1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan era reformasi yang memberi tempat lebih jelas dan kuat kepada

kedaulatan rakyat, maka salah satu wilayah pembangunan dan tata pemerintahan yang

paling mendapatkan perhatian ialah wilayah dan pemerintahan desa.1 Salah satu bentuk

perhatian tersebut ialah adanya dana desa, bahkan telah juga diterbitkan pengakuannya dan

ditegaskan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.2

Dalam bagian Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa antara

lain dijelaskan bahwa:

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik

Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa

“Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende

landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di

Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu

mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat

istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa

tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati

hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan

diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.3

1 Pernyataan ini sesungguhnya menegaskan hubungan erat antara 3 (tiga) syarat pendirian Negara

sebagaimana telah ada dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban

Negara, yaitu adanya rakyat, wilayah dan pemerrintah. Tentu yang dimaksudkan dalam hubungan dengan

proposal skripsi ini ialah pemerintahan rakyat sebagai hakekat dari demokrasi dan bahwa dana desa bersifat

strategis terutama mengingat sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan

dengan tingkat kesejahteraan masih rendah. 2 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari

2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014. 3 Simak bagian Penjelasan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada baian

Umum, lebih khusus lagi pada bagian Dasar Pemikiran.

2

Uraian di atas memperlihatakan bahwa secara alamiah manusia telah mengatur

kehidupan bersama sebagai makhluk sosial, bahkan sebelum umat manusia kemudian

mengenal pengelompokan diri secara bersama-sama dalam suatu ikatan formal yang

disebut sebagai negara.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa:

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak

menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan

pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara

kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap

memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.4

Penjelasan di atas menunjukkan keyakinan politik para pendiri negara – bangsa

Indonesia, tentang pentingnya penataan desa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.5

Terkait dengan uraian di atas, pada bagian Menimbang Huruf b dari UU No 6

Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik

Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

4 Ibid. 5 Sebelum hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam sejarah pengaturan Desa di

Indonesia, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk

Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3

Sedangkan pada Pasal 1 Angka 1 dari UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka 8 dari UU tersebut menentukan bahwa Pembangunan Desa adalah

upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa. Sedangkan tentang Keuangan Desa, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10

bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa.

Secara faktual, kemiskinan masih menjadi persoalan yang dominan di desa.

Kesenjangan antara masyarakat desa dan kota masih terjadi di banyak sekali daerah di

Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi desa-desa di pinggiran kota,

diperlukan kebijakan yang tepat guna menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk

miskin di Indonesia mencapai 10,96 persen (27,73 juta jiwa) dengan persentase sekitar

62,65 persen penduduk miskin ada di desa (BPS, 2015). Lemahnya pembangunan di desa

ditandai dengan masih rendahnya ketersediaan pelayanan dasar dan ekonomi di desa,

misalnya minimnya ketersediaan dan aksesibiltas pelayanan kesehatan, pendidikan,

fasilitas ekonomi serta investasi terutama desa-desa di wilayah pinggiran Indonesia.

Pembangunan desa yang masih belum memadai berakibat pada kualitas SDM desa yang

4

masih rendah, kegiatan produksi desa kurang berkembang, kesempatan kerja rendah, dan

pendapatan masyarakat yang rendah.6

Untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan di pedesaan

termasuk kemiskinan, maka hal ini sangat tergantung juga pada sumber daya manusia.

Misalnya, para bupati dan wali kota diharapkan mempercepat pencairan dana desa setelah

penerbitan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan. Kepala

daerah diimbau tidak mempersulit administrasi pencairan dana.

SKB itu berisi perintah untuk mencairkan dana desa. Tidak ada alasan lagi bagi

bupati dan wali kota untuk tidak mencairkan dana desa," ujar Direktur Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Achmad Erani

Yustika kepada Kompas.com, Rabu (16/9/2015).7

Menurut Achmad, SKB tersebut memuat penyederhanaan prosedur administrasi

pencairan dari kabupaten/kota ke desa-desa. Misalnya, kabupaten/kota tidak perlu lagi

menggunakan dokumen desa. Pencairan dapat dilakukan setelah anggaran pendapatan dan

belanja desa selesai dibuat. (Baca Tiga Menteri Teken SKB Penyaluran Dana Desa) Selain

itu, pencairan tidak perlu menunggu desa membuat rencana pembangunan jangka

6Kompas – Senin, 28 September 2015; Josephus Primus (Editor); Mendes Marwan: Perlu Kebijakan Tepat

Kelola Transisi Perdesaan;Lihat uraian lengkapnya dalam:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/28/182143126/Mendes.Marwan.Perlu.Kebijakan.Tepat.

