7

Abdul Rahman Ma’munKetua KOMISI INFORMASI Pusat

WoWorkshoprkshop BBPPKI Makassar, di Ternate, Maluku Utara, 3 Nov. BBPPKI Makassar, di Ternate, Maluku Utara, 3 Nov. 20112011

Implementasi UU KIP

UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ketua KOMISI INFORMASI Pusat

Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun) biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) saat menjadi produser berita televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas.

Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID.

BIODATA

• Menyelesaikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

• Mendirikan LSM dan menjadi Direktur Eksekutif IDEAS Yogyakarta. Sejak kuliah, aktif di pers mahasiswa, menjadi Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

• Praktik keterbukaan informasi publik

Laporan keuangan Badan Publik

“Dana BOS” di baliho Kota

Manfaat:1. Menerapkan keterbukaan2. Masyarakat mendapatkan hak

atas informasi publik3. Pemerintah mendapatkan

citra positif4. Mencegah potensi korupsi

• Praktik keterbukaan informasi publik

SEJARAHSejarah UU KIP

• Sebuah RUU semula diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil dengan nama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP)

• RUU ini menjadi inisiatif DPR, dan DPR meminta Pemerintah untuk menyiapkan perbaikan

• RUU KMIP berubah nama menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

• RUU Keterbukaan informasi Publik disahkan menjadi UU pada tanggal 30 April 2008

• UU KIP berlaku efektif 2 tahun sejak diundangkan (30 April 2010)

• UU ini mengamanatkan 4 peraturan turunan:o PP tentang masa retensi (masa berlaku

kerahasiaan)o PP tentang ganti rugio Peraturan Komisi Informasi tentang

standar layanan informasi publiko Peraturan Komisi Informasi tentang

prosedur penyelesaian sengketa informasi

BADAN PUBLIK adalah:•eksekutif, •legislatif, •yudikatif, dan •badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau •organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang -Undang ini.

KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Stakeholders UU KIP

TUJU

ANUU No. 14 tahun 2008

Pasal 3

Undang undang ini bertujuan untuk: 1.menjamin hak warga negara untuk

mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2.mendorong partisipasi masyarakat; 3.mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik, 4.mengembangkan ilmu pengetahuan

dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

5.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

INFO

RMASI PU

BLIKInformasi Publik vs Informasi privat

Terbuka

Dikecua-likan

Tertutup

Diijinkan Terbuka

Sebelum UU KIP Setelah UU KIP UU KIP:Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berka-itan dengan kepentingan publik.

Apa bedanya?

• INFORMASI TERBUKA

Jenis InformasiAsas

(Pasal 2) Penjelasan Contoh Sanksi

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN(Bab IV Pasal 9-16)

Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna informasi publik. Diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Diumumkan berkala (Pasal 9)Paling singkat dilakukan 6 bulan sekali

Kegiatan, kinerja, laporan keuangan

Pidana penjara max. 1 tahun dan denda max. Rp 5 juta kepada orang yang; -dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum-Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberi dan menyediakan Informasi Publik.Pidana penjara max. 2 tahun dan denda max. Rp 5 juta kepada setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan dokumen informasi publik.

Diumumkan serta merta (Pasal 10)

Prediksi tsunami, gempa, banjir, dsb

Wajib tersedia setiap saat (Psl 11-16)

keputusan, kebijakan, rencana proyek, anggaran, siaran pers, prosedur kerja pegawai dlm pelayanan publik (mis; pembuatan paspor, KTP, SIM, penerimaan siswa, pegawai, dll)keputusan-keputusan pengadilan, BUMN/BUMD (nama, tempat kedudukan, jenis usaha, permodalan, dll sesuai AD/ART), parpol dan ornop (asas, tujuan, program, keputusan organisasi, dll)

JENIS IN

FORM

ASI PUBLIK

JENIS IN

FORM

ASI PUBLIK

INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia)

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17),karena memiliki konsekuensi sbb:a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).

i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.

