Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiabkpsdm.bulungan.go.id/uploads/file/TUPOKSI...

1

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

adalah unsur penunjang urusan Pemerintah dibidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan.


sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang

kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui SEKDA;

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya

Manusia tipe B terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris yang membawahi:

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan

2. Sub bagian umum dan kepegawaian

c. Bidang pengadaaan, pensiun dan informasi membawahi :

1. Sub bidang pengadaan dan pensiun

2. Sub bidang pengolahan data; dan

3. Sub bidang dokumen dan informasi

d. Bidang mutasi, pembinaan dan kesejahteraan membawahi :

1. Sub bidang mutasi dan kepangkatan

2. Sub bidang pembinaan penilaian kinerja aparatur dan

disiplin pegawai; dan

3. Sub bidang kesejahteraan dan profesi ASN

e. Bidang pengembangan aparatur membawahi:

1. Sub bidang analisa kebutuhan diklat dan evaluasi

2. Sub bidang penyelenggaraan diklat dan sertifikasi; dan

2

3. Sub bidang penembangan kompetensi dan promosi ASN

f. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Unit pelaksanaan teknis

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

Tugas pokok


mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi

penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Fungsi


menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang

kepegawaian dan sumber daya manusia, sesuai dengan

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah

2. Pemberian dukungan perencanaan, pembinaan, dan

pengendakian kebijakan teknis Bidang Pengadaan

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

3. Perumusan, perencanaan pembinaan koordinasi dan

pengendalian teknis bidang pengadaan pensiun dan

informasi

4. Perumusan perncanaan pembinaan koordinasi dan

pengendalian kebijakan teknis bidang mutasi pembinaan

dan kesejahteraan

5. Perumusan perencanaan pembinaan koordinasi dan

pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan

aparatur

3

6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

tugas dan fungsinya.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN DAN HUKUMAN DISIPLIN PNS

BEDASARKAN PP NO.35 TAHUN 2010

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai

Negeri Sipil untuk mentaai kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak

ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin

2. Pegawai negeri sipil selenjutnya disingkat PNS adalah PNS

Pusat dan PNS Daerah

3. Pelenggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau

perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

KEWAJIBAN PNS :

1. Mengucapkan sumpah/ janji PNS.

2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.

4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada

PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung

jawab.

4

6. Menjujung tinggi kehormatan Negara Pemerintah dan

kehormatan PNS.

7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan

sendiri, seseorang dan atau golongan.

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau

penurut perintah harus dirahasiakan.

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk

kepentingan Negara.

10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila

mengetahui hal yang membahayakan atau merugikan

negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan

keuangan da materiil.

11. Masuk kerja dan mentaati jam kerja.

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara

dengan sebaik-baiknya.

14. Meberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada

masyarakat.

15. Membimbing bawahan dan melaksanakan tugas.

16. Member kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan karir dan mentaati peraturan kedinasan

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

LARANGAN PNS

1. Menyalahgunakan wewenang ;

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi

dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan

orang lain;

5

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk

Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau

lembaga swadaya masyarakat asing

5. Memiliki menjual, membeli, menggandakan, menyewakan,

atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak

bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara

tidak sah;

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman

sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar

lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan

pribadi golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan Negara;

7. Member atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada

siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan

dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan

8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari

siapapun juga yang berhubungan dngan jabatan dan/atau

pekerjaan

9. Bertindak sewengan-wenang terhadap bawahannya;

10. Melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu

tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah

satu pihak yang dilayani sehingga merugikan bagi pihak

yang dilayani;

11. Memnghalangi berjalannya tugas kedinasan

12. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan cara :

a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye

6

b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan

atribut PNS

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS

lain dan/atau

d. Sebagai peserta kampanye dalam menggunakan fasilitas

negara

13. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil

Presiden dengan cara :

a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

calon selama masa kampanye dan/atau;

b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada

keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta

pemilu sebelumnya, selama dan sesudah masa

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,

seruan, atau pemberian barangkepada PNS dalam

lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota dewan

perwakilan Daerah atau calon kepala Daerah/wakil kepala

Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai

foto copy surat kartu tanda penduduk atau surat

keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-

undangan;dan

15. Memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/wakil

kepala Daerah dengan cara :

a. Terlibal dalam kegiatan kampanye untuk mendukung

calon kepala Daerah/wakil kepala Daerah

b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan

dalam kegiatan kampanye

7

c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

calon selama masa kampanye; dan/atau

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepda

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi

peserta pemilu sebelumnya, selama dan sebelum masa

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan

seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkungan unit kerjanya, angora keluarga dan

masyarakat

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLI PNS

Hukuman disiplin terdiri dari :

1. Hukuman disiplin ringan berupa :

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara terlulis

2. Hukuman disiplin sedang berupa :

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan

c. Penukaran perangkat setingkat lebih rendah selama 1

tahun

3. Hukuman disiplin berat berupa :

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

bulan

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat

lebih rendah

c. Pembebasan dari jabatan

8

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri dan PNS; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

TATA NASKAH KEPEGAWAIAN

Tata naskah kepegawaian yaitu system pnyimpanan dan

pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat menjadi calon

pegawai negeri sipil/ pegawai negeri sipil sampai dengan mencapat

batas usia pensiun berupa surat-surat keputusan yang ditetapkan

oleg pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian

Jenis dokumen kepegawaian yabg disimpan terdiri dari :

1. SK pengangkatan CPNS (80 % )

2. Surat pernyataan melaksanakan tugas ( SMPT )

3. SK pengangkatan PNS ( 100% )

4. Berita acara sumpah/janji PNS

5. Daftar riwayat hidup

6. Kartu pegawai

7. Kartu istri/suami

8. Kartu peserta taspen

9. Katu pegawai elektronik (KPE)

10. Kartu peserta askes

11. SKP tahun terakhir

12. Surat kenaikan gaji berkala

13. Surat Mengadakan/memberhentikan dari jabatan(struktural /

fungsional)

14. Surat pernyataan pelantikan

15. SK kenaikan pangkat mulai pertama sampai akhir

9

16. SK hukuman disiplin

17. SK peninjauan masa kerja

18. SK pembantuan pada instansi lain

19. SK diperkerjakan instansi lain

20. SK pemindahan wilayah/ instansi

21. SK pencamtuman gelar

22. Sk tanda kehormatan/jasa/ dan penghargaan

23. Salinan ijazah pendidikan umum/kedinasa/ kursus-kursus dalam

dan luar luar negri :

- Pendidikan umum ( SD s/d S3 )

- Pendidikan latihan struktur ( diklat PIM IV/Adum/Sepadas/d

lemhanas)

- Pendidikan pelatihan fungsional

- Pendidikan pelatihan teknis

24. SK pemberhentian sementara/uang tunggu

25. Laporan perkawinan

26. Laporan kelahiran anak

27. Surat kematian istri/suami/anak

28. Surat izin perkawinan/perceraian

29. SK pengangkatan/pemberhentian sebagai pejabat Negara

30. SK penggantian Nama

31. Inspasing baik gaji maupun jabatan

32. Penetapan angka kredit/fungsional

33. SK pembesan dari jabatan organik karena menjadi pejabat

negara

34. Pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara

35. SK pemberhentian pensiun

36. Nomor pokok wajib pajak

37. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar

38. Hal-hal yang dianggap perlu

10

DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN

Daftar urut kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat

pegawai negeri sipil dari suatu organisasi Negara yang disusun

menurut tingkatan kepangkatan, Daftar Urut Kepangkatan ( DUK)

juga merupakan salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan

pembinaan karakter dan system prestasi kerja, oleh karena itu DUK

perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus

Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam

DUK secara berturut-turut yaitu ;

a. Pangkat;

b. Jabatan;

c. Masa kerja;

d. Latihan jabatan;

e. Pendidikan;

f. Usia.