Kelola.Transisi.Perdesaan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Dikunjungi pada Senin 28 September 2015, pukul 19.00 WIB. 7 Kompas – Rabu, 16 September 2015; Abba Gabrillin (Penulis) & Laksono Hari Wiwoho; SKB Tiga

Menteri Rampung, Kepala Desa Diminta Tak Persulit Pencairan Dana Desa; Lihat uraian lengkapnya

dalam:

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/16/11455651/SKB.Tiga.Menteri.Rampung.Kepala.Daerah.Dim

inta.Tak.Persulit.Pencairan.Dana.Desa?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&

Dikunjungi pada Kamis 24 September 2015, pukul 06. 59 WIB.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/28/182143126/Mendes.Marwan.Perlu.Kebijakan.Tepat.Kelola.Transisi.Perdesaan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwphttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/28/182143126/Mendes.Marwan.Perlu.Kebijakan.Tepat.Kelola.Transisi.Perdesaan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwphttp://nasional.kompas.com/read/2015/09/16/11455651/SKB.Tiga.Menteri.Rampung.Kepala.Daerah.Diminta.Tak.Persulit.Pencairan.Dana.Desa?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&http://nasional.kompas.com/read/2015/09/16/11455651/SKB.Tiga.Menteri.Rampung.Kepala.Daerah.Diminta.Tak.Persulit.Pencairan.Dana.Desa?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&

5

menengah desa (RPJMDes). Menurut Achmad, per 11 September 2015, sebanyak 44.000

desa telah menerima pencairan dana tersebut. Adapun dari 433 kabupaten/kota yang

dipantau langsung oleh perwakilan Kemendes, baru 403 yang melaporkan kesiapan

pencairan. "Tetapi, saya optimistis, sampai akhir September, pencairan dapat dilakukan di

54.000 desa," kata Achmad.

Untuk tahun 2015 misalnya, pemerintah akan melakukan pencairan dana desa

sebesar Rp 20,7 triliun. Setiap desa dianggarkan menerima dana desa sebesar Rp 1,4 miliar.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah menargetkan

penyaluran dana desa mencapai 80 persen pada pertengahan September ini. Untuk itu,

perlu langkah percepatan penyaluran, seperti memangkas birokrasi yang berbelit. Baik

Kemendagri, Kemendes, maupun Kemenkeu telah menyederhanakan prosedur pemberian

dana ke desa-desa.8

Sehubungan dengan urusan sumber daya manusia, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa) mengharapkan

Pendamping Lokal Desa (PLD) bisa menemukan solusi untuk penyerapan Dana Desa

(DD). Harapan itu mengemuka saat Kementerian Desa meluncurkan program PLD dengan

mengundang para pelaku kebijakan dari tujuh kabupaten yakni Bekasi, Bogor, Karawang,

Purwakarta, Tangerang, dan Serang. Acara yang dihadiri oleh 280 kepala desa, 35 Ketua

Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), 4 Aparat Pemberdayaan Masyarakt (PMD)

Provinsi, 14 Aparat PMD Kabupaten, dan 14 Tenaga Ahli Pendamping Desa dari sejumlah

kabupaten tersebut juga membahas mengenai bebagai permasalahan mengenai

pendamping desa. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan dan

8 Ibid.

6

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa Achmad Erani Yustika,

berharap beberapa permasalahan yang terkait dengan penyaluran DD dan Alokasi Dana

Desa (ADD) dapat segera ditemukan solusinya dan proses pembangunan di desa bisa

segera terlaksana dalam siswa waktu tiga bulan kedepan. “Sebagaimana diketahui,

sebanyak Rp 16.5 triliun dana desa (setara 80 persen dari total DD Rp 20,766 triliun) untuk

tahun 2015 telah disalurkan dari pusat ke rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.

