SOSIALISASI PELAKSANAAN U U DESA

NO.6 TAHUN 2014 DALAM PENGEMBANGAN

SISTEM EKONOMI RUMAHTANGGA

Oleh:

Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc

Ketua Program Studi MagisterIlmu Keluarga dan Perkembangan Anak

Dept. Ilmu Keluarga dan Konsumen-Fakultas EkologiManusia

SPS-INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Disampaikan diKementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak19 Maret 2014

Copy right: Herien PuspitawatiDept. Ilmu Keluarga danKonsumenFakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian BogorEmail :herien_puspitawati@email.comhttp://herienpuspitawati.files.wordpress.com.

TUJUAN PRESENTASE

1. Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa.

2. Meningkatkan usaha produktif keluargadalam upaya memperkuat ketahananekonomi keluarga.

3. Upaya mendorong pemerintah desa untuklebih memberikan pembinaan dalampengembangan sistem ekonomirumahtangga.

Latar Belakang Perlunya UU Desa

• Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan zaman terutama menyangkut:o Kedudukan masyarakat hukum adat.o Demokratisasi.o Keberagaman.o Partisipasi masyarakat.o Kemajuan.o Pemerataan pembangunan.

sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, danmasalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar Belakang…

• Undang-Undang ini disusun dengan semangatpenerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturanmasyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahansesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

• Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditatasedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Sesi 1Sosialisasi Pelaksanaan UU No.

6/2014 Tentang Desa.

SEPINTAS U-U NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAKETENTUAN UMUM

• Desa

• Pemerintahan Desa

• BadanPermusyawaratan Desa

• Musyawarah Desa

• Badan Usaha MilikDesa

• Peraturan Desa

• Pembangunan Desa

• Kawasan Perdesaan

• Keuangan Desa

• Aset Desa

• PemberdayaanMasyarakat Desa

• LembagaKemasyarakatan Desa

• Lembaga Adat Desa

DIMANA INTEGRASI KESETARAAN GENDER?Pasal 3: Pengaturan Desa Berasaskan

• Rekognisi.

• Subsidiaritas.

• Keberagaman.

• Kebersamaan.

• Kegotongroyongan.

• Kekeluargaan.

• Musyawarah.

• Demokrasi.

• Kemandirian.

• Partisipasi.

• Kesetaraan.

• Pemberdayaan.

• Keberlanjutan.

DIMANA INTEGRASI KESETARAAN GENDER?Pasal 4: Pengaturan Desa Bertujuan:

• Melestarikan dan memajukanadat, tradisi, dan budayamasyarakat Desa.

• Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasimasyarakat Desa untukpengembangan potensi danAset Desa guna kesejahteraanbersama.

• Membentuk PemerintahanDesa yang profesional, efisiendan efektif, terbuka, sertabertanggung jawab.

• Meningkatkan pelayanan publikbagi warga masyarakat Desaguna mempercepat perwujudankesejahteraan umum.

• Meningkatkan ketahanan sosialbudaya masyarakat Desa gunamewujudkan masyarakat Desayang mampu memeliharakesatuan sosial sebagai bagiandari ketahanan nasional.

• Memajukan perekonomianmasyarakat Desa serta mengatasikesenjangan pembangunannasional; dan memperkuatmasyarakat Desa sebagai subjekpembangunan.

Pasal 8: Pembentukan Desa Harus Memenuhi Syarat:

• Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitungsejak pembentukan.

• Jumlah penduduk:o Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 KK. o Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK. o Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK. o Sulsel dan Sulut paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 KK.o NTB paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK, o Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontali dan Kalsel paling

sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK. o Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Kaltara paling sedikir 1.500

jiwa atau 300 KK. o NTT, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000

jiwa atau 200 KK. o Papua/Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100

KK.

DIMANA INTEGRASI KESETARAAN GENDER?Pasal 24: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

• Kepastian hukum.

• Tertib penyelenggaraanpemerintahan.

• Tertib kepentinganumum.

• Keterbukaan.

• Proporsionalitas.

• Profesionalitas.

• Akuntabilitas.

• Efektivitas dan efisiensi.

• Kearifan lokal.

• Keberagaman.

• Partisipatif.

