwakilan delegasimusrenbang povinsi/kabupaten/kota sebagai mitra kerja TAPD.
Kegiatan tindak lanjut pasca ditetapkannya RKPD dengan Peraturan Kepala Daerahmencakup:1. Perwakilan delegasi musrenbang provinsi/kabupaten/kota membantu TAPD dalam
mempersiapkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk dibahas bersama DPRD;
2. Pembahasan bersama KUA dan PPAS diikuti oleh perwakilan delegasi musrenbang.
8.2. Penyiapan dan Penetapan PERKA SKPD
Supaya Renja SKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai salah satu rujukandalam penyusunan RKA-SKPD, maka Renja SKPD perlu ditetapkan dengan PeraturanKepala SKPD.Prinsip-prinsip Perka SKPD tentang Renja SKPD adalah sebagai berikut:1. Substansi Perka adalah Renja SKPD2. Naskah Perka mengacu pada ketentuan teknis dan legislasi yang berlaku.3. Perka SKPD adalah dokumen resmi yang menjadi acuan penyelenggaraan program
dan kegiatan SKPD pada tahun rencana dan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD
Langkah-langkah dalam penyiapan dan penyusunan Perka SKPD adalah sebagai berikut:1. SKPD menyusun naskah rancngan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD dibantu
atau berkonsultasi dengan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaantugas dan fungsi hukum
2. Bila diperlukan melakukan konsultasi naskah rancangan Peraturan Kepala SKPD tentangRenja SKPD kepada Bappeda dan Sekretaris Daerah
3. Menerbitkan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD;4. Menyampaikan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD, beserta naskah
kesepakatan hasil Forum SKPD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda
9. PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH
Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui3 (tiga) hal, yaitu: penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, dan penyusunanRAPBD.
Penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan RKA-SKPD memiliki fungsi penting dansangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalampenganggaran yang disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan para pemangkukepentingan atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karenaitu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD dan RenjaSKPD dengan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.
39
Uraian pada tahap ini lebih ditujukan untuk menjelaskan hal-hal pokok/esensial dan prinsip-prinsip penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD serta penyusunan RAPBD.
9.1. Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang dalampenyusunannya dibantu oleh TAPD. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS mengacu padaPeraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunanAPBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Prinsip-prinsip penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai berikut:1. Rancangan KUA disusun mengacu pada dokumen RKPD2. Rancangan KUA berisikan antara lain:
a. Latar belakang penyusunan KUA, tujuan penyusunan KUA dan Dasar hukum KUA.b. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, yang menguraikan perkembangkann indikator
ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi makropada tahun perencanaan.
c. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD yang mengacu pada asumsi dasaryang digunakan APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya.
d. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerahe. Format KUA diatur dalam Permendagri 59/2007
3. Rancangan PPAS disusun secara simultan dengan penyusunan KUA.4. PPAS memuat substansi tentang latar belakang dan tujuan penyusunan PPAS, Rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, serta plafonanggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan.
5. Rancangan KUA dan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.6. Rancangan KUA dan PPAS dibahas bersama Pemda dengan DPRD7. Pembahasan PPAS melalui langkah-langkah berikut :
a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan.b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusanc. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program
8. Pembahasan KUA dan PPAS paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulanJuli, yang setelah disepakati, kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan BersamaPemerintah dengan DPRD.
9.2. Penyusunan RKA SKPD
RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaansebagai dasar penyusunan APBD.
RKA SKPD disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:1. Kepala SKPD dibantu tim penyusun Renja SKPD menyusun RKA-SKPD mengacu pada
pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan Kepala Daerah termasuk lampirannya
40
yang mencakup KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standarbelanja, standar satuan harga, serta mempertimbangkan standar pelayanan minimal(SPM)
2. RKA SKPD yang disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangkamenengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasikinerja.
3. RKA-SKPD berisikan :• Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD;• Rincian anggaran pendapatan SKPD ;• Rincian anggaran biaya tidak langsung SKPD (periodik atau non kegiatan);• Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD
untuk tahun rencana dan tahun berikutnya (n+1);• Rincian penerimaan pembiayaan daerah;• Rincian pengeluaran pembiayaan daerah;
Uraian lebih lengkap serta format yang digunakan diatur di dalam Permendagri 59/2007
9.3. Penyusunan RAPBD
Penyusunan RAPBD merupakan tahap akhir dalam penyusunan perencanaan danpenganggaran tahunan daerah, yang disusun bersama TAPD dengan Panitia AnggaranDPRD sebagai bahan pembahasan paripurna DPRD untuk ditetapkan dalam PeraturanDaerah dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk tahun yangdirencanakan.
41
TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD(PROTOTYPE)
42
43
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahyang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah,
prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPDjuga mengacu pada RKP Nasional, terutama dalam sinkronisasi dan sinergitas programdan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
Adapun sistimatika/susunan serta garis besar isi dari dokumen RKPD dapat diuraikansebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukanRKPD tahun rencana dalam periode dokumen dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumenRKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya denganproses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD,baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkanPeraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan danpenganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan danpelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuatketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD
1.3. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dalam kaitannya dengandokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.
1.4. Sistimatika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan babserta garis besar isi setiap bab di dalamnya.
BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD(PROTOTYPE)
44
Mendeskripsikan kedudukan program dan kegiatan tahun rencana dalam rangka pencapaianvisi dan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
Mengemukakan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerahberdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusanwajib/pilihan pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan untuk:1) Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang
diharapkan menurut RPJMD, target pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupunsektoral (Renstra K/L)
2) Mengetahui kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada3) Menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan
Tabel 8 memperlihatkan contoh format evaluasi status dan kedudukan pencapaiankinerja pembangunan provinsi/kabupaten/kota
Di dalam bagian referensi dari pedoman ini, diberikan contoh indikator-indikator kinerja yangdapat juga digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerjapembangunan daerah.
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerahtahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurutkategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian targetkinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadapRPJMD.
Evaluasi mencakup:1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan2) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan3) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD4) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.
2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak
Untuk RKPD Kabupaten/Kota, bagian ini mengemukakan isu strategis dan permasalahantingkat daerah (hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD, danMusrenbang Kabupaten/Kota) dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahantingkat provinsi dan tingkat nasional.
Untuk RKPD Provinsi, bagian bagian ini mengemukakan isu strategis dan permasalahantingkat provinsi (hasil Musrenbang Kabupaten Kota, forum SKPD Provinsi, dan MusrenbangProvinsi) dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat nasional.
45
Tabel 9 memperlihatkan contoh format identifikasi isu strategis dan permasalahan mendesak
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yangantara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumberPendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya,tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraanmaju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam PembangunanPerekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah,yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ...(tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... (tahun berjalan)
Mengemukakan kondisi dan analisis data statistik Perekonomian Daerah, yang antara lainmencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral,Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan DaerahBidang Ekonomi yang tersedia di Daerah. Hasil analisis tersebut dapat diilustrasikan dalamgrafik/bagan agar mudah dipahami.
Tabel 10 memperlihatkan contoh format untuk mendokumentasikan perkembanganindicator makro ekonomi provinsi dan kabupaten/kota
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun .....
Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahunrencana (tahun n) dan 1 (satu) tahun setelah tahun rencana ( tahun n+1), dengan terlebihdahulu mengadakan analisis atas Kondisi Internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga KondisiEksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah.
Hasil analisis digunakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomidaerah, misalnya dalam menentukan fokus pembangunan ekonomi, identifikasi sektor yangperlu dipercepat perkembangannya, tindakan apa yang perlu diperankan pemerintah daerahdalam mengatasi permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah dankebijakan ekonomi daerah lainnya.
Tabel 11 memperlihatkan contoh format untuk menganalisis kondisi lingkunganinternal dan eksternal provinsi/kabupaten/kota.
