Bahan Kuliah

HUKUM ACARA PERDATA

Bahan Kuliah

Created by [email protected] by : Heru Susetyo [email protected]

mailto:[email protected]

Pidana atau Perdata?

PendahuluanPengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum dalam hukum acara suatu hunbungan yang mengabdi kepada hukum materiil.

Hukum Acara Perdata adalah Hukum Perdata Formil, yaitu kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagimana yang diatur dalam hukum perdata materil (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriepkartaprawira, hal 1)

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak orang lain di muka pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (wirjono Prodjodikoro)

Pengertian Hukum Acara Perdata (sambungan)

Kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata materiil melalui lembaga peradilan

Sifat / Karakteristik Hukum Acara Perdata

Dalam Hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat, sedangkan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat disebut sebagai tergugat.

Turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan, mereka harus diikutsertakan

Sifat Hukum Acara Perdata

Inisiatif ada tidak ada perkara ada pada orang/ beberapa orang yang merasa haknya dilanggar (penggugat/ para penggugat)

Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang tidak tergantung ada/ tidak adanya inisiatif

Ada Hukum acara pidana yang mirip dengan Hukum acara perdata, yaitu Tindak Pidana Aduan

Tahapan Hukum Acara Perdata (menurut Sudikno Mertokusumo)

Tahap Pendahuluan : tahap persiapan menuju tahap penentuan dan pelaksanaan, yaitu ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan seperti membuat gugatan,mendaftarkan gugatan, membayar biaya perkara dll.

Tahap Penentuan : Tahap pemeriksaan peristiwa, pembuktian dan penjatuhan putusan.

Tahap Pelaksanaan : Tahap dilakukannya tindakan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Sifat Hukum Acara Perdata

Pencabutan gugatan oleh penggugat/ para penggugat tidak dapat dilakukan sesuka hati, Pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila tergugat menyetujui pencabutan gugatan, namun kadangkala persetujuan itu tidak dipenuhi, bahkan malah menggugat balik (rekonpensi)

Hukum Acara Perdata Positif

Hukum acara perdata nasional hingga saat ini belum diatur dalam undang-undang, sampai saat ini ketentuan yang masih dipakai sebagai rujukan adalah het Herziene Indonesich Reglement (HIR) yang dulu diberlakukan untuk wilayah Jawa-Madura, sedangkan diluar itu berlaku RechtsReglement Buitengewestem (RBg)

Sejarah Hukum Acara Perdata/ terbentuknya HIR dapat dibaca pada buku Retnowulan Sutantio

Sumber Hukum Acara Perdata (Hukum Positif) Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 UU No. 1 Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil

HIR, Het Herziene Indonesisch Reglement (Bab IX, 7 Bagian) RBg (Reglemen Buitengewesten, S. 1927 Nomor 227) RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) disebut juga

Hukum Acara Perdata untuk Gol. Eropa, namun menurut Prof. Soepomo, sudah tidak berlaku sejak Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapus.

RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesie)

Undang-undang yang telah dikodifikasi (KUHPerdata dan KUHDagang)

Undang-undang yang belum dikodifikasi ( UU No. 20 Tahun 1947, tentang acara banding, UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.dll

Yurisprudensi Perjanjian Internasional Doktrin

Asas-asas Hukum Acara Perdata

Hakim Bersifat Menunggu (iudex no procedat ex officio) diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 RBg, artinya bila tidak tuntutan dari pihak, maka tidak ada hakim (Wo Kein klager ist, ist kein rechter ; nemo judex sine actor)

Ada konsekuensi bagi seorang hakim, yaitu harus mengadili semua perkara, karena hakim dianggap tahu semua (ius curia novit)

Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)

Hakim Bersifat Pasif (Lijdelijkeheid van Rechter), artinya hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja (secundum allegat iudicare)

Perdailan Terbuka untuk umum (Openbaarheid van rechtspraak), konsekuensi yang terjadi apabila asas ini tidak dilaksanakan adalah putusan dapat menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Hakim mengadili kedua belah pihak (Horen van beide partijen)


Pemeriksaan dalam dua tingkat (Onderzoek in twee instanties), hanya PN dan PT judex factie dilaksanakan

Pengawasan Putusan Pengadilan melalui Kasasi (Toezicht op de rechtspraak door van cassatie)

Mahkamah Agung adalah Puncak Peradilan di Indonesia (Pasal 10 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004)


Putusan Hakim harus disertai alasan (Pasal 23 UU No. 14 tahun 1970 jo Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 184 Ayat 1 , dan 319 HIR)

Berperkara dikenakan biaya (Niet-kosteloze rechtspraak) Pasal 4, 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004)


Tidak ada keharusan mewakilkan dalam Beracara

Majelis hakim di Persidangan (Pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 17 UU NO. 4 Tahun 2004)

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004)


Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pasal 4 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004

Hak menguji Materiil UU hanya ada pada MK dan dibawah UU oleh MA (Pasal 11, 12 UU No. 4 Tahun 2004)

Asas Obyektifitas, Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004

Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan relatif

Kewenangan Mutlak/ absolute compententie menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, berdasarkan macamnya pengadilan yang memberikan kekuasaan untuk mengadili

Kewenangan Relatif/ relative compententie mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa

Asas yang berlaku dalam kewenangan relatif adalah Actor sequitur forum rei

Lingkup Peradilan

Macam-Macam Pengadilan Di samping Pengadilan Sipil seperti tersebut diatas lazimnya

disebut Pengadilan Umum di Indonesia terdapat pula : Pengadilan Militer yang hanya berwenang untuk mengadili

perkara yang terdakwanya berstatus anggota ABRI. Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-

perkara perdata yang kedua pihaknya baragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai Hukum Islam.

Pengadilan Administrasi yang termasuk wewenang Pengadilan Administrasi adalah perkara yang tergugatnya pemerintah dan penggugatnya perorangan pemerintah itu digugat dengan alsan kesalahan dalam menjalankan administrasi.

Lingkup Peradilan (sambungan)

Susunan Badan-Badan Pengadilan Umum Di Indonesia kita kenal susunan Pengadilan dalam :

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana.

Pengadilan Tinggi atau Pengadilan tingkat banding yang juga merupakan Pengadilan tingkat kedua. dinamakan Pengadilan tingkat kedua karena cara pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tinggi).

Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan tingkat akhir dan bukan Pengadilan tingkat ketiga. Mahkamah Agung memeriksa perkara-perkara yang dimintakan Kasasi, karena tidak puas dengan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja.


Kewenangan Pengadilan Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi menjadi dua dalam Kekuasaan

Kehakiman, yaitu Kekuasaan Kehakiman atribusi (atributie van rechtsmacht) dan Kekuasaan Kehakiman distribusi (distributie van rechtsmacht), bahwa : Kekuasaan Kehakiman Atribusi disebut juga kewenangan mutlak atau kompetensi

absolute. Kewenangan Mutlak atau Kompetensi absolute adalah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, misalnya Pengadilan Negeri pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan dan bukan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama biasanya kompentensi absolute ini tergantung pada isi gugatan dan nilai daripada gugatan (lihat Pasal 6 UU No. 29 Tahun 1947).

Kekuasaan Kehakiman Distribusi disebut juga kewenangan nisbi atau kompetensi relative . Kewenangan nisbi atau Kompetensi relative adalah bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal (domisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal. apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenali, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat sebenarnya.

Dikenali, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat sebenarnya ( Pasal 18 HIR, Pasal 141 Ayat 1 Rbg)


Tempat Kedudukan PengadilanTempat kedudukan Pengadilan Negeri pada

prinsipnya berada di tiap Kabupaten, namun di luar Pulau Jawa masih terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu Kabupaten.

Kedudukan Pengadilan Negeri ada sebuah Kejaksaan Negeri dan disamping tiap Pengadilan Tinggi ada Kejaksaan Tinggi. Khusus di Ibukota Jakarta ada 5 instansi Pengadilan Negeri yakni di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara demikan pula dengan Kejaksaannya Negerinya.

Lingkup Peradilan (sambungan)Susunan Pejabat Pada Suatu Pengadilan Di tiap pengadilan terdapat beberapa hakim. diantaranya menjabat sebagai ketua

pengadilan dan wakil ketua. Para hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara di persidangan. disamping itu ada panitera yang bertugas memimpin bagian administrasi atau

tata usaha dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti dan karyawan-karyawan lainnya.

tugas dari pada panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah-musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan (Pasal 58,59 UU no. 2 Tahun 1986, Pasal 63 RO). ia harus membuat Berita Acara (proses verbal) sidang pemeriksaan dan menandatanganinya bersama-sama dengan ketua sidang (Pasal 186 HIR, Pasal 197 Rbg). karena ia tidak mungkin mengikuti semua sidang-sidang pemeriksaan perkara, maka di dalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh panitera pengganti.

Di samping hakim dan panitera masih ada petugas yang dinamakan jurusita (deurwaarder) dan jurusita pengganti (Pasal 38 UU No.21 Tahun 1986). adapun tugas dari pada jurusita dalai melaksanakan perintah dari ketua sidang dan menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan-panggilan resmi para Tergugat dan Penggugat dalam perkara perdata dan para saksi, dan juga melakukan penyitaan-penyitaan atas perintah hakim.

Cara Mengajukan GugatanPengertian Permohonan dan Gugatan

Perbedaan Gugatan dengan Permohonan ada pada ada atau tidak adanya konflik.

Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (eigenrichting)

Dalam gugatan syarat utama adalah adanya orang/ sekelompok orang yang merasa haknya dilanggar, dan orang yang dirasa melanggar hak tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu

Dalam Perkara permohonan tidak ada sengketa, permohonan yang umunya diajukan adalah pengangkatan anak, wali, pengampu

Pengajuan Gugatan,Tempat Tinggal, dan domisili

Pengajuan gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat (Pasal 118 Ayat 1 HIR)

Tempat tinggal adalah tempat dimana seorang menempatkan pusat kediamannya (Pasal 17 KUHPerd) atau dengan kata lain dimana seorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk

Domisili/ kediaman adalah tempat seseorang berdiam

Pengecualian terhadap Asas Actor Sequitur Forum Rei (berdasarkan Pasal 118 HIR)

Gugat dapat diajukan di PN ditempat kediaman tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui

Apabila tergugat lebih dari 2, maka penggugat dapat mengajukan gugatan dapat diajukan disalah satu tempat tinggal tergugat.

Apabila tergugat ada 2, dan salah satunya adalah penjamin dari yang berhutang, maka penggugat mengajukan gugatan ke PN di wilayah tempat tinggal tergugat yang berhutang

Pengecualian terhadap Asas Actor Sequitur Forum Rei (berdasarkan Pasal 118 HIR)

Apabila tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak dikenal, maka guguatan dapat diajukan di tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.

Apabila gugatan mengenai objek benda tetap, maka gugatan diajukan di PN di wilayah benda itu ada/ terletak.

Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dalam suatu akta, maka gugatan diajukan di tempat yang telah dipilih dalam akta.

Pengecualian lain terhadap Asas Actor Sequitur Forum Rei

Apabila tergugat tidak cakap, amak gugatan diajukan di PN dimana orang tua, wali, pengampu tinggal.

Apabila PNS, maka pengadilan yang berwenang adalah PN di tempat ia bekerja

Apabila buruh, maka PN yang berwenang adalah PN tempat tinggal majikan

Apabila ini berkenaan dengan masalah kepailitan, maka PN yang berwenang adalah yang memutus pailit.

Bila ini tentang penjaminan, maka yang berwenang untuk mengadili adalah PN yang pertama dimana pemeriksaan pertama dilakukan.

Bila masalahnya adalah pembatalan perkawinan, maka PN yang berwenang adalah tempat pertama kali perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri atau salah satu tempat istri/ suami.

Gugatan perceraian dapat diajukan ke PN di kediaman penggugat

Gugat Lisan dan Tertulis

Berdasarkan Pasal 118 HIR, gugat diajukan dengan surat permintaan dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

Gugat lisan dapat juga dilakukan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR, Ketua PN akan membuat atau menyuruh untuk membuat gugatan tersebut.

Berdasarkan yurisprudensi, surat gugat yang bercap jempol harus dilegalisasi

Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

Gugat Lisan dan Tertulis

Gugatan sebaiknya ditik, tidak perlu memakai Materai (Meski dalam praktek diperlukan, karena bila tidak dilakukan, surat gugatan akan dikembalikan )

Dalam gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkara, dengan kata lain dasar gugatan harus dijelaskan dengan jelas. Bagian ini disebut sebagai fundamentum petendti atau Posita

Dalam posita ada dua gugatan, yaitu alasan berdasarkan keadaan dan alasan berdasarkan hukum

Dalam gugatan harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal yang diinginkan/ diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim

Substansi Surat Gugatan

Identitas Para Pihak Adanya Posita atau Fundamentum Petendi

(Didasarkan pada alasan hukum seperti piramida terbalik, Rentetan peristiwa hukum yang terjadi dan atau dialami sampai terjadinya suatu fakta hukum, Fakta hukum yang terjadi dan dialami Penggugat, dan Fakta hukum terjadinya benturan kepentingan)

Adanya Petitum atau Tuntutan , yaitu Permohonan berupa :

Mengabulkan seluruh isi gugatan dan lain sebagainya.

Putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvooerbaar bij vorrad)

Didasarkan pada Posita

Syarat Formal Surat Gugatan yang lazim dalam praktek

Tempat dan waktu surat gugatan yang dibuat oleh penggugat atau kuasa hukumnya

Harus menyebut identitas para pihak secara lengkap dan jelas

Surat Gugatan memakai materai (UU No: 13/1985 (psl.2).PP No: 7/1995 PP No: 24/2000)

Surat Gugatan harus ditandatanganiEx Aequa Et Bono

Bentuk dan Format Surat Gugatan

Bentuk dan format pengetikan surat gugatan tidak ada yang baku, namun selaku kuasa hukum harus dapat menyiapkan surat gugatan dengan memperhatikan bentuk, format, etika dan nilai-nilai keindahan atau kebersihan (tanpa coretan)

Surat Gugatan yang baik adalah Surat Gugatan yang dapat menimbulkan opini dan perasaan hakim bahwa penggugat adalah orang yang benar-benar mendambakan keadilan atau keinginan menegakkan keadilan

TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN

Hal-hal penting yang harus diingat : Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan

gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan

Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 Ayat 1 HIR, Pasal 142 Ayat 1 Rbg) atau tertulis (Pasal 120 HIR Pasal 144 Ayat 1 Rbg) dan bila perlu dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan Tuntutan hak di dalam gugatan merupakan tuntutan hak

yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan

Identitas Para Pihak

TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan)

Fundamentum Petendi, terdiri dari dua bagian : Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtsgronden)

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan -peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

Mengenai seberapa jauh harus dicantumkannya perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat : Menurut substantieringstheori, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar

tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian itu kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya : Penggugat yang menuntut hak miliknya selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik ia juga harus menyebutkan asal-usul pemilikan tersebut.

Menurut indvidualiseringstheorie, sudah cukup dengan disebutkannya kejadian-kejadiannya yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut tidak perlu dikemukakan dalam sidang yang akan datang pada acara pembuktian


Petitum atau Tuntutan, apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. jadi tuntutan itu akan terjawab didalam amar atau dictum putusan. oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (ps 8 Rv).

Tuntutan yang jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. demikian pula gugatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama lain atau disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 (tiga) ialah : Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan

pokok perkara Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan

dengan pokok perkara Tuntutan subsideir atau pengganti


Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud : Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Tuntutan “uitvoebaar bij voorraad” yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan

lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. di dalam praktik permohonan uitvoebaar bij voorraad sering dikabulkan. namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah memberi putusan uitvoerbaar bij voorraad (Intruksi MA tanggal 13 Februari 1958).

Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratair) apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu.

Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.

Dalam hal gugat cerai sering disebut juga dengan tuntutan nafkah bagi istri (Pasal 59 Ayat 2, 62, 65 HOCI, Pasal 213, 229 BW) atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 BW).

Mengenai tuntutan subsideir selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. biasanya tuntutan subsidiary itu berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” (aequo et bono).


Kesimpulan agar gugatan tidak ditolak atau dinyatakan tidak diterima ialah : Gugatan supaya diajukan kepada Pengadilan yang berwenang. Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat dan sebagainya dari

Penggugat dan Tergugat harus jelas. Pihak Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan hukum

dengan pokok permasalahan. Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk

melakukan perbuatan hukum (handelingsbekwaamheid). Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa

dan dasar hukum (fundamentum petendi) yang cukup kuat. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh pengadilan

NO. _______________ Jakarta, ___________Kepada Yth,Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta PusatJl. Gajah Mada No. 17JAKARTA PUSATPerihal : GugatanDengan Hormat,Yang bertandatangan di bawah ini, Dhoni Yusra, S.H., pengacara/ penasihat hukum pada Yusra & Yudi Law Firm “Y&Y”, berkedudukan hukum

di Jl_____________________, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa : HAJI GANI ABDUL SALAM, Usia 45 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. ______________, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ______________selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan perdata terhadap SUTIYONO, Usia 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, ALamat _______________, selajutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :(Posita/ Fundamentum Petendi)1. Bahwa _____2. Bahwa _____3. Bahwa _____4.5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum a). Kerugian Material b). Kerugian Moril / material, berupa :6. Dwaangsom7. Sita jaminan terhadap A. B. C.8. Permohonan serta mertaMaka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut : (PETITUM)Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan sah berharga sita jaminan tersebut ;Menyatakan demi hukum para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ;---Dan seterusnyaEx Aequo Et BonoMohon putusan seadil-adilnya

Hormat Kami,Kuasa PenggugatDhoni Yusra, SHYudi Syaifullah, SH

Pihak-Pihak yang berperkara, perwakilan orang, badan hukum, dan negara

Setiap orang boleh berpekara di depan pengadilan, namun ada pengecualiannya yaitu orang sakit ingatan, belum dewasa.

Bila badan hukum, maka orang yang mewakili adalah wenang mewakili badan hukum, itu dapat dilihat di ADRT

Surat kuasa yang dipakai adalah surat kuasa khusus

JAWABAN TERGUGAT

Eksepsi, Bentuk jawaban dalam eksepsi ialah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosessuil gugatan tidak benar atau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dasar-dasar daripada eksepsi antara lain sebagai berikut : Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang Gugatan salah alamat (tergugat tak ada hubungan hukum) Penggugat tak berkualitas (penggugat tidak mempunyai

hubungan hukum) Tergugat tidak lengkap Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi)

JAWABAN TERGUGAT (sambungan)

Dalam Pokok Perkara Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan bantahan terhadap dalil-dalil atau fundamentum petendi yang diajukan penggugat.