Cara Pengisian/Pengeditan DUK :

1. Penulisan nomor urut

Diisi dengan angka tanpa tanda titik angka 1 s/d jumlah PNS

pada instansi yang bersangkutan.

2. Penulisan Nama

a. Diisi nama lengkap beserta gelar yang dimiliki

b. Seletah inisial gelar didepan nama, diberi tanda (.) dan 1

(satu) spasi;

Contoh : Drs. Abdurahman

c. Antara gelar di beri 1 ( satu )spasi

contoh : Prof. DRS. H. Abdurahman

11

d. Untuk inisial gelar di belakang nama, seletah huruf akhir

nama diberi tanda koma (,) dan 1 (satu) spasi, kemudian

inisial gelar;

Contoh : Abdurahman, SE

e. Untuk singkatan nama, didepan atau di belakang nama

utama diberi tanda titik (.) dan spasi tanpa tanda koma (,);

Contoh : H. Abdurahman

3. Penulisan NIP

Diisi dengan angka NIP yang terdiri dari 18 digit;

Tanpa spasi;

Tanpa tanda titik dan koma.

Contoh 197506162000031003

4. Penulisan golongan/ruang pangkat terakhir

Tanpa spasi dan tanpa titik;

Sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir.

Contoh :I/a II/a III/a IV/a

I/b II/b III/b IV/b

I/c II/c III/c IV/c

I/d II/d III/d IV/d

IV/e

5. Penulisan TMT kenaikan pangkat

Terhitung mulai tanggal (TMT)kenaikan pangkat terakhir;

Sesuai dengan SK pangkat terakhir input data :dd-mm-yyyy

Contoh : 01-04-2017

6. Penulisan nama jabatan

Ditulis sesuai dengan nomenklatur atau struktur organisasi

instansi yang bersangkutan

12

Jika terlalu panjang dapat disingkat dalam bentuk baku atau

yang umum/sering digunakan, antara lain:

Ka. Dinas Ka. Badan

Kabid Kasubbid

Kabag Kasubbag

Set Sek

Kasi Ka. UPT

Jika ada nama jabatan struktur eselon IV ( dibawah Eselon III

) dalam suatu instansi yang sama, maka nama jabatan

tersebut harus dilengkapi dengan jabatan struktur eselon III

nya. Misalnya Kasubbid

Istilah staf untuk PNS yang tidak mempunyai jabatan

struktur sebaiknya tidak digunakan lagi. Misalnya : Juru

Ketik, Caraka, Supir/pengemudi, Pengadministrasi Umum

Gunakan istilah fungsional Umum untuk PNS yang tidak

memiliki jabatan seperti :

a. Pengadministrasi kepegawaian

b. Pengadministrasi keuangan

Setelah nama jabatan dilengkapi dengan nama jabatan

struktur dimana PNS tersebut bertugas.

Misalnya :

a. Pengadministrasi Kepegawaian pada subbag umum dan

kepegawaian

b. Pengadminitrasi keuangan pada Subbag Program dan

Keuangan

7. Penulisan Eselon

Tanpa spasi diantara tanda titik

Tanpa titik selah karakter terakhir

I.A II.A III.A IV.a

V.a II.B III.B IV.B

13

8. Penulisan TMT Eselon

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pelantikan pada eselon yang

bersangkutan

Sesuai dengan surat pernyataan pelantikan eselon yang

bersangkutan, input data : dd-mm-yyyy

Contoh : 01-04-2017

9. Penulisan Tahun Masa Kerja

Angka tahun masa kerja golongan, terdiri dari 1-2 digit yaitu

antara 0 s/d 40

Masa kerja pada kolom ini adalah MASA KERJA GOLONGAN

dalam satuan tahun, berdasarkan SK pangkat/berkala atau

SK lainnya yang terakhir yang mencantumkan masa kerja

golongan

10. Penulisan bulan dalam masa kerja

Angka atau bulan pada masa kerja golongan terdiri 1-2 digit

yaitu antara 0-12

Sesuai dengan SK pangkat/berkala atau SK lainnya yang

terakhir yang mencantumkan masa kerja golongan.

11. Penulisan nama diklat jabatan

Sespanas Sepada Pim II

Adum Sepadya Pim IV

Sepadyanas

12. Penulisa tahun diklat

Angka tahun latihan jabatan terdiri dari 4 digit : 2015, 2016,

2017

13. Penulisan jam kerja diklat

Diisi jumlah jam diklat yang bersangkutan : 150 400 750

14. Penulisan nama pendidikan

Sebaiknya disingkat sesuai dengan bentuk baku atau yang

umum digunakan seperti :

14

Fekon Fahutan Poltek

P. Kedokteran P. Teknis Faperta

FKIP IKIP Pisipol

Akper ABA IPB

SD SMP SMA

Penulisan nama pendidikan agar sesuai dengan urutan

sebagai berikut :

Fakultas, Jurusan, Universitas, Kota

Akademi, Jurusan, Kota

Sekolah, Jurusan, Kota

Contoh :Fekon Akuntansi Samarinda

Akper Kebidanan Tarakan

SMAN 1 IPA Tanjung Selor

15. Penulisan Tahun Lulus

Angka tahun lulus pendidikan terdiri dari 4 digit : 2015, 2016,

2017

16. Penulisan tingkat ijazah

Tanpa spasi diantara tanda titik

Tanpa tanda titik setelah karakter terakhir.

S.3 S.2 S.1 D.IV D.III

D.II D.I SLTA SMP SD

17. Penulisan tanggal lahir

Diisi tanggal lahir yang bersangkutan sesuai dengan yang

tercantum dalam SK CPNS :

Input data : dd/mm/yyyy

Contoh : 16/06/1975

18. Penulisan catatan Mutasi

Diisi mutasi terakhir dari atau ke instansi lain

19. Penulisan keterangan penting/perlu antara lain :

15

TB : Tugas Belajar

CLTN : Cuti di Luar Tanggungan Negara

MD : Meninggal Dunia

PT : Purna Tugas ( Pensiun)

Keterangan Iainnya yang di anggap perlu

TUGAS BELAJAR

Persyaratan Administrasi :

Program Diploma III

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif

2. Pendidikan terakir minimal SLTA Sederajat

3. Usia maksimal 30 Tahun kecuali PNS yang mengikuti program

penyetaraan pendidikan usia maksimal 35 tahun

4. Golongan ruang minimal II/b

5. Nilai rata-rata minimal 6,5 ( enam koma lima ) atau nilai IPK

minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)

