BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian PEB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Pustaka

1. Pengertian PEB

PEB ( Pemberitahuan Ekspor Barang ) adalah dokumen pabean yang di gunakan

untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang oleh eksportir atau kuasanya kepada

kantor Bea dan Cukai. PEB di buat dengan mengunakan software PEB secara online

dan di beritahukan secara PDE ( Pertukaran Data Elektronik ).Semua barang yang

akan di ekspor wajib di beritahukan kepada kantor bea dan cukai menggunakan PEB

untuk mendapatan ijin balasan berupa NPE ( Nota Pelayanan Ekspor ), selanjutnya

NPE itulah yang di gunakan surat jalan untuk memasukan barang ke kawasan pabean

dan untuk PEB yang mengunakan fasilitas KITE keluarlah balasan berupa PPB (

pemberitahuan pemeriksaan Barang) untuk mengetahui pemeriksa yang akan

memeriksa barang di gudaang pabrik secara langsung.

Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ) adalah dokumen barang yang di gunakan

untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang isinya antara lain jenis barang

ekspor (umum, terkena pajak ekspor, mendapat fasilitas pembebasan dan

pengembalian bea masuk, dan barang ekspor lainya), identitas eksportir, nama

importir, NPWP, izin khusus (SIE, karantina, SM, no. HS, berat barang, negara

tujuan, provinsi asal barang, cara penyerahan barang (FOB, CIF, dll) merek dan

nomer kemasan dll. ( Supriyanto, 2005)

Di setiap negara memiliki aturan dan tatacara yang berbeda dalam melakukan

ekspor, dan di Indonesia untuk melakukan ekspor menurut PERATURAN

DIREKTUR JENDRAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-18/BC/2012 YANG

MENGATUR TENTANG ATAS PERATURAN DIREKTORAT JENDRAL BEA

DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN EKSPOR

yang berbunyi:

a. Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan

eksportir menyampaikan informasi yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor

Barang terkait dengan devisa hasil ekspor kepada Bank Devisa perlu di

tambahkan elemen Bank Devisa Hasil Ekspor dalam Pemberitahuan Ekspor

Barang

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan ekspor melalui

perbatasan darat dan ekspor melalui perusahaan jasa titipan di perlu di lakukan

penyempurnaan atas bentuk format dan tata cara pengisian Pemberitahuan Ekspor

Barang,

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan

Ekspor Barang.

2. Fasilitas KITE

Fasilitas KITE adalah salah satu fasilitas dari Departemen Keuangan/Ditjen Bea

Cukai untuk meningkatkan ekpor Non Migas. Definisi sesuai peraturan: Kemudahan

Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian

Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor

barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang

hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

a. Jenis fasilitas KITE

1) PEMBEBASAN. Barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau

dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat

diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. Karakteristik:

a) Pada saat impor bahan baku: Bea Masuk / Cukai bebas, PPN / PPnBM

tidak dipungut (tetapi dengan jaminan).

b) PPh Pasal 22 dibayar

c) Jaminan dikembalikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat.

2) PENGEMBALIAN. Barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi

dari Kawasan Berkat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain

yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan

Pengembalian.

a) Pada saat impor Bea Masuk/Cukai/PPN/PPnBM bayar

b) Pengembalian diberikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat

b. Ketentuan Umum lainnya yang perlu diketahui:

1) Pembebasan atau Pengembalian juga dapat diberikan terhadap hasil produksi

yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat

untuk diproses lebih lanjut.

2) Tidak dapat diberikan Pembebasan atau pengembalian KITE terhadap bahan

bakar, minyak pelumas dan barang modal.

3) Hasil produksi dapat dijual ke dalam negeri setelah ekspor/jual ke kawasan

berikat, maksimum 25%-nya. Tetapi tidak diberikan pembebasan atau

pengembalian

4) Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan

bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor oleh

Perusahaan dapat dijual ke dalam negeri atau dimusnahkan

Untuk mendapatkan fasilitas KITE, perusahaan harus mendapatkan NIPER

(Nomor Induk Perusahaan) dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai.

c. Dasar Hukum untuk referensi fasilitas KITE:

1) UU No. 17 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995.

2) UU No. 39 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tengan

Cukai.

3) KMK-580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan

Ekspor dan Pengawasannya.

4) KEP-205/BC/2003 Petunjuk Pelaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan

Pengawasannya.

5) P-25/BC/2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

No. KEP-205/BC/2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

6) PMK-37/KMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/atau

Cukai yang telah Dibayar dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

7) SE-26/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permasalahan Pelayanan KITE

berkaitan dengan Laporan BCL.KT.01 dan BCL.KT.02.

8) SE-20/BC/2006 tentang Penegasan Pelayanan dan Pengawasan KITE

berkaitan dengan Pelaksanaan Pencairan an Penyesuaian Jaminan.

3. NIPER

a. Definisi NIPER

Nomor induk perusahaan adalah nomor identitas yang di berikan kepada

perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas KITE. Unntuk mendapatkan

NIPER, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor

wilayah atau kantor pelayanan utama ( KPU ) yang mengawasi lokasi pabrik atau

tempat pengolahan berada dan harus memenuhi syarat dan kriteria yang di

temukan dalam pemberian NIPER yang di atur dalam PER-04/BC/2014 untuk

NIPER pembebasan PER-05/BC/2014 untuk NIPER pengembalian.

