BAB I PENDAHULUAN - kesbangpol.bantulkab.go.id · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1....
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - kesbangpol.bantulkab.go.id · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1....
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Pengertian Rencana Strategis
Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
mendapatkan kejelasan arah dan tujuhan suatu dinas/SKPD. Dalam rencana
tersebut dilakukan analis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah,
dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana
strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis
khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi ( meliputi
kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan
kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki
dampak terhadap masyarakat.
Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk
memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau
organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan
mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya.
Memperbaiki sebuah tataan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang
berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan,
membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik,
positif dan berkelanjutan . Tuntutan dan kebutuihan untuk perubahan
dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan
panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses
rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas,
serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
target yang telah ditetepkan secara efektif dan efisien.
Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih
spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap
terhadap perubahan lingkungan.
Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program
SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungnya
yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus selalu
melalukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar
tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.
2
Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu
strategis akan dipecahakan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik
yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi
tanggung jawab, jadwal, jadwal dan suber-sumber daya. Strategis merupakan
komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – nilai, filosofi dan
prioritas.
2. Funsi Rentra
Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :
a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai
pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.
3. Proses Penyusunan Renstra
a. Tahap Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun agenda
kerja tim penyusunan Rentra. Tim penyusunan Renstra SKPD bertugas
menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan Renstra SKPD
dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD
dengan Keputusan kepala SKPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas
perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing SKPD dan
diketuai oleh oleh orang yang bertanggungn jawab atas perencanaan di
SKPD yang bersangkutan.
b. Tahap Perumusan / Penyusunan
Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Kantor
Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul.
c. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri
1) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi
potensi dan permasalahan pelayanan SKPD
2) Analisis pengelolaan pendanaan SKPD untuk mengidentifikasikan
potnsi dan permasalahan khusus pda spek pendanaan pelayanan
SKPD
d. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi , mencakup :
1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L
3
2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.
4) Program prioritas SKPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi
program prioritas.
e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:
1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
f. Perumusan Isu- isu Strategis
g. Perumusan visi dan misi
h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
j. Tahap Verifikasi
k. Tahap Penetapan
4. Keterlibatan Rentra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul dengan
dokumen-dokumen Perencanaan lainnya
a. Keterlibatan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul dengan
RPJM Daerah Kabupaten Bantul. Renstra Kantor Kesbangpollinmas
Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen
perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :
1) Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul sebagai
dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah.
2) Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul memuat visi, misi
arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang
kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu
tertentu yang disusun oleh SKPD yang berkoordinasi dengan
BAPPEDA.
b. Keterlibatan Renstra Kantor Kesbangollinmas Kabupaten Bantul dengan
Renja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul. Renstra Kantor
Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan
penyusunan Renja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul yang
disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan
kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.
4
c. PEDOMAN DIJABARKAN
d. e. DIPERHATIKAN
f. PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN g. PENYUSUNAN
h. 20 TAHUN 1 TAHUN RAPBD
PEDOMAN 5 tahun DIACU
20 tahun
5 TAHUN 1 TAHUN
B. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul
adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL RKP
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
5
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan
Rencana Pembangunan Daerah,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2011-2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-
2015
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Bantul.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyusunan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul
adalah ;
a. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran kantor dalam melaksanakan
prioritas – prioritas pembangunan di bidang kesatuan bangsa;
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder)
dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa;
c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan
bidang kesatuan bangsa.
2. Tujuan
a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan
Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul
b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorentasi pada
masa depan
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima
D. Sistematika Penulisan
Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015
disusun menurut Sistematika penulisan sebagai berikut ;
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN BANTUL
A. Peran Kantor dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
B. Sumber Daya Kantor dalam Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
C. Pencapaian Kinerja
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN
BANTUL
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011 – 2015
C. Telaahan Visi Misi Bakesbanglinmas Prop. DIY
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Strategis
E. Penentuan Isu – isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR
KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan dan Sasaran
D. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
SASARAN, DAN PENDANAAN
BAB VI INDIKATOR KINRJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR KESBANGPOLLINMAS
A. Peran Kantor dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi
dan Misi Kantor Kesbangpollinmas dalam rangka membantu Kepala Daerah
untuk menyusun Kebijakan di Kesatuan Bangsa.