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Berisikan misalnya: arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP(Nasional), RKPD Regional (Provinsi) dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen
46
RPJMD. Berdasar pada berbagai dokumen tersebut diturunkan ke kebijakan pengembangansektoral, regional dan sebagainya.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program danmewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untukperumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan padatahun rencana.
3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah
Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayaidari APBD, sedang penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikankepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutanlainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.
Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer,dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi :a. Pendapatan pajak daerah,b. Pendapatan retribusi daerah,c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ,d. Lain-lain PAD yang sah,
Sedangkan pendapatan transfer, meliputi :a. Dana perimbangan, yang terdiri :
• Dana Bagi Hasil Pajak• Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam)• Dana Alokasi Umum• Dana Alokasi Khusus
b. Transfer Pemerintah Pusat lainnya, terdiri :• Dana Otonomi Khusus (hanya untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua)• Dana Penyesuaian
Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi :a. Pendapatan Hibahb. Pendapatan dana daruratc. Pendapatan lainnya
3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD
Dana Desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi / Kabupaten / Kota sebagaikonsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada DaerahOtonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.
47
Dalam analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah untuk RKPD provinsi,maka perkiraan belanja tidak langsung harus tergambarkan secara jelas indikasi besaranbelanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, dan besaranbantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintah desa,sedangkan dalam RKPD Kabupaten/Kota memuat perkiraan bagi hasil pemerintahkabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan besaran bantuan keuangan pemerintahkabupaten/kota kepada pemerintah desa.
3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN
Dana Dekonsentrasi pada dasarnya adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahanwewenang dari Pemerintah (Kementerian / Lembaga) kepada Gubernur sebagai wakilPemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, dengan demikian maka analisis danperkiraan sumber dana dekonsentrasi hanya dilakukan dalam rangka penyusunan RKPDProvinsi.
Informasi mengenai dana dekonsentrasi yang lokasi kegiatannya berada pada kabupaten/kota, perlu diakomodasi dalam dokumen RKPD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah(Kementerian / Lembaga) kepada Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota) dan/atau Desaatau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkanpelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.
3.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN
Dana Otonomi Khusus adalah dana yang berasal dari bagi hasil Minyak Bumi dan GasAlam di 2 (dua) provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) danProvinsi Papua, sebagai konsekuensi dari penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2006 tentang Pemerintahan Aceh bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus bagi Propinsi Papua.
Tabel 12 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk:
1) Mendokumentasikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerahdalam 3 tahun terakhir
2) Memproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan (a) 3) Memproyeksikan pagu anggaran RKPD pada tahun n dan tahun n+1
3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berdasar pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnyadirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah, yang pada dasarnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD.
48
3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah, mini-mal yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakanpendapatan daerah meliputi :a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran
berkenaan;b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.
Arah kebijakan pendapatan daerah dapat mempertimbangkan realisasi dan proyeksipendapatan sebagaimana ditampilkan pada Bagian A Tabel 12.
3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mini-mal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun BelanjaTidak Langsung) dalam APBD. Informasi penting yang sangat dibutuhkan dari dokumenRKPD bagi proses penyusunan APBD pemerintahan lainnya, yang terkait dengan kebijakanBelanja Tidak Langsung adalah:• Besaran Belanja Bagi Hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota,• Besaran Bantuan Keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada
pemerintah desa,• Besaran Belanja Bagi Hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan• Besaran Bantuan Keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
Ketentuan yang berkaitan dengan besaran belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepadapemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, maupun belanja bagi hasil pemerintahkabupaten/kota terhadap pemerintahan desa mengacu pada ketentuan Peraturan PemerintahNomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72tahun 2005 tentang Desa.
Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajibdikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman,belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yangbersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yangwajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatifsetiap SKPD.
Arah kebijakan belanja daerah mencakup :a. Kebijakan terkait perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;b. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga;c. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas
pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritaspembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.
49
d. Kebijakan belanja berdasarkan :- Urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan)- Satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Arah kebijakan belanja daerah dapat mempertimbangkan realisasi dan proyeksi belanjadaerah sebagaimana ditampilkan pada Bagian D Tabel 12.
3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuanganDaerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi SurplusAnggaran. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus diantisipasikebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah,sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya Surplus Anggaran, harus diantisipasikebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi :a. Kebijakan penerimaan pembiayaan;b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.
Berdasarkan kerangka dan arah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan,selanjutnya dirumuskan target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaandaerah, yang dituangkan dalam tabel berikut:
Arah kebijakan pembiayaan daerah dapat mempertimbangkan realisasi dan proyeksipenerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana ditampilkan pada BagianE dan Bagian F Tabel 12.
BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN …. (Tahun Rencana)
Mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkanevaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yangdirencanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasilMusrenbang Tahunan Daerah.
4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Mengemukakan tentang prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana,didasarkan atas hasil analisis atas capaian kinerja, masalah dan tantangan pembangunan,serta isu dan masalah mendesak di daerah.
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Mengemukakan program-program yang memerlukan prioritas, berdasarkan pada sasaranyang harus dicapai dalam dokumen RPJMD, pencapaian kinerja, masalah dan tantanganpokok pembangunan, serta tema, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
50
Pada bagian ini dirumuskan:- Kriteria Penyusunan Prioritas- Prioritas isu-isu pembangunan daerah untuk tahun rencana- Prioritas pembangunan daerah- Sasaran pembangunan daerah- Urutan prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah- Urutan prioritas program pada masing-masing prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahan
daerah- SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
Tabel 13 memperlihatkan contoh format penyusunan matriks prioritas program
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Mengemukakan rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansipelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta paguindikatifnya.
Tabel 14 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk menyusunrencana kerja dan pendanaan menurut bidang urusan pemerintahan daerah
di provinsi/kabupaten/kota.
BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN
Bagian ini memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumenRenja SKPD.
Bagian ini dapat memuat antara lain:1) Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan Renja SKPD untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan daerah dalam RKPD2) Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara
SKPD dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas SKPD3) Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang,
FGD, dan forum-forum konsultasi publik4) Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD5) Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD6) Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan
program RKPD
51
PENUTUP
52
53
Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalammemenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumenperencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini telahmencoba untuk memperjelas pengertian, ruang lingkup, pendekatan, proses, tahapan,langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasukpelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahansampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Pedoman ini telah dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapatmelakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuandan kapasitas perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004 danprinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
Agar pedoman ini dapat digunakan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat (1)mensosialisasikan Pedoman ini di lingkungan SKPD, DPRD, dan Organisasi MasyarakatSipil; (2) menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penyusunan RKPD/Renja SKPD; (3)menyusun Kalender Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah.
BAGIAN D: PENUTUP
54
55
Tabel/Format berikut ini dirancang untuk membantu Bappeda dan SKPD untukmengorganisasikan penyusunan dokumen RKPD agar lebih efektif. Tabel/for-mat dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah; ketersediaandata dan informasi; serta ketersediaan sumber daya dan dana untukmelaksanakannya.
56
57
Tabel 1: Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD
Jabatan dalam Tim(2)
Penanggung jawabPengarahKetua TimSekretaris
Kelompok Kerja (Pokja) A : FungsiPelayanan Umum, Ketertiban danKeamanan
Pokja B : Fungsi Ekonomi
Pokja C : Lingkungan Hidup, Perumahandan Fasilitas Umum
Pokja D : Fungsi Kesehatan
Pokja E : Fungsi Pendidikan, Budaya danPariwisata
Pokja F: Fungsi Perlindungan Sosial
Nama(3)
....................................
....................................
....................................
....................................
1. ...............................2. ...............................dst. .............................
1. ................................2. ................................dst. .............................
1. ...............................2. ...............................dst. ............................
1. ...............................2. ................................dst. ..............................
1. ................................2. ................................dst. .............................
1. ...............................2. ...............................dst. .............................