Program Diploma IV/Strata 1


2. Pendidikan terakhir minimal SLTA sederajat

3. Usia minimal 35 tahun kecuali PNS yang mengikuti program

penyetaraan pendidikan usia maksimal 55 tahun

4. Golongan ruang minimal II/b

5. Nilai rata-rata minimal 6,6 ( enam koma lima) atau nilai IPK

minimal 2,75 (dua koma tujuh lima )

Program Strata 2 / Dokter Specialis


16

2. Pendidikan terakhir minimal Strata 1 (S1)

3. Usia maksimal 40 tahun untuk program strata 2 (S2) umum dan

maksimal 35 tahun program dokter specialis

4. Golongan ruang minimal III/b

5. Nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima )

Program Strata 3

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif

2. Pendidikan terakhir Strata 2 (S.2)

3. Usia maksimal 47 tahun

4. Golongan ruang minimal III/c

5. Nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)

Jangka waktu peyelesaian

D.III maksimum pendidikan selama 3 tahun 6 bulan

D.IV maksimum pendidikan selama 4 tahun 6 bulan

S.1 maksimum pendidikan selama 5 tahun

S.1 lanjutan dari DIII maksimum pendidikan selama 2 tahun

S.2 Ilmu Sosial maksimum pendidikan selama 2 tahun

S.2 ilmu Esakta maksimum pendidikan selama 2 tahun

Dokter spesialis (PPDS) maksimum pendidikan selama 5 tahun

S.3 Ilmu social maksimum pendidikan selama 3 tahun 6 bulan

S.3 Ilmu Esakta maksimum pendidikan selama 4 tahun

Persyaratan Berkas :

1. Surat pengantar dari instansi

2. Surat permohonan

3. Brosur atau keterangan tentang pendidikan yang akan dituju

lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya

biaya pendidikan

17

4. Surat rekomendasi dari atasan langsung dan diketahui oleh

kepala SKPD

5. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat

ringan, sedang maupun berat

6. Surat pernyataan bermatrai Rp. 6000 bersedia mentaati seluruh

aturan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Menyusun visi dan misi pengajuan tugas belajar

8. Mengisi biodata

9. SKP tahun terakhir

Masing-masing sebanyak 1 rangkap

Formulir kelengkapan berkas dapat diperoleh di Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) Kabupaten Bulungan.

Prosedur :

Mengajukan permohonan kepada kepala Daerah

Surat rekomendasi dari kepala SKPD dan kelengkapan

berkas lainnya.

Menyampaikan semua kelengkapan dan data penunjang

Iainnya kepada tim seleksi untuk ditindak lanjuti

Berdasarkan persetujuan dan rekomenclasi tim seleksi maka

pemohon ditugaskan untuk mengikuti seleksi akademis

pada Perguruan Tinggi yang ditujui

Berdasarkan hasil seleksi akademis, maka bupati

menetapkan keputusan bupati tentang penunjukan PNS

untuk mengikuti tugas belajar.

18

IZIN BELAJAR

Persyaratan Administrasi

1. Masa Kerja minimal 2 tahun sejak pengangkatan

sebagai Pegawai Negeri Siipil

2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa

3. Program studi yang diikuti harus sesuai dan

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

4. Perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak

mengganggu tugas sehari-hari sesuai ketentuan jam

kerja yang berlaku

5. Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin

maupun sanksi laninya

6. Tidak sedang dalam proses peradilan pidana

7. Perguruan tinggi berada diwilayah kerja yang memiliki

ijin operasional dan lembaga yang berwenang dan

merupakan kelas jauh atau sejenisnya, kecuali

pendidikan jarak jauh telah mendapat ijin dan lembaga

yang berwenang

8. Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang

bersangkutan

9. PNS yang telah lulus tidak berhak untuk menuntut Ujian

Penyesuaan Ijazah.

Persyaratan Berkas:

1. Surat pengentar dan instansi

2. Surat Permohonan

19

3. Surat rekomendasi dan atasan langsung dan diketahui oleh

kepala SKPD

4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman displin

tingkat ringan, sedang maupun berat

5. Surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bersedia mentaati

selunuh aturan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

6. Mengisi biodata

7. SKP Tahun terakhir


Formulir kelengkapan berkas dapat diperoleh di Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya mannusia

(BKPSDM) Kabupaten Bulungan.

Prosedur:

Mengajukan permohonan kepada kepala SKPD dengan

kelengkapan lainnya

Jika disetujui, kepala SKPD memberikan rekomendasi dan

meneruskan permohonan dimaksud kepada bupati melalui

BKPSDM selambat-lambatnya 3 (tiga bulan sebelum

dilaksanakannya seleksi masuk perguruan tinggi yang dituju)

Pemeriksaan berkas oleh BKPSDM untuk disampaikan

kepada tim seleksi

Persetujuan dan rekomendasi tim seleksi untuk

mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi perguruan tinggi

yang dituju

Melaporkan hasil seleksi akademis paling lambat 1 (satu)

bulan setelah pengumuman kepada bupati melalui BKPSDM

dengan melampirkan bukti lulus

20

Penerbitan rekomendasi ijin belajar oleh bupati dan dapat

didelegasikan paada pejabat dibawahnya.

UJIAN DINAS TK. I

Persyaratan Administrasi:

1. Diusulkan oleh instansi masing-masing

2. 2 (dua) tahun golongan ruang II/d

3. Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin tingkat ringan,

sedang atau berat maupun sanksi Iainnya

4. Tidak sedang dalam keadaan:

- Diberhentikan sementara

- Menerima uang tunggu

- Cuti diluar tanggungan negara

Persyaratan Berkas:


2. Surat rekomendasi dari kepala SKPD untuk mengikuti Ujian

Dinas

3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

tingkat ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh

kepala SKPD

4. Biodata (formulir disediakan oleh BKPSDM)

5. Pas Poto berwarna ukuran 3x4 sebanyak

3 lembar

Prosedur :

Diusulkan oleh instansi masing-masing

Pemeriksaan berkas

21

Pemanggilan bagi yang memenuhi persyaratan

Pelaksanaan pra Ujian Dinas

Pelaksanaan Ujian Dinas

Pemeriksaan hasil ujian dinas oleh tim seleksi

Penyerahan hasil Ujian Dinas kepada BKPSDM

Penetapan dan pengumuman SK Kelulusan

Penetapan STLUD (Surat Tanda Lulus Ujian Dinas)

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH


1. Tersedianya formasi


3. Golongan ruang II/c

4. Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu

5. Tidak sedang dalam keadaan:

- Diberhentikan sementara

- Menerima uang tunggu

- Cuti diluar tanggungan negara

- Menjalani hukukman disiplin

Persyaratan Berkas:


2. Surat rekomendasi dan kepala SKPD untuk mengikuti Ujian

Penyesuaian Ijazah

3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman displin tingkat

ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh kepala

SKPD

4. Foto Copy sah Ijazah terakhir


22

6. Pas Poto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 Lembar

SELEKSI DKLAT PIM Tk III dan IV

Seleksi Dikiat PIM Tk.IV


1. Diusulkan oleh Instansi masing-masing

2. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam golongan ruang Ill/a

3. Pendidikan terakhir minimal 5.1

4. Usia maksimal 5 (lima) tahun BUP

Seleksi Diklat PIM TK. III



2. Pejabat Eselon IV

3. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam golongan ruang Ill/c

4. Pendidikan terakhir minimal S.1

5. Sudah pernah mengikuti ADUM/Diklat PIM IK.IV

6. Usia maksimal 5 (lima) tahun sebelum BUP

Persyaratan Berkas:


2. Surat rekomendasi dari kepala SKPD untuk mengikuti seleksi

Dikiat PIM Tk. IV

3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

tingkat ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh

kepala SKPD


23

BIMBINGAN DAN TES TOEFL

Persyaratan:


2. Pejabat Eselon III/IV yang belum mengikuti Diklat Tk III/IV atau

PNS yang telah lulus seleksi Diklat Pim III/IV

Prosedur:

Panitia memanggil calon peserta bimbingan tes toefl yang

memenuhi syarat melalui instansi masing-masing

lnstansi mengusulkan nama calon peserta tes toefl sesuai

daftar kepada panitia

Pemeriksaan berkas

Pelaksanaan bimbingan dan tes toefl

PENGADAAN CPNS PERSYARATAN PENETAPAN SELEKSI CPNS

Pelamar Umum:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35

tahun;

3. Pendidikan terakhir sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

yang dperoIeh dan sekolah atau perguruan tinggi negeri atau

swasta yang telah mendapat ijin penyelenggara dan Dirjen

Pendidikan Tinggi;

4. Sehat jasmani dan rohani;

5. Berkelakuan baik;

6. Tidak pernah diberhentkan dengan tidak hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta;

24

7. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PNS;

9. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;

10. Tidak memiliki ijazah yang Iebih tinggi selain ijazah yang dimiliki

saat mengisi formasi jabatan pengadaan CPNSD tahun berjalan.

Tata cara pendaftaran dan kelengkapan berkas:

1. Surat lamaran harus di tulis tangan dan ditandatangani sendiri

oleh pelamar dengan huruf cetak menggunakan tinta warna

hitam (ballpoint) diatas kertas double folio bergaris tanpa

materai;

2. Alamat pelamar harus ditulis lengkap dengan nomor rumah,

RT/RW, kode pos dan nomor telepon/HP,

3. Foto copy ljazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan keputusan kepala BKN nomor

11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, serta memperlihatkan

ijazah asli dan transkrip nilai pada saat penyampaian

permohonan;

4. Foto copy Kartu Tanda Pencari Kerja dan Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja (AK1) yang telah dilegalisir;

5. Pas poto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

USULAN CPNS KE PNS (100%)

Persyaratan Berkas:

1. Foto copy sah SK CPNS;

2. Foto copy sah STTPL;

3. Asli dan foto copy surat keterangan kesehatan dan Dokter

Pemerintah (RSU atau Puskesmas);

25

4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);

5. SKP 2 (dua) tahun terakhir;

6. Surat Pengantar dan Instansi.

Prosedur:

Diusulkan oleh instansi masing-masing;

Pemeriksaan berkas;

Pengusulan Nota Pertimbangan ke Kantor Regional VIII BKN

Banjarmasin (bagi pengusulan CPNS lebih dan 2 tahun);

Penetapan Nota Pertimbangan Teknnis oleh Kantor Regional VIII

BKN Banjarmasin (bagi pengusulan CPNS lebih dan 2 tahun);

Penerbitan SK PNS (100%) oleh Bupati.

PENINJAUAN MASA KERJA (PMK)

Persyaratan Berkas:


2. Foto copy sah SK PNS (100%);

3. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;

4. SPK 2 Tahun Terakhir;

5. Foto copy sah SK Kartu Pegawai;

6. Foto copy sah Ijazah awal s/d akhir;

7. Foto copy SK Kerja bagi yang bekerja di swasta yang berbadan

hukum;

8. Foto copy SK Pengangkatan Honor (SK awal s/d akhir);

9. Foto copy SK Pemberhentian Tenaga Honor;

10. Daftar Riwayat Pekerjaan;

11. Foto copy sah SK Konversi NIP;


26

Prosedur


Pemeriksaan berkas

Pengusulan Nota Pertimbangan Teknis ke Kantor Regional VIII

BKN Banjarrmasin;

Penetapan Nota Pertimabangan Teknis oleh Kantor Regional VIII

BKN Bannjarmasin;

Penetapan SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) oleh Bupati.

MUTASI WILAYAH KERJA

Mutasi Masuk

Persyaratan Berkas:

1. Permohonan yang bersangkutan;






7. Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang

bersangkutan :

- tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman

disiplin/proses pengadilan;

- tidak sedang menjalani tugas belajar;

- tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak

bank atau pihak Iainnya, dan;

- tidak sedang diberhentikan dalam jabatan negari.

8. Asli Surat Persetujuan Pindah dari Kepala SKPD asal;

27

9. Asli Surat Persetujuan Pindah dari Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah Asal;

10. Asli Surat Persetujuan menerima dari instansi yang di tuju

(khususnya pejabat fungsional, misalnya guru, ada persetujuan

dari kepala sekolah yang dituju dan dari Dinas Pendidikan;

11. Foto copy sah surat nikah dan SK Mutasi Suami bagi yang mutasi

mengikuti suami.

Masing-masing dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap.

Prosedur:

Pemeriksaan kelengkapan berkas;

Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

(Baperjakat);

Penerbitan rekomendasi;

Pengurusan pada jenjang Iebih lanjut menjadi tanggung jawab

pemohon.

Mutasi Keluar

Persyaratan berkas:







7. Asli Surat Persetujuan Pindah dan SKPD asal;

8. Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang

bersangkutan

28

- tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman

disiplin/proses pengadilan;

- tidak sedang menjalani tugas belajar;

- tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak bank

atau pihak lainnya, dan;

- tidak sedang diberhentikan dalam jabatan negari.

9. foto copy sah surat nikah dan SK Mutasi Suami bagi yang

mutasi mengikuti suami;

10. Asli Persetujuan menerima yang bersangkutan dan pejabat

Pembina Kepegawaian Daerah yang dituju;

11. Khusus guru untuk melampirkan data keadaan guru sekolah

asal.

Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.

Prosedur:


Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

(Baperjakat);

Penerbitan rekomendasi;

Pengurusan pada jenjang Iebih anjut menjadi tanggung jawab

pemohori.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL (KECUALI GURU UNTUK

SEMUA GOLONGAN DAN TENAGA KESEHATAN GOLONGAN ll)*

Persyaratan Berkas:


29

2. Foto copy sah SK PNS;



5. Foto copy sah sertifikat Dikiat Penyuluh/Auditor (bagi Jabatan

Fungsional Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Penyuluh

Perikanan dan Auditor;

6. Surat Usulan dan Instansi.

Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

Prosedur:

Diusulkan oleh instansi masing-masrng;

Pemeriksaan berkas;

Penerbitan SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

oleh Pejabat yang berwenang.

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN BAGI PNS YANG

MELRKSANAKAN TUGAS BELAJAR (KECUALI GURU SEMUA

GOLONGAN DAN TENAGA KESEHATAN GOLONGAN II)*

Persayaratan Berkas:





5. Foto copy sah sertifikat Dikiat Penyuluh/Auditor (bagi Jabatan

Fungsional Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Penyuluh

Perikanan dan Auditor;

6. Surat Usulan dan Instansi.

30

Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

Prosedur:


Pemeriksaan berkas;

Penerbitan SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

oleh Pejabat yang berwenang.

