ANATOMI MASALAH

PTS

Johannes Gunawan Bernadette Waluyo

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

No Jenis

Masalah

Penyebab

Masalah

Penyelesaian

Masalah

1 Penaatan Peraturan Perundang-undangan

Kesadaran Hukum Badan

Penyelenggara dan Pimpinan

Perguruan Tinggi

Komitmen Badan Penyelenggara dan Pimpinan PTS

2 Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pengaturan Tata Kelola

Penyusunan Statuta

3 Prinsip Nirlaba

Motif Pendirian dan Pengelolaan

Reorientasi Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi

4 Otonomi Perguruan Tinggi

Pemahaman tentang Hakekat Perguruan Tinggi

Reorientasi Hakekat Perguruan Tinggi

Anatomi

Masalah

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

No Jenis Masalah Penyebab Masalah Penyelesaian

Masalah

1 Penaatan Peraturan Perundang-undangan

Kesadaran Hukum Badan Penyelenggara

dan Pimpinan Perguruan

Tinggi

Komitmen Badan Penyelenggara dan Pimpinan PTS

Aras Badan Penyelenggara a. Belum berstatus badan hukum karena belum disahkan oleh

Menkumham b. Tidak memiliki lahan sesuai peraturan perundang-undangan c. Tidak memiliki sarpras sesuai peraturan perundang-undangan d. Tidak memiliki cukup dana sesuai dengan studi kelayakannya

Aras Perguruan Tinggi a. Tidak memahami SPM Dikti b. Kurikulum out-dated c. Tidak memenuhi rasio dosen : mahasiswa

Anatomi

Masalah

1

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Keabsahan Yayasan Pasal 60 ayat (2) UU Dikti

PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Yayasan

(3) Yayasan wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (6 Agustus 2006)

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Solusi

Masalah

1

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Keabsahan Yayasan PP. No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU

Tentang Yayasan

Pasal 39 Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 39 Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang” adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2008.

Solusi

Masalah

1

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Penyelesaian Masalah (06-10-2008 sd 02-01- 2013)

Mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama atau berbeda dengan nama yayasan sebelumnya.

Apabila nama yayasan baru yang didirikan sama dengan nama yayasan yang sebelumnya, walaupun secara hukum merupakan masalah dengan keabsahan perguruan tingginya, namun masalah tersebut lebih mudah diselesaikan.

Apabila nama yayasan yang disahkan berbeda dengan nama yayasan sebelumnya, maka akan menghadapi masalah sbb:

1. Bagaimana dengan legalitas proses pembelajaran, ijazah yang diterbitkan sebelum yayasan baru berdiri?

2. Bagaimana apabila kemudian yayasan dengan nama yang lama mengajukan permohonan pembukaan prodi baru atau akreditasi, padahal yayasan yang dimaksud sudah tidak boleh menggunakan nama yayasan.

3. Ada kemungkinan yayasan dengan nama yang sama dengan yayasan yang secara hukum sudah tidak eksis namun karena sudah terdaftar di Kemkumham, mengajukan pembukaan Prodi baru. Kasus ini dapat dilakukan oleh yayasan yang ada sengketa antarorgan dan salah satu mendirikan yayasan baru.

Solusi

Masalah

1

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Penyelesaian Masalah (Pasca 02-01- 2013)

PP No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan

7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Solusi

Masalah

1

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

SPM Dikti Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti

Pasal 3 ayat (1) SPM Dikti terdiri atas:

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4)

(2) SPMI sebagaimana direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

Pasal 7 ayat (1)

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Solusi

Masalah

1

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Kurikulum Pendidikan Tinggi Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.

Anatomi

Masalah

1

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

No Jenis Masalah Penyebab Masalah Penyelesaian

Masalah

2 Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pengaturan Tata Kelola

Penyusunan Statuta

Aras Badan Penyelenggara a. Tidak memahami Tata Kelola Perguruan Tinggi b. Pembina, Pengurus, dan Pengawas berasal dari kalangan non

pendidikan c. Badan Penyelenggara milik organ d. Tidak memandang perlu statuta

Aras Perguruan Tinggi a. Pimpinan tidak berpengalaman mengelola Perguruan Tinggi b. Tidak ada pelatihan manajemen perguruan tinggi c. Tidak memandang perlu statuta d. Tidak taat statuta

Anatomi

Masalah

2

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Penyusunan Statuta PTS Pasal 61 UU Dikti

(1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.

(2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

(3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

Pasal 66 ayat (3) UU Dikti Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

Pasal 31 UU Dikti (1) Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Solusi

Masalah

2

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

No Jenis Masalah Penyebab Masalah Penyelesaian Masalah

3 Prinsip Nirlaba

Motif Pendirian dan Pengelolaan

Reorientasi Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi

Aras Badan Penyelenggara a. Yayasan keluarga - profit b. Yayasan ‘Pemda’ – elektabilitas

Aras Perguruan Tinggi a. Dasar Perguruan Tinggi adalah Kebenaran bukan Kekuasaan

atau Politik atau Ekonomi b. Pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai market trend

Anatomi

Masalah

3

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi Nirlaba Pasal 60 ayat (2) UU Dikti

PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip

nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayan yang dipisahkan untuk kemaslahatan masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Fakta: yayasan dianggap merupakan milik pribadi.

Dampak: yayasan merasa berwenang untuk mengatur dan menentukan urusan akademik maupun non akademik Perguruan Tinggi

Solusi

Masalah

3

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

No Jenis Masalah Penyebab Masalah Penyelesaian Masalah

4 Otonomi Perguruan Tinggi

Pemahaman tentang Hakekat Perguruan Tinggi

Reorientasi Hakekat Perguruan Tinggi

Aras Badan Penyelenggara a. Organ tidak faham tentang hakekat Perguruan Tinggi b. Dipandang sebagai mesin uang aau cash cow

Aras Perguruan Tinggi a. Memiliki persepsi yang keliru tentang Otonomi Perguruan Tinggi b. Perguruan Tinggi dikelola seperti badan usaha atau organisasi

politik

Anatomi

Masalah

4

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Otonomi Perguruan Tinggi Pasal 62 UU Dikti

(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.

(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Solusi

Masalah

4

Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Terima Kasih