“AZAN” BERKHIDMAT MEMBANGUN ACEH...
Transcript of “AZAN” BERKHIDMAT MEMBANGUN ACEH...
1
VISI DAN MISI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
PERIODE 2017-2022
Dr. H. ZAINI ABDULLAH
DAN
Ir. H. NASARUDDIN, MM
“AZAN”
BERKHIDMAT MEMBANGUN ACEH BERPERADABAN
4
PILKADA ACEH
2017
2
PENDAHULUAN
Alhamdulillah perdamaian Aceh telah memasuki tahun ke 11.Insya Allah Perdamaian
Aceh ini dapat berjalan sepanjang masa sejalan dengan bergeraknya roda Pembangunan
Aceh.Tanpa terasa pembangunan Aceh pasca Perdamaian Aceh akan memasuki tahun ke
12. Kami percaya seluruh rakyat Aceh sudah dapat menikmati hasil-hasil perdamaian dan
pembangunan Aceh.Kami juga menyadari masih ada hal yang belum dapat direalisasikan
dan masih ada warga masyarakat Aceh yang belum sepenuhnya menikmati hasil
pembagunan Aceh. Karena itulah Kami berikhtiar dan berkhidmat untuk ikut dalam PILKADA
Aceh 2017 selain bertujuan untuk menyelesaikan amanah MoU Helsinki dan UU Pemerintah
Aceh yang belum tuntas, juga untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Aceh dapat
merasakan dan menikmati hasil perjuangan kita bersama. Untuk ini pula Kami mengajak
seluruh rakyat Aceh dan pemangku kepentingan Aceh kita berkhidmat bersama untuk
TABANGUN ACEH NANGROE INDATU.
Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pada dua periode
pemerintahan Aceh pasca MoU Helsinki telah medorong Aceh lebih maju dari masa
sebelumnya. Dibidang Pembangunan Sosial Dasar, Kita rakyat Aceh sudah mendapatkan
layanan beasiswa pendidikan, pembangunan rumah dhuafa, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),
serta penataan sanitasi lingkungan permukiman termasuk penyediaan sarana air bersih.
Grafik berikut ini menggambarkan dampak dari pembangunan sektor hak-hak sosial dasar
mengalami kemajuan baik sekaligus menjadi tantangan Pemerintah Aceh khususnya bagi
kita “AZAN” untuk pembangunan 5 tahun berikutnya.
3
Dibidang infrastruktur,Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan dana
terbesar kedua setelah Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur
menjadi prioritas Pemerintah Aceh sejalan dengan kebijakan Pembangunan
Nasional.Tujuannya selain membuka akses daerah-daerah terisolasi dengan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi, memperluas jangkauan pelayanan publik(jalan, jembatan dan
irigasi), juga dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh
rakyat Aceh.
4
Pada paruh akhir periode pemerintahan ZIKIR (Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf)
ada beberapa catatan kemajuan Aceh yang telah dicapai, antara lain: (1) infrastruktur jalan
dan jembatan sudah semakin baik, termasuk jalan tembus wilayah tengah, pantai timur dan
pantai barat; (2) infrastruktur irigasi prioritas yang meliputi wilayah pantai timur dan barat
sudah mulai dikerjakan; (3) pembangunan infrastruktur pelabuhan (seperti: Lampulo dan
Krueng Gekueh) dan bandara di kabupaten terpencil (Seperti Bener Meriah, Gayo Lues); dan
adanya peningkatan status pelabuhan Lampulo menjadi pelabuhan Nusantara yang mampu
menyerap 50.000 tenaga kerja; peningkatan status Pelabuhan Idi menjadi Pelabuhan
Nasional; peningkatan status tersebut dapat dicapai lebih cepat 18 tahun dari rencana awal;
(4) pembangunan rumah fakir miskin dan kaum dhuafa (11.400 rumah dhuafa); (5)
penguatan pelaksanaan syariah Islam dan pembangunan pendidikan dayah; (6)
pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang semakin merata; (7) pemberian
Beasiswa Aceh dan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) secara berkelanjutan; (8)
Moratorium Tambang berhasil mengurangi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 138
berkurang menjadi 46 IUP pada Tahun 2016 sehingga dapat menyelamatkan hutan seluas
