BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengukuran tanah secara...

Rizky Desvian Purnama, 2011

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengukuran tanah secara sporadik

Sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah yang

terangkum dalam pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan umum lainnya. Bidang

tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang

terbatas. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah

sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995.

Pendaftaran tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah

yang dilaksanakan di luar daerah kegiatan pendaftaran tanah sistematik.

Pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah pengukuran bidang tanah

yang dilaksanakan secara massal dan mengelompok pada sebagian desa atau

lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik.

Pengukuran bidang tanah secara Sporadik adalah pengukuran bidang tanah yang

dilaksanakan pada satu bidang tanah atau lebih dan letaknya terpencar-pencar

pada suatu desa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara

sporadik.

Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik dasar teknik dan

semua atau sebagian unsure-unsur geografi seperti sungai, jalan, bangunan, batas

fisik, bidang tanah, garis ketinggian, dan batas administrasi pemerintahan.

Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang

tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah

baik berupa jarak, sudut, Azimuth, atau pun sudut jurusan.

Gambar bidang-bidang tanah adalah gambar yang memuat satu bidang

tanah atau lebih pada suatu wilayah tertentu yang batas-batasnya telah

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk keperluan

pengumuman. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan satu bidang

5



tanah atau lebih yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang untuk keperluan pendaftaran tanah.Nomor identifikasi bidang tanah

(NIB) adalah nomor yang diberikan kepada setiap bidang tanah untuk keperluan

pendaftaran tanah. Sebelum bidang-bidang tanah di ukur, pemegang hak atas

tanah harus memasang tanda-tanda batas berdasarkan kesepakatan dari

pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik, pemegang hak tanah atas

tanah yang berbatasan wajib di informasikan secara tertulis oleh pejabat kantor

pertanahan dengan tembusan kepada kepala desa/lurah bahwa akan dilaksanakan

penetapan batas bidang yang berbatasan dengan bidang tanahnya, sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilakukan. Jika dalam

waktu yang ditetapkan sesuai ayat 2 pasal ini, pemilik tanah yang bersebelahan

tidak dapat hadir, maka penetapan batas dan pengukuran tetap dilaksanakan

tanpa kehadirannya dengan disaksikan petugas dari desa/ kelurahan., kecuali

untuk bidang tanah perumahan yang batas bidang tanahnya merupakan batas

yang permanen dan jelas seperti pagar tembok, beton, dan lain-lain, tidak perlu

disaksikan petugas desa/ kelurahan.

Pemasangan tanda batas untuk tanah Negara yang akan dimohonkan

haknya dilaksanakan setelah penunjukan batas oleh calon pemegang hak atas

tanah yang bersangkutan, dan penetapan batasnya dilakukan oleh panitia

ajudikasi untuk pendaftaran tanah sistematik, panitia A, Panitia B, dan tim.

Peneliti tanah untuk pendaftaran tanah sporadik.

Pengukuran bidang tanah untuk pembuatan peta pendaftaran

dilaksanakan dengan cara terrestrial, Fotogrametrik, atau metode lainnya.

Pengukuran ini juga dapat dilaksanakan secara sistematik atau sporadik.

Pengukuran bidang tanah secara sporadic pada prinsipnya dilaksanakan dalam

system koordinat nasional. Apabila tidak memungkinkan pengukuran bidang

tanah secara sporadik dapat dilaksanakan dalam system koordinat lokal. Untuk

pengukuran secara sporadik pada daerah yang tidak tersedia peta dasar

pendaftaran namun terdapat titik dasar teknik nasional dengan jarak kurang dari

6



2 KM dari bidang tanah tersebut, maka pengukuran bidang tanah harus diikatkan

ke titik dasar teknik nasional tersebut. Untuk pengukuran bidang tanah secara

sporadik pada daerah yang tidak tersedia peta dasar pendaftaran dan titik dasar

teknik nasional, maka harus dibuat titik dasar teknik orde 4 lokal disekitar

bidang tanah yang akan diukur dengan sejumlah sekurang-kurangnya 2 buah

yang berfungsi sebagai titik ikat pengukuran bidang tanah dalam system

koordinat lokal.

Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui

Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah yang selanjutnya disebut Program adalah

rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi, identifikasi, seleksi, verifikasi

subyek (Usaha Mikro dan Kecil) sebagai peserta program dan obyek dalam hal

ini tanah, proses pengurusan sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses

permodalan guna pengembangan usaha, dengan biaya dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan

Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi,

yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat

yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupaih) milik Warga Negara Indonesia (WNI),

berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan

usaha menengah atau usaha besar.