Pasal 26: Tentang Kepala DesaKepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa; Kepala Desa berwenang:

• Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.• Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.• Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.• Menetapkan Peraturan Desa.• Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.• Membina kehidupan masyarakat Desa.• Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.• Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktifuntuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

• Mengembangkan sumber pendapatan Desa.• Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.• Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.• Memanfaatkan teknologi tepat guna.• Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Pasal 26: Tentang Kepala Desa (Lanj.)Kepala Desa berkewajiban:• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.• Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.• Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

• Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.• Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas darikolusi, korupsi, dan nepotisme.

• Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangkukepentingan di Desa.

• Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.• Mengelola Keuangan dan Aset Desa.• Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.• Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.• Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.• Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.• Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.• Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup. • Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 26 dan 33: Tentang Kepala Desa

• Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhakmenerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan danpenerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminankesehatan, dan mendapatkan perlindungan hukum ataskebijakan yang dilaksanakan,” Pasal 26 Ayat (3c,d).

Kriteria calon kepala desa (Pasal 33): • Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum

atau yang sederajat, berusia 20-42 tahun, dan terdaftarsebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desapaling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaraan.

Kalau mau merubah Indonesia bagaimana kalau KepalaDesa adalah kaum terpelajar yang berkompetensi ilmupengetahuan?? Minimal SMA/Diploma 1?? Agar menguasai pemberdayaan masyarakat dan birokrat yang baik dan benar dan mengingat beratnya resiko UU ini.

Pasal 54: Tentang Musyawarah Desa

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti olehBadan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakatDesa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalampenyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Hal yang bersifat strategis meliputi: Penataan Desa; Perencanaan Desa; Kerja sama Desa; Rencana investasi yang masuk ke Desa; PembentukanBUM Desa; Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luarbiasa.

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.(4) Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagaimana partisipasi perempuan dan peran gender harmonis dalammemanfaatkan musyawarah desa untuk meningkatkan kesejahteraankeluarganya?

Pasal 67, Ayat 1 dan 2: Hak dan Kewajiban Desa

• Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatberdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budayamasyarakat desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; danmendapatkan sumber pendapatan.

• Desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, sertakerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dankeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitaskehidupan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

• memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Berarti harus ada kesepahaman, keserasian baik SDM maupunkomunikasi personal dan kelembagaan antara aparat desa danmasyarakat, padahal di Indonesia masih beragam dinamikamasyarakatnya.

Pasal 68 Ayat 1 dan 2: Hak dan Kewajiban Masyarakat

• Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dariPemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memperolehpelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, danpendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• Masyarakat Desa berkewajiban membangun diri dan memeliharalingkungan Desa; Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan berpartisipasi dalamberbagai kegiatan di Desa.

Berarti masyarakat harus ada mampu melaksanakan kewajiban danmengerti haknya.MASYARAKAT… TERMASUK KELUARGA… TERMASUK LAKI-LAKI, PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 78: Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan: Pembangunan Desa

• Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Desa dan kualitas hidup manusia sertapenanggulangan kemiskinan melalui pemenuhankebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaranaDesa, pengembangan potensi ekonomi lokal, sertapemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secaraberkelanjutan; Pembangunan Desa meliputi tahapperencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkanpengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Secara eksplisit sudah ada kata pengarusutamaan.Secara eksplisit tidak ada kata perlindungan perempuandan anak

Pasal 80: Perencanaan Pembangunan Desa

• Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan denganmengikutsertakan masyarakat Desa.

• Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkanpenilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:o Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.o Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan

lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber dayalokal yang tersedia.

o Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;o Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

kemajuan ekonomi.o Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman

masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 83: Pembangunan Kawasan Perdesaan

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

• Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalamrangka penetapan kawasan pembangunan sesuaidengan tata ruang Kabupaten/Kota.

• Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat perdesaan.

• Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomiperdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.

• Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkanakses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pasal 83: Sistem Informasi Pembangunan Desa danPembangunan Kawasan Perdesaan

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sisteminformasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkansistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desadan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakatDesa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasiperencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Pasal 87 dan 88: Badan Usaha Milik Desa

• Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; BUM Desa dikelola dengansemangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomidan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

• Pendirian BUM Desa disepakati melalui MusyawarahDesa; Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sampai sejauh mana tidak terjadi konflik kepentingandalam BUM Desa?

