BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. 1. 1repository.uib.ac.id/1140/5/S_1451085_chapter2.pdf · 2018. 11....

9 Universitas Internasional Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan

juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para

Narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan

Narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat

menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah

kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan

jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan

dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan

terpadu (integrated criminal justice system).1 Yang di maksud dari

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk

melakukan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system

1 Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1)

Jasmine Fidelia, Penerapan Hak-Hak Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 2018 UIB Respository©2018

10

Universitas Internasional Batam

kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari

sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana2.

Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem,

kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemayarakatan,

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses

penegakan hukum. Sistem Pemasyarakatan ini bertujuan supaya dapat

merubah dan mengajari Narapidana menjadi warga yang baik.

2. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang atau akan menjalani

hukuman Pidana yang dimana akan kehilangan kebebasan atau

kemerdekaan dan akan berada di dalam Lembaga Permasyarakatan

atau yang di sebut Lapas. Sebagaimana terurai dalam Pasal 1 angka 7

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaannya di lapas.

Yang menjadi penghuni atau yang berada di dalam lembaga yaitu

orang-orang tahanan yaitu:

a. Orang yang sedang menjalakan pidana berupa Kurungan dan

Penjara.

b. Penahanan yang merupakan tahanan sementara.

c. Orang yang di sandera.

2 www.hukum-online.com/lembaga.pemasyarakatan


11


Setiap Narapidana yang menjalani Pidana yang menjalani Pidana

penjara di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan

pengurangan masa Pidana (Remisi), Pembebasan bersyarat (PB), Cuti

Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan hak-hak lainnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia3. Menurut

Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

Remisi adalah Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada

Narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 34

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana dan anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

Kepada Narapidana dan anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

a. Berkelakuan Baik

b. Telah menjalani masa Pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

3 https://id.wikipedia.org/wiki/Remisi


https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

12


Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dibuktikan dengan:

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam)

bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

2. Telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan

Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia

No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi adalah pengurangan masa

pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah

berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati

atau seumur hidup. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang

penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Remisi akan diberikan kepada Narapidana jika telah memenuhi:

1. Jika Narapidana Memiliki Kelakukan yang baik pada saat

menjalani masa pidana.

2. Jika Narapidana sudah di pidana 6 bulan

Artian pengurangan masa hukuman akan diberi jika melakukan

tindakan yang baik dan tidak melakukan kesalahan pada masa

hukuman. Remisi dibagi 4 (empat) macam yaitu Remisi Umum,

Remisi Khusus, Remisi Tambahan dan Remisi Dasawarsa4.

4 https://id.wikipedia.org/Remisi


13


a. Remisi Umum

b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan kepada napi untuk

melakukan Perayaan terhadap Keagamaan


14


c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan adalah tambahan yang akan diberikan jika para napi

melakukan jasa yang besar kepada Negara atau melakukan yang

bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau kewajiban nasional di

Lembaga Kemasyarakatan.

1. 1/2 (setengah) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun

yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang

berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuataan yang

bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan

2. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun

yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang

telah melakukan perbutan yang membantu kegiatan pembinaan

di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

d. Dasawarsa

Dasarwasa akan diberikan jika napi merupakan warga yang

melakukan perayaan terhadap HUT RI setiap 10 tahun contohnya

pada tahun 1945, 1955, 1965 dan lain-lain. Akan didapatkan 1/12

lamanya dari masa melakukan dengan diberikan sebanyak di kurang

bulan banyaknya.


15


Gambar 1.3 Prosedur Remisi yang ada di LAPAS

Narapidana yang di pidana dikarenakan tindakan pidana teroris atau

kejahatan lainnya akan disetujui remisi dalam pertimbangan dari

Direktorat Jendral Pemasyarakatan jika memeuhi syarat-syarat yaitu:

a. Pada masa di dalam Lapas tidak melakukan tindakan jahat

b. Telah mengikuti aturan dan sudah 1/3 (satu per tiga) lamanya pidana.


