KONTRAK PERKULIAHANKONTRAK PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah: Hukum Tata Negara Nama Mata Kuliah: Hukum Tata Negara Kode MatakuliahKode Matakuliah : FHK-110: FHK-110 SemesterSemester : Genap: Genap Hari Kuliah/JamHari Kuliah/Jam : Senin: Senin Ruang KuliahRuang Kuliah : : DosenDosen : Dr.Anwar SH.,MHum : Dr.Anwar SH.,MHum

Kedudukan MatakuliahKedudukan Matakuliah Hukum Tata Negara (HTN) merupakan Hukum Tata Negara (HTN) merupakan

salah satu matakuliah Kurikulum inti salah satu matakuliah Kurikulum inti dalam pendidikan tinggi hukum di dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Matakuliah HTN disajikan Indonesia. Matakuliah HTN disajikan untuk memberikan pemahaman secara untuk memberikan pemahaman secara konprehensif tentang prinsip Negara konprehensif tentang prinsip Negara Kesatuan RI, prinsip republik Kesatuan RI, prinsip republik konstitusional, prinsip kedaulatan konstitusional, prinsip kedaulatan rakyat, atau demokrasi konstitusional, rakyat, atau demokrasi konstitusional, prinsip negara hukum konstitusional, prinsip negara hukum konstitusional, prinsip pemerintahan yang baik bebas prinsip pemerintahan yang baik bebas KKN, prinsip peradlan, dan prinsip KKN, prinsip peradlan, dan prinsip jaminan dan penegakan HAM.jaminan dan penegakan HAM.

Tujuan/Manfaat Matakuliah:Tujuan/Manfaat Matakuliah: Tujuan perkuliahan ini dalam rangka Tujuan perkuliahan ini dalam rangka

menghasilkan Sarjana Hukum dengan menghasilkan Sarjana Hukum dengan kemampuan berkarya/kekaryaan kemampuan berkarya/kekaryaan berdasarkan ilmu hukum dan ketrampilan berdasarkan ilmu hukum dan ketrampilan hukum. Pemahaman komprehensif tersebut hukum. Pemahaman komprehensif tersebut akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk masuk pasar kerja baik dibidang hukum/jasa masuk pasar kerja baik dibidang hukum/jasa hukum dan HAM, pemerintahan, maupun hukum dan HAM, pemerintahan, maupun dibidang-bidang kehidupan lainnya, serta dibidang-bidang kehidupan lainnya, serta memberikan dasar-dasar untuk studi lanjut.memberikan dasar-dasar untuk studi lanjut.

Tujuan Instruksional:Tujuan Instruksional: Pada akhir perkuliahan mahasiswa akan dapat kompeten): Pada akhir perkuliahan mahasiswa akan dapat kompeten): 1.1. Menjelaskan keberadaan HTN (makna, jenis, fungsi, dan Menjelaskan keberadaan HTN (makna, jenis, fungsi, dan

hubungannya dengan ilmu lain);hubungannya dengan ilmu lain);2.2. Menjelaskan keberadaan dan fungsi UUD 1945 berikut UU Menjelaskan keberadaan dan fungsi UUD 1945 berikut UU

organiknya dalam mengatur SOT NKRI, dalam mengatur SHNI, organiknya dalam mengatur SOT NKRI, dalam mengatur SHNI, dan dalam mengatur kebijakan publik yang meliputi: dan dalam mengatur kebijakan publik yang meliputi: perencanaan pembangunan, keuangan negara, APBN, serta perencanaan pembangunan, keuangan negara, APBN, serta perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berdasarkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip hukum (legal principles) UUD 1945.prinsip-prinsip hukum (legal principles) UUD 1945.

3.3. Mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip negara kesatuan, Mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip negara kesatuan, kedaulatan berada ditangan rakyat, negara hukum, dan kedaulatan berada ditangan rakyat, negara hukum, dan bekerjanya SHNI berdasarkan SOT NKRI dalam: pembenutkan bekerjanya SHNI berdasarkan SOT NKRI dalam: pembenutkan hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN, serta dalam peradilan;KKN, serta dalam peradilan;

4.4. Beracara di MK dan MA; danBeracara di MK dan MA; dan5.5. Menghormati hukum, menhargai proses demokrasi, menghorati Menghormati hukum, menhargai proses demokrasi, menghorati

proses hukum, menghormati pejabat negara dan pejabat proses hukum, menghormati pejabat negara dan pejabat pemerintahan/peradilan.pemerintahan/peradilan.

PERISTILAHAN

Hukum Tata Negara (HTN) terkadang juga disebut HUKUM NEGARA

Dalam istilah Belanda disebut “Staatsrecht” (Hukum Negara) Di Inggris pada umumnya dipakai istilah “Constitutional Law” Dalam istilah lain ialah “State Law” Di Perancis HTN digunakan istilah “Droit Constituionnel”

yang dilawankan dengan “Droit Administrative” untuk istlah Hukum Administrasi Negara (HAN)

Di Jerman digunakan istilah “Verfassungsrecht” untuk HTN dan “Verwaltungsrecht” untuk istilah HAN.

DEFINISI Scholten maupun Logemann memberi definisi HTN sebagai

hukum yang mengatur organisasi negara. Jika HTN = Konstitusi Mengacu pada pandangan James Bryce, C.F. Strong

merumuskan pengertian konstitusi bahwa “Constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted”. Jadi, konstitusi memuat prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan, yaitu: kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya.

HUBUNGAN HTN DENGAN CABANG ILMU PENGEAHUAN LAINNYA HTN dengan ILMU NEGARA (IN)

Baik IN maupun HTN menjadikan Negara sebagai objek kajian. IN mempelajari Negara secara umum, sedangkan HTN hanya mempersoalkan satu Negara tertentu saja atau hukum positif.

HTN dengan ILMU POLITIKBarents memberi perumpamaan HTN sebagai kerangka manusia sedangkan IP merupakan daging yang ada di sekitarnya.

HTN dengan HANHTN dalam arti luas adalah HTN dalam arti sempit ditambah HAN. HTN mempelajarai Negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan HAN mempelajari Negara dalam keadaan bergerak.