Pasal 94 & 95: Lembaga Kemasyarakatan Desa & Lembaga Adat Desa

• Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadahpartisipasi masyarakat Desa sebagai mitra PemerintahDesa; Lembaga kemasyarakatan Desa bertugasmelakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut sertamerencanakan dan melaksanakan pembangunan, sertameningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

• Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadibagian dari susunan asli Desa yang tumbuh danberkembang atas prakarsa masyarakat Desa; bertugasmembantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalammemberdayakan, melestarikan, dan mengembangkanadat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adatistiadat masyarakat Desa.

Kelebihan/Kekuatan UU 6/2014

• Kesempatan untuk memaksimalkan percepatanpembangunan.

• Kesempatan bagi putra daerah yang berkompetensiuntuk pulang membangun desa.

• Kesempatan untuk memeratakan SDM berkualitaske semua daerah.

• Kesempatan pembangunan yang kerkelanjutansecara merata dan menyeluruh.

• Kesempatan untuk mengoptimalkan peran gender dan peran perempuan dalam pembangunan.

Kelemahan/Tantangan UU 6/2014• Negara (State) terlalu kuat dalam mengatur desa yang dikuatirkan justru

memperlemah keunikan desa meskipun dalam UU disebutkan bahwa Desaberhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hakasal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan danmengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.

• Pendekatan structural fungsional dalam tata kelola desa untuk percepatanpembangunan desa menjadi baik/efektif/efisien apabila tidak terlalu kaku formal dan procedural.

• Bukankah justru desa menjadi terbebani dengan pemenuhan kebutuhan sosialekonomi yang tidak semua desa mempunyai kemampuan yang sama?

• Interpretasi Pasal 67 dapat diartikan berbeda oleh setiap desa yang memungkinkan dapat menimbulkan konflik internal di desa baik konflik vertikalmaupun horizontal; terlebih penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alamlocal oleh penguasa elit desa.

• Dimana posisi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat?• Posisi keluarga menjadi lemah karena terlalu diatur oleh Negara. Asas

kekeluargaan yang sangat beragam di Indonesia menjadi harus menyesuaiandengan peraturan Negara, meskipun ada tertulis bahwa hak asal usul, adatistiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa dipertimbangkan dalam UU ini.

• Posisi perempuan tidak disinggung secara eksplisit.• Perlindungan anak tidak disinggung secara eksplisit.

Pendekatan Teori dan Menyikapi danMengantisipasi UU Desa

• Pendekatan Teori Struktural Fungsional: Berkaitandengan struktur dan fungsi pemerintahan desa dalammenjalankan fungsi fasilitator dan pelayanan kepadamasyarakat.

• Pendekatan Teori Gender: Berkaitan dengan aplikasianalisis gender dalam planning dan budgeting (PPRG).

• Pendekatan Teori Perkembangan: Berkaitan denganpenyusunan program yang sesuai dengan dinamikaperkembangan masyarakat.

• Pendekatan Sosial Konflik: Berkaitan denganpencegahan dan penanggulangan potensi konflik baikvertikal maupun horizontal.

PERTANYAAN PELAKSANAAN UU DESA

• Siapa yang akan menduduki posisi sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD?

• Bagaimana ketersediaan SDM lokal dalam mendukungpersyaratan posisi elit desa?

• Bagaimana keterlibatan perempuan dalam mengisi posisielit desa?

• Bagaimana mengantisipasi dampak negatif daripelaksanaan UU Desa?

• Bagaimana mempersiapkan persiapan dan pelaksanaan UU Desa?

• Bagaimana menggunakan UU Desa untuk kepentinganmasyarakat dengan mengoptimalkan fungsi masyarakat?

Sesi 2Meningkatkan usaha produktif

keluarga dalam upaya memperkuatketahanan ekonomi keluarga.

