8/18/2019 Asas Hukum Ekonomi

1/6

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Pengertian Hukum mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan .Para ahli sarjana

hukum memberikan pengertian hukum dengan melihat dari berbagai sudut yang berlainandan titik beratnya,

Contohnya:

Menurut Van Kan

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi

kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Menurut Utreht

Hukum merupakan himpunan peraturan !baik berupa perintah maupun larangan" yang

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat

yang bersangkutan. #leh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan

tindakan dari pihak pemerintah.

Menurut $iryono Kusumo

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis

yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya

dikenakan sanksi.

Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu :

%danya peraturan&ketentuan yang memaksa

'erbentuk tertulis maupun tidak tertulis

Mengatur kehidupan masyarakat

Mempunyai sanksi

 

Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan

tidak tertulis. Peraturan yang tertulis sering disebut perundang undangan tertulis atau hukum

tertulis dan kebiasan(kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat. )edang

Peraturan yang tidak tertulis sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat.

http://bog91.blogspot.com/2010/02/aspek-hukum-dalam-ekonomi.htmlhttp://bog91.blogspot.com/2010/02/aspek-hukum-dalam-ekonomi.html

8/18/2019 Asas Hukum Ekonomi

2/6

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristi*a ekonomi yang

saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari(hari dalam

masyarakat.

)umber(sumber Hukum 'isnis pada %spek Hukum dalam +konomi

)etidaknya ada empat sumber hukum bisnis pada aspek hukum dalam ekonomi, yaitu:

Perundang(undangan

Perundang(undangan dalam hal ini meliputi undang(undang peninggalan Hindia 'elanda di

ndonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini

 berdasarkan atas peralihan UU- /01, misalya ketentuan(ketentuan yang terdapat dalam

KUH- !Kitab Undang(undang Hukum -agang". )elain itu juga perundang(undangan yang

termaktub mengenai perusahaan di ndonesia, berdasarkan Panasila dan UU- /01 yang

terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini.

Kontrak Perusahaan

Kontrak perusahaan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan

dianggap sebagai sumber utama hak dan ke*ajiban pihak(pihak yang terlibat dalam suatu

kesepakatan. %pabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak(pihak terkait, dalam hal

ini saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui

 perdamaian, arbitase, atau pengadilan umum sekali pun jika tidak ditemui penyelesaian yang

 jelas. 2entunya kontrak perusahaan ini yang akan memberikan pertimbangan tertentu

sekaligus seara jelas akan mempengaruhi putusan. Karena seara jelas semua menyangkut

kontak dan ketentuannya telah terantum dalam kontrak tersebut.

3urisprudensi

3urisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak(pihak terkait.

Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait

 pemenuhan hak dan ke*ajiban. )eara otomatis, yurisprudensi ini akan memberikan jaminan

 perlindungan atas kepentingan pihak(pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di

ndonesia.

Kebiasaan

Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis seara formal. Kebiasaan

sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak 

dan ke*ajiban tidak terantum dalam undang(undang dan perjanjian. Karena itulah kebiasaan

yang telah berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha dalam menjalankan perusahaan

dengan la4im menjadi panutan untuk menapai tujuan sesuai kesepakatan. Kebiasaan yang

 biasanya dapat menjadi auan bagi perusahaan adalah yang memenuhi kriteria sebagai

 berikut:

a. Perbuatan yang bersifat perdata.

 b. Mengenai hak serta ke*ajiban yang seharusnya dipenuhi.

8/18/2019 Asas Hukum Ekonomi

3/6

. 2idak bertentangan dengan undang(undang atau kepatuhan yang ada.

-iterima oleh pihak(pihak seara sukarela karena telah dianggap sebagai hal yang

logis dan patuh.

d. Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak(pihak.

P+56+72%5 HUKUM +K#5#M

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristi*a ekonomi yang

saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari(hari dalam

masyarakat.

8ahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan

 perkembangan perekonomian. -i seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan

membatasi kegiatan(kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak 

mengabaikan hak(hak dan kepentingan masyarakat. 7ohmat )oemitro memberikan definisi,

hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau

 penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di

mana saling berhadapan kepentingan masyarakat. )edang )unaryati Hartono menyatakan

hukum ekonomi indonesia adalah keseliruhan kaidah(kaidah dan putusan(putusan hukum

yang seara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di ndonesia.

Menurut )unaryati Hartono, hokum ekonomi adalah penjabaran hokum ekonomi

 pembangunan dan hokum ekonomi soial, sehingga hokum ekonomi tersebut mempunyai duaaspek yaitu :

%spek pengaturan usaha(usaha pembangunan ekonomi

%spek pengaturan usaha(usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi seara merata di

antara seluruh lapisan masyarakat.

Hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum

mengenai ara(ara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi ndonesia seara

nasional.

Hukum ekonomi sosial, adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai

ara(ara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional seara adil dan martabat

kemanusiaan !hak asasi manusia" manusia ndonesia. Hal tersebut diatur mendasar dalam

Pasal 99 Undang(Undang -asar 5egara ndonesia 2ahun /01 yang didalamnya menganut

 prinsip dasar sebagai berikut:

. Kebersamaan

8/18/2019 Asas Hukum Ekonomi

4/6

. +fisiensi berkeadilan

9. 'erkelanjutan

0. 'er*a*asan lingkungan

1. Kemandirian

;. Menjaga keseimbangan kemajuan

at.

1. %sas akuntabilitas dan 7esponsibilitas

8/18/2019 Asas Hukum Ekonomi

5/6

)etiap kegiatan ekonomi yg berhubungan dengan kepentingan rakyat beserta hasil

akhirnya harus dapat dipertanggungja*abkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

 pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Contoh: Penanaman modal, kegiatan pasar modal&bursa, penarikan pajak, kegiatan

asuransi dan perbankan yg menghimpun dana masyarakat, pengelolaan 'UM5, dsb.

;. %sas kepastian hukum,

-alam penyelenggaraan pembangunan ekonomi, setiap *arga negara dan pelaku

ekonomi harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara

di*ajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. %sas Kepastian

Hukum ini harus selalu ada pada negara yg beririkan 7ehsstaat !negara hukum".

Untuk teriptanya 7ehsstaat, negara tsb.

idu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerah,

kepentingan perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan

nasional dan internasional.

. %sas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

8/18/2019 Asas Hukum Ekonomi

6/6

%sas yang seara terenana mengupayakan berjalannya proses pembangungan yang

dilakukan seara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh

dan mandiri

. %sas keadilan dan pemerataan)umber daya ekonomi dan kegiatan ekonomi diselenggarakan seara merata ke

seluruh lapisan masyarakat di *ilayah 5K7 sehingga setiap *arga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil(hasilnya

seara adil sesuai dengan nilai(nilai kemanusiaan dan sesuai usahanya.

9. %sas -emokrasi +konomi

a. Mengutamakan sebesar(besarnya kemakmuran rakyat.

 b. )istem ekonomi disususun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan.. -emi terapainya kemakmuran rakyat banyak dan bukan kemakmuran orang

seorang.

d. %danya ampur tangan 5egara.