BAB III GAMBARAN CARBON TAX SECARA UMUM SERTA …lib.ui.ac.id/file?file=digital/123629-SK 011 09 Kur...

BAB III

GAMBARAN CARBON TAX SECARA UMUM SERTA GAMBARAN

PENGENAAN CARBON TAX DI SWEDIA

3.1 GAMBARAN UMUM CARBON TAX

3.1.1 Definisi Carbon Tax

Carbon Tax adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap kandungan

karbon yang terdapat pada bahan bakar, atau dengan kata lain Carbon tax

merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida dari hasil

pembakaran bahan bakar fossil. Carbon tax juga dikenal dengan istilah Carbon

dioxide tax atau CO2 tax.

Atom Karbon (C) terdapat pada setiap bahan bakar fossil yaitu pada

batubara, minyak bumi, dan gas alam. Hidrogen dan atom Karbon mempunyai

hubungan yang erat, karena hidrogen merupakan sumber energi utama bahan

bakar fosil sedangkan karbon merupakan atom utama yang dilepaskan ke udara

pada saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil tersebut. Pada dasarnya semua

atom karbon dikonversi menjadi CO2 pada saat proses pembakaran. Namun, tidak

semua massa Karbon juga menjadi massa C02, mengingat massa Karbon hanya

sebesar 27% dari massa CO2, atau dengan kata lain setiap 100 ton CO2 hanya

terdapat massa Karbon sebesar 27 ton saja.

Gas Karbon dioksida (CO2) merupakan gas yang tergolong tidak

mematikan atau gas yang tidak langsung menimbulkan kerusakan, namun apabila

jumlah yang terkandung di dalam atmosfer bumi meningkat, maka akan terjadi

radiasi yang dapat menyelubungi bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca

yang akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim dunia yang

ekstrim. Berbeda dengan bahan bahar fossil yang melepaskan atom karbon,

terdapat beberapa sumber energi yang berpotensi besar untuk dikembangkan dan

tidak berdampak negatif bagi lingkungan karena tidak menimbulkan gas karbon

Kajian pengenaan carbon ..., Dwi wahyu Kurniawan, FISIP UI, 2009

43

Universitas Indonesia

dioksida, antara lain tenaga angin, sinar matahari, dan tenaga air. Berdasarkan

alasan tersebut maka Carbon tax atau CO2 tax adalah pajak yang efektif untuk

dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar fosil.

Jika dilihat dari energi yang dihasilkan per unit energi (Btu), gas alam

merupakan yang paling sedikit dalam mengeluarkan emisi (gas CO2), batu bara

merupakan penyumbang emiter tertinggi, sedangkan produk minyak bumi

merupakan emiter pada level menengah. Pada umumnya, setiap Btu dari batubara

memproduksi sekitar 30% lebih bayak daripada setiap Btu yang dihasilkan oleh

produk minyak, sedangkan sekitar 80% lebih dihasilkan dari gas alam. Dengan

proporsi itulah maka tarif Carbon tax dapat ditentukan, yaitu batubara dikenakan

tarif tertinggi, produk dari minyak bumi dikenakan tarif yang lebih rendah,

sedangkan gas alam dikenakan tarif yang paling rendah. Saat ini sudah banyak

pakar ekonomi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, telah memberikan

apresiasi dan rekomendasi atas Carbon tax ini, dan diharapkan negara-negara

penyumbang emiter utama di dunia dapat mengadopsinya.

3.1.2 Latar Belakang dan Tujuan Carbon Tax

Pemanasan global saat ini menjadi perhatian khusus bagi sebagian besar

negara-negara di dunia. Aktivitas manusia menghasilkan gas dalam efek rumah

kaca dalam jumlah yang besar terutama karbon dioksida (CO2) yang terakumulasi

di dalam atmosfer bumi yang dapat mengakibatkan perubahan iklim suatu negara

bahkan di seluruh dunia. Kerusakan yang parah mungkin akan segera terjadi dan

sedikit demi sedikit perubahan iklim di dunia akan mengarah kepada bencana

yang ekstrim. Salah satu hal yang harus dilakukan manusia adalah dengan

mengendalikan efek rumah kaca yang terdapat dalam ozon bumi agar jumlahnya

tidak semakin bertambah. Hal tersebut harus dilakukan meskipun terdapat dampak

perekonomian yang mungkin muncul dari tindakan tersebut.

CO2 merupakan gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Gas

tersebut dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar yang melepaskan gas-gas

polutan, termasuk diantaranya adalah CO2 tersebut. Pengurangan terhadap emisi

CO2 mungkin akan berdampak pada kegiatan ekonomi, karena sebagian besar


44


aktivitas perekonomian yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi berasal

dari bahan bakar fosil. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu kebijakan

khusus yang dapat mengendalikan jumlah emisi Karbon yang terdapat pada

lapisan ozon bumi. Berikut merupakan kontribusi negara-negara penyumbang

emiter di dunia yang menimbulkan pemanasan global:

Tabel 3.1

Negara-Negara Penyumbang Greenhouse Warming

Sumber: World Resources institute, World Resources: 1990-1991

Kebijakan yang paling tepat untuk mengurangi emisi adalah dengan

pemberian insentif untuk kalangan pelaku usaha atau industri dan individu untuk

mengatur atau membatasi aktivitas yang dapat menimbulkan emisi CO2.

Kebijakan dengan pendekatan insentif (incentif approach) lebih efektif daripada

dengan kebijakan yang mengadopsi suatu pendekatan “command and control.