265.743 Ha; (9) pembangunan tempat peribatan bersejarah (pembangunan Mesjid Raya
Baiturrahman) dan peringatan hari-hari besar agama Islam; (10) keberpihakan terhadap
perempuan dan anak berupa pemberian ASI Eksklusif serta Cuti Hamil dan Melahirkan bagi
Suami dan Istri, (11) Pemerataan pendidikan dan penegerian 5 Perguruan Tinggi (UNSAM,
UTU, IAIN Zawiyah Cotkala, STAIN Gajah Putih Takengon dan STAIN Tgk. Dirundeng
Meulaboh) ; (12) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di kawasan Lhokseumawe, (13)
Kedaulatan pengelolaan Migas Aceh dengan adanya PP Migas Aceh dan terbentuknya Badan
Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai turunan implementasi UUPA; (14) konversi Bank Aceh
menjadi Bank Aceh Syariah; dan (15) Menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama yang
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
5
Grafik berikut ini menggambarkan tingkat ketimpangan di Aceh sebagai tantangan
Pemerintahan Aceh untuk 5 tahun kedepan.
Dibidang Regulasi turunan UUPA, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah telah
berhasil menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerimtah yang menjadi kunci utama amanah
MoU Helsinki yakni; (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan
Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Bersama Minyak Gas Bumi di Aceh; dan (3) Peraturan Presiden Nomor
23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan
Nasional Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahaan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh
Kabupaten/Kota. Bersama DPR Aceh, Pemerintah Aceh juga telah membentuk Lembaga
Wali Nanggro melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 dan Komisi Keberanaran dan
Rekonsialisasi dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013.
Untuk Pembangunan Aceh dalam jangka panjang Kita telah menetapkan Qanun
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Qanun
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang menjadi landasan
Pembangunan Aceh untuk 30 tahun kedepan.
Pemerintah Aceh dibawah Kepemimpinan dr Zaini Abddulah, juga telah melakukan
pengembangan dan perluasan sarana dan prasarana public yang saat ini sedang berjalan
secara bertahap dan akan dilanjutkan untuk 5 tahun kedepan, antara lain: (1) Pembangunan
6
jalan Tol Banda Aceh-Perbatasan Sumatera Utara; (2) Pembangunan Rumah Sakit Regional,
(3) Pembangunan Pelabuhan, (4) Pembangunan Kereta Api Aceh, (5) Terowongan Paro-
Geuretee, (6) Berbagai bendungan dan daerah Irigasi yang tersebar dibeberapa Kabupaten.
Penguatan Gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh, sejak tahun 2015
seluruh gampong di Aceh mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah pusat.
Pemerimtah Aceh mengalokasikan dana BKPG mencapai Rp 1,3 Triliyun sebagai stimulus
menggerakn roda ekonomigampong,selain itu program yang dihimpun melalui aspirasi
anggota dewan, dan dana bantuan sosial Aceh, Pemerintah Aceh memprioritaskan dana-
dana tersebut memperkuat gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh.
Untuk percepatan pembangunan ekonomi, dan meningkatkan arus ivestasi,
pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014
tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, sebagai panduan bagi para investor
dalam dan luar negeri. Sampai tahun 2015, realisasi investasi Aceh pada tahun 2010,
sebanyak 20 Proyek dengan nilai investasi Rp 40,99 Milyar mengalami peningkatan yang
signifikan pada tahun 2015 menjadi 171 Proyek dengan total investasi Rp 5 Triliyun. Itu
artinya Aceh sudah menjadi daerah strategis bagi penanaman modal dalam dan luar
negeri.Kita patut bersyukur dan terimakasih kepada seluruh rakyat Aceh yang telah
memberikan kesempatan untuk mitra bisnis menanamkan modal di Aceh.
