19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum telah

dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya

tulis ketiga yang di buat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan

pertama, politeia dan politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam

Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah

yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.14

Pemikiran Plato tentang Negara Hukum tersebut adalah untuk mencegah

kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-

hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-

wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat. Gagasaan Plato tentang

negara hukum semakin tegas ketika di dukung oleh Aristoteles (murid Plato),

yang menuliskannya dalam buku Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara

yang baik adalah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan

hukum.

14 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal. 24

20

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai

berikut:

a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;

b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan padda

ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-

wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;

c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas

kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan

pemerintah despotik (satu penguasa);

Konsep Rechtsstaat di Jerman dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami

oleh Immanuel Kant berkembang di negara-negara civil law system dan dari

Albert Venn Dicey dengan konsep rule of law yang berkembang di negara-

negara penganut common law/anglo saxon. Menurut Philipus M. Hadjon,15

bahwa kemunculan negara dalam konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem

hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “Modern Roman Law”,

sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut

“common law”.

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan

konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang

pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar

warga negara dan perlindungannya. Esensi dari negara berkonstitusi adalah

15Philipus M. Hadjo, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya

1987, Hal. 76-82.

21

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan

konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) conditio sine quanon.

Menurut Sri Soemantri, 16tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak

mempunyai Konstitusi atau undang-undang dasar, Negara dan konstitusi

merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan

negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai

aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Budiono Kusumohamidjojo, 17berpendapat lalu mengemukakan bahwa

pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai

negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dkucilkan dari pergaulan

masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan

memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Hukum juga menjadi aturan

permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga

perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik. Dengan

demikian, hukum tidak mengabdi kepada kepentingan politik sektarian dan

primordial, melainkan kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan.

Menurut Bothling, negara hukum adalah 18“de staat, waarin de

wilsvriheid van gezagdragers is beperket door grnezen van recht” (negara,

dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan

16Soemantri Sri. M., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bulan Bintang, Bandung,

1992, Hal. 3. 17Kusumohamidjojo Budiono, Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil, Grasindo

Jakarta, 2004, Hal. 147. 18Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.18

22

hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan

pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudakan dengan cara, “Enerzids in

een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een

begrenzing van de bevoegdheden van wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim

dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan

kewenangan oleh pembuat undang-undang).

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

19Prof. Bagir Manan, mengatakan bahwa konsep negara hukum sangat

terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam

literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam

dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum

Anglo-Saxon. Menurut Thahir Azhary, 20dalam kepustakaan ditemukan lima

macam konsep negara hukum yaitu:

i. Nomokrasi Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya

diterapkan di negara-negara Islam.

ii. Rechtsstaat, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara

Eropa Kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman, Prancis.

iii. Rule of Law, adalah knsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara

Anglo-Saxon, seperti: Inggris, USA.

iv. Sosialist Legality adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-

negara komunis.

19Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta

Timur, 2013, Hal. 32 20Azhary, M. Tahir, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, Hal. 63.

23

v. Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang

diterapkan di Indonesia.

3. Unsur-Unsur Negara Hukum

Menurut Ridwan. HR, Konsepsi Negara Hukum dalam

pengembangannya telah mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat

dilihat diantaranya:

i. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;

ii. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;

iii. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);

iv. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

v. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang

bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak

memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

vi. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara

untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang

dilakukan oleh pemerintah;

vii. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata

sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

a. Supremasi Hukum

Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum,

yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman

teertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada

24

hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia,

tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

b. Persamaan dalam Hukum

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan

pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.

Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan deskriminatif

dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang

terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang di

namakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok

masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar

kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara

dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

c. Asas Legalitas

Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas

dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan

pemerintahan harus di dasarkan atas peraturan perundang-undanganyang sah

dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis. Peraturan perundang-

undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebihh dulu atau mendahului

tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap

perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures

(regels)

.

25

d. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan

cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan

kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap

kekuasaan pasti memiliki kecendrungan untuk berkembang menjadi sewenang-

wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton “Power tends to corrupt, and

absolute power corrupts absolutely”. Karena itu kekuasaan harus selalu dibatasi

dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang

bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling

mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

e. Organ-organ Eksekutif yang Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di era sekarang berkembang pula

tentang pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent,

seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada

pula lembaga-lembaga baru seperti komisi Hak Asasi Manusia, Komisi

Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain

sebagainya.

