BAB II TATA CARA PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI ...

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA

A. Cara Memperoleh Tanah

Cara-cara memperoleh Tanah, apabila:

a. Tanah Negara

1. Pemberian Tanah Negara

Pemberian hak atas tanah Negara adalah pemberian hak atas

tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun

beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum.

Selanjutnya, pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur

dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

tiap-tiap warga negara Indonesia, baik Laki-laki maupun

perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh

sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik

bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan

hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat

dibatasi, hanya hak pakai atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana

diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas

tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang

Universitas Sumatera Utara

ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat

(1) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lebih lanjut mengenai cara memperoleh tanah, diatur dalam

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak

atas Tanah Negara, menjelaskan bahwa:

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang

memberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjangan

jangka waktu hak dan pembaharuan hak. Sedangkan tanah negara

adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum

dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanah Negara yang belum dilekati hak sebelumnya bisa

diperoleh atau diberikan berdasarkan penetapan pemerintah

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Cara Memperoleh Tanah Negara

Kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksananakan oleh

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sesuai dengan ketentuan Pasal 13

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1999

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan

Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, yang menyatakan

bahwa :


Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum.

Selanjutnya, Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

BPN nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah

Negara, yang menyatakan bahwa :

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak

atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala

kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud

dalam Bab II dan Bab III”.

Selain dari pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara di atas,

dasar hukum tata cara memperoleh tanah Negara juga diatur dalam

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan

Hak Pengelolaan.

3. Tata Cara/Prosedur Permohonan Hak Atas Tanah Negara

Tata cara permohonan hak atas tanah dalam hal ini Tanah

Negara diawali dengan syarat-syarat bagi pemohon. dalam Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang


Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak

Pengelolaan menentukan bahwa :

Pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas

tanah negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui

Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya melikputi letak tanah

yang bersangkutan. Dalam permohonan tersebut memuat keterangan

mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data

yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan

mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki

oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan

lain yang dianggap perlu.

Permohonan hak tersebut di atas, diajukan kepada Menteri

Negara Agraria melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah

kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk diproses lebih

lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah. Setelah berkas permohonan diterima,

Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan tahap pendaftaran, yaitu

sebagai berikut :

a) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data

fisik.

b) Mencatat dalam formulir isian.

c) Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir

isian


d) Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang

diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan

rinciannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Syarat dan berkas permohonan hak atas tanah yang telah

lengkap dan telah diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka diterbitkanlah Surat

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dimohon kemudian

dilakukan pendaftaran haknya ke Kantor Pertanahan yang daerah

kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, untuk diterbitkan

sertifikat hak atas tanah sebagai tanda lahirnya hak atas tanah tersebut.

b. Tanah Hak

1. Pengertian Tanah Hak

Tanah Hak adalah tanah yang sudah dilekati atau dibebani

dengan suatu hak tertentu. Tanah Hak tersebut misalnya Hak Milik,

Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai. Tanah Hak

dapat diperoleh dengan cara pelepasan hak atas tanah/pembebasan

tanah, pemindahan hak atas tanah, dan pencabutan hak atas tanah.

2. Pelepasan /Pembebasan Tanah

Pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah

merupakan 2 (dua) cara untuk memperoleh tanah hak, di mana yang

membutuhkan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak

atas tanah. Pelepasan hak atas tanah adalah melepaskan hubungan


hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang

dikuasainya, dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Sedangkan pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan

hukum yang semula diantara pemegang hak/menguasai tanah dengan

cara memberikan ganti rugi. Kedua perbuatan hukum di atas

mempunyai pengertian yang sama, perbedaannya pembebasan hak atas

tanah adalah dilihat dari yang membutuhkan tanah, biasanya dilakukan

untuk lahan tanah yang luas, sedangkan pelepasan hak atas tanah

dilihat dari yang memiliki tanah, dimana ia melepaskan haknya kepada

Negara untuk kepentingan pihak lain. Semua hak atas tanah dapat

diserahkan secara sukarela kepada Negara. Penyerahan sukarela ini

yang disebut dengan melepaskan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan

Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria, yang menyatakan bahwa:

“Hak milik hapus bila:

a) tanahnya jatuh kepada Negara:

1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

3. karena diterlantarkan

4. karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2

b) tanahnya musnah.”

3. Pemindahan Hak Atas Tanah

Pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum

pemindahan hak-hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan


kepada pihak lain. Pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan

cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan

lain sebagainya.

Cara memperoleh tanah dengan pemindahan hak atas tanah

ditempuh apabila yang membutuhkan tanah memenuhi persyaratan

sebagai pemegang hak atas tanah. Dengan demikian dapat

disimpulkan, yaitu apabila tanah yang tersedia adalah tanah hak

lainnya yang berstatus HM, HGU, HGB, dan Hak Pakai maka dapat

digunakan cara perolehan tanahnya melalui pemindahan hak misalnya

dalam bentuk jual beli tanah, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam

perusahaan, dan lain sebagainya.