Namun demikian, sampai Oktober ini baru sekitar Rp 7,091 triliun yang telah dicairkan ke

rekening kas desa atau setara 45 persen dari DD yang telah ditransfer ke daerah dan setara

34 persen dari total DD,” ujar Erani, dalam sambutannya, pada acara bertema ‘Bekerja

untuk Desa Membangun Indonesia’ di Kalibata, Jakarta, Jumat (2/10/2015).9

Untuk mengawal penyerapan dana desa, Menurut Erani, posisi pendamping desa

dirasa penting mengimplementasikan UU Desa. Khususnya, memantau realisasi anggaran

dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana desa (dari APBN) dan alokasi dana desa (dari

APBD), semapai dengan akhir 2015. “Oleh karena itu, pada bulan Oktober ini dilakukan

peluncuran Pendamping Lokal Desa (PLD) yang diawali dari Provinsi Gorontalo dan

Sulawesi Tenggara. Selanjutnya akan diikuti 31 provinsi lain di Indonesia sehingga total

21.000 PLD dapat dimobilisasikan dan kekurangan 5000 Pendamping Desa dapat diisi,”

ujarnya. Erani menambahkan pelaksanaan pendampingan masyarakat desa dilakukan oleh

21.000 orang Pendamping Lokal Desa (PLD). Diharapkan, para PLD telah terseleksi dan

bisa ditugaskan pada Oktober ini. “Sebagian sudah bisa dimobilisasikan ke desa-desa

9 Kompas – Sabtu, 03 Oktober 2015; Josephus Primus (Editor); Kementerian Desa Harapkan Pendamping

Lokal Desa Bisa Temukan Solusi Penyerapan Dana Desa; Kompas – Sabtu, 03 Oktober 2015; Lihat uraian

lengkapnya dalam:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/03/140607026/Kementerian.Desa.Harapkan.Pendampin

g.Lokal.Desa.Bisa.Temukan.Solusi.Penyerapan.Dana.Desa.

Dikunjungi pada Sabtu 03 Oktober 2015, pukul 18.38 WIB.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/03/140607026/Kementerian.Desa.Harapkan.Pendamping.Lokal.Desa.Bisa.Temukan.Solusi.Penyerapan.Dana.Desahttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/03/140607026/Kementerian.Desa.Harapkan.Pendamping.Lokal.Desa.Bisa.Temukan.Solusi.Penyerapan.Dana.Desa

7

dengan konfigurasi 1 orang PLD mendampingi 4 desa didukung oleh dua orang

Pendamping Desa (PD) di Kecamatan. Diharapakan, di bulan Oktober ini seluruh desa di

tanah air telah didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD),” imbuhnya. Kementerian

Desa menurut Erani akan memberikan pelatihan kepada pendamping desa yang telah

dimobilisasikan tersebut. Pelatihan terrsebut, diarahkan untuk memperkuat pengetahuan

dan keterampilan. Sehingga, para pendamping tersebut mampu memfasilitasi regulasi UU

Desa ke dalam implementasi atau praktik berdesa. “Pengembangan skema pendampingan

yang memberdayakan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi

masyarakat, sebagai roh gerakan pembangunan desa yang berkelanjutan,” tuturnya.

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, menurut Erani perlu terus

digiatkan untuk mendorong prioritas penggunaan DD. Selain itu, visi desa membangun

perlu terus digiatkan. Erani lebih lanjut mengharapkan semoga dengan workshop dan

dialog para pelaku desa membangun, pelaku kerja sama antar desa, pelaku pendampingan

desa, aparat kabupaten-kecamatan, dapat berjabat erat, bahu-membahu bekerja untuk

membangun Indonesia.10

Persoalan kemiskinan di perdesaan, menjadi penyebab utama perpindahan

penduduk dari desa ke kota. Solusinya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan tiga program untuk meminimalisir angka

urbanisasi yang diperkirakan naik kisaran 65 persen pada tahun 2015. “Program unggulan

akan selalu dijadikan acuan utama dalam merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas setiap

tahun. Program unggulan itulah yang akan menghasilkan dampak terukur bagi peningkatan

10 Ibid.

8

kemajuan dan kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa” ujar Menteri Desa, PDT,

dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM)

pertengahan Oktober. Bersamaan dengan peluncuran IDM, Kementrian Desa juga

menggencarkan program yang dijadikan andalan atasi kemiskinan, yaitu Jaring Komunitas

Wiradesa (JKWD), Lumbung Ekonomi Desa (LED), dan Lingkar Budaya Desa (LBD).