Lembaga(3)
Gubernur/Bupati/WalikotaSekretaris DaerahKepala Bappeda............................
No(1)
1234
5
6
7
8
9
10
Catatan: Pokja dapat merupakan gabungan beberapa fungsi
58
Tabel 2. Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
59
Tabel 3. Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD
Dokumen Sumber Data/Informasi
RPJMD
RKPD tahun lalu
Laporan hasil evaluasiRKPD tahun lalu (LPPD,LKPJ)
APBD tahun lalu
RKA SKPD tahun berjalan
APBD tahun berjalanyang telah disahkan
Kabupaten/Kota dalamAngka
Laporan SKPD
dst
Data yang dibutuhkan
Program untuk tahunrencana
Pencapaian kinerjaprogram
Isu prioritas, prioritaspembangunan, sasaranpembangunan, dan targetprogram prioritas
Evaluasi capaian programdan kegiatanpembangunan tahun lalu
Perkembangan kinerjamakro pembangunandaerah
Realisasi capaian programdan kegiatan, pendapatan,belanja, dan pembiayaanpembangunan daerah
Kompilasi kegiatan danbelanja langsung untuktahun n dan n+1
Data makro ekonomi
Data realiasi program,kegiatan, dan anggaran
Perkembangan kinerjapenyelenggaraan urusanwajib/pilihan SKPD
Tahun DataKode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumber
Bappeda
Keterangan
* bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dapat menggunakan Rencana Strategis Daerah yang masih berlaku
BPS/KantorStatistik
SKPD
60
Bid
ang
Uru
san
Pem
erin
taha
nD
aera
h
2
PE
ND
IDIK
AN
Pro
gram
......
......
...K
egia
tan
......
......
.K
egia
tan
......
......
......
dst..
......
...P
rogr
am...
......
......
Keg
iata
n ...
......
dst..
......
..
KE
SE
HA
TAN
Pro
gram
......
......
.K
egia
tan
......
......
.K
egia
tan
......
......
......
dst..
......
...P
rogr
am ..
......
....
Keg
iata
n....
.....
dst..
......
..
PE
KE
RJA
AN
UM
UM
Pro
gram
: Reh
abili
tasi
/Pem
elih
araa
nja
lan/
jem
bata
nK
egia
tan:
Pem
elih
araa
n ja
lan
hotm
ixka
bupa
ten/
kota
Keg
iata
n ...
......
......
...ds
t.....
......
Indi
kato
r/to
lok
ukur
kine
rja
3
Km
(pa
njan
gja
lan)
Sas
aran
/ tar
get
kine
rja
capa
ian
prog
ram
(RP
JMD
)
4
500
km
Targ
et k
iner
jake
luar
anke
giat
an(R
KP
D)
5
100
km
Rea
lisas
iK
egia
tan
6
85 k
m
Tin
gkat
Rea
lisas
ite
rhad
apta
rget
kegi
atan
(%
)
7=6/
5
85%
Tab
el 4
. E
valu
asi K
iner
ja P
rog
ram
dan
Keg
iata
n R
KP
D T
ahu
n L
alu
dan
Rev
iew
Pen
cap
aian
RP
JMD
Tin
gkat
Rea
lisas
ita
rget
cap
aian
prog
ram
(R
PJM
D)
sam
pai d
enga
n ta
hun
lalu
(ta
hun.
..) (
%)
9=8/
4
40%
Org
anis
asi
Pel
aksa
na
10
Din
asP
eker
jaan
Um
um
No
1 1 2 3
Rea
lisas
i tar
get
capa
ian
prog
ram
(RP
JMD
) sa
mpa
ide
ngan
tahu
nla
lu (
tahu
n...)
8
200
km
61
Tab
el 5
. Fo
rmat
Daf
tar
Ran
can
gan
Pro
gra
m d
an K
egia
tan
RK
PD
/Ren
ja S
KP
D
Rev
iew
Usu
lan
Keg
iata
n (
n+1
)p
ada
RK
PD
tah
un
ber
jala
nP
enyu
sun
an T
arg
et K
iner
ja K
elu
aran
Keg
iata
n d
an P
erki
raan
Pag
u In
dik
atif
Pro
gra
md
an K
egia
tan
pad
a ta
hu
n n
dan
n+1
Co
de
Org
ani-
sasi
Pro
gra
md
anK
egia
tan
*
Tolo
kU
kur
Kin
erja
Targ
etK
iner
jaP
rog
ram
RP
JMD
Targ
etK
iner
jaK
elu
aran
Keg
iata
np
ada
n+1
RK
PD
tah
un
ber
jala
n
An
gg
aran
Keg
iata
np
ada
n+1
RK
PD
tah
un
ber
jala
n (
Rp
)
Kat
ego
riP
rio
rita
s**
Targ
etK
iner
jaK
elu
aran
pad
aTa
hu
n n
Targ
etK
iner
jaK
elu
aran
pad
aTa
hu
n n
+1
Bia
yaS
atu
an P
erK
elu
aran
Keg
iata
np
ada
Tah
un
n (
Rp
Bia
yaS
atu
an P
erK
elu
aran
Keg
iata
np
ada
Tah
un
n+1
(Rp
)
Pag
uIn
dik
atif
Pad
aTa
hu
n n
(Rp
)
Pag
uIn
dik
atif
Pad
aTa
hu
nn
+1 (
Rp
)
1
2 3
4 5
6 7
89
1011
1213
14
Jum
lah
Su
mb
er:
Tab
el T
arge
t Pen
capa
ian
Kin
erja
yan
g Te
ruku
r da
ri S
etia
p U
rusa
n P
emer
inta
han
Dae
rah-
Lam
pira
n A
-X P
erm
enda
gri 1
3/20
06C
atat
an:
*D
ileng
kapi
den
gan
kode
(B
) se
baga
i keg
iata
n ba
ru, (
R)
seba
gai k
egia
tan
repl
ikas
i, (L
) se
baga
i keg
iata
n la
njut
an**
Kat
egor
i prio
ritas
: tin
ggi,
seda
ng, r
enda
h di
tinja
u da
ri tin
gkat
rel
evan
si te
rhad
ap p
enca
paia
n vi
si, m
isi R
PJM
D**
*n
adal
ah ta
hun
renc
ana,
n +
1 a
dala
h sa
tu ta
hun
sete
lah
tahu
n re
ncan
a
62
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD2.3. Evaluasi Pencapaian Program tahun Lalu dan Perkiraan
Tahun Berjalan2.4. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama
pelayanan SKPD pada tahun rencana)2.5. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi
Tahun Rencana2.6. Hasil-hasil Forum SKPD
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD3.1. Tujuan dan sasaran program jangka menengah (out
come 5 tahun)3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPD
Tahun Rencana
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA4.1 Prioritas Program dan Kegiatan SKPD4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian
Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, TargetKinerja Hasil, dan Anggaran
BAB V. PENUTUP
Tabel 6. Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD
63
Tabel 7 : Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan maju Berdasarkan Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan
Uraian
Isi kode urusan pemerintahan, kode organisasi, kodeprogram dan kode kegiatan berdasarkan klasifikasikode dan kegiatan yang telah ditentukan dalamLampiran A.VII PERMENDAGRI 13/2006.
Isi tolok ukur dan target kinerja capaian program,keluaran, hasil dan masukan.Tolok ukur kinerja program adalah alat ukur spesifiksecara kuantitatif dan/atau kualitatif untukmenggambarkan tingkat capaian kinerja suatuprogram.Tolok ukur kinerja keluaran adalah alat ukur spesifiksecara kuantitatif dan/atau kualitatif untukmenggambarkan tingkat capaian kinerja keluarankegiatan.Tolok ukur kinerja hasil adalah alat ukur spesifiksecara kuantitatif dan/atau kualitatif untukmenggambarkan tingkat capaian kinerja hasilkegiatan.Tolok ukur kinerja masukan adalah jumlah dana yangdibutuhkan untuk mencapai target kinerja keluarankegiatan. Target kinerja capaian program adalah totaltarget keluaran yang akan dihasilkan selama programtsb dilaksanakan.Target kinerja keluaran adalah keluaran yangdiharapkan dari suatu kegiatan.Target kinerja hasil adalah hasil (short term outcome)yang diharapkan dicapai setelah keluaran kegiatandiperoleh.Target kinerja masukan adalah jumlah danayang dibutuhkan untuk mencapai target keluarankegiatan.