Misalnya : A (Penggugat) menuntut B (Tergugat) agar meninggalkan tanah yang dikerjakan B dengan dalih : Tanah tersebut adalah milik A sebagai ahli waris bapaknya C pemilik tanah

asal yang sudah meninggal dunia. Adanya petok D dan letter C yang masih atas nama C. A tidak pernah melihat atau mengetahui adanya transaksi antara B dan C

atas tanah tersebut. Dalam contoh tersebut, B dapat membantah dalih A dengan alasan :

A diragukan sebagai ahli waris karena tidak fatwa waris. Petok D dan letter C bukan bukti kepemilikan. B mempunyai akte jual beli.

Berdasarkan bantahan atau tangkisan tersebut B dapat meminta kepada hakim agar gugatan ditolak

JAWABAN TERGUGAT (sambungan)

Permohonan atau Petitum: Sifat permohonan sudah barang tentu harus

menguntungkan tergugat sendiri, misalnya : Primair :

Agar gugatan ditolak secara keseluruhan Agar hakim menerima sluruh jawaban tergugat

Subsidair : Apabila hakim berpendapat lain, maka tergugat mohon agar hakim

memberikan putusan seadil-adilnya Jawaban tergugat pada prinsipnya menolak gugatan

penggugat dengan jalan menangkis dan membantah apa yang didalihkan oleh penggugat. Untuk itu tergugat harus jeli, menguasai permasalahan serta hukum-hukum yang terkait. semua jawaban juga cukup beralasan artinya berdasarkan peristiwa yang didukung oleh hukum.

Pemeriksaan dalam persidangan

Wajibnya hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam persidangan sesuai dengan Pasal 130 Ayat 1 HIR

Perdamaian dalam persidangan, memiliki kekuatan hukum yang pasti

Pemeriksaan dalam persidanganJawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi

Jawaban diajukan setelah upaya perdamaian, tidak berhasil.

Jawaban pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan.

Jawaban tergugat akan ditanggapi oleh penggugat dalam replik

Tanggapan atas replik dijawab tergugat dalam duplik

Setelah itu apabila dikehendaki, maka para pihak dapat membuat kesimpulan sebelum memohon putusan dengan penawaran bukti


Jawab tergugat dapat dikategorikan 2 macam : Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara

atau disebut sebagi tangkisan/ eksepsi Jawaban mengenai pokok perkara

Eksepsi yang dikenal HIR adalah berkenaan dengan tidak berkuasanya hakim dalam mengadili apakah itu kekuasan absolut atau relatif

Eksepsi ini berkenaan dengan hukum acara/ prosesuil


Eksepsi berdasarkan hukum materil ada 2 macam: Eksepsi dilatoir, eksepsi yang menyatakan gugatan

penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya karena penundaan pembayaran

Eksepsi peremptoir, eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya gugatan yang diajukan daluarsa

Pengajuan eksepsi, umumnya dilakukan pada awal persidangan, yaitu sebelum tergugat mengajukan jawaban

Terlambat memberikan eksepsi, mengakibatkan sia-sia


Jawaban tergugat hendaknya singkat, padat, dan pada pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang berdasar

Gugat balik/ gugat dalam rekonpensi adalah hak dari tergugat

Gugat balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban atas gugatan


Gugat balasan dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali seperti yang diatur dalam pasal 132 a HIR, yaitu : Jika penggugat dalam gugat asal mengenai sifat,

sedangkan gugat balasan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya

Jika PN kepada siapa gugat asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh karenanya berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa gugat balasan

Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan

gugat balasan, maka dalam tingkat banding tidak ole memajukan gugat balasan


Manfaat gugat balasan : Menghemat ongkos perkara Mempermudah pemeriksaan Mempercepat penyelesaian sengketa Menghindarkan putusan yang saling bertentangan

Diperkenankan untuk menambah atau mengurangi gugatan selama tidak merugikan

Perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum perdata, selama tidak merubah/ menyimpang dari kejadian materil

Perubahan dan penambahan gugatan diperkenankan kepada pihak tergugat


Perubahan gugatan dilarang apabila berdasar atas keadaan hukum yang sama dimohon suatu pelaksanaan hak yang baru sehingga dengan demikian memohon putusan hakim tentang suatu hubungan hukum antara kedua-belah pihak yang lain dari yang semula, contoh : Mohon ganti rugi atas dasar ingkar janji, kemudian dirubah

menjadi tergugat harus memenuhi janji Semula dasar gugatan perceraian adalah perzinahan,

kemudian dirubah menjadi keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki


Penambahan gugatan diperboleh selama tidak merugikan pihak tergugat, seperti semula tidak semua ahli waris diikutsertakan, kemudian ditambah menjadi turut tergugat atau permohonan sita jaminan tetapi lupa memohon menyatakan sah dan berharganya sita jaminan tersebut.

Perubahan atau penambahan gugatan yang diajukan setelah jawaban, harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat

Pengurangan gugatan selalu akan diterima dan senantiasa diperkenankan

Pembuktian

Adalah tugas hakim untuk menyelidiki adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga hubungan hukum itu harus dapat dibuktikan jika salah satu pihak (khususnya penggugat) menginginkan kemenangan.

Tidak semua dalil dapat dibuktikan atau perlu dibuktikan, misalnya hal-hal yang diakui / tidak disangkal oleh Tergugat, tidak perlu lagi dibuktikan, atau hal-hal yang sudah diketahui umum (facta notoir)

Hukum Pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pencarian kebenaran dan keadilan di hadapan hakim.

Pembuktian

Kebenaran atas suatu fakta adalah hal yang harus dibuktikan oleh hakim.

Kebenaran yang dicari adalah kebenaran formilMenurut ajaran individualiserings-theorie, bahwa

penggugat dapat diterima gugatannya bila ia mampu mendalilkan hal-hal yang pokok, dan pihak tergugat dapat mengerti apa yang dimaksudkan dalam tuntutan penggugat.

Sedangkan menurut ajaran subtansierings-theorie meminta penjelasan riwayat secara rinci tentang apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang dijadikan tuntutan berdasarkan fakta yang dikemukakan.

Pembuktian

Para pihak yang berperkara diwajibkan untuk membuktikan tentang duduk perkara

Oleh karenanya mereka harus mengajukan alat-alat bukti dan sekaligus membuktikan kebenaran alat bukti yang kemudian oleh Hakim dicari kebenarannya dan dikonstantir peristiwa tersebut.

Upaya hakim untuk memeriksa kebenaran dari bukti-bukti tersebut, hakim berkonsultasi kepada ahli-ahli hukum tertentu untuk menambah wacana keilmuan dan pemahaman tentang hukum.

Pembuktian

Hakim terikat oleh alat bukti dalam suatu proses pembuktian, namun demikian hakim juga diberi kebebasan untuk menilai alat bukti dan pembuktian tersebut (Pasal 172 HIR, 309 RBg, dan 1908 KUHPerd)

Hakim melakukan penilaian terhadap bukti, dan dapat dikatakan pembuktian merupakanpenilaian terhadap kenyataan yang ada (judex factie)

Suatu Bukti dikatakan sempurna jika bukti yang diajukan tersebut dinilai hakim telah memadai untuk memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan

Pembuktian

3 Teori yang lazim digunakan untuk menentukan keterikatan hakim dan para pihak, yaitu : Teori pembuktian bebas, yaitu memberikan kebebasan

pada hakim, tanpa ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mengikat hakim, dan itu tergantung terhadap banyakanya alat bukti yang diserahkan oleh hakim dalam persidangan

Teori Pembuktian Negatif, ini memberikan pembatasan pada larangan hakim untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian

Teori Pembuktian Positif, disini ditekankan perlunya perintah terhadap hakim disamping ada larangan

Namun dalam Praktek teori pembuktian yang dipakai adalah Teori Pembuktian bebas

Beban Pembuktian

Pasal 553 BW :orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang mengemukakan itikad buruk harus membuktikannya

Pasal 535 BW : bila seseorang telah mulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya

Pasal 1244 BW : Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal adanya wanprestasi

Beban Pembuktian

Ada 5 teori pembebanan pembuktian yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim (Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo): Teori Pembuktian yang hanya bersifat menguatkan, siapa yang

mengemukakan harus membuktikan Teori Hukum subyektif, barang siapa yang mengaku atau

mengemukakan suatu hak, maka ia harus membuktikan Teori hukum obyektif, penggugat yang mengajukan sutau gugatan

berarti ia telah meminta hakim untuk menerapkan ketentuan hukum obyektif terhadap suatu peristiwa yang diajukan tersebut.

Teori Hukum Publik, upaya mencari keadilan dan kebenaran suautu peristiwa di pengadilan merupakan kepentingan publik.