“Urbanisasi harus ditekan angkanya, agar desa bisa berkembang dan berdaya saing secara

ekonomi” ujar Marwan.11

Program Jaring Komunitas Wiradesa, seperti dipaparkan oleh Menteri kelahiran

Pati, Jawa Tengah ini, akan diarahkan untuk mengarusutamakan penguatan kapabilitas

manusia sebagai inti pembangunan desa. Sehingga mereka menjadi subyek-berdaulat atas

pilihan-pilihan yang diambil. Sedangkan Program Lumbung Ekonomi Desa didesain untuk

mendorong muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai

pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa. “Lingkar Budaya Desa sebagai program

yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga

dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain” lanjut Marwan

Jafar. Program Unggulan tersebut, menurut Marwan, dikembangkan dengan kerangka

kerja yang didasarkan pada penegasan atas lokus pencapaian sasaran pembangunan Desa.

“Penegasan lokus dimaksudkan adalah pada 15.000 Desa yang ditetapkan berdasar Indeks

Desa Membangun. Di dalam lokus 15.000 Desa itu terdapat 1.138 Desa perbatasan, dan

kesemuanya ditujukan mencapai target sesuai sasaran dalam RPJMN 2015-2019”

11 Kompas – Sabtu 24 Oktober 2015; Tiga Program Menteri Marwan Atasi Kemiskinan Desa; Lihat uraian

lengkapnya dalam:

http://biz.kompas.com/read/2015/10/24/080128728/Tiga.Program.Menteri.Marwan.Atasi.Kemiskinan.De

sa?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Dikunjungi pada Sabtu 24 Oktober 2015, pukul 09.53 WIB.

http://biz.kompas.com/read/2015/10/24/080128728/Tiga.Program.Menteri.Marwan.Atasi.Kemiskinan.Desa?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwphttp://biz.kompas.com/read/2015/10/24/080128728/Tiga.Program.Menteri.Marwan.Atasi.Kemiskinan.Desa?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

9

paparnya. Penerapan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diluncurkan Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi, untuk memberikan perspektif yang komprehensif dalam

mengatasi persoalan yang muncul di pedesaan. Sehingga dapat dijadikan rujukan dalam

menjalankan program pembangunan nasional yang dimulai dari desa. “IDM ini bertujuan

memperkuat pencapaian kinerja pemerintah, utamanya terkait pembangunan desa dan

kawasan perdesaan sebagaimana yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan merujuk IDM, upaya mengentaskan desa

tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri semakin terarah dan terencana” kata

Marwan Jafar.12

Dikemukakan Menteri Desa, IDM meletakkan prakarsa dan penguatan kapasitas

masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan pemberdayaan desa. Indeks

desa tersebut, mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial,

ekonomi, dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan

lokal. IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Tiga dimensi

ini dikembangkan lebih lanjut ke dalam 22 variabel dan 52 indikator. Hasil penghitungan

IDM kemudian diklasifikasi ke dalam lima kategori desa, yakni desa sangat tertinggal

dengan rentang nilai kurang dari atau sama dengan 0,491. Kemudian, desa tertinggal

dengan rentang nilai lebih dari 0,491 hingga 0,599; Desa Berkembang dengan rentang nilai

lebih dari 0,599 hingga 0,707; Desa Maju dengan rentang nilai lebih dari 0,707 hingga

0,815; dan Desa Mandiri dengan rentang nilai lebih dari 0,815. IDM akan melakukan

afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan, agar kondisi masyarakat desa yang

sejahtera, adil, dan mandiri yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan. “Dengan IDM ini,

12 Ibid.

10

masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Bukan lagi sebagai

obyek pembangunan yang bersipat top down” ujar Marwan Jafar. “Desa akan menjadi

entitas yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan,

kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun di mata

internasional” tutup Marwan.13

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa

PDTT) Marwan Jafar berkomitmen akan serius memperhatikan perbatasan menjadi

kawasan baru yang tertata dan menjadikannya sebagai sebagai beranda bangsa Indonesia.

Bahkan, kawasan itu akan disulap menjadi wilayah yang punya daya saing ekonomi

masyarakat desa setempat dengan negara tetangga. “Sejak awal saya selalu tegaskan bahwa

daerah-daerah perbatasan adalah beranda depan negara, dan bukannya daerah belakang.

