MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

(International Criminal Court/ICC)

Pengantar• Tanggal 17 Juli 1998, dilahirkan sebuah statuta yang disebut Statuta Roma untuk

membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) setelahmelalui Konferensi Diplomatik PBB di Roma, yang telah berlangsung sejak 15 Juni 1998. Hasil penghitungan suara yaitu 120 mendukung, 7 menentang, dan 21 abstain.

• Mahkamah Pidana Internasional ini akan mengadili tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional yaitu genocide (pemusnahan etnis/suku bangsa), crime against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), dan war crime (kejahatan perang) dan kejahatan agresi.

• Statuta ini belum bisa diberlakukan sebelum 60 negara meratifikasinya, sebuah prosesyang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Baru berlaku 11 April 2002 dimana hari itu sepuluh negara meratifikasi Rome Statute for International Criminal Court sekaligus danICC berlaku. Jumlah ini menggenapkan negara yang telah meratifikasi Statuta ICC menjadi 60 negara Negara yang belum meratifikasinya antara lain China, Irak, Amerika, Indonesia, dsb.

• Statuta ini bisa memutus mata rantai impunity.

Sejarah

• Tahun 1474, dibentuk mahkamah untuk mengadili Peter Von Hagenbach yang melibatkan 28 hakim dari negara2 di bawahkerajaan Romawi. Tuduhannya dia dianggap melakukanpembunuhan, pemerkosaan dan kejahatan lain dan melanggar“hukum Tuhan dan hukum manusia”. Putusannya, Peter dijatuhihukuman mati dan dilucuti kebangsawanannya.

• Peradilan Leipzig: dibentuk di akhir PD I. berdasarkanperjanjian Versailles 1919, Jerman selaku pihak yang kalah dalamPD Idiwajibkan menyerahkan para tersangka pelaku kejahatanperang kepada sekutu untuk diadili. Namun alih-alih menyerahkan, Jerman mengadili sendiri 45 orang tersangka dan menolakmenyerahkan 896 pelaku kejahatan ke sekutu. Dari 45 orang, hanya12 yang diajukan ke pengadilan. Dari 12 org, hanya 6 yang dinyatakan bersalah dan dihukum ringan.

• Perjanjian Sevres 1920 merupakan perjanjian damai antarasekutu dengan kekaisaran Usmaniyah Turki. Perjanjian itumeletakkan kewajiban bagi Turki untuk menyerahkan orang-orangyang disangka melakukan KTK. Namun melalui PerjanjianLausanne1923, para pelaku itu akhirnya mendapat amnesti.

• Mahkamah Nuremberg: setelah pembicaraan2 di London danMoskow 1942-1943, akhirnya sekutu menyepakati Piagam London 8 Agustus 1945 yang menjadi dasar pembentukan MahkamahNuremberg yaitu pengadilan untuk mengadili penjahat perangjerman. Sebanyak 24 tersangka diajukan dan hasilnya 19 orangdinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman bervariasi dari mulai10 tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Salah satu prinsippenting bagi perkembangan hukum internasional adalah“pertanggungjawaban individu” dan tidak dipakainya argumen“perintah atasan” sebagai cara menghindar dari tanggung jawabpidana.

• Mahkamah Tokyo: dibentuk dengan model yang hampir samadengan Mahk Nuremberg. Sebanyak 25 tersangka diajukan dankesemuanya dinyatakan bersalah. Tujuh orang dijatuhi pidana mati.

• International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY)Runtuhnya komunis pada era perang dingin mempengaruhi negara-negarapersekutuan di Blok Timur dan juga bagi Yugoslavia sebiah negara federasiyang berideologi komunis. Ketika cengkraman komunis melemah, republik-republik di bawah Yugoslavia yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina berturut-turut menyatakan memerdekakan diri. Etnik Serbia yang terkuatdi federasi menolak pemisahan diri itu sehingga dimulailah sikluskekerasan disana. Kekerasan juga menimpa Kosovo salah satu provinsi yang memiliki etnisAlbania muslim terbesar (90%) dan Serbia (10%). Slobodan Milosevic melancarkan kampanye ethnic cleansing d wilayah ini. Kekerasan ini terburuk kedua setelah NAZI, sehingga mendorong PBB melalui Dewan keamanannya menetapkan konflik tersebut sebagaimengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dikeluarkanlah Resolusi827/1993 yang membentuk ICTY sebagai lembaga peradilan ad hoc untukmengadili pelaku pelanggaran HAM berat di wilayah bekas Yugoslavia.