Untuk menjadikan Aceh sebagai Pusat peradaban Islam Dunia, sejak tahun 2015
secara bertahap Pemerintah Aceh melakukan pengembangan Mesjid Raya Baiturahman
yang menjadi kebanggan rakyat Aceh. Kawasan Mesjid Raya saat ini sedang dalam tahap
perluasan kapasitas tempat ibadah dengan membangun 9 payung dihalaman Mesjid.Kita
harapkan pada tahun 2019 seluruh tahapan pengembangan Mesjid Raya sudah selesai dan
Aceh InsyaAllah kembali menjadi Pusat Peradaban Islam Dunia.
Pemerintah Aceh sangat menyadari bahwa semua capaian pembangunan ini adalah
atas dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, untuk ini Pemerintah dibawah
kepemimpnan dr. Zaini Abdullah mengucapkan terimakasih atas dukungan dan
partisipasinya dalam keseluruhan proses pembangunan Aceh. Selain itu, Pemerintah juga
7
sangat menyadari bahwa masih terdapat sejumlah agenda strategis dan atau program
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Aceh 2012 - 2017 belum dicapai secara
maksimal sesuai dengan target. Untuk ini Pemerintah Aceh akan menempatkannya sebagai
agenda prioritas 5 tahun berikutnya.
Empat (4) Pekara Tantangan Pembangunan Aceh Berperadaban
Hasil kajian Tim “AZAN” ada 4 perkara tantangan yang perlu direspon untuk
Pembangunan dan menjadikan Aceh sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
dikawasan bagian barat Indonesia (Kawasan Selat Malaka);
1. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Aceh setara
dengan standar nasional dan internasional?
2. Bagaimana meningkatkan kualitas infrastruktur publik, infrasturkutr ekonomi dan
infrastruktur sosial dasar dan pelayanannya setara dengan standar nasional dan
internasional?
3. Bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Aceh dengan SDM
aparatur sipil negara (birokrat) Aceh yang amanah, zero korupsi, inovatif, profesional
dan berdaya saing tinggi?
4. Bagaimana meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, menjadikan
Aceh sebagai Pusat Peradaban Islam Dunia, Perdamaian Aceh sebagai model
Perdamaian Dunia, dan Aceh menjadi menjadi gerbang utama masyarakat ekonomi
ASEAN.
TABANGUN ACEH NANGGROE INDATU
Dengan letak strategisnya Aceh secara geo-politik, geo-ekonomi, geo-sosial dan geo-
ekologi dalam wilayah Republik Indonesia, Aceh tidak saja menjadi Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia bagian barat, Aceh dapat menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi
Negara-negara ASEAN di Selat Malaka. Untuk ini Pembangunan Aceh harus berkelanjutan.
Secara Konstitusi Aceh merupakan pemerintahan yang memiliki kewenangan khusus
dan istimewa sebagaimana diamanahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomo 11
Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.
8
Berdasarkan capaian kinerja pada periode pertama pemerintahan ZIKIR, letak
strategis Acehdikawasan Selat Malaka, landasan Konstitusi, dan kajian mendalam atas 4
(empat) pekara tantangan strategis pembangunan Aceh kedepan, Pasangan “AZAN”
menawarkan Visi, Misi dan 4 Pilar Pembangunan Aceh lima untuk tahun kedepan 2017 –
2022 sebagai kesinambungan Pembangunan Aceh 2012 - 2017.
VISI ACEH DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2013 - 2025
ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRW) 2013 - 2033
TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH YANG TANGGUH, BERMARTABAT, SEJAHTERA,
DAN BERKEADILAN MELALUI TATA RUANG ACEH YANG TERINTEGRASI, HARMONIS
DAN BERKELANJUTAN
VISI “AZAN”
BERKHIDMAT MEMBANGUN ACEH BERPERADABAN
YANG UNGGUL, INOVATIF DAN TANPA KORUPSI
Makna kata pada Visi “AZAN” dapat diterjemahkan sebagai berikut:
BERPERADABAN bermakna;
Masyarakat Aceh yang berperadaban tinggi (rakyat Aceh yang menjalani kehidupan
sosial, harmoni dalam keberagaman, dan tanpa diskriminasi), memiliki akhlak mulia,
berfikiran cerdas, berwawasan luas, taat hukum, hidup sehat dan bahagia, dalam
tata kelola Pemerintahan Aceh yang khusus dan istimewa memegang teguh nilai-
nilai pemerintahan yang bersih, amanah, melayani, dan bekerja secara transparan,
akuntabel dan tanpa korupsi. Keadaan tersebutlah yang dimaksud sebagai Rakyat
Aceh berperadaban Islam.