Isi tolok ukur kinerja penerima manfaat kegiatan.Tolok ukur kinerja penerima manfaat kegiatan adalahpenjelasan tentang karakteristik kelompok sasaranpenerima manfaat kegiatan.
Ini berkaitan dengan informasi tentang:(1) Komposisi dan jumlah sumber daya (personil,
tenaga, peralatan, material) yang digunakan untukmelaksanakan kegiatan dan menghasilkankeluaran kegiatan
(2) Waktu kerja (jam orang, jam peralatan) yangdigunakan
(3) Biaya satuan masing-masing - sumberdaya(4) Total belanja kegiatanUntuk pelayanan wajib yang dilakukan berulang(kegiatan rutin pelayanan) diharapkan dapatdikembangkan :(1) Standar pelaksanaan kegiatan yang memuat
informasi tentang standar komposisi sumber dayauntuk menghasilkan keluaran kegiatan tertentu dan
(2) Standar belanja kegiatan (perlu direview setiaptahun sesuai dengan perkembangan biayasatuan sumber daya)
Untuk dapat menyusun pagu indikatif kegiatan danperkiraan maju diperlukan informasi tentang biaya persatuan keluaran kegiatan.
Biaya per satuan keluaran kegiatan diperoleh dengancara membagi total jumlah belanja langsungkegiatan terhadap jumlah keluaran kegiatan.
Apabila kegiatan berkesinambungan, maka untukdasar penyusunan kebutuhan anggaran tahun n+1,dapat digunakan informasi yang disediakan padalangkah (5) diatas, dengan cara mengalikan targetkinerja keluaran kegiatan pada n+ 1 dengan biaya persatuan keluaran kegiatan (setelah mempertim-bangkan eskalasi biaya dan inflasi)
Langkah
1
2
3
4
5
6
JumlahKeluaranKegiatan
JumlahBelanjaLangsungKegiatan
64
Tabel 8. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Prov./Kab./Kota ................Tahun ..... dan Tahun......
Urusan Wajib/PilihanPemerintahan Daerah
Indikator* KondisiTahun….
KondisiTahun…. Perubahan
No
• Pertumbuhan PDRB
• Laju inflasi Prov/Kab/Kota
• PDRB per kapita
• Indeks Gini
• Pemerataan pendapatan
• Indeks ketimpangan regional
• Persentase penduduk di bawah
garis kemiskinan
• dll
• Angka melek huruf
• Angka rata-rata lama sekolah
• Angka partisipasi murni
dll
• Angka kelangsungan hidup bayi
• Angka usia harapan hidup
• Persentase balita gizi buruk
dll
• Persentase jumlah tenaga kerja di
bawah umur
• Persentase jumlah perempuan di
lembaga pemerintah
dll
• Angka partisipasi angkatan kerja
• Tingkat pengangguran terbuka
dll
Indikator Makro Ekonomi
Daerah
Urusan Pendidikan
Urusan Kesehatan
Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
Urusan Ketenagakerjaan
Urusan ........
1
2
3
4
5
6
Catatan :
• Jenis indikator disesuaikan dengan ketersediaan data di daerah, namun yang dapat mencerminkanindikator kinerja pembangunan di daerah
• Jenis indikator yang digunakan dapat mengacu pada bagian referensi pedoman ini.
65
Tabel 9. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi ..........danKab./Kota............. Tahun ..............
Urutan Isu dan Masalah Mendesak
Tingkat Nasional*
(2)
Tingkat Provinsi**
(3)
Tingkat Kab/Kota***
(4)
No
(1)
Keterangan:* Dapat mengacu pada rancangan RKP yang, antara lain juga dapat diakses melalui situs resmi Bappenas:
www.bappenas.go.id** Dapat mengacu pada rancangan RKPD Provinsi*** Dapat mengacu pada RPJMD atau hasil-hasil pelaksanaan Musrenbang
66
Tabel 10. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota ...... Tahun .... dan Tahun.... serta Perubahannya
No Indikator Makro Tahun .... Tahun ..... Tahun ...... Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Diisi sesuai dengan nomor urut Indikator Makro Ekonomi yang tersedia.
Diisi dengan nama Indikator Makro Ekonomi Daerah yang diambilkan dari datayang tersedia di Daerah, yang antara lain mencakup:a. PDRB (Harga Berlaku dan Harga Konstan)b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan tahun tertentuc. Tingkat Inflasid. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektorale. Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB)
setiap sektor terhadap Jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutanf. Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga,
Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)g. Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)h. Jumlah Penduduk Miskini. Tingkat Pengangguranj. Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:
- Pendapatan Perkapita- Kemampuan Investasi- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)- Dan sebagainya
k. Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan- Pajak Daerah terhadap PDRB- Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan- Dana Perimbagan terhadap PDRB- Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah- Dan sebagainya.
Diisi dengan data tahun sebelumnya sesuai dengan Indikator Makro Ekonomiyang tersedia,
Diisi dengan data tahun sebelumnya sesuai dengan Indikator Makro Ekonomiyang tersedia,
Diisi dengan data tahun sebelumnya sesuai dengan Indikator Makro Ekonomiyang tersedia,
Diisi dengan rata-rata perubahan dari kolom 3, 4, dan 5.
Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
Keterangan:
67
No Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
(1) (2) (3) (4) (5)
Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah
Tabel 11 . Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota ......
Faktor.............. Faktor.............. Faktor.............. Faktor..............