16


Gambar 1.4 Proses yang ada di LAPAS

Syarat yang diatas yang penting perlu di perhatikan yaitu bahwa

Remisi akan diberikan kepada narapidana apabila melakukan kegiatan

yang membantu di lembaga. Pengecualian Pembelian Remisi diatur dalam

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang

Remisi. Pasal 12 yang berbunyi, Remisi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana

yang :

1. Pidana kurang dari 6 (enam) bulan

2. Dikenakan hukuman displin dan didaftar pada buku pelanggaran

tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang

diperhitungkan pada pemberian remisi;

3. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau

4. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.


17


Yang dimaksud dengan Hak narapidana yaitu memiliki hak untuk

mendapatkan pendidikan sebagai bekal hidup ke depan jika mereka telah

bebas, ia juga memiliki hak yang harus dipertahankan selama ia masih

berada di dalam, Warga binaan juga akan dilindungi haknya dalam

memperoleh kesehatan dan keselamatan saat warga berada di dalam

lembaga. Yang merupakan sasaran agar para Binaan dapat merubah yaitu

dengan cara meningkatkan tingkatan beserta kualitas kepada warga binaan

pemasyarakatan yang pada umumnya akan dapat dilakukan yaitu:

a. Meningkatkan kualitas dalam percaya akan agama

b. Meningkatkan sifat yang baik warga binaan

c. Meningkatkan profesionalisme dan menambah kerajinan tangan

atau keterampilan untuk bekal para binaan setelah bebas

d. Meningkatkan kesehatan dan jasmani beserta rohani

Gambar 1.5 Proses Pelatihan Kesehatan WBP Lapas Batam


18


Lembaga Pemasyarakatan atau yang di sebut dengan Lapas adalah tempat

untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

berbunyi:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam

tata peradilan pidana.

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab.

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah

tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan.

4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata

untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.


19


5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik

Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan

di LAPAS.

8. Anak Didik Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

1. Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana

dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana

sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap

awal meliputi:

a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling

lama 1 (satu) bulan.

b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

c. Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal


20


2. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga

Pemasyarakatan, meliputi:

a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal

sampai dengan 1⁄2 (satu per dua) dari masa pidana.

b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap

lanjutan pertama sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan

2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan

3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan

4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

3. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap

lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana

yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

1. Perencanaan program integrasi

2. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat – syarat tertentu pembinaan

tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga

Pemasyarakatan.


21


Gambar 1.6 Tahapan Proses Pembinaan yang ada di Lapas Batam.

Proses asimilasi sangat dan amat di butuhkan oleh para narapidana

dikarenakan setelah menjalani masa binaan narapidana akan dikembalikan

ke lingkunganya semula, maka timbulah rasa ketidaksamaan dan perbedaan

terhadap masyarakat yang belum pernah di dalam Lembaga

Pemasyarakatan, maka sangat penting di lakukan pendidikan ini untuk agar

para narapidana saat di kembalikan dapat berinteraksi balik dan dapat hidup

di lingkungan kehidupannya semula. Pola pembinaan untuk para

Narapidana merupakan suatu cara atau kelakuan yang di lakukan untuk

Narapidana yang diikuti dengan sistem dalam usaha untuk mencapai sesuatu

tujuan yaitu agar saat di kembalikan ke masyarakat narapidana dapat

bertingkah laku dengan baik. Maka yang butuh di bina yaitu budipekerti dan

rasa percaya dirinya dan memberikan dukungan dalam percaya diri.


22


Gambar 1.7 Proses Pemasyarakatan

Mengikuti surat edaran surat edaran No.K.P.10.13/3/1 tentang Pemasyarakatan

sebagai proses, terdapat beberapa tahap yang ada pada kesatuan dalam proses

yaitu :

1. Napi yang di ada di lembaga akan di lakukan penelitian dalam

memberitahu tentang dirinya sendiri, dikarenakan napi yang melakukan

kesalahan dapat di ketahui jelas oleh keluarganya sendiri. Di tahap ini

akan di beritahukan pembinaan awal oleh petugas yang bersangkutan

pada kasus tersebut. Pembinaan ini merupakan pembinaan tahap awal

yang dimulai dengan tahap pengamatan dan pengenalan terhadap

lingkungan sekitar dan akan di mulai dengan mandiri yang dimana waktu

bersangkutan telah memiliki status Narapidana sampai dengan waktu 1/3

dari masa tahanannya.