Teori hukum acara, hakim harus membagikan beban pembuktian berdasakan kesamaan kedudukan para pihak (asas audi et alteram partem)

Alat Bukti

Ada lima alat bukti yang dapat diajukan dalam sidang perdata (Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 BW) : Bukti Surat Bukti Saksi Persangkaan Pengakuan, dan Sumpah

Alat Bukti

Alat bukti tertulis selanjutnya disebut juga dengan surat yang memuat tanda-tanda bacan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian, macamnya : Surat yang bukan akta (Kekuatannya diserahkan pada

penilaian hakim) Surat yang berupa akta, yaitu surat yang diberi tanda

tangan yang memuat suatu informasi tentang adanya suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, terbagi macamnya: Akta Otentik Akta dibawah tangan

Alat Bukti

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekuatan akta otentik : Kekuatan pembuktian lahir akta otentik, artinya terlihat secara

lahiriah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan (Pasal 138 HIR, Pasal 164 RBg, Pasal 148 RV)

Kekuatan pembuktian formil akta otentik, suatu otentik membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuktian akta. Disini yang dipatikan adalah tanggal, tempat, dan keaslian tanda tangan dari akat itu sendiri.

Kekuatam pembuktian materil akta otentik, umumnya akta pejabat tidak memiliki kekuatan pembuktian materil kecuali akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SIpil. Yang dimaksud adalah petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Alat Bukti

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari pejabat berwenang dan hanya untuk kepentingan para pihak yang membuatnya.

Pengaturan Akta dibawah tangan diatur dalam S. 1874 No. 29 untuk Jawa-Madura, sedangkan diluar Jawa-Madura diatur dalam Pasal 286 -305 RBg.

Akta dibawah tangan meliputi surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga, atau surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat yang berwenang.

Ada istilah bon pour cent florings, yaitu akta di bawah tangan yang memuat utang sepihak, membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani atau setidak-tidaknya harus ditulis dibawah dengan tanda tangan sendiri

Pasal 1902 BW mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi bilamana terdapat permulaan bukti tertulis adalah sebagai berikut : Harus ada akta Akta tersebut dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang

yang diwakilinya Akta tersebut harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan

Alat Bukti

Alat Bukti Saksi atau selanjutnya disebut dengan kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179 RBg, dan Pasal 1902-1912 BW.

Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberitahu secar lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dipanggil secara patut oleh pengadilan

Alat bukti saksi memiliki arti penting dalam perjanjian-perjanjian hukum adat yang umumnya tidak menggunakan alat bukti tertulis.

Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri. Kekecualian adalah testimonium de auditu, yaitu kesaksian/ keterangan yang diperoleh dari orang lain, ia tidak mendengarkan atau mengalami, namun demikian dapat diterima setidak-tidaknya sebagai petunjuk dan bahakan sebagai sumber persangkaan

Prinsip yang berlaku adalah unus testis nullus testis

Alat Bukti

Seorang saksi dilarang untuk mengambil suatu kesimpulan karena itu adalah tugas hakim.

Saksi dalam memberikan keterangannya, harus disumpah menurut agama atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya.

Penilaian terhadap saksi yang memberikan kesaksian sepenuhnya merupakan hak hakim untuk menilai.

Alat Bukti

serta ipar, hal ini diatur dalam Pasal 146 HIR, 174 RBg, 1909 BW Orang yang tidak menjadi saksi/ tidak boleh menjadi saksi dibagi menjadi 2 macam : Golongan yang tidak mampu menjadi saksi

Tidak mampu secara mutlak, seperti keluarga sedarah, semenda (Pasal 145 HIR, 172 RBg, 1910 BW), termasuk suami istri meskipun sudah bercerai

Tidak mampu secara relatif, golongan ini boleh didengar keterangannya, tetapi tidak dianggap sebagai saksi, seprti anak-anak, orang yang sakit ingatan, dan orang yang berada dibawah pengampuan

Golongan yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, ini adalah kelompok yang atas permintaannya sendiri dibebaskan kewajiban untuk menjadi saksi seperti saudara laki-laki dan perempuan

Alat Bukti

Kewajiban Saksi : Saksi wajib datang menghadap ke muka sidang Wajib untuk bersumpah Wajib memberi keterangan

Alat Bukti

Persangkaan, diatur sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 173 HIR, 310 RBg, dan Pasal 1915-1922 BW

Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang telah terbukti ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti

Yang memiliki hak mengambil kesimpulan adalah hakim atau undang-undang sehingga dikenal persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang

Pada hakikatnya persangkaan adalah alat bukti tidak langsung

Alat Bukti

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg, dan Pasal 1923-1928 BW.

Pengakuan adalah keterangan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang secara tegas dan nyata diterangkan oleh salah satu pihak atau lebih dalam penyelesaian perkara di persidangan yang berisi pembenaran sebagian atau seluruhnya terhadap suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan yang mengakibatkan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengakuan yang dilakukan secar diam-diam tidak memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa

Pengakuan juga merupakan keterangan yang membenarkan suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan

Pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus, juga sebagai alat bukti yang bersifat menentukan yang tidak memungkinkan adanya pembuktian di pihak lawan.

Alat Bukti

Persangkaan dibedakan sebagai berikut : Persangkaan atas dasar kenyataan, yaitu upaya

membuktikan apakah suatu peristiwa y memiliki hubungan yang cukup erat dengan peristiwa x yang sedang diajukan

Persangkaan atas dasr hukum, disini undang-undang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Ini dibedakan dalam 2 jenis : Praesumptiones juris tantum, yaitu persangkaan berdasarkan

hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan Praesumptiones juris et de jure, persangkaan berdasarkan

hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Alat Bukti

Bentuk pengakuan menurut Pasal 1923 BW : Pengakuan yang diberikan di depan hakim, ini

tidak dapat ditarik kembali Pengakuan yang diberikan di luar pengadilan

Bentuk pengakuan menurut teori (Sudikno Mertokusumo) : Pengakuan murni Pengakuan dengan kualifikasi Pengakuan dengan klausula

Alat Bukti

Sumpah adalah pernyataan yang dibuat seseorang secara khidmat dan bersahaja yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan dengan mengkaitkan dengan sifat Tuhan Yang aha Kuasa dengan menyakini akan ada kutukan-NYA bila ternyata memberikan keterangan yang tidak benar

Pengaturan tentang sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR, 182-185, 314 RBg, dan Pasal 1929-1945 BW

Macam sumpahan yang dikenal dunia peradilan : Sumpah pelengkap (suppletoir) Sumpah pemutus (decisoir) Sumpah penaksir (aestimatoir)

Alat Bukti

Sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak dalam rangka melengkapi pembuktian peristiwa yag menjadi sengketa untuk dijadikan dasar putusan.

Sumpah ini dapat dilakukan bila bukti yang ada tidak memadai, hal ini terjadi karena dalam praktek, hanya ada 1 orang saksi saja.

Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada pihak penggugat untuk menentuka bentuk dan jumlah ganti rugi

Sumpah Pemutus adalah sumpah yangn dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.

Pihak yang meminta lawannya untuk mengucapkan sumpah disebut deferent, sedangkan pihak yang bersumpah disebut delaat

Alat Bukti

Sumpah decisoir dapat menimbulkan akibat yaitu kebenaran peristiwa yang diminta untuk bersumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak diperkenankan membuktikan bahwa sumpah tersebut adalah palsu

Dalam praktek sumpah decisoir dikenal sebagai sumpah pocong di mesjid, sumpah mimbar, bagi umat nasrani, dan sumpah klenteng bagi ummat budha

Alat Bukti

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang bersifat obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan dalam rangka menambah pengetahuan hakim sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg, dan 215 RV

Pemeriksaan Setempat (Descente), yaitu suatu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan

Tujuan dari pemeriksaan setempat agar hakim dapat melihat dan mengamati sendiri secara nyata sehingga mendapatkan kepastian tentang duduk persoalan persitiwa yang menjadi sengketa

Sita (Beslag)

Pada hakikat tujuan seseorang beracara perdata di pengadilan adalah untuk mendapatkan penjaminan hak atau adanya jaminan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Agar terjamin hak penggugat, sekiranya dikabulkan hakim, undang-undang menyediakan upaya penjaminan hak tersebut yaitu melalui penyitaan (beslag)

Penyitaan diartikan sebagai tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan hakim dalam perkara perdata

Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat itu disimpan dan dibekukan untuk jaminan agar barang tersebut tidak dapat dialihkan atau dijual oleh pihak tergugat (Pasal 197 Ayat 9, Pasal 199 HIR, Pasal 212, 214 RBg)

Penyitaan demikian selanjutnya disebut sebagai sita jaminan atau conservatoir beslag

Sita (Beslag)

Akibat adanya sita jaminan ini, tergugat kehilangan hak dan wewenangnya untuk menguasai benda.

Bila tergugat secara sadar melakukan tindakan pengalihan atas benda yang telah disita, maka tindakan tersebut adalah tindakan tidak sah, dan melawan hukum dan dapat dipidana (Pasal 231, 232 KUHP)

Yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah panitera pengadilan.

Dalam praktek permohonan ini diajukan kepada Ketua PN, dan umumnya diajukan dalam petitum, meskipun dapat diakukan kemudian

Bila permohonan diterima dan dikabulkan, maka hakim menyatakan sah sah dan berharga (van waarde verklard)

Sita (Beslag)

Sita jamian dapat diberi makna sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita. Dengan demikian barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan.

Tidak hanya barang milik tergugat saja, namun barang bergerak milik penggugat yang ada dalam kekuasaan tergugat dapat pula diletakan sita jaminan, yang disebut juga sebagai sita revindikatoir (revindicatoir beslag)

Sita revindikatoir adalah sita yang dimohonkan, baik secara lisan atau tertulis oleh pemilik suatu benda bergerak yang sedang dikukasai tergugat atau pihak lain, melalui pengadilan negeri di tempat orang yang menguasai benda itu tinggal

Lebaga sita jaminan ini sangat bermanfaat mengingat pada masa kini lembaga pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorrad) sudah kurang difungsikan.

