ALUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

PENETAPAN

“PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT”

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak

lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas yaitu termasuk perkara-

perkara  perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, Sedangkan

Pengertian Perkara Perdata dalam arti sempit ialah Perkara-perkara Perdata yang di dalamnya sudah dapat

dipastikan mengandung sengketa. Perkara Perdata yang tidak mengandung sengketa sifatnya hanya

merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan

yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan dan

pada umumnya tidak mengandung sengketa.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH., dalam bukunyaHukum Acara Perdata Indonesia,

menyatakan bahwa Perkara Perdata adalah “ Meliputi baik perkara yang mengandung sengketa

(contentieus) maupun yang tidak mengandung sengketa (voluntair). Setiap perkara perdata yang diajukan

ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan  sengketa saja, tetapi dalam

praktiknya terdapat penyelesaian suatu masalah perdata dengan Yurisdiksi Voluntair atau permohonan

penetapan hak yang tidak mengandung sengketa (pasal 5 ayat 3a UU Drt No.1 Tahun 1951 Tentang

Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan

Sipil).

Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam perkara perdata berlaku asas Poin d’interest, Poin

d’action atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan. Artinya untuk mengajukan permohonan gugatan

atau tuntutan terhadap hak yang dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan harus ada kepentingan dari pihak

yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik

yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang berupa permohonan

(request). Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan. Sedangkan Tuntutan hak

yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

Contoh tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (Permohonan) diantaranya:

1.    Permohonan penetapan ahli waris (fatwa waris)

2.    Permohonan penetapan pengangkatan anak ( anak angkat)

3.    Permohonan penetapan perubahan nama

4.    Permohonan penetapan perubahan jenis kelamin

5.    Permohonan penetapan berperkara dengan prodeo.

6. Permohonan penetapan akta kelahiran

Findypratama 135010107111001 Page 1

1.( Pendaftaran Perkara )Penerimaan berkas yang

diserahkan langsungoleh pemohon atau kuasanya

2.Verifikasi Berkas Kelengkapannya

3.Penentuan Panjar Biaya Perkara&

Pembayaran Panjar Biaya Perkara

4.Registrasi Permohonan Perkara

5.Penetapan Penunjukan Hakim

6.Penetapan Panitera Pengganti

7.Penetapan Tanggal Sidang8.Berkas disampaikan pada Hakim yang ditetapkan

9.Pemanggilan para Pihak untuk menghadiri persidangan

Lengkap

Tidak Lengkap

Pemohon diminta untuk melengkapi berkas perkara

PENETAPAN

Perbedaan perkara perdata yang mengandung sengketa dengan perkara perdata yang tidak mengandung

sengketa:

1.    Pengajuan permohonan gugatan dalam suatu perkara disebabkan oleh adanya suatu sengketa

yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak diluar pengadilan sehingga perkaranya diajukan ke

sidang pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadiladilnya.

2.    Pengajuan permohonan hak yang tidak mengandung sengketa sifatnya hanyalah untuk

memperkuat kedudukan pemohon terhadap hak yang diajukan agar mendapat kepastian hukum

dengan maksud apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dapat dijadian sebagai alat bukti

yang sah.

ALUR PERMOHONAN

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau

kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon.

Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register

dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besar nya sudah

ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).

Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus

dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat

mengajukan  permohonannya secara prodeo.

Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan

Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut (pasal 120

HIR).          

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan

yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan.

Findypratama 135010107111001 Page 2

I. Lampiran Permohonan Perkara

Pasuruan,  ................................... 2015

K e p a d a :Yth.  IBU KETUA PENGADILAN NEGERIPASURUANDi

PASURUAN

 

 Dengan hormat,

            Saya yang bertanda tangan dibawah ini :Nama : .....................................................................................

Umur/Tanggal Lahir : .....................................................................................

Suku : .....................................................................................

Pekerjaan : .....................................................................................

Tempat Tinggal        : ................................................................................Agama : ................................................................................

              

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON ;

 

            Dengan perantara surat ini mengajukan permohonan kepada Ibu untuk memberikan

penetapan atas hal-hal tersebut dibawah ini : 

 

-          Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ....................................

       bertempat di ........................................................... ;

-            Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak .................. orang yaitu :

1. ......................................................................., lahir di ....................................................

pada tanggal ............................................................

2. ......................................................................., lahir di .....................................................

pada tanggal ............................................................

3. ......................................................................., lahir di ......................................................

pada tanggal ............................................................

 

Findypratama 135010107111001 Page 3

-  Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belumlah terdaftar dan mendapatkan akta kelahiran dari Catatan Sipil  Pasuruan ;

-     Bahwa anak Pemohon tersebut di atas disebabkan kesibukan Pemohon dalam pekerjaan sehari-hari belum didaftarkan  pada Catatan Sipil dan pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;

-     Bahwa karena keterlambatan tersebut untuk mendapatkan akta kelahirannya dari Catatan

Sipil Pasuruan, maka haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri

Pasuruan dengan penetapan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan untuk

memerintahkan Pemohon hadir bersidang pada Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari dan

tanggal yang Ibu tentukan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

-            Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-            Menyatakan sah kelahiran anak Pemohon :

1. ......................................................................., lahir di ..........................................................

pada tanggal ............................................................

2. ......................................................................., lahir di .........................................................

pada tanggal ............................................................

3. ......................................................................., lahir di .........................................................

pada tanggal ............................................................ 

-  Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil di tempat anak dilahirkan untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia dan mengeluarkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon ;

-          Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Hormat Pemohon,

 Materai Rp. 6.000,-

  

(.........................................................)

Findypratama 135010107111001 Page 4

II. Detail Perkara

1. Nomer Perkara 210/PDT.P/2013/PN.PSR2. Jenis Perkara Permohonan Akte Kelahiran Terlambat3. Pemohon Zainul Arifin4. Petitum 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama ZAINUL ARIFIN jenis kelamin laki-laki, anak ketiga, lahir di Malang pada hari SABTU tanggal 15 April 1967 dari pasangan suami isteri bernama KAERI dan URIFAH ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera dicatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya diterbitkan satu Akte atas nama Pemohon bernama ZAINUL ARIFIN ;

5. Amar Putusan M E N E T A P K A N :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama : ZAINUL ARIFIN,

jenis kelamin Laki-laki, anak ketiga, lahir di Malang pada hari SABTU tanggal 15 APRIL 1967 dari pasangan suami isteri bernama KAERI dan URIFAH ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera dicatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya diterbitkan satu Akte Kelahiran atas nama Pemohon bernama ZAINUL ARIFIN ;

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Findypratama 135010107111001 Page 5