BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA

KOMODITI, INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

1.1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang no. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,

Pasal 1 angka (1) dan (2) berturut-turut dijelaskan:

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan

berjangka adalah segala seseuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi

dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan

kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif

lainnya; sedangkan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan

kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat

diperdagangkan dan derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya.

Saham adalah hanya salah satu “komoditi”, masih banyak komoditi lain

yang harus diketahui selain saham lebih menguntungkan.

Sebenarnya bnayak sekali komoditi (dalam pengertian abstrak) yang bisa

diperdagangkan di pasar modal, yang semuanya dapat di wakili oleh satu

istilah : surat berharga atau sering juga dikatakan efek atau sekuritas. Yang

termasuk surat berharga antara lain : saham, obligasi, sekuritas kredit,

sekuritas penyertaan dana, klaim bukti right (right issue), waran, dan

option. Ini belum termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh

pemerintah pusat (treasury bills) atau daerah (municipal bonds)1

Surat-surat berharga yang sudah yang sudah disebut di atas, juga

mempunyai variasi yang sangat banyak. Saham misalnya, ada saham biasa dan

saham preferen. Preferensi ini pun mempunyai bermacam-macam bentuk, ada

saham preferen yang memiliki preferensi didahulukan saat pembayaran dividen.

Ada pula saham preferen yang memiliki preferensi pembayaran sejumlah dividen

1 Sawidji Widoatmodjo, 2012, Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal Pengantar Menjadi

Investor Profesional, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, h.52

yang tetap setiap tahun dan masih banyak lagi. Obligasi lebih banyak memiliki

variasi, seperti obligasi konvensi, obligasi subordinasi, dan yang lainnya.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan bagan pembagian

surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal (lihat Tabel 1).

Selanjutnya akan dibahas secara singkat beberapa komoditi. Pada prinsipnya,

surat berharga yang bisa dijual di pasar modal adalah modal perusahaan. Modal

perusahaan ini terdiri atas dua sumber, yaitu modal sendiri yang dalam buku-buku

manajemen keuangan disebut saham, dan modal asing yang biasa disebut utang

(dalam hal ini utang jangka panjang atau obligasi). Kedua komoditi ini sering

disebut sebagai instrument investasi induk. Sebab dari keduanya bisa diturunkan

banyak sekali komoditi lain yang disebut instrument investasi derivatif, seperti

yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Komoditi (Instrumen Investasi) yang diperdagangkan di Pasar

Modal

Underlying Instrumen Induk Instrumen Derivatif

Equitas

Saham Biasa

Right Issue

Waran

Reksadana

Saham Preferen

Opsi Saham

Stock Index Future

Opsi Stock Index Furure

Utang Obligasi Pemerintah Obligasi Konversi

Obligasi Korporasi Opsi Obligasi

Reksadana

Sumber : Cara Benar Mencapai Puncak Kemakmuran Finansial, 2007

Jadi dengan membahas beberapa komoditi, diharapkan bisa memberikan

informasi yang lengkap mengenai komoditi lain. Sekuritas kredit misalnya,

hampir sama dengan obligasi, hanya saja prinsipnya adalah penyertaan seseorang

dalam suatu investasi di pasar modal yang dikelola oleh fund manager (manajer

investasi). Kalau diambil contoh, yang paling mendekati sekuritas penyertaan

dana, di pasar modal Indonesia adalah reksadana yang banyak diterbitkan oleh

perusahaan manajer adalah investasi. Right issue dan waran memiliki persamaan.

Kalau right issue memberi kesempatan pertama, atau mendahulukan pemegang

saham lama untuk membeli saham lama untuk membeli saham baru yang akan

ditertibkan oleh perusahaan penerbit. Sedangkan waran, tidak terbatas pada

pemegang saham lama. Semua investor bisa mempunyai kesempatan yang sama

untuk memiliki waran, dengan jalan membelinya pada saat diterbitkan.

