15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mahkamah Agung

A.1 Pengertian Umum MahkamahAgung

Menurut Pasal 24(a) angka 1Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, ialah “Mahkamah Agung adalah lembaga yang

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”13

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perubahan kedua

atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang

berbunyi “Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi dari

semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas

dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.14

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA)

adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang

merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan

Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan

lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan

13Undang-UndangDasarRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24(a) angka 1

14Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamahAgung

16

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha Negara.15

Mahkamah Agungpadalah lembaga pengawasan internal yang

memegang fungsi control dari dalampterhadap kinerja hakim agar sesuai

dengan amanat Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agungpadalah

pengadilan tertinggipdan melakukan pengawasan-pengawasan tertinggi atas

perbuatan pengadilan. Mahkamah Agung tidakphanya berfungsi di bidang

peradilan belaka, melainkanOmempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika

disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyaiObeberapa fungsi, yakni:

Fungsi Peradilan, FungsiOPengawasan, Fungsi Mengatur, Fungsi Penasehat,

dan FungsiOAdministratif.16

A.2 Wewenang Mahkamah Agung

Wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah

Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 24a Ayat 1 yang berbunyi,

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang”17

15Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://www.mahkamahagung.go.id, diaksestanggal 2

Feb 2019 16

Budiman B. Sagala, Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, (Jakarta:Gahlia

Indonesia, 1982), Hal. 157-158.

17Pasal 24A Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

17

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung,

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan

memutus:

a. Permohonan kasasi;

b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;

c. Pemohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hokum tetap.”18

Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 2004

perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung, yang berbunyi, “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang”19

Menurut Pasal 32 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2009

perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Pasal 32 Ayat (3)

Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang

hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua

badan peradilan yang berada dibawahnya.”

“Pasal 32 Ayat (4)

Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau

peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang

berada dibawahnya”20

18Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

19Pasal 31 ayat (1) Undang-UndangNo.5 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun

1985 Tentang Mahkamah Agung

20Pasal 32 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-

Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

18

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Atas Satwa

B.1 Pengertian Satwa yang Dilindungi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian satwa adalah

binatang. Berikut beberapa macam satwa menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia:

a. Satwa buru, merupakan satwa liar yang menurut undang-undang atau

peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu

b. Satwa langka, merupakan satwa yang tinggal sedikit jumlahnya dan

perlu dilindungi

c. Satwa liar, merupakan semua binatang yang hidup di darat dan di air

yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang

dipelihara oleh manusia

d. Satwa migran, merupakan satwa yang berpindah tempat secara teratur

dalam waktu dan ruang tertentu.21

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentangOKonservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwaOadalah segala macam jenis sumber

dayaOalam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat air dan udara,

sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air,

dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas

maupun yang dipelihara oleh manusia.

Satwa disebut sumber daya alam karena seperti tumbuhan yaitu merupakan

makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia, akan tetapi

21

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id, access 12April 2019

19

juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Walaupun satwa merupakan

sumber daya alam yang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi

tetap harus menjaga kelestariannya.22

Satwa yang dilindungi adalahOjenis satwa yang karena populasinya sudah

sangat kecil sertaOmempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat.

Berkurangnya satwa yang dilindungiOdapat dicegah dengan ditetapkan

perlindungan hukumOterhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak

boleh dibunuh, dimiliki,Oditangkap, diburu, serta diperdagangkan. Hal ini untuk

menjaga kelestarian satwaOtersebut dari kepunahan.23

Satwa yang dilindungi jugaOmerupakan satwa yang telah jarang

keberadaannya dan olehOkarenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah

satu tindakan hingga saat ini masih seringOterjadi dan melanggar aturan dalam

perlindungan satwaOadalah perdagangan satwa secara liar. perdagangan satwa

secara liar merupakan tindakan yang melanggarOketentuan yang terdapat dalam

Undang-Undang No.5 TahunO1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalamOpasal 21 telah disebutkan larangan

untuk memperdagangkanOsatwa yang dilindungi.24

Pasal 21 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

22Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Satwa, http://www.pengertianmenurutparaahli.net,

access 2 Feb 2019

23Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, “Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi

Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)”, JIM Bidang

Hukum Pidana : Vol. 1, No.1,Agustus 2017, Hal.45

24

Tri Rahayu, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar”

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), Hal.17-18

20

(1) Setiap orang dilarang untuk:

a. mengmbil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara,

mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau

bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam

keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di

dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk:

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan

hidup;

b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau

memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi25

B.2 Jenis Satwa yang Dilindungi

Jenis satwa yangOdilindungi menurut Peraturan Pemerinah Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