9
UNGGUL bermakna;
Kualitas kesejahteraan rakyat setara dengan standard Nasional dan atau
Internasional.Rakyat Aceh harus memiliki tingkat kehidupan yang bahagia karena
meningkatnya pendapatan, derajat kesehatan dan pendidikan yang baik, dan
kehidupan sosial, partisipasi politik dan penghormatan atas hukum nilai-nilai
keislaman dan adat-istiadat yang tinggi.
Ekonomi Aceh tumbuh bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam dan
sumberdaya manusiamenjadi stimulator (stimulus) pengurangan
ketimpangan/kesenjangan tingkat gampong, Aceh, Indonesia dan penggerak
pertumbuhan ekonomi Kawasan ASEAN di Selat Malaka.
Sumber Daya Manusia Aceh tumbuh dan berkembang melalui lembaga-lembaga
Pendidikan memiliki daya saing tinggi, inovatif, produktif, profesional dan memegang
teguh peradaban Aceh.
INOVATIF bermakna;
Aceh menjadi pelopor dan pembaharu dalam pengelolaan sumberdaya alam,
pengembangan sumberdaya ekonomi, pengembangan tatakelola pemerintahan yang
profesional, dan pengembangan pembangunan demokrasi.
MISI “AZAN”
Visi Aceh yang diusung Pasangan “AZAN” merupakan kesinambungan Visi
sebelumnya. Untuk mewujudkan visi dan menjawab tantangan Pembangunan Aceh
kedepan, telah ditetapkan 7 misi pembangunan Aceh lima tahun kedepan sebagai
kesinambungan dari misi lima tahun pertama adalah sebagai berikut:
Misi 1: Meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Acehdan Perdamaian Aceh
Misi 3: Mengembangkan Pembangunan Ekonomi Syariah dan Berkelanjutan
Misi 4: Meningkatkan Kualitas InfrastrukturSosial Dasar, Publikdan Ekonomi
10
Empat Pilar Pembangunan Aceh Lima Tahun Kedua
Untuk menuju Aceh Berperadaban, Unggul, inovatif dan tanpa korupsi, Kami berkhidmat
membangun Aceh dengan 4 (empat) Pilar Pembangunan Aceh Lima Tahun Kedua, sebagai
kesinambungan Pembangunan Aceh Lima tahun pertama. Keempat Pilar Pembangunan
tersebut adalah sebagai berikut;
PILAR PERTAMA:PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN HIDUP RAKYAT
Pilar Pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Aceh dari
keadaan saat ini kurang sejahtera menjadi sejahtera dan bahagia.Misi ini juga
bermaknasebagai upaya meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aceh yangunggul,
berdaya saing tinggi dan profesional dalam mengelola sumber daya ekonomi Aceh.
Untuk mewujudkan tujuan Pilar Kesatu ini, kami telah menetapkan prioritas
kebijakan Pembangunannya adalah;
I. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan Rakyat
1) Penyediaan Layanan Kesehatan Gampong; Setiap Gampong diprogramkan
memilikipetugas kesehatan; Perawat, Bidan dan Penyuluh Kesehatan. Gampong-
gampong tertentu (bisa karena jumlah penduduk yang besar atau gampong
terisolir ditempatkan Dokter Umum).
2) Peningkatan status Puskesmas; Seluruh Puskesmas yang ada di Aceh berstandar
Puskesmas Layanan Prima.
3) Peningakatan Status Rumah Sakit Umum Daerah standar nasional
4) Pembangunan Rumah Rakit Regional berstandard Internasional.
5) Pengembangan Kader Kehatan Gampong untuk Pola hidup dan lingkungan sehat
6) Penegembangan Kebun Gizi (tamangizi) setiap gampong.