4. Pencabutan Hak Atas Tanah

Dasar hukum pengaturan pencabutan hak atas tanah diatur oleh

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan

negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah

dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan

menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 18 di atas adalah

Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas

Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, dengan peraturan

pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun1973

tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi


Sehubungan dengan Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda

yang Ada di Atasnya, dan Inpres No. 9 tahun 1973 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada

di Atasnya.

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ini merupakan

pelaksanaan dari asas dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu bahwa hak

atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Sejalan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria di atas, Effendi

Perangin (1981: 38) menambahkan bahwa:

Pencabutan hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah

pengambil-alihan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara secara

paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus, tanpa yang

bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam

memenuhi sesuatu kewajiban hukum.

Pencabutan hak atas tanah merupakan cara terakhir untuk

memperoleh tanah hak yang diperlukan bagi pembangunan untuk

kepentingan umum setelah berbagai cara melalui musyawarah tidak

berhasil.15

15Materi Hukum, "Pendaftaran Tanah dan Cara Memperoleh Tanah Negara”, Wordpress, diakses dari https://materihukum.wordpress.com/2013/10/22/pengertian-tanah-dan-cara-memperoleh-tanah-negara/ ,pada tanggal 1 April 2016 pukul 13.30


https://materihukum.wordpress.com/2013/10/22/pengertian-tanah-dan-cara-memperoleh-tanah-negara/�

https://materihukum.wordpress.com/2013/10/22/pengertian-tanah-dan-cara-memperoleh-tanah-negara/�

Tanah-tanah yang haknya dapat dimohonkan adalah apabila tanah

yang tersedia berstatus :

1. Tanah Negara

Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Langsung dikuasai yang artinya tidak ada hak pihak lain di atas tanah itu.

Tanah itu yang disebut juga tanah Negara bebas.16 Dalam pengertian ini

termasuk tanah Negara yang berasal dari pembebasan hak atau pelepasan

hak untuk kepentingan pihak lain. Yang melalui tata cara tersebut diperoleh

tanah dengan hak-hak atas tanah yang primer, yaitu Hak Milik, Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.17

a) Sejak Semula Tanah Negara

Menurut Effendi Perangin dalam bukunya yang berjudul Praktek

Permohonan Hak Atas Tanah, Tanah Negara yang ada sekarang berasal

dari:

Tanah yang sejak semula berstatus tanah Negara, berarti di atas

tanah itu belum pernah ada hak pihak tertentu selain Negara. Dalam

sistem Hukum Tanah sebelum UUPA berlaku, ditetapkan asas bahwa

Negara adalah pemilik tanah apabila tidak ada orang/badan yang dapat

membuktikan bahwa tanah itu adalah miliknya. Asas itu disebut asas

domein. Namun setelah berlakunya UUPA, sejak tanggal 24 September

1960, asas domein dicabut. Sejak itu Negara tidak lagi sebagai pemilik

tanah yang disebut asas domein, tetapi beralih menjadi penguasa tanah.

Negara sebagai penguasa yang menguasai tanah diseluruh kawasan 16 Effendi Perangin, op. cit., hlm. 3 17 Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta,2005, hlm.61


Negara Republik Indonesia, baik yang sudah ada hak orang diatasnya

maupun yang bebas dari hak orang.

b) Bekas Tanah Partikelir

Pemerintah Hindia Belanda dulu banyak menjual tanah kepada

badan hukum atau orang tertentu. Orang itu pada umumnya adalah

orang Tionghoa, Arab dan Belanda. Dan biasanya tanah yang dijual itu

sangat luas rata-rata diatas 10 ha. Jual-beli itu sedemikian rupanya,

sehingga si pembeli juga berhak mengatur “pemerintahan kedua”

dikawasan tanah yang dibelinya. Ia berhak membuat peraturan yang

berlaku bagi “warga Negara” yang berada di atas tanah itu. Peraturan

itu biasanya bertujuan memeras warga dan mengolah tanah itu sehingga

sipemilik memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Peraturan itu

biasanya mewajibkan penduduknya kerja paksa dan pembayaran pajak

paksa.