• International Criminal Tribunal for RwandaRwanda adalah negara yang komposisi penduduknya didominasi dua sukuyaitu Hutu (85%) dan Tutsi (14%). Tahun 1959 kelompok mayoritas Hutu memberontak terhadap penguasa yang didominasi Tutsi dan kemudianparpol yang didominasi etnis Hutu menjadi penguasa. Tahun 1963, kekerasan etnis meletus dan memakan korban 20rb etnis Tutsi tewas. Tahun 1973, Juvenal Habyarimana mengkudeta dan menjadi penguasasurut namun kekerasan tidak surut. Tahun 1990 Front Patriotic Rwanda (RPF) melancarkan serangan dari Uganda dan sebanyak 10 rb etnis Tutsi dan oposisi dijebloskan ke penjara tanpa proses hukum. Ribuan orangkemudian mati dan mengungsi.Tahun 1994, pesawat yang ditumpangi presiden Habyarimana danNtaryamira (presiden Burundi) jatuh di Kigali dan menewaskan keduanya. Hal ini memicu kekerasan di seluruh penjuru negara. RPF dituduh sebagaidalang. Serangan terhadap suku Tutsi meningkat, ratusan ribu org tewas. RPF dan tentara Rwanda juga kembali berperang. Tahun 1994, RPF menyatakan kemenangan atas pasukan Rwanda dan membentukpemerintahan. Tahun yang sama, DK PBB membentuk komisi investigasidan membuat rekomendasi. Laporan investigasi itu merekomendasikandibentuknya Mahkamah kejahatan int untuk mengadili pelaku kejahatandan genosida di Rwanda sejak tgl 6 April 1994 dan dibentuklah pada tgl 8 November 1994..

Alasan Pembentukan mahkamah-mahkamah tersebutdiatas salah satunya adalah untuk mengakhiri impunitas.

Gagasan mengakhiri impunitas terlihat dari beberapaperistiwa yaitu:• permohonan ekstradisi Augusto Pinochet (mantanpemimpin Chile)• ekstradisi Richardo Cavallo ke Spanyol (perwira AL Argentina yang dituduh melakukan genosida ).• diseretnya Hissene Habre (mantan presiden Chad) kehadapan pengadilan Senegal.• pembentukan pengadilan HAM Timtim.

Kejahatan yang ditangani Mahkamah

(yurisdiksi Rationae Materiae)

• Kejahatan terhadap kemanusiaan

• Genosida

• Kejahatan perang

• Kejahatan agresi

Perbedaan Pelanggaran HAM yang Berat dengan

kejahatan biasa

• Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan yang menggoncangkan nurani umat manusia (shocking conciousness of humankind) dan menjadi musuh dari seluruh umat manusia (hostis humanis generis). Pelanggaran HAM yang berat (Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) adalah kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes) karena dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, meluas yang merupakan kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi tertentu. Sedangkan pelanggaran HAM biasa tidak memiliki efek sebesar yang dihasilkan pelanggaran HAM yang bera

Sumber: http://www.bantuanhukum.info/?page=detail&cat=B13&sub=B1301&prod=B130102&t=3&ty=2, diunduh 30 oktober 2009

Complementary Principle

• Prinsip dasar Statuta Roma adalah bahwa ICC merupakanpelengkap (complementary) bagi yurisdiksi pidana nasional” (Pasal 1). Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukansistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (unable) dan tidak bersedia (unwilling) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindakkejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih menjadiyurisdiksi Mahkamah (Pasal 17).

• Prinsip komplementaritas menggarisbawahi bahwaMahkamah tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistemperadilan nasional yang masih berfungsi, melainkan untukmenyediakan sebuah alternatif untuk mencegah impunity yang disebabkan karena sistem peradilan yang independendan efektif tidak tersedia.