Sita (Beslag)

Barang yang dapat disita secara revindikatoir adalah barang bergerak milik pemohon

Sita Marital adalah sita yang ditujukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dialihkan atau diasingkan oleh pihak lawan, dan bukan ditujukan untuk menjamin tagihan utang atau penyerahan barang.

Pemohon sita dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk melindungi kepentingan hak yang dimilikinya dari kemungkinan gangguan pihak lain.

SIta Marital ini dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri oleh seorang istri yang tunduk kepada BW, selama sengketa perceraiannya diperiksa di pengadilan.

Kesimpulannya adalah yang dapat mengajukan sita marital adalah pihak istri, karena menurut KUHPerd seorang istri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan maritaal suaminya, maka sita maritaal ini disediakan bagi isteri.

Sita (Beslag)

Sita gadai atau pandbeslag, adalah sita jaminan yang dimohonkan oleh orang yang menyewakan rumah atau tanah, agar supaya diletakkan suatu sitaan terhadap perabot rumah tangga pihak penyewa/ tergugat guna menjamin pembayaran uang sewa yang harus dibayar

JALANNYA PERSIDANGAN

Susunan Persidangan, Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.Pihak Penggugat dan Tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi Tergugat disebelah kanan dan Penggugat disebelah kiri Hakim. Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim

Sidang Pertama, Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum” dengan mengetuk palu. hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat : Identitas Penggugat Identitas Tergugat Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak, di muka sidang pengadilan. Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian. dalam hal ini meskipun para pihak

menjawab bahwa tidak mungkin damai Karen usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali – kali, hakim meminta agar dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan checking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri

sidang. sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing – masing. apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan. setelah para pihak dianggap sudah mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan

JALANNYA PERSIDANGAN (sambungan)

Sidang Kedua (Jawaban Tergugat), Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan: Gugatan dicabut Mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak ikut

campur. belah pihak berdamai sendiri. ciri daripada perdamaian diluar pengadilan ialah: Dilakukan para pihaknya sendiri tanpa ikut campurnya hakim. Apabila salah satu pihak ingkar janji permasalahannya dapat diajukan lagi kepada

Pengadilan Negeri Apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, maka ciri-cirinya adalah :

Kekuatan perdamaian sama dengan putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tak dapat diajukan

kembali. (bentuk perdamaian dimuka pengadilan dapat dilihat dalam lampiran) Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan

penyerahan jawaban dari pihak tergugat. jawaban ini dibuat rangkap tiga, lembar pertama untuk penggugat , lembar kedua untuk hakim dan lembar ketiga untuk arsip tergugat sendiri


Sidang Ketiga (Replik), Pada sidang ini penggugat atau kuasa hukumnya menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satunya untuk penggugat sendiri. replik sendiri merupakan tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat

Sidang Keempat (Duplik), Dalam sidang,tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap replik penggugat


Sidang Kelima (Pembuktian dari Penggugat) : Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat. di sini

penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil penggugat sendiri dan yang melemahkan dalil-dalil tergugat. Alat pembuktian melalui surat (fotocopy)harus di nazagelen terlebih dahulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh hakim maupun pihak tergugat. hakim mempuyai kewenagan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat sedangkan pihak penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. teradap saksi-saksi hakim mempersilahkan penggugat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian hakim sendiri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka memperoleh keyakinan. perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim.

Apabila pembuktian ini belum selesai maka akan dilanjutkan pada sidang berikutnya. sidang pembuktian ini dapat dapat cukup sehari, tetapi biasanya bisa dua tiga kali atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian. perlu dicatat disini ba sebelum ditanyakan serta memberikan keterangan saksi harus disumpah lebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang belum dipanggil


Sidang Keenam (Pembuktian dari Tergugat) : Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian

penggugat, maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak tergugat. Adapun jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah tergugat, sedang Tanya jawabnya kebalikan daripada sidang kelima

Sidang Ketujuh, adalah sidang penyerahan kesimpulan. disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri


Sidang Kedelapan : Sidang ini dinamakan sidang putusan hakim.

dalam sidang kedelapan ini hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri olehpara pihak. setelah selesai membaca putusan maka hakim menetukkan hakim palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim. pertanyaan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung ketika putusan dijatuhkan

PUTUSAN HAKIM

Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari penggugat dan tergugat serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan acara perdata, maka hakim akan mengambil suatu putusan terhadap perkara yang ia periksa. putusan itu di harapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. peraturan hukumnya dalai suatu alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya

Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Disamping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi

PUTUSAN HAKIM (sambungan)

Susunan dan isi putusan hakim adalah berdasarkan Pasal 183,184,187 HIR, Pasal 194,195,198 Rbg, Pasal 4 Ayat 1, 23 UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 R.O dan 61 Rv, yang terdiri dari :

ISI PUTUSAN HAKIM (sambungan)

Kepala Putusan, Nomor register perkara, nama pengadilan yang memutus perkara

Identitas Para PihakTentang duduk perkaraPertimbangan hukum atau ConsideransAmar atau DictumPenandatanganan

Perihal acara IstimewaPengertian gugur dan Perstek

Gugur terjadi apabila semua penggugat, meskipun sudah dipanggil secara patut, tidak hadir ke pengadilan negeri pada hari yang ditentukan, namun demikian si penggugat dapat mengajukan gugat

Perstek adalah kebalikannya, yaitu bila semua tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut tidak hadir, dengan demikian gugat diputus secara perstek, yaitu tanpa hadirnya tergugat

Perihal acara IstimewaPenggugat Tidak hadir

Bila penggugat sebelum dipanggil telah wafat, maka terserah ahli waris untuk meneruskan gugatan atau tidak

Bila penggugat sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang dalam persidangan, maka gugatannya digugurkan, dan dihukum untuk membayar biaya perkara, namun demikian ybs dapat mengajukan gugatan sekali lagi, dengan membayar persekot

Apabila perkara yang digugurkan pokok persoalannya sama sekali belum diperiksa, karena tidak diperkenankan atau salah, maka perkara tersebut tidak hanya digugurkan tetapi juga ditolak

Perihal acara IstimewaTergugat Tidak hadir

Pengaturan tentang Perstek diatur dalam pasal 125 HIR Bila tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut,

dan tidak mengirimkan wakilnya/ kuasanya. Hakim akan memutus perkara secara perstek, artinya tanpa

hadirnya tergugat. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Verzet Lain halnya jika tergugat/ para tergugat hadir pada sidang

pertama, namun pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara diproses dengan acara biasa namun diputus dengan secara contradictoir


Syarat putusan diputus secara perstek : Tergugat/ para tergugat pada hari pertama sidang

semuanya tidak hadir, dan juga tidak mengirimkanwakilnya

Mereka kesemuanya itu telah dipanggil secara patut Petitum beralasan dan tidak melawan hak

Jika syarat 1 dan 2 dipenuhi tetapi syarat 3 tidak terpenuhi, maka perkara diputus perstek, gugatan ditolak

Jika syarat 1 dan 2 dipenuhi tetapi ada kesalahan formal, yaitu surat kuasa penggugat tidak ditandatangani, atau bukan surat kuasa khusus, maka, gugatan tidak dapat diterima


Namun jika tergugat tidak hadir namun memberika eksepsi (tangkisan) berkenaan tentang kekuasaan absolut/ realtif, maka hakim tidak boleh memutus perkara secara perstek, melainkan harus memberikan putusan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut.

Apabila eksepsi diterima, tidak perduli apakah tergugat tidak hadir, maka persidangan diputus bahwa pengadilan tidak berhak

Apabila eksepsi ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkara dan jika gugatan beralasan, maka gugatan akan dikabulkan dan perkara diputus secara perstek

Namun demikian bukan berarti putusan perstek menguntungkan penggugat

Perihal acara IstimewaCara pemberitahuan perstek

Putusan perstek harus diberitahukan kepada tergugat (apabila dikalahkan), serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan perstek tersebut di pengadilan negeri yang sama dalam jangka waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam pasal 129 HIR

Wajibnya Hakim mengundurkan sidang

Hakim memiliki kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 126 HIR untuk memundurkan persidangan jika diperlukan.

Hal itu dipertegas pula dalam pasal 127 HIR, keharusan memundurkan/ menangguhkan persidangan jika tergugat/ salah satu tergugat tidak hadir pada sidang pertama.

Apabila salah satu penggugat tidak hadir, sidang dapat diteruskan.

Cara mengajukan perlawanan terhadap putusan Perstek

Upaya perlawanan terhadap putusan perstek diatur pada pasal 129 HIR

Perlawanan tersebutr dapat dilakyukan oleh tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan putusan tidak hadir.

Perlawanan terhadap putusan perstek diajukan seperti mengajukan surat gugat biasa, artinya surat perlawanan harus ditik beberapa rangkap, tidak perlu memakai materai


Tenggang waktu untuk mengupayakan perlawanan : Dalam waktu 14 hr setelah putusan perstek diberitahukan Sampai dengan hari kedelapan setelah teguran seperti yang

dimaksud dalam pasal 196 HIR, apabila yang ditegur datang menghadap

Kalau ia tidak datang waktu dutegur, sampai hari kedelapan setelah sita eksekutorial

Pemeriksaan perkara perlawana seperti halnya perkara biasa, maksudnya adalah pelawan seperti halnya tergugat, jadi beban pembuktian tetap ada pada terlawan alias penggugat.

