bawas.mahkamahagung.go.idbawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_03_2011.pdfBab IX Pasal 54,...

3

Transcript of bawas.mahkamahagung.go.idbawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_03_2011.pdfBab IX Pasal 54,...

Page 1: bawas.mahkamahagung.go.idbawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_03_2011.pdfBab IX Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Page 2: bawas.mahkamahagung.go.idbawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_03_2011.pdfBab IX Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Page 3: bawas.mahkamahagung.go.idbawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_03_2011.pdfBab IX Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Document1 - luk.staff.ugm.ac.idluk.staff.ugm.ac.id/atur/Diraka1844-D2.2-2010.pdf · c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 24 Ayat 1 menyatakan bahwa Akta pendirian

Document1 - luk.staff.ugm.ac.idluk.staff.ugm.ac.id/atur/Diraka1844-D2.2-2010.pdf · c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 24 Ayat 1 menyatakan bahwa Akta pendirian

KATA SAMBUTAN - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/ringkasan-telaahan/... · Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK

KATA SAMBUTAN - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/ringkasan-telaahan/... · Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK

BAB 1 PENDAHULUAN - sinta.ukdw.ac.idsinta.ukdw.ac.id/sinta/resources/sintasrv/getintro/... · dalam pelbagai peraturan dan perundangan tersebut. Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang.

BAB 1 PENDAHULUAN - sinta.ukdw.ac.idsinta.ukdw.ac.id/sinta/resources/sintasrv/getintro/... · dalam pelbagai peraturan dan perundangan tersebut. Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS … II.pdf · Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS … II.pdf · Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan

PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ...

PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ...

P U T U S A N NOMOR 112 / PDT / 2015/ PT MDN DEMI … · Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW)

P U T U S A N NOMOR 112 / PDT / 2015/ PT MDN DEMI … · Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW)

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG INFO … · 2020. 2. 28. · D. BATU UJI Bahwa Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) ... jadwal penyelenggaraan

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG INFO … · 2020. 2. 28. · D. BATU UJI Bahwa Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) ... jadwal penyelenggaraan

DRS. NISPIANSYAH, M - ujiandinas.sdm.kemdikbud.go.idujiandinas.sdm.kemdikbud.go.id/bahan-bacaan/Bahan-Bacaan-Pancas… · Muhammadiyah, NU, Perhimpunan ... pasal-pasal Undang-Undang

DRS. NISPIANSYAH, M - ujiandinas.sdm.kemdikbud.go.idujiandinas.sdm.kemdikbud.go.id/bahan-bacaan/Bahan-Bacaan-Pancas… · Muhammadiyah, NU, Perhimpunan ... pasal-pasal Undang-Undang

Evaluasi Atas Implementasi Pasal 45A Undang …...Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana diakui bahwa diperlukan pembatasan

Evaluasi Atas Implementasi Pasal 45A Undang …...Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana diakui bahwa diperlukan pembatasan

BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 ... · i batas usia perkawinan menurut pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974 perspektif undang-undang no. 23 tahun 2002

BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 ... · i batas usia perkawinan menurut pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974 perspektif undang-undang no. 23 tahun 2002

Rancangan Undang-Undang tentang Badan …...Dalam UU SJSN terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum pembentukan BPJS. Pasal 1 angka (6) menentukan : ”BPJS adalah badan hukum

Rancangan Undang-Undang tentang Badan …...Dalam UU SJSN terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum pembentukan BPJS. Pasal 1 angka (6) menentukan : ”BPJS adalah badan hukum

sainsbersama.files.wordpress.com€¦ · iv KATA PENGANTAR Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan

sainsbersama.files.wordpress.com€¦ · iv KATA PENGANTAR Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

Kementerian Dalam Negeri Buku Panduan BPD...Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sd pasal 65. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014

Kementerian Dalam Negeri Buku Panduan BPD...Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sd pasal 65. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI BADAN LEGISLASI … · 2019. 10. 18. · merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI BADAN LEGISLASI … · 2019. 10. 18. · merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik

repository.unika.ac.idrepository.unika.ac.id/17631/5/07.93.0036 Anthony Sudjadi BAB 4.pdf · dan Pasal 28H serta Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita

repository.unika.ac.idrepository.unika.ac.id/17631/5/07.93.0036 Anthony Sudjadi BAB 4.pdf · dan Pasal 28H serta Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita

COVER PPID 2015 - betcipelang.ditjennak.pertanian.go.idbetcipelang.ditjennak.pertanian.go.id/site/upload...yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang

COVER PPID 2015 - betcipelang.ditjennak.pertanian.go.idbetcipelang.ditjennak.pertanian.go.id/site/upload...yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang

BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 …etheses.uin-malang.ac.id/1602/2/07210020_Pendahuluan.pdf · BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG ... Perbandingan jumlah aborsi berdasarkan

BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 …etheses.uin-malang.ac.id/1602/2/07210020_Pendahuluan.pdf · BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG ... Perbandingan jumlah aborsi berdasarkan

Doc1 - kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Daerah/PERDA 2013... · I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 2.

Doc1 - kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Daerah/PERDA 2013... · I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 2.

pembatasan perkara OK revisi 2 - LEIPPembatasan Perkara 6 15 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 tahun 1985, pasal 44. 16 Dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, pengecualian atas

pembatasan perkara OK revisi 2 - LEIPPembatasan Perkara 6 15 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 tahun 1985, pasal 44. 16 Dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, pengecualian atas