CATATAN:

Telah ada pelimpahan kewenangan untuk pengangkatan,

pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dalam

jabatan fungsional ke instansi masing-masing yaitu sebagai

berikut:

1. Kepala dinas diberikan kewenangan untuk pengangkatan

dalam jabatan fungsional kesehatari golongan III/d ke

bawah di Iingkungan Diinas Kesehatan;

2. Direktur RSUD diberikan kewenangan untuk pengangkatan

dalam jabatan fungsional golongan II; dan

3. Kepala BKPSDM diberikan kewenangan untuk pengangkatan

dalam jabatan fungsional di Lingkungan RSUD golongan Ill/a

ke atas.

KENAIKAN PANGKAT

Pertama pengusulan:

Persyaratan berkas:

1. Foto copy sah SK CPNS dan PNS;

2. Foto copy sah SK Pangkat Akhir;


31


5. Foto copy sah Ijazah akhir;

6. Foto copy sah STTPL Dikiat Penjenjangan/ STLUD bagi yang

pindah golongan;

7. Foto copy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (bagi

yang menduduki Jabatan);

8. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang

memiliki;

9. Foto copy sak SK Konversi NIP

10. Foto copy sah SK Penempatan/SK Mutas (bagi yang memiliki);

11. Foto copy sah SK Pencantuman Gelar (bagi yang memiliki);

12. Surat pengantar dan instansi; dan


Reguler:

1. SKP 2 Tahun terakhir;

2. SK pangkat terakhir;

3. SK Jabatan (bagi yang baru menduduki jabatan); dan

4. SK-SK pendukung Iainnya.

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Persyaratan berkas:

1. SKP 2 Tahun terkahir;

2. Foto copy sah ljazah terkhir;

3. Foto copy sah Sertifikat tanda Lulus Ujian Penyesuaian jazah

(tidak berlaku bagi PNS Ijin Belajar/Tugas Belajar);

4. Foto copy sah SK jin Belajar/Tugas Belajar;

5. Foto copy sah Pangkalan Data Mahasiswa dan Dikti;

32


memiliki;

7. Foto coopy sah SK Penempatan/Mutasi bagi yang memiliki;

8. SK Pencantuman Gelar bagi yang memiliki;

9. Uraian tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon

II;


Kenaikan Pangkat Pilihan

Jabatan Struktural:

Persyaratan Berkas:

1. SKP 2 Tahun terkahir;

2. Foto copy sah ijazah terakhir;

3. Foto copy sah SK Jabatan terakhir;

4. Foto copy sah surat Pernyataan Pelantikan;

5. Foto copy sah STTPL Dikiat Perjenjang


memiliki;



Pejabat Fungsional

Persyaratan Berkas:

1. SKP 2 tahun terkahir;

2. Foto copy sah SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan

Fugsional (bagi yang pertama kali naik pangkat);

3. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK);

33

4. Foto copy sah ijazah terakhir;

5. Foto copy Sertifikat pelatihan yang dimiliki;


memiliki;


8. Surat Pengantar dari instansi.

Prosedur :

Goongan III/d ke bawah

Diusulkan oleh masing-masing instansi;

Pemeriksaan berkas;

Pengusulan nota pertimbangan teknis ke Kantor Regional VIII

BKN Banjarmasin;

Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh Kantor Regional VIII

BKN Banjarmasin; dan

Penerbitan SK Kenaikan Parigkat oleh Bupati.

Golongan IV/a dan IV/b


Pemeriksaan berkas;

Pengusulan nota pertimbangan teknis ke BKPSDM Provinsi

BKPSDM Provinsi mengusulkan nota pertimbangan teknis ke

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;

Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh Kantor Regional VIII

BKN Banjarmasin;

Penerbitan SK Kenaikan Pangkat oteh Gubernur; dan

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan BKPSDM Provirisi ke

BKPSDM Kabupaten.

34

Golongan IV/c ke atas


Pemeriksaan berkas;

Pengusulan nota pertimbangan teknis ke BKPSDM Provinsi;

BKPSDM Provinsi mengusulkan nota pertimbangan teknis ke

BKN Pusat;

Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh BKN Pusat;

Usulan Penetapan SK pada Sekretariat Negara;

Penerbitan SK Kenaikan Pangkat oleh Presiden RI; dan

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dari BKD Provinsi ke BKPSDM

Kabupaten.

USULAN PENERBITAN SK PENSIUN

Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

Persyaratan Berkas:


2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%);

3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;

4. Foto copy sah Kartu Pegawai;

5. Foto copy KTP yang masih berlaku;

6. Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir;

7. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil);

8. Coto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capi);

9. Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan

Kampus;

10. Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi);

11. Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh Capil);

35

12. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,

sedang dan berat dari atasan Iangsung;

13. Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di

kantor BKPSDM;



16. Foto copy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (bagi

golongan IV/c ke atas);

17. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar;

18. Surat pengantar dari istansi.

Pensiun Janda/Duda

1. Permohonan yang bersangkutan (model C.1);



4. Foto copy sah Kartu Pegawal;

5. Foto copy KTP Janda/Duda yang masih berlaku;



8. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil);


Kampus;




kantor BKPSDM;



15. Asli dan foto copy Surat Keterangan Janda/Duda dan kelurahan;

36

16. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan

dan RSUD;



Prosedur:


Pemeriksaan berkas;

Pengusulan berkas ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin,

khusus golongan IV/c ke atas diusulkan ke BKN Pusat dan

Sekretariat Negara; dan

Penetapan SK Pensiun oleh Kantor Kantor Regional VIII BKN

Banjarmasin, khusus golongan IV/c ke atas SK Pensiun

ditetapkan oleh Presiden RI.

Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)


2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS(100%);






8. Coto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil);


Kampus;

10. Surat Keterangan dan Inspektur Inspektorat tentang TPTGR;


12. Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh capil);

37




kantor BKPSDM;



17. Formulir SPTB;



Prosedur:

Golongan III/d ke bawah

Diusulkan melaiui instansi masing-masing;

Pemeriksanaan berkas;

Penerbitan SK Pensiun oleh Bupati.


Diusulkan melalui instansi masing-masing;


Pengusulan ke BKPSDM Provinsi;

Penerbitan SK Pensiun oleh Gubernur.


Diusulkan meaIui instansi masing-masing;


Pengusulan ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara;

Penerbitan SK Pensiun oleh Presiden RI.

Pensiun Karena Sakit/Tidak Cakap Jasmani maupun Rohani.

38

Persyaratan Berkas:








8. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil);




sedang dan berat dari atasan langsung;


kantor BKPSDM;



15. Surat Keterangan Kesehatandani Tim Dokter yang ditentukan;


17. Surat pengantar dari instansi.

Prosedur:

Golongan III/d ke bawah

Diusulkan melalui instansi masingmasing;


Penerbitan SK Pensiun oleh Bupati.


39

Diusulkan melalui instansi masing-masing;

Pemeriksaan berkas;

Pengusulan ke BKD Provinsi;

Penerbitan SK Pensiun oleh Gubernur.


Diusulkan melalui instansi masingma sing;


Pengusulan ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara;

Penerbitan SK Pensiun oleh Presiden RI.