Dasar hukum tentang NIPER :

1) Pasal 3 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013

2) Pasal 3 PER-16/BC/2012 jo. PER-04/BC/2014



b. Daftar Ulang NIPER untuk fasilitas KITE

Untuk perusahaan yang telah mempunyai NIPER, dengan berlakukanya

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 176/PMK.04/2013 dan Peraturan

Menteri Keuangan nomor 177/PMK.04/2013 tidak perlu melakukan daftar ulang,

tetapi harus mengajukan perubahan data NIPER kepada Kepala Kantor Wilayah

atau KPUpenerbit NIPER.

Dasar Hukum :



c. Cara Perubahan data NIPER

Data NIPER adalah database perusahaan pada sistem komputer pelayanan

fasilitas KITE, dengan adanya perubahan peraturan maka ada beberapa data yang

belum ada dalam ketentuan PMK lama sehingga perlu penyesuaian data terkait

entitas, eksistensi dan kegiatan produksi perusahaan.

Untuk melakukan perubahan Perusahaan cukup membuat surat permohonan

perubahan data NIPER dan mengisi Daftar Isian tentang Entitas, Eksistensi dan

Rencana Kegiatan Produksi disertai dengan dokumen bukti data isian dimaksud

dalam bentuk soft copy.

Dasar Hukum :

1) Lampiran II PER-16/BC/2012 jo. PER-04/BC/2014

2) Lampiran II PER-15/BC/2012 jo. PER-05/BC/2014

d. Pengaruh Perubahan Data NIPER

Dalam hal perubahan data NIPER disetujui oleh Kepala Kantor Wilayahatau

KPU penerbit NIPER maka akan diterbitkan surat keputusan perubahan data

NIPER disertai dengan lampiran surat keputusan tentang data yang mengalami

perubahan. Surat Keputusan ini tidak merubah NIPER perusahaan.

e. Hal-hal yang mempengaruhi perubahan NIPER

Dalam hal adanya perubahan data dalam entitas, eksistensi, rencana kegiatan

produksi, perusahaan harus segera mengajukan permohonan perubahan data

NIPER.Dalam hal perusahaan tidak melakukan perubahan data NIPER maka

NIPER dapat dibekukan.

Dasar Hukum



f. Masa berlaku NIPER

NIPER berlaku sampai dengan perusahaan tidak lagi memanfaatkan fasilitas

KITE atau dicabut.

g. Ekses pencabutan NIPER

Dalam hal pencabutan NIPER karena perusahaan atau penanggungjawab

perusahaan terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekukatan

hukum yang tetap atau telah dinyatakan pailit maka tidak dapat diberikan NIPER

selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan

atau penetapan pailit.

Jadi pencabutan karena hal selain diatas dapat diajukan permohonan

penerbitan NIPER.

h. Perusahaan pemilik NIPER

Untuk semua badan usaha industri manufaktur yang hasil produksinya untuk

ekspor dapat memanfaatkan fasilitas KITE dengan memenuhi ketentuan yang

dipersyaratkan dalam pasal 3 PER-04/BC/2014 untuk NIPER Pembebasan dan

pasal 3 PER-05/BC/2014 untuk NIPER Pengembalian.

i. Pemilihan KPU Penerbit NIPER

Perusahaan tidak dapat memilih Kantor Wilayah atau KPU tertentu sebagai

Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER-nya.Kantor Wilayah atau KPU

penerbit NIPER adalah Kantor Wilayah atau KPU dimana lokasi pabrik berada.

Bila perusahaan memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik yang tidak berlokasi dalam 1

Kantor Wilayah atau KPU maka permohonan untuk penerbitan NIPER diajukan

di Kantor Wilayah atau KPUdimana lokasi pabrik dengan frekuensi impor

terbanyak berada.

Dasar Hukum :

1) Pasal 3 ayat (4) PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013

2) Pasal 3 ayat (4) PMK 253/PMK.04/2011 jo. PMK 177/PMK.04/2013

j. Kewajiban perusahaan pemilik lebih dari 1 pabrik atau gudang terhadap isian data

NIPER

Pabrik-pabrik atau gudang-gudang tersebut harus didaftarkan dalam data isian

eksistensi perusahaan dalam hal pabrik-pabrik atau gudang-gudang tersebut akan

digunakan untuk melakukan pengolahan atau penimbunan bahan baku yang

mendapat fasilitas KITE.

k. Surat Keterangan Pelengkap NIPER

Ketentuan dalam PMK 176/PMK.04/2013 tentang fasilitas pembebasan

mengatur bahwa perusahaan yang telah mendapatkan NIPER pembebasan dapat

langsung mengimpor bahan baku dengan mendapatkan fasilitas pembebasan, jadi

tidak diperlukan lagi SK Pembebasan dengan masa berlaku dan kuota tertentu.

l. Kuota bahan baku impor yang mendapatkan fasilitas KITE

Kuota bahan baku yang dapat diimpor dengan mendapatkan fasilitas KITE

pembebasan adalah sebesar kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha

Industri perusahaan. Jadi bila perusahaan memiliki lebih dari 1 pabrik dan telah

terdaftar dalam data entitas perusahan maka kapasitas produksi sebesar total dari

seluruh jumlah kapasitas produksi dalam IUI-nya.

m. Jenis impor barang yang menggunakan fasilitas KITE

Fasilitas KITE diberikan untuk impor bahan baku yang akan

diolah,dirakit,dipasang yang hasil produksinya diekspor. Jenis bahan baku yang

dapat dimintakan fasilitas harus berkaitan dengan hasil produksi dan jenis industri

perusahaan serta telah tercantum dalam database NIPER tentang Rencana

Kegiatan Produksi. Bahan baku dimaksud dapat diberikan fasilitas dengan syarat

perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan perubahan data NIPER dengan

menambahkan data hasil produksi dan data bahan baku yang akan digunakan

dalam database NIPER tentang Rencana Kegiatan Produksi.

n. Impor bahan baku dari GB atau KB

Selain dari luar daerah pabean, perusahaan juga dapat mengimpor bahan baku

dari GB atau KB dengan menggunakan dokumen BC.2.5 dengan tatacara

penyerahan jaminan fasilitas KITE Pembebasanatau pembayaran bea masuk untuk

fasilitas KITE pengembalian.