7) Penciptaan Rumah Sehat: Setiap Gampong diawali 4 (empat)unit Rumah Sehat
sebagai pilot project dan dikembangkan secara bertahap).
II. Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM
1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan standar nasional dan internasional.
2) Melanjutkan Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Lembaga Dayah
3) Melanjutkan Pemberian beasiswa bagi anak-anak/santri kurang mampu
4) Melanjutkan peningkatan kapasitas sekolah dasar dan menengah yang dapat
diakses oleh anak usia sekolah.
5) Peningkatan Kapasitas Guru berstandar nasional.
6) Penciptaan 1 (satu) Sarjana setiap rumah tangga sesuai dengan potensi daerah.
11
7) Pembangunan TamanIlmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Techno Park) di setiap
Kabupaten/Kota.
III. Perlindungan dan Pemenuhan hak hidup layak
1) Penyediaan Santunan Hari Tua bagi Rakyat Aceh yang berusia 70 Tahun ke atas.
2) Melanjutkan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi kaum dhuafa
3) Penyediaan bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu.
4) Penyediaan bantuan hidup korban PHK dari perusahaan.
5) Memberikan jaminan asuransi bagi para nelayan.
IV. Perlindungan dan Pemenuhan Hakrakyat atas akses dan aset ekonomi
produktif
1) Penyediaan Lahan Pertanian/Perkebunan bagi buruh tani disetiap
Kabupaten/Kota yang luasnya disesuaikan dengan ketersediaan lahan di daerah
tersebut.
2) Penyediaan legalitas status usaha produktif rakyat bagi 400.000 usaha ekonomi
rakyat; 100.000 sertifikat tanah bagi petani setiap tahunnya; 100.000 ijin usaha
bagi nelayan, peternakan dan UMKM, dan 100.000 ijin usaha ekonomi kreatif,
100.000 usaha home industry setiap tahunnya.
3) Penyediaan Penjaminan pemerintah atas akses modal usaha bagi 400.000 usaha
ekonomi rakyat.
4) Peningkatan kualitas layanan pasar tradisional (revitalisasi pusat perdagangan
rakyat) di 23 Kabupaten/Kota
5) Pembangunan Pusat Perdagangan Hasil Bumi di Kawasan Timur (di
Kualasimpang) Kawasan Utara (di Bireun), Kawasan Tenggara (di Kutacane),
Kawasan Barat (di Meulaboh) Kawasan Selatan (di Blang Pidie) dan Kawasan
Pusat Pemerintahan di (Aceh Besar).
6) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pejuang Perdamaian Aceh (eks
kombatan) bagi 4.000 orang setiap tahun di 23 Kabupaten/kota.
7) Pemenuhan hak-hak berusaha bagi kelompok masyarakat difable atau
berkebutuhan khusus bagi 4.000 orang setiap tahunnya di 23 Kabupaten/Kota.
8) Memberikan jaminan harga yang layak bagi komoditi hasil pertanian rakyat
seperti: padi/beras, kopi, jagung, karet, kakao, rotan, pinang, garam, kopra,
melalui sistem resi gudang.
9) Membangun berbagai industri agro sesuai dengan komoditi setiap kawasan,
seperti: pabrik ban, saos tomat, saos cabai, pengolahan berbagai produk dengan
bahan baku CPO, seperti: sabun, minyak goreng, bio diesel, dll.
12
PILAR KEDUA: PENINGKATAN KUALITAS TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PERDAMAIAN
ACEH
Pilar Kedua ini dimaksudkan adalah untuk mengembangkan tatakelola pemerintahan
Aceh yang lebih amanah, mengutamakan pelayanan, lebih bersih, lebih transparan, lebih
akuntable, lebih profesional, dan bebas korupsi.
Pilar kedua ini juga dimaksudkan untuk menjadikan Perdamaian Aceh yang sudah
berjalan 11 tahun, sebagai kekuatan pemangku kepentingan Aceh, khususnya Pemerintah
Aceh mempromosikan Perdamaian Aceh sebagai model perdamaian dunia. Untuk ini ruang
partisipasi pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses Perdamanai menjadi
keniscayaan program pembangunan. Aceh harus menjadi salah satu promotor perdamaian
dunia khususnya Negara-negara Islam.