Lembaga, badan atau organisasi-organisasi tersebut, sebelumnya dianggap

sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang

menjadi independen, sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak

seseorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun

pemberhentian pimpinannya.

26

f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Adanya Peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and

impartial judiciary). Ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam

menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun

juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang

(ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan

adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, baik

intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari

kalangan masyarakat dan media massa.

Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang atau

peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang

mensuarakan perasaan hukum dan keadilan yang hidup di tengah-tengah

masyarakat.

g. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara juga menyangkut prinsip

peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai

pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap

negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk

menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan

hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.

h. Peradilan Tata Negara

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan

memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara

27

hukum modern lazim juga mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah

konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

Pentingnya mahkamah konstitusi (constitutional courts), adalah dalam

upaya untuk memperkuat system checks and balances antara cabang-cabang

kekuasaan yang sengaja di pisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya

Mahkamah ini di beri fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas

undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus

berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antarlembaga negara yang

mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terahadap hak asasi manusia dengan

jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara

hukum yang demokratis.

Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyandang hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan

demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi

arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karenanya,

adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu

merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai

negara hukum.

Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar

dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara

28

adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum

dalam arti yang sesungguhnya.

j. Bersifat Demokratis

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat

yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan

ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh

ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh atau hanya untuk kepentingan

penguasa secara bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh karena hukum

memang bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir

orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi

semua orang tanpa terkecuali.

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara

demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum

(nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses

pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang

terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara

29

komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka

menjamin keadilan dan kebenaran.

4. Konsep Negara Hukum Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan

landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas

hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Sebelum

dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan

dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa

Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan

UUD 1945 sebelum perubahan21.

Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh

kunci pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia. Jelas bahwa cita-cita

Negara hukum (rule of law) yang tekandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar

Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan

bukalah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekeuasaan, yang dapat

menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang

demikian bukanlah hukum yang adil (just law), yang didasarkan pada keadilan

21 Marjanne Termorshuizen, The Consept Rule of Law, dalam “JENTERA Jurnal Hukum”,

Edisi 3 tahun II, Jakarta, 2004, Hal. 78

30

bagi rakyat. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang

kemudian menjadi rechtmatigheid22.

Dengan demikian rechtsstaat memiliki inti upaya memberikan

perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan

perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM,

yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian

kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan

di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat

diminimalkan. Di samping itu, konsep rechtsstaat menginginkan adanya

perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang

independen. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi

yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri.

B. Tinjauan Kebebasan Beragama dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan.

Indonesia sebagai negara yang mengakui dan sedang terus berusaha

menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya terus melakukan

diseminasi23 dan meng-HAM-kan setiap sektor kehidupan bermasyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

22 Soedjati Djiwantono, Setengah Abad Negara Pancasila, Centre for Strategic and

International Studies (CSIS), Jakarta, 1955, Hal. 11 23 Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu

agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

31

Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat

dalam database administrasi kependudukan.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (5), terhadap penduduk yang agamanya belum

diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, elemen data penduduk

tentang agama dapat tidak diisi pada dokumen kependudukan khususnya KTP

elektronik. Sehingga, tiada hambatan bagi setiap penduduk untuk melengkapi

dokumen kependudukannya.

Hal tersebut merupakan langkah progresif Pemerintah dalam

menyelenggarakan perlindungan dan penghormatan HAM warga negaranya.

Walaupun, jika dikaji lebih mendalam tidak diiisinya kolom agama pada kartu

tanda penduduk bagi penduduk yang agama atau kepercayaannya yang belum

diakui oleh negara adalah bentuk nyata diskriminasi administrasi kependudukan.

Karena negara kita adalah negara eufimis24, mungkin sebaiknya “diskriminasi”

tersebut harus kita maknai sebagai bentuk kebijaksanaan Pemerintah terhadap

kelompok minoritas agar tidak mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen

kependudukan atau tidak memaksa mereka untuk berbohong perihal agamanya

yang dipeluknya di hadapan negara.

Ketiadaan Peraturan Pelaksanaan dan Berpotensi Menyuburkan Atheisme

secara Legal Diperkenankannya oleh negara untuk mengosongkan kolom agama

pada KTP bagi penduduk yang agama dan kepercayaannya yang belum diakui

oleh negara ternyata masih terdapat hambatan. Hambatan tersebut berupa

24Eufimis adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan

kasar.

