10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Gambaran Umum Tembakau

Tanaman tembakau merupakan tanaman semusim. Dalam dunia

perkebunan tembakau tergolong dalam tanaman perkebunan. Tetapi bukan

merupakan kelompok tanaman pangan. Tembakau merupakan tanaman yang

ditanam untuk mendapatkan daunnya, yang digunakan sebagai bahan baku

pembuatan rokok dan cerutu. Tanaman tembakau diklasifikasikan sebagai berikut:

Family : Salonaceae

Sub family : Nicotinae

Genus : Nicotinae

Species : Nicotiana tobacum L, dan Nicotiana rustica L

Nicotiana tobacum L, dan Nicotiana rustica L mempunyai perbedaan yang

jelas Nicotiana tobacum memiliki daun mahkota bunga yang berwarna merah

muda sampai merah, berbentuk terompet panjang, habitusnya pyramidal, daunya

berbentuk lonjong pada ujung runcing, kedudukan daun pada batang tegak,

merupakan induk tembakau sigaret umumnya, tingginya sekitar 1,2 meter.

Nicotiana rustika memiliki daun mahkota bunga yang berwarna kuning, seperti

terompet berukuran pendek dan sedikit bergelombang, habitusnya silindris,

bentuk daun bulat pada ujung tumpul, dan kedudukan daun pada batang mendatar

agak terkulai. Tembakau ini merupakan varietas induk tembakau cerutu yang

tingginya sekitar 90 cm (Abdullah dan Soedarmanto, 1986).

11

Menurut Abdullah dan Soedarmanto (1986), banyak jenis tembakau di

Indonesia yang dibudidayakan oleh rakyat maupun badan-badan hukum swasta

dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun tidak semua jenis tembakau

dapat memberikan keuntungan yang sama besarnya karena setiap jenis tembakau

memiliki kualitas dan kegunaan yang berbeda-beda dalam industri rokok.

Bedasarkan jenis daun yang dihasilkan tembakau dibagi menjadi lima jenis salah

satunya yaitu tembakau asli/rajangan atau tembakau rakyat.

Tembakau asli adalah tembakau yang ditanam oleh rakyat, mulai dari

pembuatan persemaian, penanaman dan pengolahan daunnya, sehingga siap untuk

dijual di pasaran. Tembakau asli/rajang banyak diusahakan oleh rakyat. Hasil

panen umumnya diolah dengan cara dirajang, lalu dikeringkan dengan

penjemuran matahari (sun-curing). Pembudidayaan mulai dari pembuatan

persemaian, penanaman dan pengolahan hasil (daun) sampai siap dijual dan di

pasarkan oleh petani sendiri. Tujuan usahanya adalah untuk diperdagangkan dan

untuk dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu, tembakau ini dikenal sebagai tembakau

asli atau rajangan yang merupakan tembakau lokal (Abdullah dan Soedarmanto,

1986).

A. Sejarah Tembakau Mole

Pada abad 16 bangsa Belanda Datang ke Indonesia, dengan mendirikan

kongsi dagang yaitu organisasi pedagang Belanda bernama Vereniging Oos

Indische Compagne (VOC). Pada saat itu, rempah-rempah Nusantara sangat

dominan di Eropa Termasuk tembakau. (Dinas Industri dan Perdagangan

Kabupaten Sumedang, 2010).

12

Melalui kongsinya, Belanda menyebar luaskan tanaman tembakau

diberbagai daerah di Nusantara yaitu di Pulau Jawa dan Sumatera dengan sebutan

tembakau Voor Scoots, dalam bukunya berjudul Tobaccocultuur in America, Azie

en Africa (Budidaya Tembakau di Amerika, Asia, dan Afrika), KF Delden Learne

pada tahun 1885 menyebutkan bahwa di Sumatera telah terjadi perdagangan

tembakau yang sebagian pembelinya adalah orang-orang Eropa dan Asia yang

pada waktu itu dikuasai oleh Jerman dengan sebutan tembakau Deli. Tembakau

Deli kebanyakan didatangkan dari Pulau Jawa karena aroma dan rasanya sangat

baik, pada akhirnya tembakau tersebut dijadikan tanaman rakyat sampai sekarang

(Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, 2010).

Perjalanan tembakau mole masuk ke Sumedang diawali dengan adanya

pasar tembakau sebelum merdeka yang berada di Desa Mariuk Distrik

Tanjungsari yang sekarang bernama Desa Magaluyu Kecamatan Tanjungsari.

Penjualan yang dilakukan pada masa itu menggunakan oblok (pikulan) dengan

sebutan pasar Bako Omprongan. Pedagang datang dari Cigasti, Cicalengka,

Cijambu dan Majalaya. Setelah Indonesia merdeka, terdapat organisasi

kemasyarakatan yang bernama Gerakan Tani Indonesia (GTI) yang mempelopori

pindahnya lokasi Pasar Tembakau ke daerah Lanjung Desa Tanjungsari yang

dalam perjalanannya berkembang ke arah Pasar Tembakau Jawa Barat yang

pedagang dan pembelinya berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat. (Dinas

Industri dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, 2010).

13

Semakin berkembangnya Pasar Tembakau Lanjung Tanjungsari menarik

petani di Sumedang untuk membudidayakan serta mengolah tembakau yang

rintisannya di wilayah Cijambu yang terkenal dengan tembakau mole gunung

putri, penyebaran pembudidayaan dan pengolahan menyebar ke daerah lainnya di

Kabupaten Sumedang. Tahun 1965 Pasar Tembakau pindah ke Tanjungsari yang

berdekatan dengan alun-alun Tanjungsari sampai dengan tahun 1986 selanjutnya

berpindah kembali pada tahun 2002 ke pasar baru yang dibangun khusus pasar

tembakau yang diberi nama “Pusat Agrobisnis Tembakau Jawa Barat”, dengan

adanya pusat Agrobisnis Tembakau Jawa Barat, pembudidayaan dan pengolahan

tembakau mole semakin berkembang serta semakin terbuka peluang

pemasarannya (Dinas Industri dan perdagangan, 2010).