Dasar Hukum :



o. Penyerahan Jaminan, Nilai Jaminan, dan Masa Kedaluwarsa Jaminan

Untuk perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan harus menyerahkan

jaminan kepada Kantor Wilayah atau KPU Penerbit NIPER sebelum importasi.

Nilai jaminan yang diserahkan minimal sebesar nilai Bea Masuk ditambah PPN

atau PPN dan PPnBM yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor.

Masa berlaku jaminan minimal selama periode pembebasan (jangka waktu

ekspor) ditambah 3 bulan sejak jaminan diserahkan.

Periode pembebasan (jangka waktu ekspor) adalah jangka waktu antara

importasi bahan baku dengan fasilitas KITE dengan kewajiban perusahan untuk

mengekspor hasil produksinya.

Dasar Hukum : Pasal 10 PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013

p. Bentuk jaminan perusahaan selain jaminan bank

Perusahaan dapat menggunakan jaminan perusahaan (coorporate guarantee)

dan jaminan asuransi (customsbond). Dasar Hukum : Pasal 10 PMK

254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013

q. Periode impor barang terhadap ekspor barang dari hasil pengolahan barang impor

dalam hal Penggunaan Fasilitas KITE

Jangka waktu importasibahan baku dengan kewajiban perusahaan untuk

mengekspor hasil produksinya(periode pembebasan atau jangka waktu

ekspor)maksimal 12 bulan atau dapat lebih bila perusahaan memiliki masa

produksi lebih dari 12 bulan.

Dasar Hukum :



r. Pelanggaran Periode Penggunaan Fasilitas KITE

Bila periode pembebasan atau jangka waktu ekspor telah berakhir maka :

Jaminan dicairkan dan dikenai sanksi administrasi berupa denda, untuk

perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE pembebasan Bea masuk yang telah

dibayar tidak dapat dimohonkan untuk dikembalikan, bagi perusahaan yang

menggunakan fasilitas KITE pengembalian.

Dasar Hukum :



s. Periode Perpanjangan fasilitas KITE

Periode pembebasan(jangka waktu ekspor) dapat diperpanjang dalam hal

terdapat keadaan-keadaan:

1) Terdapat penundaan ekspor dari pembeli di luar negeri;

2) Terdapatpembatalan ekspor atau penggantian pembeli di luar negeri; dan/atau

3) Terdapat kondisi force majeure (keadaan di luar kendali sepertipeperangan,

bencana alam, kebakaran, ataubencana lainnya.

Dasar Hukum :



t. Cara Perpanjangan Fasilitas KITE

Perusahaan harus mengajukan permohonan perpanjangan periode pembebasan

atau jangka waktu ekspor kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit

NIPER sebelum periode pembebasan atau jangka waktu eskpor berakhir.

Permohonan tersebut disertai dengan bukti adanya kejadian diluar kendali

perusahaan. Bila permohonan disetujui maka perusahaan harus menyerahkan

jaminan pengganti atas bahan baku yang dimintakan perpanjangan periode

pembebasannya.

Dasar Hukum :



u. Laporan Pertanggungjawaban Waste

Pada ketentuan PMK 176/PMK.04/2013 dikenal ada 2 jenis waste yaitu waste

yang berasal dari sisa proses produksi dan waste yang berasal dari kegiatan

perusakan barang atau bahan.

Untuk waste sisa proses produksi maka bentuk pertanggungjawabannya sudah

masuk dalam perhitungan pemakaian bahan baku untuk menghasilkan hasil

produksi yang diekspor.

Untuk waste dari kegiatan perusakan maka bentuk pertanggungjawaban

dengan membuat dokumen BC 2.4 dan disertai dengan faktur pajak penjualan atas

waste tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilaporkan dengan laporan pemakaian

bahan baku atau dikenal dengan form BCLKT.01.

Dasar Hukum :

Pasal 17 ayat (8) PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013

v. Waste Sisa Produksi

Pada prinsipnya bila waste tersebut merupakan sisa proses produksi dan telah

diperhitungkan dalam konversi pemakaian bahan baku maka dianggap telah

dipertanggungjawabkan.

Perusahaan dapat menjual waste tersebut dengan menggunakan dokumen BC.24

dan disertai dengan faktur pajak.

Dasar Hukum :

Pasal 17 ayat (8) PMK 254/PMK.04/2011 jo. PMK 176/PMK.04/2013

w. Perbedaan pengisian dokumen PIB fasilitas umum dan fasilitas KITE

Dengan berlakunya ketentuan PMK 176 dan 177 maka tatacara pengisian kolom

19 pada PIB disesuaikan, yaitu :

1) Fasilitas KITE Pembebasan :

a) Pada kolom kecil disudut kolom 19 diisi kode “03” yaitu fasilitas

Bapeksta

b) Klik F6 untuk menu edit dokumen, akan muncul kode-kode pilihan, dan

pilih kode “998” untuk fasilitas kemudahan ekspor.

c) Langkah akhir ketik nomor NIPER pada kolom 19

2) Fasilitas KITE Pengembalian :

a) Pada kolom kecil di disudut kolom 19 dan jangan diisi

b) Lalu ikuti langkah selanjutnya pada tatacara pengisian PIB fasilitas KITE

Pembebasan.