Kebijakan dengan pendekatan command and control ini masih memberikan ruang

dan kesempatan bagi industri ddan individu untuk melakukan pencemaran

lingkungan, mengingat kebijakan ini hanya memberikan industri dan individu

pembatasan dan pengendalian saja, sehingga dimungkinkannya industri dan

individu tersebut untuk masih dapat mencemari lingkungannya. Selain itu,

kebijakan ini juga diberikan dalam bentuk kebebasan industri dan individu untuk


45


mengadopsi teknologi yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran yang

mereka lakukan.

Kebijakan yang mendasarkan pada pemberian suatu insentif merupakan

kebijakan yang paling tepat untuk mengendalikan emisi CO2. Suatu pendekatan

dengan insentif dapat mengurangi emisi dengan biaya yang relatif rendah jika

dibandingkan dengan pendekatan command and control karena dengan

pendekatan insentif lebih fleksibel mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

kebijakan pengurangan emisi tersebut, seperti dimana dan bagaimana

pengurangan emisi tersebut dapat dicapai. Pada umumnya, pendekatan insentif

ini berupa suatu pungutan khusus seperti pajak, pemerintah dapat mengenakan fee

untuk setiap ton emisi CO2 atau setiap ton Karbon yang terkandung pada setiap

produk bahan bakar fosil. Pajak akan dapat memotivasi industri / emiter untuk

menekan emisi mereka jika biaya yang mereka keluarkan lebih sedikit daripada

biaya untuk membayar pajak yang dikenakan kepada mereka. Sebagai hasilnya,

pajak akan menempati batas atas dalam biaya untuk mengurangi emisi tersebut,

dan mendorong industri / emiter untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber

daya energi.

Berbeda dengan pendekatan insentif yang menggunakan instrumen pajak,

pendekatan command and control menggunakan instrumen kebijakan khusus yang

membatasi emisi Karbon pada tingkat tertentu (dengan cap and trade program).

Dengan kebijakan ini Pemerintah akan membatasi total emisi selama periode

tertentu dan akan mengatur perusahaan untuk membatasi haknya, atau juga

dengan allowance tertentu atas izin dalam produksi emisi pada level tertentu yang

diberikan pemerintah. Setelah allowance diberikan di periode tertentu, perusahaan

akan terbebas untuk membeli atau menjual allowance tersebut ke sesama

perusahaan lainnya. Tidak seperti pajak, program pembatasan emisi akan

menempati batas atas dari jumlah emisi, akan tetapi biaya untuk mengurangi emisi

tersebut akan berbeda dari basisnya dan berfluktuasi dalam pasar energi. Hal ini

misalnya dapat terjadi pada cuaca musim dingin, dimana akan terjadi lonjakan

permintaan energi yang luar biasa, dan akan membuat pembatasan emisi tersebut

menjadi semakin mahal mengingat permintaan energi akan meningkat drastis.


46


Saat ini perubahan iklim global sedikit demi sedikit telah terjadi di seluruh

dunia, adanya ketidakpastian tentang biaya dalam mengurangi emisi, dan adanya

potensi perubahan dalam biaya dalam pembatasan emisi yang berbeda dalam

kurun waktu tertentu, maka pajak dapat memberikan solusi yang sangat signifikan.

Apabila pemerintah memilih untuk mengendalikan emisi dalam kurun waktu

jangka panjang, maka pajak dapat diterapkan dengan biaya yang relatif rendah.

Jika pemerintah menetapkan tarif pajak pada tingkatan yang dapat mencerminkan

keuntungan yang diharapkan dalam mengurangi setiap ton emisi, pajak dapat

mengendalikan biaya dalam mengurangi emisi dibandingkan dengan kebijakan

pembatasan emisi. Pengenaan pajak pada emisi merupakan cara paling efisien

untuk mengurangi emisi dan relatif mudah untuk diimplementasikan. Jika negara-

negara penyumbang emisi di dunia menerapkan pajak tersebut, hal tersebut dapat

meminimalkan biaya untuk mengurangi emisi secara global dengan memberikan

insentif untuk mengurangi emisi di seluruh dunia.

Pemajakan atas suatu kerusakan lingkungan tertentu merupakan salah satu

dari sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk mengoreksi kegagalan pasar.

Secara tradisional, kegagalan pasar tersebut dapat diatasi dengan regulasi yang

dilakukan oleh Pemerintah, yang juga sering disebut dengan command and

control approach. Kenyataannya, pendekatan dengan menggunakan metoda

regulasi ini lebih diminati oleh para pembuat keputusan dalam melakukan

manajemen atas lingkungan dengan alasan efektivitas.

Pada umumnya regulasi menawarkan sejumlah perlindungan yang lebih

baik, namun regulasi tersebut tidak dapat menginternalisasikan biaya-biaya sosial

(social cost) yang kadang timbul dari kegiatan perekonomian (produksi, distribusi,

konsumsi). Biaya yang harus dibayarkan seorang konsumen belum mencerminkan

biaya yang tergolong dalam social cost tersebut, dengan alasan tersebut maka

produk kebijakan dengan pendekatan insentif menjadi alternatif terbaik dalam

menginternalisasikan social cost tersebut.


47


Tabel 3.2

Perbandingan Kebijakan Untuk Mengatasi Emisi CO2 di Amerika Serikat

Sumber: Congresional Budget Office USA.