USULAN KE TASPEN

Pensiun BUP

Persyaratan Berkas:

1. Foto copy + Tembusan SK Pensiun;

2. Foto COPY sah SK CPNS dan PNS (100%);





7. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi

tanggungan (Legalisir Capil);


Kampus;

9. Foto copy sah Kartu Peserta Taspen;

10. Asli SKPP + Tembusan

11. Blanko SP3R + materai Rp.6000;

12. BaInko SP4A;

40

13. Foto copy Buku Rekening;

14. Foto copy NPWP;

15. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 8 lembar

(termasuk 5 lembar untuk pengurusan SKPP ke BPKAD);

16. Formulir permintaan pembayaran. Masing-masing sebanyak 3

rangkap

Pensiun Janda/Duda

1. Foto copy + Tembusan SK Pensiun,





6. Foto copy sah Surat Nikah (legatisir oleh KUA dan Capil);



8. Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah

dari Kampus;


10. Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)

bagi PNS yang pengangkatannya diatas Tahun 2000;

11. Asli SKPP + Tembusan;

12. Blanko SP3R + materai Rp. 6000;

13. Blanko SP4B;

14. Blanko SPTB;

15. Blanko AKT 2;

16. Blanko AKT 2 lampiran AKT 3

17. Foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/RSUD;

18. Foto copy sah Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan;

41

19. Foto copy Buku Rekening atas nama Janda/Duda;

20. KPPG (Petikan gaji di bulan PNS tersebut meninggal dunia);

21. Foto copy NPWP;

22. Pas photo hitarn putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar

(Janda/duda) (termasuk 5 lembar untuk pengurusan

SKPP ke BPKAD);

23. Formuhir Permintaan Pembayaran. Masing-masing sebanyak 3

rangkap.

Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)

Persyaratan Berkas:









8. Asli dan Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah

dan Kampus;






13. Blanko SP4B;

14. Blanko SPTB;


42

16. KPPG (Petikan gaji di bulan PNS tersebut meninggal dunia);

17. Foto copy NPWP;

18. Pas photo hitam putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar

(Janda/duda) (termasuk 5 lembar untuk pengurusan SKPP ke

BPKAD);

Pensiun Karena Sakit/Tidak Cakap Jasmani maupun Rohani.

Persyaratan Berkas:









8. Asli dan Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah

dan Kampus (bagi yang masih memiliki anak diatas usia 17

Tahun);

9. Surat Keterangan Sakit dari Tim Dokter yang ditentukan;





13. Banko SP4B;

14. Banko SPTB;


16. Foto copy NPWP;

43

17. Pas photo hitam putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar

(Janda/duda) (termasuk 5 tembar untuk pengurusan SKPP ke

BPKAD);

Masing-masing sebanyak 3 rangkap.

Asuransi Kematian/Uang Duka bagi PNS Aktif yang Anggota

Keluarganya menjadi Tanggungan Meninggal Dunia

Persayaratan Berkas:

1. Blanko AKT 4;

2. BIarikoSP3R;

3. Foto copy Surat Nikah(legalisir KUA/Capil);

4. Foto copy sah SK CPNS dan Pangkat Terakhir;



7. Foto copy dak Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;

8. Foto copy sah SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) bagi

yang pengangkatannya diatas tahun 2000;

9. KPPG (Petikan Gaji di Bulan anggota keluarga PNS tersebut

meningga dunia);

10. Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari

Kelurahan/RSUD;

11. Foto copy Buku Rekening; dan

12. Foto copy NPWP.

Masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Pensiunan PNS Meninggal Dunia

Persyaratan Berkas:

44

1. Blanko SPU2DW;

2. Blanko SP3R;

3. Asli dan foto copy KARIP

4. SK Pensiun

5. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir KUA/Capil);


tanggungan (Iegahsir KUA/CapiI);


8. Foto copy KTP Istni/Suami yang masing berhaku;

9. BIankoSPTB;

10. Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari

Kelurahan/RSUD;

11. Foto copy Buku Rekening istri/Suami

12. Foto copy NPWP;

13. Pas photo hitam putih istri/suami ukuran 4 x 6 sebanyak 3

(lembar); dan

14. Formulir Permintaan Pembayaran.

Prosedur:

Pengusulan ke BKPSDM;

Pemeriksaan Berkas;

Pengusulan ke PT.TASPEN;

Pencairan dana Iangsung masuk ke Rekening yang

bersangkutan; dan

Yang bersangutan dapat Iangsung mengusulkan/mengurus

Iangsung ke PT.TASPEN, membawa berkas-berkas tersebut

diatas dengan Pengantar dari BKPSDM.

KARTU PEGAWAI

45

Persyaratan Berkas:

1. Surat pengantar dari instansi;



4. Foto copy sah STTPL (Prajabatan)

5. Pas photo hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;

6. Untuk usulan kehilangan atau perbaikan agar melampirkan:

a. Surat keterangan kehilangan; dan

b. Kartu pegawai asli untuk diperbaiki.


Prosedur:

Diusulkan oleh instansi masing- masing;

Pemeriksaan berkas;

Pengusulan ke Kantor RegonaI VIII BKN Banja rmasin;

Penerbitan Kartu Pegawai.

KARTU ISTRI/SUAMI

Fungsi Kartu istri/Suami

1. Sebagai Kartu Identitas;

2. Sebagai Pendaftaran Istri/Suami/Anak, sebagai yang berhak

pensiun Janda/Duda.

Persyaratan Berkas:


2. Foto copy sah Surat Nikah/Akta Perkawinan;

46

3. Laporan Perkawinan Pertama (contoh formulir dapat dipeoleh

di BKPSDM);




7. Pas photo hitam putih istri/suami ukuran 2x3 sebanyak 2

lembar;

8. Untuk usulan kehilangan atau perbaikan agar melampirkan:

a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;

b. Kartu istri/suami asli untuk diperbaiki;

c. Foto copy surat cerai/kematian bagi janda/duda.


Prosedur:


Pemeriksaan berkas;

Pengusulan ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;

Penerbitan Kartu istri/suami.

KARTU TASPEN

Persyaratan Berkas:


2. Mengisi data individu keluarga (formulir disediakan oleh

BKPSDM);


4. Foto copy sah SK PNS (100%) bagi yang sudah PNS;

5. Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas);

47

6. Daftar gaji awaI/rapelan jika ada;

7. Nota Pertimbangan Usulan NIP (disediakan oleh BKPSDM);

8. Untuk usulan karena kehilangan atau perbaikan agar

melampirkan:

a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;

b. Kartu Pegawai Asli atau perbaikan;


Prosedur:


Pemeriksaan berkas;

Pengusuhan ke PT.TASPEN;

Penerbitan Kartu TASPEN.

SATYA LENANA KARYA SATYA

Persyaratan Berkas:




4. Foto copy SK Jabatan (bagi yang menduduki);

5. Foto copy sah Piagam Satya Lencana Karya Setya X dan XX

Tahun bagi yang sudah mendapatkan;




8. Daftar riwayat hidup singkat (sesuai formulir);

Masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

48

Prosedur:



Pengusulkan ke SETWILPRES/SETNEG dan KEMENDAGRI

Pengusulan ke KEMENDAGRI untuk KEPPRES, dan Pengusulan ke

SETWILPRES/SETNEG untuk penerbitan Piagam dan Mendali;

Penerbitan SK Setya Lencana Karya Setya oleh Presiden RI;

Bagi yang tidak terbit, agar diusulkan kembali pada usulan

berikutnya.