Suatu kasus akan dinyatakan dapat diterima oleh ICC apabila:1. Ada unwillingness atau inability negara yang

seharusnya memiliki yurisdiksi penyelidikan danpenuntutan suatu kasus, meskipun prosesnyamasih berjalan di pengadilan.

2. Negara yang memiliki yurisdiksi memutuskantidak menuntut tersangka pelaku kejahatan olehkarena disebabkan unwillingness dan inability tersebut.

3. Proses pemeriksaan pengadilan dimaksudkanuntuk melindungi tersangka pelaku dari tanggungjawab pidana.

4. Proses pemeriksaan pengadilanterhadaptersangka pelaku kejahatan dalam suatu kasustidak berlangsung secara independen atauimparsial.

Status Mahkamah Pidana IntStatus hukum institusi internasional 2 aspek yaitu legal personality (personalitas hukum) dan legal capacity (kapasitas hukum).

legal personality kualita organisasi internasional sebagai subjek hukum.legal capacity kemampuan organisasi int dalam melakukan tindakan hukum.

ICC memiliki legal personality berdasarkan Statuta Roma memungkinkannya dianggap sebagai subjek hukum internasional yang punya hak dan kewajiban (legal actor).

ICC memiliki legal capacity yaitu kemampuan melakukan tindakan-tindakan hukum, misalnya kemampuan membuat perjanjian, kapasitas untuk melakukan proses hukum, dsb.

Mahkamah ini merupakan pengadilan permanen yang berkedudukan di Kota DenHaag, Belanda (Pasal 3 ayat 1).

Karena Mahkamah ini diberlakukan atas dasar statuta multilateral, maka ia tidak menjadibagian atau organ dari PBB, meskipun kedua organisasi ini mempunyai hubungan yang formal (Pasal 2).

Struktur ICC

1. Lembaga kepresidenan

2. Divisi pra sidang

3. Sidang

4. Banding

5. Kantor Penuntut Umum

6. Kepaniteraan

Organ Non-ofisial Majelis negara-negara pihak(sangat berpengaruh)

Divisi - divisi

• Divisi pra sidang: terdiri dari 6 orang hakim. Masa jabatan 3 tahun atau sampai kasus selesai. Majelis hakim terdiri dari 3 orang atau tunggal.

• Divisi sidang: idem diatas. Majelis hakim 3 orang.

• Divisi banding: terdir dari 4 hakim dan presidenICC.

Hakim

• Mahkamah terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama 9 tahun tanpa dapat dipilihkembali.

• Para hakim dipilih berdasarkan 2/3 (dua pertigasuara) Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi statuta ini (Pasal 36 ayat 6 dan 9).

• Separuh dari hakim memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan acara pidana, sementara palingtidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidanghukum internasional, misalnya saja hukumhumaniter internasional, dan hukum HAM internasional (Pasal 36 ayat 5).

• Dalam memilih para hakim, negara pihak memperhitungkan representasi berdasarkanprinsip-prinsip sistem legal di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbanganjender (Pasal36 ayat 8).

• Para hakim akan “disebar” dalam tiga bagian : pra-peradilan, peradilan, dan peradilan banding (Pasal 39).

Kantor Penuntut Umum

Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut dengan masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapatdipilih kembali (Pasal 42 ayat 4).

Jaksa Penuntut harus memiliki pengalaman praktek yang luas dalampenuntutan atau penyidangan kasus-kasus pidana (Pasal 42 ayat 3).

Jaksa akan bertindak terhadap suatu peristiwa pelanggaranHAM apabila:• Ada penyerahan dari Negara Pihak• Ada penyerahan dari Dewan Keamanan PBB • Atas inisiatif jaksa sendiri melakukan penyelidikan

(propio motu).

• Propio Motu ini merupakan terobosan bagus karena Dewan Keamanan merupakan sebuahbadan politis yang seringkali dilumpuhkan oleh hak veto para anggota tetapnya. Sementarapara negara seringkali segan untuk mengajukan pengaduan jka berkaitan dengan kedaulatan negara lain, terutama jika bisa merusak hubungan diplomatik dan ekonomi, atau jika bisa mengundang pengaduan balasan. Konsekuensinya, jaksa penuntut yang independen sangat penting artinya jika kasus yang ditangani ada dalam situasi tindakkriminal yang sangat keji dimana kemauan politik untuk memprosesnya sangatlah kurang.