2. Setelah melakukan proses awal maka masuklah ke tahapan yang

selanjutnya yang dinamakan tahapan kedua atau di sebut TPP Tim

Pengamat Permasyarakatan yang di mana tahapan ini memiliki sifat


23


perbaikan dan sudah menjalani peraturan yang ada dengan disiplin, maka

napi akan di berikan kebebasan lebih banyak. Akan di tempatkan di

pengawasan medium security.

3. Proses yang telah di lalui ½ dari masa tahanan dan menurut TPP

memiliki perubahan secara besar maka proses akan di pindahkan dan

dirubah menjadi proses asimilasi dengan di bedakan pada kedua bagian

yaitu:

a. Akan di mulai sejak di akhirnya tahap pertama sampai dengan ½

setengah. Di tahap ini masih dilakukan pengawasan dan pembinaan

sudah memasuki tahap medium security.

b. Akan di mulai sejak di akhirnya masa awal sampai 2/3 masanya.

Dalam waktu ini napi akan di lalui tahapan asimilasi dan akan di

lakukan pembebasan dengan syarat di berikan cuti masa menjelang

bebas di awasi oleh minimum security.

c. Pengawasan telah lalui 2/3 dari masa dan kurang dari 9 bulan, ini

yang di maksud dari tahap yang terakhir yaitu dilakukan tahap

pelaksanaan pembimbingan dalam meningkatkan kualitas ketaqwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

d. Mengikuti ketentuan yang ada pada Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun

1995, Yang berarti Pembinaan warga binaan pemasyarakatan

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan terhadap

warga binaan pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana".


24


Proses yang terdapat pada Sarana dan Prasarana pada pendukung

dibutuhkan untuk penggunaan syarat dalam mencapai kesuksesan yang akan

di capai, Cara yang di sebut yaitu, Sarana pada gedung pemasyarakatan

yaitu dalamnya menggambarkan sebuah gedung yang berkesan terlihat

seram beserta tembok yang dilapisi berlapis dan dikelilingi oleh besi yang

membentuk kondisi yang sangat menyeramkan.

Selanjutnya sarana keterampilan yang dilakukan di dalam lembaga

dengan cara memproduksi barang-barang yang berfungsi, dengan cara

barang yang sudah tidak layak di pakai di ubah menjadi layak digunakan

dan dapat menghasilkan keterampilan yang dapat di jual. Di samping itu

dalam tahap selesainya hukuman dan mengembalikan ke masyarakat

sangatlah penting akan dilakukan berusahanya memperbaiki napi yang ada

di dalam lembaga. Adapun beberapa cara yang akan memudahkan napi

yaitu :

1. Melakukan pelatihan dengan mengajarkan berpikiran yang

realitas.

2. Harus memiliki kesadaran tersendiri.

3. Mampu membentuk hubungan yang baik beserta interaksi dengan

lingkungan.

4. Dapat mengatur emosi dan tingkah laku.

5. Memiliki tujuan hidup yang sehat.


25


Supaya warga tidak ketinggalan dari sifat pemasyarakatan, walaupun

pada awalnya lembaga bukan merupakan tempat yang paling baik untuk

warga binaan. Sistem ini merupakan hukum di karenakan dipengaruhnya

situasi dengan lingkungan yang strategis dalam nasional maupun

internasional. Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi

keadilan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Yang merupakan yang

pertama ialah bagi yang lebih membutuhkan perlindungan hukum. Asas

yang kedudukan ini sangatlah penting untuk ditegakkan dan ditegaskan

terutama dalam kehidupan bermasyarakat, saat ini sangatlah berpengaruh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Perbedaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah

Tahanan (Rutan)

Dalam hukuman dan pengurungan tempat yang ada di

Indonesia, dapat kita ketahui salah satu nya selain Lapas juga terdiri

dari RUTAN. Rutan adalah menempatkan tersangka dan/atau

terdakwa akan di ditahan didalam suatu tempat selama menjalankan

proses penyidikan dan pemeriksaan. Rumah tahanan (Rutan) juga

merupakan salah satu bagian dari Lapas. Disetiap tempat atau ibu kota

Provinsi akan terdapat Rutan, jika di teliti dari secara garis besar

Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan ialah kedua lembaga yang

kegunaan yang berbeda. Berikut ini yang merupakan perbedaan dari

kedua itu ialah:


26


Tabel 1.3 Perbedaan Lapas dan rutan.