32

ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur kriterium agama dan

kepercayaan apa saja yang diakui untuk belum diakui di Indonesia.

Ketidakjelasan regulasi karena ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur

dan menjabarkan substansi dari materi UU Administrasi Kependudukan yang

sangat umum dapat menimbulkan kerawanan dalam penerapannya. Bahkan

terdapat potensi penyuburan faham atheis dengan menggunakan instrumen yang

legal.

Mengingat negara ini dibentuk berdasarkan by law dan by constitution

maka hendaknya Pemerintah membentuk peraturan pelaksanaan. Sehingga

dalam aspek substansi hukum (legal substance) tidak terdapat celah yang

digunakan sebagai sarana yang legal untuk menyuburkan atheisme. Apalagi

mengingat Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan. Konsep keseimbangan

dalam ber-HAM di Indonesia telah diatur secara jelas pada Konstitusi, negara

wajib menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya. Di sisi lain

warga negara harus menundukkan diri pada pembatasan oleh Undang-undang.

Dengan demikian, dapatlah dimaknai prinsip penghormatan hak asasi dan

kesetaraan di depan hukum (equality before the law) bukan hanya redaksi

pemanis dalam konstitusi dan bukan pula alibi untuk latah dan bebas berekspresi

dengan kata “asasi”.

Selanjutnya Pasal 34 ayat (4) menyatakan bahwa pelaporan pernikahan

bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan. Adanya

aturan yang tegas terhadap umat Islam ini memang sesuai dengan kondisi yuridis

faktual bahwa KUA adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan kutipan

33

Akta Perkawinan. Akan halnya penduduk di luar Islam justru terkesan tidak

diatur dengan jelas. Bagaimana sesungguhnya perkawinan yang dilakukan oleh

pemeluk aliran Kepercayaan atau masyarakat adat yang belum mempunyai

agama. Apakah mereka dapat dengan mudah memperoleh kutipan akta

perkawinan tersebut dari kantor catatan sipil. Selama aturan tersebut tidak tegas

dan jelas mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diterima oleh seluruh

warga negara maka Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat

dikatakan tidak memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga. Sampai

sejauh ini pemerintah baru mengakui keberadaan Khonghucu sebagai agama

dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negri No 470/336/SJ pada

tanggal 24 Februari 2006 tentang pelayanan administrasi kependudukan kepada

penganut Khonghucu. Dengan adanya Surat Edaran tersebut maka Pemerintah

Daerah wajib melayani administrasi kependudukan kepada penganut

Khonghucu.

Selain itu mengingat komposisi penduduk di Indonesia yang terdiri dari

macam suku dan mempunyai agama yang berbeda pula, seharusnya menjadi

perhatian yang serius bagi negara di dalam mengatasi hal ini. Pengaturan tentang

perkawinan campuran / perkawinan antar agama melalui prosedur pengadilan

tentu mengakibatkan kesulitan sejumlah warga. Pengaturan tentang perkawinan

campuran / perkawinan antar agama seperti yang terdapat pada pasal 35 melalui

penetapan pengadilan tentu mengakibatkan kesulitan sejumlah warga. Dengan

menggunakan prosedur pengadilan tentu masalah biaya dan waktu menjadi

pertimbangan sendiri bagi warga. Perkawinan sebagai hak bagi warganegara

34

yang akan melaksanakannya dalam hal ini perkawinan antar agama telah

direduksi sedemikian rupa sehingga bagi pemerintah seolah-olah menjadi

persoalan hukum.

Bagi pemerintah, segala tindakan hukum yang diambil baik dalam

melakukan tindakan hukum berupa pembuatan peraturan perundang-undangan

(regeling) maupun penerbitan ketetapan atau keputusan (beschiking), harus

menjamin sesorang bebas menentukan pilihannya terhadap agama yang di

yakininya serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanan hak

beragama itu, bukan menimbulkan pelanggaran terhadap pelaksanaan hak

dimaksud. Namun banyak tindakan pemerintah yang dinilai membatasi

seseorang untuk melaksanakan hak beragamanya.

Dari isi pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan ideologi negara

Indonesia dalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di

negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu besifat

mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan

perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas

memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar

dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara

untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan

berhak menentukan kewarganegaraan sendiri.