B. Proses Pengolahan Tembakau Mole

Industri hasil tembakau menghasilkan beberapa jenis komoditi diantaranya

adalah rokok dan tembakau rajangan. Produk rokok terdiri atas rokok kretek,

rokok kretek filter, rokok putih dan cerutu. Industri hasil tembakau yang dominan

di Kabupaten Sumedang adalah tembakau rajangan secara tradisional atau yang

lebih dikenal dengan sebutan tembakau mole. Tembakau mole di pasarkan oleh

pengrajin tembakau diantaranya ke Garut, Tasikmalaya, Cianjur dan sebagian ke

luar Pulau Jawa disamping di pasarkan Kabupaten Sumedang sendiri. Sedangkan

untuk industri rokok di Kabupaten Sumedang yang mulai berkembang yaitu

industri rokok kretek dengan daerah pemasaran diantaranya Sumetara dan

Lampung (Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, 2010).

14

Tembakau mole merupakan salah satu produk pertanian yang diolah

(diproses) dari bahan daun tanaman tembakau. Keterampilan petani dalam

membudidayakan tanaman tembakau sudah berjalan sejak zaman dulu. Akan

tetapi kegiatan budidaya tanaman tembakau ini pada umumnya dilakukan secara

perorangan. Keterampilan budidaya tanaman tembakau dimulai dari penentuan

lokasi lahan, penentuan varietas tanaman yang akan ditanam, pemilihan benih

yang berkualiatas (daya tumbuh ±80%), perlakuan pada saat pembibitan,

pencabutan dan pemindahan bibit tanaman, perlakuan bibit tanaman pada saat

ditanam, pemeliharaan tanaman, pengamatan dan perlakuan tanaman pada saat

sebelum waktu panen tiba (Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten

Sumedang, 2010).

Keterampilan petani pada saat melakukan pemanenan dan pengolahan

daun tembakau hasil panen sangat menentukan kualitas tembakau seni mole yang

dihasilkan. Pada saat melakukan panen petani harus melakukan pengamatan

terhadap kemasakan daun, waktu pemetikan, cara pemetikan, dan perlindungan

terhadap hasil panen, yang dilanjutkan dengan melakukan penyortiran dan

pemeraman daun tembakau. Berikut ini merupakan pengolahan tembakau mole :

1. Pemeliharaan daun, pemilihan daun dilakukan melalui pengelompokan daun

berdasarkan 4 jenis kelompok / kemasakan daun yaitu :

a. Daun terlalu masak

b. Daun tetap masak

c. Daun kurang masak dan

d. Daun cacat

15

Dari 4 jenis kelompok / kemasakan daun yang paling baik dipakai untuk

tembakau mole yaitu dari jenis daun tepat masak.

2. Pemeraman daun, pemeraman dilakukan dengan tujuan agar diperoleh aroma

yang khas dengan ciri daun menguning. Proses pemeraman dapat

dilaksanakan melalui 2 cara yaitu :

a. Tanpa pembuangan gagang dan tanpa penggulungan

b. Dengan membuang gagang dan penggulungan daun

Pemeraman cara pertama yaitu menumpuk atau menata daun sesuai

dengan tingkat kemasakannya dengan posisi gagang berada di bawah pada

lantai yang telah diberi alas untuk menghindari kotoran dan selanjutnya

tumpukan daun tersebut ditutup. Setelah proses selesai selanjutnya gagang

daun dibuang kemudian daun digulung. Sedangkan pemeraman cara kedua

yaitu dilakukan pembuangan gagang lebih dahulu kemudian digulung,

sebanyak 15-20 lembar per gulung. Lamanya pemeraman sesuai jenis daun.

Daun pasir dan kaki selama 1-2 hari, daun tengah, warna hijau selama 2-4

hari, daun warna kuning selama 2-3 hari.

3. Perajangan, perajangan dilakukan setelah melalui proses pemeraman dengan

cara memasukan gulungan demi gulungan daun pada alat perajangan

kemudian diiris/dipotong halus dengan pisau yang tajam dengan ukuran

ketebalan rajangan antara 0,5-1,5 mm. Waktu perajangan sebaiknya dilakukan

pada malam hati, agar paginya dapat dijemur.

4. Penjemuran, pengeringan daun tembakau bisa dengan beberapa cara

diantaranya :

16

a. Diangin-anginkan (air curing)

b. Dijemur (sun curing)

c. Diasap / dengan api (smoke curing)

d. Dengan panas buatan (smoke curing)

Pada umumnya proses pengeringan yang selama ini telah dilakukan oleh

perajang tembakau mole dengan cara dijemur dengan sinar matahari. Daun

tembakau yang telah dirajang kemudian dicetak dengan cara dihamparkan

sedikit demi sedikit (diicis) di atas anyaman bambu (sasag) berbentuk

lempengan dengan ukuran 50-70 x 90-150 cm. Tembakau hasil pencetakan

pada sasag, pagi hari dijemur di atas tempat penjemuran. Siang hari tembakau

pada sasag dibalikkan kemudian sore hari diangkat. Sasag ditumpuk disimpan

di ruangan untuk dijemur keesokan harinya sampai tembakau rajangan benar-

benar kering yaitu apabila tembakau dipegang mudah patah dan kasar

memerlukan waktu sampai kering yaitu 2-3 hari apabila cuaca mendukung.