Karena demikian, maka pada tahun 1958, melalui Undang-

Undang Penghapusan Tanah Partikelir (UU No.1/1958) maka semua

tanah partikelir di Indonesia dihapuskan, karena penghapusan itu, maka

tanah yang bersangkutan menjadi tanah Negara.

c) Bekas Tanah Hak Barat

Pada 24 September 1980, bekas tanah Hak Barat telah habis

jangka waktu berlakunya (kecuali yang sudah dikonversi menjadi hak

milik). Tanah itu semuanya menjadi tanah Negara.

d) Bekas Tanah Hak


Tanah hak adalah tanah yang diatasnya ada hak seseorang atau

badan hukum. Suatu tanah hak dapat menjadi tanah Negara karena hak

yang ada di atasnya:

- Dicabut oleh yang berwenang;

- Dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak;

- Habis jangka waktunya;

- Karena pemegang hak bukan subjek hak.18

2. Tanah Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan meemberikan wewenang kepada pemegangnya

untuk:

a. Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah yang

bersangkutan;

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan peksanaan usahanya;

c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga

menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak pengelolaan

yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan

keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian ha katas tanah

kepada pihak ketiga dilakukan oleh pejabat yang berwenang.19

B. Subjek Yang Berhak MemohonDan Instansi Pemerintah Yang Berwenang

Memberikan Hak Atas Tanah

Dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa:

18 Effendi Perangin, op. cit., hlm. 4 19 Ibid, hlm.8


“tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah

untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun

keluarganya”

Dan yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia atau badan

hukum yang memiliki perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak

pakai atau hak sewa saja. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 42

dan pasal 45 Undang-undang Pokok Agraria

Pasal 42.

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah

1. warga-negara Indonesia;

2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

3. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia;

4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 45.

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:

1. warga-negara Indonesia;

2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

3. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia;

4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 huruf b dan Pasal 36 ayat 1 huruf b,

Undan-undang Nomor 5 Tahun 1960, untuk badan hukum yang didirikan


menurut hukum yang berlaku di Indonesia berhak mendapatkan semua hak

atas tanah terkecuali pada hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum

yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 dalam pasal 1,

Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah adalah:

1. bank-bank milik Negara;

2. koperasi pertanian;

3. badan-badan sosial dan keagamaan tertentu.20

Dalam pemberian hak-hak atas tanah yang dimohon, pejabat yang

diberi kewenangan untuk memberikan hakatas tanah tersebut adalah:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi;

3. Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap

Kabupaten/Kota.21

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan

pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara, maka

peraturan perundangan yang ada sebelumnya menjadi tidak berlaku.

22

20 Ibid, hlm.15 21 Irene Eka Sihombing, op. cit., hlm.61

Peraturan ini mengatur sebagai berikut:

Didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan

Nasional No. 3 Tahun 1999, pasal 2 disebutkan:

22 Boedi Djatmiko, “Tanah Negara dan Wewenang Pemberian Haknya”, Blogspot, diakses dari http://sertifikattanah.blogspot.co.id/2008/08/tanah-negara-dan-wewenang-pemberian.html, pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 12.00


http://sertifikattanah.blogspot.co.id/2008/08/tanah-negara-dan-wewenang-pemberian.html�

(1) dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara

individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak

atas tanah dilimpahkan sebagian kepada kepala kantor wilayah BPN atau

Kepala kantor Pertanahan kabupaten / kotamadya

(2) pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan

ini meliputi pula keewenangan untuk menegasan bahwa tanah yang akan

diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah Negara;

(3) dalam hal tidak ditentukan secara khusus dalam pasal atau ayat yang

bersangkutan, maka pelimpahan kewenangan yang ditetapkan dalam

peraturan ini hanya meliputi kewenangan mengenai hak atas tanah

Negara yang sebagian kewenangan mengusai dari Negara tidak

dilimpahkan kepada instansi atau badan lain dengan hak pengelolaan.

Kewenangan Kepala Kantor untuk memberikan hak diatur

dalamPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional

No. 3 Tahun 1999 pasal 3, 4 dan 5 sebagai berikut:

Hak milik (PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999, pasal 3), Kepala

kantor pertanahan kabupaten / kotamadya memberi keputusan mengenai:

1. pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih

2. pemberian hak milik atas atanh non pertanian yang luasnya tidak lebih

dari 2000m2, kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha;

3. pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program: a.

transmigrasi; b. redistribusi; c. Konsolidasi; d. pendaftaran tanah secara

masal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik

maupun sporadik


Hak Guna Bangunan (PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999, pasal 4),

Kepala kantor pertanahan kabupaten / kotamadya memberi keputusan

mengenai:

a. pemberian hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari

2000m2, kecuali mengenai tanah bekas hak guna bangunan;

b. semua pemberian hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan;

Hak Pakai (PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999, Pasal 5), Kepala

kantor pertanahan kabupaten / kotamadya memberi keputusan mengenai:

a.pemberian hak pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2

ha;

b.pemberian hak pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih

dari 2000m2, kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha;

c.semua pemberian hak pakai atas tanah hak pengelolaan;

didalam pasal 6 perubahan hak, kepala kantor pertanahan memberi

keputusan mengenai semua perubahan hak atas tanah, kecuali perubahan

hak guna usaha menjadi hak lain;

Kewenangan Kantor Wilayah BPN Propinsi diatur dalam Peraturan

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun

1999 pasal 7, 8, 9 dan 10 sebagai berikut:

PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999 pasal 7, kepala kantor wilayah

BPN propinsi memberi keputusan mengenai:

1. pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha;

2. pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih

dari 5000m2, kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan


kepada kepala kantor pertanahan kabupaten / kota madya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3;

PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999 pasal 8 hak guna usaha, kepala

kantor wilayah BPN propinsi memberikan keputusan mengenai pemberian hak

guna usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 ha.

PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999 pasal 9 hak guna bangunan,

kepala kantor wilayah BPN Propinsi emberi keputusan mengenai pemberian

hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 m2,

kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala

Kantor pertanahan kabupaten / kotamadya.

PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999 pasal 10 Hak pakai, Kepala

kantor wilayah BPN Propinsi memberi keputusan mengenai:

a. pemberian hak pakai atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha.

b. Pemberian hak pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih

dari 150.000 m2 kecuali kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan

kepada kantor pertanahan kabupaten / kotamadya sebagaiman dimaksuf

dalam pasal 5;

PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999 pasal 11 pemberian hak lain,

Kepala kantor wilayah BPN Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian

hak atas tanah yang sudah dilimpahkan kewenangan pemberiannya kepada

kepala kantor pertanahan kabpaten / kotamadya sebagaimana dimaksud dalam

bab II apabila atas laporan kepala kantor pertanahan kabupaten /kotamadya

hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan dilapangan.


PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999 pasal 12 pembatalan keputusan

pemberian hak atas tanah, Kepala kantor wilayah BPN propinsi memberi

keputusan mengenai:

a. pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan

oleh kepala kantor pertanahan kabupaten / kotamadya yang terdapat cacat

hukum dalam penerbitannya

b. pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan

pemberian nya dilimpahkan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten /

kotamadya dan kepada kepala kantor wilayah BPN propinsi, untuk

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang tetap

PMNA/Kepala BPNNo. 3 Tahun 1999 pasal 13, Menteri Negara

Agraria / kepala BPN menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan

secara umum. Selanjutnya didalam Pasal 14 disebutnya:

(1) Menteri Negara Agraria / KBPN memberi keputusan mengenai

pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan

kewenangannya kepada kepala Kantor wilayah BPN Propinsi atau kepala

kantor pertanahan kabupaten / kotamadya sebagaimana dimaksud dalam

Bab II dan Bab III

(2) Menteri Negara Agraria / KBPN memberi keputusan mengenai

pemberian dan pembatalan hak atas tamah yang telah dilimpahkan

kewenangannya kepada kepala kantor wilayah BPN Propinsi atau kepala

kantor pertanahan kabupaten / kotamadya sebagaimana dimaksud bab II


dan III apabila atas laporan kepala kantor wilayah BPN ptropinsi hal

tersebut diperlukan berdasarkan keadaan dilapangan.

C. Tahapan Cara Proses Permohonan Hak Atas Tanah Dan Syarat Untuk

Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia

Menurut S.Chandra dalam bukunya berjudul “Sertifikat Kepemilikan

Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan”syarat yang

harus dipenuhi dalam permohonan hak atas tanah pertama kali untuk status

tanah:

1. Penegasan Hak Atas Tanah

Penegasan Hak Atas Tanah merupakan keputusan Badan Pertanahan

Nasional, yaitu mengenai penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah

milik adat, ditegaskan untuk pemohon melalui prosedur perolehan sertifikat

hak atas tanah di kantor pertanahan dengan pemenuhan syarat permohonan,

sebagai berikut:

a. Surat permohonan;

b. Fotokopi KTP atau identitas diri pemohon,

c. Fotokopi KTP atau identitas diri penerima kuasa disertai dengan surat

kuasa, jika permohonannya dikuasakan;

d. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan;

e. Bukti tertulis hak atas tanah yang asli, yakni

i. Surat bukti hak milik yang terbit berdasarkan peraturan swapraja;

ii. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No 9/1959;

iii. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang,

baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok


Agraria yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang

diberikan, tetapi setelah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di

dalamnya;

iv. Petuk pajak bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kiktir dan Verponding

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 10/1961

v. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi

tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/Kelurahan yang

dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai

alas hak yang dialihkan.

vi. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang

tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,

vii. Akta ikrar wakaf/ akta pengganti ikrar wakaf/ surat ikrar wakaf yang

dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah

No 28/1977 dengan disertai alas hak wakafnya

viii. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang berwenang yang

tanahnya belum dibukukandengan disertai alas hak yang dialihkan

ix. Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah

yang diambil oleh pemerintah daerah, atau

x. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak atas

tanah yang dialihkan

xi. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga

sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI, dan VII Ketentuan-

ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria


xii. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum

diberlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.23

2. Pengakuan Hak Atas Tanah

Pengakuan Hak Atas Tanah merupakan keputusan Badan Pertanahan

Nasional, yaitu sehubungan dengan pengakuan hak atas tanah yang berasal

dari tanah milik adat yang diakui melalui prosedur perolehan sertifikat hak

atas tanah di kantor pertanahan dengan memenuhi persyaratan permohonan,

yakni sebagai berikut:


b. Fotokopi KTP atau identitas dari pemohon;

c. Fotokopi KTP atau identitas dari penerima kuasa disertai dengan surat

kuasa, jika pemohonnya dikuasakan;


e. Bukti tertulis hak atas tanah asli disertai dengan

i. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah secara terus menerus selama