Kebutuhan Individu, Keluarga dan Masyarakat

Konsep Kebutuhan Maslow:

Physiological Needs:Air, water, food, shelter, Sleep, sex

Safety and Security

Love and Belongingness

Self-Esteem

Self-Actualization:

VitalitySelf-SuffiencyAuthenticityPlayfulness

Meaningfulness

MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF KELUARGA DALAM UPAYA MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI

KELUARGA

• Usahatani

• Usaha Kerajinan

• Usaha Pengolahan Pangan

• Usaha home-industri

• Pemanfaatan Pekarangan (tanaman bumbu danobat, vertikultur, tanaman hias-hortikultura, tanaman buah, dll)

• Penggunaan IT dalam usaha produkstif keluarga

• Usaha berkelompok

Hasil PenelitianKontribusi Perempuan

Status Perempuan Kontribusi EkonomiTenaga Kerja di Industri Sandang Di Propinsi Bali7.1.

Kontribusi terhadap pendapatan keluarga adalah sebesar 29,55% untuk bordir, 35,70% untuk konveksi dan 34,85% untuk tenun.

Pedagang usaha warung makandi lingkar kampus IPB Branangsiang dan Dramaga, Bogor7.2.

Kontribusi sebesar 66,2% terhadap pendapatan keluarga.

Pedagang Pasar Tradisional diKabupaten Aceh Besar danKabupaten Pidie, NanggroeAceh Darussalam7.3.

Kontribusi sebesar 61,2 % terhadap pendapatan keluarga.

Kontribusi Perempuan

Status Perempuan Kontribusi Ekonomi

Pengolah usaha perikanan di

Desa Tasikagung Kecamatan

Rembang Kabupaten Rembang

Jawa Tengah7.4.

Kontribusi sebesar 38,14 %-

43,47% terhadap pendapatan

keluarga.

Petani , pedagang dan usaha di

bidang pertanian7.5.

Kontribusi sebesar 46,56 %

terhadap pendapatan total

keluarga.

Kontribusi Perempuan

Status Perempuan Kontribusi EkonomiPembuat dan pengolahmakanan 7.6.

Rata-rata curahan jam kerja sebesar 4,27 jam per hari dengan nilai Rp.3.594,00 per jam. Apabila dibandingkan denganproduktivitas berdasarkan UMR kotaDenpasar sebesar Rp.3.118,00 per jam, maka produktivitas responden termasukdalam kategori produktif.

Petani dan peternak di Ikwuano Local Government Area of Abia State, Nigeria7.7.

Perempuan menyumbang 66,56 persendari total kebutuhan tenaga kerjapeternakan-usaha pertanian keluarga.

33

Gambar . Analisa "Coping Strategy” pada Rumahtangga Miskin Penerima BLT 2009 di Kab. Bogor-Jawa Barat.

SURVIVALSTRATEGI

MENGURANGI BIAYA-BIAYAPangan

TransportKesehatan

Pendidikan

MENAMBAH SUMBERDAYABekerja Lembur

MENAMBAH SUMBERDAYAJual Aset

GadaiAmbil Tabungan

SUBSTITUSI BARANGMinyak Tanah dengan

Kayu Bakar

PEMRAKARSAISTRI SAJA

(45%)

PEMRAKARSAISTRI DAN SUAMI

(52%)

MENAMBAH SUMBERDAYAHutang

Kasus : Analisis Peran Perempuan pada PemasaranUsahatani

Kasus-kasus kegiatan pemasaran sayuran dari pedagang perempuan dan laki-laki di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor

Rohman(Hambaro)

Encep(Leuwisadeng)

H. Soleh(Hambaro)

Pasar di Leuwiliang

Mamah Rohmah

Tetangga

Madhari

Kastolani(Cinangneng)

KatukKangkung

JambuJagung

Pasar Besar(Jakarta)

Kasus : Analisis Peran Perempuan pada PemasaranUsahatani

Kasus-kasus kegiatan pemasaran sayuran dari pedagang perempuan dan laki-laki di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor

Encep

(Leuwisadeng)

Rohman

(Hambaro)

Kastolani

(Cinangneng)

Tetangga

Katuk

Pasar

(Leuwiliang)

Melda

Junaedi

(LeuwisadengEntis

Pembeli

(Bogor)

JambuMelati

Jahe

Pasar Besar

(Jakarta)

Agro. Exp. Station

(Hambaro)