Berikutnya, dari isi pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa

setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur

paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk

35

memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah

yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara dan pemerintah

tidak boleh untuk melarang orang beribadah yakni sesuai dengan isi pasal 22

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Beragama.

Pemahaman mengenai freedom of religion, baik dalam arti positif maupun

negatif seperti diungkapkan Sir Alfred Denning bahwa kebebasan beragama

berarti bebas untuk beribadah atau tidak beribadah, meyakini adanya Tuhan atau

mengabaikannya, beragama Kristen atau agama lain atau bahkan tidak

beragama. Pengertian kebebasan beragama seperti yang ada dalam deklarasi

umum PBB tentu saja bersifat sangat liberal, dan nampak didominasi budaya

Barat. Ini berbeda dengan konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan di

Indonesia mengandung konotasi positif.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan

keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal

ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan

teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai

keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi.

Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki

beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Mengutip

36

Ensiklopedia administrasi25, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas

sebagai berikut:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai

terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan

suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka

orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud

sebagaimana yang dikehendaki”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat

dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki.

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan

dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat

diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha

atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud

adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan

keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang,

tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law and

Society”, yang dikutip oleh Soerjono (Soerjono Soekanto dan Abdullah

Mustafa), efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi

oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor

25 Di akses di https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum Pada Tanggal

15 Desember 2016

37

tersebut adalah:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu

sendiri.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah

kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang

penegakan hukum tersebut.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat

hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi

peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan

menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau

mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor

penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali26

berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari

hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan

hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun

mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi

efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal

26 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010,

Hal. 375.

38

pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di

dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam

menegakkan perundang-undangan tersebut. Teori efektivitas hukum menurut

Soerjono Soekanto27 adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan

oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada

efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung

dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto28 ukuran efektivitas

pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah

cukup sistematis.

27 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 8. 28 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung 1983, Hal. 8.

39

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur

bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan

yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum

tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan

baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan

profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto29

bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau

dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada

masyarakat.

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas

pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan

29 Ibid, Hal. 82

40

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai

alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan

prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto30

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana

prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan

kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan

angka waktu pengadaannya.

3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi

fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari

kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan

yang baik.

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun

peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

30 Ibid, Hal. 82

41

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas

atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan

kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari

komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan

disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam

hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter

tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang

ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat

positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya

rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk

melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat

muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak

adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya

semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar

warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga

masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi

atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih

memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya

42

dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya

temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut

relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita31 yaitu bahwa

faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya

terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan

penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang

sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto32 efektif adalah taraf sejauh mana suatu

kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya

dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi

perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum

tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses

pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu

kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan

inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan

hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat

muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak

efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga

31 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar

Maju, Bandung, 2001, Hal. 55. 32 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja

Karya, Bandung, 1988, Hal. 80.

43

karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga

masyarakat33.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik tidak terlepas dari

masalah kepentingan umum. Kepentingan umum dengan pelayanan umum

saling berkaitan. Pelayanan publik dalam perkembangan lebih lanjut dapat juga

timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan

organisasi. Melengkapi 10 uraian tersebut, ada beberapa pengertian pelayanan

publik. Menurut Dwiyanto bahwa pelayanan publik adalah:

“Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk

memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang

dimaksud menurutnya di sini adalah warga negara yang membutuhkan

pelayanan publik, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin

Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya”.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang diberikan oleh

suatu organisasi atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang

dibutuhkan masyarakat.

Pelayanan publik dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan

hak-hak dasar tersebut. Pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan

33 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum Yarsif Watampone, Jakarta,

1998, Hal. 186.

44

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dalam

bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat

maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan.

Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau

sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan

untuk usaha memenuhi kepentingan masyarkat. Pelayanan umum harus

mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, karena

pelayanan umum berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang

membutuhkan pelayanan.

Hanif Nurcholis dalam bukunya Teori dan Praktik Pemerintahan dan

Otonomi Daerah mengemukakan pelayanan publik sebagai:

“Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan

perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”34.

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat

banyak. Pelayanan publik diberikan oleh negara melalui organisasi atau

perusahaan maupun instansi pemerintah demi menciptakan kesejahteraan

masyarakat.