Bagi investor di Indonesia belum semua komoditi yang disebut di atas

sudah diperdagangkan. Jadi belum dikenal luas di kalangan masyarakat. Surat

berharga yang ditertibkan oleh pemerintah daerah misalnya, hingga saat ini belum

tersedia di pasar modal. Memang ada usulan, agar untuk menggali dana dari

masyarakat sebagai dana pembangunan, pemerintah daerah bersedia menerbitkan

obligasi. Namun tampaknya, masih sukar untuk direalisasikan usul tersebut.

1.2. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau

menginvestasikan uang atau modal.2 Istilah investasi atau penanaman modal

merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam

bahasa perundangan-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer

dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam

2 HAsan Shadily, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Jakarta, h. 330

perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai

pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable.3

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik

investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (portofolio

investment), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada

investasi langsung.4

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai

suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person)

maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan

dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik tidak bergerak, hak atas

kekayaan intelektual, maupun keahlian.5

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari

kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu :

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan

nilai modalnya;

2. Bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat

mata dan dapat diraba (tangible), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat

tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (intangible). Intangible mencakup

keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak

kerja sama (joint venture agreement) biasanya disebut valuable services6.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai

segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam

3 Ida Bagus Racmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi

Langsung di Indonesia, Ghalia Indoensia, Jakarta, h. 1 4 Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undan-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Raja grafindo Persada, Jakarta, h. 10 5 Ana Rokhmatussa’dyah, 2011, Hukum investasi & Pasar Modal, penerbit Sinar Grafika,

Jakarta, h 3 6 Ida Bagus Rachamadi Supancana, op.cit., h. 2

negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indoensia.

1.3. Jenis Dan Bentuk Penanaman Modal

1. Penanaman Modal Langsung (Direct Invesment) Atau Yang Dikenal Juga

Sebagai Penanaman Modal Jangka Panjang

Dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang

penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya

mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian penanaman

modal langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal

secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.

Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan

perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra local,

membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menajdi

penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan

bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistance),

dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.

2. Penanaman Modal Tidak Langsung (Indirect Invesment) Yang Lebih

Dikenal Sebagai Portofolio Invesment Yang Pada Umumnya Merupakan

Penanaman Modal Jangka Pendek

Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini

mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman

modal disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada

umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam

jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fkultuasi nilai saham

dan/atau mata uang yang hendak mereka perjual belikan.

2.4. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Rangka

Penanaman Modal

Dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait dengan

kemungkinan atau bahkan hilanya nilai modal. Oleh karena itu, tidaklah

mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu

dipertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga di samping diharapkan dapat

menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian.

Apabila seorang usahanya baik usahawan asing maupun usahawan dalam

negeri akan menanamkan modalnya, maka bukan hukumnya atau perundang-

undangan yang pertama-tama dilihatnya. Banyak faktor lain yang akan dipelajari

terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya

tersebut. Setiap penanaman modal asing terutama akan dipengaruhi oleh7 :

1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan;

2. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing;

3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan;

4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;

7 Soedjono Dirdjosisworo, 1999, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di

Indonesia, Mandar Maju, Bandung, h. 226

5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam

perbuatan hasil produksi;

6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi;

7. Tanah utnuk tempat usaha;

8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai

9. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan

usaha.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan

penanaman modal, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah Risiko Menanam Modal (Country Risk)

Masalah country risk merupakan faktor yang cukup dominan yang

menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan inverstasi. Salah

satu aspek dari country risk yang sangat diperhatikan oleh calon investor

adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah

mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada

negara di mana investasi dilakukan, risiko kegagalan yang akan dihadapi

akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini dalam kenyataannya

seringkali tidak dapat diramalkan (unpredictable), yang mencakup

keadaan-keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang

saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain.

Di samping aspek stabilitas politik dan keamanan, aspek-aspek lain

yang sangat diperhatikan, antara lain:

- Aspek kebijaksanaan, misalnya: perubahan unilateral dalam syarat-

syarat utang, keadaan alam yang buruk;

- Aspek ekonomi, misalnya : salah urus perekonomian, depresi atau

resesi berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun,

ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata

uang yang sangat tajam, dan lain-lain;

- Aspek neraca pembayaran dan utang luar negeri, misalnya: dan

energy secara tiba-tiba, over extension (perpanjangan) utang luar

negeri, keadaan memburuk di neraca pembayaran, dan lain-lain.