Saya akan semakin memprioritaskan pembangunan perbatasan di seluruh Indonesia. Desa

perbatasan jangan kalah dengan negara tetangga,” ujar Marwan Jafar di Jakarta, Senin

(21/9/2015).14

Agar rencana pembangunan kawasan perbatasan negara terlaksana, Menteri

Marwan mengatakan, sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU)

dengan gubernur dan bupati di wilayah perbatasan Kalimantan, sebagai titik awal dari

langkah nyata. Isi MoU itu adalah pembangunan, pengembangan masyarakat, dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan pertahanan

dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan nota kesepahaman

13 Ibid. 14 Kompas – Senin, 21 September 2015; Josephus Primus (Editor); Kawasan Perbatasan Harus Menjadi

Beranda Bangsa Indonesia; Lihat uraian lengkapnya dalam:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/21/204021426/Kawasan.Perbatasan.Harus.Menjadi.Bera

nda.Bangsa.Indonesia

Dikunjungi pada Senin 28 September 2015, pukul 1908 WIB.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/21/204021426/Kawasan.Perbatasan.Harus.Menjadi.Beranda.Bangsa.Indonesiahttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/21/204021426/Kawasan.Perbatasan.Harus.Menjadi.Beranda.Bangsa.Indonesia

11

itu, pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi untuk menjadikan perbatasan sebagai

bagian pertumbuhan ekonomi daerah dan juga perekonomian nasional. “Tak hanya itu,

pemerintah akan mendorong kawasan daerah perbatasan negara memanfaatkan peluang

kerja sama pembangunan regional,” ujar Menteri Marwan. “Pusat dan daerah perlu saling

membantu dan mendorong pengembangan kawasan transmigrasi perbatasan. Setiap

provinsi, kabupaten atau kota, adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang harus

memanfaatkan potensinya,” ujar Menteri Marwan. Pembangunan kawasan perbatasan

darat di empat provinsi daerah perbatasan yaitu Provinsi Kalimantan Barat dengan

Serawak-Malaysia, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sabah-Malaysia, Provinsi Papua

dengan Papua Niugini (PNG), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

Dalam kebijakan mengelola wilayah perbatasan, Mendesa Marwan mengatakan,

pembangunan yang semula cenderung berorientasi inward looking, diubah menjadi

outward looking. Paradigma outward looking akan diarahkan pada pengembangan wilayah

perbatasan sebagai beranda depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua

aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. “Saya akan

mendorong daerah mengembangkan keunggulan wilayahnya, karena perlu keseimbangan

antarwilayah. Jangan sampai terjadi ketimpangan antar wilayah dan tak boleh ada satu

daerah pun yang tertinggal terlalu jauh dari negara tetangga,” ujar Menteri Marwan. Dalam

penanganan kawasan perbatasan, Menteri Marwan mengatakan, perlu didukung komitmen

politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan pada para

pemangku kepentingan, juga perencanaan yang komprehensif. “Alokasi pembiayaan yang

khusus sebagai stimulan atau perekat berbagai sumber dana yang ada,” ujarnya. “Saya

berharap agar desa atau kawasan pemukiman di wilayah perbatasan, lebih punya taraf

12

hidup yang tidak kalah dengan negara tetangga. Harus lebih maju, karena di situlah beranda

Negara Indonesia,” demikian Menteri Marwan.15

Sehubungan dengan adanya kebijakan publik tentang Dana Desa ini, Indonesia

Corruption Watch menilai proses penyaluran dana desa dari kabupaten ke desa-desa patut

diwaspadai. Patut diwaspadai adanya permintaan uang dari kabupaten kepada desa-desa

sebagai syarat pencairan dana desa. "Nah sebenarnya titik rawannya bukan cuma di desa,

tetapi juga di kabupaten. Desa kan harus memberikan pertanggungjawaban dan bukan

pengajuan ke kabupaten. Pengalaman kami memantau proses dana seperti ini, biasanya

akan ada permintaan-permintaan uang, sogokan, kalau dalam bahasa korupsi intensive

corruption. Jadi desa harus kirim uang dulu kalau uangnya dicairkan, modal-modal seperti

itu harus diwaspadai," tutur Koordinator ICW Ade Irawan di Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Atas dasar itu, menurut dia, pemerintah pusat perlu mendorong adanya keterbukaan

informasi terkait proses pencairan dana desa dari kas kabupaten. Pemerintah juga diminta

melakukan sosialisasi kepada warga agar bisa mengawasi perangkat desa dalam mengelola

dana desa yang diberikan. "Paksa desa untuk terbuka. Jadi hal-hal tersebut menjadi

prasyarat dasar," sambung Ade.16

Di samping itu, ia menilai perlunya pengubahan sistem penyaluran dana desa.