4. Sistem Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem

pemisahan dalam tata peradilan terpadu (intergrated Criminal Justice

System) sebagai suatu integral dan tata yang terpadu yang akan di lihat

dari segi kelembagaan dan cara pemidaan dan sumber daya

pemasyarakatan yang menjadi bagian yang tidak akan dipisahkan dari

proses hukum. Sistem ini merupakan hasil dari suatu bentuk hukum

yang dimulai dari proses penyelesaian perkara yaitu dilakukannya

penyidikan oleh Penyidik, Polri atau PPNS dan selanjutnya

dilakukannya penuntutan oleh Penuntut Umum pada kejaksaan dan

akan di lakukan proses persidangan di dalam pengadilan agar dapat

memperoleh putusan dari hakim. Yang menjadi tahapan selanjutnya


27


ialah setelah di dapatkan putusan hakim dan telah berkekuatan hukum

yang tetap, putusan tersebut akan dilaksanakan oleh jaksa dengan

memindahkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan. Menuju

tahapan selanjutnya Lapas akan melakukan pembinaan yang

sebenarnya-benarnya dengan tujuan untuk memperbaiki narapidana

yang telah melakukan kesalahan sebelum narapidana di kembalikan

kemasyarakat. Untuk mendapatkan dan mewujudkan tujuan dari pe

masyrakatan tersebut maka harus dilakukan dukungan dengan adanya

kerja sama dari bagian fungsional yang melakukan tugasnya di bidang

pembinaan.

5. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Adapun tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga

negara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang

ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan

Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.


28


c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para

pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda

yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara

berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, Fungsi dari Lapas yaitu Menyiapkan agar dapat

integrasi secara baik dengan masyarakatan nantinya, sehingga dapat

berperan kembali segabai masyarakat yang normal dan bebas beserta

tanggung jawab. Dalam sistim Pelaksanaan ini pada dasarnya

terwujud pada tujuan Pemasyarakatan yang menjadi kedua bagian

dan memiliki upaya yang akan meningkatkan Ketahanan social

beserta nasional, bersama indicator yang akan menjadi bahan ukur

hasil yang akan di capai dalam melakukan sistim ini yaitu:

1. Isi Lapas lebih rendah daripada kapasitas.

2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian

dan gangguan.

3. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas

sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.

4. Semakin menurunya dari tahun ketahun angka residivis.

5. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan

kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana.


29


6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang

bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.

7. Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan

sama dengan prosentase di masyarakat.

8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia

Indonesia pada umumnya.

9. Lapas dalam kondisi bersih dan terpelihara.

10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang

menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lapas

dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam

Lembaga Pemasyarakatan.

6. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian dari pembinaan menurut Kamus Besar Indonesia

adalah suatu proses yang di lalui beserta cara pembuatan mengikuti

cara pembinaan di dalam. Dengan dilakukannya pembaharuan dan

penyempurnaan dalam proses beserta usaha dengan tindakan yang

dilakukan dengan berguna dan memperoleh hasil yang sangat baik

untuk di lihat dan di nilai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan adalah

kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan

jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.


30


7. Tujuan Pembinaan

Tujuan dari di lakukannya Pembinaan bagi Narapidana yaitu:5

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga

negara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang

ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan

Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para

pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda

yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara

berdasarkan putusan pengadilan.

