ASAS NEGARA ASAS NEGARA KESATUAN KESATUAN

HUKUM TATA NEGARA RIHUKUM TATA NEGARA RI

Negara Kesatuan

Suatu bentuk negara dimana untuk mengatur daerah berada di tangan pusat, terdapat hubungan antara pusat dan daerah kepala negara dan konstitusi hanya tunggal kedalam dan keluar merupakan satu kesatuan

ASAS-ASAS UMUM NEGARA KESATUAN

Desentralisasi Dekonsentrasi Medebewind

DESENTRALISASI

Desentralisasi merupakan salah satu asas pemencaran kewenangan pada Negara Kesatuan

Desentralisasi melahirkan Daerah Otonom

Kewenangan yang diberikan kepada daerah menjadi Isi Otonomi Daerah

Dekonsentrasi

Urusan pemerintahan dengan Pelimpahan kewenangan dari pusat kedaerah yang di sertai dengan pendanaan, Sumberdaya manusia dan lainnya.

Medebewind/tugas pembantuan

urusan pemerintahan perintah pelimpahan dari pusat kepada daerah.

NEGARA KESATUAN

YANG MENERAPKAN SISTEM DESENTRALISASI

Asas Negara Kesatuan: sentralistik Kewenangan menjalankan kekuasaan

pemerintahan ada pada pemerintah pusat Pemerintahan dalam negara merupakan

satu sistem hirarkhi dari pemerintah tertinggi sampai terendah

Penyelenggara dan penanggung jawab pemeritahan pada Presiden

Desentralisasi – Asas Pemerintahan

Penyerahan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah

Daerah yang menerima penyerahan kewenangan menjadi daerah otonom

Kewenangan yang diberikan menjadi isi otonomi daerah

Desentralisasi dlm NKRI

Alasan filosofis desentralisasi Indonesia adalah Negara Hukum Didalam Negara Hukum terdapat

pemencaran kekuasaan/kewenangan Daerah otonom merupakan bentuk

pemencaran kewenangan

Desentralisasi dlm NKRI Indonesia adalah negara demokrasi Demokrasi menghendaki keterlibatan

rakyat dalam menjalankan pemerintahan Otonomi daerah merupakan perwujudan

keterlibatan rakyat dalam pemerintahan di daerah

Desentralisasi dlm NKRI Indonesia negara pluralistik Otonomi daerah merupakan perwujudan

penghargaan terhadap pluralistik

Desentralisasi dlm NKRI Indonesia negara kesejahteraan Otonomi daerah mempercepat pemenuhan

kebutuhan masyarakat

Pemencaran Kewenangan

Kewenangan Pemerintahan

Dekonsentrasi

Desentralisasi

1.Terwujudnya Kesra2.Terjaminnya Pluraristik3.Terjaminnya NKRI

Tarik-menarik Kewenangan

Desentralisasi Dekonsentrasi