Perbankan adalah bank penyalur kredit atau pembiayaan Usaha Mikro

dan Kecil yang ditetapkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan

Menegah cq. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, dalam pelaksanaan Program.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan

7



hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang

perkoperasian, yang dalam hal ini sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan

kepada Usaha Mikro dan Kecil/anggota koperasi.

Tim Pelaksana Program adalah Tim yang terdiri dari Kelompok Kerja

Pusat, Kelompok Kerja Provinsi dan Kelompok Kerja Kabupaten/Kota.

Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil Pusat, yang selanjutnya disebut Pokja

Pusat adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menegah. Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil di

Provinsi yang selanjutnya disebut Pokja Provinsi adalah Tim Pelaksana yang

ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan

Program yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di tingkat Provinsi.

Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut Pokja Kabupaten/Kota adalah Tim Pelaksana yang

ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan

Program yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di tingkat kabupaten/kota

.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah

Usaha Mikro dan Kecil untuk meningkatkan akses permodalan berupa

peningkatan kemampuan jaminan kredit/pembiayaan pada perbankan atau

koperasi, dalam rangka pengembangan usaha. Sasaran Program adalah Usaha

Mikro dan Kecil calon dan/atau debitur Bank atau Koperasi yang membutuhkan

tambahan plafon kredit/pembiayaan yang secara teknis dinyatakan layak

(feasible) akan tetapi jaminan hak atas tanahnya belum terdaftar atau belum

bersertipikat. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersama

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan

8



koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

program.

B. Kriteria subyek peserta Program :

1. Usaha mikro, kecil dan/atau koperasi; dan/atau

2. Calon dan/atau debitur Perbankan/Koperasi yang memenuhi kriteria

kelayakan usaha dari Perbankan/Koperasi.

C, Kriteria obyek program :

1. tanah tidak dalam sengketa;

2. luas tanah :

a. tanah pertanian maksimal 2 Ha (dua hektar);

b. tanah non pertanian maksimal 2.000 M2 (dua ribu meter persegi);

c. bukan tanah warisan yang belum dibagi;

d. tanah sudah dikuasai secara fisik oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

e. lokasi tanah berada dalam wilayah Kabupaten/Kota lokasi peserta

Program yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

f. mempunyai alas hak (bukti kepemilikan); dan

g. bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak diatas Hak Pengelolaan.

D. Fasilitas dan Kewajiban Usaha Mikro dan Kecil Peserta Program :

a. Bantuan biaya sertipikasi tanah sesuai dengan DIPA Badan Pertanahan

Nasional

b. Pengurangan BPHTB dengan cara mengajukan permohonan kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/KPP Pratama

setempat sesuai peraturan perundang-undangan

.

9



E. Kewajiban Usaha Mikro dan Kecil calon peserta Program adalah :

a. memberikan kuasa kepada Bank atau Koperasi untuk bertindak atas nama

Peserta Program dalam mengajukan permohonan dan menerima sertipikat

hak atas tanah;

b. melengkapi surat dan/atau dokumen asli tanah yang diperlukan dalam

proses sertipikasi tanah;

c. membuat surat pernyataan kesanggupan membayar Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), uang pemasukan kepada negara dan

biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. menunjukkan letak bidang tanah dan memasang tanda-tanda batasnya.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat bersama-sama

dengan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah menyampaikan informasi mengenai anggaran, target,

dan/atau lokasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan

Kepala Dinas/Badan di Provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil

dan menengah. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional meneruskan

informasi Tersebut Kepala Kantor Pertanahan untuk ditindaklanjuti. Kepala

Kantor Pertanahan meneruskan informasi tersebut kepada dinas yang

membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil di tingkat kabupaten/kota dan

Pokja Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan.

Dinas/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha

Mikro dan Menengah melakukan inventarisasi dan identifikasi calon peserta

Program. Hasil inventarisasi, dan identifikasi calon peserta program

disampaikan kepada Pokja Kabupaten/Kota untuk dilakukan seleksi atas calon

peserta program. Kantor Pertanahan melakukan verifikasi atas hasil seleksi dan

hasilnya dibuat dalam bentuk daftar yang memuat nama, luas tanah, letak tanah

10



dan status tanah. Jika terdapat peserta Program yang mengundurkan diri, maka

penggantinya diambil dari daftar calon peserta program hasil seleksi dengan

mempertimbangkan urutan prioritas.Kepala Kantor Pertanahan menetapkan

Surat Keputusan peserta Program definitif.

1. PELAKSANAAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

Kantor Pertanahan melakukan penyuluhan kepada peserta Program

mengenai pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah. Berdasarkan daftar

UMK definitif, Kantor Pertanahan menyampaikan formulir permohonan kepada

peserta Program atau Kuasanya untuk diisi dan melengkapi persyaratan serta

asli dokumen penguasaan kepemilikan tanah. Setelah Kantor Pertanahan

menerima permohonan dan asli dokumen penguasaan/kepemilikan tanah serta

foto copy syarat-syarat lainnya secara lengkap, Kantor Pertanahan melakukan

proses sertipikasi hak atas tanah meliputi kegiatan pengukuran, pemeriksaan

tanah, pengumuman, penerbitan Surat Keputusan hak atas tanah, dan

pembukuan hak serta penerbitan sertipikat hak atas tanah.

2. PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan kegiatan pertanahan dalam pelaksanaan Program

Sertipikasi Hak Atas Tanah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan

Kantor Pertanahan lokasi kegiatan.

( sumber: Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun 1996)

11



2.2 Pendaftaran pengukuran tanah

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama

memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang

dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-

ketentuannya. Pelaksanaan pengukuran dulu diatur oleh Peraturan pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 yaitu tentang pendaftaran tanah. Namun dalam

kenyataannya pelaksanaan pengukuran yang diselenggarakan berdasarkan

Peraturan-pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tidak semuanya dipakai dalam

pengukuran sehari-hari. Dari sekian banyak pengukuran yang dilakukan oleh

petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, mereka menggunakan

metode/cara yang sederhana yang umum dipakai oleh petugas ukur sehari-hari.

Namun kegiatan pengukuran itu tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah

diatur. Seiring dengan perkembangan jaman dan peningkatan pembangunan

nasional, permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks.

Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih

nyata dalam pembangunan nasional, maka dinyatakan tidak berlaku lagi setelah

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah. Ketentuan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Boedi Harsono 2002:553).

12



2.3 Tujuan pendaftaran tanah

Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997, pasal 3 yaitu :

1) untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang

hak atas tanah suatu bidang tanah., satuan rumah susun dan hak-hak lain yang

terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak

yang bersangkutan.

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

termasuk pemerintah agar lebih mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan

pengukuran bidang tanah dilaksakan berdasarkan asas “Kontradiktur

delitimasi”. Asas kontradiktur delitimasi maksudnya adalah dalam

pemasangan patok atau tanda batas bidang tanah harus diusahakan

berdasarkan penunjukkan batas oleh pemilik bidang tanah dan sedapat

mungkin disaksikan atau disetujui oleh pemilik bidang tanah yang

bersebelahan, sehingga batas-batas bidang tanah tersebut sedapat mungkin

terjamin kepastian hukumnya.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dapat memberikan jaminan

kepastian hukum menurut Direktorat Pendaftaran Tanah tersebut memenuhi 3

(tiga) syarat, yaitu :

1) Peta-peta pendaftaran tanah dapat dipakai rekonstruksi di lapangan dan

menggambarkan batas yang sah menurut hukum.

2) Daftar umum dapat membuktikan pemegang hak yang terdaftar didalamnya

sebagai pemegang yang sah menurut hukum.

13



3) Setiap hak dan peralihannya harus didaftar Untuk dapat dilakukannya

rekonstruksi di lapangan, maka setiap bidang tanah yang didaftar harus

dipasang tanda batas. Pemasangan tanda batas ini harus kuat secara fisik,

tertanam kuat pada batas bidang tanah dan mudah dikenali di lapangan.

Sebagai suatu kepastian hukum, letak batas tanah juga mempunyai sifat-sifat

publisitas dan spesialitas. Hal terpenting dalam pemasangan tanda batas

adalah dipenuhinya asas kontradiktur delitimasi, yaitu penetapan tanda batas-

batas bidang tanah atas persetujuan dan diketahui oleh pemilik tanah yang

bersebelahan.