Berikut beberapa satwa yang dilindungi jenis Mamalia26

:

1. Anoa dataran rendah, anoa pegunungan

2. Paus biru, paus bersirip, paus bongkok

3. Banteng

4. Monyet hitam sulawesi, monyet jambul

5. Badak jawa, badak sumatera

25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati Dan Ekosistemnya

26Lampiran Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

21

6. Duyung

7. Lutung jawa, lutung merah, lutung dahi putih

8. Kidang

9. Harimau dahan, harimau sumatera, harimau jawa

10. Lumba-lumba

11. Gajah

12. Bajing terbang, bajing tanah bergaris, bajing tanah

13. Trenggiling

14. Macan tutul, macan kumbang

15. Musang air, musang sulawesi, musa congkok

16. Tapir

17. Kanguru pohon, kanguru tanah

18. Landak irian, landak semut

19. Orang utan

20. Kucing merah, kucing hutan, kucing bakau, kucing emas, kucing dampak

21. Beruang madu

22. Binturung

23. Kuskus

24. Simpei mentawai

25. Babirusa, rusa sambar, rusa bawean

Berikut adalah beberapa satwa yang dilindungi jenis Burung:

1. Burung elang

2. Burung madu

22

3. Burung glatik kecil, glatik gunung

4. Ibis hitam punggung putih, ibis putih

5. Burung kowak merah

6. Burung trulek ekor putih

7. Bangau putih, bangau hitam, bangau tongtong, bangau putih susu

8. Kakatua jambul kuning, kakatua gofin, kakatua raja, kakatua hitam

9. Burung cendrawasih

10. Kasuari kecil, kasuari leher kuning, kasuari gelambir satu

11. Jalak bali, jalak putih

12. Nuri sangir, nuri sulawesi

13. Dara laut berjambul, dara mahkota

14. Burung maleo

15. Beo flores, beo nias, beo sumbawa

16. Burung hantu

17. Burung merak

18. Burung alap-alap

19. Burung kipas biru, burung kipas perut putih, burung kipas gunung,

burung kipas ekor merah,

20. Burung sesap

21. Burung gosong

22. Burung kuda

23. Burung kacamata leher abu-abu

24. Kasturi raja, kasturi sulawesi

23

25. Gangsa laut, gangsa batu aboti, gangsa batu muka biru, gangsa batu kaki

merah

Berikut beberapa satwa yang dilindungi jenis Reptil:

1. Penyu tempayan, penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik, penyu

ridel, penyu pipih

2. Kura-kura irian, kura-kura gading

3. Buaya air tawar, buaya muara, buaya siam, buaya sapit

4. Kadal panan

5. Biawak ambon, biawak maluku, biawak pohon, biawak coklat, biawak

hijau, biawak togian, biawak timor, biawak abu-abu, biawak kalimantan

6. Sanca hijau, sanca bodo, sanca timor

7. Bunglon sisir

Berikut beberapa satwa yang dilindungi jenis Serangga:

1. Kupu bidadari, kupu trogon, kupu raja

2. Kupu sayap burung peri, kupu sayap burung goliat, kupu sayap burung

surga, kupu sayap priamus

3. Kupu burung rotsil, kupu burung titon

Berikut beberapa satwa yang dilindungi jenis Ikan:

1. Selusur maninjau

2. Ikan raja laut

3. Belida jawa, lopis jawa

4. Pari sentani, hiu sentani

5. Wader goa

24

6. Peyang malaya, tangkelasa

7. Arowana irian, peyang irian, kaloso

C. Sanksi Hukum

Sanksi ialah akibat dari sesuatuOperbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain

(manusia atau organisasi sosial) atas sesuatuOperbuatan. Dalam hal perbuatan

yang penting bagi hukumOada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas

mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam halOpelanggaran sesuatu

peraturan hukumObiasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah.

Dengan perantaraanOalat-alat paksanya pemerintah dapat memaksa tiap-tiap

orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tataOtertib masyarakat, terutama tata

tertib hukum dalamOmasyarakat.28

Sanksi hokum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang

melanggar hokum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari

kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan

ditaatinya hokum dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan

hokum pidana.29

Macam-macam sanksi hokum

1. Sanksi Pidana

Dijatuhkan kepada seseorangOyang telah melanggar ketentuan hokum

pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hokumOpidana mengakibatkan

28

Ali Samiun, Pengertian Sanksi Dalam Hukum, http://www.informasiahli.com, access 3 April

2019.