8. Faktor – Faktor Penghambat Pembinaan

Terdapat dua macam Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di

Lapas yaitu:

5 http://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/


31


a. Intramural artinya Pembinaan yang dilakukan di dalam


b. Ekstremural yang artinya Pembinaan yang dilakukan di luar


1. Faktor Internal

Dalam Pelaksanaan pola pembinaan di Lapas Kelas IIA Batam ,

terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan baik internal

maupun Eksternal. Faktor Internal yang menjadi Hambatan

berjalannya pola pembinaan tersebut berasal dari dalam diri

narapidana itu sendiri antara lain :

a. Faktor Pendidikan yang sangat minimal dari para narapidana,

sehingga menjadi hambatan untuk para narapidana tidak dapat

mengembangkan potensi yang ada dari para Narapidana. Yang

menjadi contoh seorang narapidana yang berpendidikan formal

hanya sampai jenjang SD di bandingkan dengan seseorang

yang tamatan SMA maka potensi pengembangan diri lebih

mudah untuk pencarian kerja.

b. Faktor Sifat dan Kepribadian yang terdapat dalam diri

narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat

terbesar, dikarenakan mengingat perbedaan sifat dan

keseriusan dalam melaksanakan pembinaan dan latar belakang

yang berbeda-beda sangat mempengaruhi jalannya pembinaan,


32


sehingga sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang cocok

bagi masing-masing narapidana.

2. Faktor Eksternal

Di Lapas Kelas IIA Batam, selain terdapat faktor penghambat dari

internal, faktor eksternal juga menjadi penghambat dalam

berjalannya pola pembinaan di Lapas Kelas IIA Batam. Beberapa

faktor Eksternal yang juga menjadi penghambat yaitu:

1. Gedung Lembaga Pemasyarakatan

Kurangnya persedian kamar dan ruangan untuk kapasitas

jumlah narapidana yang kelebihan banyak sehingga

menimbulkan ketidaknyamanan yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan.

2. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari

para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab

segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di

lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan

terhadap tugas-tugas yang rutin.

3. Sarana dan Fasilitas Pembinaan

Adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah

mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah

menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan

ketertiban. Hal tersebut merupakan tugas bagi semua pihak


33


yang ada didalamnya baik itu Kepala Lembaga

Pemasyarakatan maupun staff yang ada di lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan, serta para Narapidana atau Tahanan

untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan

fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

4. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan

melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya

diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran

yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar

pembinaan dapat berjalan dengan baik.

5. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak

semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan

fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif

tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam

pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki

dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan

pemasyarakatan.


34


B. Landasan Yuridis

1. Pancasila

Yang dimaksud oleh pancasila ialah ideologi dasar bagi Negara

Indonesia Nama dari yang di maksud oleh Pancasila ialah berasal dari

Bahasa sansekerta yaitu berarti panca yaitu lima sedangkan sila memiliki

arti prisip atau juga asas pancasila juga merupakan sebuah rumusan atau

pedoman hidup dalam berbangsa bernegara untuk seluruh rakyat yang

berada di Negara Indonesia, 1 Juni di peringati sebagai hari lahirnya

Pancasila.

Lima sendi yang menjadi utama dalam melakukan penyusunan Pancasila

adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam arti mengajarkan Menjamin

kebebasan masyarakat dalam memeluk agama.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dalam artian dari

Memperlakukan manusia dengan pantas sesuai dengan harkat,

martabat dan derajatnya.

c. Persatuan Indonesia yang dalam artian dari Mengutamakan

kepentingan bangsa dan Negara.

d. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, dalam artian dari mengutamakan

kepentingan Bangsa dan Negara.


35


e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dalam artian dari

Menjamin untuk hidup layak dan memperoleh kesempatan dalam

bekerja.

2. Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan HAM atau

disebut sebagai Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia. Terdapat pada

alinea yang pertama tentang dalam memajukan kesejahteraan umum dan

cara mencerdaskan kehidupan dalam bangsa dan ikut serta dalam

memelihara perdamaian abadi yang ada di dunia. Sila kedua

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan idil akan

pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

3. Batang Tubuh Undang – Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-undang 1945, landasan Hukum Hak Asasi Manusia

juga terdapat pada batang tubuh sebelum diamandemen, diantara lain

sebagai berikut yaitu :

a. Memiliki persamaan dalam kedudukan warga dalam hukum

pemerintahan di Negara Indonesia Pasal 27 ayat 1.

b. Hak atas memiliki Pekerjaan dan Hidup yang layak Pasal 27 ayat 2.

c. Mendapatkan Kemeerdekaan dan Berkumpul dengan aman Pasal 28.

d. Hak untuk mengeluarkan Pikiran atau ide dalam tulisan.

e. Hak dalam memiliki pendidikan dan ajaran.