Menurut John Wilson yang dikutip oleh Hanif Nurcholis mengemukakan

bahwa:

34 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta,

2005. Hal. 175.

45

“Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori

sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN atau BUMD. Ketiga

komponen yang menangai sektor publik tersebut menyediakan layanan publik,

seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, bantuan sosial dan

penyiaran”.

Pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat melibatkan

kedua belah pihak untuk saling bekerjasama. Masyarakat diharapkan dapat

berpartisipasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, yakni dengan

memenuhi aturan dengan kesadaran dan menghargai administrator publik yang

memberikan pelayanan. Suatu instansi pemerintah merasa dihargai dan akan

bekerja dengan penuh tanggungjawab dalam memberikan pelayanan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran

ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan

lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam

kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Sinambela di dalam

bukunya bahwa pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan

masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang

dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara

46

didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat”35.

Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai pemenuhan keinginan dan

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah. Pelayanan publik juga

merupakan serangkaian atau sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah

atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh

masyarakat, karena pemerintah dan negara didirikan oleh masyarakat dengan

tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik

memiliki lima karakteristik yaitu:

1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan

tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.

2. Posisi tawar pengguna. Semakin tinggi posisi tawar pengguna atau klien,

maka akan semakin tinggi pula peluang untuk meminta pelayanan yang lebih

baik.

3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara

pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna.

4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol

atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau

penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Masyarakat akan merasa puas apabila pelayanan yang diberikan sangat

baik. Adaptasi layanan sudah sesuai dengan permintaan masyarakat sebagai

35 Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, 2006. Hal. 5.

47

penerima pelayanan. Posisi tawar pengguna, tipe pasar, lokus control dan sifat

pelayanan sebagai karakteristik dalam meningkatkan pelayanan publik yang

berkualitas.

1. Asas-Asas Pelayanan Publik

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian

kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap,

wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itu setidaknya mengandung asas-asas

antara lain:

1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik

tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing

pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar,

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap

berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya.

3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus

diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan,

kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi atau

Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka

Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan yang

bersangkutan berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat

48

untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Adapun Asas Pelayanan publik meliputi:

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-perundangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan

efektivitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan

masyarakat.

e. Kesamnaan Hak

Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan ,

gender, dan status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak

49

Pelayanan publik akan berkualitas apabila memenuhi asas-asas

diantaranya hak dan kewajiban; pengaturan setiap bentuk pelayanan umum

harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat

untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus dapat

memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum; dan

apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi atau Lembaga

Pemerintah atau Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau

Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban

“memberikan peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Tinjauan Umum Tentang Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang

mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang

Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan

manusia serta lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta,

āgama yang berarti "tradisi". Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini

adalah “religi” yang berasal dari bahasa Latin “religio” dan berakar pada kata

kerja “religare” yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya seseorang

mengikat dirinya kepada Tuhan36.

36 Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Agama, Diakses 15 Juni 2016

50

Dilihat dari perspektif agama, umur agama setua dengan umur manusia.

Tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk agama.

Agama ada pada dasarnya merupakan aktualisasi dari kepercayaan tentang

adanya kekuatan gaib dan supranatural yang biasanya disebut sebagai Tuhan

dengan segala konsekuensinya. Atau sebaliknya, agama yang ajaranajarannya

teratur dan tersusun rapi serta sudah baku itu merupakan usaha untuk

melembagakan sistem kepercayaan, membangun sistem nilai kepercayaan,

upacara dan segala bentuk aturan atau kode etik yang berusaha mengarahkan

penganutnya mendapatkan rasa aman dan tentram37.

Mengenai arti agama secara etimologi terdapat perbedaan pendapat, di

antaranya ada yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa

sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu: “a” berarti tidak dan “gama”

berarti kacau, jadi berarti tidak kacau38. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya39.

Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan “diin” (dari bahasa

Arab) dalam bahasa Eropa disebut “religi”, religion (bahasa Inggris), la religion

(bahasa Perancis), the religie (bahasa Belanda), die religion, (bahasa Jerman).