29

Deswanti Dwi Natalianingrum, Penjelasan Sanksi Hukum, https://www.dictio.id, access 5 May

2019

25

perampasan kebebasan (hukuman penjara), hartaObenda (penyitaan),

kehormatan bahkanOjiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu

dalam penerapan hokum pidana harus mendasarkanOpada hokum acara

pidana yang jelas hal ini untuk memberikanOhak kepada seseorang untuk

membela diri, berkaitan pulaOdengan penerapan asas legalitas.

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R.

Soesilo, hukuman adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang

dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar

undang-undang hukum pidana”

Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu130

:

1) Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

a. Hukuman mati

b. Hukuman penjara

c. Hukuman kurungan

d. Hukuman denda

2) Hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu

b. Perampasan barang yang tertentu

c. Pengumuman keputusan hakim

30Shanti Rachmadsyah, Sanski Hukum (Pidana, Perdata dan Administratif)

,https://www.hukumonline.com, access 23 Mei 2019

26

2. Sanksi Perdata

Merupakan sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah

melanggar ketentuan hokum yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan.

Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda.

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat

berupa:

a. Putusan Condemnatoir, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak

yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya

b. Putusan Declaratoir, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu

keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat

menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata

c. Putusan Constitutif, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan

hukum dan menciptakan keadaan hukum baru

Jadi, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa,

1. Kewajiban untuk memenuhi kewajibannya (prestasi)

2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu

keadaan hukum baru31

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap

pelanggaran administrasi atau ketentuang undang-undang yang bersifat

administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa:

a. Denda (diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008)

31

Ibid.

27

b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (diatur dalam

Permenhub No. KM 26 Tahun 2009)

c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan

jatah produksi (diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008)

d. Tindakan administratif (diatur Keputusan KPPU No.

252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)

Dapat berbentukOpenolakan pemberian izin, setelah dikeluarkannya

izin sementara, mencabut izinOyang telah diberikan. Penerapan sanksi

administrative biasanya berkaitan denganOsuatu kegiatan usaha yang

dianggap telah terjadiOsuatu pelanggaran administrasi.32

BerikutadalahsanksiPidana yang diberikankepadaseseorang yang

melakukan pelanggaran yaitu jual beli satwa yang dilindungi. Berdasarkan

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 19 ayat 1

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka marga satwa”

Pasal 21 ayat 2

“setiap orang dilarang untuk:

a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan,

memelihara, mengangkut, dan memperniagakann tumbuhan yang

dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati

32

Ibid.

28

b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya

dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”

Pasal 21 ayat 2

“Setiap orang dilarang untuk:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang

dilindungi dalam keadaan hidup;

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di

Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia;

d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau

bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang

yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di

luar Indonesia;

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,

menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang

dilindungi”33

Ketentuan Pidana terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang No.5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 40

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan pasal

33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

33Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya.

29

tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah);

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah);

(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33

ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama

1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah);

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) adalah pelanggaran”34

D. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum

Menurut Subekti, menyatakan bahwa hukum itu berkaitan dengan

mengabdikan diri kepada tujuan negara yang terdapat didalam pokoknya adalah

untuk dapat mendatangkan sebuah kemakmuran dan mampu mendatangkan

kebahagiaan kepada rakyatnya. Hukum menurut Subekti, melayani suatu tujuan

negara itu dengan cara mengadakan “keadilan” dan “ketertiban”. Ditegaskan

34

Ibid.

30

bahwa pada keadilan tersebut kiranya dapat digambarkan menjadi sebagai suatu

kondisi keseimbangan yang mampu membawakan ketentraman kedalam hati

setiap orang, dan kalau terusik atau dilanggar maka dapat memunculkan

kegoncangan dan kegelisahan.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan hukum:

a. Tujuan hukum menurut Aristoteles, hanyalah sekedar untuk mencapai

keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang

yang sudah menjadi haknya;

b. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham, untuk dapat mencapai sebuah

kemanfaatan, yang berarti hukum harus menjamin kebahagiaan banyak

orang atau masyarakat;

c. Tujuan hukum menurut Geny, untuk mencapai keadilan dan sebagai

komponen keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan;

d. Tujuan hukum menurut Van Apeldor, untuk dapat mengatur segala

pergaulan hidup yang ada di masyarakat secara damai dengan cara

melindungi segala kepentingan hukum manusia;

e. Tujuan hukum menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, untuk dapat

mencapai suatu kedamaian hidup manusia mencakup ketertiban

eksternal antar pribadi dan ketenangan pada internal pribadi.35

Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam tujuan hukum:

35

Fajeros, Pengertian Hukum dan Tujuan Hukum, http://pengertian.website, access 21 Mar. 19.