Setelah tembakau kering, mulai dengan proses pengembunan yang

memerlukan waktu antara 20-25 hari, untuk dimasakan bagian luarnya selama

12-15 hari dan setelah itu dibalik agar masak bagian dalamnya selama 12-15

hari dengan waktu pengembunan pada pukul 03.00-16.00 WIB. Setelah proses

pengeringan tersebut, maka dilakukan pelipatan terhadap tembakau mole.

5. Pengemasan dan penyimpanan hasil olahan, tembakau mole yang telah dilipat

kemudian dikemas dengan pembungkus plastik, satu bungkus plastik tersebut

biasanya terdiri atas 10-30 lipatan tembakau mole. Tujuan pengemasan

tersebut yaitu :

17

a. Menjaga kualitas dan cita rasa dari tembakau mole

b. Memudahkan pengangkutan

c. Memudahkan proses penjualan

d. Memudahkan penyimpanan di gudang

Adapun proses penyimpanan dilakukan sebagai berikut :

a. Simpan tembakau di tempat kering

b. Beri alas (kayu) untuk menghindari kontak langsung dengan lantai

c. Tutup bagian atas dengan menggunakan lembaran plastik/terpal yang rapat

agar dapat tetap terjaga kelembabannya.

d. Selanjutnya tembakau rajangan siap dijual

Pelaku usaha tembakau secara turun menurun sejak dulu telah melakukan

kegiatan pengolahan hasil tembakau untuk dijadikan tembakau mole atau

tembakau rajangan. Dalam memproduksi tembakau mole tidak diperlukan waktu

lama untuk proses penyimpanan (diceungceum) tembakau seperti tembakau untuk

rokok yang harus disimpan selama 2-3 tahun, proses pengolahan tembakau mole

mulai dari pemetikan sampai dengan siap jual memerlukan waktu kurang lebih 30

hari tergantung kondisi cuaca.

Bahan baku utaman untuk mengolah tembakau menjadi rokok maupun

tembakau rajangan adalah daun tembakau. Sedangkan bahan baku pendukung

lainnya yaitu cengkeh, gula, esen dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan cita

rasa yang diinginkan. Secara keseluruhan proses pengolahan tembakau yang telah

dikenal di Indonesia pada diagram berikut ini :

18

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kab, SumedangGambar 2. Pohon Industri Berbasis Tembakau

2.1.2 Definisi Dampak

Menurut Otto Soemartowo (2001) dampak adalah salah satu perubahan

yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat

alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologinya.

SKTKlebat Menyan Klobot SKM

RokokKretek

RokokPutih

CerutuBM = 40%

TembakauIris

RokokKretek

TembakauBlended

BM = 40%

TembakauKeringTanpa

Tulang Daun

TembakauRajangan

Rokok Putih

BadanDaun

TangkalDaun

TembakauKeringDengan

Tulang Daun

KayuBakar

Bibit / BenihTembakau

BatangTembakau

Daun basahBunga (Biji)Tembakau

Tanaman Tembakau

PucukDaun

19

Aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia, misalnya jika petani

menyemprot sawahnya dengan pestisida untuk memberantas hama wereng, yang

mati oleh semprotan pestisida bukan hanya wereng saja, melainkan juga lebah

madu yang terbang diudara, ikan yang hidup di dalam air sawah, dan katak sawah

yang memakan serangga. Matinya lebah, ikan, dan katak secara umum disebut

dampak.

Manusia, seperti halnya semua mahluk hidup berinteraksi dengan

lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya ia

dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Otto Soemarwoto (2001) menambahkan

bahwa manusia modern terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya

manusia modern membentuk lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus

pula membicarakan lingkungan hidupnya. Manusia tanpa lingkungan hidup

adalah abstaksi belaka.

Artinya, Pengusaha termasuk ke dalam lingkungan yaitu apabila

lingkungan berubah (Kebijakan mengenai Pajak Hasil Tembakau) maka akan

terjadi perubahan pula pada manusianya (Pengusaha). Untuk dapat melihat bahwa

suatu dampak atau perubahan telah terjadi, kita harus mempunyai bahan

pembanding sebagai acuan, salah satu acuan ialah keadaan sebelum terjadi

perubahan. Menurut Otto Soemarwoto (2001) di dalam AMDAL dijumpai dua

jenis batasan tentang dampak, yaitu :

1. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi

lingkungan sebelum ada pembangunan dan diprakirakan akan ada setelah ada

pembangunan.

20

2. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi

lingkungan yang diprakirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang

diprakirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut.

Gambar 3. Melukiskan Secara Skematis Terjadinya Dampak

Dalam penelitian mengenai dampak kebijakan pajak hasil tembakau pada

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 di Kecamatan Tanjungsari. Tahun 2007

merupakan awal dari para pengusaha terkena pajak cukai sehingga para

pengusaha diharuskan memiliki nomor pokok pajak kena cukai, kebijakan pajak

hasil tembakau yang terjadi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi

kenaikan tarif pajak UU RI No.11 Tahun 1995 mengenai amendemen cukai,

perluasan banguanan pabrik tertuang dalam PMK No.200/PMK.04/2008, dan

kebijakan mengenai pengusaha kena pajak pertambahan nilai tertuang dalam

PMK No.68/PMK.03/2010.

Dampak dari kebijakan pajak hasil tembakau yang terjadi pada tahun

2007-2011 terhadap pengusaha dilihat dari perbedaan antara kondisi yang

diperkirakan akan ada tanpa program kebijakan pajak hasil tembakau tahun 2007-

2011, dan yang diperkirakan akan ada ketika kebijakan pajak hasil tembakau

tahun 2007-2011 terjadi.