UANG PESANGON


2. Foto copy sah SK CPNS

3. Foto copy sah SK pension

4. Foto copy sah surat keterangan kematian dari kelurahan/RSUD;

5. Foto copy surat keteranganjanda/duda dari kelurahan (bagi

pensiun janda / duda.

Prosedur:

Disusulkan oleh instansi masing-masing;

Pemeriksaan kelengkapan berkas

Penerbitan SK pemberian pesangon

Pencarian uang pesangon dari bendahara sekretariat Daerah

dengan mengantar dari BKPSDM

Jumlah uang pesangon diberikan bedasrkan jumlah masa kerja

di kali nilai yang telah ditetapkan dalam standarisasi

49

PENGEMBALIAN TAGUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)

Persyaratan Berkas:

1. Surat pengantar dari instansi masing-masing;

2. Pengajuan TAPERUM (Formulir disediakan oleh BKPSDM);



5. Foto copy Golongan II/a, III/a dan IV/a;

6. Foto copy sah KTP;

7. Foto copy sah SKPP;

8. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan/Kepala Desa (bagi

PNS);

9. Surat keterangan berhenti bekerja dari instansinya (bagi PNS

yang berhenti bekerja).

Prosedur:



usulkan ke BRI dengan pengantar dari BKPSDM.

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS

Persyaratan Berkas:

1. Surat pengantar dan instansi;

2. Mengisi formulir biodata;


4. Foto copy sah SK PNS.

Masing-masng sebanyak 1 rangkap.

50

Prosedur:


Pemeriksaan berkas;

Pemanggilan calon peserta Sumpah/Janji PNS melalui SKPD

masing-masing; dan

Pelaksanaan Sumpah/janji PNS.

CUTI PNS

I. Jenis-jenis Cuti yang telah didelegasikan kewenangannya

kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bulungan:

1. Cuti Tahunan;

2. Cuti Alasan Penting;

3. Cuti Bersalin;

4. Cuti Sakit (bagi PNS wanita yang mengalami gugur

kandungan); dan

5. Cuti Besar untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan

seterusnya.

II. Jenis-jenis cuti yang diajukan ke BKPSDM Kabupaten Bulungan

dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yaitu

1. Cuti Sakit;

2. Cuti Besar;

3. Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan

4. Cuti sebagaimana disebutkan pada romawi I diatas, bagi

kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

Persyaratan berkas Pengajuan Cuti yang ditetapkan oleh Sekretaris

Daerah:

51

1. Surat Pengantar dari istansi;

2. Surat permohonan bersangkutan yang telah mendapat catatan

persetujuan dari atasan; dan

3. Surat keterangan dan dokter Pemerintah yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan sedang sakit dan memerlukan cuti

sakit (bagi pengajuan usul cuti sakit).

Prosedur Pengajuan Cuti yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah:


Pemeriksaan berkas; dan

Penerbitan Surat Cuti.

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawal Negeri Sipil.

2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

PERKAWINAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melangsungkan

perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara

hirarkhi selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal

perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi ASN yang berstatus

52

janda atau duda yng melangsungkan perkawinannya kembaIi.

Laporan Perkawinan dibuat 3 (tiga) rangkap dan dilampiri:

1. Salinan sah Surat Nikah/Akta Perkawinan untuk Tata Naskas

masing-masing instansi; dan

2. Pas photo istri/suami ukuran 2 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

SANKSI :

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memberitahukan

perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam

jangka waktu selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun setelah

perkawinan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin

berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

PERCERAIAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan

perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat

keterangan terlebih dahulu dari pejabat, ASN yang berkedudukan

sebagai penggugat harus menperoleh ijin dari pejabat sedangkan

ASN yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat

keterangan dari pejabat.

Syarat kelengkapan mengajukan perceraian bagi seorang ASN:

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan melaIui instansinya;

2. Foto copy surat akta nikah;

3. Surat rekomendasi dari SKPD masing-masing yang diketahui

kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian;

4. Foto copy SK pangkat Terakhir;

53

5. Surat Pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi

perceraian;

6. Berita Acara Pembinaan dari SKPD yang bersangkutan; dan

7. Berita acara pembinaan dari BKPSDM bila diperlukan.

Alasan ASN dapat melakukan perceraian sebagal berikut:

Salah satu pihak berbuat zinah

Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang

sukar disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut

tanpa ijin atau tanpa alasan sah atau hal

Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5

tahun/hukuman yang Iebih berat

Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat

Antara suami /istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak

ada harapan untuk rukun kembali

Permintaan ijin untuk bercerai ditolak apabila:

Bertentangan dengan ajaran agama/peraturan agama yang

dianut;

Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

PP No. 10 Tahun 1983;

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal

sehat.

Permintaan ijin untuk bercerai diberikan apabila:

54

Bertentangan dengan ajaran agama/peraturan agama yang

dianut;

Ada alasan sebagaimana tercantum dalam romawi III angka 2

SE BAKN No.08/SE/ 1983

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan

dengan akal sehat.

Perceraian terjadi atas kehendak ASN pria, maka:

1. Apabila anak mengikuti mantan suami, maka pembagian gaji

ditetapkan sebagal berikut:

a. 1/3 gaji untuk ASN yang bersangkutan;

b. 1/3 gaji untuk mantan istri; dan

c. 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada mantan istri

2. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka:

a. 1/2 untuk ASN yang bersangkutan; dan

b. 1/2 untuk mantan istri.

3. Apabila anak mengikuti ASN pria, maka:

a. 1/3 gaji untuk ASN pria;

b. 1/3 gaji untuk mantan istri;

c. 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada ASN pria;

d. Apabila sebagian anak mengikuti ASN yang bersangkutan

dan sebagian mengikuti mantan istri, maka 1/3 gaji yang

menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak;

e. Hak atas bagian gaji untuk mantan istri sebagaimana

dimaksud diatas tidak diberikan apabila perceraian terjadi

karena istri terbukti telah berzinah atau istri telah terbukti

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir

55

maupun batin terhadap suami, dan atau istri terbukti

menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar

disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan

suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin suami

dan tanpa alasan yang sah;

f. Meskipun perceraian atas kehendak istri yang

bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk mantan istri tetap

diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan

cerai karena di madu dan atau karena suami terbukti telah

berzinah dan atau suami terbukti telah melakukarn

kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun

batin terhadap istri dan atau suami telah terbukti menjadi

pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan

dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua)

tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang

sah.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri, maka

pembagian gaji diatur sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian

gaji berdasarkan berdasarkan kesepakatan bersama;

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas, apabila semua

anak mengikuti mantan istri, maka 1/3 gaji untuk anak dan

diterimakan pada istri; dan

3. Apabilan sebagian anak mengikuti ASN yang bersangkutan dan

bagian mengikuti mantan istri maka 1/3 gaji dibagi jumlah anak

(sebagian ikut istri/suami).

