7/31/2019 ASAS ptun

1/2

ASASASAS HUKUM ACARA PTUN

Tujuan pembentunkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Keterangan

Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna DPR RI mengenai RUU PTUN tanggal 25 April

1986 adalah :

1. Memberikan perlindungan hak- hak rakyat yang bersumber pada hak

hak individu ;2. Memberikan perlindungan terhadap hak hak masyarakat yang didasarkan kepada

kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dengan tujuan tersebut, dapat pula dimaknai bahwa fungsi Peradilan Tata Usaha Negara

sebenarnya adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara

Pemerintah ( Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ) dengan rakyat ( orang perorangan

maupun badan hukum perdata ) sebagai akibat dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya

keputusan tata usaha Negara.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara apabila dilihat dari segi teori, maka menurut F.J.

Stahl dalam karyanya Philosophie des rechts , maka dibentuknya lembaga peradilan

administrasi adalah upaya pemenuhan terhadap teori Negara hukum, yang meliputi :1. Mengakui dan melindungi hak- hak asasi manusia ;

2. Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggara Negara harus berdasarkan

pada trias politica ;

3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang ;

4. Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi

( adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang ) , maka ada

pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan.

Dengan demikian menjadi unsure yang penting adanya peradilan administrasi tersebut, dan

Indonesia sejak dikeluarkannya UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

mulai efektif berlaku sejak tahun 1991 sudah memenuhi salah satu unsure dari teori Negara

hukum.

Asas-asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Asas Praduga rechtmatig , yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu

harus dianggap benar rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak

menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

2. Asas Pembuktian Bebas Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda

dengan ketentuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut Pasal 107 UU 5/1986, kemudian dibatasi

dengan ketentuan pada Pasal 100 UU5/1986;

3. Asas Keaktifan Hakim ( dominus litis ), keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi

kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang tentu menguasai betul peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan kewenangan dan atau dasar dikeluarkan keputusan yang digugat, sedangkan pihak

Penggugat adalah orang perorang atau badan hukum perdata yang dalam posisi lemah, karena

belum tentu mereka mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber

untuk dikeluarkannya keputusan yang digugat;

4. Asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat ( erga omnes ) , Sengkata

TUN adalah sengketa diranah hukum public, yang tentu akibat hukum yang timbul dariputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya

7/31/2019 ASAS ptun

2/2

para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa

saja.

Menurut Indroharto (1993:43 ) Untuk melakukan control terhadap tindakan hukum

pemerintah dalam bidang hukum public harus memperhatikan cirri-ciri sebagai berikut :

1. Sifat atau karakteristik dari suatu keputusan TUN yang selalu mengandung asaspraesumptioiustae causa , yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking ) harus selalu

dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu

dapat segera dilaksanakan ;

2. Asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau public yang menonjol disamping

perlindungan terhadap individu ;

3. Asas self respect atau self obidence dari aparatur pemerintah terhadap putusan-putusan

peradilan administrasi, karena tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui

juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum perdata.

Dengan asas dan cirri khusus ini menjadi sangat penting untuk diketahui oleh siapapun juga

yang berkeinginan mengajukan gugatan ke PTUN agar dalam mengajukan gugatan tersebut

tepat dan menghasilkan putusan yang diharapkan.