Bab Vi Rahasia Bank

RAHASIARAHASIA BANKBANK

PENGERTIANPENGERTIAN

RAHASIARAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYAYANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA

RAHASIA BANKRAHASIA BANKSESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH SESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH

KEPADA BANK AGAR TIDAK KEPADA BANK AGAR TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG LAIN DICERITAKAN KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUIYANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUI

RAHASIA BANK RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 DALAM UU 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU 7 TENTANG PERUBAHAN UU 7

TAHUN 1992 TAHUN 1992 TENTANGPERBANKANTENTANGPERBANKAN

PENGERTIAN:PENGERTIAN:PASAL 1 ANGKA 28 PASAL 1 ANGKA 28

““RAHASIA BANK ADALAH SEGALA RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN SESUATU YANG BERHUBUNGAN

DENGAN KETERANGAN MENGENAI DENGAN KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN NASABAH PENYIMPAN DAN

SIMPANANNYASIMPANANNYA””

RAHASIA BANK HANYA TERBATAS KEPADA NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN) DAN SIMPANANNYA SAJA

RAHASIA BANK HANYA TERBATAS KEPADA NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN) DAN SIMPANANNYA SAJA

PENGECUALIAN PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM RAHASIA BANK DALAM

UU 10 TAHUN 1998UU 10 TAHUN 1998PASAL 41 (1): PASAL 41 (1):

““UNTUK KEPENTINGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKANPERPAJAKAN PIMPINAN BANK INDONESIA ATAS PIMPINAN BANK INDONESIA ATAS PERMINTAAN MENTRI KEUANGANPERMINTAAN MENTRI KEUANGAN

BERWENANG MENGELUARKAN PERINTAH BERWENANG MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA BANK AGAR TERTULIS KEPADA BANK AGAR

MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MEMPERLIHATKAN BUKTI-BUKTI TERTULIS MEMPERLIHATKAN BUKTI-BUKTI TERTULIS SERTA SURAT-SURAT MENGENAI KEADAAN SERTA SURAT-SURAT MENGENAI KEADAAN

KEUANGAN NASABAH PENYIMPAN KEUANGAN NASABAH PENYIMPAN TERTENTU KEPADA PEJABAT PAJAK”TERTENTU KEPADA PEJABAT PAJAK”



““UNTUK KEPENTINGAN UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANADALAM PERKARA PIDANA, ,

PIMPINAN BANK INDONESIA PIMPINAN BANK INDONESIA DAPAT DAPAT MEMBERIKAN IZIN KEPADA POLISI, MEMBERIKAN IZIN KEPADA POLISI,

JAKSA ATAU HAKIM UNTUK JAKSA ATAU HAKIM UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI MEMPEROLEH KETERANGAN DARI

BANK MENGENAI SIMPANAN BANK MENGENAI SIMPANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PADA TERSANGKA ATAU TERDAKWA PADA

BANK”BANK”


UU 10 TAHUN 1998UU 10 TAHUN 1998PASAL 41 A (1): PASAL 41 A (1):

““UNTUK UNTUK PENYELESAIAN PIUTANG BANK PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA

BADAN URUSAN PIUTANG DAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARAPIUTANG NEGARA, , PIMPINAN BANK PIMPINAN BANK INDONESIA INDONESIA MEMBERIKAN IZIN KEPADA MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEJABAT BADAN URUSAN PIUTANG DAN PEJABAT BADAN URUSAN PIUTANG DAN

LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PIUTANG NEGARA UNTUK MEMPEROLEH

KETERANGAN DARI BANK MENGENAI KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN NASABAH DEBITUR”SIMPANAN NASABAH DEBITUR”


UU 10 TAHUN 1998UU 10 TAHUN 1998PASAL 43: PASAL 43:

““DALAM PERKARA PERDATA ANTARA DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYABANK DENGAN NASABAHNYA, , DIREKSI DIREKSI

BANK YANG BERSANGKUTAN BANK YANG BERSANGKUTAN DAPAT DAPAT MENGINFORMASIKAN KEPADA PENGADILAN MENGINFORMASIKAN KEPADA PENGADILAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAH TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBERIKAN YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBERIKAN

KETERANGAN LAIN YANG RELEVAN KETERANGAN LAIN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA TERSEBUT”DENGAN PERKARA TERSEBUT”



““DALAM RANGKA DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANKINFORMASI ANTAR BANK, ,

DIREKSI BANK DIREKSI BANK DAPAT DAPAT MEMBERITAHUKAN KEADAAN MEMBERITAHUKAN KEADAAN

KEUANGAN NASABAHNYA KEPADA KEUANGAN NASABAHNYA KEPADA BANK LAIN”BANK LAIN”



““ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI ATAU KUASA DARI NASABAH NASABAH

PENYIMPANPENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA YANG DIBUAT SECARA TERTULIS, TERTULIS, BANKBANK WAJIB MEMBERIKAN WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN

NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YBS NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YBS KEPADA PIHAK YANG DITUNJUK OLEH KEPADA PIHAK YANG DITUNJUK OLEH

NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”



““DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN TELAH MENINGGAL DUNIA, TELAH MENINGGAL DUNIA, AHLI AHLI

WARIS YANG SAH DARI WARIS YANG SAH DARI PENYIMPANPENYIMPAN YANG BERSANGKUTAN YANG BERSANGKUTAN BERHAK MEMPEROLEH KETERANGAN BERHAK MEMPEROLEH KETERANGAN

MENGENAI SIMPANAN NASABAH MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”PENYIMPAN TERSEBUT”

PENGECUALIAN RAHASIA BANKDALAM UU 10/1998:1.IJIN DARI PEMERINTAH/BI(PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN,PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA)

2. TANPA IJIN(PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK,KUASA NASABAH, AHLI WARIS)

SANKSI ATAS SANKSI ATAS KETENTUAN KETENTUAN

RAHASIA BANK RAHASIA BANK DALAM UU DALAM UU

PERBANKANPERBANKAN

BENTUK SANKSI:BENTUK SANKSI: PIDANA DAN DENDA SECARA PIDANA DAN DENDA SECARA

AKUMULATIFAKUMULATIF PASAL 47 (1): PASAL 47 (1): TANPATANPA MEMBAWA PERINTAH MEMBAWA PERINTAH

TERTULIS ATAU TANPA IJIN TERTULIS ATAU TANPA IJIN MEMAKSAMEMAKSA BANK BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK MEMBERI ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 - 4 KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 - 4 TAHUN, DAN DENDA 10 - 200 MTAHUN, DAN DENDA 10 - 200 M

PASAL 47 (2): ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS PASAL 47 (2): ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA SENGAJA MEMBERIMEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 4 TAHUN DAN DENDA 4 – 800 MPENJARA 2 – 4 TAHUN DAN DENDA 4 – 800 M

PASAL 47 A: ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PASAL 47 A: ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA TIDAK SENGAJA TIDAK MEMBERIKANMEMBERIKAN KETERANGAN, DIANCAM PIDANA KETERANGAN, DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 7 TAHUN DAN DENDA 4 – 15 MPENJARA 2 – 7 TAHUN DAN DENDA 4 – 15 M

PERSYARATAN DAN TATA PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN CARA PEMBERIAN

PERINTAH ATAU IZIN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA TERTULIS MEMBUKA

RAHASIA BANKRAHASIA BANK

PBI NO. 2/19/PBI/2000 PBI NO. 2/19/PBI/2000 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2000TANGGAL 7 SEPTEMBER 2000

PASAL 1: PENGERTIAN BANK, SIMPANAN, PASAL 1: PENGERTIAN BANK, SIMPANAN, NASABAH, NASABAH DEBITOR, DAN RAHASIA BANKNASABAH, NASABAH DEBITOR, DAN RAHASIA BANK

PASAL 2 AYAT 4: KEWAJIBAN MERAHASIAKAN PASAL 2 AYAT 4: KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU SEHUBUNGAN DENGAN SEGALA SESUATU SEHUBUNGAN DENGAN NASABAH PENYIMPAN TIDAK BERLAKU UNTUK:NASABAH PENYIMPAN TIDAK BERLAKU UNTUK:

a.a. KEPENTINGAN PERPAJAKANKEPENTINGAN PERPAJAKANb.b. PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG SUDAH PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG SUDAH

DISELESAIKAN KEPADA BUPLN/PUPNDISELESAIKAN KEPADA BUPLN/PUPNc.c. KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANAKEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANAd.d. KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA

ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYAANTARA BANK DENGAN NASABAHNYAe.e. TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANKTUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANKf.f. PERMINTAAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PERMINTAAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH

PENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA TERTULISPENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA TERTULISg.g. PERMINTAAN AHLI WARIS YANG SAH DARI NASABAH PERMINTAAN AHLI WARIS YANG SAH DARI NASABAH

PENYIMPAN YANG TELAH MENINGGAL DUNIAPENYIMPAN YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

KEWAJIBAN RAHASIA BANK BERLAKU UNTUK KEWAJIBAN RAHASIA BANK BERLAKU UNTUK PIHAK TERAFILIASIPIHAK TERAFILIASI

BUTIR A, B DAN C WAJIB MEMPEROLEH BUTIR A, B DAN C WAJIB MEMPEROLEH PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS UNTUK PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS UNTUK MEMBUKA RAHASIA BANK DARI PIMPINAN BI:MEMBUKA RAHASIA BANK DARI PIMPINAN BI: KEPENTINGAN PAJAK DIDASARKAN PERMINTAAN KEPENTINGAN PAJAK DIDASARKAN PERMINTAAN