37 Abdul Madjid, et.al, al-Islam, Jilid I, Malang: Pusat Dokumentasi dan Publikasi Universistas

Muhammadiyah, 1989, Hal. 26 38 Taib Thahir Abdul Mu’in, Ilmu Kalam, Jakarta: Wijaya, 1992, hlm. 112. buku lain yang

membicarakan asal kata agama dapat dilihat dalam Nasrudin Razak, Dienul Islam, Bandung: PT al-Ma’arif, 1973, hlm. 76. Zainal Arifin Abbas, Perkembangan Pikiran Terhadap Agama, jilid 1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984, Hal. 39

39 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; edisi III, Cet 2, Balai Pustaka, 2002, Hal. 12

51

Kata “diin” dalam bahasa Semit berarti undang-undang (hukum), sedang kata

diin dalam bahasa Arab berarti menguasi, menundukkan, patuh, hutang, balasan,

kebiasaan. Meskipun terdapat perbedaan makna secara etimologi antara diin dan

agama, namun umumnya kata diin sebagai istilah teknis diterjemahkan dalam

pengertian yang sama dengan “agama”40. Kata agama selain disebut dengan kata

diin dapat juga disebut syara, syari’at/millah. Terkadang syara itu dinamakan

juga addiin/millah. Karena hukum itu wajib dipatuhi, maka disebut addin dan

karena hukum itu dicatat serta dibukukan, dinamakan millah. Kemudian karena

hukum itu wajib dijalankan, maka dinamakan syara41.

Sumber terjadinya agama terdapat dua katagori, pada umumnya agama

Samawi dari langit, agama yang diperoleh melalui Wahyu Illahi antara lain

Islam, Kristen dan Yahudi. Selain itu agama Wad’i atau agama bumi yang juga

sering disebut sebagai agama budaya yang diperoleh berdasarkan kekuatan

pikiran atau akal budi manusia antara lain Hindu, Buddha, Tao, Khonghu Cu dan

berbagai aliran keagamaan lain atau kepercayaan42. Agama Asli adalah bentuk-

bentuk atau cara-cara penyembahan yang ada pada suatu suku dan sub-suku;

kerohanian khas pada suatu bangsa, suku, dan sub-suku; berasal dari antara

mereka sendiri, serta tidak dipengaruhi atau meniru dari komunitas ataupun

orang lain43. Secara umum pengertian agama adalah suatu sistem kepercayaan

kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan

40Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997,

Hal. 63 41Taib Thahir Abdul Mu’in, op.cit, Hal. 121 42 Pengertian-agama-secara-umum, /http://umum.kompasiana.com/ Diakses 15 Juni 2016 43 Agama asli, http://www.jappy.8m.net/blank_11.html, Diakses 15 Juni 2016

52

interaksi dengan-Nya. Pokok yang ada dalamnya adalah eksistensi Tuhan,

manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesama44.

F. Tinjauan tentang Penganut/Penghayat Aliran Kepercayaan

Ditinjau secara sosiologis, dalam hidupnya baik secara individual maupun

hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat lepas dari unsur religi, apapun religi

yang dianutnya. Sebagai hasil perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia menganut

berbagai agama dan kepercayaan. Religi yang dekemukakan oleh Durkheim

dengan toteminismenya, berbeda dengan mentalitas primitif yang dikemukakan

oleh Levi Bruhl. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Levi Bruhl bahwa:

“….karena struktur masyarakat beraneka ragam, maka demikian juga

gambaran-gambarannya, dan begitu pula pemikiran individunya. Setiap corak

masyarakat karenanya punya mentalitas yang khas, karena masing-masing

punya kebiasaan dan lembaga-lembaga yang khas pula, pada dasarnya

hanyalah merupakan suatu aspek tertentu bagi gambaran-gambaran kolektif;

semua itu adalah gambaran-gambaran yang dipikirkan secara obyektif.”

Dalamkehidupan masyarakat primitif, menegaskan bahwa keberadaan

individu dan pemikirannya terhadap suatu hal tergantuk pada masyarakatnya,

karena masyarakatlah yang memberikan pengetahuan dan konsep-konsep

kehidupan sebagai suatu fenomena sosial maupun fenomenal alam pada

individu. Kemunculan religi yang hidup dalam masyarakat sederhana tidak lain

karena adanya fenomena alam, diluar jangkauan dan keterbatasan pemikiran

manusia dalam menjawab fenomena tersebut, sehingga mereka menganggap

44 Lasiyo dan Yuwono, Pengantar Ilmu Filsafat, Yogyakarta: Liberty, 1985, Hal. 6

53

adanya kekuatan supra-natural, sehingga harus dihormati dan dipuja agar

memberikan perlindungan dan berkah bagi masyarakat, sehingga Firth

mengemukakan sebagai berikut:

“Jika kita namakan hal ini suatu kepercayaan (religi) gaib, maka kita

sekali-kali tidak bermaksud mengatakan bahwa hal-hal yang dipercaya rakyat

tadi oleh mereka harus dianggap sebagai suatu diluar kekuasaan alam, akan

tetapi oleh karena hal-hal itu tidak merupakan sebagian dari apa yang menurut

pengalaman kita harus digolongkan ke dalam kekuatan alam. Pada hakekatnya

tindakan hal-hal gaib tadi merupakan penyempurnaan bagi usaha-usaha biasa

dari manusia…”

Pendapat tersebut menegaskan bahwa kepercayaan terhadap hal-hal gaib

di luar jangkauan manusia merupakan kekuatan sebagai penyelaras hubungan

manusia dengan alam dan sebagai pengawasan terhadap tingkah laku dengan

sesamanya maupun dengan alam melalui norma-norma yang dihasilkannya, baik

dalam bentuk anjuran, keharusan, maupun larangan. Manusia memiliki rasa

takut apabila melanggar norma yang telah ditetapkan, dan setiap pelanggaran

yang dilakukan dapat mendatangkan bencana tidak saja kepada si pelanggar,

tetapi juga kepada orang lain dalam kelompoknya bahkan bagi seluruh

masyarakat, sehingga manusia senantiasa mentaati norma yang ada dan menjaga

keselarasan hidup dengan alam.

Dalam berhubungan dengan sang pencipta, nenek moyang kita sudah

berusaha mengenalnya. Dengan demikian, lahirlah kepercayaan yang dikenal

dengan animisme (peercaya bahwa benda mempunyai kekuatan gaib) dan

dinamisme (setiap benda mempunyai jiwa). Dalam perkembangannya

selanjutnya, mereka merasa berhutang budi kepada nenek moyangnya maka

54

lahirlah suatu kepercayaan memuja roh nenek moyang. Jadi Kepercayaan itu

adalah anggapan atau sikap mental bahwa sesuatu itu benar. Arti lainnya dari

kepercayaan adalah suatu yang diakui sebagai benar. Kita tidak dapat

membayangkan manusia dapat hidup tanpa kepercayaan apapun, karena

kepercayaan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia.

Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataannya kita

temui bentuk-bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lainnya, maka

sudah tentu ada dua kemungkinan, semuanya itu salah atau salah satu

diantaranya benar. Di Samping itu, masing-masing bentuk kepercayaan mungkin

mengandung unsur kebenaran dan kepalsuan yang bercampur baur. Maka satu-

satunya sumber dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Maksudnya

kebenaran disini merupakan asal dan tujuan segala kenyataan.

G. Tinjauan Umum tentang Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta

informasi (drafting and recording data + information) secara sistematis dengan

tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya

kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Secara

etimologi, administrasi berasal dari bahasa Yunani “Administrare” atau

administer yang berarti mengendalikan, mengelola atau menangani urusan

urusan seperti negara, pemerintahan, rumah tangga ataupun pengelolaan suatu

bisnis/usaha.

55

Banyak pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli

administrasi, ada pengertian adminitrasi secara luas dan ada pengertian

administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses

sosial. Dalam pengertian yang luas adalah 45merupakan suatu fungsi yang

memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha

kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan administrasi juga merupakan urat

nadi perusahaan dan administrasi juga dapat memperlihatkan fakta dan

keterangan yang diperlukan untuk perencanaan secara rinci dan keterangan/data

yang meliputi catatan yang akurat, formulir serta laporan yang meliputi tugas

administrasi.

Pemahaman yang tepat tentang peranan administrasi dalam kehidupan

modern sangat tergantung pada definisi yang digunakan sebagai titik tolak

berpikir. Administrasi didefinisikan sebagai “keseluruhan proses kerja sama”

antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan

memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil

guna.

Apabila definisi diatas disimak, akan terlihat paling sedikit 3 hal yaitu:

Administrasi merupakan suatu seni sekaligus sebagai proses. Sebagai seni,

penarapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang sifatnya sangat

45 Sondang, P. Siagian, Kerangka Dasar Ilmu Administrasi, Rineka Cipta, Cetakan 2, Jakarta,

2001. Hal. 12

56

situasional dan kondisional. Administrasi selulu terikat pada kondisi, situasi,

waktu dan tempat.