48


Berdasarkan tabel 3.2 tersebut, dapat diketahui bahwa di Amerika Serikat,

kebijakan yang paling efektif dalam mengatasiemisi CO2 adalah Carbon Dioxide

tax atau Carbon tax. Selain Carbon Dioxide tax dan pembatasan emisi CO2

dengan safety valve system/sistem keamanan klep tersebut, di Amerika Serikat

setidaknya terdapat beberapa kebijakan pembatasan emisi lain yang berhubungan

dengan upaya untuk mengurangi emisi CO2, kebijakan tersebut antara lain

pembatasan emisi dengan circuit breaker system, dan pembatasan emisi yang

tergolong dalam inflexible Cap.

3.1.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek pajak Carbon tax pada umumnya adalah industri-industri dan

individu (termasuk rumah tangga) yang menggunakan bahan bakar fossil seperti

penggunaan minyak bumi, batubara, dan gas alam. Penggunaan bahan bakar

tersebut pada umumnya dipergunakan untuk pemasok energi dalam proses

produksi industri-industri tersebut. Selain pada industri-industri, Carbon Tax di

beberapa negara di Eropa juga dikenakan kepada konsumen rumah tangga yang

mengkonsumsi berbagai bentuk produk sumber daya energi yang berasal dari

bahan bakar fossil. Pembangkit listrik dan pembangkit panas juga menjadi subjek

pajak ini, baik yang dikelola oleh sektor privat maupun publik. Penerapan

Carbon Tax di setiap negara-negara relatif berbeda-beda, namun subjek dari

Carbon Tax tersebut relatif sama.

Objek pajak Carbon tax adalah atas setiap pemakaian bahan bakar fossil

seperti penggunaan minyak bumi, batubara, dan gas alam yang dapat

menimbulkan emisi Karbon. Pengenaan pajak atas penggunaan bahan bakar

tersebut didasarkan kepada kandungan Karbon atau CO2 yang terlepas di udara

pada saat terjadinya pembakaran pada bahan bakar tersebut. Semakin banyak

kandungan Karbon yang terlepas di udara maka semakin tinggi tarif Carbon tax

yang dikenakan. Pada umumnya pembakaran pada batubara menyebabkan emisi

Karbon yang paling tinggi jika dibandingkan dengan minyak bumi, dan gas alam

menjadi emiter carbon terendah dari ketiga bahan bakar tersebut.


49


3.1.4 Keunggulan Carbon Tax

Terdapat beberapa keunggulan Carbon tax sebagai bentuk dari kebijakan

dengan pendekatan insentif jika dibandingkan dengan kebijakan dengan

pendekatan command and control seperti dengan kebijakan Cap and Trade dalam

berbagai hal. Kelebihan-kelebihan Carbon tax tersebut sebagaimana yang peneliti

kutip dari situs carbontax .org sebagai berikut:

1. Carbon tax memberikan hasil yang lebih cepat.

Dengan Carbon tax dapat didisain dan diterapkan secara cepat dan adil.

Sistem Cap and Trade cenderung lebih kompleks dan membutuhkan

waktu beberapa tahun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan.

Banyak isu yang menjadi kendala kebijakan Cap and Trade ini,

diantaranya adalah masalah tingkatan besaran limit yang diijinkan,

lamanya waktu pemberian batasan, besaran alokasi untuk allowance,

sertifikasi prosedur, standar untuk menggunakan kompensasi, jenis dan

besaran sanksi, konflik yang mungkin muncul di daerah, dll. Dengan tidak

efisiennya kebijakan tersebut, maka Carbon Tax menjadi solusi yang lebih

baik.

2. Carbon Tax lebih transparan dan lebih mudah untuk dipahami daripada

kebijakan Cap and Trade. Dengan adanya Carbon Tax, pemerintah dapat

dengan mudah mengenakan pajak per ton emisi karbon, atau mudah untuk

mengkonversikannya menjadi KWh untuk energi listrik, satuan gallon

untuk minyak bumi, dan ukuran therm untuk gas alam.

3. Carbon Tax akan memberikan kemudahan perkiraan pada harga sebuah

energi, sedangkan pada sistem Cap and Trade cenderung akan

membingungkan dan sulit untuk menentukan sebuah harga dari energi

tersebut.

4. Carbon Tax lebih mudah diimplementasikan dan jauh dari kemungkinan

untuk dilakukan manipulasi oleh kepentingan tertentu. Sementara prosedur

dan sistem Cap and Trade lebih kompleks, sehingga hal ini memicu

kepentingan tertentu untuk mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut.


50


5. Carbon tax ditujukan atas setiap emisi karbon dari semua sektor,

sedangkan kebijakan Cap and Trade ditujukan hanya pada industri

produksi kelistrikan saja, dimana hanya dapat efektif memajaki sekitar

kurang dari 40% emisi yang diproduksi industri.

6. Carbon Tax dapat memberikan hasil yang jauh lebih adil daripada Cap

and Trade. Penerimaan dari Carbon tax dapat dikembalikan kepada sektor

publik dengan progresive tax shifting, dibandingkan dengan biaya dari

sistem Cap and Trade yang seakan-akan menjadi suatu biaya yang

terselubung bagi proses produksi.

Berikut merupakan negara-negara yang telah mengadopsi Carbon tax:

Tabel 3.3

Negara-Negara Pengadopsi Carbon Tax

Negara Tahun

diterapkan

Tarif Pajak Penerimaan

tahunan

Keterangan

Finlandia 1990 $8+ 21 sen

/ gjoule

$ 314 juta

(1994)

Dikenakan atas industri raw

materials, dan bahan bakar

minyak untuk pesawat, dengan

prosentase 60/40 untuk Carbon

tax dan Energy tax.