20 tahun atau lebih (turun temurun atau alih beralih) yang dibuat oleh

pemilik tanah, disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala

desa/lurah

ii. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang disaksikan oleh 2 orang

saksi dan penguasaannya dibenarkan oleh pengetua adat setempat.24

3. Pemberian Hak Atas Tanah

Pemberian hak atas tanah adalah merupakan keputusan Badan Pertanahan

Nasional, yaitu pemberian hak atas tanah kepada pemohon yang berasal

23 S.Chandra, op.cit., hlm.51 24 Ibid, hlm.53


dari tanah Negara melalui prosedur perolehan sertifikat hak atas tanah di

kantor pertanahan, dengan melengkapi persyaratan permohonan sebagai

berikut:


b. Fotokopi KTP atau identitas diri pemohon;


kuasa, jika permohonannya dikuasakan;


e. Surat pernyataan tanda batas sudah dipasang;

f. Bukti tertulis hak atas tanah yang asli, atau

g. Apabila tidak ada bukti lainnya maka dibuat surat pernyataan

penguasaan fisik tanah secara terus menerus selama 20 tahun atau lebih

(turun temurun atau alih beralih) dibuat oleh pemilik tanah, disaksikan

oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan didukung

oleh surat keterangan kepala desa/lurah yang disaksikan oleh 2 orang

saksi dan penguasaannya dibenarkan oleh tetua masyarakat setempat.25

4. Hak Milik Tanah Wakaf

Hak Milik Tanah Wakaf adalah keputusan Badan Pertanahan Nasional,

yaitu mengenai hak milik atas tanah wakaf yang diberikan kepada

pemohon, baik yang berasal dari tanah yang sudah ada haknya maupun

tanah Negara melalui prosedur peralihan sertifikat hak atas tanah di kantor

pertanahan, dengan melengkapi persyaratan permohonan sebagai berikut:


25 Ibid, hlm 55


b. Fotokopi KTP atau identitas diri wakaf;

c. Fotokopi KTP atau identitas diri nadzir;

d. Fotokopi surat pengesahan nadzir;

e. Fotokopi KTP atau identitas diri penerima kuasa disertai dengan surat


f. Akta ikrar wakaf;

g. Sertifikat hak atas tanah asli; atau

h. Bukti tertulis hak atas tanah lainnya, yakni:

i. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah secara terus menerus selama

20 tahun atau lebih (turun temurun atau alih beralih) yang dibuat oleh

pemilik tanah, disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala

desa/lurah, dan

ii. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang disaksikan oleh 2 orang

saksi dan penguasaannya dibenarkan oleh pengetua adat setempat.26

5. Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan merupakan Keputusan Badan Pertanahan Nasional

mengenai pemberian hak pengelolaan kepada pemohon, baik yang berasal

dari tanah Negara maupun tanah hak pengelolaan melalui prosedur

perolehan sertifikat hak di kantor pertanahan dengan pemenuhan

persyaratan sebagai berikut:


b. Fotokopi KTP atau identitas diri pemohon;

26 Ibid, hlm.56





e. Fotokopi anggaran dasar perusahaan;

f. Fotokopi keputusan pejabat berwenang atau akta pendirian perusahaan

disahkan menteri;

g. Bukti penguasaan tanah berdasarkan bukti data yuridis dan bukti data

fisik;

h. Bukti pelepasan tanah kawasan hutan jika objek berasal dari tanah

kawasan hutan;

i. Bukti izin lokasi;

j. Bukti penunjukkan dari pemegang hak pengelolaan jika objek berasal

dari tanah hak pengelolaan.27

Syarat permohonan hakatas tanah terdiri atas 2 jenis yaitu syarat umum

dan syarat khusus.

1. Syarat Umum :

1. Surat /Blanko Permohonan

2. Identitas Pemohon

3. Identitas Kuasa/Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

4. SPPT PBB (NJOP)

2. Syarat Khusus :

1. Pengukuran dan Pemetaan

· Fotocopi surat-surat tanah/ijin lokasi

27 Ibid, hlm.60


· Sket lokasi

· Surat pernyataan batas dan luas tanah bermeterai cukup

2. Pemberian/Pembaharuan Hak

a. Surat Pernyataan riwayat tanah/bukti perolehan tanah bermeterai,

disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala

Desa/Kelurahan.

b. Surat pernyataan telah memasang tanda batas bidang tanah

(bermeterai)

c. Hak Milik untuk Badan Keagamaan/Badan Sosial :