4. Istilah-istilah Ekspor

a. Ekspor

Yang dimaksud dengan ekspor adalah adalah mengupaya melakukan

penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau Negara asing, dengan

mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi

dengan memakai bahasa asing.( Amir M.S, 2004 : 1 ).

Ekspor adalah Perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam

keluar wilayah Pabean suatu Negara ke Negara lain dengan memenuhi ketentuan

yang berlaku.( H. Djauhari Ahsjar, S.H.,S.Sos.,M.Si 2007 : 1 )

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Negeri, untuk

dikirim ke tempat tujuan barang di luar Negeri.

b. Nota Pelayaran Ekspor

Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota

yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer

Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang

akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

c. Kantor Pabean

Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

d. Kawasan Pabean

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan

laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

e. Daerah Pabean

Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia

yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat

tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

5. Pihak – Pihak yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor Impor

Para pelaksana dalam perdagangan internasional, dalam arti kata pelaksana

ekspor-impor dapat dibagi dalam 5 (lima) kelompok sebagai berikut :

a. Kelompok Indentor

Sebagaimana telah dikemukakan, bilamana kebutuhan atas suatu barang

belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa diimpor dari luar

negeri. Diantara barang-barang kebutuhan itu ada yang diimpor untuk konsumsi

sendiri dan adakalanya untuk dijual kembali. Perlu dikemukakan bahwa tidak

semua peminat barang impor melaksanakan impornya sendiri langsung dari luar

negeri, tapi malah sebagian besar pelaksanaan impor itu mereka serahkan pada

perusahaan yang sudah biasa mengimpor jenis barang yang dibutuhkan itu.

Tegasnya adalah bahwa para peminat ini menempatkan pesanan kepada importir

yang sudah biasa. Para indentor ini pada umumnya terdiri dari : 21

b. Para pemakai langsung.

Kontraktor minyak dari Amerika sudah biasa memesan makanan dan

minuman kaleng langsung dari negaranya, yang dimpor untuk kebutuhan

konsumsi tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Begitu pula pabrik-pabrik yang

memesan suku cadang yang dibutuhkan ke luar negeri.

c. Para Pedagang

Pengusaha toko maupun supermarket-supermarket di kota-kota besar termasuk

juga para grosir, biasanya melakukan indent (pemesanan).

d. Pengusaha perkebunan, industriawan, instansi pemerintah.

Kebanyakan para pengusaha industri dan perkebunan serta instansi pemerintah

dalam memenuhi kebutuhan barang impor, biasanya menempatkan indent pada

para importir, mengadakan kontrak pengadaan barang impor, ataupun menunjuk

importir sebagai handle impor mereka. Dalam menyusun dan menandatangani

kontrak indent antara indentor dan importir, kedua belah pihak seyogianya sangat

berhati-hati. Dalam ptaktek tidak jarang kontrak kontrak indent membawa

kericuhan, dan bahkan seringkali dijadikan alat manipulasi impor, baik oleh

indentor maupun oleh importir.

e. Kelompok Importir

Dalam Perdagangan Internasional, importir memikul tanggung jawab

kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti

importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik

resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk

resiko penipuan dan manipulasi. Karena sebaiknya importir berhati-hati dalam

menyusun kontrak dalam menilai indentor dan pensuplai serta dalam mengambil

tindakan pengamanan atas resiko kerugian seperti dalam penentuan persyaratan

asuransi, pengangkutan superyor, dalam penentuan persyaratan asuransi,

pengangkutan superyor, dalam penentu jasa transportasi, angkutan, dan lain

sebagainya.

Tanggung jawab importir semacam ini tidak harus untuk barang-barang yang

diimpor sebagai mata dagangnya sendiri, tapi termasuk juga barang-barang yang

diimpor atas dasar indent, maupun barang-barang atas dasar penunjukkan sebagai

handling imporer, kecuali dengan tegas didalam kontrak, sebagian tanggung

jawabnya, atau memang tanggung jawabnya itu telah dilimpahkan kepada badan

usaha lain. Pelimpahan ini misalnya kerusakan dan kerugian dilimpahkan pada

maskapai asuransi. Para Importir ini umumnya terdiri dari :

1) Pengusaha Impor

Pengusaha impor, atau lazim disebut dengan Impor-Merchant adalah badan

usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal

Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin

tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain diluar yang disebut dalam TAPPI

tersebut.

2) Importir terbatas

Untuk memudahkan perusahan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU

PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya

sendiri (bukan untuk diperdagangkan) izin ini diberikan dalam bentuk APIT

(Angka Pengenal Importir Terbatas) yang dikeluarkan BKPM (Badan

Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

3) Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat

memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut General

Importir. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir

umum ini kebanyakan hanyalah persero niaga atau perusahaan dagang Negara

yang lazirn juga disebut sebagai Trading House atau Wisma Dagang yang

mengimpor harang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi

lengkap suatu pabrik.

f. Kelompok Promosi

Sebagaimana dimaklumi masalah perdagangan luar negeri sudah merupakan

bagian yang tak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi nasional. Karenanya

masalah impor maupun ekspor tidak lagi terbatas menjadi masalah importir

maupun eksportir, tapi telah menjadi masalah pemerintah masyarakat. Kelompok

promosi ini terdiri dari :

1) Kantor Perwakilan dari produsen atau eksportir asing dari negara konsumen

atau importir

2) Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri yang ada di luar negeri

maupun yang ada di dalam negeri

3) Misi perdagangan dan pameran dagang internasional (trade fair) yang

senatiasa diadakan di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Tokyo

Fair, Leipzig Fair, Hannover Fair, dan sebagainya.

4) Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) suatu instansi yang khusus

didirikan Departemen Perdagangan untuk melakukan kegiatan pengembangan

dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri, serta badan usaha seperti

Indonesia Trade Centre yang didirikan di luar Negeri seperti New York,

London, Jeddah dan lain-lain.

5) Kantor Bank Devisa didalam maupun di luar negeri.

6) Atase Perdagangan dan Trade Commisoner ataupun bagian ekonomi dari tiap

kedutaan di luar negeri.

g. Kelompok Eksportir

Kalau Importir dengan kata lain disebut pembeli (buyer) maka eksportir lazim

pula disebut sebagai penjual (seller) ataupun juga sebagai pensuplai (pemasok)

atau supplier. Para Eksportir ini pada umumnya terdiri dari :

1) Produsen – Eksportir

Para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk

pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri oleh produsen yang

bersangkutan. Produsen semacam ini sering disebut sebagai

produseneksportir.

2) Agen Ekspor (Export – Agent)

Bilamana hubungan antara Export – Merchant dengan produsen, tidak hanya

sebagai rekanan biasa, tapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian

keagenan, maka dalam hal ini Export – Merchant itu juga disebut sebagai

Export – Agent.

h. Kelompok Pendukung

Seperti telah diuraikan Eksportir dan Importir merupakan pelaksana utama

dalam perdagangan internasional, namun disamping itu terdapat pula badan usaha

lain yang mempunyai peranan yang besar pula dalam menunjang serta menjamin

kelancaran pelaksanaan ekspor maupun impor itu secara keseluruhannya. Diantara

kelompok-kelompok pendukung ini terdapat :

1) Bank-Bank Devisa

Bank Devisa merupakan kelompok pendukung yang memberikan jasa

perkreditan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun uang muka jaminan L/C

impor. Disamping itu bank devisa juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan

pembukuan L/C impor, penerimaan L/C ekspor, penyampaian dokumen

pengapalan maupun dalam negosiasi dokumen pengapalan itu. Bank juga

sangat berguna sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan dan dalam

verifikasi jenis dan isi masing-masing dokumen pengapalan

2) Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran masih memegang hegemoni dalam bidang angkutan

internasional sekalipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang.

3) Maskapai Asuransi

Resiko atas barang baik di darat maupun di laut tak mungkin di tanggung

sendiri oleh para eksportir maupun importir. Dalam hal ini maskapai asuransi

peranan yang tidak dapat diabaikan dalam persyaratan kontrak perdagangan

internasional yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi

itu pula baik dalam jasa angkutan penumpang maupun barang. Hambatan

dalam

bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan internasional.

4) Pabean

Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebaga penjaga gawang lalu lintas

komoditi internasional, disamping mengamankan pemasukan keuangan negara

bagi kepentingan APBN juga membantu eksportir dan importir dalam

memperlancar arus barang dan penumpang.

6. Kegiatan Dokumen - Dokumen Dalam Ekspor – Impor

a. Shipping Instructionn (SI)

Shipping Intruction adalah dokumen intruksi pengapalan. Dokumen Shipping

Instruction dibuat oleh Eksportir. Informasi yang termuat dalam Shipping

Instruction diperlukan sebagai dasar pembuatan kartu merah.

b. Bill of Lading

Bill of Lading adalah tanda bukti terima barang yang akan dikeluarkan oleh

perusahaan pelayaran untuk barang - barang yang akan dimuat ke atas kapal

tertentu, atau untuk barang - barang yang telah dimuat ke atas kapal tertentu.

(Amir, 2004 hal 172)

Fungsi Bill of Lading adalah sebagai berikut:

1) Tanda bukti penerimaan barang

2) Tanda bukti kontrak pengangkutan

3) Tanda bukti kepemilikan barang

c. Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA)

Certificate of Origin atau surat keterangan asal adalah surat pernyataan yang

dikeluarkan oleh dinas perdagangan yang menyebutkan negara asal suatu barang.

Certificate of Origin ini penting artinya untuk memperoleh fasilitas bea masuk

maupun sebagai alat perhitungan Quota di negara tujuan, atau untuk mencegah

masuknya barang dari negara yang terlarang.

d. Pemberitahuan Ekspor Barang

Pemberitahuan Ekspor Barang merupakan dokumen pabean yang digunakan

untuk pelaksana ekspor barang. PEB wajib diisi dengan sebenar - benarnya,

ditanda tangani oleh pihak eksportir, pejabat bea dan cukai serta pejabat bank

devisa yang berwenang untuk hal tersebut.

e. Delivery Order

Delivery Order merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Shipping

line yang berguna sebagai pengambilan container kosong di DEPO.

f. Nota Pelayanan Ekspor

Nota Pelayanan Ekspor adalah nota ekspor yang dikeluarkan oleh pihak bea

dan cukai yang fungsinya untuk menyatakan bahwa barang tersebut telah di

setujui untuk di ekspor.

g. Invoice

Invoice adalah dokumen yang menerangkan harga barang tersebut, dokumen

invoice di buat oleh pihak eskportir dan di serahkan kepada pihak importir.

h. Packing List

Packing list adalah dokumen yang menerangkan spesifikasi barang yang akan

dimuat ke dalam kontainer, mulai dari jenis barang, berat kotor barang dan berat

bersih barang.

i. Phyto

Phyto adalah dokummen yang menyatakan bahwa buah yang di ekspor

terbebas dari virus dan siap untuk di konsumsi. Phyto di keluarkan oleh balai

karantina tumbuhan.

j. plugging

Plugging adalah surat permohonan dari eksportir kepada tim TPK untuk

menyalurkan aliran listrik ke kontainer yang telah masuk di pelabuhan. Plugging

hanya di gunakan untuk kontainer jenis reefer.