Belanda 1990 $16.4 + 21

sen/ gjoule

$ 850 juta

(1995)

Tarif pajak sebesar 50% Carbon

tax dan 50 % Energy tax.

Swedia 1991 $25 – $55

/gjoule

$ 1.7 miliar

(1994)

Industri membayar 50% dari

tarif pajak, dikenakan terhadap

heating system, kecuali bahan

bakar kapal, pesawat terbang,

lokomotif diesel, pembangkit

listrik.

Norwegia 1991 $15 - $47

/gjoule

$ 900 juta

(1994)

Pengecualian untuk batubara

yang digunakan di sektor

industri.

Denmark 1992 $9 - $18

/gjoule

$ 560 juta

(1993)

Bensin, Gas alam, kecuali

biofuel untuk penerbangan,

perkapalan.

Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber


51


3.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak Carbon tax pada umumnya berbeda-beda antara satu negara

dengan negara yang lain. Hal tersebut dimungkinkan mengingat perbedaan

keadaan perekonomian, motif pengenaan pajak, ketersediaan sumber daya, dan

alasan sebagainya. Berikut merupakan tarif pajak Carbon tax masing-masing

negara.

a) Denmark

Tabel 3.4

Tarif Pajak Carbon Tax di Denmark

Energy source Unit Excise tax CO2 tax

Unleaded petrol DK/liter 2.45 exempt

Leaded petrol DK/liter 3.10 exempt

Light diesel oil DK/liter 1.67 0.27

Ordinary diesel oil DK/liter 1.77 0.27

Light fuel oil DK/liter 1.49 0.27

Heavy fuel oil DK/kg 1.66 0.32

Fuel tar DK/kg 1.50 0.28

Kerosine, heating DK/liter 1.49 0.27

Kerosine DK/liter 1.77 0.27

Coal DK/metrik ton 690 242

Petroleum coke DK/metrik ton 690 323

Lignite DK/metrik ton 505 178

Gas used as motor fuel DK/liter 1.18 0.16

Other gas (LPG) DK/kg 2.00 0.30

Refinery gas DK/kg 2.00 0.29

Electricity DK/Kwh 0.30 0.10

Electricity, heating DK/Kwh 0.27 0.10



52


Di Denmark, tarif pajak ditetapkan sebesar 100 DK ($ 17.6) per metrik ton

dari CO2 yang diadopsi pada tahun 1992 sebagai salah satu bagian dari pajak

energi asing (broader energy tax) dan paket subsidi. Tabel diatas merupakan

beberapa karakteristik dari Carbon tax yang saat ini juga diterapkan di negara lain,

pertama, jumlah dari besaran pajak berbeda menurut masing-masing jenis bahan

bakar, khususnya digolongkan pada besar kandungan karbonnya. Tarif Carbon

tax adalah sebesar 242 DK ($42.5) per metrik ton batu bara, dan sebesar 178 DK

($31.3) per metrik ton lignite. Kedua, jumlah Carbon tax relatif kecil jika

dibandingkan dengan pajak atas energi lainnya, yaitu 26% pajak atas kelistrikan

dan 12% pajak atas gas bahan bakar kendaraan bermotor. Ketiga, terdapat

sejumlah pengecualian pada Carbon tax , seperti produk bensin (non diesel), gas

alam, dan biofuel. Selain itu juga terdapat pengembalian pajak (restitusi) atas PPN

sebesar 50% dari jumlah yang telah dibayarkan oleh kalangan industri, sedangkan

untuk rumah tangga tidak mendapatkan pengembalian tersebut. Carbon tax atas

listrik tersebut mendorong untuk terciptanya energi yang dapat diperbaharui,

selain itu penggunaan bahan bakar juga diberikan adanya insentif yang berbentuk

subsidi sebesar 0.10 – 0.17 DK (1.76 – 3 sen) per Kwh.


53


b) Belanda

Tabel 3.5

Tarif Pajak Carbon Tax di Belanda

Product Unit Excises Environmental

tax

Regulatory

Tax

leaded gasoline 1000 liters 1246.10 25.10 n/a

unleaded gasoline 1000 liters 1105.30 25.10 n/a

light fuel oil 1000 liters 102.60 27.50 84.60

Gas oil 1000 liters 102.60 27.70 85.30

diesel 1000 liters 649.20 27.70 n/a

heavy fuel oil metric ton 34.24 32.33 n/a

coal metric ton n/a 23.38 n/a

LPG metric ton 78.72 33.08 100.9

natural gas m3 n/a <10 million:

0.02155

>10 million:

0.1410

<170,000:

0.0953

process gas 1,000 gjoule n/a 236.82 n/a

Petcock residuals metric ton n/a 32.47 n/a

liquid residuals metric ton n/a 32.33 n/a

gaseous residuals 1,000 gjoule n/a 236.82 n/a

electricity Kwh n/a n/a 0.0295

Environmental tax Regulatory tax Total

Carbon (per metric ton

CO2)