36

PEMBAGIAN PERAN GENDER DI TK

KELUARGALAKI-LAKI & PEREMPUAN

MENGATASI KESENJANGAN GENDER DARI SISI SOSIOLOGIS KULTURAL SECARA BIJAK DAN GRADUALDI TK KELUARGA & MASYARAKAT

PERKUATAN PERAN GENDER DI TK KELUARGA DI BIDANG

1. Sosbud2. Ekonomi3. Hukum4. Hankam5. Teknologi6. Pendidikan7. Tenaga Kerja

8. Kepemilikan

Properti

DAMPAK THD OUTCOMESCR MAKRO/ NASIONAL AKAN MENINGKATKAN

1. Kualitas HDI 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Kualitas Pendidikan

(APS, APK, APM)4. Kualitas Kesehatan

(AKI/AKB tinggi)5. Kualitas Kesejahteraan

Keluarga dan Masyarakat 7. Kualitas Pemeliharaan

Lingkungan Fisik dan Non Fisik

DAMPAK DI TK KELUARGA

1. ADIL GENDER dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan tenaga kerja serta ekonomi

2. Trafficking Teratasi3. Domestic Violence Teratasi4. Pengasuhan Adil Gender5. Kualitas Anak Meningkat6. Kesejahteraan Keluarga

Meningkat (Fisik, Sosial, Ekonomi, Mental/ Psikologi, Spiritual)

RELASI GENDER HARMONIS DI TINGKAT KELUARGA

1. KESETARAAN2. KEADILAN

DALAM:1. AKSES 2. PARTISIPASI3. KONTROL4. MANFAAT

SEKTOR DOMESTIK

Peran Reproduktif/ DomestikManajemen Sumberdaya Keluarga (materi, non materi & Waktu, Pekerjaan & Keuangan) Laki-laki membantu Peran Domestik Pengasuhan/ Pendidikan Anak & Household Chores)

SEKTOR PUBLIK

Peran ProduktifAlokasi Waktu ProduktifPerempuan membantu Peran Produktif sehingga terjadi Dual Earner Families (Tidak perlu diperdebatkan siapa a main breadwinner dan siapa yang a secondary breadwinner)Ayah & Ibu “Balancing Work & Family”

PENGASUHAN ANAK BERPERSPEKTIF

GENDER

INTERAKSI DALAM KELUARGA BERPERSPEKTIF GENDER

1. Suami-Istri2. Orgtua-Anak3. Antar Siblings4. Antar Generasi

(IntergenerationalRelationships)

MARITAL RELATIONSHIPS &

QUALITY

KINSHIP RELATIONSHIPS &

QUALITY

Gambar . Ruang Lingkup Gender dan Keluarga dalam PerspektifEkologi END

START

Sesi 3Upaya mendorong Pemerintah Desauntuk lebih memberikan pembinaan

dalam pengembangan sistemekonomi rumahtangga.

IDENTIFIKASI POTENSI SUMBERDAYA ALAM DAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM

EKONOMI RUMAHTANGGA

• Perlu pemetaan potensi SDM dan sumberdayaalam serta prospek desa:– SDM Penduduk (pendidikan, pekerjaan,kesehatan)

– Komposisi Penduduk (dependency ratio, ratio P/L)

– Nilai-nilai keluarga, norma

– Data terpilah

– Potensi SDA (pertanian, sungai, hutan, dll)

– Kelembagaan (ekonomi, sosial, budaya)

– Iklim dan suhu udara, kelembaban, topografi, agroekologi.

Kesiapan Kelembagaan dan kegiatanekonomi produktif

(Keanggotaan, keaktifan, kinerja, jejaring)

• Kelembagaan Sosial-Budaya, ekonomi.• Family Counceling, pemberdayaan keluarga dan

masyarakat.• Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa.• PPEP (Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas

Ekonomi Perempuan).(Forum PPEP, Model Desa Prima, Kelompok UKM Perempuan, Usaha Simpan Pinjam untuk KegiatanEkonomi Perempuan.

• Industri rumahan.• Forum Peduli Perempuan Pengusaha Mikro Indonesia

(FP3MI).• P2WKSS.