31

1) Aspek Kepastian

Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

disini dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis berartikan

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan

atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum ini menunjuk kepada

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

subjektif36

. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan isi pasal 28D ayat 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan

kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”37

.

Jadi, dalam hal penegakan hukum tidak boleh menyimpang dan harus

ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana nantinya

kepastian hukum itu sendiri dapat terwujud.

“Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu

pertama, adanya aturan yang bersifat umum itu membuat individu

mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Lalu

yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu

36Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum, https://yancearizona.net, access 3 April 19.

37Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

32

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

Negara terhadap individu38

”.

Kepastian dalamOatau dari hukum akan tercapai jika hukum itu

berdasarkan pada undang-undang, dalamOundang-undang tersebut tidak ada

ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undangOtersebut dibuat

berdasarkan kenyataanOhukum dan undang-undang tersebut tidak ada

istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkanOsecara lain. Selain itu kepastian

hukum mempunyai arti bahwaOdalam hal kongkrit kedua belah pihak

berselisih dapat menentukanOkedudukan mereka.

“Gustav Radbruch menyatakan bahwa: huku di negara berkembang

ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena

hukum, dan kepastian dalam hukum. Menjamin kepastian oleh karena

hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak

kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang

berguna”39

Jadi, jika tidak ada kepastian hukum yang jelas maka masyarakat bisa

bertindak sewenang-wenangnya, seperti memperjual belikan satwa yang

dilindungi tersebut. Dan kepastian hukum sendiri juga menjadi dasar dari

perwujudan asas legalitas.

38

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

39

E. Utrecht, Pengertian Dalam Hukum Indonesia Cet-ke 6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta,

1959,hlm.26.

33

2) Aspek Keadilan

Keadilan adalahOharapan yang harus dipenuhi dalam penegakan

hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilanObersifat subjektif,

individualistis danOtidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik

beratkan pada nilai keadilanOsedangkan kemanfaatan dan kepastian hukum

dikesampingkan, makaOhukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.

Demikian pula sebaliknya jika menitikOberatkan kepada nilai kemanfaatan

sedangkan keadilan danOkepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu

tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukumOitu nilai-nilai dasar

keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar

kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai

dasar kepastian hukum yang merupakanOkesatuan yang secara yuridis harus

diterapkan secara seimbang dalam penegakkan hukum. Hal menarik, apabila

terdapat 2 unsur yangOsaing tarik menarik antara keadilan dan kepastian

hukum, Roeslan Saleh mengemukakan,

“keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang

kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam

praktek hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi

tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya

aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini

dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas

peraturan hukum tersebut dalam penerapannya dalam kejadian

konkret, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim

34

sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan diatas kepastian

hukum”

Roscue Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab pada

Sosiological Jurisprudence, terkenal dengan teorinya yang menyatakan

bahwa, “hokum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat

(law as a tool of social engineering)”. Hal inilah yang menjadi tolak

pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan:

“bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan

dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum,

melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukumitu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk

manusia, bukan manusia untuk hukum.”40

Dengan demikian bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur

terpenting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur

masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat

mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan. Keadilan

merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus

mewujudkan hal demikian.

3) Aspek Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa

dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

40Abdul Halim, Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya dalam

Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 42 No. II, 2009, hlm. 390.

35

Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hokum mempunyai tujuan

berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan

pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau

pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.41

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar

“manfaat” yang menurut kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai

cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Sebagian orang berpendapat

bahwa kemanfaatan hukum sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan

terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali

melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang

berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya.

Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan,

masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.42

Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham yang menekankan suatu

putusan atau kebijakan hukum baru bisa dinilai baik apabila akibat yang

dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang besar dan

sedikitnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya

menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil yang menimbulkan kerugian dan

41

Syaiful Bakhri, Pidana Denda Dan Korupsi (Yogyakarta: Total Media, 2009).hlm. 129.

42

Mohamad Aunur, Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia,

https://www.academia.edu, access 2 Feb 2019

36

memperbesar penderitaan. Tujuan hukum menurut teori ini adalah untuk

menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.43

Kemanfaatan hukum ini perlu diperhatikan karena semua orang pasti

mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Jangan sampai penegakan hukum justru menilmbulkan keresahan pada

masyarakat karena kurang memperhatikan pentingnya kemanfaatan ini

dalam penegakan hukum.

43Pendapat Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra sebagaimana dikutip oleh Sonny Pungusi lihat Juga

Sonny Pungus , Teori Kemanfaatan http://sonny-tobelo.blogspot.corn access 2 Feb 2019