7. Instansi Terkait

Dalam penanganan dan penyelesaian dokumen ekspor Pisang milik PT. Nusantara

Tropical Farm intansi yang memi liki wewenang melakukan penelitian dan

memberikan persetujuan atas dokumen yang diajukan yakni :

1) Depo Container : mengeluarkan container kosong dan menerbitkan EIR.

2) Bank BNI : melaksanakan pembayaran biaya – biaya jasa bongkar muat,

pelayanan serta sewa penumpukan kepada TPK atas nama PT. Nusantara Tropical

Farm Lampung dengan menggunakan system pindah buku.

3) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : menerima PEB, melakukan pemeriksaan

terhadap dokumen barang, dan memberikan izin ekspor barang berupa NPE.

4) TPK : memberikan pelayanan dalam pemasukan dan pengeluaran containerserta

menerbitkan kartu merah untuk tanda masuk container ke pelabuhan.

8. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan

Pasal 2A

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. (2) Bea Keluar dikenakan

terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk : a. menjamin terpenuhinya kebutuhan

dalam negeri; b. melindungi kelestarian sember daya alam; c. mengantisipasi

kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di pasaran

internasional; atau d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri; (3)

Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang

disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. (2)

Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean

atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. (3) untuk pelaksanaan dan

pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, dan pos

pengawasan pabean. (4) Penetapan kawasan pebean, kantor kantor pabean, dan pos

pengawasan pebean dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5A

(1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat

disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

(2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam

bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri. (3) Data elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri

Pasal 28

Ketentuan dan tata cara tentang :

a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;

b. penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;

c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan

buku catatan pabean;

d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan

pabean;

e. penggunaan dokumen pelengkap pabean; diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua berisi tentang Pengurusan Pemberitahuan Pabean

Pasal 29

a. Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini

dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.

b. Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada

pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

c. Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut oleh

Menteri.

9. Impor

a. Pengertian Impor

Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri

ke dalam daerah pabeanan Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku (Tandjung, 2011:379)

Impor adalah melakukan pembelian komoditi yang lebih berdaya guna dari

Negara lain dengan bersedia membayar harganya dalam valuta asing (Amir

M.S,2004:1)

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari satu Negara ke Negara lain

(luar negeri) ke dalam wilayah pabean Negara lain, dalam melakkukan kegiatan

impor, importir harus mengurus perizinan impor, yaitu (susilo 2013)

b. Izin Impor

Izin dari Kementrian Perdagangan Calon importir harus mendapatkan izin dari

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yang disebut dengan Angka

Pengenal Impor (API) serta Angka Pengenal Impor Terbatas

Jika calon importir menginginkan untuk menggunakan fasilitas pembebasan

bea masuk dan penangguhan bea masuk biasanya dilaku kkan oleh importir yang

juga melakukan kegiatan ekspor, calon importir harus mengajukan fasilitas yang

dinamakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang berisi tentang

beberapa keterangan yaitu :

1) Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPnBM.

2) Pengem balian Bea Masuk dan Pembayaran PPn dan PPnBM.

3) Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPnBM serta pembebasan

Bea Masuk dan Pengangguhan PPN dan PPnBM

c. Izin Khusus

Jika barang - barang yang akan di impor ternyata bukan barang baru seperti mesin

bekas maka dibutuhkan izin khusus. Selain mengurus izin importir juga harus

mengurus pembayarannya, seperti yang kita ketahui dalam melakukan kegiatan

ekspor impor biasanya menggunakan Letter of Credit(L/C), untuk menggunakan

L/C kita harus melakukan pembukaan L/C terlebih dahulu di bank, dengan cara

harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi importir. Importir harus

menandatangani syarat - syarat umum pada Bank Umum Nasional untuk

pembukaan L/C.

Setelah importir melakukan pengurusan terhadap pembayaran selanjutnya

importir harus menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa

Umum dengan pembukaan Letter of Credit (L/C) dari Bank Umum untuk

pembukaan kredit di luar Indonesia. Selain syarat dalam melakukan impor adalah

importir harus mempunyai rekening giro pada Bank Umum Nasional dan Importir

mempunyai kredit line yaitu sight documentary credit. Kemudian importir harus

melakukan perizinan dalam melakukan kegiatan impornya, di dalam kegiatan

impor, importir akan menerima beberapa dokumen impor, yaitu:

1) Bill of Loading, merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai

pelayaran bahwa maskapai pelayaran telah menerima barang dari eksportir

untuk barang dikirim sampai ke pelabuhan negara tujuan.

2) Packing List, dokumen yang menjelaskan mengenai quantity, berat dan

perincian barang lainnya.

3) Invoice, adalah suatu dokumen indentitas barang dan jasa bagi penjual dan

pembeli, seperti : nomor, tanggal pengiriman, alat transportasi yang

digunakan, pengiriman dan ukuran-ukuran dalam pembayaran, serta daftar

yang lengkap dan keterangan dari barang atau komoditi yang dijual termasuk

harga, diskon dan jumlahnya

10. Syarat - Syarat Kelengkapan Dokumen impor

1) Surat Ijin Usaha Perusahaan(SIUP) adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan

kegiatan usaha perdagangan.