Dampak1

Dampak2

Dampak2

Dampak1

Kegiatan

Tujuan

21

2.1.3 Agroindustri Hasil Tembakau Iris Mole

Agroindustri merupakan salah satu dari bagian dari empat subsistem

agribisnis, yaitu subsistem pengolahan hasil pertanian (Soeharjo, 1991; Badan

Agribisnis Depran, 1995; Soekartawi, 2000; Saragih, 2000; Said dan intan, 2001).

Hal tersebut dipertegas oleh Austin (1992) yang menyatakan bahwa agroindustri

adalah usaha mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi berbagai produk yang

dibutuhkan konsumen.

Agroindustri hasil tembakau iris mole adalah serangkaian kegiatan

pengolahan tembakau mole rajangan halus dengan pencampuran obat

perasa/aroma hingga proses pengemasan. Berikut proses pengolahan hasil

tembakau iris mole :

1. Pencampuran antara tembakau iris halus (mole) dengan tembakau iris kasar

(tembakau jawa)

2. Penyemprotan obat

3. Pengirisan tembakau 25-120 gram/bungkus

4. Pengemasan tembakau yang telah memiliki merek dagang

5. Pengepakan bungkusan tembakau 20 bungkus/ packaging

2.1.4 Kelangsungan Usaha Hasil Tembakau iris mole

Perusahaan merupakan sebuah entitas bisnis yang menjalankan usahanya

dengan tujuan memperoleh laba (profit oriented). Laba menjadi tolak ukur yang

penting atas efektivitas dan efisiensi (Anthony dan Govindarajan, 2008:175),

namun perolehan laba tidak menjamin perusahaan mampu beroperasi dalam

jangka panjang.

22

Perusahaan diharapkan dapat beroperasi dalam waktu cukup lama untuk

merealisasikan proyek, komitmen, dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Hal ini

sesuai dengan dalil kelangsungan usaha (going concern postulate) yang

mengasumsikan bahwa entitas tidak diharapkan akan dilikuidasi pada masa depan

atau bahwa entitas akan berlanjut sampai periode yang tidak dapat ditentukan

(Belkaoui, 2006:271).

Kelangsungan usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen

dalam mengelola perusahaan. Ketika suatu perusahaan mengalami permasalahan

keuangan (financial distress), kegiatan operasional akan terganggu. Hal itu

akhirnya berdampak pada tingginya risiko perusahaan dalam mempertahankan

kelangsungan usahanya pada masa mendatang, (Ayu, 2010).

Kelangsungan usaha hasil tembakau yang dimaksud adalah perusahaan

tidak diharapkan akan bangkrut pada masa yang akan datang atau perusahaan

akan berlanjut sampai periode yang tidak dapat ditentukan, apabila dihadapkan

dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengusaha tembakau

iris mole yang di atur dalam UU RI no 11 tahun 1995 mengenai amandemen cukai

tentang penetapan harga dasar dan tarif cukai, PMK Nomor 118/PMK.04/2006

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 43/PMK.04/2005,

terhitung mulai tanggal 1 Maret 2007, PMK Nomor 134/PMK.04/2007 Perubahan

ketiga atas peraturan menteri keuangan Nomor 43/PMK.04/2005, terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2008, PMK Nomor 203/PMK.011/2008 Perubahan ketiga atas

peraturan menteri keuangan Nomor 43/PMK.04/2005, terhitung mulai tanggal 1

Februari.

23

PMK Nomor 181/PMK.011/2009, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010,

PMK Nomor 190/PMK.011/2010, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011. PMK

Nomor 200/PMK.04/2008 mengenai sayarat dan prosedur pemberian Nomor

Pokok Pajak Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan PMK Nomor 68/PMK.03/2010

mengenai pengusaha kena pajak (pajak pertambahan nilai).

2.1.5 Syarat dan Prosedur Usaha Hasil TembakauA. Syarat Membuka Usaha Hasil Tembakau

Para pengusaha yang ingin membuka usaha hasil tembakau harus memiliki

surat perizinan dari dinas-dinas terkait syarat untuk membuka usaha. Berikut

kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pengusaha hasil

tembakau, yang tersaji dalam Tabel 2:

Tabel 2. Syarat membuka usaha hasil tembakau

No Syarat membuka usaha hasil tembakau1 Kartu tanda penduduk pemilik usaha2 Izin Mendirikan Bangunan

3 Izin yang dikeluarkan pemerintah daerahsetempat berdasarkan UU mengenai gangguan

4 Surat izin usaha perdagangan5 Izin usaha industri atau Tanda daftar industri6 Tanda daftar perusahaan7 Tanda daftar gudang8 Rekomendasi Disnaker9 Surat Keterangan Catatan Kepolisian10 Nomor pokok wajib pajak11 Nomor pokok pajak barang kena cukaiSumber : Data Primer dan PMK Nomor 200/PMK. 04/2008

Kartu tanda penduduk pemilik usaha yaitu usaha yang dimiliki oleh

perorangan, izin mengenai gangguan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

adalah izin ganguan tetangga, karena bersinggungan dengan hunian masyarakat.

24

Rekomendasi Dinas tenaga kerja dilakukan karena setiap perusahaan pasti

memiliki tenaga kerja untuk membantu proses produksinya, maka dari itu perlu

rekomendasi dari dinas tenaga kerja. Nomor pokok pajak kena cukai merupakan

syarat dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dikarena tembakau merupakan

barang kena cukai sehingga sebagai bentuk pengawasan dari peredaran tembakau

itu sendiri dapat terpantau dari nomor pokok pajak kena cukai pada saat

administasi pembayaran pita cukai.