36


4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

KUHAP mengatur mengenai peran hakim dalam melakukan pengawasan

terhadap narapidana. Peran hakim ini sangat berkaitan erat dengan

lembaga pemasyarakatan seperti yang tertuang dalam pasal-pasal di

bawah ini :

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan

pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga

pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus

perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam

register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 280

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna

memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan

untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi

pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau

pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal

balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.

Pasal 281

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga

pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau


37


sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada

dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim

pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala

lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana

tertentu.

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 1

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam

tata peradilan pidana. Tujuan adanya permasayarakatan agar warga

binaan sendiri dibina atau dididik yang menunjukkan tidak adanya

batasan hak mereka untuk memperoleh pendidikan, pembinaan dan

informasi yang benar. Secara khusus, undang-undnag ini mengatur secara

jelas apa saja yang menjadi hak warga binaan sesuai yang terdapat dalam

Pasal 14

(1) Narapidana berhak :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau

kepercayaannya

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun

jasmani


38


c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

e. Menyampaikan keluhan

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media

massa lainnya yang tidak dilarang

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang

dilakukan

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau

orang tertentu lainnya

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti

mengunjungi keluarga

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan

hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak-hak diatas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Untuk memberikan perlakuan hak yang merata,

undang-undang ini juga mengatur ketentuan bagi anak dibawah


39


umur yang masuk ke dalam program pemasyarakatan yang data

dilihat dalam pasal

Pasal 18

(1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

(2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 25

(1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.

(2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak tersebut

dikarenakan adanya perbedaan kebutuhan, pola piker dan kebiasaan

orang dewasa dan anak sehingga tidak bisa digabungkan dengan

lingkungan Lapas orang dewasa. Hal ini juga dapat dilihat dari

perbedaan yang hak yang di dapatkan :

Pasal 22

(1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 kecuali huruf g.


hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



40


Pasal 29

(1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.


hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)


Adanya pembatasan hak yang diterima disebabkan perbedaan

perlakuan antara orang dewasa dan anak-anak, misalnya seorang

anak tidak mendapatkan premi atau upah dikarenakan anak-anak

tidak bekerja dan sebagainya.

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Angka (6) Tahun 1999 Tentang HAM, Pelanggaran Hak Asasi

Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang

termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau

kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,

membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau

kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang

berlaku.


41


7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan

dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

Undang-undang ini mengatur fungsi lapas sebagai lembaga pembinaan

terhadap warga binaan. Fungsinya sendiri diatur secara jelas di dalam

pasal-pasal berikut ini :

Pasal 6

(1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program

pembinaan.

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi

secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap

pembinaan.

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri

dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap, awal; b. tahap lanjutan;

dan c. tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan

melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan

data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman


42


Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali

Narapidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil

pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan

pembinaan.

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di

LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam

beberapa klasifikasi dan spesifikasi.

(3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang

bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3

(satu per tiga) dari masa pidana.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf b meliputi: a. tahap lanjutan pertama, sejak


43


berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu

per dua) dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak

berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan

2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf c dilakasanakan sejak berakhirnya tapap lanjutan

sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang

bersangkutan.

Pasal 10

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) meliputi: a. masa pengamatan, pengenalan dan

penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; b.

perencanaan program pembinaan kepribadian dan

kemandirian; c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian

dan kemandirian; dan d. penilaian pelaksanaan program

pembinaan tahap awal.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) meliputi: a. perencanaan program pembinaan lanjutan;

b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan; c. penilaian

pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan d. perencanaan

dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3) meliputi: a. perencanaan program integrasi; b.