Menurut Ade, penyaluran dana desa sedianya didasarkan pada kebutuhan masing-masing

desa. Dengan demikian, alokasi dana desa untuk satu desa dengan desa lainnya bisa saja

15 Ibid. 16 Kompas – Selasa 29 September 2015; Icha Rastika (Penulis) & Fidel Ali (Editor); ICW: Titik Rwan

Penyalahgunaan Dana Desa Juga Ada di Kabupaten; Kompas – Selasa 29 September 2015; lihat uraian

lengkapnya dalam:

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/22191881/ICW.Titik.Rawan.Penyalahgunaan.Dana.Desa.Ju

ga.Ada.di.Kabupaten

Dikunjungi pada Rabu 30 September 2015, pukul 06.30 WIB.

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/22191881/ICW.Titik.Rawan.Penyalahgunaan.Dana.Desa.Juga.Ada.di.Kabupatenhttp://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/22191881/ICW.Titik.Rawan.Penyalahgunaan.Dana.Desa.Juga.Ada.di.Kabupaten

13

berbeda. "Bukan diblok dalam artian ya setiap desa diberi alokasi yang sama, mestinya

enggak. Tetapi desa dipaksa untuk penganggaran bareng dengan warga, berapa uang yang

dibutuhka n, itu yang diajukan, itu yang didistribusikan," papar dia. Mengenai kemampuan

perangkat desa yang belum sepenuhnya mampu mengelola dana desa dengan baik, Ade

menilai perlunya diberikan panduan kepada perangkat desa. Selain kepada perangkat desa,

pengarahan perlu disampaikan kepada warga agar bisa turut mengawasi proses pengelolaan

dana desa. Ade juga menduga pencairan dana desa bakal menimbulkan banyak masalah

pada awal-awal program ini diberlakukan. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari

penilaian Ade tersebut. Pertama, belum adanya tradisi demokrasi di tingkat desa. Kedua,

kemampuan teknis perangkat desa maupun warga desa dalam mengelola anggaran yang

belum mumpuni. Ketiga, masih adanya dominasi perangkat desa yang akan bertambah kuat

jika tanpa dilakukan pengawasan masyarakat. "Sehingga dia dengan mudah bisa

menyelewengkan uang desa untuk kepentingan pribadi," kata Ade. Pemerintah pusat

mengalokasikan Rp 20,7 triliun dana desa untuk 74.093 desa pada 2015. Penggunaan dana

desa telah diatur dalam Permendesa Nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Di antaranya adalah untuk diprioritaskan membangun

atau memperbaiki infrastruktur desa yang sifatnya vital dan mendesak seperti perbaikan

jalan, sarana irigasi tersier, dan infrastruktur lain yang dapat meningkatkan produktivitas

desa.17

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor

17 Ibid.

14

113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:18

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas

yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan

kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada

aturan atau pedoman yang melandasinya.

Sedangkan beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan

Keuangan Desa yaitu:19

18 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan); “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan

Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 35; Lihat uraiannya dalam:

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf

Dikunjungi pada 15 April 2017, pukul 10.01 WIB. 19 Ibid, h. 35 – 36.

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf

15

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam

jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia

atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan

harus dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Selanjutnya dan lebih khusus lagi dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014,

tentang sumber pendapatan desa, ditegaskan khususnya dalam Huruf d, tentang “alokasi

dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka salah satu pokok bahasan yang paling

penting dalam konteks studi Hukum dan Kebijakan Publik ialah isu hukum tentang Dana

Desa. Isu hukum tentang Dana Desa ini, menurut penulis, penting untuk diangkat dan dikaji

secara keilmuan, setidaknya melakukan penelitian identifikasi dan inventarisasi hukum

atas berbagai potensi atau fakta pelanggaran hukum yang terjadi, di bawah topik penulisan:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Potensi Masalah Dalam Pengelolaan Dana Desa”.