B. Syarat dan Prosedur Mendapatkan Nomor Pokok Pajak Kena Cukai(NPPBKC) untuk Usaha Hasil Tembakau PMK Nomor200/PMK.04/2008

Tabel 3. Syarat Mendapatkan Nomor Pokok Pajak Kena Cukai

No Syarat MendapatkanNomor Pokok Pajak Kena Barang Kena Cukai (NPPBKC)

1 IMB2 Izin yang dikeluarkan pemerintah daerah

setempat berdasarkan UU mengenai gangguan3 Izin usaha industri atau Tanda daftar industri4 Surat izin usaha perdagangan5 Rekomendasi Disnaker6 Nomor pokok wajib pajak7 Surat Keterangan Catatan Kepolisian8 Kartu tanda penduduk pemilik usaha9 Memiliki luas bangunan pabrik atau tempat usaha pada tahun

2007 seluas 5 m2 diperluas pada tahun 2008 menjadi 200 m2

Sumber : PP No. 72 Tahun 2008 jo. PMK No.200/PMK.04/2008

Prosedur yang harus dilalui oleh para pengusaha untuk mendapatkan

nomor pokok pajak kena cukai yaitu :

1. Pengusaha pabrik terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis

kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi,

bangunan atau tempat usaha, dilampiri dengan

25

Fotokopi tanda daftar industri

Gambar denah bangunan dan fotokopi IMB

Fotokopi Izin yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat berdasarkan

UU mengenai gangguan.

2. Dilakukannya wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa

kebenaran data lampiran dan data pemohon sebagai penanggung jawab usaha,

kemudian pejabat bea dan cukai membuatkan berita acara wawancara tersebut.

3. Pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan tempat usaha.

Lokasi, bangunan usaha yang dimaksud harus memenuhi ketentuan yaitu:

Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-

tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin.

Tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal.

4. Memiliki luas bangunan paling sedikit 50 m2 dalam ketentuan (PP No. 5

Tahun 1997) kemudian diperbaharui menjadi 200 m2 pada tahun 2008 dalam

ketentuan (PP No. 72 Tahun 2008 jo. PMK No.200/PMK.04/2008). Untuk

memenuhi ketentuan baru tersebut para pengusaha diberi tenggang waktu

selama tiga tahun semenjak peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan.

5. Pejabat bea dan cukai membuat berita acara pemeriksaan yang disertai gambar

denah lokasi, bangunan usaha dalam jangka waktu 30 hari sejak surat

permohonan diterima.

Serangkaian berita acara pemeriksaan tersebut digunakan sebagai syarat untuk

memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal berita acara

pemeriksaan.

26

6. Pengusaha pabrik melakukan permohonan nomor pokok pajak kena cukai

sebagai pengusaha hasil tembakau secara tertulis kepada Menteri Keuangan

u.p kepala kantor yang mengawasi.

7. Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan

Permohonan dikabulkan atas pemberian nomor pokok pajak kena cukai, dalam

jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

8. NPPBKC untuk pengusaha pabrik tembakau berlaku selama masih

menjalankan usaha.

Pengusaha pabrik yang medapatkan NPPBKC harus memasang nama yang

memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran

lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.

C. Syarat Produksi dan Harga Jual Usaha Hasil Tembakau UU RI No.11 tahun 1995

1. Batasan produksi

Tahun 2007 pengusaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi lebih dari

50.000.000 gram, tahun 2008 pengusaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi

lebih dari 500.000.000 gram, sedangkan pada tahun 2009-2011 para pengusaha

dibebaskan untum memproduksi lebih banyak tanpa ada batasan produksi.

2. Batas harga jual eceran

Tahun 2007 tidak boleh melibihi Rp 35, tahun 2008 tidak boleh melebihi

Rp 40 dan pada tahun 2009 – 2011 paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149 .

27

D. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PMK Nomor 68/PMK.03/2010

Pengusahan wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila

sampai dengan satu bulan dalam tahun buku jumlah penerimaan bruto/omsetnya

melebihi Rp 600.000.000, dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah

bulan saat jumlah penerimaan bruto/omset melebihi Rp 600.000.000. Apabila

diperoleh data yang menunjukan adanya kewajiban pajak tidak dipenuhi oleh

pengusaha, Direktur Jendral Pajak dapat mengukuhkan pengusaha tersebut

sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan

jumlah penerimaannya kurang dari Rp 600.000.000. pengusaha kena pajak dapat

mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak.

Jika perusahaan tidak ingin menjadi pengusaha kena pajak maka penerimaan

bruto atau omset mereka tidak boleh melebihi Rp 600.000.000.

2.1.6 Kebijakan Pajak Hasil Tembakau

A. Definisi Kebijakan

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti

kebujakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan

menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan

Kaplan, dan Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai

“kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Ini

mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan

kehidupan masyarakat.

28

Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup

seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Lasswell dan Kaplan yang

melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan

sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.

Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah

adanya tujuan (goal), sasaran (objektive) atau kehendak (purpose).

H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai, suatu tindakan yang

bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya

diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama,

tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk

dicapai (the desired ends to be achieved). Bukan suatu tujuan yang sekedar

diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja

bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa

saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru

diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada”faktor pendukung”

yang diperlukan.

Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu

untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat

persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat,

keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan,

membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program

dalam masyarakat.

29

B. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

(Mardiasmo, 2011), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum”. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan

yang dapat dikenakan pajak sedangkan wajib pajak, adalah orang pribadi atau

badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak.