2. Masalah Jalur Birokrasi

Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi

yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal, sehingga dapat

mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Birokrasi

yang panjang seringkali juga berarti adanya biaya tambahan, yang akan

memberatkan para calon pemodal karena dapat mengakibatkan usaha yang

akan dilakukan menjadi tidak flexible.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa salah satu satu keluhan

yang paling sering dilontarkan oleh para investor asing selama ini adalah

begitu banyaknya jenis perizinan yang harus diperoleh, yang secara

langsung menjadikan membengkaknya initial cost yang harus dikeluarkan

sebelum perusahaan tersebut beroperasi. Salah satu contoh dari masalah

birokrasi yang dikeluhkan birokrasi pengurusan izin di kawasan berikat,

dimana dalam salah satu Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa

calon investor yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggaraan

Kawasan Berikat (BKB) wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan

Cukai melalui PKB dalam waktu 14 hari sebelum memulai kegiatannya.

Dalam praktiknya, jawaban dari pihak Bea dan Cukai memakan waktu

yang lebih panjang, dan selama itu investor tidak diperkenankan

melaksanakan proyek. Hal ini tentu saja telah menghambat realisasi

Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN).

Upaya penyederhanaan proses birokrasi (debirokratisasi) kiranya akan

dapat menjadi salah satu faktor yang akan mendorong para investor

kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah-langkah kearah itu

tampaknya sudah mulai dialkukan, antara lain dengan :

- Memberikan kewenangan kepada Kedutaan Besar atau Perwakilan RI

di luar negeri untuk memberikan izin (sementara investasi);

- Mempersingkat waktu proses perizinan dari maksimal 10 hari menjadi

kurang dari 1 minggu dengan melalui pengurusan perizinan di bawah

satu atap;

- Perluasan pelimpahan wewenang dari BKPM ke BKPMD;

- Penghapusan diharuskan adanya izin prinsip dari instansi terkait, dan

lain-lain.

3. Masalah Transparansi dan Kepastian Hukum

Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara

penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta

menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (predictable).

Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan

membingungkan calon investor yang seringkali mengakibatkan biaya yang

cukup mahal. Salah contoh dari permasalahan ini adalah berubahnya daftar

skala prioritas serta negative list di bidang penanaman modal.

4. Masalah Alih Teknologi

Adanya peraturan yang terlampu ketat menyangkut kewajiban alih

teknologi dari negara tuan rumah (host country) dapat mengurangi minat

penanam modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya.

Dalam menghasilkan teknologi tersebut kadang-kadang membutuhkan

biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu

yang cukup panjang.

5. Masalah Jaminan Investasi

Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkanoleh para pemodal

sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan

dari negera tuan rumah (host country) terhadap kepentingan pemodal

dalam hal terjadinya hal-hal seperti kerusuhan, huru-hara, penyitaan

(confiscation). Di samping itu, jaminan investasi juga mencakup masalah

repatriasi modal (capital repatriation) serta penarikan keuntungan (profit

remmitance).

6. Masalah Ketenagakerjaan

Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang

memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang

sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan

kegiatan penanaman modalnya.

Sebagaimana disadari, antara masalah penanaman modal dengan

masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbale balik yang sangat

erat, di mana penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi

terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di

berbagai sektor, sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia

yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan

memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan

atau penurunan penanaman modal.

Dari hasil inventarisasi terhadap permasalahan ketenaga kerjaan pada

kegaitan PMA dapat dikemukakan beberapa permasalahan antara lain :

- Proses pengalihan teknologi dan keterampilan seringkali berjalan

lambat dan tersendat-sendat;

- Adanya pelanggaran terhadap izin kerja tenaga kerja asing (TKA);

- Keterampilan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia (TKI) dianggap

masih rendah;

- Upah TKI yang sangat rendah sering disalahgunakan oleh pihak asing;

- Kuantitas TKI yang sangat besar yang tidak sesuai dengan lapangan

kerja yang tersedia.