44


pelaksanaan program integrasi; dan c. pengakhiran

pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksdu dalam ayat (1),

(2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat

Pemasyarakatan.

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS

wajib memperhatikan hasil lintas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program

pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3)

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Pasal 11 (1)

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di

LAPAS. (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar

LAPAS oleh BAPAS. (3) Dalam hal Narapidana tidak

memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir

Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Pasal 12 Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak

dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau

integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan

pembinaan khusus.


45


8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak

Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan

BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana,

Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien

Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud

dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap

dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk

menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan

bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan

datang.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan


46


Dalam Undang-undnag ini akan dibahas implementasi dari setiap hak

yang dimiliki oleh warga binaan yang dapat dilihat dalam pasal-pasal

berikut ini:

Pasal 2

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak

untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya.

2. Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di

dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program

pembinaan.

3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

1. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk

memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.

2. Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan

pertimbangan Kepala LAPAS.

3. Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS

setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi

terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.


47


Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib

mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai

dengan agama dan kepercayaannya. Bagian Kedua Perawatan

Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak

mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

1. Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi

pekerti.

2. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan

rohani dan pendidikan budi pekerti.

3. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama

dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau

perorangan.

Pasal 7


mendapat perawatan jasmani berupa : a. pemberian

kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; b. pemberian


48


perlengkapan pakaian; dan c. pemberian perlengkapan tidur

dan mandi.

2. Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan

Anak Negara selesai didaftar. (3) Narapidana, Anak Pidana,

dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah

ditetapkan. Pasal 8 Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perawatan

jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan

pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 10

1. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan

pengajaran.

2. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama

dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi

bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badanbadan

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan

pengajaran.


49


Pasal 11

1. Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.

2. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan

membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang

tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di

luar LAPAS.

3. Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan

menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan

yang sederajat.

4. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah

berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak

memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang

berwenang. Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan dan Makanan.

Pasal 14


memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.


50


2. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya

dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan

seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

1. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.

2. Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka

pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan lainnya.

Pasal 16

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

2. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada

keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga

kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

3. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya

penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut

dirawat secara khusus.

4. Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri.


51


Pasal 17

1. Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter

LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar

pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum

Pemerintah di luar LAPAS.

2. Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin

tertulis dari Kepala LAPAS.

3. Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa

dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS

dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

4. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita

dibebankan kepada negara.

5. Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan

yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan

kepada keluarganya.

Pasal 18

1. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan

meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala

LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.


52


2. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan diduga

meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera

melapor kepada Kepolisian.

3. Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang

tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali

dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah

diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya,

penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata

cara agama atau kepercayaannya.

4. Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik

Pemasyarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan

kepada keluarga atau ahli warisnya.

5. Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.

6. Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik

Pemasyarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil

oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan

setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi

milik negara.

7. Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik

Pemasyarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit

penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera

dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.


53


Pasal 19


mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah

kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

2. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang

berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas

petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai

dengan kebiasaan di negaranya.

3. Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga

makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak

didik Pemasyarakatan.

10. Keputusan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1999 Tentang

Remisi

Pasal 1

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana

penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi

apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani

pidana.

2. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-

undangan Republik Indonesia.

3. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.


54


Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

1. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17

Agustus

2. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan

yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang

bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai

lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka

yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh

penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

1. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah

dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana

yang bersangkutan selama menjalani pidana:

a. Berbuat jasa kepada Negara

b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau

kemanusiaan

c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan

di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan

perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana


55


dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri

Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak

diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

a. Di Pidana kurang dari 6 (enam) bulan;

b. Dikenakan Hukuman displin dan didaftar pada buku

pelanggaran tata tertib

Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan

pada pemberian Remisi:

a. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas

b. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda


56


C. Landasan Teori

Untuk mendukung pentingnya suatu penelitian diperlukan adanya

kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro

bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap

penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.6

Mengenai teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokan dalam

tiga golongan besar yaitu :

a. Teori Absolute atau teori pembalasan (vergeldigns theorien)

b. Teori Relative atau teori tujuan (doel theorien)

c. Teori Gabungan (verenigings theorien)7

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori

pembinaan maka dibawah ini akan dibahas satu persatu mengenai teori

tersebut.