Subjek pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kebijakan pajak hasil tembakau adalah peraturan yang mengatur tentang

barang kena cukai dan pengusaha kena pajak. Pajak hasil tembakau terdiri dari

pajak cukai dalam UU RI No. 11 Tahun 1995 dan pajak pertambahan nilai dalam

PMK No. 68/PMK03/2010.

C. Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Iris Mole

Sesuai dengan kebijakan UU RI No. 11 Tahun 1995 mengenai

amendemen cukai pada tahun tahun 2007-2008 pengusaha hasil tembakau iris

mole di Kecamatan Tanjungsari termasuk dalam golongan III namun pada tahun

2009-2011 berubah menjadi tanpa golongan, penggolongan tersebut dikatagorikan

besar kecilnya usaha untuk pengusaha hasil tembakau iris mole. Tarif cukai untuk

tembakau iris mole terus naik mulai dari empat persen, menjadi delapan persen

dan kemudian berganti menjadi lima rupiah per gram. Cara perhitungan tarif

persentase adalah sebagai berikut :

Seri x Lembar x Harga Jual Eceran x Tarif %

30

Sedangkan untuk tarif gramase yaitu sebagai berikut :

Seri adalah jenis seri cukai yang terdiri dari:

Seri I, jumlah keping pita 120 keping Seri II, jumlah keping pita 56 keping

Seri III, jumlah keping pita 150 keping

Lembar adalah Jumlah lembar pita cukai

Harga jual eceran adalah harga jual dalam satu kemasan hasil tembakau iris

Gram adalah berat dari isi kemasan hasil tembakau iris

Tarif cukai adalah besarnya pembayaran cukai berdasarkan perhitungan tarif

persentase yang dikalikan dengan omset (Seri x Lembar x Harga Jual Eceran)

dan perhitungan tarif gramase yang dikalikan dengan banyaknya bahan baku

yang digunakan (Seri x Lembar x Isi Tiap Kemasan (Gram)).

Tabel 4. Perubahan Harga Jual Eceran Dan Perubahan Tarif Pajak Cukai

Tahun Jan – Feb2007

Mar – Des2007

Jan 2008 –Jan 2009

Feb – Des2009

Jan – Des2010

Jan – Des2011

HJE Rp 35 Rp 40 Rp 40 Lebih dariRp 250

Lebih dariRp 250

Lebih dariRp 250

Tarif pajakCukai 4% 4% 8% Rp 5 /gr Rp 5 /gr Rp 5 /gr

Sumber : UU RI No. 11 Tahun 1995

D. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Menteri Keuangan No. 68/PMK03/2010, mengenai

pengusaha kena pajak (Pajak Pertambahan Nilai) pemungutan dan penyetoran

pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau dan kemudian ditindak

lanjuti dengan penetapan.

Seri x Lembar x Isi Tiap Kemasan (Gram) x Tarif Rp 5/gram

31

Pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau,

berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan hasil

tembakau oleh pengusaha pabrik, dihitung dengan menerapkan tarif efektif

dikalikan dengan harga jual eceran. Besar tarif efektif ditetapkan sebesar 8,4

persen. PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dipungut oleh

pengusaha pabrik dan disetor ke kas negara bersamaan dengan saat pembayaran

cukai atas pemesanan pita cukai.

Cara perhitungan pajak pertambahan nilai ini adalah sebagai berikut :

2.1.7 Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu seluruh

penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Dalam kegiatan pelayanan pemesanan pita cukai, dikenakan jasa pelayanan

pemesanan pita cukai yang ditetapkan sebesar Rp 30.000,- untuk setiap dokumen

pemesanan pita cukai (CK-1) dan hasil penerimaan ini dimasukkan sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8

2.1.8 Konsep Pendapatan dan BiayaA. Pendapatan

Menurut Soekartawi (2000) pendapatan total diperoleh dari penerimaan

total dikurangi dengan total biaya dalam suatu proses produksi. Sedangkan total

penerimaan diperoleh dari produk fisik dikalikan dengan harga produk. Boediono

(2002), penerimaan adalah penerimaan produsen dari nilai outputnya.

8 Menteri Keuangan, Keputusan Nomor 118/KMK.04/2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun2003.

Seri x Lembar x Harga Jual Eceran x Tarif %

32

Menurut Soekartawi (2000), penerimaan adalah suatu nilai produk total

dalam jangka waktu tertentu. Di dalam penerimaan penerimaan terdapat istilah

pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah nilai semua

output (produksi) yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga

satu satuan produk, jika pendapatan (penerimaan) dikurangi dengan biaya yang

dikeluarkan selama produksi dinamakan pendapatan bersih. Jadi yang dimaksud

dengan pendapatan bersih adalah selisih antara penerimaan yang diperoleh dengan

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi yang berlangsung.

B. Biaya

Biaya adalah beban pembayaran untuk melakukan pelayanan seperti bahan

baku, bahan tambahan, upah, asuransi, pajak, transportasi, pengadaan dan promosi

penjualan (Siagian, 2003). Menurut Sukirno (2005) biaya produksi adalah semua

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor

produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan

barang-barang yang diproduksi. Biaya produksi tersebut dapat diartikan sebagai

uang, barang atau jasa yang dipakai dalam rangka menghasilkan suatu produk.

Menurut Sukirno (2005), biaya produksi dibagi menjadi dua jenis biaya yaitu:

1. Biaya tetap merupakan biaya dengan jumlah totalnya tetap dalam kisaran

volume kegiatan tertentu, yang termasuk biaya tetap adalah pajak dan biaya

penyusutan alat.

2. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding

dengan volume kegiatan. Misalnya biaya bahan baku, biaya bahan bakar,

biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja.