• Propio motu dibatasi hanya bagi peristiwa yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara yang telah menerima yurisdiksi Mahkamah atau yang dilakukan oleh negara itu sendiri(Pasal 12 ayat 2). Sebuah negara dinyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah jika ia telah meratifikasi Statuta -- meskipun negara tersebut dapat menunda penerimaannya atas yurisdiksi kejahatan perang selama tujuh tahun (Pasal 124) --, atau dengan cara menandatangani deklarasi ad hoc yang menyatakan menerima otoritas Mahkamah.

• Sebaliknya, Dewan Keamanan dapat merujuk sebuah situasi yang melibatkan wilayah ataubangsa dari suatu negara yang menjadi Pihak dalam Piagam PBB, dan Dewan Keamananjuga mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan pengadilan ad hoc tanpa perlumendapatkan persetujuan dari negara yang bersangkutan.

Batasan Propio Motu• Sebelum penuntut memulai inisiatifnya, ia harus

meyakinkan terlebih dahulu hakim bahwa “adasuatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkandengan penyelidikan, dan bahwa kasus itu tampakmasuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah,” (Pasal 15 ayat 4).

• Jaksa Penuntut juga harus menghormatipenyelidikan yang dilakukan oleh otoritas nasional, kecuali jika dewan hakim memutuskan bahwaotoritas yang ada benar-benar tidak berniat atautidak mampu melakukan penyelidikan atau penuntutan (Pasal 17 dan 18).

Kepresidenan

• Organ utama ICC • Terdiri dari seorang presiden dan dua orang

wakil yang dipili dari antara hakim dan olehhakim dengan suara mayoritas mutlak.

• Jabatan selama 3 tahun dan dapat dipilihkembali disesuaikan dengan masa jabatansebagai hakim.

• Fungsi: melakukan pengelolaan ICC, kecualiuntuk kantor Penuntut Umum; melakukanfungsi-fungsi lain yang diberikan statuta.

kepaniteraan

• Menangani aspek non yudisial.

• dipimpin seorang panitera.

Majelis negara-negaraPasal 112.2 Statuta Roma 1998, tugas dan wewenang majelis negara adalah:1. Mempertimbangkan dan bila perlu menerima saran-saran dari preparatory

commission.2. Menyediakan supervisi manajemen bagi lembaga kepresidenan, panitera dan penuntut

umum dalam pengelolaan mahkamah.3. Menilai laporan dan aktivitas biro serta mengambil tindakan berkenaan dengan hal

tersebut.4. Mempertimbangkan dan memutuskan anggaran mahkamah.5. Menentukan perlu tidaknya mengubah jumlah hakimICC sesuai pasal 36.6. Mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penolakan kerjasama dari negara pihak

atau negara lain yang memiliki kesepakatan dengan mahkamah sesuai artikel 87 ayat 5 dan 7.

7. Menjalankan fungsi lain yang sejalan dengan statuta Roma dan aturan tentang prosedurdan pembuktian.

8. Wewenang menerima aturan mengenai unsur-unsur tindak pidana9. Wewenang menerima aturan mengenai prosedur dan pembuktian.10. Wewenang memilih hakim ICC, penuntut dan waki penuntut

Setiap negara memiliki satu suara dalam majelis. Voting dilakukan dengan melihat apa yang hendak diputuskan. Mengenai hal prosedural diputuskan melalui prinsip mayoritassederhana, sedangkan mengenai substansial melalui persetujuan 2/3 suara anggotayang hadir (present and vote)

Peran Dewan Keamanan

Wewenang Dewan Keamanan dalam Mahkamah:• Wewenang untuk merujuk atau mengajukan suatu kejahatan

ke Mahkamah, saat memainkan peran sebagaimana yang disebutkan pada Bab VII Piagam PBB. Dengan kata laim, Dewan Keamanan berwenang memprakarsai suatupenyelidikan (Pasal 13).