2) Angka Pengenal Impor (API) adalah pengenal sebagai importi yang harus dimiliki

setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang.

3) Sertifikat Registrasi Pabean (SRP) adalah surat keterangan (pernyataan) yang

diperoleh setelah melakukan kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa

pabean dan cukai (importir, eksportir,13 ppjk,Pengusaha barang kena cukai,

Pengangkut, Pengusaha kawasan berikat dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib

Pajak sebagai tanda pengenal diri atau indentitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha

telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan.

6) No Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah tanda pengenal sebagai importir

khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melaksanakan perdagangan

impor tertentu.

7) Importir Terdafatar (IT) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan

tertentu yang mendapat penunjukan untuk mengimpor barang tertentu guna

didistribusikan kepada produsen.

8) Invoice adalah dokumen indentitas barang dan jasa bagi penjual dan pembeli,

seperti: nomor, tanggal pengiriman, alat transportasi yang digunakan, pengiriman

dan ukuran-ukuran dalam pembayaran, serta daftar yang lengkap dan keterangan

dari barang atau komoditi yang dijual termasuk harga, dan jumlahnya.

9) Packing List adalah dokumenyang menerangkan tentang jenis, jumlah, berat dan

volume barang/komoditi dalam perdagangan internasional.

10) Purchasing Order (PO) adalah surat yang digunakan oleh para supplier untuk

mengetahui secara detail barang - barang apa saja yang dipesan.

11) Sales Order adalah kesepakan perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli.

12) Bill of Lading adalah dokumen perjalanan barang melalui laut/dokumen

pengapalan yang menyatakan bukti penerimaan barang, bukti kepemilikan barang

dan bukti adanya kontrak/perjanjian pengangkutan.

13) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen pemberitahuan Pabean untuk

pengeluaran barang yang di impor untuk di pakai.

2.2.Gambaran Umum Obyek Penulisan

1. Sejarah Berdirinya : PT. Nusantara Tropical farm Lampung

Berawal dari adanya peluang bisnis yang sangat menjanjikan dan sangat

menguntungkan dalam perdagangan indonesia khususnya dibidang ekspor maka bapak H.

Soewondo, SE yang memiliki pengalaman di bidang perdagangan beliau berniat

mendirikan sebuah perusahaan bidang pertanian, diantaranya penanaman, penelitian,

pengembangan bibit, dan persiapan pemasaran yang bertujuan untuk mencukupi derasnya

permintaan barang pasar, maka beliau mengajukan permohonan untuk mendirikan sebuah

perusahaan perdagangan yang diajukan kepada kantor pelayanan perizinan terpadu

Lampung pada tahun2010 dan permohonan tersebut disetujui pada Bulan Juni tahun 2011

dengan nomor SIUP : 510/517/284/SIUP/30/2011.

Dengan modal tanah di wilayah Sukadana (2.038,00 HA) dan Labuhan ratu (1.719,28

HA) dengan Total luas keseluruhan area (3.757,28 HA). Perusahaan yang berdiri pada

tahun 1992, mulai produksi berupa buah pisang segar pada tahun 1993, untuk pemasaran

lokal, pada tahun 2011 bapak H. Soewondo, SE memperluas jangkauan pemasaran

dengan menerima pesanan dari para pembeli yang ada di luar negeri dan memulai ekspor

keberbagai negara seperti China, Hongkong, Malaysia, Dubai, Abudabi. Seiring

banyaknya permintaan buah segar dari pembeli dan untuk memenuhi permintaan pasar

lokal maupun internasional maka bapak H.Soewondo, SE menambah fariasi buah yang

diproduksi seperti, buah naga, jambu mutiara, dan nanas yang mulai dipasarkan dipasar

lokal maupun internasional.

Sampai tahun 2014 diperkirakan banyaknya pesanan dan bertambahnya pembeli di

wilayah ASIA dan ASEAN khususnya di China dan Timur Tengah maka jumlah

produksi ditambah secara besar-besaran, sehingga jumlah pesanan dari awal tahun 2014

hingga pertengahan tahun 2014 sama besarnya dengan satu tahun ditahun 2013, yaitu:

600 container.

Dalam perusahaan PT.Nusantara Tropical Farm dalam melaksanakan semua kegiatan

menggunakan empat prinsip yaitu :

a. Menciptakan struktur ekonomi dalam usaha bisnis secara bersama-sama maupun

sendiri dengan menggunakan sistem kekeluargaan.

b. Mengutamakan kepuasan pengguna jasa PT. Nusantara Tropical Farm.

c. Mengadakan koordinasi kepada semua lini setiap saat dan mengutamakan erja dalam

melakukan semua kegiatan.

d. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan serta keselamatan karyawan.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Nusantara Tropical Farm Lampung yaitu :

Direktur Utama

Direktur

Oprasional

Direktur

Produksi Menejer

Oprasional Menejer

Produksi Menejer Keuangan

Personalia

Menejer

Administrasi dan

Pemasaran

Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor

Sumber : PT. Nusantara Tropical Farm, Lampung

3. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian

a. Tugas dan tanggung jawab direktur

1) Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris

2) Menentukan kebijaksanaan serta memberikan / menetapkan keputusan-

keputusan sehubungan dengan kepentingan perusahaan, khususnya pada rapat-

rapat koordinasi staf.