- SK Penunjukan badan Hukum

- Surat pernyataan Penggunaan Tanah oleh Pemohon.

d. Hak Milik untuk Bank-Bank Pemerintah

- SK Penunjukan badan Hukum

- Surat pernyataan penggunaan tanah

- Surat Rekomendasi dari Kepala BPN

e. Hak Milik untuk perkumpulan koperasi pertanian

- Surat Rekomendasi dari Kepala BPN

f. HGU Badan Hukum

- Ijin Lokasi

- Ijin Usaha

- SK Pelepasan Kawasan Hutan (apabila berasal dari kawasan Hutan)

- Penyerahan dari masyarakat adat (apabila tanahnya berasal dari

tanah adat/ulayat)


- Rekomendasi dari menteri pertambangan (apabila tanahnya terletak

pada kawasan pertambangan)

-Persetujuan dari BKPM (apabila menggunakan fasilitas

PMA/PMDN)

g. Hak Pakai Badan Hukum

- Ijin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku)

h. Hak Pengelolaan

- Proposal pengusahaan tanah jangka penjang dan jangka pendek

- SK Pencadangan tanah dari Gubernur/Bupati (untuk program

Transmigrasi)

i.Untuk tanah yang berasal dari Pemerintah Pusat

(Departemen/LPND/BUMN)

- Ijin Pelepasan dari Menteri BUMN (asset BUMN)

- Ijin Pelepasan dari Menkeu (asset Departemen, LPND)

- SK Persetujuan DPR/Presiden/Menkeu (perolehan tanah setelah UU

No. 1 tahun 2004)

- SK Pelepasan dari Menteri Pengguna asset

- Berita Acara Pelepasan Hak

- Bukti Sertipikat Tanah atas nama Departemen/LPND/BUMN

j. Untuk tanah yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan BUMD

- Ijin Mendagri (perolehan tanah sebelum otda)

- Persetujuan dari DPRD Propinsi

- Persetujuan Gubernur

- Berita Acara penghapusan Asset


k.Untuk tanah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan BUMD

- Ijin Mendagri (perolehan tanah sebelum otda)

- Persetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota

- Persetujuan Bupati/Walikota

- Berita Acara penghapusan asset

l. Untuk tanah yang berasal dari pemerintah desa

- Surat Pernyataan Penguasaan fisik

- Penetapan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

- Berita Acara serah terima tanah Pengganti

- Akte/Surat pelepasan hak atas tanah Kas Desa yang dibuat dihadapan

Camat/Kepala Kantor Setempat

- Foto Copi Petok D/Girik/Letter C Desa yang dilegalisir oleh kepala

desa setempat (bagi yang sudah terdaftar dalam buku c desa)

- Fotocopi sertipikat tanah pengganti atas nama Pemerintah desa yang

bersangkutan (jika perolehannya berasal dari tukar menukar)

m. Untuk tanah yang berasal dari Bekas Milik Asing/badan hukum

- Rekomendasi Tim Asistensi Propinsi

- Persetujuan Menkeu cq. Dit Perbendaharaan

- Berita Acara Penaksiran oleh Tim Interdep

- Bukti pelunasan pembayaran tanah yang dimohon

- Surat pernyataan tidak sengketa

- Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon.

n. Untuk Tanah yang berasal dari P3MB/Prk. 5

- Surat ijin penghunian dari instansi yang berwenang


- Surat dari kantor imigrasi

- Surat keterangan dari lembaga versiuis, badan peradilan, instansi

pajak

- Pengumuman di media cetak

- Ijin membeli (dari BPN)

- Berita Acara penaksiran oleh tim Penaksir

o. HGB/HP diatas Tanah Hak Pengelolaan

- Surat perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah yang memuat antara

lain : perjanjian pemanfaatan tanah HPL

p. Perpanjangan jangka waktu Hak Atas Tanah

- Sertipikiat Hak Atas Tanah

- Rekomendasi dari Instansi Terkait (Apabila diperlukan)

- Surat pernyataan tidak sengketa

q. Perpanjangan jangka waktu Pembayaran Uang Pemasukan kepada

Negara dan Pendaftaran Hak Atas Tanah

- Surat Keputusan Pemberian Hak Atas tanah

- Keterangan alasan keterlambatan pembayaran

3. Ralat Surat keputusanPemberian/Pembaharuan Hak Atas Tanah

a. SKPH

b. Keterangan alas an permohonan ralat

4. Peralihan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Tanah Wakaf

a. Sertipikat Hak Atas Tanah

b. Akta PPAT atau Risalah Lelang atau Putusan Pengadilan atau akta ikrar

wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf


c. Bukti pembayaran BPHTB

5. Pengakuan Hak dan Penegasan Hak/Konversi

a. Bukti pemilikan bekas hak lama

b. Pernyataan penguasaan oleh yang bersangkutan

6. Pendaftaran Tanah Wakaf

a. Surat pengesahan sebagai nadzir

b. Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

(APAIW)

c. Surat-surat tanah atau sertipikat

7. Pendaftaran, Cessi/Subrogasi dan Roya Hak Tangungan

a. Pendaftaran Hak Tanggungan

- Sertipikat hak Atas Tanah Asli

- Lembar ke 2 APHT

- Salinan APHT

- SKMHT (bila ada)

b. Roya Hak Tanggungan

- Sertipikat Hak Atas Tanah

- Sertipikat hak Tanggungan

- Concent Roya (apabila sertipikat Hak Tanggungan tidak dapat

diserahkan

- Surat Keterangan tentang hapusnya hak tanggungan yang dibuktikan

dengan :