Topik ini menarik karena belum banyak penelitian tentang hal ini pada aras atau

tingkat skripsi, dan penting adanya untuk mengingatkan dan menegaskan urusan ini dalam

hubungan dengan konsepsi yang ideal dan seharusnya dilakukan, khususnya dalam rangka

optimalisasi dana desa, seperti::

1. Kebijakan dan/atau Pelayanan Publik;

2. Good Governance; dan

16

3. Anti Korupsi.

Oleh penulis, hal ini dipandang penting karena tidak ada kebijakan publik yang

otomatis berjalan dengan baik dan benar secara hukum. Dalam kaitan dengan penelitian

ini, kebijakan publik dalam artian adanya program pemerintah dan ketentuan hukum untuk

mendayagunakan dana desa secara tepat sasaran dan bermanfaat, masih harus terus

diupayakan secara semakin serius. Terkait hal ini, salah satu masalah besar ialah potensi

tentang adanya korupsi atas dana desa. Dalam hal ini menjadi penting untuk mendalami

kemungkinan korupsi, serta bagaimana hal itu cermati dan dianalisa melalui Kebijakan

Publik, dan Good Governance.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diterjemahkan

kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagai petunjuk pelaksanaannya telah menjadi

payung hukum buat perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Untuk

pengelolaan dana desa bukanlah hal yang mudah, namun memerlukan sistem yang juga

harus dibuat secara profesional. Mulai dari segi perencanaan, desa harus membentuk

musyawarah desa untuk menentukan belanja bagi dana desa pada periode ke depan.

Penatausahaannya pun harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi

informasi. BPKP telah mengembangkan aplikasi SIMDA DESA dalam membantu

perangkat desa melakukan penatausahaan keuangan desa yang tidak hanya bersumber dari

APBN (dana desa), tetapi juga yang berasal dari APBD prov/kab/kota.20

20 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan); “Kawal Keuangan Desa”; Warta

Pengawasan, vol. xxII/Edisi HUT ke - 70 RI 2015, h. 3, Lihat uraiannya dalam:

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/2015/Final%20WP%20Edisi%20HUT%2070

%20RI%202015%20web.pdf ; Dikunjungi pada 23 Juni 2016, pukul 10.14 WIB.

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/2015/Final%20WP%20Edisi%20HUT%2070%20RI%202015%20web.pdfhttp://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/2015/Final%20WP%20Edisi%20HUT%2070%20RI%202015%20web.pdf

17

Tidak hanya sistem, Sumber Daya Manusia atau perangkat penyelenggara desa pun

harus memiliki kapabilitas dalam mengelola dana tersebut. Bukan pekerjaan yang mudah

dan cepat, mempersiapkan SDM desa agar kapabel dan profesional. Hal itu memerlukan

waktu, dana, tenaga, dan komitmen semua pihak terkait. BPKP sebagai Auditor Presiden,

siap membantu meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)

dalam mengawal keuangan desa. APIP menjadi sangat berperan penting untuk

memberikan asurrance dan konsultansi bagi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa.

APIP harus dapat melihat dimana titik kritis yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana

desa. Dengan adanya dana desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta

dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat

meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan

kesejahteraannya.21

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa

sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri,

dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sebuah tujuan yang mulia,

semulia peran APIP untuk menjaganya agar pengelolaan keuangan desa hingga dapat

mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu pendekatan pengawasan yang dapat dilakukan

oleh APIP adalah dengan melihat risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan

pengelolaan dana tersebut. APIP harus memperhatikan seberapa tinggi tingkat risiko itu,

setelah itu mengaitkan dengan pengendalian intern yang ada untuk mengantisipasinya.

Semakin tinggi tingkat risikonya, maka langkah kerja pengawasan oleh APIP akan semakin

21 Ibid.

18

rinci dan banyak. Jika kita cermati proses bisnis pengelolaan keuangan desa dan

pengalaman beberapa tahun ini, kita dapat identifikasikan beberapa risiko, baik risiko

tingkat entitas pemerintah desa, maupun risiko tingkat aktivitasnya. Risiko-risiko itu dapat

dikategorikan sebagai risiko bisnis dan risiko kecurangan (fraud).22

Dalam kaitan dengan urgensi Dana Desa dan harapan akan ketercapaian tujuannya,

maka diperlukan pengenalan terhadap aspke-aspek positif dan kemungkinan hal-hal

negatif yang ada dan bermunculan dalam kebijakan publik yang bernama alokasi Dana

Desa.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dilakukan secara normatif dan menyinggung beberapa contoh

kasus untuk memperlihatkan pentingnya perhatian dan kesadaran hukum terhadap

pengadaan, pengaturan dan penggunaan atas Dana Desa, terutama supaya tidak dikorupsi.

Karena itu fokus dalam penelitian dan penulisan skripsi ini dibatasi pada

pencermatan dan analisa terhadap potensi-potensi masalah dalam pengelolaan Dana Desa.

C. Rumusan Masalah

22 Ibid, h. 5.

19

Masalah-masalah hukum apa saja yang berpotensi muncul dalam pengelolaan dana desa?

D. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang

berpotensi muncul dalam pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang dana desa secara umum,

dan secara khusus tentang pengenalan atas potensi-potensi masalah pengelolaan dana

desa;

2. Secara praktis untuk menyumbangkan gagasan penanganan atas potensi-potensi

masalah hukum, yang mungkin dapat dipakai oleh pengambil kebijakan publik dan

penegak hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto,

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisasnya. Di samping itu juga

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian

20

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam

gejala yang bersangkutan.”23

Sedangkan menurut Soetandyo Wignyosoebroto, “Penelitian hukum adalah seluruh

upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau

jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan.

Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang

cermat, berkerterandalan, dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan

yang ada.”24

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah, dan putusan hakim.

Dalam hal ini, yang berkaitan dengan dana desa, terutama Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan

dokumen yang tidak resmi. Pubkikasi tersebut terdiri atas:

1). Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan

hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,

2). Kamus-kamus hukum,

23 Soerjono Soekanto (1981), Pengantar Penelitian Hukum, Dalam: H. Zainudin Ali, “Metode Penelitian

Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 18. 24 Ibid.

21

3). Jurnal-jurnal hukum,

4). Komentar-komentar atau putusan hakim

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,

jurnal, surat kabar, dan sebagainya . Peter Mahmud Marzuki mengatakan

bahwa bahan hukum sekunder juga termausk data yang diperoleh lewat online.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahasan non hukum,

misalnya saja buku yang membahas di luar prespektif hukum. Kadang dalam

sebuah penelitian ditemukan dalam fakta di luar hukum, dan memerlukan bahan

diluar non hukum untuk menyelesaikannya. Dalam penelitian ini, misalnya dari

perspektif hukum dan kebijakan atau pelayanan publik.

Dari pemaparan tentang bahan hukum tersebut, maka dalam penelitian ini bahan

hukum yang digunakan adalah ketiga-tiganya.

3. Jenis Pendekatan

Penelitian dan danulisan proposal yang kelak menjadi skripsi ini menggunakan

pendekatan hukum normatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan membaca buku atau dokumen terkait baik

itu teori, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan, dan membangun

keterhubungan logika hukum dengan topik skripsi ini yaitu tentang potensi masalah

pengelolaan dana desa.

22

5. Teknik Analisa Data

Menggunakan metode kualitatif, yaitu mengenal pokok persoalan hukumnya dan

membahas pemecahannya dengan menggunakan teori hukum dan kebijakan publik

yang terkait dan peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penelitian dan Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Latar Belakang Penelitian

Berisi tentang latar belakang yang menyangkut potensi-potensi masalah dalam

pengelolaan dana desa..

2. Rumusan Masalah

Berisi tentang masalah-masalah hukum yang hendak diteliti dalam penelitian ini,

berbentuk pertanyaan penelitian.

3. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan

4. Tujuan Penelitian

Menjelaskan tujuan atau hasil akhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk

menjawab rumusan masalah.

5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan

teoritik dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

23

6. Sistematika Penulisan

Uraian tentang roadmap dari penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Tinjauan Pustaka berisi teori-teori, pendapat ahli hukum, kumpulan jurnal, hasil penelitan

dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait, yang menjadi dasar penelitian

tentang potensi masalah dana desa dan dapat menjadi landasan untuk memperkuat argumen

peneliti. Hasil Penelitian berisi gambaran umum tentang dana desa dan potensi

masalahnya. Analisa berisikan hubungan antara Tinjauan Pustaka yaitu aspek teori dan

peraturan perundang-undangan dengan Hasil Penelitian. Praktisnya mencermati aspek

teoritik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, seeperti dalam Undang- Undang

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, dan berbagai ketentuan hukum terkait tata pemerintahan. Fokusnya pada

menganalisis potensi masalah dalam pengelolaan dana desa.

BAB III PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari penelitian yang dihasilkan dan saran dari penulis.