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

LEMBAGA ADATDESA

KELEMBAGAAN SOSIAL KELEMBAGAAN EKONOMI KELEMBAGAAN BUDAYA

PKKKarang TarunaPemuda PancasilaPKKSekolahPesantrenTK/PAUDPKBMLSMTBMPosyandu

Lembaga Keuangan MikroKoperasiLembaga PemberdayaanMasyarakatKelompok Tani & NelayanKelompok Wanita TaniKreditPerkumpulan Usaha PerikananBadan Usaha Milik Desa

Paguyuban BudayaPaguyuban SeniPerkumpulan AdatPengajianPerkumpulan KematianPerkumpulan NgabenLembaga Kerapatan Adat

PPEP; FP3MI; P2WKSS

MENINGKATKAN BERBAGAI UPAYA DALAM PENingkatan produktivitas ekonomi

perempuan

• Pendekatan individu: Peningkatan SDM dimulai darietos kerja: Gerakan hidup sehat dan berkarya; Kemitraan Gender Harmoni dalam Keluarga.

• Pendekatan keluarga: Peningkatan penghasilankeluarga (family generating income) sesuai denganagroklimatologi.

• Pendekatan masyarakat: Peningkatan modal sosial, kelembagaan masyarakat.

• Pendekatan kelembagaan: Peningkatan good governance, transparancy, eficiency management.

MENDORONG PEMERINTAH DESA UNTUK LEBIH MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN FASILITASI

USAHA EKONOMI KELUARGA

• Pendampingan ekonomi keluarga (manajemensumberdaya keluarga; manajemen usaha).

• Kelompok usaha keluarga.

• Pendampingan pemasaran hasil-hasilpertanian.

• Pendampingan manajemen keuangankeluarga.

• Peningkatan peran gender dalammeningkatkan ketahanan dan kesejahteraankeluarga.

MEMPERLUAS JEJARING DALAM MENINGKATKAN SDM, KUALITAS PRODUK, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN

PRODUKTIFitas ekonomi perempuan

• Pengembangan sistem informasi dalammenggembangkan jejaring sosial, ekonomi, budaya; Jejaring lokal, regional, nasional, internasional.

• Peran IT dan kemampuan berkomunikasi, kemampuan manajerial menjadi syarat utama.

• Perlu pendampingan yang intensif danberkesinambungan.

ANTISIPASI UMUM UU NO. 6/2014 berkaitandengan pengembangan ekonomi rumahtangga

• Kesiapan pihak Pemerintah Pusat, Propinsi, Kab/Kota dalam memperkuat dan mempersiapkan aparat Desa.

• Perlu pemetaan desa secara partisipatif (secara IT) berkaitan dengan pengembangan ekonomirumahtangga.

• Perlu amanat yang tegas dan berkesinambungan padaperguruan tinggi sebagai bagian dan extension services to surrounding community (PKG/PSG untuk memantaupemberdayaan gender dan keluarga)

• Perlu pendampingan family counceling danpemberdayaan masyarakat berkaitan denganpenguatan aspek sosial ekonomi sesuai dengantahapan dinamika masyarakat.

TERIMA KASIH

Curriculum Vitae PenyajiNama : Dr. Ir. Hj. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.

Pendidikan : S1 Agribisnis, Fak Pertanian, IPB

S2 Family & Consumer Sciences, Iowa State Univ., USA

S2 Family Sociology, Iowa State Univ., USA

S3 Gizi Masyarakat & Sumberdaya Keluarga, IPB

Pekerjaan : Dosen S1 di Dept. IKK-FEMA IPB; Dosen S2 dan S3 di FEMA IPB

Koordinator PS Magister Ilmu Keluarga & Perkembangan Anak,

Fakultas Ekologi Manusia-IPB

Ketua Divisi Pemberdayaan Keluarga, PKGA-IPB

Jabatan Lain : Anggota Tim Pakar - Kelompok Kerja Gender-Kemendiknas RI

Anggota Tim Pokja Pembangunan Keluarga, Kemensos RI

Alamat : Dept. IKK-FEMA-IPB

Jl. Puspa- Kampus IPB Darmaga

Telpkantor: (0251) 628303; Fax: (0251) 622276

HP 08 1111 0920

E-mail: herien_puspitawati@email.com

46