• Wewenang untuk menunda penyelidikan atau penuntutan sampai dua belas bulan dan dapat diperbaharui kembali(Pasal 16).

• Dewan Keamanan juga mempunyai otoritas untukmenyelenggarakan pengadilan ad hoc tanpa perlumendapatkan persetujuan dari negara yang bersangkutan.

Perdebatan perlu tidaknya melibatkan DK PBB:• Salah satu yang paling kuat menentang kewenangan Dewan

Keamanan ini adalah India, yang berargumen bahwa DewanKeamanan hendaknya tidak mempunyai peranan apapun dalamoperasional Mahkamah. India menambahkan bahwa “pemberianperan kepada Dewan Keamanan yang tercantum dalam Statutamelanggar hukum internasional.”

• Negara yang menentang ICC misalnya Amerika, dalam kongresAmerika Serikat, macam senator Jesse Helms dan senator odGrams, mengkritik Statuta Roma sebagai sebuah upaya untuk memuarakan semua persoalan pada Dewan Keamanan. Grams lebihlanjut mengatakan bahwa Statuta Roma tersebut justru merupakan“sebuah kemenangan besar bagi mereka yang mengkritik DewanKeamanan selama ini”. Padahal faktanya para pengkritik DewanKeamanan yang paling keras, macam India, Irak, dan Libya, justrumenolak untuk mendukung Statuta ini, sementara tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan justru mendukungnya

Yurisdiksi ICC

Yurisdiksi Teritorial• Secara umum, ICC hanya menjalankan fungsi di wilayah

negara pihak namun bisa di negara bukan pihak selamadibuat perjanjian khusus (psl 4 ay 2)

• Inisiasi dari Jaksa Penuntut TKP (locus delicti) ataukewarganegaraan pelaku haruslah negara pihak.

• Inisiasi dari Dewan keamanan PBB TKP ataukewarganegaraan pelaku bisa dari negara pihak dan bisabukan negara pihak

• Negara bukan pihak bisa menundukkan diri terhadapICC asalkan membuat deklarasi yang menerima ICC.

wilayah Inisiatifnegara pihak

Inisiatif jaksa Inisiatif DK PBB

Negara pihak Dapat Dapat Dapat

Negara bukanpihak

Dapat, asalkanpelakupelanggaranHAM adalahwarganegara darinegara pihak

Dapat, asalkanpelakupelanggaranHAM adalahwarganegara darinegara pihak

Dapat (baikpihak maupunbukan pihak)

Yurisdiksi Ratione Temporis

• Mahkamah hanya menangani tindak kejahatanyang terjadi setelah diberlakukannya Statuta Roma ini (Prinsip tidak berlaku surut/non retroaktif) (Pasal 24).

Yurisdiksi Ratione Personae

• ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap orang. ICC tidak berwenangmemeriksa dan mengadili negara atau organisasi internasional.

• Pelaku kejahatan HAM yang masuk yurisdiksi ICC, harus bertanggungjawab (pidana) secara individu.Pertanggungjawaban individu berasal dari putusan Mahkamah Nuremberg, pasal 7 (1) Statuta ICTY dan pasal 6 ayat 1 Statuta ICTR, dan ResolusiMajelis Umum PBB No. 177 (II)

Pasal 6 ayat 1 ICTR:“Setiap individu yang merencanakan, mendorong, memerintahkan, melakukan, membantu atau bersekongkol dalam perencanaan, persiapandan pelaksanaan kejahatan yang dicakup statuta dinyatakan memikultanggung jawab pidana secara individual.”

“posisi pelaku baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahanmaupun pejabat pemerintahan tidak membebaskan pelaku dari tanggungjawab pidana dan tidak meringankan pidana yang dijatuhkan.”

Atasan tidak luput dari tanggung jawab pidanaatas tindak pidana yang dilakukan bawahannyaapabila:

• Ia mengetahui atau seharusnya mengetahuibahwa bawahannya akan atau telah melakukantindak pidana, dan

• Ia gagal mengambil tindakan yang diperlukanguna mencegah tindak pidana itu atau gunamenghukum pelakunya.