Þ Pernyataan kreditor bahwa hutangnya lunas atau

Þ Risalah lelang atau


Þ Penetapan pengadilan tentang kepailitan kreditor

c. Peralihan Hak Tanggungan

- Sertipikat Hak Atas Tanah

- Sertipikat hak Tanggungan

- Akta Cessie atau Akta Subrogasi

8. Pencatatan dan Pengangkatan Sita Jaminan , Blokir dan Catatan lainnya

a. Pencatatan (permohonan blokir, sita jaminan dan catatan lainnya)

- Untuk perorangan (hanya untuk permohonan blokir)

- Surat gugatan (apabila ada)

- Untuk pro justita

- Surat dari pengadilan negeri, Jaksa, Polisi, Kantor Lelang, atau instansi

lain yang berwenang.

- Berita Acara dan Salinan Penetapan Sita Jaminan

b. Penghapusan

- Untuk perorangan (hanya untuk permohonan blokir)

- Batas waktu telah berakhir (apabila tidak diikuti dengan gugatan)

-Untuk Pro Justita

- Surat pemberitahuan pengakuan sita jaminan, blokir dan catatan lain

dari Pengadilan Negeri, Jaksa, Polisi Kantor Lelangatau instansi lain

yang berwenang.

- Berita Acara dan Salinan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan

9. Perubahan/Ganti Nama Sertipikat

a. Keterangan perubahan dari Notaris (untuk Badan Hukum)


b. Penetapan Pengadilan (untuk perorangan yang tunduk pada hukum

perdata)

c. Surat pernyataan yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat

d. Keputusan pejabat yang berwenang perubahan

10. Perubahan Hak Atas Tanah

a. Perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan /Hak Pakai menjadi

Hak Milik untuk Rumah Susun

- Sertipikat Hak Guna Bangunan /Hak Pakai (luas tidak lebih dari 200

M2 untuk perkotaan atau tidak lebih dari 400 M2 untuk luar

perkotaan)

- Akta Jual Beli / Surat Perolehan (tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)

- Surat persetujuan dari Debitor (jika dibebani Hak Tanggungan)

b. Perubahan Hak Atas Tanah dari Hak Milik Menjadi Hak Guna

Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai

- Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan

- Kutipan Risalah Lelang

- Surat Persetujuan dari Debitor (jika dibebani Hak Tanggungan)

11. Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan Hak

a. Sertipikat Hak Atas Tanah

b. Ijin/Rekomendasi (bagi yang memerlukan ijin/rekomendasi)

12. Sertipikat Pengganti

a. Sertipikat yang rusak atau sertipikat blanko lama

b. Surat keterangan dari kepolisian dan pengumuman (bagi sertipikat

hilang)


13. Pembatalan Hak Atas Tanah

a. Sertipikat atau pengumuman (jika sertipikat tidak dapat dilampirkan)

b. Salinan putusan pengadilan dan Berita Acara Eksekusi (apabila

didasarkan pada putusan pengadilan)

14. Pengecekan sertipikat dan permohonan SKPT Sertipikat hak Atas tanah

dan atau fotocopinya

15. Fotocopi warkah (ijin tertulis dari Kakanwil BPN)

16. Pendaftaran tanah hasil Redistribusi (Sertipikat hak atas Tanah)

17. Mediasi dan Fasilitas Bidang Pertanahan

a. Peta bidang tanah/surat ukur

b. Data kepemilikan penguasan tanah

c. Fotocopi sertipikat/Buku tanah, SK pemberian Hak Atas Tanah

d. Dokumen-dokumen mengenai obyek tanah

e. Surat lain yang berkaitan dengan obyek tanah

18. Ijin Perubahan Penggunaan tanah pertanian ke Non Pertanian

a. Fotocopi tanda bukti hak tanah/sertipikat

b. Surat pernyataan permohonan

c. Rencana kegiatan pembangunan dari pemohon

d. Denah/Gambar rencana pembangunan

19. Ijin Peralihan hak Tanah Pertanian

a. Tanda Bukti hak Tanah (sertipikat atau kutipan C desa)

b. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)


c. Surat pernyataan pemohon.28

1. Pemohon mengajukan permohonan hak dengan mengisi formulir

Permohonan Hak yang tersedia dengan dilampirkan surat-surat yang

diperlukan mengenai pemohon dan surat-surat tanah yang dimohonkan

hak atas tanahnya.