33

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu

harga jual, biaya produksi, dan volume produksi. Biaya menentukan harga jual

untuk mencapai laba yang diinginkan. Harga jual mempengaruhi volume

produksi. Volume produksi mempengaruhi biaya produksi. Jadi ketiga faktor

tersebut saling berkaitan satu sama lain. Analisis pendapatan dan biaya berguna

untuk mengukur dan sebagai alat evaluasi (penilaian) keberhasilan, mengetahui

biaya produksi per unit produk yang dihasilkan, mengetahui dan memperkirakan

keuntungan. Tujuan utama dari analisis pendapatan adalah untuk menggambarkan

keadaan sekarang suatu kegiatan usaha dan menggambarkan keadaan yang akan

datang dari perencanaan atau tindakan.

C. R/C Rasio

Kadarsan (1992), menyatakan bahwa untuk mengetahui keuntungan dari

suatu investasi, dapat dilihat dari perbedaan antara biaya dan penghasilan suatu

investasi. Mengetahui tingkat keuntungan, imbangan penerimaan dan biaya

(revenue and cost) ini penting artinya dalam memperhitungkan rangsangan bagi

industri kecil dalam melakukan kegiatan proses produksi bahan dasar menjadi

bahan jadi. Suatu usaha dinyatakan berhasil apabila pendapatan tinggi dan

mengalami peningkatan untuk setiap kali proses produksi. Salah satu konsep

untuk mengukur tingkat keuntungan usaha adalah dengan menggunakan analisis

imbangan antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan (Revenue/Cost). RC

ratio adalah perbandingan antara total penerimaan dan total biaya.

34

Dari pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa untuk mencapai RC

ratio harus diketahui besarnya total penerimaan dan total biaya. Hubungan antara

biaya (C) dan penerimaan usaha (R) ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

R/C<1, maka usaha tersebut dikatakan rugi

R/C>1, maka usaha tersebut dikatakan untung

R/C=1, maka usaha tersebut dikatakan impas

2.2 Penelitian Terdahulu2.2.1 Keragaan Agribisnis Tembakau. Dina Agustina, 2004.

Keragaan Agribisnis Tembakau (nicotiana tobacum L.) di Desa Genteng

Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian ini menunjukan :

Usaha agribisnis tembaku rajangan di Desa Genteng merupakan suatu

usaha yang bersifat turun temurun dan merupakan sumber pendapatan utama bagi

penduduk Desa Genteng. Petani tembakau di Desa Genteng merupakan petani

kecil dengan kepemilikan lahan sempit. Berdasarkan analisis kelayakan usaha

dihasilkan nilai 2,86 yang berarti bahwa usaha tani tembaku di Desa Genteng

layak untuk diusahakan dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Rp. 3.

765.368,- per 0,225 ha/MT, dengan kondisi usaha tani diatas nilai Break Event

Point.

Pengadaan sarana produksi berupa benih dan bibit dilakukan dengan

melakukan persemaian sendiri, sedangkan pupuk, obat-obatan dan peralatan

pertanian membeli secara langsung dari toko atau kios. Teknologi yang digunakan

dalam usaha tani masih tergolong sederhana dan tenaga kerja yang digunakan

sebagain besar berasal dari dalam keluarga.

35

Hampir seluruh petani tembaku desa Genteng merupakan pengolah

tembakau rajangan dengan cara pemasaran melalui Bandar desa dan Bandar

keliling. Modal untuk usaha tani tembaku merupakan modal pribadi karena belum

ada lembaga keuangan yang menunjang, demikian pula dengan lembaga

pembinaan dan kelompok tani khusus untuk usaha tani tembaku sebelum

terbentuk.

2.2.2 Analisis Saluran Pemasaran Tembakau Rajangan. Dameria Siahaan,2005

Analisis Saluran Pemasaran Tembakau Rajangan (suatu kasus di Desa

Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat).

Hasil analisis bagian harga yang diterima produsen/pengolah menunjukkan bahwa

bagian harga yang diterima pengolah berbeda-beda pada setiap saluran pemasaran

tembakau rajangan putih. Bagian harga tertinggi yang diterima pengolah terdapat

pada saluran I dan IV, karena saluran ini merupakan saluran langsung, artinya

pengolah/produsen langsung menjual tembakau ke pengusaha tembakau mole

sebagai konsumen tembakau rajang.

Sedangkan bagian harga yang paling randah yang diterima pengolah

terdapat pada saluran II. Saluran pemasaran yang paling efisien diantara saluran

pemasaran yang lain. Baik dari segi teknis dan ekonomis adalah saluran

pemasaran I. pada saluran ini pengolah menjual tembaku rajangannya tanpa

mengantar ke tempat pembeli, tetapi menjual di tempat (rumah) pengolah,

sehingga secara teknis, tidak ada biaya yang dikeluarkan.

36

Hasil analisis menunjukan bahwa faktor-faktor yang dianggap paling

mempengaruhi pengolahan tembakau rajang putih dalam memilih saluran

pemasaran adalah rasa sosial dan kepercayaan antar lembaga, kebutuhan akan

uang tunai, jarak kepasar dan sistem pembayaran, sedangkan untuk pedagang

pengumpul, faktor-faktor yang dianggap paling mempengaruhi dalam pemilihan

saluran pemasaran adalah rasa sosial dan kepercayaan antar lembaga,

ketidakpastian harga, sistem pembayaran dan lamanya berlangganan.