5.16 27.00 32.16

Energy (per giga joule) 0.3906 1.506 1.8966



54


Belanda pertama kali mengadopsi Carbon tax pada tahun 1990, akan

tetapi pada tahun 1992 dilakukan penyesuaian dengan adanya Energy tax sebesar

50%, sehingga proporsi Carbon tax menjadi 50%. Energy tax tersebut diterapkan

sebagai bagian dari Environmental Tax atas pemakaian bahan bakar. Dalam

penggunaan energi, selain Carbon/Energi tax terdapat jenis pajak lain yaitu

Regulatory tax yang dikenakan juga atas pemakaian energi yang diterapkan pada

1 Januari 1996. Sesuai dengan tabel diatas, besaran tarif pajak Carbon/Energy Tax

untuk Environmental Tax adalah sebesar 5.16 Dfl per metric ton dari emisi CO2

dan sebesar 0.3906 Dfl per gigajoule. Sedangkan tarif pajak Carbon/Energy Tax

untuk Regulatory Tax adalah 27 Dfl ($16.4) per metric ton emisi CO2 dan 1.506

Dfl ($0.91) per gigajoule.

Kedua jenis pajak tersebut dikenakan berbeda atas setiap pemakaian bahan

bakar mulai 1 Januari 1996. Seperti penerapan di negara lainnya, Carbon/Energy

tax tidak hanya dikenakan atas bahan bakar karena setiap pungutan mempunyai

tujuan yang spesifik. Pada dasarnya Excise dan Environmental tax bertujuan

untuk meningkatkan penerimaan (budgeting), sedangkan tujuan utama

diterapkannya Regulatory tax adalah untuk mempengaruhi atau mengubah

perilaku industri, sedangkan tujuan lain tentunya untuk penerimaan. Selain kedua

jenis pajak tersebut, terdapat juga PPN atas bahan bakar tersebut sebesar 17.5%

dari semua harga bahan bakar tersebut.

Carbon/Energy tax tidak dikenakan terhadap semua jenis bahan bakar.

Beberapa bahan bakar dikecualikan dari Environmental tax dan Regulatory tax.

Tarif pajak untuk kelistrikan ditentukan dengan perkiraan jumlah energi listrik

yang diproduksi oleh berbagai sumber energi yang berbeda.

c) Finlandia

Pada tahun 1990 Finlandia menjadi negara pertama yang mengadopsi

Carbon tax. Pada saat itu tarif pajak untuk Carbon tax adalah sebesar Mk.6.66

($ 1.45) per metric ton CO2. Pajak dinaikkan hingga Mk. 13.59 ($8.34) pada tahun

1995. Pemerintah melakukan proporsi atas Carbon tax sebesar 60% dan Energy

tax sebesar 40 %, sehingga proporsi atas Energy tax sebesar 3.5 Mk per MwH

($ 0.21 per gigajoule). Produk yang dipajaki merupakan bahan-bahan raw


55


material yang digunakan di dalam industri besar dan bahan bakar minyak tertentu

seperti yang digunakan untuk pesawat terbang. Selain itu terdapat beberapa

pengecualian diantaranya atas penggunaan bahan bakar minyak untuk kapal laut.

Pemerintah Finlandia menyatakan bahwa emisi CO2 telah berkurang sekitar 5%

dengan penerapan Carbon tax. Selain itu Carbon tax juga telah memberikan

stimulasi atas investasi pada sektor teknologi sumber energi yang dapat

diperbaharui seperti Biomassa.

Pada tahun 1997, sistem perpajakan di Finlandia dilakukan tax reform. Tax

reform tersebut meliputi:

1) Meningkatkan Carbon tax

2) Penghapusan Carbon tax atas bahan bakar minyak (fuel) yang

digunakan untuk pembangkit listrik.

3) Penghapusan Energy tax (3.5 Mk/MWh) yang dikenakan bersamaan

dengan Carbon tax.

4) Diterapkannya Energy tax dalam pengkonsumsian energi listrik.

Tabel 3.6

Tarif pajak Carbon tax di Finlandia setelah Tax reform 1997

Object Tax Rates

Unleaded gasoline 0.164 Mk/l

Leaded gasoline 0.164 Mk/l

Diesel fuel 0.186 Mk/l

Light fuel oil 0.186 Mk/l

Heavy oil 0.221 Mk/kg

Coal 0.169 Mk/kg

Peat 4.200 Mk/Mwh

Natural gas 0.142 Mk/sm3

Electricity consumption :

domestic and service 31.000 Mk/Mwh

mining and manufacturing industry 16.750 Mk/Mwh



56


d) Quebec (Kanada)

Quebec merupakan salah satu propinsi di Kanada yang menjadi propinsi

pertama dan menjadikan Kanada sebagai negara pertama di negara-negara

Amerika Utara yang mengadopsi Carbon tax atas hydrocarbon, yaitu pada produk

minyak bumi, gas alam, dan batubara pada tanggal 1 Oktober 2007. Dengan

diberlakukannya Carbon tax tersebut maka Quebec menjadi propinsi pertama di

negara-negara Amerika Utara yang yang menerapkan Carbon tax. Pajak ini

dikenakan kepada produsen energi, distributor dan industri refineri. Carbon tax di

Quebec dalam setahun dapat menghimpun dana sekitar $ 200 juta. Pajak ini

merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan untuk melawan global warming.