Menurut Sunario Basuki, urut-urutan permohonan untuk memperoleh

hak atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Surat permohonan diajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan

hak sesuai dengan:

a. Jenis hak yang dimohon;

b. Peruntukan tanahnya (tanah pertanian atau non pertanian);

c. Luas tanah yang dimohon.

Permohonan ini diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah

kerjanya meliputi Desa/Kelurahan letak tanahnya.

Dalam mengajukan permohonan hak, pemohon melampirkan:

1) Surat-surat bukti perolehan tanahnya;

2) Surat-surat tentang Pemohon ( Orang atau Badan Hukum);

3) Surat-surat tentang prosedur, antara lain biaya yang harus dibayar

terlebih dahulu.

Sebelum menerima Surat Keputusan Pemberian Hak membayar Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Kegiatan Kantor Pertanahan

28 Herman, “Syarat-syarat Permohonan Hak Atas Tanah”, Blogspot, diakses dari http://herman-notary.blogspot.co.id/2009/03/syarat-syarat-permohonan-hak-atas-tanah.html , pada tanggal 27 Maret, pukul 12.30


http://herman-notary.blogspot.co.id/2009/03/syarat-syarat-permohonan-hak-atas-tanah.html�

http://herman-notary.blogspot.co.id/2009/03/syarat-syarat-permohonan-hak-atas-tanah.html�

Kepala Kantor Pertanahan memeriksa surat-surat dan kelengkapan

datanya tentang tanah yang dimohon dan pemohonnya. Dibantu panitia

pemeriksa Tanah (Panitia A atau Panitia B), dibuat Berita Acara

Pemeriksaan Tanah.

Surat rekomendasi (dikabulkan atau ditolak) permohonan hak yang

bersangkutan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang memberikan

hak.

Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) oleh pejabat yang

berwenang memberikan hak dan disampaikan kepada penerima hak dan

Kepala Kantor Pertanahan dimana bidang tanah hak tersebut terletak.

3. Penerima Hak

Berdasarkan SKPH yang diterima, penerima hak memenuhi

kewajibannya sehubungan dengan pemberian hak, sebagai berikut:

a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Membayar uang pemasukan

c. Mendaftarkan hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan

(Kabupaten/Kota)

Penetapan besarnya uang pemasukan sejak tanggal 27 Agustus 2002

diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan

Pertanahan Nasional.

Sehubungan dengan penguasaan tanahnya penerima hak atas tanah

berkewajiban:

1) Memelihara tanda-tanda batas


2) Menggunakan tanahnya secara optimal

3) Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah

4) Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup

5) Kewajiban yang tercantum dalam sertifikatnya

Apabila penerima hak tidak memenuhi kewajibannya, Menteri dapat

membatalkan haknya (Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka

BPN Nomor 9 Tahun 1999)

4. Proses Pendaftaran Hak Yang Bersangkutan

Kepala seksi pendaftaran tanah membukukan hak yang bersangkutan

dalam buku tanah dan mencantumkan nomor urut hak yang bersangkutan

di Kelurahan/Desa letak tanahnya dan dilampirkan Surat Ukur pada Buku

Tanah tersebut.

Surat ukur telah dibuat terlebih dahulu setelah bidang tanah tersebut

ditetapkan batas-batasnya dan diukur luasnya berdasarkan Peta

Pendaftaran.

Menyalin data tersebut dalam Salinan Buku Tanah sebagai bagian dari

Sertifikat Hak Atas Tanah bersama Surat Ukur.

5. Pemegang Hak

Kepada pemegang hak diserahkan Sertifikat (terdiri dari Salinan Buku

Tanah dan Surat Ukur) sebagai tanda bukti haknya.

Apabila proses tersebut sudah dilaksanakan, kapan hakatas tanah yang

diproses lahir?


Hak atas tanah yang diperoleh karena pemberian hak, lahir (terjadi) pada

saat dibuatkan buku tanah hak yang bersangkutan (pendaftaran pertama

kali), yaitu dicatat jenis haknya, dan nama pemegang haknya.

Secara yuridis ditetapkan tanggal lahirnya hak yang bersangkutan secara

pasti, yaitu hari kerja ke tujuh terhitung sejak surat-surat untuk keperluan

pendaftaran hak yang bersangkutan dinyatakan lengkap.

Kepala seksi pendaftaran hak memberikan surat tanda terima kepada

penerima hak.

Dalam permohonan hak ini, fungsi pendaftaran tanah adalah:

1) Untuk keperluan pembuktian

2) Sebagai syarat konstitutif (syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya

hak yang bersangkutan)29

29 Irene Eka Sihombing, op. cit., hlm.61


BAB II TATA CARA PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI ...

Documents

Transcript of BAB II TATA CARA PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI ...