Bab i Rpjm Des Lanji Er

4
BAB I 1.1.Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Salah satu yang menjadi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait dengan elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa). Karenanya kualitas RPJM Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Guna memberikan arah atau panduan atau acuan yang jelas dan mengantisipasi monopoli serta konflik kepentingan, desa didorong untuk membuat rencana pembangunan. Salah satu acuan yang digunakan adalah melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tahunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. RPJM desa ini merupakan rancangan pembangunan 5 tahunan yang menjadi dasar penyusunan Renjana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des). RKP Des disusun berdasarkan

description

j

Transcript of Bab i Rpjm Des Lanji Er

Page 1: Bab i Rpjm Des Lanji Er

BAB I

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah yang

merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan

nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau

dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana

dimaksud dalam UUD 1945.

Salah satu yang menjadi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa

adalah terkait dengan elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa). Karenanya

kualitas RPJM Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses

penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Guna memberikan arah atau panduan atau acuan yang jelas dan mengantisipasi monopoli

serta konflik kepentingan, desa didorong untuk membuat rencana pembangunan. Salah satu

acuan yang digunakan adalah melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan)

tahunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. RPJM desa ini

merupakan rancangan pembangunan 5 tahunan yang menjadi dasar penyusunan Renjana

Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des). RKP Des disusun berdasarkan pada data yang akurat

dan sesuai dengan kondisi permasalahan desa bila melakukan kajian secara parsitipatif

selama periode satu tahun. RPJM desa memiliki tujuan umum yakni meningkatkan

kemampuan desa dalam melakukan penggalian dan pengkajian terhadap berbagai potensi dan

permasalahan desa.

Selama bertahun-tahun Desa Lanji menyandang gelar sebagai kategori desa berkembang.

Sebuah sebutan yang kurang membanggakan padahal smber daya yang ada cukup memadai,

hanya saja penangannya kurang maksimal. Secara administratif Desa Lanji terbagi dalam 4

Dusun namun pemukiman di Desa Lanji terbagi dalam dua yaitu wilayah barat yang terdiri

dari 22 RT dan wilayah timur yang terdiri dari 1 RT (Berdampingan dengan Desa Wonosari).

Page 2: Bab i Rpjm Des Lanji Er

RPJM Desa Lanji ini mengararah kepada kebijakan pemerataan pembangunan adil dan

merata antara wilayah Barat dan Timur. Diantara sekian kebijakan terdapat 3 pokok arah

kebijakan pembangunan Desa Lanji dengan azas “adil dan merata” yaitu; 1. Melalui

kebijakan keuangan; 2. Pengeolaan Belanja Negara; 3. Kebijakan Umum Anggaran APBDes.

1.2 Tujuan dan Manfaat RPJM Desa

1.2.1 Tujuan RPJM-Desa :

1) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang

berkesinambungan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan menyelaraskan

Kebijakan Pembangunan Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota.

2) Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa

3) Sebagai masukan penyusunan RAPB-Desa

4) Sebagai dasar penjabaran disusun atau dibuatnya Rencana Kegiatan

Pembangunan Desa (RKP-Desa).

1.2.2 Manfaat RPJM-Desa :

1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan

2) Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan

pembangunan Desa

3) Sebagai pemberi arah pembangunan tahunan di Desa

4) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang diadukan dengan program

pembangunan dari pemerintah

5) Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat

1.3 Visi dan Misi Desa Lanji

Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Lanji yang Sejahtera, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Misi

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masayarakat Lahir Batin, Mandiri

Dalam Suasana Aman Dan Damai.

2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Page 3: Bab i Rpjm Des Lanji Er

3. Mewujudkan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sosial Dasar Dan Ekonomi

Masyarakat Desa.

4. Mewujudkan Penigkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dan Pendidikan

5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Berkeadilan

6. Menegakan Supremasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia

1.4 Capaian kegiatan (RKP Desa) Tahun Berjalan

Berdasarkan RPJM Desa Lanji tahun 2011, capaian kegiatan berdasarkan dengan visi desa.

NO Prioritas Gagasan Target Tahun

Capaian

Keterangan

1 Penanguulangan kemiskinan,

pengangguran, dan kesenjangan sosial

Masyarakat

2015

2 Peningkatan Kualitas penddikan dan

kesehatan masyarakat

2015

3 Peningkatan Hasil Pertanian yang

bermutu tinggi

2014

4 Pembangunan sarana dan prasarana

sosial dasar dan ekonomi masyarakat

2014

5 Penegakan supremasi hukum dan

HAM

2015