56

LATIHAN PRAJABATAN (LPJ) GOLONGAN I, II DAN III

(Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010)

Persyaratan berkas:

1. Foto coopy sah SK CNS

2. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU /

Puskesmas);

3. Pas photo berwarna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran

4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;

4. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia;

5. Surat Tugas dan instansi

Masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar

Prosedur:

Panitia memanggil calon peserta LPJ melalui instansi masing-

masing;

Instansi mengusulkan nama calon peserta LPJ sesuai daftar

kepada Panitia;

Pemeriksaan berkas oleh panitia;

Pelaksanaan LPJ dan seluruh peserta diasramakan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKLAT PIM) TINGKAT IV

(Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor

541/XII/10/06/2001)

Persyaratan Peserta:

1. Pejabat struktural eselon IV;

2. Pangkat terakhir minimal III/a;

57

3. Pendidikan terakhir minimal S.1 atau sederajat;


5. Usia 5 Tahun sebelum BUP;

6. Seluruh peserta diasramakan.

Persyaratari Berkas:

1. Foto copy sah SK Pangkat Terkahir;

2. Foto copy sah SK Jabatan;


Puskesmas);

4. Pas photo warna merah, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan

wanita menggunakan kebaya nasional ukuran 4x6 cm sebanyak

4 lembar;

5. Mengumpulkan struktur organisasi dan rencana strategis

(renstra) instansi masing-masing;

6. Foto copy sertifikat TOEFL minimal 300;

7. Surat tugas dari instansi;

8. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia


Prosedur:

1. Panitia memanggil calon peserta Diklat Pim Tk.1V yang

memenuhi syarat melalui instansi masing-masing;

2. Instansi mengusulkan nama-nama calon peserta Diklat Pim

Tk.IV sesuai daftar kepada panitia;

3. Pemeriksaan berkas;

4. Pelaksanaan Dikiat Pim Tk.IV dan seluruh peserta diasramakan.

58

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKIAT PIM) TINGKAT Ill

(Pola Pengiriman dan Penyelenggaraan Mandiri)

(Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor

540/Xll/10/6/2001)


1. Pejabat struktural eselon III;

2. Pangkat terakhir minimal III/c;

3. Perididikan terakhir minimal S.1 aatau sederajat;




Persyaratan Berkas:




Puskesmas);

4. Pas photo warna merah, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan

wanita menggunakan kebaya nasional ukuran 4x6 cm sebanyak

4 lembar;


(rentra) instansi masing-masing;

6. Foto copy sertifikat TOEFL minimal 350;

7. Surat tugas dan instansi;


Masing-masinig sebanyak 2 (dua) rangkap.

Prosedur:

59

1. Panitia memanggil calon peserta Diklat Pim Tk.lll yang


2. Instansi mengusulkan nama-nama calon peserta Diklat Pim

Tk.lll sesuai daftar kepada panitia;

3. Pemeriksaan berkas;

4. Pelaksanaan pengiriman calon peserta Dikiat Pim Tk.III dan

seluruh peserta diasramakan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKLAT PIM) TINGKAT II

(Pola Pengiriman)


1. Pejabat struktural eselon III dan atau eselon II;

2. Pangkat terakhir minimal IV/a;

3. Pendidikan terakhir minimal S.1;




Persyaratan Berkas:




Puskesmas);

4. Pas photo warna biru, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan

wanita menggunakan kebaya nasional ukurani 4x6 cm sebanyak

4 lembar;


(renstra) instansi masing-masing;

6. Foto copy hasil kelulusan seleksi Dikiat PimTk. II;

60

7. Surat tugas dari pejabàt yang berwenang;

8. Bagi yang masih menduduki jabatan eselon III, telah mengikuti

Dikiat Pim Tk.III dan lulus seleksi calon peserta Dikiat Pim Tk.II;



Prosedur:

1. BKPSDM/Panitia memanggil calon peserta Dikiat Pim Tk.III yang


2. Pejabat yang berwenang mengusulkan calon peserta DikIat

kepada penyelenggara;

3. Penerimaan dan Pemeriksaan berkas;

4. Pelaksanaan pengiriman calon peserta DikIat Pim Tk.II

DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

Dikiat Bendahara


1. Aparatur Sipil Negara (ASN);

2. Bendaharawan /Calon Bendaharawan;

3. Pangkat Minimal Pengatur Muda Il/a;

4. Pendidikan minimal SLTA;

5. Sehat Jasmana dan Rohani.

Persyaratan Berkas:

1. Foto copy SK Pangkat Terakhir;

2. Pas photo warna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran 4 x

6 cm sebanyak 5 lembar;

61

3. Mengisi biodata yang disediakan penitia;

4. Surat tugas dari SKPD.


Prosedur:

Panitia memanggil peserta Dikiat melalui SKPD;

Kepala SKPD mengusulkan nama calon peserta Diklat kepada

Panitia Pelaksana;


Pelaksanaan Diklat Bendahara.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SERTIFIKASI PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH DAN UJIAN SERTIFKASI AHLI

Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Persyaratan Peserta

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggungjawab terhadap

Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Sehat Jasmana dan Rohani.

Persyaratan Berkas:


2. Pas photo warna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran 4 x

6 cm sebanyak 5 Iembar;




Prosedur:

62

Panitia memanggil peserta Diklat melalui SKPD;


Panitia Penyelenggara;


Pelaksanaan Diklat Sertifikasi.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PRA PENSIUN


1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun;

dan

2. 2. Sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan berkas:


2. Pas photo warna dasar merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4

(empat) lembar;




Prosedur:

Panitia memanggil peserta Dikiat melalul SKPD;


Panitia Penyelenggara;


Pelaksanaan Diklat Pra Pensiun.

63

PROSEDUR PENGAJUAN DIKLAT SATU PINTU

1. Kepala SKPD mengajukan Surat Usulan ke BKPSDM Kabupaten

Bulungan dengan melampirkan Surat Panggilan/Penawaran

Diklat dan Lembaga Diklat yang terakreditasi dan peserta yang

diikutsertakan Diklat harus sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsi;

2. BKPSDM Kabupaten Bulungan akan menverifikasi dan menindak

lanjuti usulan diklat yang masuk dari setiap Organisasi

Perangkat Daerah (OPD); dan

3. Apabila sesuai dengan ketentuan diatas dan didukung oleh dana

yang tersedia untuk masing-masing OPD, maka BKPSDM

Kabupaten Bulungan akan menyetujui sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

PROSEDUR PENGAJUAN DIKLAT TOT

1. Kepala SKPD mengajukan Surat Usulan ke BKPSDM Kabupaten

Bulungan dengan melampirkan Surat Panggilan/Penawaran

Diklat dan Lembaga Dikat yang terakreditasi dan peserta yang

diikutsertakan Diklat adalah Pejabat Struktural sebagai Calon

Tenaga Pengajar/widyaiswara;

2. BKPSDM Kabupaten Bulungan akan menverifikasi dan menindak

lanjuti usulan diklat yang masuk dari setiap Organisasi

Perangkat Daerah (OPD); dan

3. Apabila sesual dengan ketentuan diatas dan didukung oleh dana

yang tersedia untuk kegiatan TOT, maka BKPSDM Kabupaten

Bulungan akan menyetujui sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

********000000000000000000*********

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiabkpsdm.bulungan.go.id/uploads/file/TUPOKSI...

Documents

Transcript of Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiabkpsdm.bulungan.go.id/uploads/file/TUPOKSI...