ANALISIS S W O T
Analisis SWOT pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan ‘road map’ untuk memandupemerintah daerah menuju masa depan. SWOT itu sendiri merupakan analisis atas keadaan internalpemerintahan daerah (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman)
Analisis SWOT mencakup:1) identifikasi atas berbagai kekuatan (potensi) signifikan daerah (ekonomi, sosial dsb) yang dapat
mendorong pencapaian tujuan-tujuan. Kekuatan lazimnya adalah yang sudah dilakukan denganbaik oleh daerah yang perlu dipelihara, ditingkatkan untuk menghasilkan ‘competitive advantage’
2) identifikasi atas berbagai kelemahan signifikan utama daerah- dampak perkembangan eksternalyang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan. Kelemahan adalah sesuatu yang tidak dapatdilakukan dengan baik dan memerlukan upaya untuk mengatasinya, untuk meminimalkan dampaknegatifnya sehingga tidak akan mengurangi ‘competitive disadvantage’
3) identifikasi berbagai peluang-peluang signifikan utama daerah-dampak perkembangan eksternalyang dapat mendorong pencapaian tujuan-tujuan. Peluang adalah potensi situasi yangmenguntungkan yang perlu dioptimasikan dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat yangsebesar-besarnya
4) identifikasi berbagai ancaman signifikan terhadap pengembangan daerah, dampakperkembangan eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan. Ancaman adalahpotensi situasi yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dankesejahteraan. Ancaman perlu diatasi agar dapat menjamin kelangsungan perkembangan daerah
Beberapa tips dalam melakukan SWOT:(1) ada dokumentasi informasi keadaan internal dan external(2) gunakan kerangka berfikir, checklist(3) ada masukan dari para pemangku kepentingan(4) pastikan bahwa SWOT mencerminkan keadaan/situasi sekarang(5) individu terlibat dalam analisis SWOT mengetahui posisi dan peranan masing-masing
Langkah-langkah:(1) Review lingkungan internal dan eksternal(2) Identifikasi elemen-elemen penting/utama, baik internal maupun eksternal(3) Identifikasi kekuatan dan kelemahan internal- buat matrix dan isi kolom sejauh mungkin dengan
fakta dan angka-angka(4) Identifikasi peluang dan ancaman eksternal(5) Libatkan semaksimal mungkin para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan ’issues’(6) Analisis masing-masing isu dan kategorikan kedalam isu penting dan isu ’mendesak’(7) Fasilitasi terdapatnya konsensus atas 3-5 isu penting dan susun urutan prioritasnya(8) Issues sedemikian rupa sehingga tidak terlalu ‘sempit’ atau terlalu ‘luas’(9) Tangani isu-isu yang diperkirakan dapat diselesaikan(10) Ubah isu menjadi tujuan(11) Identifikasi kemungkinan strategi untuk pencapaian tujuan
68
Tabel 12 . Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu Anggaran RKPD
Reali-sasi
Tahun(n-3)
(3)
Reali-sasi
Tahun(n-2)
(4)
TahunBerja-
lan (n-1)
(5)
Proyeksipada TahunRenca-na
(n)
(6)
Proyek-si padaTahun(n+1)
(7)
Rp
(8)= 6-5
%(9) =
100*(8)/(5)
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah
UraianNo
Pendapatan asli daerahPajak daerahRetribusi daerahHasil pengelolaankekayaan daerah yangdipisahkanLain-lain pendapatan aslidaerah yang sah Dana perimbanganDana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajakDana alokasi umumDana alokasi khusus Lain-lain pendapatandaerah yang sahHibahDana daruratBagi hasil pajak dariprovinsi dan daripemerintah daerahlainnyaDana Penyesuaian danOtonomi KhususBantuan Keuangan dariprovinsi pemerintahdaerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja pegawaiBelanja bungaBelanja subsidiBelanja hibahBelanja bantuan sosialBelanja bagi hasilkepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintah DesaBelanja BantuanKeuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintahan DesaBelanja tidak terduga
JUMLAH BELANJATIDAK LANGSUNG Belanja LangsungBelanja pegawaiBelanja barang dan jasaBelanja modal
1
1.11.1.11.1.21.1.3
1.1.4
1.21.2.11.2.21.2.3
1.3
1.3.11.3.21.3.3
1.3.4
1.3.5
A
2
2.12.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.6
2.1.7
2.1.8
B
2.22.2.12.2.22.2.3
PENDAPATAN DAERAH
69
Reali-sasi
Tahun(n-3)
(3)
Reali-sasi
Tahun(n-2)
(4)
TahunBerja-
lan (n-1)
(5)
Proyeksipada TahunRenca-na
(n)
(6)
Proyek-si padaTahun(n+1)
(7)
Rp
(8)= 6-5
%(9) =
100*(8)/(5)
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah
UraianNo
JUMLAH BELANJALANGSUNG TOTAL JUMLAHBELANJA Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN DAERAH PenerimaanpembiayaanSisa lebih perhitungananggaran tahunsebelumnya (SILPA)Pencairan DanaCadanganHasil penjualankekayaan daerah yangdipisahkanPenerimaan pinjamandaerahPenerimaan kembalipemberian pinjamanPenerimaan piutangdaerah JUMLAHPENERIMAANPEMBIAYAAN PengeluaranpembiayaanPembentukan danacadanganPenyertaan modal(Investasi) daerahPembayaran pokokutangPemberian pinjamandaerah JUMLAHPENGELUARANPEMBIAYAAN Pembiayaan neto SISA LEBIHPEMBIAYAANANGGARAN TAHUNBERKENAAN (SILPA)
PAGU ANGGARANRKPD = [G + A + E] –(B+F)
Lanjutan Tabel 12..............
C
D
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
E
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
F
G
H
Referensi: Permendagri 13/2006
70
No Urutan PrioritasProgram
Isu PrioritasDaerah
PrioritasPembangunan
Urutan Prioritas UrusanWajib/Pilihan
Pemerintahan Daerah
1
dst
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Tabel 13 . Contoh Matriks Prioritas Pembangunan
SasaranPembangunan
Bidang UrusanPemerintah Daerah
2
Urusan Wajib
Pendidikan
Program Dikdas 9Tahun
KegiatanPenambahan RuangKelas
Dst………………
Urusan Pilihan Jumlah
Sasaran Program/Kegiatan
3
200 unit ruang kelasselama x tahun
50 unit ruang kelas
Target(%)
4
50/200atau 25%
Kode
1
1.
1. 01
2.
Biaya SatuanPer Keluaran
Kegiatan
5
Rp 25 juta
PaguIndikatif
(Juta Rp)
6=3x5
1,250
Organisasi
7
DinasPendidikan
Tabel 14 . Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi / Kab./Kota ............... Tahun ....... (tahun rencana)
71
Referensi berikut ini berisikan indikator/tolok ukur kinerja yang dapat digunakanuntuk memperlihatkan dan menganalisis status, kedudukan dan kemajuankinerja pembangunan daerah dan penyelenggaraan fungsi/urusan wajib danpilihan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota maupundi tingkat SKPD.
72
73
Referensi R-1Sasaran dan Indikator Kinerja PencapaianPembangunan 2004-2009
Indikator Kinerja yang Berhubungandengan Daerah
1. Jumlah konflik etnis dan sosial 2. HDI dan HPI wilayah konflik 3. Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian kasus
kriminalitas 4. Jumlah pecandu narkoba 5. Angka illegal logging dan illegal trading 6. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat
terhadap aksi terorisme
1. Peraturan daerah yang spesifik mengenaimekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi
2. Perbaikan proses penyelenggaraan Musrenbang 3. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam
Pilkada 4. Angka Gender-related Development Index (GDI);
dan 5. Angka Gender Empowerment Measurement
(GEM)
Kesejahteraan anak 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7. Status gizi balita buruk 8. Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan
Perlindungan anak 9. Pekerja anak (%)10. Jumlah anak yang memiliki akte Kelahiran
Ekonomi 1. Pertumbuhan PDRB 2. Struktur PBRB dan PDRB per kapita 3. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Terbuka 4. Jumlah penduduk miskin 5. Investasi dan aktivitas ekspor impor 6. Peningkatan peran UKM
Pendidikan 7. Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun ke
atas 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap
jenjang pendidikan
Sasaran RPJM Nasional 2004-2009
1. Menurunnya konflik2. Menurunnya kriminalitas3. Menurunnya kejahatan di lautan dan
lintas batas4. Tertanganinya separatisme5. Tertanganinya terorisme6. Berperannya Indonesia dalam
menciptakan perdamaian dunia7. Terjaganya kedaulatan NKRI
1. Meningkatnya keadilan hukum danpenegakan hukum
2. Terciptanya sistem hukum yangkonsekuen dan tidak diskriminatifserta yang memberikan perlindungandan penghormatan terhadap hakasasi manusia
3. Meningkatnya pelayanan masyarakat4. Meningkatnya penyelenggaraan
otonomi daerah5. Terpeliharanya konsolidasi demokrasi
1. Menurunnya jumlah penduduk miskinmenjadi 8,2% pada tahun 2009
2. Terciptanya lapangan kerja untukmengurangi pengangguran terbukamenjadi 5,1 persen pada tahun 2009
3. Angka pertumbuhan rata-rata 6,6persen pertahun
4. Berkurangnya kesenjanganpendapatan dan kesenjangan daerah
5. Meningkatnya kualitas manusiadengan terpenuhinya hak sosialrakyat
6. Membaiknya mutu lingkungan hidup7. Meningkatnya dukungan infrastruktur.
AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS
AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
AGENDA AMAN DAN DAMAI
74
Sumber: Handbook SPPN RI, Bappenas 2006
Indikator Kinerja yangBerhubungandengan Daerah
Sasaran RPJM Nasional 2004-2009
9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiapkelompok usia sekolah
10. Angka Melanjutkan Sekolah11. Angka Putus Sekolah12. Angka Mengulang Kelas13. Rata-rata Lama Penyelesaian Pendidikan
Kesehatan14. Umur Harapan Hidup (UHH)15. Angka Kematian Bayi (AKB)16. Angka Kematian Ibu (AKI)17. Prevalensi Gizi Kurang
Kependudukan dan KB18. Laju pertumbuhan penduduk (%)19. Unmet need KB (%)20. Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)21. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%)22. Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)
Lingkungan Hidup23. Kualitas air permukaan dan air tanah24. Tingkat Pencemaran Pesisir dan Laut25. Angka Illegal Logging26. Luas lahan kritis
Prasarana dan Sarana27. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan
berbagai prasarana dan sarana
Lanjutan Referensi R-1 .......................................