B. Sumberdaya Kantor dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
1. Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
Tabel
SDM Penyelenggara Urusan KESBANG DAN POLITIK
Jenis Pendidikan Jml Gol Jml Jabatan
struktural
SD SMP SMA D1/D3 S1 S2 S
3
I II III IV II III IV
1 3 14 - 7 2 27 2 6 1
8
1 27 O 1 4
3. Sumberdaya Sarana Prasarana
No. Nama Barang Jumlah Keterangan
1. 2. 3. 4. 5.
Gedung Mobil Sepeda Motor Komputer (PC) Laptop
1 Unit 1 Unit 5 Unit 6 Unit 3 Unit
4. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul adalah
melaksanakan penyusuanan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
Adapun uraian tugas Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul tertuang
dalam Peraturan Bupati bantul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul,
sebagai berikut :
A. Kepala Kantor
Mempunyai tugas :
a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
8
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
B. Sub Bagian Tata Usaha
Selain itu Sub bag Tata Usaha mempunyai tugas ;
a. Menyusun rencana kegiatan
b. Menyiapkan bahan kerja
c. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusanhukum, administrasi
kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan
prasarana, humas dan protocol, kearsipan, kepustakaan, surat
menyurat, serta monitoring dan pelaporan,
d. Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peaturan
perundang-undangan
e. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai
f. Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan kebutuhan
dinas.
g. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan
rumah tangga.
h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan
barang sesuai peraturan perundang-undangan.
i. Melaksanakan administrasi,inventarisasi, dan laporan
pertanggunggung jawaban pengelololoaan asset;
j. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah;
k. Memeliharta kendaraan dinas ;
l. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf;
m. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
n. Melaksanakan administrasi penerimaan,penyetoran dan pelaporan
pajak sesuai keteutuan peraturan per undang-undangan yang berlaku
o. Melaksanakan invetarisasi ferifikasi dan pelaporan pelaksanaan
anggaran dan bimbingan tehnis pelaksanaan anggaran kepada
pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;
p. Menyusun laporan pertanggung jawaban laporan pengelolaan
keuangan sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku;
q. Mengkoordinasikan penyusunan renstra SKPD dan Renja SKPD;
r. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
s. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM) bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
t. Menyusun dan mengelola data base;
u. mengembangkan sistim informasi ;
v. Mengkoordinasikan penyusunan bahan laopran penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan keteraangan pertanggung
9
jawaban(LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Inastansi Pemerintah dan
Daerah (LAKIP),dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKL):
w. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan menghenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
x. Menginvetarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
y. Melaksanaklan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya;
z. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
C. Seksi Hubungan Antar Lembaga :
Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan ;
b. Menyiapakan bahan kerja;
c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga
legeslatif, instansi/gari9ng lembaga terkait dalam rangka vasilitasi
pengembangan sistim poltik;
d. Merencakan Progrqam Pengembangan Hubungan denga Organisasi
non Pemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan organisasi
profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta Partai politik;
e. Melaksanakan pendataan dan identifikasi keberadaan, jumlah dan
kegiatan orgasisasi non pemerintah meliputi organisasi
kemasyarakatan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat
serta Partai politik ;
f. Melaksanakan koordisai, konsultasi dan bekerjasama dengan
organisasi non pemerintah dan partai politik serta lembaga
infrastruktur poiltik dalam rangka fasilitasi pengembangan sistim politik
dan penyelenggaran Pemilu;
g. Melaksanakan perencanaan program dalam rangka fasilitasi
penyenggaraan Pemilu;
h. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu;
i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan
penyelenggaraan Pemilu berkoordinasi dengan lembaga
penyelenggaraa Pemilu;
j. Membearikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
10
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya;
m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksaaan tugas;
D. Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik Demokratisasi dan Hak Asasi
Manusia
Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik, Demokratisasi dan Hak Asasi