TERTULIS MENTERI KEUANGANTERTULIS MENTERI KEUANGAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA ATAS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA ATAS

PERMINTAAN TERTULIS KEPALA BUPLN/PUPNPERMINTAAN TERTULIS KEPALA BUPLN/PUPN PEADILAN PERKARA PIDANA ATAS PERMINTAAN PEADILAN PERKARA PIDANA ATAS PERMINTAAN

TERTULIS DARI KAPOLRI, JAKSA AGUNG DAN TERTULIS DARI KAPOLRI, JAKSA AGUNG DAN KETUA MAHKAMAH AGUNGKETUA MAHKAMAH AGUNG

DAN BUTIR D,E, F DAN G TIDAK DIPERLUKAN DAN BUTIR D,E, F DAN G TIDAK DIPERLUKAN PERINTAHPERINTAH

Lanjutan…Lanjutan…

DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKSANAKAN OLEH GBI DALAM KORUPSI DILAKSANAKAN OLEH GBI DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI KERJA WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK SURAT PERMINTAAN TERHITUNG SEJAK SURAT PERMINTAAN DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH DIREKTUR DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH DIREKTUR HUKUM BIHUKUM BI

GBI DAPAT MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN GBI DAPAT MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH SECARA TERTULIS APABILA SURAT PERINTAH SECARA TERTULIS APABILA SURAT PERMINTAAN TIDAK MEMENUHI PERMINTAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, YANG HARUS DIBERITAHUKAN PERSYARATAN, YANG HARUS DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS SELAMBAT-LAMBATNYA 14 SECARA TERTULIS SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH SURAT PERMINTAAN DITERIMAHARI SETELAH SURAT PERMINTAAN DITERIMA

Lanjutan…Lanjutan…

Lanjutan……..Lanjutan…….. PEMBLOKIRAN DAN ATAU PENYITAAN PEMBLOKIRAN DAN ATAU PENYITAAN

SIMPANAN ATAS NAMA SEORANG NASABAH SIMPANAN ATAS NAMA SEORANG NASABAH YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA OLEH POLISI, TERSANGKA ATAU TERDAKWA OLEH POLISI, JAKSA, ATAU HAKIM DAPAT DILAKUKAN JAKSA, ATAU HAKIM DAPAT DILAKUKAN TANPA MEMERLUKAN IZIN PIMPINAN BI. TANPA MEMERLUKAN IZIN PIMPINAN BI. DALAM HAL POLISI, JAKSA ATAU HAKIM DALAM HAL POLISI, JAKSA ATAU HAKIM BERMAKSUD MEMPEROLEH KETERANGAN BERMAKSUD MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPANAN DAN MENGENAI NASABAH PENYIMPANAN DAN SIMPANANNYA YANG DIBLOKIR DAN ATAU SIMPANANNYA YANG DIBLOKIR DAN ATAU DISITA, MAKA BERLAKU KETENTUAN DISITA, MAKA BERLAKU KETENTUAN MENGENAI CARA-CARA MEMBUKA RAHASIA MENGENAI CARA-CARA MEMBUKA RAHASIA BANKBANK

PENGECUALIAN RAHASIA PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU BANK DI LUAR UU

PERBANKANPERBANKANSURAT MAHKAMAH AGUNG NO. SURAT MAHKAMAH AGUNG NO. KMA/694/R.45/XII/2004 PERIHAL KMA/694/R.45/XII/2004 PERIHAL PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PERTIMBANGAN HUKUM ATAS

PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

BERISI PENEGASAN BAHWA KETENTUAN BERISI PENEGASAN BAHWA KETENTUAN PASAL 12 UU 30 TAHUN 2002 TENTANG PASAL 12 UU 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS KPK MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS

(LEX SPECIALIS) YANG MEMBERIKAN (LEX SPECIALIS) YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KPK DALAM KEWENANGAN KEPADA KPK DALAM

MELAKSANAKAN TUGAS PENYELIDIKAN, MELAKSANAKAN TUGAS PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN”PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN”

PENGECUALIAN RAHASIA PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU BANK DI LUAR UU

PERBANKANPERBANKANPROSEDUR IJIN MEMBUKA PROSEDUR IJIN MEMBUKA

RAHASIA BANK SEBAGAIMANA RAHASIA BANK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 42 UU DIATUR DALAM PASAL 42 UU

PERBANKAN PERBANKAN TIDAK BERLAKUTIDAK BERLAKU BAGI KOMISI PEMBERANTASAN BAGI KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI.KORUPSI.

Bab Vi Rahasia Bank

Documents

Transcript of Bab Vi Rahasia Bank