75
Sub Indikator
Pertumbuhan pendapatanPertumbuhan investasiPertumbuhan kesempatan kerja
Distribuís pendapatanPemerataan akses modal
Daya dukung lingkunganDaya dukung manusia berkeahlian
Pemberdayaan ekonomi lemahPemberdayaan ekonomi lokal
Keterpaduan birokrasiSanitari birokrasi
Ketersediaan kebutuhan dana sosialKetersediaan infrastruktur
Fasilitasi partisipasi sosialKesetaraan genderFasilitasi resolusi konflik
Keamanan hak sipilKeamanan hak politikKeamanan hak ekonomi
Kesinambungan politikKesehatan makro ekonomiIntegrasi sosial
Supremasi hukumKontrol dan pertimbanganPertanggungjawaban politikKebebasan pers
Kemandirian daerahLokalisme lokal
Indikator
Pertumbuhan
Pemerataan
Kesinambungan
Pemberdayaan
Efisiensi
Sufisiensi
Fasilitasi
Keamanan
Stabilitas
Demokrasi
Otonomi
Parameter
Skala KehidupanEkonomi
Layanan Publik
Resiko-resikolokal
Referensi R-2
No
1
2
3
Sumber: Handbook SPPN RI, Bappenas 2006
Indikator Kemajuan Otonomi Daerah
76
Indikator
Derajatkesejahteraanumum
DerajatPelayananPublik
Derajatkehidupandemokrasilokal
Referensi R-3
No
1
2
3
Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi daerahTingkat pendapatan rata-rata perkapita per tahun (PDRB atau Net Income)
- Penurunan angka pengangguran terbuka- Kenaikan angka partisipasi kerja- Penurunan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)- Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Jaringan Jalan:- Rasio panjang jalan dengan luas wilayah- Rasio panjang jalan dengan kondisi tidak rusak per panjang
jalan keseluruhan- Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan umum roda
empatSanitasi- Penurunan presentasi penduduk tanpa akses terhadap
sanitasi
Kesehatan:- Penurunan angka kematian bayi- Penurunan angka kematian ibu- Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan
fasilitas kesehatan lainnyaPendidikan:- Rasio jumlah murid per jumlah sekolah- Rasio jumlah murid per jumlah guru- Rasio jumlah guru per jumlah sekolahAngka partisipasi sekolah- Penurunan angka putus sekolah- Nilai rata-rata Ebta Murni/UANAir bersih:- Akses terhadap air bersihTransportasi umum:- Rasio jumlah kendaraan umum roda 4 per 10.000 penduduk
Kepegawaian :Rasio jumlah penduduk dengan jumlah PNS PemdaKeuangan :- Rasio PAD dengan jumlah penduduk
Pemilu:- Rasio jumlah pemilih yang melakukan pemilihan dengan
jumlah penduduk yang mempunyai hak pilihKomposisi partai politik dalam Pemilu- Rasio jumlah partai politik pemenang Pemilu Lokal yang
memperoleh kursi di Legislatif dengan jumlah seluruh PartaiPolitik peserta Pemilu Lokal
Angka Kejadian Politik Praktis- Kejadian politik praktis- Massa/demo dalam satu tahun
Ekonomi
Sosial
Infrastruktur
Kebutuhandasar
Pemerintahan
Politik
Parameter Umum
Sumber: Handbook SPPN RI, Bappenas 2006
77
Referensi R-4Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanOtonomi Daerah
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
IndikatorParameter Umum
a. Pertumbuhan PDRB
b. Laju inflasi provinsi
c. PDRB per kapita
d. Indeks Gini
e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
a. Angka melek hurufb. Angka rata-rata lama sekolahc. Angka partisipasi murnid. Angka partisipasi kasare. Angka pendidikan yang ditamatkan
f. Angka kelangsungan hidup bayig. Angka usia harapan hiduph. Persentase balita gizi buruk
i. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
j. Persentase penduduk yang memiliki lahan
k. Rasio penduduk yang bekerja
l. Angka kriminalitas yang tertangani
a. Jumlah grup kesenian
b. Jumlah gedung kesenian
c. Jumlah klub olahraga
d. Jumlah gedung olah raga
Pertumbuhan ekonomi
Laju Inflasi
Pendapatan per kapita
Ketimpangan kemakmuran
Pemerataan pendapatan
Ketimpangan regional
Pendidikan
Kesehatan
Kemiskinan
Kepemilikan tanah
Kesempatan kerja
Kriminalitas
Grup kesenian
Gedung kesenian
Klub olahraga
Gedung Olah Raga
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2. Kesejahteraan Sosial Pendidikan
3. Seni Budaya dan Olah Raga
78
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
IndikatorParameter Umum
Pendidikan dasar:a. Angka partisipasi sekolahb. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolahc. Rasio guru/muridd. Rasio guru/murid per kelas rata-rataPendidikan menengah:e. Angka partisipasi sekolahf. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolahg. Rasio guru terhadap muridh. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
i. Rasio posyandu per satuan balitaj. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan pendudukk. Rasio Rumah Sakit per satuan pendudukl. Rasio dokter per satuan pendudukm. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
n. Persentase penanganan sampaho. Persentase penduduk berakses air minump. Persentase luas permukiman yang tertata
q. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baikr. Rasio jaringan irigasis. Rasio tempat ibadah per satuan pendudukt. Persentase rumah tinggal bersanitasiu. Rasio tempat pemakaman umum per satuan pendudukv. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pendudukw. Rasio rumah layak hunix. Rasio permukiman layak huni
y. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGBz. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
aa. Jumlah arus penumpang angkutan umumab. Rasio ijin trayekac. Jumlah uji kir angkutan umumad. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)c. Rasio daya serap tenaga kerja
d. Persentase koperasi aktife. Jumlah UKM non BPR/LKM UKMf. Jumlah BPR/LKM
g. Rasio penduduk berKTP per satuan pendudukh. Rasio bayi berakte kelahirani. Rasio pasangan berakte nikah
j. Angka partisipasi angkatan kerjak. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
l. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahm. Partisipasi perempuan di lembaga swastan. Rasio KDRTo. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
Pendidikan
Kesehatan
Lingkungan hidup
Sarana dan PrasaranaUmum
Penataan ruang
Perhubungan
Penanaman modal
KUKM
Kependudukan dancatatan sipil
Ketenagakerjaan
Pemberdayaanperempuan danperlindungan anak
1. Pelayanan Dasar
2. Pelayanan Penunjang
79
IndikatorParameter Umum
p. Rata-rata jumlah anak per keluargaq. Rasio akseptor KB
r. Jumlah jaringan komunikasis. Rasio wartel/warnet terhadap pendudukt. Jumlah surat kabar nasional/lokalu. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
v. Persentase luas lahan bersertifikat
w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaanmasyarakat (LPM)
x. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKKy. Jumlah LSM
z. Jumlah perpustakaanaa. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
ab. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 pendudukac. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Pendudukad. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
ae. Jumlah organisasi pemudaaf. Jumlah organisasi olahragaag. Jumlah kegiatan kepemudaanah. Jumlah kegiatan olahraga
KB dan KS
Komunikasi dan informatika
Pertanahan
Pemberdayaan masyarakatdan desa
Perpustakaan
Penyelenggaraan Keamanandan Ketertiban Masyarakat
Pemuda dan olahraga
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH
IndikatorParameter Umum
a. Angka konsumsi RT per kapita
b. Perbandingan faktor produksi dengan produk
c. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan
d. Dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor:1) Pertanian2) Pertambangan dan penggalian3) Industri pengolahan4) Listrik5) Bangunan6) Perdagangan7) Pengangkutan dan komunikasi8) Keuangan9) Jasa
a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraanb. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umumc. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per
tahun
Pengeluaran konsumsirumah tangga per kapita
Nilai tukar petani
Pengeluaran konsumsinon pangan perkapita
Produktivitas total daerah
Aksesibilitas daerah
1. Kemampuan Ekonomi Daerah
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
80
IndikatorParameter Umum
Penataan wilayah
Fasilitas bank dan nonbank
Ketersediaan air bersih
Fasilitas listrik dan telepon