SANKSI PIDAN

APASAL 51-56 UU No. 14 thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)

• Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

• Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)

• Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)

• Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)

• Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

PENYELESAIAN

SENG

KETA DI KO

MISI IN

FORM

ASIJika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi

Putusan Ajudikasi Komisi Informasi:

•Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau•Membuka sebagian atau keseluruhan informasi

Ajudikasi Mediasi

Sengketa informasi terbukaSengketa informasi yang dikecualikan

Putusan MediasiKomisi Informasi:

•Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT

?

Komisi Informasi

Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan).

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Uji Kepentingan

PemohonInformasi

Uji Konsekuensi

BadanPublik

Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi terhitung 14 hari kerja sejak diputuskan sama

dengan menerima putusan.

Implementasi UU KIP

Indikator Pelaksanaan UU KIP:1. Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) di Badan Publik2. Peraturan Internal Pelayanan Informasi (SOP)

di Badan Publik3. Pembentukan Komisi Informasi Pusat.4. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi.5. Jumlah permohonan informasi publik dari

masyarakat

PPID di Badan Publik

• Badan Publik Pusat: 43 PPID (126 K/L)• Pem. Provinsi : 10 PPID (33 prov)• Kabupaten/ Kota : 29 PPID (492 kab/kota)

(Data KIPusat, September 2011)

Jenis Informasi Yang Disengketakan (2010)

SKENARIO DAN TAHAPANTRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DI KAB. LEBAK PROV. BANTEN

STEERING THE ISSUESTEERING THE ISSUEMENGEMBANGKAN MENGEMBANGKAN

WACANA T & PWACANA T & P

BUILDING TRUSTBUILDING TRUSTMEMBANGUN RASA MEMBANGUN RASA

SALING PERCAYASALING PERCAYA

MENGGALANG MENGGALANG KOMITMENKOMITMEN

TIGA PILAR GGTIGA PILAR GG

KONSOLIDASIKONSOLIDASI

SOSIALISASISOSIALISASI

OPTIMALISASIOPTIMALISASI

PRA KONDISIFUNGSIONALISASI &

IMPLEMENTASI

PELETAKAN FONDASI AWAL TRANSPARANSI DAN

PARTISIPASI

Berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kab. Lebak.

Forum Multi Stakeholders menjadi Inisiator Rancangan Perda Transparansi Partisipasi (difasilitasi oleh BAPPENAS, KEMENDAGRI & BANK DUNIA).

Sejak Januari 2006, Pemda Kabupaten Lebak telah mengoperasikan secara efektif :Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dan Perusahaan Daerah Lebak Niaga (PDLN).

Sejak Januari 2006, Pemda Kabupaten Lebak telah mengoperasikan secara efektif :Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dan Perusahaan Daerah Lebak Niaga (PDLN).

• LPE Tahun 2004 = 3,14%• LPE Tahun 2009 = 4,15%

• PDRB Tahun 2004 = Rp 4,86 Triliun Lebih• PDRB Tahun 2009 = Rp 7,27 Triliun Lebih

• PDRB per Kapita 2004 = Rp 4.151.754,-• PDRB per Kapita 2009 = Rp 5.715.630,-

• PAD APBD TA. 2004 = Rp 10 Milyar Lebih• PAD APBD TA. 2010 = Rp 69 Milyar Lebih

• Total Investasi 2004 = Rp 368 Milyar Lebih• Total Investasi 2009 = Rp 1,87 Trilyun Lebih

ditambah US $ 412.340.000,-

Kinerja Ekonomi Kab. Lebak Prov. Banten

Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun) biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) saat menjadi produser berita televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas.

Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID.

Menyelesaikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BIOD

ATA

• Sejak kuliah, aktif di pers mahasiswa, menjadi Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

• Tumbuh dalam keluarga pesantren di Mangkuyudan Solo, Jawa Tengah, pernah terpilih menjadi Santri Teladan I se-Surakarta, dan Santri Teladan III se-Jawa Tengah.

BIODATA