Perlawanan menangguhkan eksekusi, kecuali bila putusan perstek tersebut dijatuhkan dengan ketentuan Pasal 180 HIR, yaitu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.


Perlawanan terhadap perstek cukup sekali saja, artinya cukup pada putusan perstek yang pertama, sedangkan jika keduakalinya diputus perstek, maka ia hanya diperkenankan banding

Jika perlawanan telah diajukan, terlawan tidak hadir, maka hakim akan memanggil ulang terlawan, dan jika pada panggilan berikutnya tidak hadir, maka terlawan/ penggugat masih juag tidak hadir atau diasumsikan tidak hendak melawan, maka perlawanan tersebut diputus secara contradictoir, dengan membatalkan putusan perstek, akibatnya gugatan ditolak. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan si terlawan/ pengugat adalah mengajukan upaya hukum banding.


Bila penggugat mengajukan banding, (pengadilan tingkat kedua)), maka tergugat pun harus juga mempersiapkan jawaban atas memori banding, namun demikian ia harus mempersipakan perlawanan juga (pada pengadilan tingkat pertama) sebagai antisipasi jika penggugat mencabut bandingnya tersebut, ia masih ada upaya hukum

Pengikut sertaan pihak ketiga dalam proses

Vrijwaring/ penjaminan, terjadi apabila di dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, di luar kedua belah pihak yang berperkara, ada pihak ketiga yang ditarik masuk ke dalam perkara yang sedang berlangsung

Cara mengajukan : Ajukan permohonan oleh tergugat pada saat

mengajukan jawaban,agar diperkenankan untuk memanggil seorang sebagai pihak yang turut berperkara untuk melindungi tergugat

Pengikut sertaan pihak ketiga dalam proses (sambungan vrijwaring)

Permohonan tersebut, dapat disebut juga sebagai gugat insidentil, yang akan diputus melalui putusan sela (dengan kata lain apabila ada gugat insidentil pasti ada gugatan pokok, sehingga 2 gugatan tersebut dapat diputus secara sekaligus)

Sedangkan bagi penggugat, permohonan vrijwaring diajukan sebelum memberikan replik

Debat yang terjadi menjadi debat segitiga

Pengikut sertaan pihak ketiga dalam proses

(sambungan)Tussenkomst, bentuk intervensi yang dilakukan

oleh pihak ketiga dengan mencampuri sengketa antara penggugat dan tergugat di sidang pengadilan dengan bersikap tidak memihak salah satu pihak (penggugat/ tergugat) melainkan bersikap memperjuangkan kepentingan hukumnya sendiri

Kepentingan pihak ketiga harus ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan

Pengikut sertaan pihak ketiga dalam proses (sambungan)

Voeging (Penyertaan), adalah bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mencampuri sengketa antara penggugat dengan tergugat dengan bersikap memihak dengan kepada salah satu pihak.

Hal ini dilakukan untuk membela kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa

Upaya Hukum

Mengenai Hukum Acara Perdata dalam praktek di pengadilan pada saat para pihak penggugat dan tergugat menerima putusan. pastinya salah satu pihak maupun pihak lainnya akan merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Untuk itu bagi para pihak yang tidak puas akan putusan yang dijatuhkan, dalam hukum acara perdata telah diberikan suatu hak untuk mengajukan upaya hukum atas ketidakpuasan putusan tersebut. Upaya hukum dalam hukum acara perdata terdiri dari : Banding Kasasi Peninjauan Kembali Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)

Upaya Hukum

Banding Upaya Banding merupakan suatu Upaya Hukum yang diajukan oleh para pihak yang

tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang diperiksa. Lazimnya yang mengajukan banding adalah pihak yang kalah. Dalam perkara banding ini ditimbul istilah pembanding bagi yang mengajukan banding sedang lawannya dinamakan terbanding. pernyataan banding ini harus dilakukan dalam waktu 14 hari terhitung mulai sehari sesudah tanggal putusan hakim. (Pasal 7 UU No. 20/1947, 199 Rbg) atau diberitahukan putusan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang mengajukan banding (pembanding) harus mengajukan memori banding yang kemudian ditanggapi oleh pihak lawan (terbanding) dengan mengirimkan kontra memori banding. pengiriman memori banding dan kontra memori banding yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dikirimkan lewat Pengadilan Negeri yang dulu memutuskan perkara yang bersangkutan. Perlu diketahui pula, bahwa dalm memori dan kontra memori banding misalnya pihak penggugat yang mengajukan banding, maka ia menyebut dirinya sebagai “pembanding semula tergugat” dan lawannya disebut “terbanding semula tergugat”, bila yang mengajukan banding pihak tergugat, maka ia menyebut dirinya sebagai pembanding semula tergugat” dan lawannya disebut “terbanding semula penggugat”.

Dengan adanya banding tersebut, Pengadilan Tinggi mengadakan sidang yang dilakukan oleh majelis hakim. Sidang tingkat bandingjuga disebut sidang tingkat kedua, karena cara pemeriksaannya sama dengan pada sidang pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri. Di sini yang diperiksa adalah pokok perkaranya. Hasil sidang banding tersebut merupakan putusan Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa memperkuat Putusan Pengadilan Negeri, membatalkan, menjatuhkan putusannya sendiri

Upaya Hukum

Kasasi Kasasi adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri dan

Putusan Pengadilan Tinggi (Judex Factie) yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku atau salah menerapkan hukum. pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi. jadi pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara atau penskorannya dan oleh karenanya pemeriksaan tingkat kasasi tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ke 3.

Dari hal-hal tersebut, jelaslah seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Subekti dalam Buku Hukum Acara Perdata, BPHN 1977, bahwa tugas Pengadilan Kasasi dalai menguji atau meneliti Putusan Pengadilan di bawahnya (Judex Factie). Dasar daripada pembatalan suatu putusan adalah “kesalahan penerapan hukum” yang dilakukan oleh Pengadilan di bawahnya (judex Factie). Putusan dan Penetapan Pengadilan yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dikarenakan : Karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut, misalnya apabila dalam putusan tidak memuat kalimat kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Melampaui batas wewenangnya apabila yang dilanggar wewenang pengadilan secara absolute. Salah menerapkan atau melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. hal ini yang sering terjadi dalam praktek. Pengertian salah menerapkan hukum banyak terjadi karena perkembangan hukum meningkat sedangkan buku-buku terutama buku yurisprudensi masih jarang diterbitkan

Upaya Hukum

Kasasi Sebagai gambaran yang jelas mengenai putusan yang bertentangan dengan hukum

apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya dan pemeriksaan pekara tidak dilaksanakan menurut hukum acara yang berlaku

Selanjutnya menurut UU No. 13 Tahun 1965 menyebutkan bahwa permohonan kasasi oleh pihak yang bersangkutan atau oleh pihak ketiga yang dirugikan hanya dapat diterima apabila upaya-upaya hukum biasa telah dipergunakan sebagaimana mestinya. Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi adalah 3 minggu bagi daerah Jawa dan Madura dan 6 minggu bagi daerah luar Jawa dan Madura. Mengenai permohonan pencabutan kembali kasasi dalai beda dengan tata cara pencabutan dalam tingkat banding. Dalam pemeriksaan banding dapat sewaktu-waktu dicabut kembali selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan pencabutan dalam kasasi hanya diperkenankan untuk dicabut apabila berkas tersebut masih ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Berbeda dengan alasan dalam tingkat pemeriksaan banding, maka permohonan kasasi mutlak disertai memori kasasi ini merupakan syarat formal sedangkan pihak lawan dapat mengajukan kontra memori kasasi. Tenggang waktu diajukan memori kasasi adalah 14 hari terhitung mulai hari diterimanya permohonan kasasi

Upaya Hukum

Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH,

merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Istilah peninjuan kembali ini dapat dijumpai dalam UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Rv yang disebut Request Civil (Pasal 385-401). Dalam UU Mahkamah Agung sendiri mengatur tentang peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66 s/d 77

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis (Pasal 71) oleh para pihak sendiri (Pasal 68 Ayat 1) kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah pihak yang berperkara, pihak yang berkepentingan misalnya pihak yang kalah perkaranya atau ahli warisnya atau seseorang wakilnya yang dikuasakan secara khusus. (PERMA No. 1 Tahun 1980) yang disempurnakan

Upaya Hukum

Berdasarkan Pasal 67 alasan-alasan peninjuan kembali adalah : Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan

yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dianggap palsu;

Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab–sebabnya;

Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya;

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Ternyata bahwa alasan-alasan tersebut diatas sama dengan yang tersebut dalam PERMA I Tahun 1982. Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 2 Oktober 1984 telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan adanya novum (surat bukti baru) dan membatalkan putusan MA yang dimohonkan Peninjauan Kembali

Upaya Hukum

Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)Derdenverzet atau perlawanan pihak ketiga

dapat diajukan apabila putusan merugikan pihak ketiga tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang memutuskan perkara dengan menggugat para pihak yang bersangkutan (Pasal 379 Rv). Apabila perlawanan dikabulkan maka putusan yang dilawan diperbaiki sepanjang merugikan pihak ke tiga (Pasal 382 Rv).