Manusia mempunysi tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan dan mengolah data peanyusunan kegiatan di bidang
Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Politik dan Pembauran
Bangsa serta kajaian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan
Politik, Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan dan Budaya;
d. Memfasilitasi peningkatan Kwalitas Wawasan Kebangsaan, Politik
dan Pembauran Bangsa serta kajian strategis dalam upaya
pemantapan Ketahanan Politik Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan dan
Budaya;
e. Menyiapkan bahan fasilitas untuk meningkatkan pembauran antar
golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek
kehidupan bermasyarakat;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas proses pewarganegaraan
(naturalisasi);
g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instasi terkait di
bidang wawasan kebangsaan , politik dan pembauran bangsa
sertakajian strategis dalam upaya pemantapan ketahan politik,
ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya;
h. Melaksanakan penanganan aktualisasi bidang politik ekonomi sosial
dan budaya;
i. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pengamalan dan pengamanan Pancasila;
j. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan
kegiatan peningkatan kwalitas demokratisasi dan perlindungan ,
pengembangan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia ;
k. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan
demokratisasi dan perlindungan, pengembangan, penegaan dan
penghormatan hak asasi manusia bagi segenap lapisan masyarakat;
11
l. Menyiapkan bahan fasilitasi untuk meningkatkan kwalitas demokrasi
dan perlindungan,penngembangan penegakan dan penghormatan
hak asasi manusia;
m. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kegiatan;
demokrasi dan perlindungan,pengembangan, penegakan
Penghormatan hak asasi manusia
n. Mengkoordinasikan program dan demokrasi dan perlindungan,
pengembangan, penegakan penghormatan hak asasi manusia
dengan instasi terkait;
o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas serta
program demokrasi dan perlindungan,pengembangan, penegakan
Penghormatan hak asasi manusia;
p. Menginventarisasi,mengidentifikasi dan menyiapkan bahan
pemecahan permasalaan sesuai bidang tugasnya;
q. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan sesuai
bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksaaan tugas; dan
s. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan trugas.
E. Seksi Perlindungan Masyarakat
Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan ;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan anggota linmas;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan
masyarakat;
e. Melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang perlindungan
masyarakat;
f. Melaksakan koordinasi dengan instasi terkait dalan pendidikan dan
pelatihan di bidang perlindungan masyarakat;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya
penvegahan segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dan
ketentraman umum.
h. Menginvetarisasi/mengidentifikasi dan menyhiapkan bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuia bidang tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai
dengan bidang tugasnya;
12
k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
C. Pencapaian Kinerja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan
wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya
seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD disusun dengan format seperti dalam
Tabel 1.
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Pengembangan pelayanan di bidang kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat mempunyai tantangan dan peluang yang berbeda
dengan pembangunan di sektor fisik. Masih ada anggapan yang mengatakan
bahwa pembangunan di bidang ini tidak begitu penting -yang tentu saja
berpengaruh pada alokasi anggaran- karena hasil pembangunan bidang ini tidak
langsung kelihatan seperti pada pembangunan sektor fisik, misalnya
pembangunan jembatan.
Sebenarnya bidang kesatuan kesatuan bangsa dan politik adalah bidang
yang sangat strategis. Stabilitas sosial politik adalah salah modal dasar dalam
suksesnya pelaksanaan pembangunan. Tanpa stabilitas sosial politik, mustahil
pembangunan dapat dilaksanakan. Di sinilah peran strategis Kantor
Kesbangpolinmas yang seharusnya dioptimalkan dengan program dan kegiatan
yang mendukungnya.
Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa
poltik dan perlindungan masyarakat selama ini belum begitu banyak
tereksplorasi. Apalagi sebelum ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD), ketika kebencanaan masih diurusi oleh Kantor Kesbangpolinmas,
sebagian besar anggaran terserap untuk kegiatan penanggulangan bencana.
Sekarang, dengan sudah adanya BPBD, ada kesempatan untuk
mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat, sehingga peran Kantor Kesbangpolinma akan lebih
startegis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Bantul.