Ketersediaan restoran
Ketersediaan penginapan
Keamanan dan ketertiban
Kemudahan perijinan
Pengenaan pajak daerah
Perda
Status desa
Kualitas tenaga kerja
Tingkat ketergantungan
d. Ketaatan terhadap RTRWe. Luas wilayah produktiff. Luas wilayah industrig. Luas wilayah kebanjiranh. Luas wilayah kekeringani. Luas wilayah perkotaan
j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnyak. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya
l. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
m. Rasio ketersediaan daya listrikn. Persentase rumah tangga yang menggunakan listriko. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
p. Jenis, kelas, dan jumlah restoran
q. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
a. Angka kriminalitasb. Jumlah demo
c. Lama proses perijinan
d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
a. Rasio lulusan S1/S2/S3
b. Rasio ketergantungan
3. Iklim Berinvestasi
4. Sumberdaya Manusia
Sumber: Lampiran PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
81
Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan PilihanPemerintah Daerah Menurut SKPD
Referensi R-5
• Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaanpembangunan
• Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah• Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah• Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis• Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh• Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal• Tingkat penanganan wilayah strategis• Tingkat penanganan wilayah cepat tumbuh• Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan
wilayah• Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan
dengan perkembangan actual• Tingkat penerapan perencanaan partisipatif• Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah• Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah• Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah• Tingkat implementasi dokumen perencanaan daerah• Kualitas pelaksanaan Musrenbang*
• Tingkat kapasitas aparatur• Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah• Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah• Tingkat professionalisme dan kompetensi staff• Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang• Jumlah kasus KKN• Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat• Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah• Jumlah peraturan daerah yang disusun• Tingkat partisipasi politik dalam Pilkada*• Peraturan Daerah mengenai mekanisme dan koordinasi
dana dekonsentrasi*
• Tingkat kapasitas sumber daya aparatur• Tingkat keterampilan dan aparatur• Tingkat profesionalisme aparatur
• Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistic daerah• Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah• Tingkat validitas dan kemutakhiran data dan informasi daerah• Tingkat kemudahan akses informasi
1
1
1
1
PerencanaanPembangunan
PemerintahanUmum
Kepegawaian
Statistik
Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan
Wajib2. Urusan
Pilihan
Fungsi danUrusanPemerintahDaerah
Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan
Pelayanan Umum
82
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan
Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan
Wajib2. Urusan
Pilihan
Fungsi danUrusanPemerintahDaerah
• Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan• Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi
kearsipan• Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan
pelestarian dokumen/arsip daerah• Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah• Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi
masyarakat
• Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasaninformasi pembangunan daerah
• Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasaninformasi penyelenggaraan pemerintah daerah
• Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi• Akses masyarakat kepada informasi publik
• Tingkat kriminalitas• Jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan• Jumlah konflik etnis dan social*• HDI dan HPI wilayah konflik*• Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap
terorisme*• Tingkat ancaman konflik antar kelompok masyarakat• Jumlah kasus pelanggaran PERDA• Jumlah kasus peredaran narkoba• Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba• Jumlah kasus illegal logging• Tingkat pendidikan politik masyarakat• Ada/tidaknya sistem penanggulangan korban bencana alam
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perhubunganqTingkat ketersediaan prasarana dan sarana/fasilitasperhubungan
• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana/fasilitasperhubunganq Tingkat pelayanan prasarana dan fasilitasLLAJ
• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan umum• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan
penumpang dan barang (darat, laut, udara)• Tingkat keselamatan/keamanan lalu lintas transportasi (darat,
laut, udara)• Tingkat kecelakaan lalu lintas transportasi
• Tingkat pengangguran terbuka• Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan• Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif• Tingkat kesempatan kerja• Kapasitas Balai Latihan Kerja• Proporsi Tenaga Kerja Indonesia Terdidik• Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi
ketenagakerjaan
Lanjutan Referensi R-5...........
1
1
1
1
1
Ketertiban dan Ketentraman
Kearsipan
Komunikasi danInformatika
Kesatuan Bangsadan Politik DalamNegeri
Ekonomi
Perhubungan
Tenaga Kerja
83
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan
Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan
Wajib2. Urusan
Pilihan
Fungsi danUrusanPemerintahDaerah
Lanjutan Referensi R-5............
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor KUKM• Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hukum• Laju pertumbuhan UMKM• Laju pertumbuhan nilai ekspor produk UMKM• Tingkat keterampilan SDM Usaha Mikro• Akses ke permodalan pasar• Kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha kecil
• Tingkat investasi dalam PDRB• Laju pertumbuhan investasi• Ada/tidaknya sistem informasi penanaman modal• Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan start up
dan operasi bisnis
• Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan• Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa• Tingkat kapasitas aparatur pemerintahan desa• Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan
perdesaan
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian• Kualitas SDM pertanian di perdesaan• Cakupan bantuan beras bersubsidi pada keluarga miskin• Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya
permodalan• Tingkat ketahanan pangan kelompok miskin• Tingkat produksi bahan pangan protein hewani dan hasil
ternak dan ikan• Tingkat produksi padi/beras• Tingkat sarana hasil produksi pertanian• Cakupan lahan beririgasi• Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai• Cakupan sistem penyuluhan• Tingkat penggunaan teknologi tepat guna• Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikananq
Tingkat infrastruktur perdesaan
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kehutanan• Laju pertumbuhan luas hutan produksi• Laju pertumbuhan luas Hutan Tanaman Industri• Laju deforestasi• Nilai tambah hasil hutan kayu• Nilai tambah hasil hutan non kayu• Cakupan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan• Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas (dan airbersih)
• Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasanbidang pertambangan
• Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatanrakyat yang berpotensi merusak lingkungan
• Cakupan pelayanan kelistrikan
Koperasi danUsaha KecilMenengah
PenanamanModal
PemberdayaanMasyarakat danDesa
Pertanian
Kehutanan
Energi danSumberdayaMineral
1
1
1
2
2
2
84
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan
Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan
Wajib2. Urusan
Pilihan
Fungsi danUrusanPemerintahDaerah
Lanjutan Referensi R-5............