Eksekusi Atas Putusan

Pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata disebut eksekusi yang pada hakikatnya merupakan penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersengketa. putusan hakim tanpa perintah eksekusi sangat tidak berarti bagi keadilan pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut. Eksekusi itu dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai kekuataan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan tersebut.

Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran tersebut diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR, 207 Rbg). Jika dalam jangka waktu tersebut sudah lewat putusan pengadilan tetap belum dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah agar putusan hakim dilaksanakan dengan paksa dan bila perlu dengan bantuan alat Negara.

1. HIR – Jawa Madura2. RBG – Indonesia Lainnya 3. 14/1970 Jo 35/1999 Jo 4/2004– UU Kekuasaan Kehakiman4. 14/1985 Jo 5/2004 – Mahkamah Agung5. 2/1986 – Peradilan Umum 6. 7/1989 Peradilan Agama7. 1/1974 – Perkawinan8. PP. 9/19975 – Perkawinan9. 20/1947 – Pengadilan Peradilan Umum (Jawa Madura)10. Jurisprudensi – 20/1945 berlaku L.J.M11. R.V – Penggabungan – (Vaoeging)

Penjaminan – (Vrijwaring) Intervensi – (Interventie)

Rekes Sipil (Request Civiel)12. Surat Edaran MA yang ditunjukan Pengadilan

bawahannya ￫ petunjuk bagi hakim dalam menghadapi perkara perdata ￫ sema 02/1964.

13. Pengahapusan Sandera (Gijzeling) ￫ sema 02/2000 penghidupan

HUKUM ACARA PERDATA POSITIF Kaedah-kaedah Hukum Acara Perdata HIR/RBG

NB. IR = Inlands Reglement

HIR = Het Heir Ziene Indrusisch Reglement

RIB = Reglement Indonesia Diperbaharui

Belum disyahkan BP.LPHN,Ke 13 tanggal 12 Juni 1967

______________________Konsep RUU Hukum Acara Perdata dalam LingkunganPeradilan Umum

TEORI : HUKUM ACARA PERDATAGUGATAN HUKUM

Permohonan Hak

Gugatan PermohonanPenetapan

Satu Pihak danTanpa Sengketa

Gugat PLN = Bergerlijk VORTertulis dering, Civil SuitOrangnya = Eischer, Plaintif

Yang digugat = Gedangde Dependant

Gugat Tak Tertulis = Schriftelijk Vondering Written Suit

=Yang penting = . 1. Identitas 2. A. Dasar Gugatan

(fundamental patendi) B. Uraian Kejadian

(Faitelijkegranden Factual grounds)C. Isi Tuntutan (Petitum Petition)

______________________- Tuntutan Primer- Tuntutan Subsidair

_________________TEORI PenyusunanGugatan1. Substantierings thecrie Mis : p, pemilik barang p, pemilik barang Karena telah membeli (Bid – Ru) tertulis2. Individualiserings theorieCukup disebutkan mempunyai hubungan Hukum dengan barang(Indonesia) - lisan

Pasal : 199HIR/143 RBGHakim dapat memberi Petunjuk untukMemperbaikiGugatan

Pasal 120 HIR/144 RBGGugatan Lisan, dapat- Dibantu hakim- memenuhi bea materai

I

II

III

IV

KepentinganSubyek Hukum Pengadilan

Hukum Acara Positive

Gugatan

Psl : 118 HIR/124 RBG1. Dengan surat permohonan ditandatangani oelh: penggugat/kuasanya.2. Psl 1233. Psl. 6 (2) RO.4. Tempat tinggal tidak dikenal →dimana benda.5. Dengan akte tidak dipilih tempat tinggal pilihan

Identitas

a. Penggugat, tempat kedudukannya dan alamat yang selanjutnya Menyebut dirinyab. Tergugat, satu dua dst, tempat Kedudukannya, dan alamat yang selanjutnya sebagai tergugat

TEORI MENYUSUN GUGATAN

K HU UA KS UA M

Setiap orang yang Merasa dirugikan.

Pengadilan

Permohonan hak-Penetapan-Gugatan

Lisan Psl 14 (1) RbgPsl 118 (1) HIR

Tertulis Psl 120 HIRPsl 114 (1) RBG

1. Punya landasan Hukum (kode etik) advokat

2. Dimungkinkan dapat dikabulkan (proses acara)

Persyaratan gugatan Tdk Ketentuan : RUPS 8 no 3Ada keharusan :1. Identitas para pihak.2. Dalil kongret tentang

adanya hubungan hukum yangMerupakan dasarserta alasan-alasandari pada tuntutan,dalil-dalil fundamentum Petendi.

3. Tuntutan harus jelas/tegas HIR/RBG,hanya mengatur cara mengajukan gugatan

A.

B. Identitas Para Pihak

PENGGUGAT

TERGUGAT

Nama

Pekerjaan

Tempat Tinggal

- KTP- SIM- Identitas lain

THEORY PENYUSUNAN GUGATAN

Fundamental Petendi

A. Menguraikan ttg Kejadian atauperistiwa

Penjelasan dudukPerkara ttg adanya Hak & peristiwa

Contoh kasus

B. Menguraikan ttg dasar hukumnya

Dasar hukum untukTuntutan material Contoh kasus

adalah dalil-dalil posita kongkrit tentang adanya hubungan yang merupakan dasar sertaulasan daripada tuntutan

=TUNTUTAN PROVISIONAL=Tuntutan yang diajukan oleh penggugat untuk mengatur sesuatu yang mendesak dan perlu seketika diatasi karena sifatnya tidak dapat menunggu sampai pada putusan akhir Contoh : menghentikan produksi

=PERUBAHAN GUGATAN=

Pasal 127 BRVPenggugat boleh mengubah atau mengurangi tuntutan sepanjang pemeriksaan Perkara, asal saja tidak merubah atau menambah het onder werp van den eischItu, juga dasar tuntutan (soepomo)

Isi Gugatan

Alasan Gugatan ( Posita )- Didasarkan pada alasan hukum

seperti piramida terbalik- Rentetan peristiwa hukum yang

terjadi dan atau dialami sampai terjadinya suatu fakta hukum.

a. Fakta hukum yang terjadi dan dialami P.b. Fakta hukum terjadinya benturan

kepentingan.

Permintaan dalam Gugatan (Petitum)A. - Mengabulkan seluruh isi gugatan

dan lain sebagainya. - Didasarkan pada Posita.B. Aequa et Bono

Penutup Jakarta, 26 April 2000

Bea Materai - UU No: 13/1985 (psl.2).- PP No: 7/1995- PP No: 24/2000

Lampiran-lampiran Gugatan

PermohonanHak di PN

Gugatan Penggugat (Eiser/Planatif)Tuntutan, dakwaan atau eis__________________1. Sifat Condemnatoir2. Eksekusi

PermohonanPemohon sifatnyaDeklatoir_________________Seseorang atau lebih

Tertulis

DibuatkanKetua PN(388 HIR)(321 RBG)

Syarat Mengajukan Gugatan secara teori 1. Adanya kepentingan langsung yang cukup layak mempunyai dasarhukum.A. Yurisprudensi MARI No :294K/SIP/1971 tgl 7 Juli 1971.Mensyaratkan : Gugatan harus mempunyaiHubungan hukum.B. UU 4/1982, tentang lingkungan hidup LSM →Kerusakan lingkungan. Gugatan Wahli lawan PT.IIU No.820/PDT/1988/PN.JKTPUS tgl 30 Des 1988.

Isi Gugatan1. Tanggal Suratan Gugatan2. Nama dan alamat Penggugat (kuasa). Tergugat (kuasa) → Identitas3. Posita Gugatan4. Petitum Gugatan yang diminta Untuk dikabulkan oleh PN.5. Bermaterai cukup6. Ditandatangani

Bagi Orang Buta Huruf dibuatAtau dimintakan oleh ketua Pengadilan Negri(Psl : 388 HIR/Psl : 321 RBG)

B. Tergugat

TERGUGAT(GEDAGDE/DEPENDENT)

-Apabila Tergugat Meninggal dunia-Melalui Penggugat kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya.-Penggugat → Mengajukan Permohonan ke Pengadilan (majelis yang memeriksa perkara) -Tentang penggantian kedudukan___________________________Tergugat tersebut oleh ahli warisnyaAlasan : (nama, umur, pekerjaan, Alamat) masing-masing ahli waris.

No

TERGUGAT GUGATAN DITUJUKAN KEPADA

DASAR HUKUM

1 Orang Perorangan Orang Perorangan itu

2 Badan Hukum Publik

Badan Hukum Publik itu diwakili pemimpinnya

Pasal 6 No.3 RV

3 Badan Hukum Keperdataan

Badan hukum itu diwakili pengurusnya, bila telah dibubarkan kepada salah satu seorang pemberesnya.

4 Firma Seluruh Persero/ Salah seorang Persero

Pasal 6 No.5 RV

5 CV CV itu, Diwakili Persero pengurus

Pasal 6 No.5 RV

6 BUMNA. PerseroB. PerumC. Perjan

Pemerintah RI, cq. Departemen yang membawahi BUMN cq. BUMN itu, diwakili pimpinannya

7 BUMD Pemerintah RI cq. Departemen yang membawahinya, cq. Pemda yang membawahinya, cq. BUMD itusendiri diwakili oleh pimpinannya

C . K U A S A ( L A S T H E B B E R )

Kuasa Umum perbuatanPsl : 1796.BW

Kuasa / wewenang untuk mewakili kepentingannyaPasal : 1792. BW

- Kewajiban Sikuasa- Kewajiban pemberi Kuasa- Isi Surat Kuasa- Berakhirnya Surat Kuasa- Yang Berhak menerima Kuasa- Memperbaiki Surat Kuasa- ACTION ENDESELVEU

Secara khusus / umum Psl : 1792.BW

Kompetensi Absolut

D. Kompetensi Pengadilan1. Peradilan Umum2. Peradilan

Agama3. Peradilan

Militer4. Peradilan TUN

Diperiksa oleh Majelis Hakim diminta oleh pihak atau tidak ;Diputus sebelum pemeriksaanPokok perkara.

1.

2. Kompetensi Relatif

1. Actor Sequitur Forum rei (domisili)2. Tempat tinggal salah seorang dari

tergugat3. Tempat tinggal siberhutang utama4. Tempat tinggal penggugat / salah

seorang dari penggugat

5. Daerah hukum yang terletak6. Pilihan Hukum7. Pembatalan Perkawinan8. Tergugat tidak cakap hukum9. Penggabungan perkara gugatan10. Tergugat berada diluar negeri11. Tergugat Pegawai Negeri

12. Gugatan terhadap buruh13. Dalam hal failit14. Gugat Cerai

E. Class Action

- Gugatan perwakilan dengan cara Class Representatif (mengajukan) Class Members (orang yang diwakili).

- Dasar, Psl 37 UU25 / 1997 UULH Psl 71 ayat (1) b. UU 41 / 1999 Kehutanan Psl 46 UU No. 8 / 1999 Konsumen.

- Tanpa Surat Kuasa, atas kepentingan yang sama (dari orang yang diwakili). - Gugatan secara Perdata

Class Action di Amerika - US Federal Rule of Civil Prosedure ( 1983 ), kemudian - Pasal 23 Federal Rule ( 1966 ) - Class Action berupa Gugatan Perdata diajukan sejumlah orang (C.R) – mewakili kepentingan mereka dan orang lain sebagai korban (CM) - Dengan Syarat-syarat 1. Numerosity ( jml penggugat banyak) 2. Commonality (kesamaan hukum) 3. Typicacity (Tuntutan) 4. Adequacy of Representation (kelayakan perwakilan) - Gugatan Reg. No : 445/pdt.G/Pn Tgl 14 Oktober 2000 = Gugat class action GUG/DPRD-SV

F. Legal Standing

1. Hak Gugat LSM \(Bidang lingkungan hidup – kehutanan konsumen)

Penguasa Sumber Daya Alamsekitar yang berdimensi PublicAgar terjaga, APBN, APBB,Keamanan.

Macam ada 3 ( Tiga )1. Hak gugat pribadi

(Private Procecution)2. Hak gugat warga Negara

(Citizen standing)3. Gugatan perwakilan

(Representative Standing)

2. Hak gugat Pemerintah Dasar Psl 46 ayat (2), UU 8 / 1999 tenteng konsumen

Pemerintah dan / atau instansi terkait apabila barang dana atau jasa yang dikonsumsi atau dimasyarakatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan / atau korban yang tidak sedikit dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

UPAYA PELUNASAN HUTANGGEJZELING (Paksa Badan)

209-224 HIR242-258 RBG Gajeling

Pembekuan1. Sema 2/19642. Sema 4/1975

Prosedur .Putusan yang Mempunyai Kekuatan

Hukum pasti

Debitur tidak MampuDebitur tidak Beritikad baik

Ahli WarisPsl 1083-1084KUH Perdata

Kewajiban sesuaiDengan porsi

1. UU Kepailitan2. UU 19/97

Penagihan Pajak3. KUHP Psl 161Menyandra Saksi/Saksi ahli bersumpah

Waktu-Psl 6 Bulan + 6Bulan → max3 tahun

Batas Utang- Psl 4 Rp. 1 Milyar- HIR, tidak dibatasi

Bukan HukumAcara semata tapi menjadi Hukum publik

Batas UsiaPER I/2002-Psl 3 (1) 75 tahun-RV. Psl 583- 65 Tahun

HUKUM ACARA PENGADILAN HAM

(UU No. 26 tahun 2000)

JENIS PENGADILAN HAM

(Munarman, 2005)

AD HOC

SETELAH UU NO 26 TAHUN 2000

SEBELUM UU NO 26 TAHUN 2000

(24 NOV 2000)

REGULER

PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN HAM (Munarman, 2005)

PERISTIWA PELANGGARAN

HAM

TINDAKAN PENGHUKUMAN

THD PELAKU

STATERESPONSIBILITY

INDIVIDUAL RESPONSIBILITY

LINGKUP KEWENANGAN PERADILAN HAM

BAB III PSL. 4 – 6 (Munarman, 2005)

PELANGGARAN HAM BERAT(GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHTS)

GENOCIDE CRIMES AGAINST HUMANITY

TERITORIAL

NASIONALITAS AKTIF

TIDAK BERLAKU BAGI PELAKU YG BERUMUR DIBAWAH 18 TAHUN

GENOCIDE

CRIMES AGAINST HUMANITY

BY COMMISSION

BY OMMISSSION

DELIK-DELIK PELANGGARAN HAM BERAT (Munarman,

2005)

DELICT BY COMMISSION(PASAL 8 DAN 9 UU NO 26 TAHUN 2000)

DELICT BY OMMISSION(PASAL 42 UU NO 26 TAHUN 2000)

DELICT BY OMMISSION

Unsur Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000:Command responsibilityAware/ should awareFailure to act Ignoring the information

DELICT BY OMMISSION(PEMBIARAN)

Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Peristiwa Pelanggaran

HAM Berat:

- Genosida

- Kejahatan Terhadap

Kemanusiaan

Sidang Pleno untukMembantu KPP HAMAtau kasus didrop

Korban berhakPra-peradilan

Sidang memutuskanPelaku bersalah

Banding Bebas

Peraturan PemerintahNo.2/2003

Tim penyidikmemutuskan

PENANGKAPAN

KEWENANGAN PENANGKAPAN HANYA PADA JAKSA AGUNG

JANGKA WAKTU PENANGKAPAN HANYA UNTUK PALING LAMA 1 HARI

PENAHANAN(610 HARI)

TINGKAT PENYIDIKAN

90 HARI 90 HARI 60 HARI

Ka. Pengdl. HAMJAKSA AGUNG Ka. Pengdl. HAM

PENAHANAN

TINGKAT PENUNTUTAN

30 HARI

JAKSA AGUNG Ka.Pengdl.HAM Ka.Pengdl.HAM

20 HARI 20 HARI

PENAHANAN

TINGKAT PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN TK.PERTAMA

90 HARI

Ka.Pengdl.HAM Ka.Pengdl.HAM

30 HARI

PENAHANAN

TINGKAT PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN TK. BANDING & KASASI

60 HARI

Ka.M.AKa.M.AKa.P.TKa.P.T

30 HARI 60 HARI 30 HARI

Hukum Acara

Berlaku KUHAPUtk penyidikan Jaksa Agung menangkap &

menahan Penahanan utk:

penyidikan 90 hr penuntutan 30 hr pemeriksaan di pengad 90 hr Pemeriksaan tk banding 60 hr Pemeriksaan tk kasasi 60 hr

PENYELIDIKAN

PENYELIDIK ADALAH KOMNAS HAMKOMNAS DAPAT MEMBENTUK TIM AD

HOCPENYELIDIK MEMBERITAHUKAN KEPADA

PENYIDIK DIMULAINYA PENYELIDIKANKESIMPULAN PENYELIDIKAN

DISAMPAIKAN KEPADA PENYIDIK, 7 HARI SETELAHNYA MENYERAHKAN SELURUH HASIL PENYELIDIKAN

APABILA DIKEMBALIKAN OLEH PENYIDIK, DALAM 30 HARI SEJAK DIKEMBALIKAN PENYELIDIK WAJIB MELENGKAPI KEKURANGAN TERSEBUT

Penyidikan & Penuntutan

Dilakukan JA JA dpt. membentuk tim ad hoc utk

penyidikanMax 90 hr & dpt diperpanjang 90 hr +

60 hr

Proses Pengadilan

Hakim:Majelis Hakim 5 Orang:

2 hakim karir 3 hakim non-karir

Diangkat & diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua MA

Masa jabatan 5 th & dpt diangkat kembali

Acara Pemeriksaan

Maximum 180 hrBanding di PT 90 hr oleh majelis hkm 5

org (2 karir & 3 non-karir)Kasasi di MA 90 hr majelis hkm 5 org (2

karir & 3 non-karir)

Perlindungan Korban & Saksi

Korban & Saksi berhak atas perlindungan fisik & mental dr ancaman, gangguan, teror, kekerasan dr pihak manapun

Oleh aparat penegak hk & keamananTata Cara: PP No. 2 /2002

Kompensasi, Restitusi & Rehabilitasi

Korban / ahli warisnya berhak atas KRRDicantumkan dalam amar putusanTata cara: PP No. 3/2002

Bahan Kuliah

Documents

Transcript of Bahan Kuliah