Sekitar 50 perusahaan energi besar juga dikenakan untuk membayar pajak

yang baru diterapkan ini, termasuk Ultramar Ltd., Petro-Canada, dan Shell

Canada Ltd. Perusahaan minyak akan membayar sebesar 0.8 sen untuk setiap liter

bensin yang didistribusikan ke Quebec dan sebesar 0.938 sen untuk setiap liter

minyak diesel (solar). Dengan diterapkannya pajak tersebut diharapkan dapat

terkumpul dana pajak sebesar $ 69 juta /tahun dari penjualan bensin, $ 36 juta /

tahun dari minyak diesel, dan sebesar $ 43 juta /tahun dari heating oil. Namun

pada Maret 2008, diberlakukan tarif pajak baru yaitu sebesar 31 sen / gallon

bensin, dan 3.6 sen / gallon minyak diesel.

3.2 GAMBARAN PENERAPAN CARBON TAX DI SWEDIA

3.2.1 Latar Belakang dan Tujuan Pengenaan

Pada tahun 1999 Pemerintah Swedia mencanangkan 15 program yang

berkaitan dengan tujuan kelestarian lingkungan. Program-program tersebut

bertujuan untuk menangani masalah-masalah kelestarian lingkungan dan

kerusakan lingkungan yang mungkin akan terjadi pada generasi yang akan datang.

Dari sekian banyak program yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan

tersebut, Pemerintah Swedia memberikan perhatian khusus pada masalah iklim

sebagai dampak dari pemanasan global.


57


Emisi gas Karbon dioksida menyumbangkan polusi terbesar yaitu 80%

dari pencemaran anthropogenic dalam efek rumah kaca di Swedia, dan sekitar

93% emisi CO2 tersebut dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak.

Pemungutan pajak pada sumber-sumber energi di Swedia telah lama diterapkan

dan memainkan peranan yang penting di Swedia, baik ditinjau dalam aspek

penerimaan pendanaan (budgetair), maupun sebagai instrumen kebijakan publik

(regulerend). Pada tahun 1991 perpajakan pada sektor energi di Swedia dilakukan

reformasi (tax reform) dan pada saat itulah diperkenalkan Carbon tax. Carbon tax

dan Energy tax (pajak-pajak yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya

energi) sangat berkaitan erat dan memainkan perannya masing-masing. Pungutan

lainnya yang diterapkan pada sektor energi adalah Sulphur tax dan pungutan atas

Nitrogen oksida. Secara historis, regulasi menjadi hal yang penting dalam upaya

pemerintah dalam mengurangi emisi baik dari emisi sumber bergerak maupun

tidak bergerak, namun saat ini regulasi tersebut hanya memiliki efek yang cukup

kecil dalam mengendalikan emisi CO2 di Swedia.

Gambar 3.1

Kebutuhan Suplai Energi di Swedia Tahun 1998

Sumber: Swedish Environmental Protection Agency


58


Di Swedia setidaknya terdapat tiga karakteristik dalam sistem

pendayagunaan sumber energi yang membuat Swedia berbeda dengan sebagian

besar negara-negara industri lainnya di Eropa:

1. Proses produksi kelistrikan di Swedia sebagian besar tidak menggunakan

bahan bakar minyak dan telah berbasis pada energi nuklir dan hydro

power. Di Swedia juga telah diproduksi kelistrikan denganCogeneration

plant dan District heating dalam industri di Swedia.

2. Di Swedia, energi yang dapat diperbaharui menyumbangkan sekitar 27%

dari suplai energi di Swedia. Biomassa dan Hydropower memberikan

pasokan terbesar yaitu sebesar 15% dari suplai energi tersebut.

Keberhasilan Swedia dalam menggunakan energi yang dapat diperbaharui

tersebut tidak terlepas dari keadaan geografis, struktur industrial, dan

kebijakan pemerintah. Kepadatan penduduk di Swedia tergolong rendah

dengan jumlah hutan yang relatif luas, dimana Bioenergi dapat diproduksi

lebih maksimal. Energi yang digunakan di Swedia sebagian besar

digunakan oleh industri kehutanan yang mempunyai kesempatan besar

untuk mengembangkan dan menggunakan Hydropower dan Bioenergy.

3. Penggunaan energi listrik per kapita di Swedia tergolong tinggi karena

pertumbuhan yang cepat dalam sektor industri yang menggunakan sistem

pemanas elektris. Energi listrik sekitar 35 TWh/tahun yang digunakan

dalam industri-industri tersebut. Hal ini setara dengan 25% dari total

permintaan listrik di negara tersebut.

Sistem perpajakan sektor energi di Swedia dilakukan reformasi (tax

reform) pada tahun 1991. Selama tahun 1980-an pemajakan energi difokuskan

pada upaya substitusi minyak bumi dan sistem perpajakannya, oleh karena itu

sistem perpajakan didesain untuk membatasi pengkonsumsian minyak bumi.

Reformasi sistem perpajakan dalam hal ini yaitu diterapkannya Carbon tax dan

Energy tax yang dikenakan atas produk bahan bakar fosil. Dengan diterapkannya

Carbon tax maka pajak atas penggunaan energi (Energy tax) lainnya diturunkan

menjadi 50%.


59


Tarif Pajak

Tarif Pajak Carbon tax di Swedia ketika diterapkan untuk pertama kali

pada tahun 1991 yaitu sebesar 250 SEK ($ 36.8) per metric ton sebagai salah satu

bagian dalam reformasi sistem perpajakan pada energi, dimana pajak atas energi

(Energy tax) secara umum dikurangi dan PPN (Value Added Tax) diperluas

pengenaannya atas energi. Pada tahun 1993, Carbon tax untuk industri diturunkan

hingga 80 SEK ($12) per metric ton, akan tetapi untuk konsumen lainnya

dinaikkan sebesar 320 SEK ($47.2) per metric ton.