13
BAB. III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL
A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Lebih jelas identifikasi permasalahan di Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten
Bantul sesuai tugas dan fungsi dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:
1. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia;
2. Masih adanya pandangan di kalangan pengambil kebijakan bahwa bidang
kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat tidak begitu penting dalam
proses pembangunan di Kabupaten Bantul;
3. Belum adanya aplikasi data base LSM, ormas dan parpol;
4. Belum adanya aplikasi data base anggota linmas;
5. Kedudukan /status anggota linmas belum ada payung hukum yang jelas;
6. Masih kurangnya partisipasi unsur masyarakat dalam pelaksanaan program dan
kegiatan di Kantor Kesbangpolinmas.
B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011 – 2015
1. Visi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun2011 -2015
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “ Bantul
projotamansari Sejahtera , Demokrtis, dan Agamis”. Visi ini dirasakan masih
tetap relevan untuk 5 tahun mendatang. Oleh karena itu di dalam RPJMD
Kabupaten Bantul tahjun 2011-2015, Visi pembangunan Kabupaten Bantul masih
tetap sama yaitu ‘ Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan
Agamis”.
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang
ingin diwujudkan di masa yang akan dating adalah Bantul yang produktif,
professional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan
demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.
Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam
maupun sumberdaya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu
memberikan andil terhadap pembangunan daerah.
Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai
profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing – masing,
Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan
kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.
Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang ditelantarkan
sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan
14
tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada
masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih
dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung
tumbuh berkembangnya sector industry yang kuat di masa mendatang.
Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib
kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan
ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya
stabilitas daerah.
Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin
kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.
Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat
serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan – kegiatan manusia yang
menghuninya sehingga menumbuhkan peasaan kerasan, asri tidak mewah tatapi
lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada
kreatifitas manusiawi.
Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul
telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa
kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan ,
lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih,
aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta
terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Demokratis dalm arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda
pendapat, dan menerfima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah
menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa
tanggung jawab.
Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai
oleh nilai – nilai religiusitas dan budi pekerti yangluhur. Pentingnya aspek agama
tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi
harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua
agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.
2. MIsi
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2011-2015 adalah
sebagai berikut:
MISI I : Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah menuju tata kelola
pemerintahan yang empatik.
MISI 2 : Meningkatnya kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul
yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian
Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu
15
pengetahuan dan teknologi.
MISI 3 : meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis
pengembangan ekonomi local, dan pemberdayaan masyarakat
yang responsive gender.
MISI 4 : Meningkatnya kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan
memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis
strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang
ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang pendek dari tujuan, Dalam sasaran dirancang pula indikstor
sasaran.
2.1. Tujuan Misi 1: Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat.
Yaitu : Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan sasaran :
a. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
2.2. Tujuan Misi 2 : Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat.
Dengan sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan
beragama.
3. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ke tiga : Bidang Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3.1. Strategi :
1. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga Negara
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih
3.2. Kebijakan :
1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
3.3. Program :
1. Pengembangan wawasan kebangsaan;
2. Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat);
4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
keamanan.
4. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ke dua: Bidang Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
16
4.1. Strategi :
1. Meningkatkan nilai-nilai religius dan berahlak mulia
4.2. Kebijakan :
1 . ……………..
4.3. Program :
1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
C. Telaahan Renstra
1. Visi Misi Bakesbangpolinmas Propinsi DIY
VISI
Penguatan kapasitas dan profesionalisme untuk mewujudkan masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinamis, demokratis, aman dan sejahtera.
MISI
1. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam upaya
pelaksanaan peran sebagai fasilitator, regulator dan pelayanan publik di
bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat dan
penanggulangan bencana;
2. Menguatkan hubungan yang sinergis antara pemerintah, pelaku politik dan
organisasi kemasyarakat;
3. Mengembangkan potensi linmas dan hak-hak sipil;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam;
menghadapi dan menanggulangi bencana alam, non alam dan sosial.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Dalam ruang wilayah Kabupaten Bantul, perkembangan dan pertumbuhan
Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan
tanah dan sebagainya;
2. Jumlah dan perkembangan penduduk;
3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia
4. Kelengkapan fasilitas, utilitas dan sarana infrastruktur.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis
1. Analisis SWOT
Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa
memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh
stake holder, baik pemerintah maupun masyarakat.
17
Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak-
pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu
kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang
aman, tenteram dan damai.