2.2.3 Profil Industri Rumah Tangga Tembakau Mole. Ahmad Pradana

Dhadiayat, 2007

Industri Rumah Tangga Tembakau mole, studi kasus di Desa Pasigaran

Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa proses pengadaan faktor produksi, proses pengolahan, dan pemasaran

dilakukan oleh pengrajin. Faktor produksi ini meliputi pengadaan bahan baku,

pengadaan modal, tenaga kerja dan pengadaan peralatan. Proses pengolahan

meliputi kegiatan pemetikan daun, sortasi, pemeraman daun, perajangan,

pengeringan dan pengemasan.

Proses pemasaran yang dibahas adalah saluran pemasaran dan sistem

pembayaran. Rata-rata pendapatan yang diperoleh pengrajin tembakau mole di

Desa Pasigaran dalam sekali proses produksi adalah Rp. 1.567.550. Besarnya

R/C ratio 1,63 hal ini berarti usaha ini layak untuk diusahakan. Titik impas

diperoleh dengan memproduksi tembakau mole sebanyak 2 samapi 3 bantal atau

12 kg samapai 18 kg.

37

2.2.4 Yoka Yoshika Meikolva, 2008. Deskripsi Usaha Perajangan

Tembakau Mole

Deskripsi usaha perajangan tembakau mole (Studikasus pada Kelompok

Tani Subur Tani, Dusun Cipulus Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari

Kabupaten Sumedang). Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha perajangan

tembakau mole yang dilakukan oleh anggota subur tani dilihat dari aspek pasar,

aspek teknis, dan aspek finansial memiliki keadaan yang baik untuk dilakukan.

Tersedianya pasar dan tingginya perminataan, tidak terkendala dari segi

teknis dan nilai R/C usaha yang menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan

dan layak untuk dijalankan. Peran dan fungsi kelompok tani, walaupun kelompok

ini masih berumur satu tahun, akan tetapi telah dirasa mendatangkan manfaat dan

mendukung usaha anggotanya. Kendala yang sangat dirasakan oleh anggota

kelompok tani adalah kurangnya dana untuk modal pembelian daun tembakau dan

keadaan alam yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan petani. Berdasarkan

penelitian terdahulu banyak penelitian tentang tembakau belum dikaitkan dengan

pajak, kebaharuan dalam usulan penelitian ini yaitu menganalisi dampak dari

kebijakan pajak hasil tembakau terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha

tembakau iris mole, studi kasus di Kecamatan Tanjungsari.

2.3 Kerangka Pemikiran

Usaha pengolahan hasil tembakau yang salah satunya tembakau mole iris

merupakan usaha yang disorot oleh Pemerintah dari segi kesehatan dan

lingkungan, bahkan dunia ikut serta menyoroti perkembangan usaha tembakau

melalui WHO dalam kebijakan FCTC.

38

Tembakau mole merupakan tembakau khas Sumedang, banyak para petani

yang membudidayakannya dan tidak sedikit para pengusaha yang mengusahakan

tembakau mole iris, pengusaha tembakau mole iris yang berada di Kecamatan

Tanjungsari merupakan pengusaha kecil yang termasuk dalam golongan III

pengusaha pabrik Tembakau Iris (TIS) yaitu dengan batasan produksi tidak lebih

dari 50 juta gram. Akibat kerugian yang ditimbulkan dari keberadaan tembakau,

pemerintah mengawasi peredaran pengolahan tembakau dan membatasi produksi

olahan tembakau.

Cara pemerintah dalam mengawasi peredaran olahan tembakau yaitu

dengan membebankan kepada pengusaha untuk membayar pajak cukai,

pembayaran pajak cukai akan diganti dengan pemberian pita cukai, dimana pita

cukai tersebut harus dilekatkan pada kemasan olahan tembakau, tarif pajak cukai

selalu berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menaikan tarif tersebut.

Selain pajak cukai pemerintah menambahkan beban lagi kepada para pengusaha

hasil tembakau mole yang sudah memiliki omset penjualan lebih dari (Rp 600

Juta) diharuskan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak yaitu dengan

membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 8,4% dari total omset. Bentuk

dari proteksi pemerintah tidak hanya dari kenaikan tarif cukai dan PPN namun

pemerintah menentukan kebijakan luas pabrik yang dimiliki para pengusaha

pengolah tembakau diharuskan memiliki luas bangunan minimal 200 m2 yang

awalnya hanya 50 m2.

39

Kenaikan pajak cukai dan ditambah dengan PPN berdampak pada

pendapatan, selain itu kebijakan pemerintah dalam syarat mengembangkan usaha

pengolahan tembakau sangat sulit, dan memerlukan biaya yang tinggi, rata-rata

para pengusaha tembakau mole iris merupakan industi kecil, dengan adanya

kebijakan tersebut berdampak pada pendapatan dan kelangsungan usaha para

pengusaha tembakau, salah satunya para pengusaha tembakau mole iris yang

berada di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Berikut adalah alur

kerangka pemikiran yang tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4. Kerangka Pemikiaran

AnalisisPendapatan

Pengusaha Tembakau Mole Iris

Kenaikan Tarif Pajak Hasil Tembakau

Dampak Kebijakan Pajak Hasil Tembakau Terhadap Pendapatan danKelangsungan Usaha Tembakau Mole Iris

Bahan BakuBahan PenunjangPajak Tarif CukaiPajak Pertambahan Nilai

Biaya variabel

Biaya tetap

AnalisisBiaya

R/C Rasio

Volume PenjualanPenerimaan

Nilai Penjualan

Total Penerimaan

Total Biaya

PMKNo.68/PMK.03/2010

PKP (PPN)

PMKNo.200/PMK.04/2008Pemberian NPPBKC

UU RINo.11Tahun 1995Amandemen Cukai

PemenuhanProsedur danPersyaratan

Usaha