Pada saat itu Energy tax dihapuskan untuk industri manufaktur dan

industri holtikultura. Beberapa insentif energi pada sektor industri diantaranya

adalah dengan penurunan tarif Carbon tax. Tarif pajak dinaikkan tiap tahun

menjadi 370 SEK ($50.1) per metric ton pada tahun 1996, dimana industri

membayar hanya 25% dari tarif pajak yang seharusnya. Secara umum, pajak

dikenakan kepada motor (mesin) dan heating fuel (pembangkit energi panas yang

menggunakan sumber bahan bakar minyak). Biofuel dan produk minyak bumi

(fuel) yang digunakan untuk pembangkit listrik dikecualikan, pengecualian

lainnnya diberikan kepada bahan bakar minyak yang dipakai untuk kapal, pesawat

terbang, dan lokomotif kereta.


60


Tabel 3.7

Pajak atas Energi yang Diterapkan di Swedia Tahun 1997


Ketika sistem perpajakan yang baru diperkenalkan, industri dibebaskan

dari Energy tax dan hanya dikenakan 50% dari Carbon tax. Pada tahun 1993,

tarifnya diperkecil kembali menjadi hanya 25%, sedangkan pada tahun 1997

dinaikkan kembali menjadi 50%. Industri juga diberikan insentif atas penggunaan

energi dimana terdapat peraturan khusus untuk mengurangi besaran Carbon tax

atas industri. Secara umum dampak atas dilakukannya reformasi pajak atas


61


industri pada tahun 1991 yaitu tidak dikenakannya Carbon tax dalam produksi

kelistrikan tetapi konsumen non industri membayar pajak atas penggunaan listrik

mereka. Saat ini tarif Carbon dioxide tax sebesar 36,5 ore/kg CO2 / USD 150/ton

emisi carbon. Energy tax dari bahan bakar minyak khususnya bensin dan beberapa

produk minyak lainnya ditetapkan lebih tinggi diluar sektor industri.

Gambar 3.2

Besar Energy, Carbon, dan Sulphur tax di Swedia


Dampak Pengenaan dari Carbon Tax

Dampak yang paling besar dalam reformasi sistem perpajakan adalah

dipergunakannya biomassa sebagai bahan bakar energi di dalam industri heating.

Sejak tahun 1990, biomassa penggunaannya ditingkatkan di sektor industri,

meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan yaitu dari sebesar 45

TWh/tahun menjadi 56 TWh/tahun. Alasan untuk melakukan ekspansi energi

dapat dengan dipahami dengan memperbandingkan heat production cost yang


62


berbasis pada biomassa dengan heat production cost yang berbasis pada bahan

bakar minyak (fuel). Grafik III.4 merupakan perbandingan antara penggunaan

biomassa dan bahan bakar minyak (fuel) pada industri heating di Swedia.

Gambar 3.3

Penggunaan Biofuel di Dalam District Heating


Gambar 3.4

Besaran Heat Production Cost di Swedia



63


Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dampak dari Carbon tax di

dalam industri relatif kecil dibandingkan dengan district heating, diantaranya

yaitu:

1) Tax level pada industri jauh lebih rendah daripada tax level pada district

heating

2) Hanya relatif kecil bagian saja (30%) dari suplai energi kepada industri

yang berbasis pada bahan bakar minyak (fuel) ketika Carbon tax

diperkenalkan. (Grafik III.5)

3) Total level pajak pada bahan bakar fosil (fossil fuel) di dalam industri

dikurangi saat tax reform pada tahun 1991.

4) Biaya untuk kebutuhan energi pada sebagian besar industri di Swedia

merupakan sebagian kecil saja dari total biaya yang dikeluarkan industri-

industri tersebut dan tidak menjadi prioritas utama.

Gambar 3.5

Proporsi Energi yang Digunakan di Swedia Tahun 1990


Perbedaan pengenaan Carbon tax pada setiap sektor menimbulkan

pengaruh tertentu kepada perilaku industri. Antara tahun 1993 hingga tahun 1997

ketika perbedaan pemajakan diantara bahan bakar minyak (fuel) yang

dipergunakan di dalam sistem distric heating dan yang dipergunakan di dalam


64


industri lebih besar dari saat ini, beberapa industri menjual barang by product

mereka kepada perusahaan distric heating tersebut ketika mereka sendiri telah

mempergunakan minyak bumi. Hal ini tidak menjadi suatu solusi yang tepat

dengan dilakukannya reformasi perpajakan tersebut.

Pada bulan Desember 1995, Natural Protection Agency of Sweden

memberikan laporan pertama mengenai evaluasi mengenai penerapan Carbon tax.

Berdasarkan hasil laporan tersebut menyatakan bahwa telah terjadi penurunan

jumlah emisi CO2 sebesar 8.000 Kt (19 % dari keseluruhan jumlah emisi),dari

tahun 1987 hingga tahun 1994. selain itu, hasil laporan lainnya menyatakan

bahwa sekitar 60% dari pengurangan emisi CO2 tersebut, diperoleh dengan

diterapkannya Carbon tax, dan sebesar 40% sisanya merupakan hasil dari

efisiensi energi dari district heating. Pengurangan emisi CO2 tersebut terjadi pada

beberapa sektor di Swedia antara lain:

a) District Heating

District heating merupakan sektor yang paling terpengaruh dengan adanya

Carbon tax, karena pola konsumsi minyak sebagai bahan bakar berubah secara

drastis mengalami perubahan dari bahan bakar minyak (fuel) menjadi biofuel.