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kelautan danperikanan
• Tingkat perkembangan budidaya perikanan• Tingkat perkembangan perikanan tangkap• Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan• Tingkat pengelolaan produksi perikanan• Tingkat pemasaran produksi perikanan• Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan
air tawar• Tingkat illegal fishing
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan• Ketersediaan program perlindungan konsumen• Jumlah kerjasama perdagangan internasional/regional• Tingkat pertumbuhan nilai ekspor• Tingkat pertumbuhan nilai impor• Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor-impor• Tingkat pertumbuhan realisasi omzet perdagangan per tahun• Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perindustrian• Tingkat kapasitas Iptek sistem Produksi• Tingkat penerapan standardisasi produk industri• Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah• Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri• Volume ekspor produk industri dalam total ekspor daerah• Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra-sentra industri
potensial
• Tingkat perkembangan areal transmigrasi• Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan• Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan dan
kesehatan• Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/
regional
• Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRWsampai dengan RDTR)
• Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuankoordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor danantar subwilayah
• Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang• Jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholder
setempat, antar instansi pemerintah, maupun antarkewenangan tingkatan pemerintahan
• Perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap luas totalwilayah
• Proporsi rasio luas kawasan kritis terhadap luas total wilayah• Laju pertumbuhan luas kawasan bersifat kota• Tingkat penanganan kawasan terisolir• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang
2
2
2
2
1
Kelautan danPerikanan
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi
Lingkungan Hidup
Penataan Ruang
85
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan
Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan
Wajib2. Urusan
Pilihan
Fungsi danUrusanPemerintahDaerah
Lanjutan Referensi R-5............
• Tingkat pemanfaatan sumber daya alam• Cakupan sistem pengelolaan persampahan• Tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah, udara)• Tingkat pelanggaran dan perusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup• Tingkat rehabilitasi/pemulihan sumber daya alam• Jumlah kasus kebakaran hutan• Jumlah DAS berkondisi kritis• Cakupan kawasan konservasi laut• Tingkat pengelolaan ekosistem pesisir-laut• Ketersediaan Early Warning System/Pernyataan Dini
Bencana)• Jumlah kasus illegal fishing• Jumlah kasus illegal sand mining• Jumlah kasus illegal logging• Kualitas air permukaan dan air tanah*• Tingkat pencemaran pesisir dan laut*• Luas lahan kritis*
• Luas daerah yang telah tercakup dalam sistem pendaftarantanah
• Cakupan informasi pertanahan• Tingkat penerapan teknologi informasi pertanahan• Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan• Tingkat penyelesaian konflik-konflik pertanahan
• Tingkat aksesibilitas wilayah• Tingkat mobilitas orang/barang• Tingkat kondisi prasarana transportasi• Tingkat resiko dan periode genangan banjir• Jumlah kejadian bencana kekeringan• Tingkat ketersediaan jaringan prasarana dan pengelolaan air
baku• Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan
(rumah tangga, permukiman, pertanian, industri)• Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air• Tingkat pelayanan air minum• Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin• Tingkat pengendalian potensi konflik air• Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah• Tingkat perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut• Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perumahan• Luas dan sebaran kawasan kumuh• Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah• Tingkat kemampuan penyediaan prasarana dan sarana rumah• Tingkat kemantapan penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan permukiman• Tingkat pelayanan air bersih• Tingkat pelayanan sanitasi• Tingkat pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah)• Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran• Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman
Lingkungan Hidup
Pertanahan
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat
1
1
1
1
Perumahan dan Fasilitas Umum
86
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan
Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan
Wajib2. Urusan
Pilihan
Fungsi danUrusanPemerintahDaerah
Lanjutan Referensi R-5............
• Umur harapan hidup• Angka kematian bayi• Angka kematian ibu melahirkan• Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan*• Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita*• Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil• Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan• Tingkat pemerataan obat dan perbekalan kesehatan• Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan• Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan• Jumlah kasus akibat pangan dan bahan berbahaya• Jumlah kasus/kejadian penyakit menular• Jumlah kasus penyakit malaria, DBD• Tingkat prevalensi HIV/AIDS• Persentase perilaku hidup sehat• Akses penduduk terhadap sanitasi dasar• Tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas• Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin• Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan
kesehatan• Proporsi tenaga dokter di Puskesmas• Pemerataan tenaga kesehatan• Tingkat pelayanan kesehatan Ibu dan bayi*• Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia
sekolah*• Cakupan peserta KB aktif*• Cakupan pelayanan imunisasi*• Cakupan pelayanan kesehatan jiwa• Cakupan pelayanan gawat darurat• Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB Paru,
dan ISPA*• Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan
lingkungan**beberapa contoh dari SPM bidang Kesehatan di Kab/kota.Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenKes No 1457/MenKes/SK/X/2003 tentang Standard Pelayanan MinimalBidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
• Laju pertumbuhan penduduk• Tingkat kelahiran• Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)*• Tingkat pelayanan kontrasepsi• Kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan KB
• Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokaldaerah
• Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah
1
1
1
Kesehatan
Kesehatan
KeluargaBerencana
Kebudayaan
Pariwisata dan Budaya
87
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan
Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan
Wajib2. Urusan
Pilihan
Fungsi danUrusanPemerintahDaerah
Lanjutan Referensi R-5...........
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pariwisata• Tingkat perkembangan kontribusi sektor pariwisata dalam
PDRB• Tingkat perkembangan jumlah obyek wisata• Tingkat perkembangan jumlah wisatawan• Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran
pariwisata
• Cakupan pelayanan pendidikan usia dini• Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun• Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti
pendidikan menengah• Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti
pendidikan tinggi• Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur
pendidikan formal/non formal• Angka buta aksara penduduk usia >15 th*• Angka melanjutkan sekolah*• Angka putus sekolah*• Angka mengulang kelas*• Rata-rata lama menyelesaikan pendidikan*• Persentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun• Tingkat cakupan pendidikan formal terhadap penduduk
miskin• Pemerataan pendidikan• Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah• Jumlah anggaran pendidikan dari APBN/D• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
pendidikan• Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar 9 tahun*• Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan
sekolahdasar/sederajat*• APS pada pendidikan sekolah menengah pertama/
sederajat*• APS pada pendidikan sekolah menengah atas/sederajat*
*beberapa contoh dari SPM bidang Pendidikan.Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenDikNas No 129a/U/2004 tentang Standard Pelayanan Minimal BidangPendidikan
• Tingkat kualitas pemuda (15-35 tahun)• Sports Development Index (SDI)• Prestasi olahraga dalam event-event internasionalq
Ada/tidaknya kebijakan pengelolaan prestasi olahragadaerah
• Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana olahraga
2
1
1
Pariwisata
Pendidikan
Pendidikan
Pemuda danOlah Raga
88
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan
Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan
Wajib2. Urusan
Pilihan
Fungsi danUrusanPemerintahDaerah
Lanjutan Referensi R-5............
• Ketersediaan system administrasi kependudukan• Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran*• Akses mayarakat terhadap pelayanan administrasi dan
kependudukan• Keterjangkauan biaya pelayanan administrasi dan
kependudukan• Lama (waktu) pelayanan administrasi dan kependudukan• Tingkat ke-mutakhir-an data administrasi dan kependudukan
• Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anakdan perempuan
• Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI*• Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan• Akses perempuan terhadap pendidikan• Persentase penduduk perempuan berusia 10 th ke atas yang
tidak/belum pernah sekolah• Persentase penduduk perempuan yang buta huruf• Akses perempuan terhadap layanan kesehatan• Angka Gender Empowerment Measurement* (mengukur
ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalamangkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian),politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan(perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer))
• Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan public• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan• Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif• Persentase perempuan dalam jabatan publik (PNS)• Jumlah (persentase) pekerja anak*• Tingkat perlindungan perempuan
• Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak• Tingkat/kualitas tumbuh kembang anak• Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong
masyarakat miskin
• Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS,anak jalanan, dan anak cacat
• Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin• Jumlah tenaga pelayanan social untuk berbagai jenis
kecacatan• Peluang mengakses pelayanan umum• Persentase penurunan jumlah fakir miskin dan keluarga
rentan social• Persentase jumlah penduduk miskin*
Kependudukandan Catatan Sipil
PemberdayaanPerempuan
KeluargaSejahtera
Sosial
1
1
1
1
Perlindungan Sosial
Keterangan:1 Kode Urusan Wajib2 Kode Urusan Pilihan* Tolok ukur kinerja pencapaian pembangunan 2004-2009
Referensi:1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009, Handbook SPPN RI, Bappenas, 20062. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah, Handbook SPPN RI, Bappenas, 20063. Lampiran A 1, Lampiran A VI, dan Lampiran A-VII Permendagri 13/2006