1. Teori absolute atau teori pembalasan (Retributive/Vergelding

Teorrien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

melakukan kejahatan atau tindakan pidana (quia peccatum est) dan

pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan

kepada orang yang melakukan kejahatan. Tokoh-tokoh yang terkenal

yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain Karl dan Hugel.

Mereka beranggapan bahwa hukuman adalah suatu konsekuensi

6 Ronny H. Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia,1982)hlm.37

7 E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta,158),hlm.157


57


daripada dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan,

maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang

melakukan kejahatan. Jadi fungsi pidana disini adalah pembalasan bagi

orang yang melakukan kejahatan dan memuaskan tuntutan keadilan,8

keberadaan pemidanaan itu sendiri tergantung pada ada tidaknya

kejahatan.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (Utilitarian/Doel Theorieen)

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan

absolute dan keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai

tetapi hanya sebagai sarana. Untuk melindungi kepentingan masyarakat

dan mengurangi frekuensi kejahatan. Karena tujuannya yang

bermanfaat ini maka teori relatif disebut juga teori tujuan (Utilitarian

Theory) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah

membuat kejahatan (quia pecatum eas) tetapi supaya orang itu tidak

melakukan kejahatan lagi (nepeccetur).9 Jadi tujuan pidana menurut

relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban didalam masyarakat tidak

terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku

kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk

8 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni,edisi ke 2:1992),hlm 11. Tuntutan

keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam dukunya “Philosophy of Law”

bahwa “pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si

pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi didalam semua hlm. Harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah

melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan

masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum revolusi/keputusan masyarakat itu

dilaksanakan. Hlm. Ini ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan

balas dendam tidak boleh tepat pada anggota masyarakat karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum

9 Ibid,hlm.16


58


memelihara ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan pidana, teori

relatif ini dapat dibagi 2 (dua), yakni :

1. Prevensi umum (generale preventive)

Pada intinya, prevensi ini menekankan bahwa tujuan pidana adalah

untuk mempertahankan ketertiban masyarakan dari gangguan

penjahat. Dengan memidanakan pelaku kejahatan, diharapkan

anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.10

2. Prevensi Khusus (speciale preventive)

Pada intinya prevensi ini menekankan bahwa tujuan pidana itu

dimaksudkan agar terpisana jangan melakukan atau mengulangi

perbuatannya lagi dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk

mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota

masyarakat yang baikd an berguna, sesuai dengan harkat dan

martabatnya.

3. Teori Gabungan

Menurut Teori Gabungan bahwa tujuan Pidana itu selain membalas

kesalahan, penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat

dengan mewujudkan ketertiban. Dengan demikian pada hakikatnya

Pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan

10

M. Sholehuddin, Sistem Sangsi dalam Hukum Pidana,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),hlm.76.


59


pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Teori gabungan ini

dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:11

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan

itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang pelu dan cukup untuk

dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh

lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori : Teori Gabungan

1. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori

pembalasan dengan teori tujuan. Penganut teori ini adalah BINDING.

Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing

mempunyai kelemahankelemahan. Terhadap Teori pembalasan:

1. Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran

pembalasan tidak jelas.

2. Di ragukan adanya hak Negara untuk menjatukan pidana

sebagai pembalasan.

3. (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat

bagi masyarakat.

11

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.


60


Terhadap Teori tujuan:

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan,

sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori

pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.

2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana

yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan;

3. Bukan hanya masyarakat harus diberi kepuasan, tetapi juga

kepada penjahat itu sendiri. Maka oleh karena itu, tidak saja

hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat

dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu

(seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus

bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan

pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus

memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat

itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan

antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.12

12

Ibid.,hal 63.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. 1. 1repository.uib.ac.id/1140/5/S_1451085_chapter2.pdf · 2018. 11....

Documents

Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. 1. 1repository.uib.ac.id/1140/5/S_1451085_chapter2.pdf · 2018. 11....