2.4 Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah adalah Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit

menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya

ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang

berhak. Sertifikat hak atas tanah menjadi dambaan dari setiap pemegang hak atas

tanah. Serasa masih ada yang kurang dan belum mantap bila pemilikan atau

penguasaan atas tanah itu belum disertai bukti pemilikan berupa sertifikat. Hal

itu memang benar dan sudah selayaknya setiap orang mengusahakan agar ia

memperoleh sertifikat karena Undang-Undang PokokAgraria (UUPA)

No.5/1960 menjamin hal itu bahwa adalah hak dari setiap pemegang hak atas

tanah untuk memperoleh sertifikat (UUPA Pasal 4 ayat 1).

Sertifikat memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Dari sekian fungsi

yang ada, dapat dikatakan bahwa fungsi utama dan terutama dari sertifikat

adalah sebagai alat bukti yang kuat, demikian dinyatakan dalam pasal 19 ayat 2

huruf c UUPA. Karena itu, siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya

sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam

sertifikat itu. Diapun selanjutnya dapat membuktikan mengenai keadaan-

keadaan dari tanahnya itu misalnya luasnya, batas-batasnya, ataupun segala

sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah dimaksud. Dan jika dikemudian

14



hari terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang hak kepemilikan / penguasaan

atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus

menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti

lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya. Tetapi jika ternyata

ada kesalahan didalamnya, maka diadakanlah perubahan / pembetulan

seperlunya. Dalam hal ini yang berhak melakukan pembetulan bukanlah

pengadilan melainkan instansi yang menerbitkannya yakni Badan Pertanahan

Nasional (BPN) dengan jalan pihak yang dirugikan mengajukan permohonan

perubahan sertifikat dengan melampirkan surat keputusan pengadilan yang

menyatakan tentang adanya kesalahan dimaksud.

Selain fungsi utama tersebut diatas, sertifikat memiliki banyak fungsi

lainnya yang sifatnya subjektif tergantung daripada pemiliknya. Sebut saja,

misalnya jika pemiliknya adalah pengusaha, maka sertifikat tersebut menjadi

sesuatu yang sangat berarti ketika ia memerlukan sumber pembiayaan dari bank

karena sertifikat dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pemberian fasilitas

pinjaman untuk menunjang usahanya. Demikian juga contoh-contoh lainnya

masih banyak yang kita bisa sebutkan sebagai kegunaan dari adanya sertifikat

tersebut. Sangat jelas bahwa sertifikat hak atas tanah itu akan memberikan rasa

aman dan tenteram bagi pemiliknya karena segala sesuatunya mudah diketahui

dan sifatnya pasti serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dari

ketentuan pasal itu kiranya jelaslah bagi kita apa yang dimaksud dengan

sertifikat hak atas tanah itu, yaitu sebagai salinan daripada buku tanah dan surat

ukur tanah yang diikat menjadi satu. Asli sertifikat itu sendiri adanya di kantor

BPN dan kepada tiap-tiap pemegang hak hanya diberikan salinannya saja.

15



2.5 Metode pengukuran menggunakan pita ukur

Pada metode pengukuran dengan menggunakan pita ukur terdapat 2 jenis

pengukuran, yaitu pengukuran jarak mendatar pada lahan datar dan pengukuran

jarak datar pada lahan miring.

1) Pengukuran pada lahan mendatar

Pengukuran jarak mendatar pada lahan datar relatif lebih mudah dibanding

dengan pada lahan miring. Terdapat beberapa langkah pengukuran.

a. Pasang atau letakan angka nol meteran ke patok di titik 1

b Tarik atau rentangkan rol meter ke titik 2, selurus dan sedater mungkin

dengan tarikan yang cukup, sehingga meteran tidak melengkung atau

meral memanjang. (Pada lahan atau objek yang diukur datar dan rata

pita ukur dapat ditempelkan pada permukaan objek yang diukur

tersebut, tapi bila tidak rata, maka meteran harus direntangkan dengan

jarak tertentu dan sejajar dengan rata-rata permukaan lahan atau objek

yang di ukur tadi)

c. Letakan atau impitkan pita meteran ke patok di titik 2.

d. Baca angka meteran yang tepat dengan patok di titik 2 tersebut.

Bacaan ini menunjukkan jarak antara titik 1 dan titik 2 yang diukur.