Administrasi memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua oarang atau

lebih, orang-orang tersebut bekerja sama dalam hubungan yang sifatnya formal

dan hirarkis, adanya tujuan yang ingin dicapai. Adanya tugas-tugas yang harus

dilaksanakan dan tersedianya sarana dan prasarana tertentu.

Administrasi sebagai proses kerja sama bukanlah merupkan hal baru

karena administrasi sesungguhnya timbul bersamaan dengan timbulnya

peradaban manusia. Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu

ad+ministrare yang berarti melayani, membantu, menunjang dan memenuhi.

Istilah administrsi sama dengan tata usaha, artinya setiap kegiatan yang

mengadakan pencatatan berbagai keterangan yang penting didalam

usaha/organisasi yang bersangkutan.

Mengenai administrasi dapat dijelaskan bahwa administrasi merupakan

sub sistem dari sistem administrasi organisasi yang bekerja sama dengan sub

sistem lain membentuk suatu tujuan. Didalam ini bahwa administrasi dapat di

artikan dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Sedangkan dalam pengertian sempit, Menurut 46Prajudi Atmosudirjo.

Administrasi dibedakan menjadi dua pengertian yakni Administrasi dalam

pengertian sempit, berarti tata usaha (administratie) atau Office work.

Administrasi dalam pengertian luas dapat ditinjau dari sudut yaitu dari sudut

proses, dari sudut fungsi atau tugas dan dari sudut kepranataan ialah Sebagai

46 Syam Agus, pengantar administrasi niaga. UNM, Makassar, 2011, Hal. 42.

57

proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan,

penggerakan, pengawasan atau pengendalian sampai dengan proses pencapaian

tujuan. Dari sudut fungsi administrasi berarti keseluruhan aktivitas yang mau

tidak mau harus dilaksanakan secara sadar oleh pihak yang berkedudukan

sebagai administrator. Dan dari sudut kepranataan aktivitas yang dilaksanakan

didalam suatu lembaga.

Sejalan dengan perkembangan zaman administrasi berkembang sebagai

disiplin ilmu yang berusaha mengembangkan dan mengungkapkan materinya

secara berkualitas, agar berdaya dan berhasil guna dalam memberikan tuntutan

praktis, bage pengendalian kerja sama sejumlah manusia didalam suatu

organisasi. Dalam kenyataannya bahwa ilmu administrasi merupakan deskripsi

data pengalaman manusia dalam mengendalikan kerja sama yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai obyektivitas, karena telah teruji

keberhasilan penggunaannya di dalam praktik. Sutrisno Hadi di dalam bukunya

“Metodologi Research jilid 1” mengatakan bahwa “ilmu pengetahuan

sebenarnya tidak lain adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman dan

pengetahuan-pengetahuan dari sejumlah orang yang dipadukan secara

harmonis dalam suatu bangunan yang teratur”.

2. Tinjauan Administrasi Kependudukan

47Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

47 Lihat Dirjen Administrasi Kependudukan DEPDAGRI, 2008, Hal. 3.

58

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain. Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap

penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan

oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat agar pemerintah dapat

dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap

penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib.

Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran,

kematian, dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau

perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat

keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat,

atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dokumen Kependudukan

adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi

penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam

pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI)

maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau

perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan

perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara.

Dengan adanya sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam

mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang

pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

59

Dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi:

1. Biodata Pendudukan;

2. Kartu Keluarga (KK);

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

4. Surat keterangan kependudukan;

5. Akta Pencatatan Sipil. Surat keterangan kependudukan meliputi surat-surat

sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Pindah;

b. Surat Keterangan Pindah Datang;

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

f. Surat Keterangan Kelahiran;

g. Surat Keterangan Lahir Mati;

h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

j. Surat Keterangan Kematian;

k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa penting, yaitu:

1. Kelahiran;

60

2. Kematian;

3. Lahir mati;

4. Perkawinan;

5. perceraian; 6

6. Pengakuan anak;

7. Pengesahan anak; 8

8. Pengangkatan anak;

9. Perubahan nama;

10. Perubahan status kewarganegaraan;

11. Pembatalan perkawinan;

12. Pembatalan perceraian; dan Peristiwa penting lainnya.