Untuk mengatasi permasalah-permasalahan ketenagakerjaan di atas,

kiranya dapat ditempuh kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- Dari segi pilihan teknik produksi sepatutnya dipertimbangkan proyek-

proyek yang bersifat low capital labour ratio sebagai prioritas pilihan

dengan kombinasi secara proporsionalitas padat modal (high ratio of

capital to labour).

- Perlu ada terobosan baru di bidang peningkatan pendidikan kejuruan

dan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja dan Pendidikan Luar

Sekolah, yang diarahkan secara nyata bagi peningkatan produktivitas

kerja TKI.

- Strategi upah buruh yang murah harus digantikan dengan keunggulan

komperatif berupa tenaga kerja terampil.

7. Masalah Infrastruktur

Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan

dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Oleh

karena itu, tersedianya jaringan infrastruktur pokok seperti perhubungan

(darat, laut, dan udara), serta sarana komunikasi, merupakan faktor penting

yang sangat diperhatikan oelh calon investor.

8. Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam

Di samping masalah modal, tenaga kerja, keahlian dan keberadaan

infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu

daya tarik utama dalam melakukan kegaitan investasi. Negara-negara yang

kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komodati dalam

industri, telah menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk

menanamkan modalnya. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya

alam yang melimpah, baik di bidang kehutanan, pertambangan, pertanian,

dan lain-lain, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia merupakan tempat

untuk menanamkan modal yang sangat menarik. Meskipun demikian,

kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut harus didukung oleh

kebijakan investasi yang tepat, di mana di satu pihak dapat memberikan

jaminan kepastianhukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang

ditandatangani dalam rangka eksplorasi sumber daya alam, serta di lain

pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat banyak.

9. Masalah Akses Pasar

Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para

pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangat mudah untuk

dipahami mengingat terbukanya akses pasar akan mampu menyerap

produk yang dihasilkan dari suatu kegaitan penanaman modal (misalnya di

bidang industri). Dilihat dari potensinya, Indonesia yang berpenduduk

lebih dari 200 juta orang merupakan pasar yang sangat besar setelah Cina,

India dan Amerika Serikat, hanya saja daya belinya yang belum tinggi.

10. Masalah Insentif Perpajakan

Mengingat kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang

berorientasi mencari keuntungan (profit oriented), diberikan beberapa

insentif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan cash

flow serta mengurangi secara substansial biaya produksi (production cost),

yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan profit margin dari suatu

kegiatan penanaman modal.

Sesuai dengan Letter of Intent yang ditandatangani Indonesia dengan

IMF pada tanggal 14 Mei 1999, terdapat beberapa jenis insentif yang

diberikan mencakup, antara lain :

- Percepatan periode amortisasi;

- Perpanjangan periode untuk mengkompensasi kerugian pada

kinerja dalam tahun-tahun berikutnya;

- Pengurangan pengenaan pajak atas dividen;

- Reformasi perpajakan di bidang pajak pertambahan nilai, cukai

rokok, perbaikan pada pengenaan tarif impor di kepabeanan untuk

menghindari korupsi serta manipulasi, dan lain-lain.

Pemberlakuan berbagai insetif di bidang perpajakan sebagaimana di

atas, diharapkan akan mampu mendorong dan mengenbalikan iklim

investasi di Indonesia.

11. Mekanisme penyelesaian Sengketa yang Efektif

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga

merupakan salah satu faktor yang diperhitungan sebelum memutuskan

untuk melakuakn kegiatan penanaman modal.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut mencakup :

- Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan

peradilan atau arbitase internasional, atau forum penyelesian sengketa

alternatif lainnya;

- Efektivitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa

tersebut;

- Proses pengambilan keputusan yang cepat dengan baiya yang wajar;

- Netralisasi dan profesionalisme hakim atau arbiter dalam proses

pengambilan keputusan;

- Efektivitas pelaksanaan/implementasi keputusan pengadilan, arbitrase,

dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;

- Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan.

Sebaliknya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan

tidak adil akan mengurungkan niat para penanam modal.