Produksi energi listrik dengan pembangkit generator, menjadi sektor paling

efisien pada pembangkit listrik dan pembangkit panas (heating plant) karena dapat

memproduksi energi dari produksi awal sebesar 2.5 TWh menjadi sebesar 4 TWh.

Carbon tax untuk bahan bakar minyak (fuel) yang digunakan untuk generator

pembangkit dikecualikan dari pengenaan. Dampak yang tidak langsung dari

penerapan Carbon tax yaitu adanya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan

energi pada district heating yang disumbangkan dari kalangan pemilik apartemen

yang juga mengurangi konsumsi atas energinya.

b) Industri

Dengan dilakukannya reformasi sistem perpajakan (tax reform) atas

Energy tax dan CO2 tax pada tahun 1993, pajak secara drastis diturunkan untuk

sektor industri, dan sebaliknya untuk sektor kunsumen umum dinaikkan secara

drastis. Meskipun jumlah energi yang digunakan tetap yaitu sebesar 141 TWh,


65


jumlah dari produksi ditingkatkan sebesar 11%. Atau dengan kata lain, efisiensi

dalam penggunaan energi meningkar sebesar 11% jika dibandingkan dengan

jumlah produksi. Berdasarkan hal tersebut, maka emisi CO2 dapat dikurangi

sebesar 10%.

c) Rumah Tangga

Dalam sektor rumah tangga, pengaruh penerapan Carbon tax tidak sebesar

pada district heating. Jumlah dari penggunaan energi meningkat sebesar 5% dari

jumlah keseluruhan yaitu dari sebesar 90 TWh menjadi 95 TWh. Efisiensi energi

pada sektor perumahan dan apartemen meningkat dari 1% hingga 6% secara

berturut-turut., dan pada bangunan (hall/building) juga meningkat walaupun tidak

signifikan. Dengan diterapkannya Carbon tax, emisi CO2 dapat berkurang sebesar

12% untuk perumahan, 45% untuk apartemen, dan 32% untuk bangunan.

Tabel 3.8

Jumlah Emisi CO2 Setelah Diterapkan Carbon Tax di Swedia

Fields 1987

Emission (Kt)

1994 Emission

(Kt)

Reduced

amount (Kt)

Reduced

rate (%)

District heating 9.400 6.800 2.600 27.7

Industry 20.000 18.000 2.000 10.0

Home 4.900 4.300 600 12.2

Apartment 3.300 1.800 1.500 45.5

Hall and Building 4.000 2.700 1.300 32.5

Total 41.600 33.600 8.000 19.2


Terdapat beberapa kajian mengenai penghitungan atas akibat yang

ditimbulkan emisi CO2 dari intrumen kebijakan yang diterapkan pada awal tahun

1990an. Sebagai contoh Natural Protection Agency of Sweden pada tahun 1997

memberikan laporan nasional kedua tentang perubahan iklim yang menyatakan

bahwa telah terjadi penurunan emisi CO2 pada tahun 1995 sebesar 15% sejak


66


diberlakukannnya kebijakan ini pada awal tahun 1990an. Pada tahun 2000

diperkirakan terjadi penurunan emisi CO2 sebesar 20-25% dari tahun 1990 sejak

paket instrumen kebijakan diberlakukan. Hampir 90% dari penurunan emisi

tersebut merupakan hasil dari sistem pajak yang telah direformasi (tax reform),

dan 10% sisanya merupakan hasil dari investment grants dan program-program

pemerintah dalam kaitannya dengan efisiensi energi.

Perkembangan cukup signifikan sebagai hasil dari sistem perpajakan yang

baru adalah dimungkinkannya pengembangan metode ekstraksi Biomassa dan

berkembangnya pasar Biomassa di Swedia. Peningkatan dari permintaan

Biomassa dapat terjadi tanpa harus dengan menaikkan harga dari biomassa

tersebut, kenyataannya adalah harga Biomassa saat ini sama dengan harga pada

pertengahan tahun 1980an, dimana pada saat itu masih menjadi barang yang

langka.

Gambar 3.6

Harga dari Forest Fuel


Pasaran Biomassa telah dikembangkan dengan disediakannya para suplier

Biomassa kepada produsen pembangkit panas (heating plant). Kombinasi dari

peningkatan permintaan atas biomassa dengan tekanan dari pasar menjadi hal


67


penting dalam kemungkinan untuk mengkombinasikan peningkatan permintaan

dari rendahnya harga. Expansi Biomassa ke district heating telah menjadi awal

yang baik dalam proses sistem evaporasi emisi CO2 karena sifat biomassa yang

lebih ramah lingkungan. Teknologi tersebut telah dapat meningkatkan efisiensi di

dalam pembangkit biomassa yaitu sebesar 10 – 25 %. (Swedish Environmental

Protection Agency, 1997). Dengan tingginya kebutuhan Biomassa, maka telah

dikembangkan instrumen yang lebih sederhana dan lebih murah dalam

pengukuran emisi, kalkulasi, dan evaluasi.


BAB III GAMBARAN CARBON TAX SECARA UMUM SERTA …lib.ui.ac.id/file?file=digital/123629-SK 011 09 Kur...

Documents

Transcript of BAB III GAMBARAN CARBON TAX SECARA UMUM SERTA …lib.ui.ac.id/file?file=digital/123629-SK 011 09 Kur...