Untuk mewujudkan tujuan Pilar Kedua ini, Kami telah menetapkan prioritas
kebijakan Pembangunannya adalah;
I. Penerapan nilai-nilai syariah Islam dalam tatakelola pemerintahan Aceh
II. Penataan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
1) Restrukturisasi organisasi Pemerintahan Aceh sesuai kebutuhan.
2) Pengembangan Kapasitas Aparatus Sipil Negara (PNS) Aceh
3) Penguatan Pemerintahan Gampong, Kemukiman, Kecamatan dan
Kabupaten/Kota
III. Pengembangan kapasitas system tatakelola pemerintah berbasis IT (e-
government) meliputi;
1) Perencanaan (e-planning)
2) Penganggaran (e-budgeting)
3) Pengawasan kinerja (e-performance)
4) Lelang Paket Pembangunan (e-procurement)
5) Pelayanan public (e-custumer public service); seperti perijinan satu pintu dan
samsat online
6) Satu Data online; gampong, kabupaten, pemeritahan Aceh.
7) Sistem Pengaduan masyarakat
13
IV. Pengembagan partisipasi pemangku kepentingan dalam keseluruhan Proses
Pembangunan dan Pengawalan Perdamaian Aceh;
1) Penguatan Kelembagaan Pengawal Perdamaian Aceh; Komisi Kebenaran dan
Rekonsialiasi Aceh, Program Reintegrasi Aceh, dan Perayaan Hari Damai Aceh
2) Penguatan Fungsi Lembaga Keistimewaan Aceh; Lembaga Wali Nanggroe, Majelis
Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, dan
Badan Baitul Mal Aceh.
3) Penguatan Fungsi berbagai Kelembagaan, seperti: Komite Olahraga Nasional
Indonesaia, Aceh, Komisi Informasi Aceh, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu,
Komisi Penyiaran Indonesia, Aceh, Kantor Komnas HAM Aceh.
4) Penguatan Fungsi Kelembagaan Badan-badan Khusus; Badan Narkotika Nasional-
Aceh, dan Kwartir Daerah Pramuka Aceh, dan Induk-induk Organisasi Olahraga
yang ada di Aceh.
PILAR KETIGA: PENGEMBANGAN EKONOMI SYRIAH DAN BERKELANJUTAN
Pilar Ketiga ini dimaksudkan betujuan menjadikan pembangunan ekonomi Aceh
bernafaskan nilai-nilai syariah Islam dan berwawasan lingkungan (berkelanjutan).Dengan
kekhususan dan keistimewaan Aceh, pembangunan ekonomi syariah dan berkelanjutan ini
sangat tepat, selain menjadi jalan untuk menata system ekonomi Aceh yang lebih
berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi di Aceh, juga memperkuat ruang dan akses
seluruh rakyat Aceh dalam mengelola sumberdaya ekonomi secara merata dan
berkelanjutan.Dari sisi pemerintahan, ekonomi syariah juga dapat memperkuat fiscal dan
penerimaan Aceh sebagai anggaran pembangunan.Dan dari sisi geo-ekonomi,
pembangunan ekonomi syariah dapat menjadikan gampong sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi Aceh, dan stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN.
Untuk mewujudkan tujuan Pilar Ketiga ini, Kami telah menetapkan prioritas
kebijakan Pembangunannya adalah;
I. Penataan dan pengembangan system berusaha dan perdagangan
berlandaskan nilai-nilai syari’ah.
14
II. Pengembagan kawasan pengelolaan sumberdaya alam;
1) Kawasan Industri; Ladong Aceh Besar, Lhokseumawe (KEK), Balohan Sabang,
2) Kawasan Industri Pariwisata Halal; Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar,
Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Jaya.
3) Kawasan Industri Perikanan dan Maritim; Lampulo Banda Aceh, Kuta Timu
Sabang, Simeulue, Sawang Aceh Selatan, Aceh Jaya, Pidie, Peudada Bireun,
dan Idi Aceh Timur.