Gambar 1.2 Gambar pengukuran jarak datar

Angka nol Tarikan pita ukur

Permukaan tanah yang tidak rata

Angka yang dibaca

16



2) Pengukuran pada lahan miring

Pengukuran jarak mendatar pada lahan miring tidak sesederhana seperti

pada lahan datar. Ada 3 metode memperoleh jarak mendatar dengan

meteran, yaitu :

(1) Metode Koreksi

Metode ini hanya digunakan untuk peperoleh data secara kasar. Pada

metode ini yang diukur adalah jarak miringnya dan untuk memperoleh

jarak mendatardilakukan koreksi, seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 1.2

metode koreksi pengukuran pada lahan miring

Jarak miring (M) Kemiringan (%) Koreksi jarang

miring

Jarak mendatar

sebenarnya (M)

100 1 0.005 99,995

100 2 0.020 99,980

100 3 0.045 99,955

100 4 0.080 99,920

100 5 0.125 99,875

100 10 0.500 99,500

(2) Metode Taping Bertingkat

Metode ini digunakan untuk mengukur jarak yang cukup jauh, sehingga

pengukuran pada jarak tersebut dilakukan pengukuran per segmen dan pada

setiap kali melakukan dilakukan sebagai berikut :

a. Sampai mendekati titik akhir pengukuran dilakukan dengan jarak yang

sama, misalnya 25 m.

17



b. Pada setiap ujung meteran digunakan unting-unting.

Gambar 2.2 Gambar pengukuran jarang miring

(3) Breaking Taping

Metode ini caranya hampir sama dengan Taping Bertingkat, bedanya

jarak pad setiap kali pengukuran tidak harus sama. Pada lahan berlereng

heterogen metoda ini lebih cocok digunakan daripada metode Taping

Bertingkat. Dari uraian di atas terlihat bahwa pada pengukuran jarak

mendatar dengan meteran pada lahan miring selain diperlukan patok untuk

menendai titik-titik yang diukur, juga diperlukan unting-unting untuk

menepatkan angka meteran dengan patok di titik pengukurandan bahkan

untuk mengontrol datar tidaknya meteran dianjurkan menggunakan nico

tangan.

2.5 Pita ukur, GPS ( Global Positioning System ), Autucad 2004

A. Pita ukur

Pita Ukur adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencari jarak

datar pada suatu bidang tanah.Tidak dipergunakan pada bidang tanah yang

A

B

Permukaan tanah yang miring

25M

Tarikan meteran

Unting-Unting

18



memiliki luas diatas 2000m2

dan biasanya digunakan untuk mengukur bidang

tanah yang berbentuk rumah.

Gambar 2.3 Gambar Pita Ukur

B. GPS ( Global Positioning Sistem )

Sistem Pemosisi Global (bahasa Inggris: Global Positioning

System (GPS)) adalah sistem untuk menentukan posisi di permukaan

bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini menggunakan

24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini

diterima oleh alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk

menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem yang serupa

dengan GPS antara lain GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, IRNSS

India. GPS Tracker atau sering disebut dengan GPS Tracking adalah

teknologi AVL (Automated Vehicle Locater) yang memungkinkan

pengguna untuk melacak posisi kendaraan, armada ataupun mobil dalam

keadaan Real-Time.

GPS Tracking memanfaatkan kombinasi teknologi GSM dan

GPS untuk menentukan koordinat sebuah obyek, lalu menerjemahkannya

dalam bentuk peta digital. GPS Hendhell digunakan untuk menentukan

19



koordinat awal suatu bidang tanah, dan tidak dipergunakan untuk

mengukur luas bidang tanah.

Gambar 2.4 Gambar Macam-Macam GPS

i. Autocad 2004

Autocad 2004 merupakan suatu software hitungan luasan bidang tanah

yang praktis dan otomatis.sehingga untuk pengoperasiannya hanya memasukan

data hasil ukur baik itu dengan data ukur menggunakan meteran maupun alat

Theodolit. Dengan memasukan data-data tersebut, autocad 2004 dapat bekerja

secara cepat dengan membentukan hasil ukuran dalam berupa bidang tanah atau

rumah yang hasil ukurannya sudah ditentukan. Namun seiringnya jaman yang

begitu maju sehingga teknologi pun berkembang secara cepat software-software

yang bertambah lebih praktis dating bermunculan seperti Autocad 2009,Autocad

2010, dan lain-lain.

20



Daftar Gambar 2.5 Gambar Hasil ukur Autocad 2004

Gambar 2.6 Gambar Hasil ukur Autocad 2004

21





22





23





24





BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengukuran tanah secara...

Documents

Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengukuran tanah secara...