Dalam kerangka pemikiran seperti itu, maka perlu disusun analisis
kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun peluang (SWOT) dalam
menjalankan strategi tersebut, yaitu sebagai berikut :
18
2. Isu-Isu Strategis
Berdasarkan analisa SWOT di atas, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten
Bantul menetapkan isu-isu strategis, sebagai berikut :
a. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam
suksesnya pembangunan;
b. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan
kesatuan;
c. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang
ideologi bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan
kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
d. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.
e. Terwujudnya peran serta seluruh stake holder dalam mendukung
terciptanya situasi yang kondusif.
19
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KANTOR KESBANGPOLINMAS
A. VISI.
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul adalah :
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Partisipasif, Harmonis,
Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.
B. MISI.
Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi. Misi Kantor Kesbangpolinmas adalah sebagai berikut :
1. Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokratis, harmonis, berkeadilan
dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dengan berdasar
pada moral dan HAM dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan dengan meningkatkan
kewaspadaan masyarakat terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKRI
C. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5
tahun mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisa strategis.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program kegiatan dalam
ranggka merelaisasikan misi. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata
dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek.
C.1. TUJUAN MISI 1
a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan berkembangnya partisipasi
aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan sasaran :
1. Meningkatnya partisipasi pemilukada;
2. Meningkatnya partisipasi pemilu legislatif;
3. Meningkatnya partisipasi pemilu presiden.
b. Meningkatnya kesadaran seluruh masyarakat dalam penegakan moral di
Kabupaten Bantul.
Dengan sasaran :
1. Peningkatan kedisiplinan pelajar
c. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan
20
Dengan sasaran :
1. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama;
C.2. TUJUAN MISI 2
Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini terhadap bencana,,
baik bencana alam maupun bencana sosial.
Dengan sasaran :
1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
D. STRATEGI, ARAH, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR
Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapaii tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan pula kebijakan.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Program
adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk
memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan indikator
kinerja. Strategi, arah, kebijakan, program dan indicator dalam pembangunan,
dijabarkan sesuai misi.
Adapun prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut :
D.1. Misi Pertama :
“Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokratis, harmonis, berkeadilan
dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dengan berdasar
pada moral dan HAM dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Strategi :
1. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga Negara;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih;
3. Meningkatkan peran dan fungsi agama dalam pembangunan;
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moral dan HAM ;
5. Meningkatkan peran dan fungsi LSM/ormas/parpol dalam pembangunan.
Kebijakan :
1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat;
2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh semua agama;
3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol.
Program :
1. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
2. Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
21
Indikator Kinerja :
Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah pelajar yang tertangkap razia orang 50 45 45 40 40
Angka partisipasi pemilukada persen 80%
Angka partisipasi pemilu legislatif persen 80%
Angka partisipasi pemilu presiden persen 80%
Frekuensi konflik umat beragama kali 3 2 2 2 2
D.2. Misi Kedua : “Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan dengan
meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap segala hal
yang mengancam keutuhan NKRI
Strategi :
1. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat
2. Memberdayakan linmas
3. Meningkatkan wawasan kebangsaan
Kebijakan :
1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas SDM linmas
3. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaa
Program :
1. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaa
2. Pengembangsan Wawasan Kebangsaan
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Indikator Kinerja :
Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Frekuensi konflik sosial orang 2 2 2 3 3
22
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).
Penyajian bagian ini ditampilkan dalam table 5.
23
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANN DAN SASARAN
RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Kesbangpolinmas
Kabupaten Bantul yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang. Sebagai
komitmen untuk mendukung untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.
Indikator tersebut ditampilkan dalam table 6.
24
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor
Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 disusun sebagai acuan dan
pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Kantor
Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul.
Penyusunan renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004,
merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5
(lima) tahun ke depan.
Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kantor yang
setiap tahun diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena
adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Harapan
kami dengan adanya renstra ini upaya-upaya yang dilakukan Kantor Kesbangpolinmas
dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat akan semakin terarah dan meningkat. Sebagai pendukung
dalam mencapai visi “Bantul Projotamansari, Sejahtera Demokratis dan Agamis.
Bantul, Pebruari 2012
Kepala
Ir. Ag SUMASRIYANA,M.Si
Pembina TK I/IVb
NIP. 196012241986031011