4) Kawasan Agro Industri; Tanaman Pangan (Padi, Jagung, dan Kedele),
Hortikulutura (Kentang, Kol, Wortel, Tomat, Bawang Merah, Bawang Putih,
Jeruk Gayo, Nenas, dan Alpukat), Perkebunan (Karet, Cengkeh, Kelapa, Sawit,
Coklat, Kopi, Nilam, Pala, Lada dan Sere Wangi), Peternakan (Sapi dan
Kambing)
5) Pengembangan Gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh;
Penciptaan 4500 - 5000 Gampong berkembang dan 1000 - 1500 Gampong
Mandiri dari total 6500 gampong di Aceh.
III. Penataan Kawasan Pertambangan dan Migas sesuai dengan PP Pengelolaan
Bersama MIGAS Aceh.
IV. Pengembangan kelembagaan ekonomi syariah; Lembaga keuangan,
Perbankan, dan Pusat Perdagangan.
PILAR KEEMPAT: PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK DAN EKONOMI
Pilar Keempat ini bertujuan untuk perluasan dan peningkatan kualitas infranstruktur
sosial dasar, publik, ekonomi, dan layanantransportasi darat, laut dan udara untuk
mewujudkan konektivitas ekonomi Aceh antar kawasan.
Untuk mewujudkan tujuan Pilar Keempat ini, Kami telah menetapkan prioritas
kebijakan Pembangunannya adalah;
I. Peningkatan Kualitas dan perluasan akses Infrastruktur Sosial Dasar
1) Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat; Puskemas, Rumah Sakit Daerah, dan
Rumah Sakit Regional
2) Rumah Ibadah
3) Rumah layak huni
15
4) Dan rumah sekolah (Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, Keistimewaan
(Dayah, bale pengajian dan PAUD), dan Perguruan Tinggi)
II. Peningkatan kualitas dan perluasan akses infrastruktur publik
1) Pengembangan Sistem Telekomunikasi Aceh Cyber; Pembangunan sistem
telekomunikasi tanpa kabel (wireless) di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Pengembangan tersebut meliputi pengembangan:
(1) menara melalui Site Identification – Site Accusation(SID-SITAC),
(2) sistem komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access),
(3) VSAT (Very Small Aperture Terminal) di 23kabupaten/kota sebagaimana peta
berikut ini.
2) Energi Listrik; Pengembangan energy terbarukan (Geothermal, Hydropower, dan
OTEC) dan energy diesel dengan jaringan sebagaimana peta berikut.
3) Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan Air minum yang diakses oleh 60
sampai dengan 70 % rakyat Aceh.
16
III. Peningkatan kualitas dan perluasan akses infrastruktur ekonomi
1) Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana peta berikut ini
2) Pengembangan Irigasi teknis sampai ke petak persawahan (irigasi tersier) di 12
Kabupaten sentra produksi pangan khususnya padi untuk menjadikan Aceh
sebagai lumbungan pangan nasional dan internasional. Pembangunan irigasi
tersier dapat mendorong pemanfaatan lahan sawah untuk pembudidayaan ikan
dan ternak.
3) Jaringan Jalan untuk connectivity atau membuka akses dari satu daerah
keseluruh daerah di Aceh dan luar Aceh sebagaimana peta berikut ini.
IV. Dan peningkatan dan perluasan layanan angkutan umum;
1) Pemingkatan layanan Transportasi Laut; mengoptimalkan jalur pelayaran laut didalam kawasan aceh, keluar diwilayah Indoensia dan jalur internasional sebagaimana peta berikut ini
17
2) Peningkatan layanan transportasi udara; Optimalisasijalur penerbangan local,
antar daerah, nasional dan internasional sebagai mana peta berikut ini.
Demikian Visi, Misi dan Agenda Prioritas Pembangunan Aceh lima tahun kedepan. Pasangan
“AZAN” dr. H. Zaini Abdullah (Calon GubernurAceh) dan Ir. H. Nasaruddin (Calon Wakil
Gubernur Aceh).
SALEUM PILKADA DAMAI ACEH...!