3) Mengangkat maupun memberhentikan tiap personil / pekerja dengan surat

keputusan, dan mempunyai wewenang untuk memindahkan / memutasikan.

4) Mengadakan Kontrol-check keadaan keuangan perusahaan.

b. Direktur Operasional

1) Sistem Operasional dibawah naungan Direktur Operasional

2) Menentukan lulus atau tidaknya karyawan masuk perusahaan.

3) Merangkap operasional

4) Mengatur sistem kerja.

5) Menyiapkan standard operasional perusahaan (SOP).

c. Direktur Produksi

1) Melakuka penilaian kinerja Kepala Divisi

2) Menyetujui RKAP Direktorat

3) Mengantisipasi permasalahan strategis

4) Menyetujui proses-proses strategis lainnya.

d. Menejer Produksi

1) Menghasilkan barang dan jasa.

2) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasi dan sistem

3) Mengkaji pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasi.

4) Proses produksi dan operasi.

5) Jasa-jasa penunjang pelayanan produksi.

6) Perencanaan.

7) Pengendalian dan pengawasan

e. Menejer Oprasional

1) Mengelola seluruh kegiatan operasional pabrik dan managemen pasokan.

2) Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan produksi, pengembangan

tenaga kerja, proses perbaikan, pengiriman/distribusi, dan kualitas produk

hasil produski.

3) Menganalisis permasalahan pada kegiatan operasi.

4) Merekomendasikan program atau menyusun SOP baru dalam rangka

meningkatkan produktivitas, efisiensi dan hasil produksi.

5) Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan mesin.

6) Melakukan pelatihan OJT dalam rangka meningkatkan keterampilan pada

semua aspek Meningkatkan standar keamanan kegiatan produksi.

7) Memastikan suasana kerja yang positif untuk mendorong kinerja tim dan

semangat kerja untuk mengembangkan karir karyawan di masa depan.

8) Turut serta dalam penyusunan sasaran dan anggaran perusahaan,

9) Memantau dan menjaga pengeluaran biaya sesuai dengan anggaran yang telah

ditetapkan oleh perusahaan.

10) Menetapkan prioritas dan tujuan kerja sesuai dengan ketentuan.

11) Turut serta dalam proses persiapan, pengkoordinasian dan perencanaan

kegiatan produksi perusahaan.

f. Menejer keuangan

1) Perolehan dana dengan biaya murah.

2) Penggunaan dana efektif dan efisien

3) Analisis laporan keuangan

4) Analisis lingkungan Internal dan eksternal yang berhubungan dengan

keputusan rutin dan khusus.

5) Mengambil keputusan investasi / pembelanjaan aktif (investment decision)

6) Mengambil keputusan pendanaan / pembelanjaan pasif (financing decision)

7) Mengambil keputusan dividen (dividend decision)

g. Menejer Pemasaran

1) Langkah pengambilan keputusan pemasaran seorang Marketing Manager

meliputi:

Mendefinisikan masalah, harus mengetahui dulu masalahnya dan mampu

untuk mengindetifikasikan masalah.

Merumuskan berbagai alternatif, menentukan berbagai cara alternatif

penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.

Menganalisa alternatif, menilai alternatif yang dikumpulkan. Dengan suatu

analisa maka manajerdiarahkan untuk mengambil kesimpulan yang

disertai dengan pernyataan untuk menentukan kebaikan dan keburukannya.

2) Strategi Produk

3) Strategi Harga

4) Strategi Distribusi

5) Strategi Promosi

h. Personalia

1) HRD atau yg biasa disebut Personalia bertugas melakukan persiapan dan

seleksi tenaga kerja ( Preparation and Selection ) :

Persiapan ( Preparation ).

Rekruitmen Tenaga Kerja ( Recruitment ).

Seleksi Tenaga Kerja ( Selection ).

2) Pengembangan dan Evaluasi Karyawan ( Development and Evaluation ).

3) Pemberian Kompensasi dan Proteksi pada Pegawai.

i. Supervisor

Tugas supervisor dan tanggung jawabnya secara umum memang sangat sulit

seorang supervisor harus memenuhi berbagai tanggung jawab kepada karyawan,

kelompok kerja, dan organisasi. Supervisor harus bertanggung jawab dalam

memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada

keamanan, keselamatan atau kesehatan yang terancam.

1) Tugas Supervisor

a) Menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya

kepada seluruh bawahan dan groupnya

b) Mengatur kelompok kerja pada grup yang dipegangnya

c) Memberikan tugas pada subordinatenya

d) Melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung

e) Memberikan training pada subordinate

f) Memimpin dan memotivasi subordinate atau bawahannya

g) Menegakkan aturan yang telah di tentukan oleh perusahaan

h) Mendisiplinkan bawahan/subordinate

i) Memecahkan masalah sehari hari yang rutin

j) Membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh

atasannya.

k) Mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan

l) Memberikan info pada manajemen mengenai kondisi bawahan, atau

menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen.

2) Tanggung Jawab Supervisor

a) Planning, merencanakan kegiatan yang menjadi tugasnya

b) Organizing, mengordinasikan kegiatan dan tugas agar berjalan lancar

c) Staffing, memastikan setiap orang yang terlibat pada tugas dan pekerjaan

tersebut.

d) Directing, Mengarahkan bagaimana agar tugas dan pekerjaan tersebut

dapat berjalan lancar.

e) Controlling, melakukan kontrol terhadap kegiatan dalam grup serta

pekerjaan yang dilakukan oleh grup tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian PEB

Documents

Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian PEB